Edisi Juni 2011
INTERVIEW
Eddy R. Sinulingga:
“Uji Kompetensi Bukan Kewajiban tapi Kebutuhan” KHAZANAH
Gayatri R. Angreni:
Menanti Kelahiran Biro Kredit Swasta
Manajemen Risiko Bukan Hanya Untuk Sektor Perbankan
Selamat Datang Biro Kredit Partikelir
Pendaftaran Perorangan bagi Bankir Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) membuka pendaftaran perorangan bagi bankir calon peserta Uji Kompetensi Manajemen Risiko (UKMR). Tujuannya, memberi kesempatan kepada para bankir untuk memperoleh sertifikat manajemen risiko tanpa menunggu pendaftaran kolektif melalui bank tempatnya bekerja. Pendaftaran ini berlaku untuk semua tingkat UKMR yang akan diikuti. Formulir dan informasi lebih lengkap dapat dilihat di website BSMR, http://www.bsmr.org
JA JADW ADW DWAL ALL BAR ARU UJJI KOMP KOMP KO MPET PET ETEN ETEN NSII M MA ANAJ AN ANAJ A EMEN EM MEN RISSIK KO 20011 Hari & Ta Hari Har Tangg T ngggal a UKM U R Sabtu, Sab uu,, 28 Mei Mei 2011 2011 Sab abtu tu, 11 Juni tu n 20111* Sab abbtu tu, u 25 Ju Juni ni 201 20111 Sab a tu, 09 Juulili 201 ab 011* 1* Sab abtu abtu tu, u, 23 23 Juli Julii 201 0 1 01 Sabtu, Sab ttu, u 066 Aggustus u, usttus us 201 20111* 1* Min inggguu, 21 Agus in guu tus us 2011 Sabbtu, 100 S Septe tembe te mber ber 2011 2011* 0111* Sabbtu, tu 2244 S Sept p embe pte b r 2011 0111 01 Sab Sabtu abtu t 088 Okktob tu, to er 2011** Sab Sabtu, abttuu, 2222 O Oktobber er 201 20111 S tu, Sab tu 05 Novem mber ber 220011* 11* 11 Saab Sab abttu tu, u, 19 Novem No em mbe ber 220011 ber 11
Sab abbtu, u, 177 De D sem sember bee 20 bber 2011 111
Tingka Tin gkaat UKMR
Kota UKMR Kota Kot UKMR R
I–V I – IIIIII I – III I–V I–V I – IIIIII I – IIII I–V I–V I – III III I – IIIIIII I–V I–V I–V I–V I – III III I–V I–V I – IIII I – IIIIII I–V I–V I – IIIII I–V I – IIIII I – IIIIII
Jakart Jak artaa Semara Sem arang ng Suraba a yaa Jakkartaa Jakart Jak artaa Ma ass Mak assaar ar M an Med an Jak akkar akart a a art Jak aakart artaa Semara Sem rang ra n Suraba Sur rab aabaaya y Jakaart Jak ar a ar Jak Jaka akaart rt rta Jak akkart rtaa rt JJakkart kart ra Sur urraba ab ya y Jakart Jak akart artaa Jakkarta M ass Mak assar ssar Medan Medan Med Jak a art artaa Ja art Jak rta t Sur S urrabaya abay aba Jak Jaka akkart arta ra Suraaba Sur bayaa Med Me eeddann
Batas Bat as Pen e daf aftar af ttarran a & Pemb em mbaya ayyaran raan 066 Mei Meii 20 2 111 20 Mei ei 2011 2011 033 Junni 2011 177 Jun Junnii 2011 2011 0111 0011 Jul J i 20011 011 15 Juli 15 Juli 2011 Ju Jul 0 29 Julli 201 011 1 19 Agu Ag stu stus 2011 stus 01 011 022 Sep S tem Se teember te be 20011 be 166 Sep Seeptem epptem em mber b 20011 1 3300 S Sep epttem tee ber ber e 20011 11 14 Okt kttobe o r 2011 111 28 Okt ktoberr 20111 kt
255 Novemb em m er 20 20 1 201
BIAYA KEPESERTAAN UJI KOMPETENSI MANAJEMEN RESIKO (UKMR) TIN T IN NGKA GKAT AT
Tiin T Tin ing gk gka ka kat kat Tin Ti T iin ng gk gka k ka at Ting Tin T gka gk kat Tin Ti T ing gka gk ka k at Tin T Ti in ing gk gka ka kat
I II III III III IV V V
PESER PES ERT ER TA BARU ARU R Rp. R p p. 2. 2 000 00 0 0.00 0 0 Rp Rp. R p 3 3.00 000 00.0 0 ..00 00 Rp Rp p. 4. 4.0 00 00.000 0 Rp R Rp. p 5 5..500.00 000 Rp Rp. p 6 6.500.000
PE ER PES E T TA MENG GULA ANG G Rp Rp. p. 1 1..500 00 00.00 0.00 000 00 00 Rp Rp. p. 2. 20 2.000 00 000 00.00 0.00 000 00 Rp R p. 3. 3.000 3.000 0 0.000 .00 000 Rp. Rp p. 4 4..500 500 0.000 .00 000 00 Rp p.. 5 5..500 00 0.00 00 00
LENSA LENSA 5A-B: “Sosialisasi Manajemen Risiko di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan”. Menindaklanjuti kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko Di Kalangan Akademisi (Perguruan Tinggi) yang pernah dilaksanakan oleh BSMR pada tanggal 29 September 2010 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, dan dihadiri oleh 12 perwakilan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia. BSMR kembali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Manajemen Risiko yang kali ini dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara (USU), Medan pada tanggal 4 Maret 2011. Kegiatan Sosialisasi ini ditujukan bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi USU dengan memberikan pembekalan mengenai latar belakang penerapan Manajemen Risiko di perbankan dan sektor publik, pentingnya Manajemen Risiko dan Enterprise Risk Management (ERM), trend dan tantangan penerapan Manajemen Risiko di Indonesia. Nampak dalam photo (ki-ka) : Jhon Tafbu Ritonga (Dekan Fakultas Ekonomi USU), Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR), Krisna Wijaya (Anggota Dewan Penasihat BSMR) dan Wahyu Aryopratomo (Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan USU). LENSA 6A-B: “Seminar Nasional “Menyongsong Private Credit Bureau di Indonesia”. BSMR kembali menyelenggarkan seminar yang ditujukan bagi sektor perbankan dengan mengambil tema “Menyongsong Private Credit Bureau di Indonesia”, yang diselenggarakan pada tanggal 9 Maret 2011, bertempat di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, dengan menampilkan pembicara utama Ms. Chen Yew Nah, (Managing Director DP Credit Bureau Singapore) dan Joni Swastanto (Direktur Direktorat Perijinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia), serta keynotes speaker Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR). Seminar tersebut diadakan sebagai upaya sosialisasi tentang diperlukannya Biro Kredit yang menyediakan informasi debitur yang lengkap, akurat, terkini dan terpercaya dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko kredit yang efektif. Biro Kredit yang selama ini dikelola oleh Bank Indonesia antara lain dengan Sistem Informasi Debitur (SID), pada perkembangan selanjutnya akan dibuka alternatif penyelenggaraan Biro Kredit Swasta yang terpercaya. Nampak dalam photo (ki-ka) : Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi, BSMR), Joni Swastanto (Direktur Direktorat Perjinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia), Gandung Troy S (Ketua Pengurus harian, BSMR). LENSA 7: “The 2nd Annual Conference, Practicing Risk Manager Forum”. Practicing Risk Management Forum (PRMF) kembali menyelenggarakan Konferensi yang kedua, dengan mengambil Tema: “Paradigm Shift in Risk Management” yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret -18 Maret 2011, di Bintan. Pembicara yang dihadirkan antara lain adalah Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR), Brian Royllet dengan materi berjudul “What Is Your Reputation Worth and How Much Are You Prepared to Put at Risk”. Pada acara tersebut juga dilakukan pengukuhan Association of Risk Management Practitioner (ARMP) dan acara penandatanganan Nota Kesepahamanan yang berisi kerjasama antara ARMP dengan Risk Management Institute Australasia (RMIA) dan BSMR. Nampak dalam photo (ki-ka) : Deddy Jacobus (Sekretaris Jenderal ARMP), Brian Royllet (President and Director RMIA), Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi, BSMR) dan Ridwan Zachrie (Chairman ARMP). LENSA 8: “Workshop IRPA “Mengembangkan Kredit Yang Berkualitas: Fokus Menggarap Profil Bisnis Unggulan”. Pada tanggal 4-5 Mei 2011, bertempat di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta, Indonesian Risk Profesional Association (IRPA) menyelenggarakan workshop bulanan yang ditujukan bagi kalangan perbankan dan lembaga keuangan dengan mengambil tema “Mengembangkan Kredit Yang Berkualitas: Fokus Menggarap Profil Bisnis Unggulan”. Nampak dalam photo (ki-ka) : Enny Dyah Ratnawati (Project Manager IRPA), Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR), berfoto bersama dengan para peserta pelatihan.
LENSA 5a
LENSA 6a
LENSA6b
LENSA 7
LENSA 8
DARI REDAKSI
SUSUNAN REDAKSI BULETIN BSMR Penasehat: Gayatri Rawit Angreni Pelindung: Gandung Troy Sulistyantoro Penanggung Jawab/ Pemimpin Redaksi: Rahardjo S. Unggul Redaktur Pelaksana: Julianda Dewan Redaksi: Naif Ali Dahbul Sirkulasi: Dian Kusumowardani, Dewi Diah Handayani, Restu Rahayu Dewi, Taufan Iskandar Muda, Mailina, Saeful, Jellysi, Wulan, Agung, Bowo, Hans, Yohanes ALAMAT REDAKSI Gandaria Office 8 Lantai 2 Unit D Jl. Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240 Telepon: (021) 2903 6680 Faksimili: (021) 2903 6681 Email:
[email protected] Website: www.bsmr.org Redaksi menerima kiriman naskah tulisan, saran pendapat dan foto. Redaksi berhak mengedit naskah tulisan tanpa mengubah maknannya.
