Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang

BA B.

3

A K UNT A B I L I T A S K I NE R J A

A. PENGUATAN IMPLEMENTASI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai

SAKIP

PEMERINTAH

PROVINSI

sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

mempunyai rencana strategis yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2010 – 2015, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang dicapai dalam tahun 2015 akan dijelaskan dalam Capaian Kinerja 2015 (Performance Plan) dan merupakan tahun terakhir RPJMD. Atas kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah Dr. Teras Narang, SH bersama Ir. H.Achmad Diran. Pada tanggal 5 Agustus 2015 diserah terimakan kepada Drs. HADI PRABOWO,MM sebagai Penjabat.Gubernur Kalimantan Tengah. • Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain. •

Dalam penguatan Implementasi Sakip Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

telah

berusaha agar semua aparatur mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Melalui website Kalteng go.id telah ditayangkan adanya keterbukaan informasi, diantaranya tayangan tentang LAKIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

37


website : www /// Kalteng go.id •

-- Biro Org --- Lakip

Kemudian Melalui pelatihan-pelatihan dengan bermacam Bimtek kinerja pada semua SKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

•

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui : –

Bappeda Provinsi dengan penyusunan RPJMD, RENSTRA, RKPD, terakhir adanya review RPJMD Prov.Kalimantan Tengah.

–

Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng dengan pembahasan Anggaran berbasis kinerja.

–

Biro Pemerintahan Evaluasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah

–

Biro Organisasi Setda Prov.Kalteng dengan Bimtek LAKIP; Asistensi Lakip, Desiminasi LAKIP dan Evaluasi LAKIP, DLL.

Untuk mengetahui hasil kinerja Instansi Pemerintah, serta pengendalian pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada website : www.///Kawalkalteng2015


38


A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Guna mengetahui capaian sasaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengukuran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran yang dituangkan dalam format Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran yang menjadi lampiran-2 pada Laporan ini. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Untuk dapat memberikan kesimpulan pada pengukuran kinerja berdasarkan capaian ratarata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Tabel.3.1 KATEGORI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

91 ≥

Sangat Berhasil

II

76 ≤ 90

Berhasil

III

66 ≤ 75

Sedang

IV

51 ≤ 65

Rendah

V

≤ 50

Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil capainya kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 Sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah; dan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2011-2015, yang telah disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya melalui Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD).


39

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Pengukuran kinerja ini merupakan penjabaran atas target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dalam Rencana Kinerja Tahun 2015, telah diuraikan pada Bab. II yang mana merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah sepenuhnya dapat

dirujukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015. Pengukuran Kinerja Tahun 2015, dengan memperhatikan indikator kinerja dan target kinerja dapat dilihat pada tabel – tabel sasaran kinerja. Pengukuran kinerja mencakup, yaitu ukuran tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan

Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat

capaian (target) dari masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dapat digunakan rumus sebagai berikut : Realisasi Prosentase pencapaian rencana kinerja = ------------------ x 100 % Rencana

Rumus I

Sedangkan apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

Rumus II

Rencana- (Realisasi – rencana) Prosentase pencapaian rencana kinerja = -------------------------------------------- x 100 % Rencana

Selengkapnya realisasi dari kelompok indikator kinerja Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel tabel capaian kinerja.


40


C. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN PENGUKURAN KINERJA 2015 Tujuan pembangunan Kalimantan Tengah telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan Visi dan Misi secara lebih detail dan terinci dengan jelas dan akan menjadi dasar dalam penyusunan kerangka kinerja secara keseluruhan, oleh karenannya kebijakan yang telah ditetapkan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan.

Keberhasilan pencapaian Kinerja Meningkatnya Kekuatan Ekonomi pada Umumnya dan Kesejahteraan Masyarakat, (sinergi dan harmonisasi pembangunan kewilayahan Kalimantan Tengah) dapat dilihat dari awal tahun RPJMD sampai dengan 2015 diukur melalui 12 (dua belas) indikator kinerja utama, dengan rincian target dan realisasi indikator kinerja utama pada tabel pada halaman berikut ini.


41


SASARAN. 1 MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ( Sinergi dan Harmonisasi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah )

Tabel 3.1

Ekonomi dan sinergi harmonisasi pembangunan kewilayahan. SASARAN 1 A. MENINGKATNYA KEKUATAN EKONOMI PADA UMUMNYA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No.

1. 2

3. 4.

Kondisi Kinerja Awal 2010

Realisasi Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2012

Realisasi Capaian 2013


Target

Pertumbuhan Ekonomi

6,47

6,7

6,9

7,1

6,21

7,5

Pertumbuhan PDRB (%)

6,47

6,77

6,69

7,37

7,71

PDRB Perkapita (juta Rp.)

