KEMENTERIAN PERINDUSTRI Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Telepon: 021-525 6548
DAFTAR ISI 1 PENDAHULUAN
3
2 KINERJA SEKTOR INDUSTRI
7
3 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
13
KEBUTUHAN LAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN 4 INDUSTRI
33
2
I . PENDAHULUAN
3
PETA PERKEMBANGAN INDUSTRI ( KBI – KTI) KAWASAN BARAT INDONESIA LUAS : 32,48 % PENDUDUK : 81,32 % INDUSTRI : 95,56 %
PULAU JAWA LUAS PENDUDUK INDUSTRI
: : :
7,0 % 60 % 90 %
KAWASAN TIMUR INDONESIA LUAS : 67,52 % PENDUDUK : 18,68 % INDUSTRI : 4,44 %
REGIONAL INEQUALITY (Ketidakseimbangan pembangunan daerah)
4
SASARAN PEMERATAAN DAN PENYEBARAN INDUSTRI
Penyebaran Industri 2035
Penyebaran Industri 2013
Luar Jawa 28%
Jawa 72%
Luar Jawa 45%
Jawa 55%
5
II. KINERJA SEKTOR INDUSTRI
6
PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI S.D. TAHUN 2013 (%)
* Sumber: BPS diolah Kemenperin
7
KONTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN NON-MIGAS TERHADAP PDB NASIONAL TAHUN 2013
* Sumber: BPS diolah Kemenperin
8
REALISASI INVESTASI TAHUN 2013 MENURUT WILAYAH
NO. I II III IV V VI VII
WILAYAH SUMATERA JAWA BALI & NUSA TENGGARA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA JUMLAH
Nilai Investasi (Rp Miliar) PMDN PMA Total 22.913,8 66.495,7 4.400,2 28.713,6 3.624,2 1.114,9 888,2 128.150,6
32.086,0 163.734,3 8.399,8 26.208,7 14.157,6 3.035,6 22.813,8 270.435,8
54.999,8 230.229,9 12.800,1 54.922,3 17.781,8 4.150,6 23.702,0 398.586,4
Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)
Total investasi tahun 2013, lebih banyak didominasi oleh PMA yang mencapai 67,84 persen dari total Rp 398,6 triliun ……….
9
SEBARAN INVESTASI TAHUN 2013 MENURUT WILAYAH (PERSEN) 4.46 1.04 13.78
5.95
13.80
Sumatera Jawa
Bali Nusa Tenggara
3.21
Kalimantan Sulawesi
57.76
Maluku Papua
Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)
Pada tahun 2013, Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang terbesar dalam menyerap investasi, disusul oleh Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi …………… 10
REALISASI INVESTASI SEKTOR INDUSTRITAHUN 2013 MENURUT WILAYAH
NO.
I II III IV V VI VII
WILAYAH
SUMATERA JAWA BALI & NUSA TENGGARA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU PAPUA JUMLAH
Nilai Investasi (Rp Miliar) PMDN PMA Total 9.149,57 26.552,02 1.757,04 11.465,47 1.447,15 445,19 354,67 51.171,10
16.428,60 74.233,83 2.994,20 12.056,52 7.514,27 1.638,70 11.905,22 126.771,35
25.578,17 100.785,85 4.751,24 23.522,00 8.961,42 2.083,89 12.259,89 177.942,45
Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)
Investasi sektor industri tahun 2013, lebih banyak didominasi oleh PMA yang mencapai 71,24 persen dari total Rp 177,9 triliun ……….
11
SEBARAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI TAHUN 2013 MENURUT WILAYAH (PERSEN) 5.04 1.17
6.89
14.37
13.22
Sumatera Jawa
Bali Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi
2.67 56.64
Maluku Papua
Sumber : BKPM, 2013 (Diolah DJ PPI)
Pada tahun 2013, Pulau Jawa masih menjadi wilayah yang terbesar dalam menyerap investasi sektor industri, disusul oleh Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi …………… 12
III. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
13
TUJUAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI a. Mengendalikan pemanfaatan ruang; b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; d. Meningkatkan daya saing industri;
e. Meningkatkan daya saing investasi; dan f. Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.
14
Daya Saing Kawasan Industri Kawasan Industri (KI) di Indonesia relatif kurang memiliki daya saing dibandingkan dengan KI di negara-negara pesaing ditinjau dari harga lahan KI dan biaya logistik.