WACANA tentang perlunya B Kredit Swasta (Private Biro C Credit Bureau) telah bergaung k kencang sejak beberapa tahun l lalu. Tahun ini nampaknya ‘ ‘gayung’ wacana itu akan b bersambut. Sebab, jika tidak a aral melintang, bank ada s sentral bakal selaku otoritas t tertinggi perbankan nasional, s segera merilis Peraturan Bank I Indonesia (BI) terkait pendirian B Kredit Swasta pada bula Biro Juni atau semester pertama tahun ini. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) tentu saja menyambut baik rencana tersebut. Bahkan BSMR telah membuat seminar bertema Biro Kredit Swasta pada Maret lalu, sebagai bentuk atensi kami kepada lembaga ini. Mengapa kami memandang lembaga ini sangat penting? Sebab, kehadiran Biro Kredit Swasta ini akan menyempurnakan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia dalam menyediakan informasi penting debitur bagi kepentingan para stakeholder. Dalam bahasa lain, Biro Kredit Swasta dapat menjadi solusi praktis bagi kebutuhan para stakeholder dalam pengambil keputusan, terutama dalam terkait proses permohonan kredit dari para nasabahnya, dengan informasi yang lengkap namun relevan, reliable, akurat, tepat waktu, efisien, dan disajikan dalam dalam format yang tepat. Untuk itu, pada liputan utama edisi ini, kami sengaja mengangkat topik Biro Kredit Swasta. Pada tulisan utama, kami sajikan artikel yang mengupas seluk-beluk Biro Kredit Swasta serta mengapa lembaga ini penting bagi industri perbankan dan keuangan di tanah air. Berikutnya dalam artikel pendukung liputan utama, pembaca dapat menyimak artikel yang membedah peran manajemen risiko oleh Biro Kredit Swasta. Tulisan dalam liputan utama kali ini juga kami perdalam dengan riset dan dilengkapi hasil wawancara dari sejumlah narasumber yang kompeten, seperti Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan. Sebagai penutup, kami sajikan kolom khusus Gayatri Rawit Angreni yang dengan bernas memaparkan peran sentral Biro Kredit Swasta dan tantangannya ke depan. Di samping liputan tentang Biro Kredit Swasta, pembaca juga dapat menyimak sejumlah artikel menarik lainnya. Ada liputan menarik tentang olah raga panjat tebing ini. Anda dapat pula membaca hasil wawancara kami dengan Eddy R. Sinulingga, Direktur Utama Bank Papua. Selamat membaca.
JUNI 2011
1
DAFTAR ISI KOLOM 18 Gayatri Rawit Angreni: Menanti Kelahiran Biro Kredit Swasta INTERVIEW 21 Eddy R. Sinulingga: “Uji Kompetensi Bukan Kewajiban tapi Kebutuhan”
1
Dari Redaksi
SAJIAN UTAMA 3 Selamat Datang Biro Kredit Partikelir 8 Senjata Penangkal Debitur Nakal 12 Buka Sekadar Penyedia Data 15 Joni Swastanto: Biro Kredit Sempurnakan SID 16 Gandung Troy Sulistyo: “Kredit akan Semakin Berkualitas”
Uji Kompetensi ternyata tidak sekadar mendapat sertifikat. Ada banyak value added (nilai tambah) dari Uji Kompetensi. Tidak heran jika Eddy R. Sinulingga, Presiden Direktur Bank Papua, menilai Uji Kompetensi merupakan suatu kebutuhan ketimbang kewajiban.
LIFESTYE 24 Rock Climbing, Antara Bahaya dan Kesenangan
Rencana kehadiran Biro Kredit Swasta diyakini bakal semakin meningkatkan kualitas penyaluran kredit di industri perbankan. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu lebih dulu diselesaikan sebelum Biro Kredit Swasta benar-benar terealisasi.
2
JUNI 2011
SAJIAN UTAMA
Selamat Datang Biro Kredit Partikelir Setelah menanti lama, titik terang segera lahirnya biro kredit independen di tanah air akan segera terealisasi. Lembaga partikelir atau swasta ini bakal melengkapi lembaga sejenis milik bank sentral yang sudah beroperasi terlebih dahulu. Oleh: Amrih H. Aminanto
J
ika tidak ada aral melintang, pada Juni tahun ini, Bank Indonesia (BI) akan menerbitkan peraturan terkait izin pendirian Biro Kredit Swasta. Hal itu disampaikan Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan BI, Joni Swastanto, pada suatu acara yang membahas Biro Kredit yang diadakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), beberapa waktu lalu, di Jakarta. “Akhir semester ini peraturan harus jadi. Soalnya Gubernur (Gubernur BI Darmin Nasution-red) sudah mengatakan hal itu,” kata Joni. Menurut Joni, nantinya semua pihak yang berminat bisa saja membentuk biro kredit swasta. Namun, Joni mengingatkan, pendirian biro kredit tidaklah mudah dan murah karena memerlukan teknologi informasi yang mutakhir. “Jadi tidak semua orang bisa. Contohnya di Malaysia, banyak yang bagus tapi ada yang dituntut terus dan akhirnya tutup,” cetus Joni. Lebih jauh, Joni mengungkapkan, BI menilai kehadiran biro kredit swasta akan mempermudah nasabah dalam mendapatkan kredit. Soalnya, hasil penilaian (scoring) biro atas nasabah bisa
digunakan bank sebagai pertimbangan dalam penyaluran kredit. Sejatinya, BI sebenarnya sudah menyediakan data calon nasabah (debiturdebitur) untuk memudahkan bank mengetahui calon peminjam dan rekam jejak pembayaran kreditnya dalam Sistem Informasi Debitur (SID). Untuk informasi saja, hingga saat ini SID menyimpan data setidaknya 43 juta nasabah. Namun demikian, data di SID dipandang kurang bisa mengakomodasi kebutuhan perbankan. Pasalnya , sistem ini hanya untuk mengukur kelancaran kredit. Padahal informasi kredit juga harus melakukan scoring terhadap nasabah seperti biro kredit. “Dengan sistem ini, pengajuan kredit ke bank lebih mudah,”
JUNI 2011
3
SAJIAN UTAMA jelasnya. Joni beralasan, BI tidak bisa memberikan scoring nasabah karena berpotensi menimbulkan konflik dengan bank. Pasalnya, kesalahan scoring debitur akan menyebabkan turunnya kepercayaan bank kepada BI. Untuk itu, pihaknya mendukung adanya biro kredit swasta, khususnya dalam rangka memberikan scoring nasabah. Terkait kekhawatiran sejumlah kalangan jika biro kredit swasta nantinya tidak independen, Joni menepis anggapan tersebut. Ia menilai biro kredit swasta tetap bisa independen kendati tidak dikelola oleh bank sentral. Pasalnya, BI telah menyediakan sistemnya dan bertindak sebagai pengawas. “Biro kredit tetap independen karena terdapat pihak pengatur dan pengawas, yaitu bank sentral. Pengelola harus mengikuti sistem yang sudah ditetapkan BI,” kata dia. Oleh karena itu, kata Joni, masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan independensi biro kredit ketika lembaga itu resmi dibentuk. Selama ini memang terdapat kekhawatiran bahwa biro kredit, yang prakarsanya telah ditandatangani oleh Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), BI, serta asosiasiasosiasi industri keuangan, menjadi tidak independen karena dikelola oleh pelaku industri. Namun, dia menilai, hal itu tidak menjadi masalah karena semuanya kembali kepada pengawasan regulator. “Asalkan pengawasannya kuat, saya kira tidak ada masalah yang berarti,” imbuh dia. Setali tiga uang, Peneliti Senior Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Agus Sugiarto memberikan penilain positif akan hadirnya
4
JUNI 2011
biro kredit swasta. Menurut Agus, sampai dengan saat ini, Indonesia memang masih belum memiliki biro kredit yang ideal seperti yang seharusnya. “Saat ini, SID yang ada di BI hanya dianggap sebagai ‘biro kredit bayangan’ bagi para bankir bila mereka memerlukan informasi mengenai track record seseorang yang pernah meminjam di bank,” tutur Agus. Bank yang ingin mendapatkan informasi mengenai riwayat utang calon debitur memang dapat menghubungi SID BI. Tapi, kata Agus, informasi yang dapat diberikan SID masih terbatas karena hanya menyangkut pinjaman yang berada di atas Rp50 juta, tidak termasuk data debitur dari BPR, lembaga keuangan bukan bank, ataupun data ritel. Dampaknya, nasabah nakal bisa saja mengakali bank. Ilustarisnya sebagai berikut. Ketika seseorang mengajukan kredit ke Bank A sebesar Rp250 juta. Ternyata, calon debitor tersebut sebelumnya pernah meminjam uang di BPR B sebesar Rp50 juta dan orang tersebut akhirnya ngemplang kredit yang pernah diberikan BPR B. Calon nasabah seperti ini bisa saja lolos dan mendapatkan kredit dari Bank A karena tidak adanya informasi mengenai nasabah debitor yang berasal dari BPR yang sudah dimasukkan pada SID BI. Sebab, sampai dengan saat ini, SID belum mengakomodasi data-data debitor yang meminjam dari BPR. PERAN SWASTA Di kesempatan terpisah, Ketua Riset dan Pengembangan Perbanas, Jos Luhukay mengatakan BI memang sudah waktunya menyapih biro kredit yang
SIGIT PRAMONO
ada untuk lebih independen. Sebab, cara tersebut positif bagi perkembangan biro kredit yang bersangkutan. Hal itu pernah dilakukan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dengan melepas bursa saham. Hasilnya Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa menjadi besar seperti sekarang. Namun Jos juga menilai Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, ataupun Thailand, terkait pendirian biro kredit swasta. Pasalnya, sampai saat ini Indonesia belum memiliki biro kredit yang independen dengan kedudukan yang kuat. “Malaysia sudah sepuluh tahun lalu, Thailand sudah sejak 2002, dan Singapura mungkin sejak sebelum saya lahir memiliki biro kredit,” kata Jos Luhukai. Di pihak lain, sejak setahun lalu, Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) telah berinisiatif untuk mendirikan private credit bureau atau Biro
Kredit Swasta. Menurut rencana, biro kredit ditargetkan sudah bisa mulai beroperasi pada 2012. Nantinya, biro kredit swasta ini akan menyediakan berbagai jasa layanan informasi kepada bank dan lembaga pembiayaan. Perbanas juga merancang Biro Kredit ini akan menjadi lembaga mandiri yang dibiayai sendiri oleh industri keuangan. Inisiatif Perbanas ini dilatarbelakangi Sistem Informasi Debitur (SID) dari Bank Indonesia (BI) dinilai belum sempurna. “Memang SID sudah ada, tetapi belum cepat dan belum lengkap,” kata Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono, beberapa waktu lalu. “Apalagi dari best practises (di negara lain), kredit biro ini dilakukan pelaku industri, bukan regultatornya (BI),” tambah mantan dirut BNI ini. Akan tetapi, Sigit juga mengatakan kehadiran biro kredit tidak akan mengeliminasi keberadaan SID di BI. “Justru kita perkuat. Toh kita adalah pemilik datanya, dan selama ini yang membersihkan data SID juga tetap banknya,” kata dia. Nah, biro kredit made in Perbanas ini nantinya menyediakan informasi debitur yang lebih lengkap. Tidak hanya terkait data nasabah perbankan, tetapi juga menyangkut data asuransi, pembiayaan, pegadaian, dan sebagainya. Target dari pembentukan Biro Kredit ini, ungkap Ketua Riset dan Pengembangan Perbanas, Jos Luhukay, adalah diperolehnya data yang komprehensif dari calon debitur kredit. “Kami juga akan bersinergi dengan PLN dan Telkom,” kata dia. Sehingga, imbuh Jos, data calon debitur benar-benar
JUNI 2011
5
SAJIAN UTAMA akurat, dari sisi kelayakan kredit sampai pada kepatuhan debitur tersebut dalam membayar pinjaman atau tagihan secara rutin. Soal biaya, Jos mengatakan, akan mengadopsi sistem sewa kendaraan berbasis keanggotaan. “Ada biaya keanggotaan yang sama untuk semua lembaga keuangan. Biaya selanjutnya tergantung transaksi pengambilan data. Pengguna data yang lebih besar akan dikenakan tarif lebih besar daripada pengguna sedikit data,” katanya.