16,5

21,81

23,75

27,7

19.860

22.341

36.526

5.018

12.107

Indikator

Capaian

Akhir periode RPJMD 2015

7,01

93,47

7,5

7,5

6,66

88,8

7,5

24,48

31,0

40,14

129,48

31,0

37.767

36.530

26.700

33.138

124,11

26.700

14.881

17.390

17.390

10.400

21.541

207,13

10.400

Realisasi

2015

Jumlah investasi berskala nasional • PMDN (US $.) • PMA

5.

Angka Kemiskinan (%)

6,77

6,64

6,19

5,97

6,07

6,67

6,07

91,00

2,0

6.

Tingkat Partisisipasi Angkatan Kerja

69,86

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

60,90

79,09

78,00

7.

Nilai Eksport bersih perdagangan (U $ )

148,55 (juta)

1.254.9 (juta)

1.017.67 (juta)

1.236.60 (juta)

1.096,00 (juta)

1.096.62 (juta)

1.062,69 (juta)

96,91

1.400,00 (juta)

8.

Dana perimbangan Daerah (Milyar Rp.)

-

954

1.199

1.406

1,400

1.711

1.781

104,09

1.711

9.

Nilai PAD (Milyar Rp.)

-

1.607

2.248

1.046

1,046

1.399

1.370

97,93

1.399

10.

Laju Inflasi

9,51

4,55

5,58

6,79

7,07

2,5

5,88

235,0

2,5

11.

Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

3,88

2,55

3,17

3,09**

3,24

2,0

4,54

227

2,0

74,64

75,06

75,46

75,68

75,68

75,00

75,68

100,90

5,00

12.

Rangking IPM Nasional


42

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang ANALISA TARGET CAPAIAN KINERJA 1. Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian terhadap target capaian Pertumbuhan Ekonomi (%) di Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai data pada tabel 3.1. bahwa kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2011 sebesar 6,70, target capaian tahun 2012 sebesar 6,9, tahun 2013 sebesar 7,10, dan tahun 2014 sebesar 6,21. Kemudian realisasi capaian PDRB tahun 2013 sebesar 7,3, tahun 2011 sebesar 6,69, tahun 2014 PDRB sebesar 7,3. Target Pertumbuhan ekonomi Tahun 2015 target 7,5 Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan I-IV 2015 (c to c) tumbuh 7,01 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai Pengadaan Listrik, Gas dan Air Bersih yang tumbuh 25,54 persen. Dari sisi pengeluaran didukung oleh semua komponen dengan pertumbuhan tertinggi dicapai komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 10,72 persen.

Tabel 3.2

Analisa Target Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2011 2012 2013 2014 2015

Pertumbuhan Ekonomi 6,70 6,90 7,10 6,21 7,01

Laju Inflasi 4,55 5,58 6,79 7,07 5,88

Angka Kemiskinan 6,64 6,19 6,23 6,07 9,63

Tingkat Pengangguran terbuka 2,55 3,17 3,09 3,24 4,54

Grafik 1.1

Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, berbanding dengan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka


43


abel 4. Laju Pertumbuhan PDRB per Provinsi Pulau Kalimantan Tahun Dasar 2010 Tahun 2014 Komponen (1)

Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur KALIMANTAN

Triw III2014 Terhadap Triw II-2014

Triw IV-2014 terhadap Triw III-2014

Triw IV-2014 terhadap Triw IV-2013

Laju Pertumbuha n 2014

Laju Pertumbuhan 2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4,54

2,54

3,90

5,02

4,35

3,19

-0,31

5,25

6,21

6,56

4,53

-3,92

4,03

4,85

4,14

1,18

1,48

3,83

2,02

0,55

2,29

0,69

4,00

3,19

1,45

Ekonomi Kalimantan Tengah triwulan IV-2015 mengalami kontraksi 0,31 persen bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2014 (q-to-q). Hal ini disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada Komponen Ekspor sebesar minus 4,55 persen

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI DI KALIMANTAN DAN NASIONAL Perekonomian Kalimantan Tengah triwulan IV-2015 mengalami pertumbuhan tertinggi di regional Kalimantan baik y-on-y maupun cto-c. Namun untuk pertumbuhan q to q, p erekonomian Kalimantan Tengah yang mengalami pertumbuhan tertinggi..

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH (Drs. HADI PRABOWO, MM)


44

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Grafik 11. Laju Pertumbuhan PDRB di Kalimantan 2015 (y on y)

Struktur perekonomian Kalimantan Tahun 2015 secara spasial didominasi oleh Kalimantan Timur sebesar 58,18 persen, Kalimantan Tengah memiliki kontribusi sebesar 10,85 persen.


