BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1
Sejarah Perusahaan PT Patra Jasa adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properti dan
perhotelan, dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta Pusat. Cikal bakal PT Patra Jasa adalah perusahaan “Maatschppij Tot Exlpoitatie van Onroerende Goederen Tjampea” berdasarkan akta notaris Meester Nicolas August Mispelblom Van Altena no.13 tanggal 2 Maret 1950. Kemudian pada tanggal 17 Juli 1975 namanya diubah menjadi PT Patra Jasa berdasarkan akta notaris Achmad Daroqutni no.18 tanggal 18 Juli 1975 dan dimuat dalam buku register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta no. 4027 tanggal 24 November 1975 dan Berita Negara Republik Indonesia no.102 tanggal 23 Desember 1975 serta telah diubah dengan akte notaris no. 29 tanggal 8 November 1988 dibuat dihadapan notaris Ny. Sinta Susikto, SH di Jakarta. Pada tahun 1975 PT Patra Jasa berperan sebagai operator atas aset Pertamina, kemudian berlanjut kepada perjanjian bagi hasil dan mulai tahun 1988-2000 secara bertahap Pertamina menyerahkan aset sebagai penyertaan modal sehingga struktur permodalannya 99,99 % dimiliki PT Pertamina (Persero) dan 0.01 % dimiliki oleh PT Patra Niaga dan dengan demikian PT Patra Jasa merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina dan secara otomatis menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan ini diubah dengan Akte Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH no.9 tanggal 6 September 2002 yang telah memperoleh persetujuan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia no.C-18597 HT.01.04.TH.2002 tanggal 25 September 2002,
43
telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 19 November 2002 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia no.95 tanggal 26 November 2002.
III.2
Bidang Usaha Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang hospitality dan properti, perusahaan
menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut: 1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perhotelan yaitu penyediaan akomodasi kamar, penyediaan fasilitas pendukung, bar, restoran dan konvensi, penyediaan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk menunjang di bidang perhotelan dengan perinciaan lokasi hotel sebagai berikut: a. Di Parapat, Sumatera Utara (dibangun pada tahun 1973 dengan 57 kamar) b. Anyer, Banten (dibangun pada tahun 1972 dengan 70 kamar) c. Jakarta (dibangun pada tahun 1973 dengan 52 kamar) d. Bandung, Jawa Barat (dibangun pada tahun 1972 dengan 26 kamar) e.
Cirebon, Jawa barat (dibangun pada tahun 1971 dengan 54 kamar),
f. Semarang, Jawa Tengah (dibangun pada tahun 1974 dengan 146 kamar), g. Kuta, Bali (dibangun pada tahun 1974 dengan 228 kamar, telah direnovasi total pada tahun 2002 dan 2003),
44
2. Menjalankan usaha dalam bidang penyewaan ruang kantor meliputi pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, bangunan tinggal berikut fasilitas lainnya yang terdiri dari : a. Lokasi perumahan di Kuningan Rasuna Said, Jakarta Selatan dibangun pada tahun 1973 dengan jumlah saat ini sebanyak 132 unit, b. Lokasi gedung perkantoran di Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34, Jakarta dengan tinggi 22 lantai dibangun pada tahun 1973 dan dilakukan renovasi pada tahun 1980 dan 1998, c. Lokasi 205m2 Menara Sudirman di kawasan Sudirman, Jakarta.
III.3
Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
45
RUPS
Dewan Komisaris
Direktur Utama
Kepala SPI
Sekretaris Perusahaan
Direktur Keuangan & Umum Ka. Div. Pengendalian Keu.
Direktur Operasi
Ka. Div. SDM
Ka. Div. Perbendaharaan
Perbendaharaan
Investasi
Ka. Div. Hotel
Ka. Div. Properti
Ka. Div. Peng. Usaha
Anggaran Pajak
Akuntansi
1. Dewan Komisaris •
Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
•
Mengawasi tindakan direksi
•
Mengevaluasi kegiatan operasi perusahaan secara keseluruhan
46
2. Direktur Utama •
Menetapkan arah, sasaran dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan.