JOS LUHUKAY
Sebagai perbandingan saja di Thailand biro kredit swasta menarik biaya Rp 12.000 untuk setiap permintaan informasi. Biro kredit di Thailand ini menyediakan layanan sekitar 500 jenis data. Ke depan, kata Jos, SID akan mereka usulkan menjadi public credit registry, tetapi khusus untuk data kredit di perbankan. Sementara itu, Biro Kredit hasil inisiasi
6
JUNI 2011
Perbanas akan menghimpundata yang mengakumulasikan juga data dari asuransi dan jasa keuangan lain. Nantinya, lanjut dia, diharapkan ini diperkuat dengan undang-undang Biro Kredit atau bisa dimasukkan dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Kepemilikannya oleh bank, asuransi jiwa, asuransi umum, dan lembaga pembiayaan. Jos mengungkapkan, langkah Perbanas menginisiasi biro kredit ini sudah mendapat dukungan dari tiga otoritas regulator. Yaitu, BI, Bapepam-LK, dan Menkominfo. Sementara itu, terkait nilai investasi pendirian biro kredit swasta, menurut Jos biayanya bisa ditekan hingga sekitar 10 juta dollar AS. Padahal, sebelumnya investasi pendirian biro kredit swasta diperkirakan mencapai 75 juta dollar AS. Meskipun demikian, Jos bilang, biaya 10 juta dollar AS itu bukanlah biaya yang sedikit. Oleh karena itu, Jos menilai pendirian biro kredit membutuhkan banyak investor. Jos bilang, saat ini sudah ada sekitar enam investor yang tertarik terhadap biro kredit swasta di Indonesia. “Saat ini bahkan sudah ada beberapa investor baru yang juga tertarik. Salah satunya dari Mesir,” imbuh Jos. WACANA LAMA Jika menilik ke belakang, wacana independensi biro kredit sebenarnya telah bergulir sejak 2004. Saat itu berkembang wacana pembentukan biro kredit di luar struktur Bank Indonesia (BI) dengan kepemilikan mayoritas usaha oleh perbankan. Namun, karena keterkaitan antara Sistem Informasi Debitur (SID) dengan pelaksanaan fungsi pengawasan BI maka upaya pemisahan dinilai masih rumit.
MARI BERCERMIN PADA MESIR alah satu negara yang telah merasakan manfaat positif dengan kehadiran biro kredit swasta adalah Mesir. Negeri di tepi Sungai Nil yang baru saja melewati pergolakan politik ini memang relatif baru memiliki biro kredit swasta, yaitu sekitar tiga tahunan. “Namun, manfaat yang kami rasakan sangat signifikan,” kata Mohamed Refaat El-Houshi, Managing Director The Egyptian Credit Bureau I Score, biro kredit swasta Mesir, ketika berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu. Refaat menuturkan dana awal yang mereka gelontorkan untuk mendirikan biro kredit swasta di Mesir kala itu sekitar 10 juta dollar AS. Dana tersebut digunakan biro kredit swasta Mesir sebagai modal kerja dan operasional, termasuk untuk pembelian software dan hardware sistem. “Memang investasinya tinggi. Tapi negeri kami telah membuktikan melalui pembentukan suatu sistem biro kredit, banyak penghematan dan benefit yang didapatkan,” ujarnya. Lebih jauh Refaat mengungkapkan, setelah 2,5 tahun menerapkan sistem biro kredit, terjadi peningkatan kinerja perbankan di negara tersebut. Misalnya, pascapenerapan sistem biro kredit terjadi pertumbuhan kredit konsumer dari 78,3 miliar Egypt Pound pada Juni 2008 (3 bulan setelah penerapan biro kredit) menjadi 92,8 miliar Egypt Pound pada 2010. Selain itu, tambahnya, terjadi penurunan rasio kredit bermasalah (non performing loan/ NPL) industri perbankan di Mesir dari 4,2 persen pada akhir 2009 menjadi 3,7 persen pada Maret 2010. Sementara itu, lanjutnya, dari sisi makro terjadi peningkatan rating negara dari peringkat 156 pada 2007 menjadi peringkat 71 pada 2010. “Jumlah aplikan kredit juga tumbuh hampir 2 kali lipat dari 3,9 juta debitur pada 2008 menjadi 6,9 juta debitur pada 2010,” ujarnya.
S
Oleh karena itu pada awal pembentukan, biro kredit masih berada dalam struktur organisasi BI. Akan tetapi dalam perencanaan strategis yang sejalan dengan visi membentuk biro kredit yang berstandar internasional, BI pun kemudian mempersiapkan pendirian biro kredit di luar struktur organisasi BI. Hanya saja mengingat untuk mencapai biro kredit yang independen diperlukan integrasi informasi pelanggan dari perusahaan public utilities sehingga butuh sinergi antara biro kredit dan perusahaan penunjang, seperti PLN (listrik), Telkom (komunikasi), dan perusahaan asuransi hingga multifinance. Selain itu dibutuhkan juga Sumber
Daya Manusia (SDM) kompeten dan sistem teknologi yang mutakhir untuk mendukung pembentukannya. Hal inilah yang membuat regulator, dalam hal ini BI, menilai setidaknya dibutuhkan waktu hingga empat tahun untuk merealisasikan biro kredit independen tersebut. Sementara itu, Direktur Keuangan Bank Mandiri Pahala N. Mansyuri mengaku belum bisa memastikan apakah Bank Mandiri akan ikut dalam biro kredit swasta ini. “Tetapi, kalau yang menangani dan pemegang sahamnya kredibel, saya kira sangat bagus untuk industri. Karena biro kredit swasta ini nantinya akan melengkapi informasi debitur yang ada di BI,” tandasnya.
JUNI 2011
7
SAJIAN UTAMA
Senjata Penangkal Debitur Nakal Keengganan bank menurunkan suku bunga pinjaman tak lepas dari faktor tingginya risiko kredit default. Pendirian biro kredit independen bisa jadi solusinya. Sebab, informasi yang disediakan institusi ini dapat menjadi alat manajemen risiko yang ampuh.
Oleh: Didik L. Pambudi
M
engapa perbankan sepertinya enggan menurunkan tingkat bunga pinjaman mereka, meskipun Bank Indonesia (BI) telah berkalikali memangkas suku bunga acuan (BI rate)? Padahal jika suku bunga bank turun, nasabah juga akan lebih banyak yang mau meminjam. Dengan demikian, nampaknya keengganan bank ini berkaitan erat dengan tingginya risiko yang menaungi suatu pinjaman. Memang, harus diakui, jasa pemberian kredit oleh bank selain menjadi sumber
8
JUNI 2011
pemasukan utama institusi keuangan ini, ia juga aktivitas yang berisiko tinggi. Bahkan sering kali kredit menjadi penyebab kebangkrutnya suatu bank hingga memicu krisis dunia. Krisis perbankan yang melanda Asia pada medio 1997 ataupun krisis keuangan global tahun 2007 menjadi bukti betapa urusan kredit bisa berdampak maha dahsyat. Nah, faktor ancaman risiko kredit ini berhubungan erat dengan soal informasi. Logikanya, jika bank tidak punya informasi yang cukup tentang debitur, apakah ia merupakan peminjam potensial atau malah peminjam yang ‘bermasalah’, maka bank menghadapi risiko yang tinggi. Artinya, makin sedikit informasi yang dimiliki bank tentang calon debitur akan makin tinggi juga risiko kredit yang akan diberikan. Untuk meminimalisir risiko tersebut, mau tidak mau, bank wajib memiliki kemampuan menganalis dan memprediksi suatu permohonan kredit. Di sini informasi tentang calon nasabah debitur jadi faktor krusial dalam menentukan tingkat risiko yang bakal dihadapi bank. Penentuan eligible atau bankable tidaknya seseorang
atau suatu perusahaan dilakukan. “Bank misalnya, tergantung seberapa banyak harus mampu menilai informasi akurat yang dimiliki bahwa calon debitur adalah bank tentang calon peminjam. orang yang jujur dan dapat Dalam kaca mata diandalkan. Untuk itu, bank Pengamat Perbankan, membutuhkan track record dari Zulkarnain Sitompul, secara debitur yang bersangkutan,” klasik, bank menggunakan tutur Zulkarnain. ZULKARNAIN SITOMPUL pendekatan 5C untuk menilai calon nasabah peminjam MEMINIMALISIR RISIKO (debitur). “Pendekatan dalam pemberian Persoalannya, boleh dikatakan saat kredit ini telah digunakan sejak lama dan ini bank masih menghadapi ketimpangan masih terus dipergunakan sampai saat ini,” informasi yang lumayan besar terkait ungkap Zulkarnain yang juga pengajar di calon debitur ini. Jadi, guna mengatasi pascasrajana Universitas Indonesia ini. risiko tersebut, tak pelak lagi yang paling “Hal ini menandakan bahwa prinsipdibutuhkan bank adalah suatu alat yang prinsip yang dikandungnya masih relevan dapat meminimalkan ketimpangan dengan kondisi sekarang. Five C’s of credit informasi ini. Nah, salah satu sumber yang begitu nama populernya, digunakan dapat digunakan untuk memperoleh untuk menilai character, capacity, capital, informasi lengkap, akurat dan terkini conditions dan collateral nasabah debitur.” tentang seorang calon debitur adalah Lebih jauh, Zulkarnian mengatakan, melalui biro kredit independen. karakter debitur menjadi faktor yang paling Sementara itu menurut Pengamat penting untuk dipertimbangkan jika suatu Perbankan, Jos Luhukay, biro kredit bank ingin memberikan kredit. Apabila swasta yang independen akan menolong debitur tidak jujur, sering bertindak curang, bank dalam menurunkan risikonya. ataupun tidak memiliki kompetensi, maka Menurut Jos, lembaga biro kredit yang kredit yang dinikmatinya pasti tidak akan independen akan memberikan informasi berhasil alias macet. seputar aktivitas keuangan hingga tagihan “Keempat faktor yang lain pada calon debitur. Sehingga perbankan tidak dasarnya hanyalah sebagai pelengkap sulit dalam menentukan risiko calon dari karakter. Orang yang tidak jujur debitor. ataupun senang berbuat curang akan “Dengan biro kredit ini perbankan selalu menghalalkan segala cara untuk bisa dengan mudah mengukur risiko dan mengambil keuntungan pribadi di atas memberikan kredit,” ungkap mantan wakil penderitaan orang lain,” kata dia. direktur utama Bank Danamon ini. “Selama Penilaian karakter debitur meliputi ini informasi seperti pembayaran listrik, aspek kompetensi, identifikasi, telepon, dan tagihan milik calon debitur kematangan sosial dan keuangan, bisa dilihat bank Selama ini, bank hanya kejujuran dan tanggung jawab. Hal memperoleh data dari nasabah tanpa bisa ini bukan sesuatu yang mudah untuk mengecek silang kepada PLN, Telkom,
JUNI 2011
9
SAJIAN UTAMA Maraknya kejahatan perbankan akhir-akhir ini membuat kehadiran Biro Kredit sudah sangat mendesak dalam upaya mewujudkan prudent banking.