45


Dalam rangka Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Daya Saing Daerah untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan“. Pada bulan Juni 2015 telah diadakannya Kongreg PDRB Tahun 2015 di Kalimantan Tengah dalam rangka perumusan kebijakan bagi peningkatan perekonomian regional Kalimantan. Adapun tujuan dilaksanakannya Konreg PDRB ini antara lain untuk mengetahui kondisi terkini perekonomian Regional Kalimantan dan Nasional, menyamakan persepsi dan pemahaman dalam penggunaan data PDRB dan indikator-indikator turunannya sebagai sumber informasi, memperluas dan memperdalam analisis terhadap berbagai indikator ekonomi yang secara langsung meberikan manfaat sebagai masukan dalam perumusan kebijakan ekonomi daerah, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyediaan data yang berkualitas, dan merumuskan bersama berbagai pemikiran yang bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada Rapat Konsultasi Analisis Ekonomi Regional Produk Domestik Regional (KONREG PDRB) Se-Kalimantan Tahun 2015. 2. Pertumbuhan PDRB Pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah terus meningkat dari tahun ketahun pada awal RPJMD hanya sebesar 6,47 naik pada tahun pertama sebesar 6,77 target akhir tahun RPJMD sebesar 7,5 Persen

tahun 2014

target 7,3

menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah

capaian realisasi 6,21 Persen ini

dalam peningkatan keberhasilan tingkat

pertumbuhan ekonomi, hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDRB Perkapita. Untuk tahun 2015 . target pertumbuhan 7,5 Persen dapat terealisasi 6,66 Persen dengan tingkat capaian 88,8 Persen. 3. PDRB Perkapita PDRB Perkapita pada awal RPJM hanya sebesar Rp.16,5 juta tahun ke II tahun 2011 sudah mencapai Rp. 21,81 juta perkembangan ini terus membaik hingga akhir tahun 2014 sudah mencapai Rp. 24,48 juta

sedagkan target akhir RPJM 2015 sebesar Rp. 31, juta,

Capaian realisasi pertumbuhan Rp. 40,14 4. Jumlah Investasi berskala nasional. Pertumbuhan PMDAN dan PMA yang menginvestasikan usahanya di Kalimantan Tengah juga terus tumbuh dari tahun ketahun, hal ini dapat dilihat paga grafik pertumbuhan Pada Sasaran 3


46


5. Angka Kemiskinan (%) Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian terhadap target capaian Kemiskinan (%) di Provinsi Kalimantan Tengah. Sesuai data pada tabel 3.28. bahwa kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2010 sebesar 6,77% realisasi capaian tahun 2010 sebesar 6,77%, tahun 2011 sebesar 6,64% tahun 2012 sebesar 5,58%. Tahun 2013 target 6,79 realisasi capaian 2014 sebesar 6,07% ini menunjukan bahwa komentmen pemerintah dalam hal penanganan tingkat kemiskinan, angka kemiskinan untuk tahun 2014 naik tetapi tingkat garis kemiskinan sebesar Rp.330.869,- demikian juga tahun 2015 naik segnifikan angka kemiskinan menjadi 9,63 hal ini dimungkinkan banyaknya angka pengangguran akibat melemahnya nilai tukar batu bara dan harga minyak kelapa sawit dan tingkat garis kemiskinanyang sebelumnya hanya sebesar Rp. 307.698,- Pada tahun 2014 garis dari Rp. 330.869 dan tahun 2015 menjadi 362.729,- perkapita. 6. Tingkat Partisifasi Angkatan Kerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian terhadap target capaian Tingkat Partisifasi angkatan kerja Pada kondisi awal tahun 2010 hanya sebesar 69,86 % pada periode tahun 2011 sudah menjadi 74,00 Persen ,sumber Berita Resmi Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah telah mencatat bahwa Tingkat Partisifasi Angkatan Kerja di Kalimantan Tengah terus nasik dari tahun ketahun. Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada Sasaran 21 Indikator Pertama Tingkat Partisifasi Angkatan Kerja. 7. Nilai Eksport bersih perdagangan ($ ). Nilai eksport bersih perdagangan tahun 2014

target 1.400 milyar, dan dapat terealisasi 1,096 Milyar. Pada

awal tahun RPJMD hanya sebesar $. 148.559.164,- pada tahun 2012 sudah naik menjadi $ 1.254.690.000,- Pada bulan Oktober 2015 nilai impor Kalimantan Tengah sebesar US$8,43 juta,

atau naik 38,24 persen jika dibandingkan bulan September 2015 yang sebesar US$6,10 juta. Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Tengah Januari – Oktober 2015 mencapai US $63,99 juta atau turun 28,63 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 sebesar US $ 89,66 juta sedangkan pada akhir Desember 2015 nilai ekspor Kalimantan Tengah $ 1.062,60 juta pada target tahun 2015 sebesar $ 1.628,70 sehingga capaian hanya sebesar 62,25 persen.


47


Tabel 3.3.

