BAB II DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN. II.1. Cikal Bakal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

BAB II DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN II.1. Cikal Bakal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pada saat dideklarasikan tanggal 5 Januari 1973, nilai-nilai Islam yang menjadi unsur utama pembentuk partai ini tetap dipelihara. Untuk menjaga kelestarian ukhuwah dan semangat perjuangan Islam, keempat partai Islam yang berfusi itu kemudian sepakat menerima Islam sebagai asas partai. Adapun untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam, PPP menggunakan gambar Ka’bah – yang diyakini sebagai kiblatnya umat Islam – sebagai lambang partai46. Jika ditelusuri secara mendalam, keempat partai yang berfusi itu sesungguhnya sudah memiliki pengalaman dan jam terbang politik yang cukup lama. NU didirikan pada 31 Januari 1952 dan menjadi Partai Nahdlatul Ulama pada 15 April 1952. Partai Syarikat Islam Indonesia merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam (SI) yang dibentuk H.O.S. Tjokroaminoto pada tahun 1912. Adapun SI sendiri merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang sudah dibentuk H. Samanhudi pada tahun 1911. Partai Islam Perti cikal bakalnya berawal dari Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang didirikan pada 5 Mei 1928 di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah, dan berdasarkan rapat pleno pengurus besarnya pada tangal 22 November 1945, disepakati untuk dijadikan sebagai oartai politik dengan nama Partai Islam Perti (PI Perti). Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) secara formal didirikan pada tahun 1968 yang diprakarsai oleh berbagai oleh organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sebagian besar pemukanya berasal dari anggota-anggota Masyumi. 46

Tim Litbang Kompas, 2004. Partai-Partai Politik Indonesia ; Ideologi dan Program 2004 – 2009. Jakarta:penerbit Buku Kompas. , Hlm 85

Universitas Sumatera Utara

Tidak dapat dipungkiri bahwa gagasan fusi pada dasarnya lahir dari campur tangan kekuasaan untuk meredam dinamika politik diluar haluan partai pemerintah. Fusi dijadikan kerangkeng untuk pencapaian kemaslahatan bangsa dan Negara. Fusi juga sekaligus digunakan untuk memperlemah kekuatan partaipartai Islam dalam mendulang perolehan suara dan pembentukankoalisi antar partai Islam47. Sejarah mencatat pada awal Soeharto berkuasa, hubungan pemerintah dengan partai-partai politik masih berlangsung dengan baik. Hal itu terlihat ketika pemerintahan Soeharto mengadakan Pemilu pada tahun 1971. Dengan mengakomodasi semua partai yang ada. Suasana pada awal-awal Orde Baru memang penuh dengan euphoria. Untuk sementara, keran kebebasan berpendapat dibuka. Diskursus tentang identitas Indonesia dan bagaimana membangun masa depan bangsa juga kerap dilangsungkan di mesjid dan kampus-kampus. Sayang, hubungan baik tersebut tidak berlanjut karena dua tahun setelah Pemilu, Soeharto melakukan penciutan jumlah partai politik sebagaimana halnya yang dilakukan Soekarno pada tahun 1960. Hasilnya adalah pengelompokkan partai politik berdasarkan garis agama

(Islam), yaitu Partai Persatuan

Pembangunan (PPP), serta garis nasionalis dan Kristen, yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Suasana historis seperti ini memang tidak menguntungkan bagi perjuangan partai pada masa selanjutnya. Akan tetapi, kendati penyederhanaan partai ini penuh dengan nuansa paksaan, secara internal hubungan antar unsur di dalam tubuh partai penerus estafet perjuangan empat partai Islam tersebut, tetap menunjukkan seusana 47

H.A. Kurdi Mukti.2004. Bersama PPP Membangun Bangsa. Bandung: Tanpa Penerbit.Hlm 1-2


persaudaraan yang solid.48 Fusi seakan-akan menjelma menjadi motivasi dan inspirasi sekaligus kesadaran untuk mengakumulasikan segenap potensi umat Islam

yang

tercerai-berai.

Selain

itu,

fusi

juga

dijadikan

arah

bagi

keberlangsungan partai dalam memperjuangkan aspirasi umat sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan umat. Setelah meleburkan diri ke dalam PPP, berarti segala aktivitas politik dari keempat partai Islam tersebut dikonsenterasikan untuk PPP demi kemenangan PPP, sedangkan segala kegiatan yang bukan kegiatan politik dikembalikan kepada organisasi masing-masing sebagaimana sedia kala. Partai NU lalu berganti baju menjadi organisasi kemasyarakatan keagamaan NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi Muslimin Indonesia (MI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menjadi Syarikat Islam (SI), dan Partai Islam Perti menjadi Perti. Selanjutnya, basis masa dari keempat partai pembentuknya itu cukup memberikan kekuatan besar bagi perjuangan PPP. Sebagai wadah baru dari kekuatan-kekuatan yang sudah lama berkiprah dalam politik, reputasi PPP pada masa-masa awal berdirinya memang sangat dipengaruhi oleh basis massa dan penampilan para tokoh dari keempat partai berfusi tersebut. (lihat Tabel I.1) PPP memang terbentuk dari partai-partai yang sudah memiliki basis massa yang jelas sehingga kekuatan PPP untuk menghadapi Pemilu 1977 masih banyak mendapat sokongan dari partai-partai tersebut. Jika dilihat dari perolehan suara pada Pemilu 1971 dari masing-masing partai yang kemudian berfusi, dapat dikatakan bahwa ketika akan menghadapi Pemilu 1971 partai yang dipimpin oleh H.M.S Mintaredja ini sudah dimodali 94 kursi. 48

Tim Litbang Kompas.Op.Cit., hlm.88


Tabel I.1 Perolehan Suara 4 Partai Islam Pada Pemilu 1971 NO

PARTAI

SUARA

%

KURSI

1

NU

10.213.650

18.68

58

2

Parmusi

2.930.746

5.36

24

3

PSII

1.308.237

2.38

10

4

Perti

381.308

0.69

2

14.833.942

27.12

94

JUMLAH

Sumber : Diolah dari data di website www.kpu.go.id Melihat sejarah berdirinya, PPP memang diharapkan dapat menjadi penyelamat aspirasi umat Islam. Dengan demikian, semangat fusi sejati harus mampu menjadi perekat berbagai kelompok kepentingan sekaligus menjadi wadah dalam memperjuangkan problem keumatan dan kebangsaan. Untuk itu, PPP harus membuka diri dan menyambut dengan tangan terbuka berbagai komponen bangsa yang berbeda untuk bersama-sama kembali berjuang melalui wadah Partai Persatuan Pembangunan. Tentunya dengan kesiapan dan persiapan matang, terencana, dan berkesinambungan sehingga tidak memunculkan persoalan baru dikemudian hari.49 II. 2. Partai-Partai yang Berfusi Partai Nadlatul Ulama (NU) secara formal didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai organisasi keagamaan dengan paham Ahlusunnah Wal Jama’ah, peran 49