•
Mengkoordinasi para direktur dibawahnya dan kepala-kepala divisi.
•
Menentukan langkah/tindakan yang perlu diambil untuk meningkatkan pendapatan di masa datang.
•
Merumuskan dan menjalankan kebijakan perusahaan secara keseluruhan.
•
Mengangkat
dan
memberhentikan
serta
menilai
dan
meminta
pertanggungjawaban dari para bawahannya. •
Mengkoordinir tugas-tugas direktorat, divisi dan departemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan.
3. Direktur Operasi •
Menyusun rencana kegiatan operasional, yang kemudian diajukan kepada direktur untuk mendapat persetujuannya.
•
Mengawasi, mengarahkan serta memastikan pelaksanaan kegiatan operasional agar dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas kelancaran operasional perusahaan.
•
Menyusun rencana kerja perusahaan yang digunakan sebagai dasar untuk mengelola jalannya operasi perusahaan.
4. Direktur Keuangan dan Umum •
Bertanggung jawab atas perencanaan dan seluruh transaksi keuangan perusahaan.
47
•
Merencanakan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan nilai perusahaan.
•
Memeriksa laporan keuangan yang telah disusun oleh bagian akuntansi dan mengadakan analisa atas laporan keuangan tersebut.
•
Memberi laporan kepada direktur utama mengenai keadaan keuangan perusahaan.
•
Memimpin, mengontrol dan membuat keputusan penting mengenai keuangan perusahaan.
•
Memimpin dan bertanggung jawab baik dari sesi operasional maupun non operasional dalam seluruh kegiatan keuangan yang dijalankan.
5.
Kepala Sistem Pengendalian Intern •
Membantu direksi dalam mengawasi jalannya seluruh unit organisasi sesuai dengan prosedur peraturan kebijaksanaan direksi.
•
Memberikan pertimbangan kepada direksi untuk pemutusan kasus-kasus kecurangan yang ditemukan dalam unit-unit organisasi.
•
Membantu segenap unit organisasi dalam memperbaiki dan meluruskan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan serta kebijaksanaan yang berlaku.
•
Mendorong efisiensi di semua lini operasi perusahaan.
•
Mengawasi prosedur-prosedur dan pelaksanaannya dalam operasi perusahaan.
•
Memberikan saran kepada direktur utama sehubungan dengan fungsinya sebagai pengawas intern.
•
Melindungi aset-aset perusahaan yaitu yang meliputi sumber daya termasuk data informasi.
48
6. Kepala Divisi Hotel •
Bertanggung jawab kepada Direktur Operasi.
•
Melakukan control terhadap seluruh hotel yang dimiliki perusahaan.
•
Menerima laporan dari setiap branch/hotel tentang jumlah pengguna hotel.
•
Menerima laporan keuangan pada setiap akhir periode dari masing-masing hotel.
•
Mengambil kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan angka sewa kamar hotel.
•
Memberikan laporan setiap akhir periode kepada Direktur Operasi mengenai kegiatan hotel selama periode berjalan.
7. Kepala Divisi Properti •
Bertanggung jawab kepada Direktur Operasi.
•
Melakukan control terhadap seluruh unit perumahan yang dimiliki perusahaan.
•
Menerima laporan tentang jumlah pengguna dan penerimaan dari kegiatan operasi divisi perumahan.
•
Memberikan laporan setiap akhir periode kepada Direktur Operasi mengenai kegiatan divisi perumahan selama periode berjalan.
8. Kepala Divisi Pengembangan Usaha •
Bertanggung jawab penuh terhadap Direktur Operasi.
•
Mengambil kebijakan atau tindakan tertentu untuk mengembangkan usaha perusahaan.
•
Merumuskan kebijakan program tertentu yang menunjang perkembangan usaha.
49
9. Kepala Divisi SDM •
Merencanakan sistem kepegawaian perusahaan yang menyangkut sistem penerimaan pegawai, penggajian, pensiun, sistem imbalan dan perencanaan kepegawaian perusahaan tersebut.