Nilai ekspor nonmigas Kalteng 2014

Indikator Kinerja Target Nilai ekspor Kalteng (US $)

1,40 Milyar

2015

Realisasi 1,096 Milyar

%

Target

Realisasi

%

78,28

1.628,69

1.062,69

62,25

Uraian lebih lanjut dapat dilihat pada sasaran. 3 8. Dana Perimbangan Daerah ( Milyar Rp.) Dana Perimbangan Daerah terus meningkat sejalan dengan peningkat Nilai Pendapatan Asli Daerah,

yang terus naik dari tahun ke tahun

dan hal ini juga sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah dan merupakan hasil kerja keras dari semua segi kehidupan masyarakat yang juga terus membaik dari tahun ketahun. 9. Dilai Pendapatan Asli Daerah ( Milyar Rp.) Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimatan Tengah nilai pendapatan daerah juga terus naik, tingkat realisasi kenaikan

pendapatan asli daerah sbb :

Tabel 3.4 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2015

Tahun

Target

Realisasi

Persen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.636.876.647.000,00 1.712.570.051.000,00 2.260.466.375.417,00 2.730.453.500.000,00 3.164.139.120.000,00 3.463.600.000.000,00

1.555.426.285.764,47 1.921.944.863.178,56 2.523.742.354.371,78 2.809.096.138.861,17 3.129.993.380.873,76 3.545.258.447.305,51

95,20 112,23 111,65 102,88 98,92 102,36


48


Uraian Nilai Pendapatan Asli Daerah : Target Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan RPJMD untuk Tahun 2015 sebesar Rp. 1.399.867.367.800,00 Setelah adanya perubahan yang terrealisasi hanya sebesar Rp. 1.370.090.492.755,00

mengalami

turun sebesar

Rp. 29.776.875.045,00

hal ini

dikarenakan adanya tidak tercapainya target retribusi alat-alat berat dari perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Tengah tidak tercapai. 10. Laju Inflasi .

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi capaian terhadap target capaian Laju Inflasi (%) di Provinsi Kalimantan Tengah, bahwa kondisi kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2010 sebesar 9,51% dan untuk realisasi capaian tahun 2011 4,55% tahun 2012 sebesar 5,58% tahun 2013 sebesar 6,79% tahun 2014 realisasi capaian sebesar 7,07% yang dikarenakan akibat adanya kebijakan pemerintah dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, sedangkan target akhir masa RPJMD Tahun 2015 sebesar 2,5 %. Inflasi Kalimantan Tengah akhir tahun 2015 sebesar 5,88 % walau selisih dari target sebesar 3,38 %

tetapi masih diatas

Nasional sebesar 3,38 %. Desember 2015, Pada tahun ini tidak ada kebijakan yang membebani masyarakat Kalimantan Tengah. Kebijakan menaikkan harga tarif dasar listrik (TDL) yang baru diberlakukan pada bulan Januari tahun 2016 diperkirakan akan berdampak pada laju inflasi bulan Januari dan Pebruari 2016.


49

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang FOTO GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DALAM KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KEMENPAN-RB

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terpilih sebagai salah satu peserta kompetisi inovasi pelayanan publik 2015. Kalteng terpilih karena telah melakukan Inovasi dalam Pengendalian Inflasi. Bahkan pada tahun 2014, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kalteng dinobatkan sebagai TPID terbaik di kawasan

Indonesia

Sulawesi,

Bali,

timur

Maluku

(Kalimantan, dan

Papua).

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Kalteng pada acara Rakornas TPID ke-5 seIndonesia tanggal 21 Mei 2014 di Jakarta.

Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari peran berbagai pihak, dan peran semua lapisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah selalu mendukung semua ke bijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ucapan terima kasih juga disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah pada semua Pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih khusus kepada Kepala Badan Pusat Statistik yang secara berkala selalu meng informasikan potret perkembangan inflasi, komoditas pemicu inflasi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada TPID agar inflasi di Kalteng dapat terkendali. Dengan peranan ini, BPS Provinsi Kalteng diminta untuk mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah pada acara Presentasi dan Wawancara antara Tim Panel Independen dan Peserta Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kemenpan-RB. Acara ini diselenggarakan di Ruang Rapat Majapahit Lantai 2 KemenpanRB pada tanggal 31 Maret 2015.


50


11. Tingkat Pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah berdasarkan data dari Badan Pusat pada bulan Agustus 2014, bahwa tingkat Pengangguran terbuka di Kalimantan Tengah adalah sebesar 3.24 persen. Sedangka untuk tahun 2015 target pada

RPJMD

sebesar 2 Persen Realisasi capaian akhir tahun 4,54 persen. Walaupun pencapaian target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Tengah ini masih belum mencapai target, tetapi bila dilihat secara nasional, TPT Kalimantan Tengah menunjukkan kondisi yang baik, karena, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada tahun 2014 sebesar 5.94 persen, lebih jelas dapat dilihat pada Sasaran 21 indikator 5 tingkat pengangguran terbuka. 12. Rangking IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kalimantan Tengah

Pembangunan

sumberdaya

manusia

menjadi

suatu

keharusan

dalam

pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai input dalam setiap penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan. Berdasarkan data statistik kependudukan 2012, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 2.283.687 orang, yang terdiri atas 1.191.086 laki-laki dan 1.092.601 perempuan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 sebesar 2,01 persen pertahun. Sedangkan Rangking IPM Berdasarkan data terakhir tahun 2014 Provinsi Kalimantan Tengah menempati Urutan ke 21

tetapi

Kalimantan, dimana Kalimantan Tengah merupakan

dalam garis Regional

posisi ke 3 (tiga) Setelah

Kalimantan Selatan.