H.A. Kurdi Mukti. Op. Cit., hlm. 3


politik NU terutama dalam membangkitkan semangat perlawanan kepada Belanda sangat berpengaruh. Orientasi politik NU baru muncul secara terbuka ketika organisasi bentukan K.H. Hasyim Asy”ari ini bergabung dengan Majlisul Islam Ala Indonesia (MIAI) tahun 1939. MIAI sendiri adalah organisasi yang bertujuan untuk memperkuat tali persatuan umat Islam Indonesia. Pada masa kependudukan Jepang MIAI diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang isisnya antara lain mengizinkan rakyat mendirikan partai politik dalam rangka menyalurkan berbagai paham yang ada di masyarakat. Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta tersebut, tanggal 8 November 1945 tokoh-tokoh umat Islam langsung memproklamirkan berdirinya Partai Masyumi – Partai ini berbeda dan terlepas sama sekali dengan nama organisasi yang sama dengan zaman Jepang. Karena Partai Masyumi adalah satu-satunya partai politik umat Islam, aspirasi dan peran politik semua organisasi Islam harus disalurkan melalui Masyumi, termasuk NU.50 Sebagai organisasi konfederasi, kedudukan kelompok-kelompok Islam dalam Partai Masyumi memang rawan konflik. Pembagian peran dalam struktur organisasi yang menempatkan tokoh-tokoh NU diposisi yang kurang “bergengsi” cenderung membuat usulan-usulan mereka kurang diindahkan . Hal ini membuat NU kecewa lalu menyatakan diri keluar dari Masyumi. Selanjutnya para tokoh NU mendirikan Partai Nahdlatul Ulama pada tanggal 15 April 1952. Perpecahan ini berlanjut dengan persaingan antara keduanya pada Pemilu 1955. Masyumi 50

Syafruddin Amir, Op.Cit. hal. 17


pada saat itu menempati posisi kedua setelah setelah PNI, sedangkan NU berada di tempat ketiga di atas PKI. Peran politik NU ini terus berkembang hingga terbentuknya rezim Orde Baru. Bahkan, dalam tekanan rezim yang represif dan sarat rekayasa politik, NU masih bisa tampil memukau dengan meraup 10.213.650 suara (18.68%) dari 54.651.770 pemilih pada Pemilu 1971. Posisi ini persis di bawah Golkar, partai binaan pemerintah saat itu. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) adalah kelanjutan dari Syarekat Islam (SI) yang dibentuk H.O.S. Tjokroaminoto pada 1912. SI sendiri merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk oleh H. Samanhudi pada tahun 1911. Perubahan nama dari SDI menjadi SI memberi perubahan orientasi perjuangan partai ini dari ubahan orientasi persoalan-persoalan ekonomi menjadi persoalan-persoalan politik. SI kemudian bergerak secara terang-terangan di lapangan politik dalam rangka mengorganisir pedagang Islam unuk melawan tekanan Belanda dan pedagang Cina.51 Ketika Mayumi masih menjadi induk gerakan politik Islam Indonesia, suara dan peran SI tidak terdengar sama sekali. Tahun 1947 baru suara SI mulai terdengar ketika para tokohnya yang ada di Masyumi keluar dan mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Para tokoh SI ini tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di Masyumi. Bahkan, ketika kabinet Amir Syarifuddin mengajak untuk bergabung dalam pemerintahan, Masyumi cenderung menutup-nutupi peluang SI. Nama PSII ini kemudian menjadi popular di masyarkat ketimbang induk semangnya, SI atau SDI. Pada Pemilu 1955 partai ini bisa meraup 1.077.765 suara dari 37.755.404 pemilih. 51

Ibid., hal. 19


Perolehan ini sekaligus menempatkan partai tersebut di posisi nomor lima setelah PKI. Partai Islam Perti sebetulnya berawal dari Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang didirikan pada tanggal 5 Mei 1928 di Bukit Tinggi, Sumatera Tengah. Awalnya organisasi ini merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan agama. Perti dalam syariat ibadah mengikuti madzhab Imam Syafi’I Rahimahullah. Perti sendiri merupakan benteng pertahanan golongan Islam Ahlusunnah Wal Jama’ah terhadap penyebaran paham dari gerakan Islam modern. Pilihan Perti mengubah dirinya menjadi partai politik karena hubungan yang kurang harmonis dengan Majelis Islam Tinggi (MIT), sebuah partai Islam di Sumatera yang kemudian berubah menjadi Masyumi. Para

elite Perti

beranggapan dengan mengubah dirinya menjadi partai politik, paham keagamaan mereka lebih mudah dipertahankan. Pada Pemilu 1955 partai ini berada di posisi kesepuluh dengan perolehan 483.014 suara. Ketika Presiden Soekarno memberlakukan kebijakan penguburan partai, Partai Islam Perti merupakan salah satu dari 9 partai politik yang diizinkan hidup oleh Presiden Soekarno. Selain Perti ada PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Murba, PSII, IPKI, serta Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Partai Musimin Indonesia (Parmusi). Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) secara formal didirikan pada tahun 1968 yang diprakarsai oleh berbagai organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sebagian besar pemukanya berasal dari anggotaanggota Masyumi. Partai Masyumi sendiri telah dibubarkan oleh Presiden Soekarno, karena dianggap terlibat dalam beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah. Kendati pun, reputasi tokoh-tokoh Masyumi yang ada dibalik Parmusi


membuat partai ini tampil memikat dikalangan umat Islam. Hal ini tercermin dari perolehan suara dalam Pemilu 1971, di mana Parmusi berada di nomor tiga setelah Golkar dan NU. II.3. Lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ketika dideklarasikan, warna Islam yang menjadi unsur dominan pembentukan partai ini tetap dipelihara. Untuk menjaga kelestarian ukuwah dan perjuangan Islam, partai-partai Islam yang berfusi pada tahun 1973 sepakat menerima Islam sebagai asas PPP. Bahkan, untuk memudahkan identifikasi sebagai partai Islam, gambar Ka’bah yang diyakini sebagai kiblatnya umat Islam lalu diusung menjadi lambang partai. Partai Persatuan Pembangunan sendiri adalah partai jelmaan dari empat partai politik Islam peserta pemilu 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Jika ditelusuri, pengalaman politik keempat partai ini sudah dirintis sejak lama. Nahdlatul Ulama, secara formal didirian pada 31 Januari 1926 sebagai organisasi keagamaan dengan faham Ahlussunah Wal Jamaah. Kendati sebagai organisasi keagamaan peran politik NU terutama dalam membangkitkan semangat perlawanan kepada Belanda sangat berpengaruh. Orientasi politik NU baru muncul secara terbuka ketika organisasi bentukan KH Hasyim Asy’ari ini bergabung dengan Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) tahun 1939. MIAI ini sendiri adalah organisasi yag bertujuan untuk


memperkuat tali persatuan umat Islam Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang MIAI diganti menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).52 Setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang isinya antara lain pemerintah mengizinkan rakyat untuk mendirikan partai politik dalam menyalurkan segala paham dalam masyarakat. Berdasarkan maklumat yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta itu, tanggal 8 November 1945 tokoh-tokoh umat Islam langsung memproklamirkan berdirinya Partai Masyumi, dimana partai ini berbeda dan terlepas sama sekali dengan nama organsasi yang sama pada zaman Jepang. Karena partai Masyumi adalah satu-satunya partai politik umat Islam, aspirasi dan peran politik semua organisasi Islam harus disalurkan melalui Masyumi, termasuk NU. Sebagai organsasi konfederasi kedudukan kelompok-kelompok Islam dalam partai Masyumi memang rawan konflik. Pembagian peran dalam struktur organisasi yang menempatkan tokoh-tokoh NU pada posisi yang kurang bergengsi cenderung membuat usulan-usulan mereka kurang diindahkan. Hal ini membuat NU kecewa lalu menyatakan diri keluar dari Masyumi. Selanjutnya para tokoh NU mendirikan Partai Nahdlatul Ulama pada 15 April 1952. Perpecahan ini lalu berlanjut dengan persaingan antara keduanya pada Pemilu 1955. Masyumi pada pemilu tersebut menempati posisi kedua setelah PNI, sedangkan NU di tempat ketiga di atas PKI. Peran politik NU terus berkembang hingga terbentuknya rezim Orde Baru. Bahkan, dalam tekanan rezim yang represif dan sarat rekayasa politik, 52

http://klikpolitik.blogspot.com/2008/01/analisis-partai.html. (opini oleh Sultani : Sejarah PPP ) diakses pada tanggal 14 februari 2010.


