KOMISI-KOMISI YANG ADA DI DPRD KABUPATEN BENGKALIS OLEH : H. MUHAMMAD FADHLI,S.Sos., M.Si (KABAG HUMAS DAN PROTOKOLER SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BENGKALIS).
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. A. Pembagian Komisi Komisi merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. DPRD kabupaten Bengkalis terdiri dari 4 (empat) komisi, yaitu : 1. Komisi I membidangi masalah pemerintahan yang meliputi; pemerintahan, ketertiban dan keamanan, komunikasi dan hukum dan perundang-undangan, kepegawaian dan aparatur, perizinan, sosial politik, organisasi masyarakat, dan hubungan luar negeri dan pertanahan, catatan sipil, kependudukan dan ketenagakerjaan. Susunan keanggotaan Komisi I adalah sebagai berikut : 1. ADIHAN, SH 2. SYAIFUL ARDI 3. LEONARDUS MARBUN 4. ITA AZMI 5. SIMON LUMBAN GAOL 6. FRANSISCA 7. dr.MORISON BATIONG SIHITE 8. Ir. H. SAMSU DALIMUNTHE 9. SIHOL PANGARIBUAN 10.LAMHOT NAINGGOLAN 11.SUSIANTO, SR
KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Kabupaten Bengkalis yang berada di bawah koordinasi Komisi I antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
7. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 8. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI 9. KANTOR KESATUAN POLISI PAMONG PRAJA 10. KECAMATAN 11. BAGIAN HUKUM SETDA 12. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA 13. BAGIAN ORGANISASI SETDA 14. BAGIAN PERTANAHAN SETDA 15. BAGIAN PDE SETDA 16. BAGIAN UMUM SETDA 17. BAGIAN HUMAS SETDA 18. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 19. BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN 2. Komisi II membidangi masalah ekonomi pembangunan, yang meliputi; pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan, perencanaan dan penelitian, cipta karya dan tata ruang, bina marga dan pengairan, lingkungan hidup, tata kota, pertambangan dan energi, dan logistik, perhubungan dan informatika. Susunan keanggotaan Komisi II adalah sebagai berikut : 1. SYAHRIAL, ST 2. dr.H. FIDEL FUADI 3. FAKHRUL NIZAM, ST 4. H. ZAMZAMI, SH 5. H. MAWARDI 6. ZAMZAMI HARUN, ST 7. SOFYAN, S.Pd.I 8. JOHAN WAHYUDI 9. HENDRI, S.Ag, M.Si 10. SAFRANA FIZAR, ST 11. NUR AZMI HASYIM, ST
KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Kabupaten Bengkalis yang berada di bawah koordinasi Komisi II antara lain sebagai berikut : 1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2. BADAN LINGKUNGAN HIDUP 3. BADAN PENELITIAN,PENGEMBANGAN DAN STATISTIK 4. BADAN KETAHAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN 5. DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 6. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 7. DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN 8. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 9. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN 10. DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
11. DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN 13. BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA 3. Komisi III membidangi masalah ekonomi keuangan yang meliputi; keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan dan restribusi, perbankan dan Perindustrian dan Perdagangan, pasar, kebersihan koperasi dan usaha kecil menengah, perusahaan daerah, perusahaan patungan, dunia usaha, investasi dan inventaris daerah. Susunan keanggotaan Komisi III adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
RIANTO, SH EDDY BUDIANTO MISRAN ZULKIFLI H. AZMI, S.Ip, M.Si H. ASMARA RISMAYENI, S.Pd
KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Kabupaten Bengkalis yang berada di bawah koordinasi Komisi III antara lain sebagai berikut : 1. DINAS PENDAPATAN DAERAH 2. DINAS PASAR 3. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4. DINAS KOPERASI DAN UMKM 5. BAGIAN KEUANGAN SETDA 6. BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA 7. BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA 8. PERBANKAN 9. BUMD DAN PENANAMAN MODAL 4. Komisi IV membidangi masalah kesejahteraan sosial dan sumber daya manusia, yang meliputi; pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, zakat dan perwakafan, perumahan rakyat, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, penelitian dan pengembangan daerah, kebudayaan dan pariwisata. Susunan keanggotaan Komisi IV adalah sebagai berikut : 1. H. ABI BAHRUN, SS 2. ABDUL KADIR, S.Ag, M.Si 3. H. THAMRIN MALI, SH 4. ANDRIYAN PRAMA PUTRA
KETUA WAKIL KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
5. INDRAWAN SUKMANA, ST 6. DAUD GULTOM, M.Th 7. PIPIT LESTARY, S.Pd 8. SUKADDI 9. Hj. AISYAH 10. MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy 11. IRMI SYAKIP ARSALAN, S.Sos 12. H. JASMI
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Kabupaten Bengkalis yang berada di bawah koordinasi Komisi IV antara lain sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
BADAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA BADAN PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH DINAS SOSIAL DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAH RAGA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BENGKALIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MANDAU BAGIAN KESRA SETDA
B. Pelaksanaan Tugas Komisi-komisi 1. Untuk tugas Komisi-komisi dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah. 2. Sedangkan tugas komisi-komisi di bidang anggaran adalah: a. mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah; a. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan APBD yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah Daerah; b. membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi; c. mengadakan pembahasan laporan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD, termasuk hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; d. menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi; e. menyempurnakan hasil sinkronisasi Badan Anggaran berdasarkan penyampaian usul komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf e; dan
f. menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam huruf f untuk bahan akhir penetapan APBD. 3. Tugas komisi-komisi di bidang pengawasan adalah: a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, termasuk APBD, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya; b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya; c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah; 4. Komisi-komisi dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan: a. rapat kerja dengan pemerintah daerah yang diwakili oleh kepala satuan kerja perangkat daerah; a. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili instansinya; b. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain; c. rapat kerja dengan satuan kerja perangkat daerah atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah Daerah yang mewakili satuan kerja perangkat daerah yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau d. kunjungan kerja atas persetujuan Pimpinan DPRD. 5. Selanjutnya Komisi-komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. 6. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPRD dan Pemerintah Daerah. 7. Komisi menyampaikan laporan kinerja pada setiap akhir tahun sidang dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu. 8. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Daerah. 9. Komisi dapat mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup tugas masing-masing. 10. Komisi membuat dan memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugasnya pada akhir masa keanggotaan DPRD. 11. Komisi membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD. 12. Komisi menerima, menampung, membahas dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan masyarakat. Semoga bermanfaat. DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014 tentag Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2014-2019