51


Tabel 3.5 Realisasi Rangking IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 dan 2014

No.

Provinsi

2010

2011

2012

2013

2014

1. Kalimantan Barat 2. Kalimantan Tengah 3. Kalimantan Selatan 4. Kalimantan Timur 5. Kalimantan Utara Indonesia

69,15

69,66

70,31

70,93

70,14

74,64

75,06

75,46

75,68

67,77

69,92

70,44

71,08

71,74

75,56 72,27

76,22 72,77

76,71 73,29

77,33 74,72 73,81

71,74 68,45 73,81

Bahkan pada Tahun 2012 Kalimantan Tengah termasuk 10 besar tingkat Realisasi IPM tertinggi di Indonesia berikut daftar 10 Provinsi dengan IPM tertinggi: tahun 2012 1. 2. 3. 4. 5.

DKI Jakarta (77,60) Sulawesi Utara (76,10) Riau (76,00) DI Yogyakarta (75,70) Kalimantan Timur (75,60)

6. 7. 8. 9. 10.

Kepulauan Riau (75,10) Kalimantan Tengah (75,46) Sumatera Utara (74,20) Sumatera Barat (73,80) Sumatera Selatan (72,90)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek hurup, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah segara adalah negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. IPM Indonesia berdasarkan daftar yang dikeluarkan UNDP Human Development Report 2011 berada di Peringkat 124 dengan indeks 0.617 dan masuk kategori medium human development. Indonesia jauh dibawah Singapura (26), Brunei (33), Malaysia ( 61) Thailanda (103) dan Fhilipina (112). Rumus penghitungan IPM dapat disajikan sebagai berikut : 1 IPM = /3 [X(1) + X(2) + X(3)] ……… (1) dimana : X(1) : Indeks harapan hidup 2 1 X(2) : Indeks pendidikan = /3(indeks melek huruf) + /3(indeks rata-rata lama sekolah) X(3) : Indeks standar hidup layak


52


Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih suatu nilai indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut ; Indeks X(i)= X(i) - X(i)min / [X(i)maks - X(i)min]

……… (2)

dimana :

X(1) : Indikator ke-i (i = 1, 2, 3) X(2) : Nilai maksimum sekolah X(i) X(3) : Nilai minimum sekolah X(i) Nilai maksimum dan nilai minimum indikator X (i) disajikan pada tabel berikut : Tabel 3.6 Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM Indikator Komponen IPM (=X(I)) Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata lama sekolah Konsumsi per kapita disesuaikan 1996

Catatan:

Nilai maksimum 71,47

Nilai Minimum

Catatan

25

Sesuai standar global (UNDP)

97,48

0


8,17

0


732,72 a)

300.000

b)

UNDP menggunakan PDR Perkapita riil yang disesuaikan.

a) Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi

(Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1993-2018. b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1990 di daerah pedesaan Sulawesi Selatan dan tahun 2000 di Irian Jaya. Konsumsi per kapita yang disesuaikan untuk tahun 2000 sama dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan tahun 1996. Sebagai penghitungan Tingkat IPM Kalimantan Tengah Tahun 2014 adalah menurut data sebagai berikut : •

Angka harapan hidup

: 71,47

•

Angka melek huruf

: 97,48

•

Rata-rata lama sekolah

: 8,17

•

Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan

: Rp 646,01


53

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung indeks masing-masing komponen menggunakan persamaan (2) : •

Indeks angka harapan hidup

: ( 71,47 – 25 ) / ( 85 – 25 ) = 0,7745

•

Indeks angka melek huruf

: ( 97,48 – 0 ) / (100 – 0) = 0,9794

•

Indeks rata-rata lama sekolah

: (8,17 – 0) / (15 – 0) = 0,5447

•

Indeks pendidikan : 2/3 (0,9794) + 1/3 (0,5447) = 0,8345

•

Indeks Konsumsi per kapita riil yang disesuaikan : (646,01 – 300) / (732,72 – 300) = 0,8534 Akhirnya angka IPM dapat dihitung menggunakan persamaan (1) :

IPM = 1/3 (0,7745 + 0,8345 + 0,8534) = 0,824 (Angka sementara) Sebagai catatan, Untuk memudahkan dalam membaca angka IPM disajikan dalam ratusan (dikalikan 100) sehingga IPM Kalimantan Tengah Tahun 2014 adalah 82,08. ( Data Sementara ), Pada pengukuran kinerja tahun 2014 kami masih menggunakan data tahun 2014 hal ini berdasarkan sumber data Badan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Penghitunan Indeks Pembangunan Manusia dilakukan 3 tahun 1 kali.