DRADJAD WIBOWO
atau lainnya. Akibatnya, bank menjadi sulit menentukan risiko atau mengabulkan permohonan kredit,” lanjut Jos. Singkat kata, kehadiran biro kredit yang independen akan mengurangi asymmetric information antara kreditur dan debitur. Sehingga kelengkapan informasi yang dimiliki pihak kreditur selain akan memudahkan dalam proses penilaian risiko juga meningkatkan akses kredit bagi pada usaha kecil dan menengah. Di samping itu, informasi kredit yang lengkap akan mengurangi risiko gagal bayar dan kejahatan keuangan. Secara tidak langsung kelengkapan informasi juga akan memberikan dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas. Selain itu juga akan menurunkan tingkat bunga rata-rata, angka kemiskinan dan peningkatan distribusi pendapatan. Pendapat senada juga disampaikan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR). Menurut Ketua Harian BSMR, Gandung Troy biro itu memudahkan bank dalam mengelola risiko penyaluran kredit. “Pada dasarnya BSMR sangat setuju dengan pembentukan credit bureau karena hal itu
10
JUNI 2011
menjadi salah satu alat manajemen risiko,” tandas Gandung Troy. SANGAT MENDESAK Di pihak lain, Pengamat Ekonomi dan Perbankan, Dradjat Wibowo menilai, kehadiran biro kredit memang sangat mendesak, mengingat banyaknya kejahatan perbankan di Indonesia. “Maraknya kejahatan perbankan akhir-akhir ini membuat kehadiran Biro Kredit sudah sangat mendesak dalam upaya mewujudkan prudent banking,” kata Dradjat. Menurut Dradjat yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi PAN ini, biro kredit sangat diperlukan karena menyediakan informasi yang akurat dan terkini dari track record debitur, penabung dan mitra bank. Selain itu, secara makro, biro kredit juga dapat mengurangi biaya transaksi kredit, proses agunan, proses penilaian nasabah, mengurangi biaya pencarian informasi nasabah dan berpotensi melakukan ekspansi kredit perbankan. “Manfaat Biro Kredit lainnya adalah berpotensi mengurangi kebutuhan provisi, sehingga spread suku bunga bisa ditekan, disamping
mengurangi resiko kredit karena debitur lebih terseleksi,” tuturnya. Bagi perbankan syariah, lebih krusial karena dengan prinsip bagi hasil dengan adanya Biro Kredit maka kelayakan usaha dan reputasi debitur lebih besar peranannya.”Terkait dengan orang dalam akan mengurangi operasional,” kata ekonom dari Indef ini. Manfaat lainnya akan memperkuat infrastruktur perbankan bila Biro Kredit bekerja sama dengan lembaga Penjamin dari Credit Rating Agencies. “Kerja sama ketiga lembaga itu akan menekan resiko kredit, resiko operasional dan biaya transaksi yang pada gilirannya akan
berpotensi mengurangi asimetri suku bunga dan rigiditas suku bunga kredit,” kata Dradjat. Selain itu, ketiga lembaga itu juga berpotensi menekan kredit bermasalah (Non Performing Loan/ NPL) dan memperbaiki elastisitas NPL terhadap kredit dan fungsi intermediasi perbankan. “Jika ketiganya sudah beroperasi, maka usaha kecil dan menengah akan diuntungkan karena kebutuhan terhadap agunan bisa ditekan, disamping memperkuat perbankan dalam pencegahan kejahatan perbankan yang akhir-akhir ini cukup marak,” pungkas Wakil Ketua Umum PAN ini.
BERMANFAAT BAGI SELURUH STAKEHOLDER KEHADIRAN biro kredit diharapkan mendorong perbankan mempraktikkan pemberian pinjaman secara hati-hati (prudent). Namun, biro kredit juga tak hanya bermanfaat bagi bank, tetapi juga bagi seluruh pihak yang terkait (stakeholder) dengan perbankan. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh atas informasi yang ada pada biro kredit. A. BAGI PEMBERI KREDIT Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Dengan informasi debitur yang lebih komprehensif dan akurat akan dapat menurunkan risiko kredit bermasalah dikemudian hari. Dapat mengurangi ketergantungan pemberi kredit kepada agunan konvensional. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/ pelengkap agunan. Mengurangi risiko kredit macet. Efisiensi biaya operasional. B. BAGI PENERIMA KREDIT Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Nasabah baru, khususnya nasabah UMKM akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. C. BAGI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT Mambantu pengelolaan sistem perkreditan nasional dan pengawasannya. Memperluas dan mempermudah akses pengusaha yang tergolong UMKM terhadap sistem perbankan. Memperperkuat Good Corporate Governance sebagai akibat peningkatan kepatuhan masyarakat pengguna jasa keuangan Mendorong investasi asing maupun dalam negeri karena tersedianya pelayanan biro kredit yang efektif akan meningkatkan nilai investasi di Indonesia. (Elfiesyah Pratiwi)
JUNI 2011
11
SAJIAN UTAMA
Bukan Sekadar Penyedia Data Belakangan ini wacana pentingnya pendirian biro kredit swasta kembali bergulir kencang. Namun, sebenarnya apa sih biro kredit itu? Mengapa lembaga ini begitu penting bagi perbankan, juga bagi lembaga keuangan nonbank? Oleh: Amrih H. Aminanto
B
iro kredit, kata ini tengah hangat diperbincangkan di kalangan pelaku industri keuangan. Tak kurang, Bank Indonesia (BI), sebagai otoritas tertinggi di lingkungan perbankan nasional pun telah menyuarakan pentingnya lembaga biro kredit swasta ini. Tetapi sebenarnya, ‘makhluk’ biro kredit itu, mungkin masih banyak kalangan, khususnya yang di luar perbankan, tidak mengetahuinya. Perdefinisi, menurut Peneliti Senior Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Agus Sugiarto, biro kredit adalah suatu lembaga (dapat juga suatu sistem) yang memiliki dan menyediakan informasi mengenai riwayat keuangan seseorang yang pernah meminjam atau memiliki utang di bank atau lembaga keuangan lain. “Jadi, biro kredit itu memiliki peran menyediakan informasi tentang catatan utang (debt record) seseorang atau badan hukum yang pernah memiliki utang di bank atau lembaga keuangan lain,” kata dia. Lembaga biro kredit sendiri, kata Agus, merupakan suatu institusi pengolah informasi yang sumber datanya berasal
12
JUNI 2011
dari berbagai pihak, khususnya lembaga atau badan yang memberikan pinjaman uang kepada seseorang, seperti bank, perusahaan leasing (leasing companies), ataupun lembaga nonkeuangan lain seperti perusahaan listrik, perusahaan telekomunikasi, dan supermarket. “Credit bureau (biro kredit) akan menyediakan informasi mengenai seseorang yang menunggak utang atau tidak membayar utang ke bank atau seseorang yang tidak membayar tagihan listrik ataupun telepon. Konsep credit bureau seperti ini lazim terdapat di negaranegara maju,” jelas dia. Dengan demikian, seseorang yang telah memiliki catatan pinjaman, utang, ataupun kewajiban yang bersifat moneter, baik yang berasal dari lembaga keuangan maupun nonkeuangan, akan selalu tersimpan dalam database informasi yang bersifat terpadu dan terintegrasi. Bahkan, lanjut Agus, di negara-negara maju, biro kredit telah memasukkan data dan informasi mengenai tagihan utang yang belum dibayar seseorang atau badan pada lembaga bukan keuangan, seperti perusahaan listrik, perusahan telekomunikasi, atau department stores yang mengeluarkan kartu belanja.
Namun, yang juga penting untuk diketahui, tutur Agus, informasi yang tersimpan pada biro kredit mengenai catatan utang seseorang tersebut bisa bersifat positif dan negatif. Artinya, kalau orang tersebut sering ngemplang utang, informasi yang tersedia untuk orang yang bersangkutan bersifat negatif. “Kalau orang tersebut tidak pernah ngemplang utang, ini berarti bahwa informasinya bersifat positif,” ungkap Agus. INFORMASI POSITIF DAN NEGATIF Nah, sejalan dengan fungsi biro kredit, yaitu menyediakan informasi, baik yang positif ataupun negatif, mengenai riwayat keuangan seseorang yang pernah meminjam uang atau memiliki kewajiban keuangan lain, keberadaan biro kredit, jelas memiliki manfaat yang besar sekali. Salah satu manfaat kehadirannya adalah bank dapat dengan lebih cepat dan akurat dalam memberikan keputusan
pemberian kreditnya kepada debitor karena riwayat keuangan nasabah yang pernah meminjam di bank atau lembaga keuangan lain sudah diketahui. “Bila bank melihat bahwa dari track record-nya, ternyata, nasabah sering ngemplang utang, bank tentu akan menolak permohonan kreditnya. Begitu juga sebaliknya. Bila dari track record, calon nasabah ternyata diketahui tidak pernah memiliki tunggakan utang atau bunga, bank akan mengabulkan permohonan kredit calon debitor tersebut,” ungkap Agus. Ia juga mengatakan, dengan adanya informasi yang akurat mengenai track record calon debitor dalam hal meminjam uang dari lembaga keuangan, bank dapat memberikan keputusan yang optimum dan tepat apakah calon debitor tersebut layak diberi pinjaman atau tidak. Selama ini, bank sulit memperoleh informasi mengenai riwayat utang calon debitor yang ada di
JUNI 2011
13
SAJIAN UTAMA luar lembaga perbankan atau pinjaman di bawah Rp50 juta. Contohnya, kata Agus memberi ilustrasi, jika seorang calon debitor mengajukan permohonan kredit ke suatu bank sebesar Rp500 juta. Ternyata, sebelum meminjam dari bank, calon debitor tersebut katakanlah pernah menunggak utang Rp75 juta dari sebuah perusahaan leasing untuk membeli mobil secara cicilan. Dengan keadaan seperti sekarang, tanpa adanya biro kredit maka harus mencari informasi tambahan. Bahkan, bisa saja, bank yang akan memberikan kredit tersebut sama sekali tidak mengetahui kalau calon debitornya itu menunggak utang di perusahaan leasing. Sebab, satu-satunya informasi yang diperoleh mengenai track record calon debitor hanya didasarkan pada pinjaman pada bank. Calon debitor seperti ini mungkin belum pernah meminjam uang dari bank mana pun. Sehingga, pada saat bank mengecek keuangan calon debitor ke BI melalui Sistem Informasi Kredit (SID), didapatkan informasi bahwa calon debitor tersebut bersih alias belum pernah menunggak utang di bank. “Dengan adanya lembaga biro kredit independen, calon debitor seperti ini tidak bakal lolos karena riwayat menunggak utang di perusahaan leasing akan tercatat, sehingga bank bersangkutan akan menolak permohonan kredit calon debitor,” jelas Agus. Oleh karena itu, dapat dikatakan, manfaat terbesar dari biro kredit swasta adalah menghindarkan bank dari risiko kredit macet yang lebih besar. Pasalanya, bila biro kredit mampu memberikan informasi calon debitur dengan akurat
14
JUNI 2011
maka bank dapat mengurangi risiko kerugian yang akan diderita pada kemudian hari. “Jadi, keberadaan biro kredit dapat dikatakan akan mengutangi rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bank-bank, baik secara individu maupun keseluruhan,” jelas dia. Selain itu, dengan berkurangnya NPL maka neraca keuangan bank akan makin bagus karena beban bank untuk menyediakan cadangan penghapusan utang kredit macet akan makin kecil. “Makin berkurangnya beban bank untuk mengalokasikan dananya dalam bentuk cadangan penghapusan kredit macet mengakibatkan keuntungan bank akan makin meningkat,” ungkap Agus. MELENGKAPI SID Nilai lebih lain dari biro kredit swasta adalah ia dapat menyediakan informasi yang tak dapat disediakan BI melalui Sistem Informasi Debitur (SID). Seperti diketahui, SID hanya menyediakan informasi terbatas karena hanya menyangkut pinjaman yang berada di atas Rp50 juta, tidak termasuk data debitur dari BPR, lembaga keuangan bukan bank, ataupun data ritel. Namun biro kredit bukan hanya mampu menyediakan informasi positif dan negatif mengenai riwayat keuangan seseorang yang pernah meminjam di bank atau lembaga keuangan lain baik ritel maupun komersial. Sebab, lembaga ini juga mampu menyediakan jasa-jasa lain, seperti jasa credit scoring—yang bermanfaat untuk menjaring nasabahnasabah ritel atau kartu kredit,hingga menyediakan jasa laporan mengenai fraud yang telah dilakukan oleh nasabah bank.
