Sejarah dan Cikal Bakal Sidang Keliling di Luar Negeri Oleh Drs. Rusliansyah, S.H. 1 Baru-baru ini
(12-13/10) Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur mengadakan
Kunjungan Muhibah dan Studi Banding ke Konsulat Jenderal RI di Tawau dan Mahkamah Syariah Tawau. Kunjungan dan studi banding yang dipimpin oleh KPTA Samarinda Drs. H. Syamsul Falah, S.H., M.Hum. dan Panitera/Sekretaris PTA Samarinda Drs. H.M. Darman Rasyid, S.H., M.H., diikuti oleh KPA/WKPA, Pansek dan Admin, berjumlah 31 orang, yang sebelumnya telah mengikuti kegiatan Bimtek Siadpa Plus Pengadilan Agama Se-Kaltim, di Nunukan. Karena telah berada di Nunukan, salah satu kabupaten di utara Kalimantan Timur, yang tanggal 24 Oktober 2012 kemarin telah disahkan oleh DPR RI menjadi propinsi baru bernama Propinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka tidak lengkap rasanya jika tidak menyeberang ke Tawau, yang sudah sangat familiar di telinga, terutama bagi para TKI yang mengadu nasib di negeri jiran, Malaysia. Memang, perjalanan laut Nunukan-Tawau yang hanya memakan waktu 1 jam dengan speed boat reguler, tentu sangat menggoda siapa saja yang datang ke Nunukan untuk “Sekali mendayung dua-tiga pulau diseberangi.” Atas keinginan beberapa PA di Kaltim untuk mengetahui apa dan bagaimana Mahkamah Syariah di Malaysia, khususnya Mahkamah Syariah Tawau, maka dengan dukungan PTA Samarinda, PA Nunukan yang menjadi tuan rumah
melakukan pertemuan dan konsultasi
dengan Bapak Mohammad Saleh, Konsul Jenderal RI di Tawau, sebagai perwakilan pemerintah RI di luar negeri. Dan sambutan
KJRI di Tawau sangat positif, dan bersedia
memfasilitasi maksud kunjungan PA-PA se-Kaltim ke Tawau ini untuk dapat melakukan studi banding ke Mahkamah Syariah Tawau. Kunjungan PA-PA se-Kaltim ke Tawau kali ini diberi nama “Kunjungan Muhibah dan Studi Banding Jilid Dua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur ke Konsulat Jenderal RI di Tawau dan Mahkamah Syariah Tawau.” Dinamakan jilid dua karena pada tanggal 24-25 Juni 2010 lalu, PA-PA se-Kaltim juga telah melakukan kegiatan serupa, yang pada waktu itu bertindak sebagai tuan rumah adalah PA Tarakan, sekaligus sebagai penggagas Kunjungan Muhibah dan Studi Banding jilid satu. . 1
Ketua PA Nunukan. Penulis mengikuti Kunjungan Muhibah dan Studi Banding jilid I tahun 2010, dan jilid II tahun 2012 serta Lokakarya Penetapan Perkawinan WNI/TKI di Sabah, tahun 2011
1
Pada Kunjungan Muhibah dan Studi Banding jilid satu tahun 2010, daerah kunjungan tidak hanya sebatas Perwakilan KJRI di Tawau, tetapi juga meliputi KJRI di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia (waktu itu Tawau masih merupakan perwakilan dari KJRI Kota Kinabalu, Sabah). Dan studi banding ke Mahkamah Syariah tidak hanya sebatas ke Mahkamah Syariah Tawau, tetapi juga ke Mahkamah Syariah Negeri Sabah dan ke Jabatan Kehakiman Negeri Sabah. Peserta Kunjugan Muhibah dan Studi Banding jilid satu ini adalah KPA/WKPA dan Hakim serta Pansek PA-PA se-Kaltim, yang sebagian besar pada Kunjungan Muhibah dan Studi Banding jilid dua ini sudah tidak ikut lagi karena sudah pindah dan mutasi ke PA dan PTA lain di luar Kaltim. Dipimpin langsung oleh Bapak Tuada Uldilag Dr. H. Andi Syamu Alam, S.H., M.H., dan Bapak Dirjen Badilag Drs. H. Wahyu Widiana, M.A., dan WKPTA Samarinda Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H. (almarhum). Banyak hal dan permasalahan yang didapat para peserta dari studi banding jilid satu ini, terutama Bapak Tuada Uldilag dan Dirjen Badilag yang