Isu Strategis : -

Persentase Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun dari tahun 2010, tahun 2011 dan 2012 cenderung meningkat, namun belum mencapai target di tahun 2013.

Dapat melampaui target RPJMD

tahun 2014

turun kemungkinan

disebabkan adanya kebijakan harga Bahan Bakar minyak. -

Persentase Kemiskinan tahun 2014 di Provinsi Kalimantan Tengah cenderung menurun, namun belum mencapai target. Sedangkan untuk tahun 2015 tingkat kemiskinan jua turun tetapi tingkat perkotaan naik, karena adanya arus urbanisasi yang cendrung meningkat dari tahun ketahun.

Rekomendasi Kebijakan : -

Peningkatan dan Pengembangan Indikator Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah, perlunya Peningkatan Program yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah, dan diperlukan pengawasan eksternal.


54

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang -

Diharapkan adanya peningkatan sarana dan perlengkapan serta pembiayaan yang memadai, sesuai peruntukkannya.

-

Penurunan angka pengangguran di Kalimantan Tengah pada tahun 2010 sebesar 4,14 pada tahun 2011 turun 2,55 persen tetapi cenderung naik pada tahun 2012 yaitu sebesar 3,13 persen, angka tersebut diambil dari rasio penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, untuk akhir masa RPJMD direkomendasikan untuk terus membangun sinergi antar angkatan kerja dan pemerintah terus memperhatikan laju pertumbuhan penduduk dan dengan ketersediaan lapangan kerja.

Beberapa Catatan bidang pertumbuhan ekonomi. Dalam bidang perekonomian, ekonomi Kalimantan Tengah tumbuh secara positif ditandai dengan naiknya APBD Provinsi Kalimantan Tengah yang signifikan pada kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada tahun 2005, APBD Provinsi Kalimantan Tengah hanya mencapai 596 Milyar rupiah, meningkat menjadi 2,5 trilyun rupiah pada tahun 2013 ini. Demikian halnya dengan PDRB per kapita, pada tahun 2012 mencapai 23,75 juta rupiah dari semula sebesar 6,6 juta rupiah pada tahun 2001. Pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 6,69 persen, di atas rata - rata nasional yang mencapai 6,23 persen. Adapun tingkat inflasi Kalimantan Tengah tahun 2012 mencapai 5,85 persen. Di Bidang Sosial Budaya, Indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang relatif baik. IPM Kalimantan Tengah pada tahun 2011 mecapai angka 75,06, di atas rata – rata nasional yang mecapai 72,77 dan menempatkan Kalimantan Tengah pada posisi ke 7 secara nasional. Di Bidang Ketenagakerjaan, khususnya dalam jumlah pengangguran, pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka secara aktual di Kalimantan Tengah mencapai 3,24 persen. Sedangkan dalam pengangguran kemiskinan, keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani kemiskinan dapat terlihat pada tingkat kemiskinan Kalimantan Tengah tahun 2014 mencapai 6,07 persen, mengalami penurunan 0,12 persen dibandingkan tahun 2012 sebesar 6,19 persen, tahun 2013 sebesar 6,23 persen dan tahun 2014 sebesar 6,07 persen, dibawah rata –


55

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang rata Regional Kalimantan dilihat secara

nasional tahun 2013 sebesar 11,47 dan

tahun 2014

sebesar 5,94 persen. Solusi dan pemecahan masalah merujuk pada hal tersebut, maka sangat diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antar para pihak, baik lingkup Provinsi Kabupaten/Kota maupun dengan Pusat. Hal ini bertujuan agar program – program yang sudah dicanangkan dapat bersinergi dan berjalan, sehingga target indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 dapat dicapai dengan baik. Disamping itu diperlukan juga monitoring yang bertujuan untuk mengetahui dan mengamati perkembangan dan kemajuan pencapaian target indikator RPJMD dalam rangka upaya pencapaian dan solusi pemecahan masalah yang dihadapi.

Pencapaian Kinerja Pembangunan bidang Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan pencapaian kinerja pembangunan yang diukur dari indikator – indikator makro pembangunan daerah yaitu pertumbuhan ekonomi mencapai 5,73 persen ( Oktober 2014), di mana target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014 pada RPJMD sebesar 7,3 persen hal ini sama dengan capaian bahwa pada awal Tahun 2015 mencapai 8,3 persen, demikian juga pada tingkat pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2014 sebesar 3,24 persen di mana target RPJMD tahun 2014 hanya sebesar 2,5 capaian target pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV tahun 2015 sebesar 7,01 atau melebih dari target RPJMD sebesar 280,40 persen. Untuk target indikator pembangunan lainnya yang

belum tercapai sebagaimana

diamanatkan dalam RPJMD untuk tahun 2015 seperti inflasi 2,5 persen yang ditergetkan 3 persen; Kemudian persentase penduduk miskin per September 2014 adalah sebesar 6,07 sedangkan untuk tingkat inflasi sebesar 7,07 persen (year on year) dari target sebesar 3,0 pesen. Bila dilihat dari capaian target tersebut perlu kerja keras untuk mencapai target indikator dalam RPJMD pada tahun 2014, akhir periode RPJMD. Untuk itu beberapa target pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan

berdasarkan RPJMD atau program/kegiatan strategis sebagai terobosan guna

pencapaian target.