Joni Swastanto Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan Bank Indonesia
“Biro Kredit Sempurnakan SID” K Kehadiran Biro Kredit Swasta (private credit bureau) diyakini ttidak akan melemahkan sistem informasi debitur milik (SID) B Bank Sentral. Sebaliknya lembaga swasta itu akan memperkuat S SID dalam meningkatkan kualitas kredit dan kemudahan akses d debitur untuk memperoleh pembiayaan perbankan. Ini karena B Biro Kredit Swasta membuat data yang diperoleh debitor lebih komprehensif, karena mencakup seluruh lembangan keuangan k baik perbankan maupun non-perbankan. Demikian pendapat b Joni Swastanto, Direktur Perizinan dan Informasi Perbankan J B Bank Indonesia. Berikut ini petikan berbagai pernyataan Joni tterkait rencana kehadiran Biro Kredit Swasta yang disampaikan d dalam sejumlah kesempatan. Apa manfaat biro kredit swasta bagi perbankan? Peran dan fungsi biro kredit swasta sangat besar di industri perbankan, terutama menyangkut Sistem Informasi Debitor (SID). Soalnya, selama ini BI hanya bisa mengumpulkan data debitur dari bank dan lembaga keuangan lain yang mendaftar menjadi pelapor SID. Jika ada swasta, database bisa ditambah informasi lebih lengkap, seperti data nasabah dari pengadilan atau lembaga-lembaga lain yang bukan lembaga keuangan. Dengan kata lain, adanya biro kredit swasta, maka perbankan dapat menerima data mengenai sejarah keuangan nasabahnya secara detail. Selain itu, kehadiran biro kredit swasta ini juga akan mempermudah dan mempercepat pemberian kredit, terutama nasabah kartu kredit dan kredit konsumer. Mengingat bank sentral sudah memiliki sistem informasi debitur yang mirip dengan fungsi biro kredit swasta yang akan dibentuk, jadi apakah masih dibutuhkan lagi biro kredit swasta? Saat ini BI memang sudah memiliki Sistem Informasi Debitor (SID), yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan biro kredit swasta yang akan dibentuk. Namun SID yang ada masih sangat standar karena hanya mengumpulkan data mengenai kelancaran kredit dan sejarah perbankan nasabah. Padahal, biro kredit yang ideal itu termasuk skoring nasabah.
Yang dimaksud kredit skoring adalah laporan keuangan seseorang atau perusahaan yang lebih lengkap, termasuk penghasilan serta pengeluarannya. Mengapa bukan BI saja yang membuat scoring kredit dan tidak perlu diserahkan kepada biro kredit swasta? Kalau BI yang mengeluarkan kredit skor, jadi susah dong karena BI kan pengawas bank. Nanti kalau BI keluarkan kredit skoring dan terjadikredit macet, bank yang menggunakan info BI kan bisa marah. Nanti jadinya konflik. Berbeda jika yang mengeluarkan score biro kredit swasta, mereka dapat mengeluarkan data keuangan nasabah. Tergantung bank untuk percaya atau tidak atas laporan tersebut. Siapa saja yang bisa membentuk biro kredit swasta? Siapapun boleh membentuk perusahaan tersebut. BI tidak akan mempermasalahkan apakah pemiliknya dari perbankan atau pihak independen. BI juga tidak mempermasalahkan jika biro kredit lebih dari satu perusahaan. Syarat yang terpenting, siapapun mereka, tetapi harus meminta dan mendapat izin dari bank sentral. Tapi yang harus dipikirkan, biro kredit bukan perusahaan murah karena diperlukan perlengkapan IT yang mahal, sehingga tidak semua orang bisa membuatnya. Contohnya Malaysia yang memiliki beberapa biro kredit yang akhirnya dituntut dan ditutup karena tidak kompeten.
JUNI 2011
15
SAJIAN UTAMA
Gandung Troy Sulistyanto Ketua Harian BSMR
“Kredit Akan Semakin Berkualitas” Rencana kehadiran Biro Kredit Swasta diyakini bakal semakin meningkatkan kualitas penyaluran kredit di industri perbankan. Namun, ada sejumlah kendala yang perlu lebih dulu diselesaikan sebelum Biro Kredit Swasta benar-benar terealisasi. Demikian dikatakan Gandung Troy S., Ketua Harian BSMR kepada redaksi yang mewawancarainya pertengahan Mei lalu. Berikut petikannya. pakah ada kaitan erat antara kehadiran Biro Kredit Swasta dengan penyaluran kredit perbankan? Benar. Sebab, secara tidak langsung (Biro Kredit Swasta) menunjang fungsi intermediasi perbankan. Tujuannya memang bukan mempercepat penyaluran kredit perbankan. Tetapi lebih pada memperbaiki kualitas intermediasi perbankan. Dalam hal ini kualitas penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank. Dan tentu saja dengan kualitas yang bagus tentu akan meningkatkan penyaluran kredit perbankan. Jadi dapat dijelaskan seperti ini, dengan kualitas kredit yang bagus, bank akan mendapatkan laba yang lebih tinggi, dan bank-bank juga akan terdorong untuk lebih giat menyalurkan kredit. Kualitas kredit yang dimaksudkan di sini adalah kredit yang tidak macet. Jadi filosofinya seperti itu. Tapi bukankah kita sudah memiliki Sistem Informasi Debitur (SID), mengapa masih membutuhkan Biro Kredit Swasta? Begini, di Indonesia kita memang sudah mengenal Informasi mengenai debitur atau SID.
A
16
JUNI 2011
Perlu diingat, SID ini bukan fungsi bank sentral di luar, namun SID masih dibutuhkan oleh perbankan karena pada waktu diberikan kredit, bank perlu data atau kapasitas membayar dari calon debitur. Seperti besarnya gaji, kantornya di mana, umurnya, pernah dapat kredit apa tidak, berapa dana yang dialokasikan untuk bayar listrik dan air. Singkatnya untuk seluruh data terkait finansial. Ini yang harus dikumpulkan. Persoalannya, apakah bank sentral harus mengurus soal-soal ini? Seusai undang undang fungsi utama bank sentral adalah fungsi moneter. Di Amerika Serikat, demikian juga di Singapura dan Malaysia, fungsi ini diberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk menangani pengumpulan data tersebut. Memang ijinnya di bawah izin otoritas perbankan negara bersangkutan. Jika memang Biro Kredit Swasta
dibutuhkan, mengapa belum juga dibentuk hingga saat ini? Kalau merunut ke belakang, sebenarnya sudah ada inisiatif dari BI sejak periode 2003/2004 (untuk mendirikan Biro Kredit Swasta –red). Tetapi waktu itu belum ada kesepahaman di industri mengenai independensi dari lembaga biro kredit swasta tersebut. Independensi yang dimaksudkan di sini adalah karena ini merupakan data debitur dan calon debitur, ditakutkan akan jatuh ke tangan yang tidak berhak. Jadi yang menjadi persoalan, apakah ada jaminan Kredit Biro Swasta ini akan aman. Misalnya saja, Anda kan sering terima sms atau telepon yang menawarkan KPR atau kartu kredit. Pertanyaan kita, datanya darimana? Itu saja sudah terjadi, meski belum ada Biro Kredit. Selain soal keamanan data nasabah, apakah ada hal lain yang menjadi kendala pendirian Biro Kredit Swasta nantinya? Saya melihat yang mungkin perlu jadi konsen adalah apakah BI akan tetap menyediakan BI checking (SID) jika Biro Kredit Swasta sudah berdiri. Sampai saat ini, kita belum tahu. Sebab, jika Bi tetap memberikan informasi itu tentu Biro Kredit Swasta sulit maju. Pasalnya, mereka harus bersaing dengan BI Checking yang sampai sekarang free. Hal lain yang juga penting dijelaskan, andai BI tidak lagi menyediakan BI checking, apakah nonmember bisa minta data dari Kredit Biro swasta atau tidak? Begitu juga, apakah data SID yang sekarang dimiliki BI ini jika hendak dialihkan ke Biro Kredit Swasta, sistemnya biro tersebut harus membeli atau gratis? Juga ada masalah IT, organisasi, hingga legal. Jadi masih banyak hal yang perlu diselesaikan sebelum kita membuat Biro Kredit Swasta. Terkait risiko, apakah Biro Kredit Swasta ini dapat menjadi salah satu tools dari manajemen risiko? Tentu saja karena Boro Kredit ini merupakan salah satu aspek penting dari manajemen risiko. Alasannya, bank pasti membutuhkan informasi yang mendalam terkait calon debitur, sebelum memberikan kredit bank. Nah, informasi itu dapat disediakan oleh Biro Kredit.