15
Upaya Peningkatan Daya Saing Kawasan Industri 1. Meningkatkan peran pemerintah/BUMN pengembangan kawasan industri.
dalam
2. Membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan sektor lain seperti perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup dan keamanan. 3. Membangun kawasan industri yang fokus pada komoditi atau klaster industri tertentu. 4. Membangun Pusat Inovasi di setiap KI sebagai sarana untuk R&D dan peningkatan kompetensi SDM
16
PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN KI (UU NO 3/2014) Pengaturan: (Pasal 62-Pasal 63) 1. Menteri Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tersedianya infrastruktur Industri. 2. Infrastruktur Industri paling sedikit meliputi: a. lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri; b. fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; c. fasilitas jaringan telekomunikasi; d. fasilitas jaringan sumber daya air; e. fasilitas sanitasi; dan f. fasilitas jaringan transportasi. 3. Penyediaan infrastruktur Industri dilakukan melalui: a. pengadaan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. pola kerja sama antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan swasta, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta; atau c. pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. 4. Untuk mendukung kegiatan Industri yang efisien dan efektif di wilayah pusat pertumbuhan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur Industri yang harus berada pada kawasan peruntukan Industri sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 5. Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau koperasi. 6. Dalam hal tertentu, Pemerintah memprakarsai pembangunan Kawasan Industri. 17
PENJELASAN (PASAL 63 AYAT 4)
1. Hal tertentu : kondisi pada saat pihak swasta tidak berminat atau belum mampu membangun kawasan industri, sementara Pemerintah perlu mempercepat industrialisasi di wilayah pusat pertumbuhan industri dengan mempertimbangkan geoekonomi, geopolitik dan geostrategis 2. Memprakarsai : melakukan investasi langsung untuk membangun kawasan industri
18
APA YANG HARUS DILAKUKAN ? 1. Peran Pemerintah Indonesia dalam menyediakan lahan kawasan industri akan ditingkatkan kembali. 2. Pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan-kawasan industri yang baru. 3. Pemerintah harus melakukan intervensi dengan cara menambah pasokan lahan kawasan industri melalui program fasilitasi pembangunan kawasan industri. 4. Bentuk intervensi pemerintah pembangunan kawasan industri.
dengan
cara
melakukan
5. Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan kawasan industri melalui mekanisme hibah dan pinjaman luar negeri. Beberapa bentuk hibah yang diperlukan antara lain: hibah bantuan teknik; hibah bantuan proyek; kerjasama teknik; dan kerjasama keuangan. 19
Apa yang harus dilakukan Pemerintah? Mendorong pengembangan industri yang baru.
kawasan-kawasan
Melakukan intervensi agar terjadi penambahan pasokan lahan kawasan industri melalui program revitalisasi dan perluasan kawasan industri yang ada. Meningkatkan investasi Pemerintah/BUMN dalam usaha kawasan industri.
20
SPESIFIKASI DAN FASILITASI KAWASAN INDUSTRI a. Luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan; b. Luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan; c. Perusahaan di dalam kawasan Industri dapat diberikan fasilitas kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan; d. Fasilitas perpajakan terhadap kawasan industri dan perusahaan industri di dalam kawasan industri diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan. 21
Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengembangan Kawasan Industri di Beberapa Negara Asia Negara Malaysia, 285 KI Jepang Korea Selatan, 300 KI Taiwan Singapura Thailand, 27 KI
Pemerintah 78 % (Pusat dan Lokal) 85 % 70 % (Pusat dan Lokal) 90 % 85 % 48 %
Swasta 22 % 15 % 30 % 10 % 15 % 52 % (kerjasama Pemerintah dan Swasta)
Pilipina, 20 KI Indonesia
30 % (Pusat dan Lokal) 6%