56

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Uraian Tingkat kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan 7,14 pada tahun 2010 pada tahun 2011 turun menjadi 7,4 dan pada tahun 2012 turun menjadi 6,19 sedangkan angka kemiskinan pada tingkat pedesaan yang semula hanya sebesar 270.626 menjadi 269.940 tahun 2012, Pada bulan Maret 2013 angka kemiskinan Kalimantan Tengah menjadi 5,97 persen terjadi penurunan sekitar 0,93 Persen angka ini diatas Nasional pada tahun 2013 angka kemiskinan Nasional 11, 37 persen sedangkan target RPJMD Pertumbuhan 7,1 persen dan angka kemisinan 3 persen. Pada bulan September 2014 berdasarkan data terakhir Badan pusat Statistik (BPS) tetapi

kalau

Prov. Kalimantan Tengah 6.07 persen,

dibandingkan pada periode yang sama September 2013

penduduk miskin di

Kalimantan Tengah sebanyak 149.384 orang sedangkan September 2014 tercatat 148.825 orang

dari data tersebut adanya penurunan 0,16 persen atau berkurang 559 orang. Pada

September 2015 sebanyak 148.129 orang atau berkurang sebanyak 696 orang.

Kebijakan dan Tindakan Yang Perlu Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kinerja masih dibawah target rencana capaian yang perlu dilakukan.

1. Perlunya penganggarann dana untuk kegiatan-kegiatan yang belum tersedia dananya bagi pencapaian target kinerja. 2. Perlunya koordinasi dan singkronisasi pada semua stegholder terkait untuk yang menyangkut kewenangan, maka pendanaan maupun program kebijakan perlu perumusan, antar pengambil keputusan. 3. Pencapaian target kinerja yang belum mencapai rencana target pada tahun 2015 pada akhir

tahun periodeRPJMD, diperlukan kajian khusus. D. BEBERAPA SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PENUNJANG LAINNYA :

SASARAN. 2 TERBANGUNNYA INFRASTUKTUR YANG MENJANGKAU KANTONG-KANTONG PEMUKIMAN PENDUDUK. Meneruskan dan menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan guna menjangkau kantongkantor penduduk, ini dimaksudkan meneruskan pembangunan yang selama ini sudah berjalan


57

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang dengan baik diperlukan

maka, dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan baru dan

pemeliharaan

dan pembangunan jalan tersebut, serta infrastruktur

lainnya seperti

bidang cipta karya, sumber daya air dan tata ruang :

Tabel. 2.1

Pembangunan Infrastruktur No.

Indikator 2

1

1.

2.

3. 4.

5.

Infrastruktur jalan Jumlah Panjang Jalan dalam kondisi baik terpelihara Jumlah Panjang Jalan Provinsi di Kab. Dapat dilalui > 40 km/jam Panjang jalan yang ditingkatkan dan dapat dilalui roda 4 (empat ) Penambahan Panjang Jalan pertahun. Jumlah kawasan perumahan dan pemukiman perkotaan yang dikembangkan

2015



Target

Realisasi

Capaian

3

4

5

6

7

8

Km

129,78

1.413,73

1.436,70

629,83

43,84

Km

103,01

6.464,73

6,400

6,500

101,01

Km

65,48

1.100,00

26,20

64,73

247,06

Km

-

20

100

96

96

Kawasan

-

-

5

5

100

Satauan

Analisa Capaian Kinerja. 1. Infrastruktur Jalan Target Akhir periode Renstra (Tahun 2015) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk indikator jumlah panjang jalan yang dipelihara adalah 63.787 Km tambahn tahun 2015 sebayak 1.599,15 km, namun pada Tahun 2012 dilakukan pengukuran ulang jumlah panjang jalan Provinsi adalah 1.100 km (berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/300/2012 Tanggal 23 Juli 2012) tanggal 23 Juli 2012 (sumber data lakip PU Prov.Kalteng hal-19); sehingga berdasarkan data terakumodir jumlah panjang jalan di Kalimantan Tengah dalam kondisi baik 63.787 Km.