Dari kaca mata manajemen risiko, mitigasi risiko apa saja yang dicakup oleh Biro Kredit Swasta? Inti mitigasinya tentu saja risiko kredit. Tetapi risiko kredit juga tidak berdiri sendiri karena jika terjadi sesuatu dengan kredit maka akan berimbas ke risiko lain, seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko pasar dan risiko-risiko lainnya. Jadi risiko kredit hanya jadi fokus besarnya. Saya contohkan saja Biro Kredit di Singapura. Ketika kita mengajukan kredit ke sebuah bank maka officer bank akan mencari informasi tentang calon debitur (ke Biro Kredit). Nantinya akan keluar nama, juga data, misalnya apakah Anda sudah pernah mengajukan permohonan ke bank lain atau belum. Ini yang membedakan data Kredit Biro Swasta dengan data SID. Hal lain adalah soal akurasi data. Di Indonesia yang menjadi masalah utama adalah karena kita belum memiliki Single Identity Number. Misalnya, nama ‘Bangun Sara Kontruksi’. Dalam data bank saat pengajuan Kartu Kredit, karena terlalu panjang maka ditulis jadi ‘Bangun S. Kontruksi’. Kemudian ketika mengajukan kredit yang lain ditulis ‘Bangun Sarana K’. Ketika dicari dalam SID, yang ini tidak digabung. Ini yang saya alami sendiri. Tetapi nanti ketika ada Biro Kredit Swasta, dengan teknologi tertentu ini bisa terdeteksi. Ini yang akan menjadi keunggulan Biro Kredit Swasta. Menurut Anda, idealnya berapa maksimal Biro Kredit Swasta yang boleh berdiri di sebuah negara? Hemat saya, jumlahnya tidak perlu dibatasi. Di banyak negara, seperti Amerika Serikat saja, ada beberapa Biro Kredit Swasta. Nantinya mekanisme pasar yang akan menyeleksi, siapa yang serius menangani atau yang tidak. Jumlah yang banyak juga menguntungkan pengguna data karena semakin banyak pilihan. Apakah Anda optimis bahwa lembaga ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas kredit perbankan? Saya optimis. Kehadiran Biro Kredit Swasta, kualitas kredit akan semakin baik dan tentu saja akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit.
JUNI 2011
17
KOLOM GAYATRI RAWIT ANGRENI
Ketua Dewan Sertifikasi BSMR
Menanti Kelahiran Biro Kredit Swasta ondisi likuiditas bank akhir-akhir ini memang cukup bagus, sebagai dampak dari pelonggaran likuiditas untuk mengatasi krisis keuangan global tahun 2008. Ditambah dengan derasnya capital inflow, dana yang beredar di sistem perbankan menjadi sangat berlimpah. Seiring dengan kondisi ini Bank Indonesia telah mendorong peningkatan peran perbankan untuk membiayai sektor riel. Untuk itu Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan tentang tingkat Loan to Deposit Ratio (LDR) yang dikaitkan dengan tingkat Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank umum. Inti dari Peraturan Bank Indonesia tersebut adalah bahwa bank-bank didorong untuk meningkatkan peran intermediasinya, antara lain dengan cara meningkatkan LDR sehingga bank-bank memperoleh insentif berupa tingkat GWM yang optimal. Dalam upayanya mencapai tingkat LDR yang optimal tersebut, bank-bank tentu akan melakukan proses manajemen risiko kredit dengan baik, sehingga kredit yang dibukukan akan terjaga kualitasnya, yang pada gilirannya peningkatan LDR bank-bank, tidak diikuti dengan peningkatan NPL. Dalam proses pemberian kredit dimaksud, bank-bank akan melakukan analisis kredit, dimulai dengan bank checking dan perhitungan credit risk rating, bagi kredit komersial dan credit risk scoring, bagi kredit konsumen. Untuk itulah diperlukan lembaga Biro Informasi Kredit, atau Biro Kredit yang mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh bank-bank.
K
18
JUNI 2011
Berbagai aspek telah melatarbelakangi kebutuhan Biro Kredit; antara lain dengan perkembangan era globalisasi, yang bercirikan pertumbuhan populasi yang tinggi dengan mobilitas penduduk yang bebas ke mana saja, berkembangnya teknologi informasi, penggunaan internet dan e-commerce, serta transaksi bisnis yang semakin meluas, ditambah dengan pola perdagangan dan ekonomi yang tanpa sekat, maka tingkat kompetisi pun semakin ketat. Hal ini mendorong dibutuhkannya manajemen risiko untuk berbagai keperluan, terutama manajemen risiko kredit, bagi kreditur guna memilih mitra kerja dan nasabah yang tepat. Keberadaan dan fungsi Biro Kredit diharapkan mampu menjawab tantangan penyediaan informasi bagi para pengambil keputusan, terutama dalam memproses permohonan kredit dari para nasabahnya dengan informasi yang lengkap namun relevan, reliable, akurat, tepat waktu (bahkan up-to-the-minute), efisien, dan disajikan dalam dalam format yang tepat. Biro Informasi Kredit, atau disebut juga Consumer Reporting Agency, Commercial Credit Bureau, Credit Reporting Agency, atau Credit Reference Agency, pada dasarnya adalah suatu lembaga yang melakukan penelitian dan mencari informasi kredit dari berbagai sumber, yaitu dari penyedia data; tentang tingkat solvabilitas, rekam jejak, tanggung jawab, karakter dan reputasi calon debitur perorangan atau perusahaan, yang informasi tersebut diperlukan kreditur dalam proses pemberian kredit.
Karena semakin luasnya peran Kredit Biro, pelanggannya pun merambah tidak hanya bagi para kreditur atau bank, termasuk ke kreditur pinjaman rumah, perusahaan pemberi kartu kredit, bahkan toko-toko dan pengecer penerbit kartu kredit, agen asuransi, penagih pinjaman, dan rumah sakit pun banyak yang menginginkan informasi mengenai bagaimana tingkat kredibilitas calon debitur dan client mereka dalam mendapatkan fasilitas dan mengembalikan pinjaman. Sebagai lembaga pusat pengelola data kredit, Biro ini mesti memiliki informasi yang lengkap, yang dihimpun dari berbagai sumber, yaitu dari para pelanggannya sendiri: bank-bank kreditur, penerbit kartu kredit, dan dari pihak lain, misalnya: penyedia jasa pelayanan umum, (perusahaan listrik negara, air minum, telekomunikasi, kabel TV, internet, Rumah Sakit), pemilik properti, dan pedagang eceran, serta pengadilan. Berbagai manfaat Biro Kredit dapat diperoleh para pelanggannya, terutama dalam hal penyediaan informasi menyangkut credit worthiness dari debitur atau calon debitur yang mengajukan kredit. Kredibilitas membayar kredit dari debitur antara lain diperoleh melalui proses evaluasi tingkat kestabilan keuangan nasabah. Hasil analisis informasi dari Biro Kredit kemudian digunakan untuk pemberian ijin prinsip pemberian kredit dan alasan penolakan bila memang debitur ditolak proposalnya. Dalam hal proposal kredit dipenuhi, maka kreditur akan memberikan persyaratan kepada debitur, termasuk tingkat suku bunga yang dihitung menggunakan risk-based pricing. Selanjutnya, dengan rating dan scoring debitur, bank pemberi kredit kemudian menetapkan besarnya pencadangan pinjaman, baik pinjaman lancar maupun yang bermasalah.
EKSTENSIFIKASI FUNGSI Pendirian Biro Informasi Kredit di Indonesia, baik untuk Kredit Komersial maupun Kredit Konsumen, telah disponsori oleh Bank Indonesia sejak tahun 2006, yang antara lain untuk memenuhi pelaksanaan peraturan Bank Indonesia tentang kewajiban bank-bank pemberi kredit melakukan bank checking sebagai bagian dari manajemen risiko kredit. Dengan perkembangan situasi dan kebutuhan serta perluasan manajemen risiko kredit sesuai dengan Basel II, dan fokus fungsi Bank Indonesia, terutama guna menghindari konflik kepentingan dengan tugas BI sebagai Bank Sentral, berkembanglah kebutuhan lahirnya Biro Kredit Swasta di Indonesia. Biro ini hendaknya mampu mengembangkan fungsi yang sekarang telah ada, menjadi lebih luas, baik dalam hal cakupan data, maupun dari jenis dan jumlah kreditnya (kredit korporasi, komersial, konsumen, maupun kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, diiringi dengan bertambahnya tuntutan para pemangku kepentingan guna memanfaatkan Biro Kredit lebih optimal, kini muncul trend dan perluasan (ekstensifikasi) fungsi Biro Kredit; yang semula hanya sebagai penyedia informasi debitur, kini meluas meliputi berbagai fungsi penyedia jasa keuangan, kebutuhan informasi bagi para retailer, jasa telekomunikasi, transportasi, industri fasilitas kesehatan, pelayanan informasi kredit konsumen hingga ke tingkat global, pelayanan verifikasi, deteksi dini terhadap kecurangan, laporan kredit dan kepemilikan rumah. Bahkan Biro Kredit dapat pula berfungsi sebagai penyedia sistem dan proses pemberian kredit, termasuk kartu kredit, pengelolaan tagihan, pengaturan
Diharapkan Biro Kredit akhirnya mampu menjadi pendukung kebijakan pembangunan dan pengembangan industri perbankan yang kuat, sehat, dan efisien, sehingga berperan mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan, guna kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. JUNI 2011
19
KOLOM kewenangan dan keabsahan transaksi, pengecekan transaksi dan manajemen portofolio kredit. Perkembangan yang terbaru adalah dalam penyediaan jasa proses identifikasi dan pengelolaan sertifikat bilyet digital, riset tentang prediksi perilaku konsumen, dan membantu pelanggan mendapatkan nasabah prospektif. Biro Kredit menawarkan diharapkan mampu pula menyediakan jasa penyempurnaan customer relationship management, pertimbangan rekruitmen karyawan, penyewaan apartemen dan properti lainnya, jasa konsultasi, jasa on-line, Web-based products and services, pemberdayaan pelanggan menjalankan e-business yang menguntungkan dan aman, Internet-based credit bureau, dan software modeling, serta keperluan berbagai jasa analitik. SEJUMLAH TANTANGAN Untuk membentuk Biro Kredit yang dikelola swasta, dan yang mampu memenuhi tuntutan dan harapan para pemangku kepentingan, tentu tidak mudah. Berbagai tantangan harus dihadapi. Yang pertama, Biro Kredit haruslah dapat dipercaya para pelanggan dan penyedia data, karena dia adalah suatu lembaga integritas. Tanpa kepercayaan dari para pelanggannya, niscaya Biro Kredit tidak akan mendapat pelanggan yang loyal dan tidak mampu menyediakan cakupan data yang luas. Yang kedua, tercapainya keberagaman sumber data dan jumlah anggota Biro Kredit perlu pula diperhatikan. Keanggotaan yang sukarela tentu akan berbeda dengan keanggotaan yang diwajibkan. Ketiga, independensi Biro Kredit juga dipertaruhkan guna mendapatkan data
20
JUNI 2011
yang obyektif, aman dan menimbulkan efek nyaman bagi para pelanggannya; yang mungkin saja pesaing satu sama lain di bidang bisnis pembiayaan (kredit). Keempat, dengan era keterbukaan, transparansi dan dengan berlakunya prinsip market discipline, seperti halnya keterbukaan bank mengumumkan prime lending rate kepada nasabahnya; demikian pula credit scoring dan credit rating hasil perhitungan para kreditur pun di masa yang akan datang, bukanlah menjadi rahasia lagi. Perhitungan ini dapat diakses oleh para debitur, sehingga bank dan Biro Kredit harus benar-benar mampu mempertanggungjawabkan akurasi data, sistem pengamanan dan antisipasi complain debitur, manakala terdapat perbedaan pendapat menyangkut hasil perhitungan scoring yang dipublikasikan ke debitur. Akhirnya, kemungkinan penyalahgunaan informasi kredit oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kebocoran informasi yang tidak diinginkan, bila tidak dilakukan mitigasi yang cukup, menjadi risiko hukum yang harus dihadapi oleh pengelola Biro Kredit. Dengan tantangan yang tidak ringan tersebut di atas, namun dengan harapan yang besar akan berbagai manfaat yang diperoleh, timbullah optimisme guna terbentuknya Biro Kredit Swasta di Indonesia. Bila hal ini tercapai, diharapkan Biro Kredit akhirnya mampu menjadi pendukung kebijakan pembangunan dan pengembangan industri perbankan yang kuat, sehat, dan efisien, sehingga berperan mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan, guna kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga.