70 % 94 %
Sumber : ULI (1975) dan Dirdjojuwono (2004) Catatan : Persentase menyatakan kontribusi dalam bentuk penanaman modal
22
Tantangan Kawasan Industri Tantangan di Pulau Jawa
Keterbatasan lahan untuk pembangunan dan pengembanganan
Tantangan di Luar Pulau Jawa Infrastruktur pendukung seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan dan sebagainya kurang memadai Kompetensi tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang memadai
Daya dukung yang terbatas (sumber daya air)
Masalah Lingkungan dan Sosial
Belum semua Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri
Minat swasta nasional untuk melakukan usaha kawasan industri masih rendah
23
Arah Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Industri di Pulau Jawa Pengembangan kawasan-kawasan industri yang sudah ada, dan mendorong pembangunan kawasan industri yang baru diarahkan pada industri-industri berbasis teknologi tinggi Kawasan industri yang saat ini menampung perusahaan yang beraneka ragam diarahkan untuk fokus pada pengembangan jenis industri tertentu. Kawasan industri di Jawa Barat: fokus pada industri permesinan dan teknologi tinggi. Kawasan industri di Banten: fokus pada industri kimia dan besi baja Kawasan industri di Jawa timur: fokus pada pengembangan industri petrokimia dan industri penunjang migas. Kawasan industri di Jawa Tengah: fokus pada pengembangan industri padat karya seperti tekstil dan sepatu. 24
Arah Pengembangan Kawasan Industri Kawasan Industri di Luar Pulau Jawa Pengembangan kawasan-kawasan industri baru yang diarahkan pada industri-industri berbasis sumberdaya alam dan pengolahan mineral serta memanfaatkan lokasi geografi yang strategis Mensinergikan pengembangan kawasan industri dengan program MP3EI untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
25
Ciri - Ciri Kawasan Industri Generasi Ketiga 1. Mengarah pada pengembangan kota baru 2. Infrastruktur sudah terintegrasi dengan sistem logistik 3. Berorientasi pada pelayanan jasa 4. Memiliki fasilitas pendidikan industrial 5. Memiliki fasilitas R & D 6. Memperhatikan lingkungan, dan 7. Memiliki sistem manajemen pengelolaan yang efisien dan efektif 26
Karakter Kawasan Industri Modern Generasi III
27
FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU JAWA
Semarang : Industri Tekstil
Gresik: Industri Petrokimia
Lamongan: Industri Perkapalan
Jabodetabek (termasuk Subang, Karawang, Purwakarta): Industri Permesinan dan Alat Transportasi
Majalengka: Industri Tekstil
Bandung: Industri Telematika
Kulon Progo: Industri Besi Baja
Boyolali: Industri Tekstil
28
FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU SUMATERA
Kuala Tanjung: Industri Alumina Dumai: Industri Turunan CPO
Sei Mangkei : Industri Turunan CPO
Bangka: Industri Timah
Muara Enim: Gasifikasi Batu Bara
Cilegon: Industri Besi Baja Bojonegara: Industri Kimia
Tanggamus: Industri Maritim
29
FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU KALIMANTAN
Landak: Industri Berbasis Agro Mempawah dan Tayan : Industri Smelter/ Chemical Grade Alumina
Puruk Cahu: Industri Berbasis Batubara Maloy: Industri Turunan CPO
Kariangau: Industri Turunan CPO Ketapang: Industri Berbasis Agro
Batu Licin: Industri Besi Baja
30
FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU SULAWESI
Bitung : Logistik Palu: Agroindustri Bantaeng : Ferronikel Morowali: Industri Ferronikel Soroako: Industri Ferronikel
Gowa: Agroindustri Takalar: Industri Minyak dan Gas
31
FASILITASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI PULAU MALUKU DAN PAPUA
Halmahera Timur (Buli) : Industri Ferronikel Halmahera Tengah (Wade Bay) : Industri Ferronikel
Sorong : Industri Petrokimia
Bintuni: Industri Petrokimia dan Pupuk
32
IV. KEBUTUHAN LAHAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
33
Kebutuhan LahanKAWASAN Pengembangan Industri PENGEMBANGAN INDUSTRIKawasan (KEK) TAHUN 2011 No
Kawasan Industri