terlihat sangat antusias dan banyak bertanya tentang bagaimana sistem dan prosedur beracara di Mahkamah Syariah Tawau dan Sabah; tentang bagaimana dan mengapa sulh (mediasi) di Mahkamah Syariah Tawau dan Sabah ini dapat berhasil 80% - 90%; tentang bagaimana Mahkamah Syariah menjalankan peradilan “percuma” alias gratis (prodeo untuk si kaya dan si miskin). Dirjen Badilag Wahyu Widiana, yang terkenal suka menulis dan mengutak-atik keyboard note book-nya ini tidak mau melepaskan begitu saja momen penting dan bersejarah ini, dan segera menularkan pengalamanannya ‘berguru’ di Mahkamah Syariah Tawau dan Sabah, dan memberikan ‘oleh-olehnya’ kepada pembaca setia badilag.net. Maka sekembalinya Beliau ke tanah air, Jakarta, dengan memakai ‘nama samaran’ Adli Minfadli Robby, bermunculanlah di head-line badilag.net berita-berita dan tulisan-tulisan di seputar Kunjungan Muhibah dan Studi Banding jilid satu ini. Dalam satu hari, tanggal 28 Juni 2010, dua tulisan Beliau menghiasi halaman muka badilag.net. “Muhibah ke Negeri Sabah I : “Percuma,” Berperkara di Mahkamah Syariah Negeri Sabah” adalah berita pertama Beliau yang di-publish badilag.net.
Coba simak tulilsan berita
Beliau berikut ini, “Percuma” dalam bahasa Malaysia bukan berarti “sia-sia,” tapi “gratis” alias “prodeo.”
Jadi, yang dimaksud dengan judul berita di atas adalah bahwa semua pencari
keadilan yang mengajukan perkaranya di Mahkamah-mahkamah Syariah (Msy) di Negeri Sabah tidak dipungut biaya, alias gratis. Bukan main.”
Tampak begitu semangat dan
terpesonanya Beliau dengan penerapan “justice for all” bukan hanya sekadar “justice for the
2
poor.”
Mungkin terlintas dalam pikiran Beliau seandainya peradilan “percuma”
itu dapat
diterapkan di PA untuk seluruh pencari keadilan, tidak melihat miskin atau kaya lagi. “Muhibah ke Negeri Sabah II : 80% - 90 % Keberhasilan Mediasi di Sabah” adalah berita kedua Beliau yang di-publish badilag.net hari itu. Lagi-lagi Beliau dibuat kagum dan terpesona dengan Mahkamah Syariah di sana. Bagaiamana tingkat keberhasilan mediasi atau orang Melayu bilang “sulh” bisa mencapai angka 80% - 90%. Ternyata sebelum perkara sampai ke hakim, ada tahapan lembaga “sebutan” dan “pra-bicara” yang harus dilalui oleh setiap pencari keadilan di sana, yang dilakukan oleh pegawai pembantu pendaftaran (semacam kepaniteraan di PA) untuk mendamaikan dan mencarikan kesepakatan di antara para pihak berperkara. “Muhibah ke Negeri Sabah III : Bisakah PA Bersidang di Kantor Perwakilan RI di LN” adalah berita ketiga yang menghiasi halaman depan (head-line) badilag.net, tanggal 1 Juli 2010. Pak Wahyu mengangkat tema ini berdasarkan ide dan gagasan bersidang keliling di luar negeri yang dilontarkan oleh Tuada Uldilag Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M. H., dalam pertemuan sehabis shalat Jum’at di ruang rapat Konsul Jenderal RI di Sabah, tanggal 25 Juni 2010. Waktu itu Bapak Soepeno Sahid, S.H., M.Si., Konsul Jenderal RI di Sabah, menyambut baik gagasan bersidang di luar negeri setelah sebelumnya
Beliau menyampaikan