NU masih bisa tampil memukau dengan meraup 10.214.795 suara (18,68 persen) dari 54.651.770 pemilih dalam Pemilu 1971. Posisi ini persis dibawah Golkar, partai binaan pemerintah saat itu. Partai Syarikat Islam Indonesia sebenarnya merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam (SI) yang dibentuk HOS Tjokroaminoto pada 1912. Sarekat Islam sendiri merupakan kelanjutan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang dibentuk H. Samanhudi tahun 1911. Perubahan nama dari SDI menjadi SI memberi perubahan orientasi perjuangan partai ini dari persoalan-persoalan politik SI bergerak secara terang-terangan di lapangan politik dalam rangka mengorganisir pedagang Islam untuk melawan tekanan Belanda dan pedagang Cina.53 Ketika Masyumi masih menjadi induk gerakan politik Islam Indonesia, suara dan peran SI tidak terdengar sama sekali. Tahun 1947 baru suara SI mulai terdengar ketika para tokohnya yang ada di Masyumi keluar dan mendirikan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Para tokoh SI ini tidak banyak berperan dalam pengambilan keputusan-keputusan politik di Masyumi. Bahkan, ketika kabinet Amir Syarifuddin mengajak untuk bergabung dalam pemerintahan, Masyumi cenderung menutup-nutupi peluang SI. Nama PSII ini kemudian menjadi populer di masyarakat ketimbang induk semangnya, SI dan SDI. Pada pemilu 1955 partai ini bisa meraup 1.077.765 suara dari 37.755.404 pemilih. Perolehan ini sekaligus menempatkan partai tersebut di posisi nomor lima setelah PKI. Partai Islam Perti sebetulnya cikal bakal dari Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang didirikan pada 30 Mei 1930 di Bukit Tinggi, Sumatera 53

Koirudin, 2004, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 17


Tengah. Awalnya organisasi ini merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan agama. Perti sendiri merupakan benteng pertahanan golongan Islam tradisional terhadap penyebaran paham dari gerakan Islam modern. Pilihan Perti mengubah dirinya menjadi partai politik karena hubungan yang kurang harmonis dengan Majelis Islam Tinggi (MIT), sebuah partai Islam di Sumatera yang kemudian berubah menjadi Masyumi. Pada elite Perti beranggapan dengan mengubah dirinya menjadi partai politik, paham keagamaan mereka lebih mudah dipertahankan. Pada Pemilu 1955 partai ini berada di posisi kesepuluh dengan perolehan 483.014 suara. Ketika Presiden Soekarno memberlakukan kebijakan penguburan partai, Partai Islam Perti merupakan salah satu dari 9 partai politik yang diizinkan hidup oleh Soekarno. Selain Perti, ada PNI; NU; PKI; Partai Katolik; Partai Murba; PSII; IPKI dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) secara formal didirikan tahun 1968 yag diprakarsai oleh berbagai organisasi sosial dan pendidikan Islam yang sebagian besar pemukanya berasal dari anggota-anggota Masyumi. Partai Masyumi sendiri telah dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam beberapa pemberontakan yang terjadi di daerah. Kendati baru, reputasi tokoh-tokoh Masyumi yang ada dibalik Parmusi membuat partai ini tampil memikat di kalangan umat Islam. Hal ini tercermin dari perolehan suara dalam Pemilu 1971, di mana Parmusi berada di nomor tiga setelah Golkar dan NU. Ketika Soeharto baru berkuasa, hubungan pemerintah dan partai politik saat itu masih berlangsung dengan baik. Pemerintah lalu mengadakan Pemilu tahun 1971 dengan mengakomodasi semua partai yang ada saat itu. Hubungan


baik tersebut tidak berlanjut dengan baik karena dua tahun setelah Pemilu, Soeharto melakukan penciutan jumlah partai politik seperti yang dilakukan Soekarno tahun 1960. Hasilnya adalah pengelompokan partai politik berdasarkan garis agama (baca: Islam), yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta garis nasionalis dan Kristen, yaitu : Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kendati penyederhanaan partai ini penuh dengan nuansa pakasaan, secara internal hubungan antarunsur di dalam tubuh partai penerus estafet perjuangan empat partai Islam tersebut tetap menunjukkan suasana persaudaraan yang solid. Dalam naskah deklarasi pembentukan PPP yang ditandatangani oleh KH Idham Khalid (NU), HMS Mintaredja (Parmusi), Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti) dan KH Masykur (NU) dikatakan bahwa kelahiran PPP merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan partai politik. Dengan meleburkan diri ke dalam PPP itu berarti segala aktifitas politik dikonsentrasikan untuk PPP. Sementara segala kegiatan yang bukan kegiatan politik tetap dikerjakan organisasi masing-masing sebagaimana sediakala. Partai NU lalu berganti baju menjadi organisasi kemasyarakatan keagamaan NU, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) menjadi Muslimin Indonesia (MI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) menjadi Syarikat Islam (SI), dan Partai Islam Perti menjadi Perti.54

54

Syafruddin Amir, Op.Cit., hal. 12


Sebagai wadah baru dari kekuatan-kekuatan politik yang sudah lama berkiprah dalam politik reputasi PPP pada masa-masa awal berdirinya sangat dipengaruhi oleh penampilan para tokoh dari keempat partai yang berfusi tersebut. Sebut saja peristiwa penolakan RUU Perkawinan yang diajukan oleh pemerintah tahun 1973. Dari semua anggota DPR hanya PPP yang berani menyatakan sikap menolak RUU tersebut karena bertentangan dengan syariat Islam. Penolakan yang diikuti dengan aksi walkout itu berhasil mengurungkan niat pemerintah untuk melanjutkan gagasannya dalam RUU tersebut. Selain itu, sebagai wadah dari partai-partai yang sudah memiliki basis massa yang sudah jelas di masa lalu, kekuatan PPP untuk menghadapi Pemilu 1977 masih banyak mendapat sokongan dari partai-partai tersebut. Jika dihitung perolehan kursi berdasarkan pemilu 1971, Partai NU memperoleh 58 kursi, Parmusi 26, PSII 10, dan Perti 2 kursi. Itu artinya ketika akan menghadapi Pemilu 1977 partai yang dipimpin oleh H. MS. Mintaredja ini sudah dimodali 96 kursi. Pada Pemilu 1977 partai yang membawa panji Islam ini berhasil meraup 18.745.592 (29,29 %) suara dari 64.000.185 pemilih yang terdaftar. Dengan demikian, dari 360 kursi DPR yang diperebutkan, PPP berhasil merebut 99 kursi untuk mendudukkan wakilnya di DPR. Penambahan tiga kursi ini bertolak belakang dengan rivalnya Golkar yang kehilangan empat kursi, dan PDI satu kursi. Sukses PPP kali ini tidak lepas dari sokongan NU sebanyak 56 kursi, Parmusi 25, PSII 14, dan Perti 4 kursi.55 Sikap kritis PPP terhadap pemerintah kembali terlihat ketika muncul gagasan untuk memberlakukan konsepsi Normalisasi Kegiatan Kampus/Badan 55