•
Membuat sistem dan melaksanakan pelatihan sesuai dengan kebutuhan perusahaan baik untuk pelatihan manajemen maupun untuk pengembangan karir demi kemajuan perusahaan.
•
Memberikan pembinaan kepada pegawai untuk lebih meningkatkan penghayatan budaya kerja perusahaan.
•
Mengangkat dan memberhentikan karyawan serta memberikan penghargaan dan sanksi.
10. Kepala Divisi Pengendalian Keuangan •
Menerima pertanggung jawaban kinerja bagian budgeting dan akuntansi
•
Menerima dan memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh bagian akuntansi.
•
Menerima dan memeriksa laporan perbandingan keuangan yang dibuat oleh bagian budgeting.
•
Mensahkan laporan penganggaran sesuai periode yang terkait.
•
Mensahkan seluruh laporan keuangan sesuai dengan periode yang terkait.
•
Menganalisa laporan keuangan berdasarkan bukti yang ada dan memberikan saran jika diperlukan.
50
•
Mengawasi serta mengkoordinir kegiatan pembukuan atau pencatatan oleh seksi akuntansi umum dan akuntansi biaya agar sesuai dengan kebijaksanaan akuntansi yang telah ditetapkan oleh perusahaan
11. Anggaran •
Bertanggung jawab membuat anggaran keuangan perusahaan
•
Membuat laporan dan perbandingan terhadap yang direncanakan dan realisasi keuangannya.
•
Menetapkan rencana substantif dan rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
•
Menyiapkan dan melaporkan laporan kinerja pada setiap akhir bulan kepada Kepala Divisi Controller.
•
Merencanakan besarnya laba yang akan diperoleh dan biaya yang harus dikeluarkan untuk periode berjalan.
12. Akuntansi •
Menyelenggarakan pembukuan dan mencatat transaksi-transaksi umum yang terjadi ke dalam jurnal.
•
Mengecek kebenaran pencatatan bukti-bukti transaksi yang ada.
•
Menyusun laporan keuangan pada setiap akhir periode tertentu.
•
Menyelenggarakan pembukuan dan mencatat biaya-biaya yang terjadi di perusahaan.
•
Mengecek kebenaran dari pengalokasian biaya.
51
•
Membuat laporan biaya pengeluaran dari setiap hotel yang dimiliki perusahaan.
13. Kepala Divisi Perbendaharaan •
Mengatur serta mengawasi kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan kebijaksanaan keuangan perusahaan.
•
Mengawasi serta mengkoordinir tugas kasir.
•
Menyetor uang kas yang berasal dari pendapatan yang diterima melalui kasir ke bank.
•
Mengendalikan uang yang masuk dan keluar dari kas perusahaan.
14. Pajak •
Menerima, menghimpun, meneliti, menginput bukti potong PPh 23, PPh pasal 4 ayat 2 (final), PPh 23, PPh 25, PPh 26 dan faktur pajak dari perumahan, perkantoran, dan kantor pusat.
•
Membuat rekonsiliasi antara saldo Laba/Rugi komersial dengan saldo menurut penghitungan pajak.
•
Membuat SSP dan permohonan pembayaran PPh 23, 25, dan 26 yang dipungut Kantor pusat paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan PPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
•
Membuat SPT masa dan tahunan dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak BUMN.
•
Melayani pengambilan bukti potong dan faktur pajak.
52
•
Menerima SPPT PBB dan membayar ke Kas Negara setiap tahun, paling lambat pada bulan Agustus.
•
Membuat koreksi fiskal.
•
Koordinasi dengan fungsi keuangan yang ada di Kantor Pusat ataupun unit usaha lainnya yang berhubungan dengan pajak.
•
Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak KPP BUMN.
•
Menghadiri undangan/panggilan dari KPP BUMN dan Kantor Pelayanan PBB.
•
Menyiapkan data/laporan pajak tertentu atas permintaan pihak internal/eksternal.
15. Investasi •
Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Treasury.
•
Membantu Kepala Divisi Treasury dan Direktur Keuangan dan umum untuk mengambil keputusan berinvestasi.