INTERVIEW
Eddy R. Sinulingga Presiden Direktur Bank Papua
“Uji Kompetensi Bukan Kewajiban Tapi Kebutuhan” Uji Kompetensi ternyata tidak sekadar mendapat sertifikat. Ada banyak value added (nilai tambah) dari Uji Kompetensi. Tidak heran jika Eddy R. Sinulingga, Presiden Direktur Bank Papua, menilai Uji Kompetensi merupakan suatu kebutuhan ketimbang kewajiban. Bankir kelahiran Medan, Sumatra Utara, 5 Maret 1962 ini juga mengungkapkan berbagai pandangannya terkait manajemen risiko kepada Genius Soda dari Buletin BSMR, yang menemuinya di sela-sela berlangsungnya Uji Kompetensi beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.
S
aat ini sektor perbankan sedang mendapat tantangan terkait beberapa kejadian banking fraud, seperti pembobolan dana nasabah hingga penagihan kredit yang mengakibatkan kematian seseorang. Ini tentu muaranya ada pada manajemen risiko. Bagaimana Anda melihat pentingnya manajemen risiko bagi industri? Singkat saja, manajemen risiko telah menjadi suatu yang sangat penting, baik bagi perbankan maupun industri yang lain. Dengan mengetahui dan memahami manajemen risiko, pelaku usaha di sektor perbankan bisa menilai sesuatu dari sisi manajemen risiko dan menetapkan langkah meminimalisir risiko yang ada.
Oleh karena itu, buat saya, pengetahuan tentang manajemen risiko tidak hanya sekadar kewajiban tetapi sudah menyangkut kebutuhan. Apakah alasan itu juga yang kemudian membuat Anda memutuskan untuk ikut dalam Uji Kompetensi yang diselenggarakan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)? Benar. Saya tidak menampik jika ada yang yang mengikuti ujian ini karena alasan regulasi, yaitu menjalani ketentuan dari bank sentral atau Bank Indonesia (BI) bahwa manajemen bank wajib memiliki sertifikat Manajemen Risiko. Namun, bagi saya, meski saya ini seorang CEO (Chief Executive Officer), saya tidak sematamata menjalani Uji Kompetensi karena itu. Sebab, setiap kali saya mengikuti Uji Kompetensi ada banyak hikmah yang saya dapatkan. Bahkan, ketika saya mempersiapkan diri mengikuti ujian pun saya sudah menemukan banyak manfaat. Bisa dijelaskan lebih lanjut maksud Anda itu? Begini, ketika saya mempersiapkan diri mengikuti Uji Kompetensi ini, saya menemukan ternyata masih ada banyak kekurangan dan harus dilengkapi, sesuatu yang sebelumnya tidak saya sadari. Ini semua akan menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya terapkan dalam
JUNI 2011
21
INTERVIEW menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin di sebuah bank devisa seperti Bank Papua. Menurut Anda, seberapa penting Uji Kompetensi bagi seorang CEO seperti Anda? Sangat penting. Sebab, jika manajemen sebuah bank tidak memahami manajemen risiko maka akan berpotensi melahirkan risiko karena kepemimimpinannya. Jadi bagi pengurus bank tentu saja sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpinnya harus benar-benar memahami risiko-risiko di perbankan dan tentu saja juga harus mampu menerapkannya. Kalau tidak tahu bagaimana dia bisa menilai kondisi bank dan mengambil langkah yang tepat? Selama ini saya lihat bahwa memang ada banyak hal terkait manajemen risiko yang harus kita pahami dan implementasikan dalam menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin di sebuah bank. Jadi, saya agak mengkhawatirkan kalau ada bankir atau pengurus bank yang kurang memahami manajemen risiko karena hal tersebut sangat berisiko bagi bank. Jadi, bagi saya, ujian seperti ini perlu terus dilestarikan, meski mungkin ada yangmenilai bahwa tidak semua materi Uji Kompetensi relevan untuk semua lini bank. Jika ada, apa yang perlu dikritisi dari penyelenggaraan Uji Kompetensi? Sebenarnya Uji Kompetensi yang dilakukan BSMR ini sudah bagus dan perlu terus dilestarikan. Kalaupun ada yang perlu disempurnakan adalah perlunya fleksibilitas dalam penyelenggaraan dengan memberi keleluasan pada berbagai penyelenggara sertifikasi seperti ini. Konsep ini yang perlu dipahami semua
22
JUNI 2011
pihak, termasuk BSMR. Dengan kata lain, BSMR hanya salah satu penyelenggara dan sebaiknya terbuka juga jik ada penyelenggara ujian yang lain. Yang perlu dilakukan adalah tinggal disamakan standar materinya. Itu poin pentingnya. Jadi, siapapun penyelenggaran harus taat pada suatu metodologi. Namanya juga sertifikasi, wajib memiliki keselarasan. Persiapan apa yang Anda lakukan sebelum mengikuti Uji Kompetensi? Pertama, saya menyisihkan waktu selama tiga hari untuk melakukan persiapan mengikuti kegiatan ini. Kedua, saya mengerahkan semua konsentrasi dan fokus saya untuk mempelajari soalsoal ujian yang akan diujikan. Ketiga, saya belajar dari sebuah vendor yang menurut saya memang sangat baik dalam membantu calon peserta mempersiapkan diri mengikuti Uji Kompetensi. Keempat, dan ini memang sesuai dengan kebiasaan saya selama ini untuk melakukan sesuatu secara serius, I will do my best. Semua persiapan itu saya lakukan bukan karena saya terobsesi atau ingin mendapatkan nilai seratus, tetapi saya lebih bertujuan memperoleh value added atau nilai tambah yang baik. Artinya, saya tidak sekedar lulus saja, tetapi juga harua ada banyak ilmu yang kita dapat dari sana. Dan, tentunya apa yang saya lakukan itu semoga dapat menjadi teladan bagi para karyawan yang saya pimpin. Saya memang punya konsep bahwa saya akan melakukan yang terbaik dan menjadi teladan bagi yang lain. Ngomong-ngomong berapa target
pertumbuhan kredit yang dipatok Bank Papua pada tahun ini? Kami optimis pertumbuhan kredit Bank Papua dapat tumbuh 25 persen menjadi Rp 4,64 triliun pada akhir 2011. Jika itu tercapai, kami mememprediksi laba bersih Bank Papua bisa tumbuh minimal 10 persen dari posisi tahun lalu sebesar Rp 257,98 miliar. Sementara realisasi kredit Bank Papua hingga kuartal I 2011 sudah tumbuh 35 persen menjadi Rp 3,8 triliun dari Rp 2,82 triliun pada Maret 2010. Untuk diketahui saja, pertumbuhan kredit Bank Papua dalam dua tahun ini selalu tumbuh di atas 30 persen. Ini adalah sebagai wujud
komitmen Bank Papua untuk meningkatkan fungsi Intermediasi ditengah masyarakat, dan juga bagaimana Bank Papua memiliki posisi terpenting Bank di Papua. Jika selama ini bank daerah dikenal hanya jago pada kredit konsumsi, atau kredit pegawai, sekarang Bank Papua sudah tidak seperti itu, banyak infrstruktur yang telah diciptakan Bank Papua, sekarang bank Papua lebih kompetitif dengan bank lain. Mengingat ekspansi kredit membutuhkan likuiditas dana, apa strategi Bank Papua untuk mengantisipasi hal tersebut? Untuk menopang target pertumbuhan kredit Bank Papua, kami sedang menjajaki untuk menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar pada tahun ini. Tapi kami sedang sedang menghitung kapan waktu yang tepat untuk menerbitkan obligasi itu. Kami harapkan penambahan modal dari emisi obligasi itu bisa mengurangi ketidaksinkronan antara pendanaan dan ekspansi kredit.