Ibid., hal 15


Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) tahun 1978. Perlawanan PPP yang populer dengan nama interpelasi Syafi’i Sulaiman itu membuat citra PPP semakin baik di mata masyarakat, terutama kalangan mahasiswa. Perlawanan lain yang dilakukan juga oleh PPP adalah rencana pemerintah untuk memasukkan aliran kepercayaan, dan Pedoman Pengahayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) ke dalam TAP MPR. Kekompakan

dalam

PPP

mulai

terganggu

ketika

pemerintah

menyampaikan RUU penyempurnaan UU Pemilu yang akan digunakan untuk Pemilu 1982. Pergesekan terjadi ketika kelompok NU yang merupakan mayoritas dalam Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) DPR menolak hadir dalam sidang pengambilan keputusan atas RUU yang kemudian diundangkan menjadi UU No.2/1980. Ketidakhadiran NU tersebut berkaitan dengan persoalan keanggotaan dalam Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Untuk diketahui tanggal 21 Februari 1980, FPP DPR memasukkan materi duduknya parpol dan Golkar dalam KPPS sebagai wakil ketua untuk menjamin terselanggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Usulan tersebut ditolak oleh Soeharto, presiden saat itu. Akhirnya DPP PPP memutuskan menerima kedudukan parpol dan Golkar dalam KPPS hanya sebagai pengawas sebagaimana yang dikehendaki oleh Presiden Soeharto. Keputusan ini kemudian membuahkan perselisihan antara kelompok NU di DPR (yang mendapat dukungan dari PBNU) dengan Ketua Umum DPP PPP Dr. J. Naro, SH maupun pimpinan lain dari NU yang mengikuti kebijakannya. Perselisihan ini ternyata berbuntut pada pengurangan jatah kursi NU dalam


penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilu berlarut-larut yang akhirnya bermuara pada konflik antara kubu NU dan kubu non-NU.56 Konflik tersebut membawa benih-benih perpecahan di dalam tubuh PPP. Pada Pemilu 1982, perolehan suara PPP hanya 94 kursi. Hilangnya lima kursi tersebut mengisyaratkan bahwa partai yang pernah meraup dukungan dari mayoritas umat Islam Indonesia ini mulai mengalami kerapuhan. Pangkal kerapuhan itu sendiri berakar pada kekecewaan NU. Untuk mengakhiri konflik tersebut, dalam Muktamarnya yang ke 27 di Situbondo, Jawa Timur, NU memutuskan untuk kembali ke Khiitah 1926 sebagai organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan tidak lagi mempunyai hubungan organisatoris dengan PPP. Keputusan yang dibuat pada akhir tahun 1984 itu lalu membuat NU mengambil jarak dengan partai yang pernah dibesarkannya itu. Secara operasional, keputusan kembali ke Khittah 1926 oleh para kiai lokal diartikan sebagai tindakan “balas dendam” kepada PPP dengan cara menarik dukungan mereka dari partai yang menjadi satu-satunya saluran aspirasi politik mereka selama ini. Para kiai di Jawa malah mengkampanyekan kepada para pengikut mereka agar memilih Golkar atau PDI. Aksi penggembosan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh NU lokal ini merupakan pukulan telak buat PPP. Perolehan suara partai pimpinan J. Naro ini pada Pemilu 1987 langsung anjlok dari 94 menjadi 61 (15,25 persen) kursi. Kendati posisinya masih di atas PDI, secara politis kekuasaan PPP saat itu sudah benar-benar keropos. Reputasinya sebagai partai Islam pun memudar. Maklum,

56

Fachri Ali dan Iqbal Abdurrauf Saimina, PPP, Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan, dalam Farchan Bulkin (Pengantar), Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Jakarta : LP3ES, 1988, hal. 254


warga NU yang menjadi basis massa terbesar ijo royo-royo ini banyak yang hengkang ke Golkar dan PDI mengikuti preferensi politik para kiai mereka. Selain aksi penggembosan, runtuhnya kekuasaan PPP juga disebabkan oleh tindakan pemerintahan Orde Baru yang memberlakukan UU No.3/1985 tentang Perubahan atas UU No.3/1975 tentang Partai Politik dan Golonga Karya yang mewajibkan perubahan lambang partai dan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas kekuatan sosial politik. Tahun itu juga PPP langsung mengganti lambangnya dari Ka’bah menjadi bintang, sekaligus menanggalkan Islam sebagai asasnya. Sejak saat itu PPP dibiarkan sebagai partai yang tergantung-gantung tanpa akar. Di bawah pimpinan Ismail Hasan Metareum, PPP tampil dengan pembawaan yang lebih kalem. Pribadi Buya – panggilan akrab Ketua Umum PPP – yang tenang turut membentuk karakter PPP menjadi partai yang sejuk. Bercermin kepada pengalaman kepemimpinan J.Naro yang cenderung memancing gejolak di dalam PPP, tampaknya Buya berusaha untuk mengakhiri situasi seperti itu dan segera menciptakan ketenangan dan kesejukan. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan demokratisasi di lingkungan partai dan melanjutkan konsolidasi dalam rangka menyatukan kembali seluruh umat PPP. Konsolidasi yang dibangun oleh Buya ini secara internal berhasil meredam munculnya gejolak di dalam partai bintang. Namun, secara eksternal langkah yang ditempuh Buya itu belum mengubah citra PPP sebagai satu partai yang sarat konflik. Kendati demikian, dalam Pemilu 1992 PPP bisa tampil lebih “kompak” dibanding Pemilu 1987 dan 1982. Dari 107.565.697 pemilih yang terdaftar pada Pemilu 1992, PPP bisa meraih 17,07 persen suara, atau sebanyak 62 kursi di DPR


(15,5 persen). Perolehan kursi tersebut menunjukkan PPP hanya berhasil menambah satu kursi dibanding perolehannya pada Pemilu 1987. Perolehan tersebut terpaut jauh di bawah Golkar yang berhasil meraup 67,98 persen suara pemilih, atau 282 kursi DPR (70,5 persen).57 Tidak terangkatnya suara pemilih PPP dalam pemilu kali ini secara politis melengkapi kekalahan PPP pada dua pemilu sebelumnya. Kekalahan dalam tiga pemilu secara berturut-turut agaknya membuat para petinggi partai pemegang nomor urut satu ini menjadi gamang untuk menghadapi Pemilu 1997. Kegamangan

ini

bisa

dimaklumi

mengingat

ketidakberdayaan

mereka

menghadapi rekayasa politik eksternal – terutama dari penguasa, baik dalam bentuk keberpihakan aparat pemerintah terhadap salah satu organisasi peserta pemilu (OPP) atau propaganda untuk memutuskan hubungan antara PPP dan basis massa. 58 II..4. Perspektif Ideologi dan Program Partai A. Asas Partai Partai Persatuan Pembangunan berasaskan Islam59 B. Tujuan Partai Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan sejahtera lahir bathin dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila di bawah ridho Allah SWT60. 57

Perginya Sosok Teduh Buya Ismail. Majalah Tempo Interaktif. Edisi : 06/XXXIV/04-10 April 2005 58 http://wikipedia.indonesian.com/ensiklopedia/ppp/partai/partai/politik/orde/lama/orde/baru/pdf (Diakses 20 Maret 2010) 59 Diakses dari www.ppp.co.id 60 Ibid.


C. Usaha Partai Untuk mencapai tujuan, PPP melakukan usaha-usaha sebagai berikut 61: 1.

Melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.

Mendorong

tercipatanya

iklim

yang

sebaik-baiknya

bagi

terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. 3.

Memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan.

4.

Menegakkan, membangun dan mempertahankan NKRI.

5.

Memperjelas, memperdalam pengetahun rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga negara dari negara hukum yang merdeka, berdaulat, demokratis dan menghormati HAM.

6.

Menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan negara dan mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan jasmani dan rohani.

7.

Mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai.

8.

Memberantas paham komunisme/atheisme dan paham-paham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila

61

Ibid.


9.

Turut memelihara persahabatan antara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar hormat-menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil dan beradab.