Wilayah I Sumatra 1 Sei Mangkei 2 Kuala Tanjung 3 Sei Bamban 4 Tanjung Buton 5 Tanjung Api-Api 6 Belitung 7 Tanjung Ular 8 Semende 9 Tanggamus Kalimantan 10 Batu Licin 11 Landak 12 Tayan 13 Kariangau
Klaster Industri
Kebutuhan Lahan (Ha)
Penetapan RTRW
Kelapa Sawit Aluminium Agro (Sawit dan Karet)
2.002,00 Kab. Simalungun 2.000,00 Kab. Batubara 112,50 Kab. Serdang Bedagai
Aneka Industri dan penunjang industri migas Sawit,Karet dan Petrokimia
5.000,00
Pengolahan Timah dan Industri Agro Timah Agro (Padi, Kopi, dan buah) Maritim Besi Baja Agro (Karet) Sawit Minyak dan Gas Luas Total
-
4.044,00 Kab. Banyuasin 229.369,00
-
Perda No
10 TAHUN 2012 10 TAHUN 2013 12 TAHUN 2013 28 TAHUN 2012 -
765,40 Kab. Bangka Barat 150,80 Kab. Muara Enim 3.500,00 Kab. Tanggamus
1 TAHUN 2014 13 TAHUN 2012 16 TAHUN 2010
530,00 306,00 103,56 2.198,00
4 TAHUN 2012
Kota Balikpapan 250.081,26
34
Kebutuhan LahanKAWASAN Pengembangan Industri PENGEMBANGAN INDUSTRIKawasan (KEK) TAHUN 2011 No
Kawasan Industri
Wilayah II Jawa Barat 1 Majalengka Cilamaya, Karawang 2 3 Subang Jawa Tengah 4 Bawen 5 6 7
Pringapus Tenggaran Boyolali
8 Demak 9 KEK Kendal DI. Yogyakarta 10 Kulonprogo 11 Tangguh Sentolo 12 Jawa Timur 13 Jombang 14 Salt Lake Gresik Sidayu Gresik 15 16 Tuban Gresik 17 Lamongan
Klaster Industri
Tekstil
Kebutuhan Lahan Penetapan RTRW (Ha)
342,02 3.100,00
Otomotif, Permesinan, dan Elektronika
888,11
Kab. Karawang Kab. Subang
Tekstil, Perakitan, dan Pengolahan Kayu Tekstil, Pengolahan, Telematika, Agro, dan Alat Angkut Tekstil, Perakitan, dan Pengolahan Kayu Tekstil Tekstil, Produk Tekstil, dan Logistik Pergudangan Tekstil
182,5
Kab. Semarang
257,00 119,7 280,48
Kab. Semarang Kab. Semarang Kab. Boyolali
300,00 812,36
Kab. Demak Kab. Kendal
Otomotif
Besi Baja Minyak dan Gas Dry Port dan Landing Port Destination Logistic Center
2.646,00 2.152,00 951,4
Manufaktur Manufaktur Industri dengan bahan baku Dolomit, Krisalin, dan Sentra Industri Agro Industri Berat, Kimia, Mesin dan Logam
818,2 285,00
Manufaktur dan Maritim (Perkapalan) Luas Total
3820,06 227,53 950,00
Perda No
2 TAHUN 2013 11 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 20 TAHUN 2011 6 TAHUN 2011 20 TAHUN 2011
Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo
1 TAHUN 2012 1 TAHUN 2012
Kab. Jombang Kab. Gresik Kab. Gresik
21 TAHUN 2009 8 TAHUN 2011
Kab. Tuban
9 TAHUN 2012 15 TAHUN 2011
Kab. Lamongan 16437,32
1 TAHUN 2012
8 TAHUN 2011
35
Kebutuhan LahanKAWASAN Pengembangan Industri PENGEMBANGAN INDUSTRIKawasan (KEK) TAHUN 2011 No
Kawasan Industri
Wilayah III Sulawesi 1 Bitung 2 Morowali 3 Palu 4 Kendari 5 Bantaeng 6 Gowa 7 Takalar Maluku 8 Halmahera Timur
pusat logistik Nikel Rotan Mebel Rotan Nikel Mamintem Nikel
9 Seram Bagian Barat Papua 10 Bintuni 11 Sorong Nusa Tenggara 12 Kupang
Klaster Industri
Kebutuhan Lahan (Ha)
Penetapan RTRW
534,00 Kota Bitung 1.200,00 Kab. Morowali 1.500,00 Kota Palu 200,00 Kota Kendari 2.000,00 Kab. Bantaeng 600,00 Kab. Gowa 2.139,00 Kab. Takalar
Perda No
40 TAHUN 2011 2 TAHUN 2012 16 TAHUN 2011 1 TAHUN 2012 2 TAHUN 2012 25 TAHUN 2012 6 TAHUN 2012
Feronikel
393,31 Kab. Halmahera Timur 11 TAHUN 2012
Ikan hasil laut)
200,00 Kab. Seram Bagian Barat
3 TAHUN 2014
Petrokimia
2.339,73 Kab. Teluk Bintuni
4 TAHUN 2012
kayu dan ikan laut
4.125,00
Garam Luas Total
-
5.072,26 Kota Kupang 20.303,30
11 TAHUN 2011
36
KAWASAN INDUSTRI BERBASIS HASIL TAMBANG
Di samping memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terbarukan dan posisi lokasi geografis yang strategis, juga dalam rangka mempersiapkan diberlakukannya larangan ekspor bahan-bahan tambang mentah pada tahun 2014 mendatang. Melalui pengembangan kawasan industri berbasis hasil tambang, diharapkan kebijakan Kementerian Perindustrian dalam rangka hilirisasi hasil tambang dapat berjalan sesuai dengan UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kabupaten serta kalangan dunia usaha dalam mendorong pembangunan kawasan industri berbasis hasil tambang. 37
TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri http://www.kemenperin.go.id