permasalahan-permasalahan seputar TKI di Sabah, dan akan mencoba membawa hal ini ke Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan solusinya. Rupa-rupanya keinginan Konsul Jenderal yang pernah kuliah di salah satu IAIN itu benarbenar ditindaklanjuti dan diwujudkan dengan memasukkan kegiatan sidang di luar negeri itu dalam anggaran Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalul, Sabah, tahun 2012. Untuk itu, maka sebagai persiapan Konsulat Jenderal RI di Sabah mengadakan “Lokakarya Penetapan Perkawinan WNI/TKI di Sabah,” selama 4 hari berturut-turut, dari tanggal 11-14 Mei 2011, bertempat di Mount Kinabalu Heritage Resort, Kundasang, Ranau, Sabah, Malaysia, sebuah daerah berhawa dingin, seperti Bogor, di kaki gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Kalimantan. “Lokakarya Penetapan Perkawinan WNI/TKI di Sabah” ini diikuti oleh Hakim Agung Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., mewakili Tuada Uldilag MARI; Sekretaris Ditjen Badilag Bapak Drs. H. Farid Ismail, S.H., M.H., mewakili Dirjen Badilag MARI; beberapa diplomat dari KJRI Kota Kinabalu, dari Perwakilan KJRI Tawau dan Ranau; Kementerian Luar Negeri RI; Kementerian Agama RI, yang diwakili oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Bapak Dr. H. Rohadi Abdul Fatah, M.Ag.; Ketua Penolong Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah (JHEAINS); Ketua Bahagian Perkawinan dan Perceraian Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia Negeri Sabah; Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat; Kementerian Agama Kota Tarakan dan 3
Kabupaten Nunukan; Pengadilan Agama Tarakan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan; pimpinan organisasi Islam dan gereja serta para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Sabah. Lokakarya Penetapan Perkawinan WNI/TKI di Sabah ini menghasilkan 3 kesimpulan sebagai berikut : 1. Itsbat Nikah : a.
Bahwa mengingat status perkawinan WNI/TKI di Sabah sebagian besar merupakan perkawinan di bawah tangan yang memerlukan tindakan hukum untuk meresmikannya, maka perlu dilaksanakan itsbat nikah bagi WNI/TKI di Sabah, Malaysia, demi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum;
b.
Bahwa mengingat tempat pelaksanaan sidang istsbat nikah harus dilaksanakan di wilayah RI, maka sidang itsbat nikah di Sabah, Malaysia, harus dilaksanakan di kantor Perwakilan RI di Sabah, Malaysia. Fasilitas ruang sidang disediakan oleh Perwakilan RI sesuai standar persidangan;
c.
Bahwa sidang itsbat nikah di Perwakilan RI dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dibantu oleh Pengadilan Agama terdekat (PA Tarakan) setelah mendapat izin dari Mahkamah Agung RI;
d.
Bahwa pelaksanaan sidang itsbat nikah disesuaikan dengan kondisi Perwakilan RI tanpa mengenyampingkan ketentuan hukum acara;
e.
Bahwa tata kelola persidangan itsbat nikah di Perwakilan RI berpedoman pada SOP yang telah ditentukan oleh KPA Jakarta Pusat, sebagaimana terlampir;
f.
Bahwa segala biaya perkara (PNBP) dan operasional persidangan itsbat nikah WNI/TKI di
Sabah,
Malaysia,
ditanggung
sepenuhnya
oleh
Kementerian
Luar
Negeri
RI/Perwakilan RI di Sabah; g.
Bahwa waktu pelaksanaan sidang itsbat nikah di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, direncakan pada bulan Juni dan Desember 2011;
h.
Bahwa pendaftaran bagi pemohon itsbat nikah di Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu pada tahap pertama berakhir pada bulan Mei 2011, dan pada tahap kedua terakhir bulan November 2011;
i.
Bahwa permohonan itsbat nikah harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil;
j.
Bahwa permohonan itsbat nikah terbatas hanya perkara voluntair (tidak ada sengketa);
k.
Bahwa Penetapan itsbat nikah PA Jakarta Pusat akan menjadi dasar Konsulat Jenderal RI Kota Kinabalu, untuk menerbitkan Akta Nikah/Buku Kutipan Akta Nikah.
4
2. Perkawinan Kristiani : Bahwa perkawinan WNI/TKI Kristiani yang telah dilangsungkan di gereja pencatatan perkawinannya adalah sebagai berikut : a.