10. Melaksanakan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan partai. D. Jatidiri Partai Partai Persatuan Pembangunan adalah partai politik yang merupakan hasil fusi politik partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syariat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) yang berasaskan Islam, berwawasan nasional, berorientasi keumatan, kerakyatan dan keadilan, serta berupaya untuk mengembangkan tatanan budaya dan perilaku politik Islami dalam wadah NKRI. 62 E. Landasan Perjuangan Partai Landasan etik moral, dan inspirasional perjuangan PPP adalah nilai-nilai ajaran Islam, PPP dengan sadar menyakini bahwa kemerdekaan dan terbentuknya Negara Republik Indonesia adalah atas berkat rahmat dan karunia Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945. PPP berpendirian bahwa bangsa yang mayoritas beragama Islam memiliki jiwa dan semangat religius, yang terpencar dari nilai-nilai ajaran agama yang menjadi dasar keyakinan dan menjiwai perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia.63

62 63

Ibid. Ibid.


Berdasarkan pemikiran tersebut PPP berkeyakinan bahwa dengan nilai-nilai Islam sebagai landasan perjuangan, PPP tetap dan terus memiliki jiwa dan semangat religius. Untuk itu PPP bertekad untuk memelihara, mempertahankan, dan melestarikan jiwa dan semangat religius Islam sebagai nilai dasar, sikap mental dan tekad untuk menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, mandiri dan maju. Sebagai partai yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah rakyat, PPP dalam seluruh program dan kegiatannya menitikberatkan kepada pembangunan manusia seutuhnya secara rohaniah dan jasmaniah yang dijiwai oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu PPP berpendirian bahwa nilai-nilai Islam harus menjadi sumber moral dan etik, sumber inspirasi dan sumber motivasi dalam perjuangan pembangunan nasional. II.5. Cita-cita Politik dan Visi Partai Cita-cita perjuangan politik PPP dilakukan untuk mengisi kemerdekaan atas berkat rahmat Allah SWT, terutama dalam rangka mencapai tujuan nasional, seperti yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni : “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan keadilan sosial.” Dalam kaitan itulah arah atau visi kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia masa depan yang ingin diperjuangkan oleh PPP memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut :


1. Kehidupan Beragama Dalam kehidupan beragama, PPP berkeyakinan bahwa agama adalah sumber kekuatan rohani yang sekaligus merupakan sumber kesadaran akan makna, hakekat, dan tujuan hidup manusia. Agama merupakan sumber moral dan etika, sumber inspirasi, serta sumber motivasi yang dapat menjadi pedoman bagi umat manusia dan masyarakat untuk membedakan yang benar da salah yang hak dan yang bathil. Agama selalu mendorong manusia untuk memperoleh cahaya kebenaran, litukhrija an naas minazh zhulumaati ila annuur (mengeluarkan manusia dari gelap gulita, menuju cahaya yang terang benderang). Menyadari

bahwa

di

Indonesia

terdapat

berbagai

agama,

PPP

memperjuangkan terjaminnya kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu seperti disebut dalam pasal 29 UUD 1945. Ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam lakum dinukum waliyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku). Dalam hubungan internal dan antarumat beragama, PPP memperjuangkan toleransi bermadzhab dan dilandasi dengan nilai-nilai akhlaq al karimah (akhlak mulia) PPP berkewajiabn merealisasikan berlakunya syariat Islam tanpa mengurangi toleransi kepada agama lain. 2. Kehidupan Berpolitik Dalam kehidupan berpolitik, PPP berpendapat bahwa nilai-nilai etika politik perlu ditegakkan, hak-hak politik rakyat yang dijamin Undang-Undang, termasuk penyaluran aspirasi politiknya sesuai dengan keyakinan mereka masingmasing. Penyaluran aspirasi serta perjuangan membela hak kepentingan rakyat melalui wakil-wakil mereka mendapat tempat yang wajar, adil dan proporsional


dalam konstelasi lembaga-lembaga kenegaraan. Untuk itu suasana kejujuran dan keterbukaan dalam mengembangkan demokrasi dilandasi akhlaq al karimah (budi pekerti yang luhur) sangat diperlukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan berwibawa dapat ditegakkan. Sejalan dengan itu, PPP berkeyakinan bahwa demokrasi hanya mungkin dapat ditegakkan di atas dasar negara hukum (rechstaat) dan bukan atas dasar negara kekuasaan (machstaat). Kekuasaan harus dibatasi dengan penegakan hukum dan keadilan serta perlindungan hak-hak asasi manusia, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Kepatuhan atas aturan-aturan hukum para penyelenggara negara maupun rakyat. Untuk itu PPP memperjuangkan pembangunan hukum yang bertumpu pada keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. 3. Kehidupan Ekonomi Dalam kehidupan berekonomi, PPP mencita-citakan tegaknya asas “demokrasi ekonomi” sebagaimana disebutkan dalam pasal 33 UUD 1945. pembangunan ekonomi haruslah mengutamakan kemakmuran rakyat dan bukan kemakmuran orang seorang. Untuk itu, cabang-cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tumpuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang dan rakyat ditindasnya. Dalam kaitan itu, tatanan ekonomi yang berintikan sistem ekonomi kerakyatan harus mampu memberikan sistem dan memanfaatkan kesempatan yang diciptakan secara adil bagi semua anggota masyarakat untuk bergerak dalam bidang perekonomian. Sesuai

dengan

UUD

1945

maka

kehidupan

koperasi

harus

ditumbuhsuburkan sementara di lain pihak, kehidupan ekonomi yang bersifat


monopoli dan konglomerasi yang merugikan rakyat dan perekonomian nasional harus dihindarkan sehingga kesejahteraan yang lebih merata dapat diwujudkan. Harta kekayaan tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Dalam hubungan ini lembaga-lembaga ekonomi, keuangan dan perbankan serta pranatapranata ekonomi lain yang Islami perlu terus didorong pengembangannya. Usaha-usaha peningkatan kesadaran mengeluarkan sebagian kekayaan untuk kepentingan umum dari kalangan yang berhasil secaa ekonomis perlu dilakukan secara terus menerus, misalnya dalam bentuk wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Karena, dalam harta orang kaya terdapat hak orang miskin yang harus dilindungi dan ditingkatkan kesejahteraannya, dengan memperhatikan harkat dan martabatnya. Upaya tersebut harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak. 4. Kehidupan Bermasyarakat Dalam kehidupan bermasyarakat, PPP memandang perlu ditumbuh kembangkannya budaya saling menghargai dan saling menyayangi yang pada gilirannya akan meningkatkan rasa aman, memelihara hubungan kemanusiaan (ukhuwah), dan meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Perbedaan pendapat di kalangan sesama umat haruslah dilihat sebagai sunnatullah. PPP mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban yang seimbang antara kaum laki-laki dan perempuan dan berusaha agar kesempatan memperoleh pendidikan terbuka seluas-luasnya bagi seluruh anggota masyarakat sehingga memungkinkan lahirnya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berkualitas tinggi yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.


F. Prinsip-Prinsip Perjuangan Partai 1. Prinsip Ibadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam perjuangannya selalu berupaya mendasarinya dengan prinsip ibadah. Perjuangan yang didasarkan pada prinsip beribadah dalam arti yang seluas-luasnya adalah untuk mencapai beridhaan Allah SWT. Dengan demikian, kegiatan berpolitik seluruh jajaran partai seyogyanya merupakan keterpanggilan untuk beribadah. 2. Prinsip Istiqamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadikan prinsip istiqamah atau konsistensi menjadi prinsip perjuangan. Karena, atas dasar istiqamah sebagai nilai-nilai dasar perjuangan partai, maka keberhasilan akan dapat ditegakkan dan kemantapan dalam perjuangan partai dalam konteks perjuangan bangsa untuk mencapa cita-cita nasional. 3. Prinsip Kebenaran, Kejujuran dan Keadilan Perjuangan PPP selalu didasarkan pada penegakan dan pembelaan prinsip kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Perjuangan partai mengarah pada perlawanan terhadap kebathilan karena kebenaran berhadapan secara diametral dengan kebathilan. Meskipun begitu, kebenaran yang mutlak hanya Allah SWT yang maha benar. Karena itu, sepanjang kebenaran itu masih bersifat manusiawi kebenaran itu bukanlah monopoli siapapun. Prinsip kejujuran dan amanah ini bersifat sentral dan esensial dalam perjuangan PPP. Dengan prinsip kejujuran ini, perjuangan dalam bentuk apapun, akan menjamin tegaknya saling pengertian, keharmonisan,