•
Menghitung tingkat pengembalian yang akan diterima oleh perusahaan pada setiap akhir periode.
•
Memantau perkembangan perusahaan tempat berinvestasi untuk memberikan masukan kepada Kepala Direktur Keuangan dan umum untuk tetap melanjutkan atau menghentikan investasi.
16. Perbendaharaan •
Bertanggung jawab kepada Kepala Divisi Treasury
•
Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan perusahaan.
•
Menyusun arus kas secara periodik.
53
•
Memeriksa laporan penerimaan kas dan buktinya.
•
Memeriksa penagihan terhadap piutang dagang yang telah jatuh tempo.
17. Sekretaris Perusahaan •
Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
•
Membantu direksi dalam bidang administrasi dan korespondensi.
•
Membuat notulen rapat.
•
Merangkum dan melaksanakan kegiatan kesekretarisan perusahaan.
Dewan Komisaris Komisaris Utama
: Iin Arifin Tahyan (November, 2006 sampai sekarang)
Komisaris
: Yayok Tuhoyoto Wisanggo (Juli, 2006 sampai sekarang)
Direksi Direktur Utama
: Sudrajat (July, 2007 sampai sekarang)
Direktur Keuangan
: Shofwan (Oktober, 2005 sampai sekarang)
Direktur Operasi
: Hery Angligan (September, 2007 sampai sekarang)
III.4
Kebijakan Akuntansi
1. Pelaksanaan Administrasi Pembukuan Pelaksanaan administrasi pembukuan PT Patra Jasa berdasarkan pedoman pokok sesuai dengan keputusan Direktur PT Patra Jasa. Pembukuan dilaksanakan dengan sistem desentralisasi, dimana masing-masing unit dari 7 unit hotel/motel yang ada
54
menyusun laporan keuangannya sendiri. Sejak tanggal 1 Oktober 1998 dilakukan pemisahan terhadap kegiatan usaha perusahaan yang semula digabung menjadi unitunit usaha atas usaha unit perkantoran, unit perumahan, dan unit trading, dan sejak Mei 2001 unit trading dilebur ke kantor pusat. Unit perkantoran, perumahan dan kantor pusat juga menyusun laporan keuangannya sendiri, sehingga laporan keuangan PT Patra Jasa merupakan laporan keuangan gabungan Kantor Pusat dan unit-unitnya, dan sejak Januari 2004 perusahaan memakai sistem SAP untuk proses transaksinya. 2. Laporan Arus Kas Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 3. Transaksi dalam Mata Uang Asing Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam Rupiah. Transaksi-transaksi dalam tahun berjalan yang berkaitan dengan mata uang asing dicatat dengan nilai tukar yang berlaku pada perusahaan yang ditetapkan setiap bulan berdasarkan kurs Bank Indonesia. Sesuai dengan memo Kepala Divisi Controller penyusunan laporan keuangan per 31 Desember 2005, aktiva dan pasiva moneter dalam valuta asing pada tanggal neraca dikonversikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Laba atau rugi dari transaksi valuta asing dibebankan pada laba rugi periode berjalan.
55
4. Piutang dan Penyisihan Piutang Piutang usaha disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu. Penyisihan piutang dihitung berdasarkan analisis umur piutang (aging schedules) sebagai berikut: •
Piutang yang berumur 0 sampai dengan 12 bulan tidak dibentuk penyisihan piutang.
•
Piutang yang berumur di atas 12 bulan sampai dengan 24 bulan dibentuk penyisihan 50 %.
•
Piutang yang berumur lebih dari 24 bulan dibentuk penyisihan 100 %.