JUNI 2011
23
LIFESTYLE
Olah O lah raga raga panjat panjat tebing tebing ttidak idak h hanya anya membutuhkan membutuhkan kekuatan kekuatan fisik, fissik, tetapi fi tetapi juga juga kekuatan mental. Sebagai aktivitas berisiko tinggi, tidak jarang olah raga ini menimbulkan korban jiwa. Tetapi ketika pemanjat tebing mampu menggapai puncak tertinggi, segala risiko terbayar oleh rasa nikmat yang tiada tara. Oleh: Genius Soda
B
agi pencinta film bermutu, film berjudul 127 Hours boleh jadi sudah taka sing lagi. Film yang dibintangi aktor James Franco tersebut berhasil menyita perhatian kritikus film di negeri Paman Sam. Tidak hanya itu, film ini bahkan berhasil masuk dalam Golden Globe sebagai calon film terbaik di 2011. Film 127 Hours diangkat dari kisah nyata seorang pemanjat tebing yang berjuang hidup setelah terjebak di antara celah tebing selama 127 jam. Kisah nyata petualangan yang luar biasa Aron Ralston bermula ketika sebuah batu yang jatuh menimpa tangannya dan membuat dia terperangkap di suatu lembah yang terisolasi di Utah, Amerika Serika. Selama lima hari Ralston berusaha bertahan dan menyelidiki daerah sekitar. Sampai kemudian dengan perlengkapan yang ada dan keberanian berjuang melepaskan diri dari
24
JUNI 2011
kesulitan maha berat tersebut. Kisah dalam film ini menggambarkan olah raga panjat tebing sebagai olahraga yang ekstrim. Dalam setiap aktivitas panjat tebing, unsur tantangan yang untuk melaksanakannya butuh keberanian serta skill. Selain itu, kekuatan fisik dan kelenturan tubuh diperlukan. Sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan jenis olah raga ini adalah olah raga orang muda. BERMULA DI EROPA Panjat tebing atau Rock Climbing merupakan salah satu dari sekian banyak olah raga alam bebas. Secara umum, aktivitas panjat tebing dilakukan di lokasi yang berkontur batuan tebing dengan sudut kemiringan mencapai lebih dari 45 derajat dan memiliki tingkat kesulitan tertentu. Dimulai sebagai olahraga petualangan murni dan sedikit sekali memiliki peraturan yang jelas, seiring perkembangan dan minat yang besar, akhirnya dibuatlah bentuk dan standar baku dalam aktivitas
panjat tebing. Secara umum sebenarnya kegiatan panjat tebing sudah dikenal masyarakat sejak lama dalam lingkup masyarakat tradisional. Tentu pemanjatan yang dilakukan secara tradisional dengan tujuan mencari sumber kehidupan ataupun perlindungan, tidak menggunakan sistem dan prosedur baku. Sementara sebagai olah raga yang menggunakan peralatan, pertama kali dikenal di benua Eropa tepatnya di kawasan pegunungan Alpen, pegunungan di kawasan Eropa, sebelum pecah Perang Dunia I. Pada awal tahun 1910, di negara Austria, mulai diperkenalkan penggunaan peralatan-peralatan yang digunakan untuk menunjang dalam kegiatan panjat tebing seperti carabiner (cincin kait) dan piton (paku tebing) yang pada saat itu masih terbuat dari besi baja. Berawal dari situlah para pendaki dari Austria dan Jerman mulai mengembangkan peralatan dan teknik olah raga ini. Seiring waktu yang terus berjalan peralatan olah raga ini banyak mengalami inovasi, terutama pada bahan pembuatannya, uji kekuatan gaya tariknya, kepraktisan penggunaan alat serta prosedur keamanan alat yang telah distandarkan. Di Indonesia olah raga panjat tebing sendiri telah terbentuk sejak tahun 1988 yang memiliki organisasi yang pada saat itu bernama FPGTI (Federasi Panjat Gunung Dan Panjat Tebing Indonesia) yang kemudian berganti nama dengan FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia). MENTAL DAN FISIK Dalam menjalani aktivitas
JUNI 2011
25
LIFESTYLE panjat tebing, setidaknya ada dua faktor yang perlu diperhatikan, yakni fisik dan mental. Membutuhkan komponen mental karena saat menyelesaikan satu rute, perlu ada strategi penyelesaian masalah, dikombinasikan dengan teknik yang baik. Selain itu karena termasuk olahraga ekstrim, butuh kekuatan fisik. Komponen fisik yang dibutuhkan dalam olahraga panjat tebing ini adalah kekuatan. Kekuatan yang dimaksudkan disini tidak hanya kekuatan tangan dan kaki (limp strength), tetapi juga kekuatan tubuh (core strength) yakni perut, dada, punggung dan pinggang. Selain kekuatan juga butuh daya tahan. Daya tahan yang dimaksudkan di sini adalah kemampuan memanjat rute panjang tanpa terlalu banyak berhenti/ istirahat. Training untuk ini jarang sekali dilakukan pada rute dengan kesulitan tingkat tinggi karena jika demikian maka akan cenderung ke training kekuatan dan bukannya daya tahan. Hal terakhir dari komponens fisik adalah kelenturan. Kelenturan akan sangat menentukan apakah seseorang
26
JUNI 2011
pemanjat dapat menyelesaikan satu rute tertentu atau tidak, karena itu janganlah disepelekan. Selalu lakukan pemanasan kemudian melenturkan tubuh (stretching) sebelum kamu memanjat. Kombinasi kelenturan dan kekuatan akan menjadikan alur gerak (fluidity) si pemanjat tampak indah, mudah, padahal sebetulnya sulit dan mengesankan. Sementara komponens non fisik terdiri dari Mental dan Sikap yang harus selalu positif. Kondisi mental seseorang akan menjelma menjadi sikap yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan pemanjatan. Alasan-alasan seperti, aku kayaknya enggak bisa, aku sudah cape, rutenya bukan tipeku, rutenya untuk pemanjat yang badannya tinggi/pendek, adalah contoh ketidaksiapan mental. Aspek berikutnya adalah teknik yang didapat lewat proses belajar yang tidak sebentar. Direkomendasikan untuk belajar teknik dengan cepat dan baik, pemula dianjurkan belajar langsung dari pemanjat pro yang sudah berpengalaman. Teknik cakupannya luas termasuk keseimbangan dan perpindahan berat badan, posisi, pernafasan, gerak dinamik dan statistik.
Tips Aman Berolah Raga Panjat Tebing Berikut ini ada beberapa tips yang dapat digunakan saat melakukan olah raga panjat tebing. Bayangkan diri Anda pada saat memanjat tangga, bergerak dari yang satu memegang yang berikutnya santai seolah-olah anda sedang menaiki masing-masing anak tangga. Hindarilah mencengkeram pegangan atau climbing holds terlalu kuat karena Anda akan segera kelelahan pada tangan Anda Gunakan selalu kaki Anda seperti tangan Anda waktu bergerak Percayalah pada kemampuan kaki Anda. Terlalu sering orang-orang menggunakan tangan membuatnya cepat jatuh. Tekniknya sama dengan berlayar mengarungi ombak besar, Anda pasti menggunakan keseimbangan dengan kaki Anda. Percayalah pada pemandu Anda dan fokus pada pemanjatan. Jika Anda kawatir pada kemampuan pemandu Anda, carilah pemandu plus instruktur yang profesional Konsentrasilah pada jangkauan, kadang-kadang ada climbing holds yang lebih besar untuk dipegang, belajar lebih sabar untuk mencari pegangan (climbing holds) yang lebih baik buat Anda cengkeram Memanjat dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Tentu saja jika Anda melihat ke atas arah jalurnya, bukan berarti tidak memperhatikan bagian bawah untuk injakan-injakan kaki mengikuti arah jalurnya Lakukan rest position dalam memanjat, yaitu posisi tangan Anda luruskan, yang satu tangan lagi ke bawah, setelahnya bergantian tangan naik dan yang satunya turun. Begitu juga dengan kaki, yang satunya jangan menginjak, bergantian dengan yang lainnya, tentunya sampai tangan dan kaki ototototnya relaks.
Jika Anda merasa high phobia, takut akan ketinggian, jangan khawatir karena itu normal. Pemanjat profesional pun kalau berhenti memanjat tebing selama 2 bulan saja, pasti akan takut lagi dan butuh waktu untuk kembali berani. Yang penting, pemanjat tebing harus mengontrol diri dan mengikuti safety procedure dalam menjalani olah raga ini.
Lakukan memanjat tebing sama saja dengan latihan menari. Anda bisa perhatikan mereka yang profesional, gerakan mereka seperti menari, poros sumbu waktu memanjat adalah pinggang. Perhatikan pinggang sewaktu memanjat, kadang ada gerakan pinggang harus geser ke kanan atau kekiri, memutar pinggang sedikit. Itu semua untuk membantu keseimbangan kita dalam pemanjatan, sehingga tidak terlalu lelah di tangan. (Dari berbagai sumber).
JUNI 2011
27
LENSA LENSA A “Audiensi dan Laporan Formatur Pengurus IRPA kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad”. Pada tanggal 1 April 2011 bertempat di Ruang Rapat Deputi Gubernur Bank Indonesia, Muliaman D Hadad, para Calon Pengurus IRPA Periode Tahun 2011- 2013 melaksanakan Audiensi sekaligus menyampaikan laporan atas pelaksanaan Konferensi Nasional IRPA yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2010 di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta.Pada kesempatan tersebut Deputi Gubernur Bank Indoensia, Muliaman D Hadad meminta IRPA agar terus mengembangkan penerapan manajemen risiko baik ke sektor perbankan maupun non-perbankan dan sektor riel, sehingga kompetensi dan budaya sadar risiko semakin meningkat. Nampak dalam photo : Beberapa Calon Pengurus IRPA Periode 2011-2013 diantaranya : Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi, BSMR), Alan Yazid (Vice President, Indonesia Exim Bank), Winny Erwindia ( Ketua Umum, ASBANDA), Syafril Ruslim ( Komisaris Utama, PT. Didaktika Mitra Solusi), Roy Sembel (Direktur PT. Bursa Berjangka Jakarta) berfoto bersama dengan Muliaman D Hadad (Deputi Gubernur Bank Indonesia, BI).
LENSA 1
LENSA 2A-B: “Workshop IRPA “Membidik Portofolio Infrastruktur : Melalui Pembiayaan Kredit Sindikasi”. Indonesian Risk Profesional Association (IRPA) kembali menyelenggarakan workshop yang ditujukan bagi kalangan perbankan dengan mengambil tema “Membidik Portofolio Infrastruktur: Melalui Pembiayaan Kredit Sindikasi”, yang dilaksanakan pada tanggal 5-6 April 2011, di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta. Nampak dalam photo (ki-ka, atas) : Enny Dyah Ratnawati (Project Manager IRPA), Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR), berfoto bersama dengan para peserta pelatihan. (Ki-ka, bawah) : Enny Dyah Ratnawati (Project Manager IRPA), Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR), Krisna Wijaya (Anggota Dewan Penasihat BSMR) berfoto bersama dengan para peserta pelatihan.
LENSA 2a
LENSA 3: “Workshop IRPA “Tingkatkan LDR dan Profit Bank: Strategi dan Teknis Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah”. Indonesian Risk Profesional Association (IRPA) kembali menyelenggarakan workshop yang ditujukan bagi kalangan perbankan dengan mengambil tema “Tingkatkan LDR dan Profit Bank: Strategi dan Teknis Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah”, yang dilaksanakan pada tanggal 1-2 Maret 2011, di Hotel Ibis Arcadia, Jakarta. Nampak dalam photo (ki-ka) : Sjafril Ruslim (Formatur Pengurus IRPA), Krisna Wijaya (Anggota Dewan Penasihat BSMR), Gayatri Rawit Angreni (Ketua Dewan Sertifikasi BSMR), Enny Dyah Ratnawati (Project Manager IRPA) berfoto bersama dengan para peserta pelatihan.
LENSA 2b
LENSA 4A-B “Advance Credit Analysis Workshop” “BSMR bekerjasama dengan The Leadership Corporation Australia mengadakan program pemeliharaan manajemen risiko sebanyak dua kali dengan tema “Advance Credit Analysis Workshop” di Sari Pan Pacific Hotel Jakarta pada 12 April 2011 dan di Mandarin Orchard Singapore dengan tema “Strategic Planning Banking Workshop” pada 14 April 2011. Pembicara pada kedua workshop tersebut adalah Prof. Dr. John Vong, Phd (Bradford), CPA (Australia) dari The Leadership Corporation Australia.”
LENSA 3
LENSA 4a
28
JUNI 2011
LENSA 4b