keserasian dan ketentraman. Prinsip kejujuran ini merupakan syarat utama penuanaian amanah dan kepercayaan rakyat yang perlu terus dijaga sehingga terhindar dari perbuatan yang mengkhianati amanah rakyat. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan tetap mempertahankan dan memperjuangkan

nilai

keadilan

di

dalam setiap

gerak

langkah

perjuangannya. Tegaknya keadilan adalah esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan prinsip keadilan maka segala aturan dapat terlaksana dan berjalan baik sehingga menimbulkan keharmonisan, keselarasan, keseimbangan, ketentraman dan sekaligus akan menghilangkan kedzaliman, kesenjangan, keresahan dan konflik. 4. Prinsip Musyawarah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berpendirian bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan dasar dalam pengambilan keputusan. Dengan musyawarah dapat dipelihara sikap saling pengertian, saling menghargai dan menjamin kemantapan hasilnya serta menumbuhkan tanggung jawab bersama sehingga demokrasi yang sejati dapat terwujud dengan baik dan nyata. Di samping itu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Apabila dengan musyawarah

tidak

dapat

dicapai

mufakat

maka

tidak

tertutup

kemungkinan pengambilan dengan suara terbanyak namun harus dicegah adanya diktator mayoritas. 5. Prinsip Persamaan, Kebersamaan, dan Persatuan Partai Persatuan Pembangunan mendasarkan perjuangan atas dasar prinsip persamaan, derajat manusia di hadapan Allah SWT. Ini adalah keyakinan


yang mendasar, yang dapat memberikan motivasi perjuangan kepada seluruh jajaran partai sehingga terhindar dari bahaya kultus individu dan neo-feodalisme

yag

dapat

memerosotkan

kualitas

kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangakan dengan prinsip kebersamaan,

PPP

berjuang

untuk

mengembangkan

nilai-nilai

kebersamaan dan memikul bebas dan tanggung jawab kenegaraan, pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan secara proporsional sehingga terhindar dari dominasi, perasaan ditinggalkan dan dikucilkan. Disamping itu, perjuangan PPP juga didasarkan atas prinsi menegakkan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari bahaya disintegrasi dan perpecahan. PPP berprinsip bahwa persamaan, kebersamaan dan persatuan adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan harus berjalan seimbang. Keberhasilan perjuangan partai dalam membawa bangsa Indonesia menuju pencapaian cita-cita nasional akan dapat terwujud dengan terlaksananya prinsip persamaan, kebersamaan dan persatuan secara partisipatoris. 6. Prinsip Amar Ma’ruf Nahi Munkar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendasarkan perjuangannya atas prinsip menyeru dan mendorong untuk melaksanakan segala perbuatan yang baik serta mencegah segala perbuatan tercela. Prinsip ini juga melandasi segala landasan perjuangan dalam melaksanakan fungsi untuk menyerap, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat dan melaksanakan pengawasan atau kontrol sosial.


Dengan prinsip ini partai berusaha untuk mendorong budaya kritis dalam kehidupan masyarakat keseluruhan sehingga tidak terjadi apa yang disebut political decay (pembusukan politik) yang mengakibatkan kemungkaran yang lebh jauh oleh sikap tatanan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini juga menumbuhkan keberanian dalam menegakkan kebenaran G. Program Perjuangan Partai H. Konsolidasi dan Pengembangan Partai Yang dimaksud dengan konsolidasi organisasi di sini adalah memelihara dan memantapkan apa-apa yang telah dicapai selama ini, meningkatkan apa yang sedang dilakukan, dan mengantisipasi masa depan. 1. Penataan, Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan Upaya PPP untuk penataan dan pengembangan organisasi ini terutama ditekankan pada konsolidasi organisasi yang meliputi antara lain : musyawarah partai di setiap jenjang organisasi, rekrutmen anggota, pembinaan lembaga, dan peningkatan komunikasi dan informasi. 2. Pendidikan dan Pelatihan Kader Partai Partai ini menyadari bahwa kader partai adalah tulang punggung dan harapan masa depan partai. Karena itu, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan kader partai menjadi kunci keberhasilan perjuangan partai. Kader-kader dari berbagai tingkatan dan dari beragam latar belakang unsur, fungsi, profesi dengan demikia merupakan andalan partai yang perlu terus menerus memperoleh perhatian langsung, kesempatan untuk mengembangkan diri dalam dan bersama partai melalui pendidikan dan pelatihan politik yang teratur, terencana dan terprogram secara sistematis.


Arah pengembangan dititikberatkan agar kader partai telah juga sekaligus sebagai kader bangsa, yang siap bertugas di lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan negara dan di tengah-tengah masyarakat. 3. Penelitian dan Pengembangan Partai Partai ini akan terus mengembangkan kualitas partai melalui jaringan penelitian dan pengembangan partai, dengan setiap jajaran kepengurusan partai menjadi simpul-simpul jaringan, guna meningkatkan kepekaan terhadap berbagai masalah, kebutuhan dan aspirasi rakyat, terutama yang telah memberikan kepercayaan kepada partai lewat pemilihan umum. 4. Publikasi dan Komunikasi Massa Partai ini menyadari bahwa dewasa ini partai tidak memiliki dan menguasai media massa. Karena itu perlu ditempuh berbagai alternatif metode atau cara yang memungkinkan sikap dan garis partai dapat diketahui oleh masyarakat luas. Ini memerlukan kiat-kiat cerdas dengan memanfaatkan berbagai momentum strategis, peristiwa yang hangat dan berbagai forum yang tersedia. Untuk itu hubungan baik dengan media massa, baik media cetak maupun elektronik terutama para jurnalis dan wartawan merupakan suatu yang bersifat niscaya. 5. Pengembangan, Dokumentasi dan Informasi Strategis PPP akan menempuh berbagai usaha antara lain dengan meningkatkan komunikasi timbal balik antara seluruh jajaran partai dalam suatu sistem informasi untuk memelihara kesatuan sikap politik dan meningkatkan kebersamaan serta kekeluargaan. PPP akan mengembangkan sistem dokumentasi dan informasi strategis bagi pengambilan keputusan politik,


membangun akses-akses ke pusat-pusat pengambilan keputusan strategis, serta menyusun pemutakhiran database organisasi, sumber daya dan jaringan informasi. Untuk itu partai akan membentuk Badan Khusus Pengelola Data dan Informasi Strategis. 6. Advokasi, Legislasi dan Lobby (lobi) PPP menyadari bahwa kredibilitas partai akan sangat dipengaruhi oleh kepekaan partai dalam memberikan respons terhadap setiap kejadian dan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Perlu diketahui bahwa munculnya berbagai macam lemaga swadaya masyarakat (LSM atau NGO) selama ini adalah sebagai akibat kurang mampunya pemerintah menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diderita oleh masyarakat sehingga mereka lebih senang melapor kepada LSM/NGO daripada melapor kepada aparat pemerintah. Karena itu PPP akan melanjutkan upaya dan kegiatan advokasi atas pembelaan atas nasib rakyat yang dirugikan sebagai akibat proses pembangunan yang tidak memihak rakyat banyak. Semua itu dapat dilakukan dengan berbagai macam metode atau cara. Pernyataan politik berisi ungkapan solidaritas, untuk kasus-kasus tertentu akan menyangkut hajat hidup orang banyak perlu diprioritaskan. Begitu juga sikap tanggap yang tulus untuk segera melakukan sesuatu atas peristiwa yang terjadi. Di samping itu, kader-kader partai yang berada di jajaran legislatif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun pusat dapat mengagendakan program legislasi (peraturan daerah, peraturan perundang-undangan_ yang mendesak dan perlu diprioritaskan.