5. Persediaan (Hotel / Motel) Persediaan barang/bahan dibukukan dan disajikan berdasarkan nilai perolehannya sesuai kelompoknya dan dibebankan sebagai beban (expense) saat digunakan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang (weighted average). Hal ini didasarkan Memo SM. Akuntansi dan Anggaran No. 149/AB-PJ/M/VIII/2003 tanggal 7 Agustus 2003. 6. Investasi Investasi pada perusahaan lain kurang dari 20 % dari modal saham perusahaan tersebut, dinilai dengan harga perolehannya. 7. Aktiva Tetap dan Penyusutannya Sesuai dengan keputusan Direksi PT Patra Jasa No. 005/SOP/ABP/PJ/P/04/03 tanggal 1 Januari 2004 dijelaskan bahwa barang yang dibeli dan menjadi beban PT Patra Jasa dibukukan sebagai aktiva tetap berdasarkan harga perolehannya per unit/item sebesar Rp 4.000.000. Selanjutnya penyusutan aktiva tetap dihitung
56
berdasarkan prosentase tetap dari harga perolehannya (metode garis lurus) dengan taksiran umur pemakaian sebagai berikut : •
Rumah dan gedung selama 20 tahun atau penyusutan 5 % per tahun.
•
Mesin dan peralatan berat selama 8 tahun atau penyusutan 12,5 % per tahun.
•
Inventaris dan peralatan selama 8 tahun atau penyusutan 12.5 % per tahun.
•
Kendaraan bermotor selama 8 tahun atau penyusutannya 12.5 % per tahun.
8. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan
sewa
perumahan
dan
perkantoran
diakui
pada
saat
penggunaan/pemanfaatan perumahan dan ruang perkantoran. Pendapatan unit hotel diakui pada saat penggunaan/pemanfaatan kamar hotel, makanan dan minuman serta lain-lain pendapatan yang terdapat pada billing tamu hotel. Beban diakui pada saat pembebanan atau pembayaran pada saat terjadinya dan sesuai dengan masa manfaatnya. 9. Kas dan Setara Kas Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas yang terdiri atas jumlah yang dapat dibayarkan tunai, saldo bank dan deposito berjangka, yang dimiliki masa jatuh tempo dalam tiga bulan. 10. Cadangan Pensiun / Pembayaran Pesangon Cadangan biaya pesangon, dibentuk untuk mengantisipasi pembayaran pesangon bagi karyawan yang akan mencapai masa pensiun, dilakukan secara periodik. Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu, koreksi aktuarial dan dampak perubahan asumsi aktuarial diakui sebagai beban atau pendapatan selama estimasi sisa masa kerja sesuai dengan saran dari aktuaris independen berkualitas.
57
III.5
Kebijakan Perpajakan PT Patra Jasa yang bergerak di bidang usaha jasa perhotelan dan properti telah
mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak badan sehingga memiliki NPWP/NPPKP dengan nomor 01.000.505.6-051.000, dengan Kelompok Lingkungan Usaha (KLU) 55110 dan tercatat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak wilayah Jakarta khusus dan melakukan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak khusus Badan saha Milik Negara (BUMN). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan perusahaan terkait kewajiban perpajakannya adalah : 1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, perusahaan selaku pemberi kerja diwajibkan untuk memotong pajak penghasilan atas gaji yang dibayarkan kepada karyawannya. 2. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Berdasarkan
Pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak
Penghasilan, perusahaan wajib melakukan pembayaran angsuran pajak yang merupakan pembayaran di muka terhadap utang Pajak Penghasilan yang dihitung sendiri oleh perusahaan pada akhir tanun pajak. 3. Pajak Pertambahan Nilai Dalam melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak, perusahaan diwajibkan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikan Dasar Pengenaan Pajak dengan tarif 10 %. Perusahaan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
58
III.6
Proses Pengumpulan Data Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam skripsi ini, digunakan beberapa
metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Pengamatan Penulis melakukan observasi untuk mendapatkan informasi terkait dengan proses penyampaian laporan keuangan beserta data perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dari Kantor pusat, kantor tiap divisi baik perumahan dan perkantoran. Untuk divisi perhotelan penulis melakukan pengamatan ke hotel Patra di Jakarta. 2. Wawancara Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala bagian pajak dan staf pajak untuk mendapatkan informasi mengenai perpajakan khususnya penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. 3. Dokumentasi Dalam proses ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yaitu data keuangan PT PATRA JASA, berupa laporan laba rugi dan neraca serta SPT Masa PPN Masa Januari hingga Desember untuk tahun 2005, 2006 dan 2007.
59