Pemohon atau melalui gereja masing-masing mendaftarkan nama-nama WNI/TKI Kristiani yang telah melaksanakan perkawinan/pemberkatan di gereja ke Perwakilan RI dengan melampirkan dokumen diri (KTP/paspor dan identitas lain-lain yang sah);
b.
Bagi WNI/TKI Kristiani yang tidak memiliki dokumen diri, maka wajib dilaksanakan proses interview untuk memastikan kewarganegaraannya dengan menyertakan 2 orang saksi;
c.
Setelah dipastikan seluruh persyaratan perkawinan dan kewarganegaraannya sah, maka Perwakilan RI mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
3. Perkawinan Islam : a.
Perkawinan WNI dengan WNI yang lahir di Sabah, persyaratan perkawinannya cukup dimintakan pada Perwakilan RI di Sabah dengan melampirkan Surat Pernyataan Sumpah dari Pesuruhjaya Sumpah;
b.
Perkawinan WNI-WNI yang lahir di Indonesia yang akan menikah di Perwakilan RI, persyaratan perkawinannya dimintakan dari wilayah tempat tinggalnya di Indonesia dan dengan rekomendasi pindah nikah dari KUA tempat asal masing-masing; dalam hal yang bersangkutan dinilai tidak mampu maka Perwakilan RI dapat menerbitkan suratsurat dimaksud;
c.
Perkawinan WNI dengan warga negara Malaysia harus melaksanakan perkawinannya di JHEAINS, dan harus mengikuti kepada peraturan perundang-undangan Negeri Sabah. Sijil Nikah harus dilegalisir oleh Perwakilan RI;
d.
Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam perkawinan, Perwakilan RI memberitahukan kepada pihak JHEAINS atau pemerintahan setempat untuk mendapatkan persetujuan;
e.
Sebagai pilot project, pihak KJRI perlu menyelenggarakan pernikahan massal bagi pasangan calon pengantin baru untuk meringankan beban biaya bagi pasangan tersebut. Peristiwa dan kegiatan lokakarya ini pun tidak luput dari pemberitaan
badilag.net di
“Seputar Peradilann Agama,” tanggal 19 Mei 2011, melalui kiriman berita dari Pengadilan Agama Tarakan.
5
Sesuai dengan hasil kesimpulan Lokakarya Penetapan Perkawinan WNI/TKI di Sabah tersebut, maka seperti yang disampaikan Hakim Agung Dr. H. Habiburrahman, M.H., pada pertemuan tersebut, bahwa sekembalinya Beliau ke Jakarta, secepatnya akan memproses izin dari Mahkamah Agung RI sebagai payung hukum untuk bersidang di luar negeri. Kurang lebih 10 hari setelah lokakarya, selanjutnya Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 084/2011, tanggal 25 Mei 2011, yang menjadi dasar landasan hukum PA Jakarta Pusat bersidang di luar negeri., sesuai dengan ‘mimpi’ dari Bapak Tuada Uldilag Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., yang memimpin Kunjungan Muhibah dan Studi Banding ke Konsulat Jenderal RI dan Mahkamah Syariah Tawau dan Sabah jilid satu tahun 2010 lalu. Maka pada tanggal 20-23 Juni 2011, selama 4 hari berturut-turut PA Jakarta Pusat telah melaksanakan sidang keliling itsbat nikah di Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, bertempat di Kantor KJRI Kota Kinabalu, dengan menyidangkan 367 perkara permohonan itsbat nikah. Kemudian pada bulan April 2012 lalu, kembali PA Jakarta Pusat melakukan sidang keliling itsbat nikah di KJRI Serawak. Dan rencananya dalam bulan November 2012 ini PA Jakarta Pusat akan kembali bersidang keliling itsbat nikah di KJRI Tawau. Dan tidak menutup kemungkinan di masa-masa mendatang PA Jakarta Pusat akan bersidang keliling di negara-negara lain di luar Malaysia di mana banyak para WNI/TKI yang mengadu nasib di negeri orang, seperti Singapura, Hongkong, Jepang, negara-negara Arab dan negara-negara Eropa. Dari sebuah Kunjungan Muhibah dan Studi Banding Pengadilan–pengadilan Agama seKalimantan Timur, ‘mimpi’ dan sejarah sidang keliling di luar negeri itu lahir dan dilahirkan. Wallahu a’lam bishshawab!
6