PPP akan mengusahakan dan melakukan lobi secara informal untuk menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan kader yang memiliki kemampuan seperti itu, PPP akan berusaha mengadakan pendidikan dan pelatihan advokasi, legislasi, lobi di berbagai jenjang atau tingkatan kepengurusan partai, bilamana perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang memiliki kompetensi dan reputasi tinggi.. untuk itu PPP perlu membentuk (yang belum ada) dan meningkatkan kinerja Lembaga Bantuan Hukum yang telah ada selama ini. Selain itu, salah satu upaya yang bisa segera diwujudkan untuk membela kepentingan dan merebut hati rakyat adalah dengan cara menampung dan menyalurkan serta membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat melalui pos-pos penyampaian aspirasi/penyampaian masalah aktual yang dapat segera dibentuk di setiap ranting/anak cabang, cabang, wilayah, dan pusat. 7. Penggalangan Jaringan Kerjasama Dalam rangka konsolidasi ke dalm untuk komunikasi dengan pihak luar beberapa usaha dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi : pembinaan hubungan

baik

pengembangan

jaringan

kerja

dengan

organisasi

kemasyarakatan, LSM, organisasi profesi, militer dan polisi, dan lembagalembaga penyelenggara pemerintahan negara yang lain. Penggalangan jaringan kerjasama diperlukan mengingat berbagai peristiwa dan masalah strategis dan mendasar yang dihadapi rakyat tidak cukup hanya diserap, ditampung, disalurkan oleh partai saja, tetapi memerlukan dukungan dan


peran serta pihak dan kalangan yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama. Karena itu, penggalangan jaringan kerjasama ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait, seperti organisasi kemasyarakatan, lembaga kajian dan LSM, baik kerjasama tekhnis, taktis, maupun strategis. Semua ini dapat dilakukan dengan menyadari kelebihan atau keunggulan serta kelemahan maupun keterbatasan masing-masing pihak. Dalam kaitan penggalangan jaringan kerjasama ini, PPP memandang penting untuk melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan antara lain dengan membentuk pola hubungan konsultatif dan kerjasama dengan berbagai kekuatan sosial politik, lembaga-lembaga pemerintahan, militer dan polisi, dan lembaga-lembaga negara, dalam menyukseskan pembangunan nasional. PPP akan meneruskan pola kerjasama simbolis mutualistik dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam rangka pelaksanaan program dan penyerapan, menampung, menyalurkan, memperjuangkan dan membela aspirasi rakyat. Di samping itu, PPP akan meneruskan upaya pembentukan pola hubungan dialogis dan kerjasama dengan berbagai kalangan dalam masyarakat, antara lain : alim ulama, kaum cedekiawan, usahawan, budayawan, wartawan, tokoh-tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa, kalangan pekerja dan kelompok-kelompok strategis lainnya, termasuk pola hubungan dan kerjasama dengan negara-negara sahabat atau perwakilannya seiring dengan kebijaksanaan politik luar negeri. 8. Mobilisasi dan Pendayagunaan Sumberdaya dan Dana


a)

Intensifikasi dan ekstensifikasi mobilisasi sumberdaya dan dana PPP akan melaksanakan pemungutan iuran anggota secara tertib dan intensif berbasiskan kartu anggota. Karena itu akan dilakukan pendataan ulang kenggotaan yang dikaitkan dengan pembayaran iuran dan sumbangan anggota dengan format formulir yang bisa dilakukan komputerisasi, sehingga PPP akan menjadi partai yang bisa disebut membership based organisasi. Disamping itu, pimpinan partai di setiap tingkatan didorong untuk menggiatkan pendataan sumberdaya dan dana baik dari anggota, simpatisan, dan pendukung

perjuangan

partai,

serta

meningkatkan

usaha

penggalian dana dari sumber-sumber yang sah dan tidak mengikat, baik dalam bentuk wakaf, zakat mal, zakat profesi, infak, sedeqah, hibah dan sebagainya. b) Pendayagunaan sumberdaya dan dana PPP akan terus meningkatkan penglolaan dan pendayagunaan sumberdaya

dan

dana

secara

tertib

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Di antaranya dengan menyusun anggaran triwulan dan bulanan di setiap tingkatan. Untuk itu, PPP akan menyempurnakan standar acuan baku akuntansi sebagai pedoman bagi jajaran partai di semua tingkatan, mengingat nantinya pengelolaan keuangan partai harus berurusan dengan pemeriksaan akuntansi publik64.

64

Ibid.


II.4. Ideologi Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran dan tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pimpinan partai untuk bersatu bahu membahu, serta membina masyarakat agar dapat lebih menginkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui perjuangan partai politik.65 Sebagai partai politik, ideologi PPP berazas Islam, Partai Persatuan Pembangunan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai prinsip amar ma’ruf nahi munkar dan rahmatan lil’alamin yang senantiasa dikedepankan sebagai pijakan visi-misi, simbol politik, dan program perjuangan dalam mengembangkan keberadaan partai tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian secara ideologis, PPP adalah partai yang cocok dengan orientasi ideologis sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, PPP adalah partai yang sangat membumi. Apalagi dengan massa tradisionalnya yang menjadi bagian terbesar dari komposisi umat Islam di Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan ssangat prospektif dan mengakar. II.5. Platform Partai Persatuan Pembangunan Visi merupakan suatu pandangan kedepan yang akan menjadi sasaran ataupun tujuan akhir suatu kegiatan. Jadi sebuah visi adalah suatu pandangan yang sifatnya sangat umum tetapi mengandung sesuatu arti yang cukup dalam sehingga di dalam membuat suatu uraian mengenai visi harus benar-benar berdasarkan filosofi yang ingin di interpretasikan. Visi Partai Persatuan Pembangunan diharapkan mampu memberikan orientasi pembentukan sikap politik konstituen sebagai komitmen politik bagi 55

Tim Litbang Kompas. 2004. Partai-Partai Politik Indonesia


seluruh kader, simpatisan dan partisan yang ada di Mandailing Natal. Berdasarkan sejarah perjuangan, dan jati diri, maka yang menjadi visi PPP adalah terwujudnya masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT dan Negara Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keIslaman. Secara internal, sasaran platform program kerja Partai Persatuan Pembangunan adalah memantapkan PPP sebagai partai politik demoktaris, sehat, berkarakter, mandiri, kualitas, memiliki kemampuan daya saing dan bekerja sama dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam kehidupan politik. Sedangkan dalam konteks umum, adapun platform program kerja yang ingin dilaksanakan PPP sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bab III (Usaha) pasal IV antara lain : Pertama, melaksanakan ajaran Islam dalam hidup perorangan, bermasyarakat, dan bernegara. Kedua¸mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terlaksananya kegiatan-kegiatan peribadatan menurut syariat Islam. Ketiga, memupuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathiniyah, dan ukhuwah basyariah untuk mengukuhkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala kegiatan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keempat,

menegakkan,

membangun dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, memperluas dan memperdalam pengetahuan rakyat supaya lebih sadar akan hak dan kewajibannya selaku warga Negara dari Negara hukum yang merdeka, berdaulat,

demokratis

dan

menghormati

hak

asasi

manusia.

Keenam,

menggairahkan partisipasi seluruh rakyat dalam pembangunan Negara dan


mengusahakan adanya keseimbangan pembangunan rohani dan jasmani. Ketujuh, mengadakan kerjasama dengan partai-partai politik dan golongan masyarakat lainnya untuk mencapai tujuan bersama atas dasar toleransi dan harga menghargai. Kedelapan, memberantas faham komunis/atheism dan faham-faham lainnya yang bertentangan dengan Islam dan Pancasila. Dibidang agama, platform PPP menegaskan tentang : 1) Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlakul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; 2) Pentingnya peran agama Islam sebagai sebagai panduan moral dan sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; 3) Paradigma hubungan antara Islam dan Negara yang bersigat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keIndonesiaan, dan 4) Komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat beragama. Sementara itu dibidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan pelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. Partai Persatuan Pembangunan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan bernegosiasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan Negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, Universitas Sumatera Utara

usaha swasta, badan usaha Negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstisusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrument penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum. Partai Persatuan Pembangunan berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religious dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etika, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan. Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Partai Persatuan Pembangunan bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan


kesejahteraan, dan diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdasm terampil, mandiri dan berdaya saing tinggi. Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan. Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Misi pada dasarnya hanya bukan sekedar usaha formal untuk memperjelas apa yang dikehendaki, namun misi merupakan tahap aksi yang akan dilaksanakan dari visi yang telah ada, guna mencapai suatu tujuan. Adapun misi Partai Persatuan Pembangunan (Khidmat Perjuangan) antara lain; 1. Partai Persatuan Pembangunan berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, menigkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesame muslim). Dengan

demikian

Partai

Persatuan

Pembangunan

mencegah

berkembangnya faham-faham atheism, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia; 2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan Ukhuwah Basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian Universitas Sumatera Utara

PPP mencegah dan menentang berkembangnya neofeodalisme, fahamfaham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan; 3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan

memperkukuh

persatuan

dan

kesatuan

bangsa

dengan

mengembangkan Ukhuwah Wataniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhinneka tunggal ika; 4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejatinya dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenangwenangan yang mendzalimi rakyat; 5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT, baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumerisme, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.66 Yang menjadi visi Pemengangan Partai Persatuan Pembanguan dalam Pemilihan Umum Legislatif 2009 adalah “memantapkan posisi PPP sebagai partai Islam yang demokrasi, sehat, solid dan mandiri yang memiliki kekuatan dan basis konstituen yang mapan dan mengakar sehingga mampu berperan dalam dinamikan kehidupan politik nasional dan memberikan maksa serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam, bangsa dan Negara”. Sedangkan misi yang diusung PPP antara lain; 66

Diakses dari www.PPP.or.id


1. Mengembalikan kepercayaan umat Islam kepada Partai Persatuan Pembangunan melalui perbaikan kinerja terpilih calon legislatif; 2. Memperbaiki moral umat Islam dalam konteks persatuan dan kesatuan; 3. Meningkatkan pendidikan agama Islam kepada generasi penerus.67 II.7. Struktur Partai Persatuan Pembangunan Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita. Untuk menempatkan orientasi dan cita-cita parpol, diutamakan adanya suatu perangkat kerja dan pola kerja yang baik atau dengan kata lain partai politik memiliki struktur organisasi yang mampu mempengaruhi pola kerja. Sehingga orientasi dan cita-cita dari parpol akan terealisasi.

Struktur dapat dianggap

sebagai pola-pola hubungan antara komponen atau bagian organisasi yang telah ditetapkan. Struktur adalah perencanaan formal untuk mencapai efisiensi divisi tenaga kerja dan koordinasi yang efektif dari aktivitas anggota.68 Struktur Organisasi adalah susunan formal dan sistematis mengenai operasional dan aktifitas yang ada dalam organisasi dan interelasi operasional-operasional tersebut dengan yang lain. Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai dari sekian banyak parpol yang ada di Indonesia telah menampilkan suatu orientasi kepartaiannya sepanjang perjalanan historis garis kehidupan berpolitik institusi. Dalam hal ini, secara eksplisit tampak bahwa eksistensi PPP masih mendapat dukungan dari seluruh elemen konstituen khususnya dalam tataran Pemilihan Umum. Dari keberhasilan PPP untuk berkompetisi dalam konstelasi politik nasional maupun 67

Pemaparan dalam pertemuan terbatas dan sosialisasi mengenadi Visi dan Misi PPP dalam Pemilu Legislatif 2009 di Madina 68 Haris, S, Politik Organisasi Perspektif Mikro Diagnosa Psikologis, Yokyakarta : Pustaka Pelajar, 2006. Hal. 136-138


lokal tidak terlepas dari kematangan internal partai politik yang didukung oleh struktur organisasi yang rapi. Partai Persatuan Pembangunan memiliki jaringan dan infrastruktur yang menyebar disegenap penjuru negeri, lengkap dengan struktur kepengurusan sampai tingkat ranting. Kelengkapan struktur organisasi tersebut membuat PPP lebih mudah untuk mengembangkan dan memasarkan produk-produk politik serta mengonsentrasikan kerja politiknya untuk mencari pendukung. Struktur organisasi PPP memiliki 2 (dua) komponen yang terstruktur yaitu : pertama, struktur organisasi formal PPP dan kedua, struktur organisasi informal PPP. Struktur organisasi formal merupakan struktur dan representasi perencanaan yang sengaja dilakukan untuk membentuk pola hubungan antara komponen yang diarahkan untuk mencapai tujuan secara efektif. Struktur formal secara khusus akan menghasilkan pedoman aktivitas yang akan dilaksanakan. Adapun struktur formal organisasi dan kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan tersirat dalam Ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bab VII bagian pertama (susunan daerah) Pasal 10, 1. Daerah Partai Persatuan Pembangunan ialah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun sesuai dengan susunan daerah pemerintahan : a. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ialah Propinsi; b. Cabang Partai Persatuan Pembangunan ialah Kabupaten atau Kota; c. Anak Cabang Partai Persatun Pembangunan ialah Kecamatan atau sebutan lain yang disamakan; d. Ranting Partai Persatuan Pembangunan ialah Desa/Kelurahan atau sebutan lain yang disamakan.


2. Pembentukan daerah Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan dengan ketentuan : a. Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Dewan Pimpinan Cabang di wilayah tersebut dan ditetapkan oleh pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat. b. Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Anak Cabang di cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Wilayah. c. Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh seluruh Pimpinan Ranting di Anak Cabang tersebut dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang. d. Ranting Partai Persatuan Pembangunan dibentuk oleh anggota di Ranting dan ditetapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Anak Cabang. 3. Untuk daerah otonomi khusus yang susunan daerah pemerintahannya terdapat perbedaan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, susunan dan pembentukan daerah partainya dapat disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan. 4. Di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dibentuk perwakilan Partai Persatuan Pembangunan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan disusun sesuai dengan tingkatan pemerintahan : a. Di tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara, disebut Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPP PPP; b. Di tingkat propinsi berkedudukan di Ibukota Propinsi, disebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPW PPP;


c. Di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota, disebut Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan disingkat DPC PPP; d. Di tingkat kecamatan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Ibukota Kecamatan disebut Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan disingkat PAC PPP; e. Di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang disamakan berkedudukan di Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan disingkat PR PPP; f. Untuk daerah otonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 3 susunan kepemimpinannya disesuaikan oleh Pimpinan Harian Wilayah yang bersangkutan; g. Untuk perwakilan Partai Persatuan Pembangunan di Luar Negeri disebut Pimpinan Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan.69 Sedangkan susunana struktur formal organisasi Dewan Pimpinan Cabang terdapat dalam Pasal 27 1. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan terdiri atas : a. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang; b. Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang; c. Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang; d. Bagian; e. Lembaga. 2. Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan adalah 5 (lima) tahun. 3. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pertimbangan Dewan Pimpinan Cabang, Pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. 4. Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang membentuk Bagian dan Lembaga. 69

Dikutip dari Ketetapan-ketetapan Muktamar VI Partai Persatuan Pembangunan Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, hal, 9-11.


BAB II DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN. II.1. Cikal Bakal Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Recommend Documents