58

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Grafik 2.1 Target dan Realisasi Capaian Pekerjaan Umum Indikator

Awal RPJMD 2010

Realisasi capaian 2011




Rencana 2015

Realisasi 2015

Capaian Akhir ( % ) RPJMD 2015 2015

Panjang jalan dlm kondisi baik

1.084,35

1.039

788

887

1.413,73

1.436,70

1.458,70

101,53

1.436,70

Luas Jaringan irigasi

224.020

32,4

34,1

34,75

89,77

390.40

93,40

36,46

390.040

Sedangkan realisasi akhir periode Renstra yaitu pada tahun 2015 adalah : 1. Terciptanya kondisi jalan yg fungsional dan peningkatan struktur target capaiannya adalah 1.349,95 km target RPJMD tahun 2015 sedangkan Realisasi 1.413,73 capaian 104,72 target tercapai sedangkan Target akhir RPJMD 1..436,70 Km 2.

Penambahan panjang jalan 20 km target 100 km pertahun terrealisai 20 km Permasalahan dalam

Meningkatkan

kualitas jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi

(sasaran I) dan Meningkatnya kualitas dan ketepatan pembangunan jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi antara lain : 1. Kondisi Tanah yang sangat lembek, untuk beberapa lokasi diperlukan konstruksi khusus, namun konsekuensinya biaya konstruksi menjadi mahal, bahkan dibeberapa tempat penurunan badan jalan masih terus berlangsung (walaupun dalam jangka waktu cukup lama, sampai mencapai stabil yaitu 15 – 20 tahun). 2. Material yang sangat langka untuk bahan jalan seperti batu dan pasir dibeberapa tempat, material ini harus di datangkan dari Kalimantan Selatan, daerah Sampit dan Pangkalan Bun didatangkan dari Jawa serta banyaknya sungai – sungai besar yang harus dibangun jembatannya, yang mengakibatkan tingginya biaya penanganan jalan. Pembangunan transportasi darat disamping bertujuan untuk menggerakkan pengembangan ekonomi wilayah, juga untuk membuka isolasi daerah – daerah terpencil.


59

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 3.

Pada dasarnya sebuah jalan dibangun dengan kekuatan beban tertentu. Pada jalan yang sudah full structure umumnya beban rencana (MST) adalah 8,16 Ton sedangkan pada jalan yang belum full structure (MST) direncanakan kurang dari 8,16 Ton. Namun apabila dilihat kenyataan dilapangan truk – truk dengan MST jauh diatas 8,16 Ton banyak melintasi jalan tersebut (overloading), akibatnya jalan akan cepat rusak dan umur rencana dipastikan tidak akan tercapai.

4.

Jalan yang dibangun belum sebanding dengan luas wilayah, panjang jalan yang telah dibangun apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan kebutuhan daerah masih relatif kecil dan masih banyak wilayah Kalimantan Tengah yang belum terlayani jasa transportasi sehingga potensi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Jaringan jalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah belum mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan untuk angkutan berat (heavy loaded) karena daya dukung jalan masih rendah dan jaringan jalan tersebut belum mampu meningkatkan aksebilitas ke kawasan – kawasan tertinggal / terpencil maupun kawasan sentra – sentra produksi. 5. Konstruksi jalan yang ada sebagian besar masih berupa jalan tanah (yang beraspal baru 56,67 %), sehingga sangat kondisional terhadap cuaca dan berakibat terganggunya lalu lintas angkutan barang dan orang. 6. Beberapa ruas jalan terletak di DAS (Daerah Aliran Sungai) yang sering meluap bila musim hujan sehingga badan jalan sering terendam seperti di daerah Kasongan, Pararapak (Palangka Raya – Buntok), dan Tumbang Nusa (ruas Bereng Bengkel – Pulang Pisau).

7.

Jalan Lintas Kalimantan Poros Tengah yang melewati Kalimantan Tengah belum tembus semuanya sehingga masih banyak daerah – daerah yang terisolir dan rawan pangan pada saat musim kemarau. Salah satu contohnya di daerah hulu sungai Barito dan Kahayan.

Dari sasaran bidang perumahan dapat diuraikan bahwa capaian kinerja dengan sasaran Terlaksananya pengembangan kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lasiba) dengan indikator jumlah kawasan perumahan dan pemukiman perkotaan yang dikembangkan prosentase capaiannya adalah sebesar 100%. Untuk Bidang Sektoral Perumahan, Capaian Indikatornya hanya untuk Tahun 2014 dan 2015 hambatannya adalah karena Bidang Cipta Karya baru dijadikan Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2015


60

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang walau demikian kawasan yang siap bangun sudah tersedia 5 lokasi siap bangun atau capaian 100 %. Dengan tembusnya jalan dari ibukota Provinsi sampai ke ibukota Kabupaten / Kota bahkan sampai ke semua kecamatan tentu akan meningkatkan perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah luas irigasi

dalam kondisi baik

dan

panjang pembuatan saluran air tidak

tersumbat serta penanganan abrasi pantai sebagaimana tabel berikut : SUMBER DAYA AIR

No.

1.

2.

Indikator

Luas Irigasi di Kab. Dalam kondisi baik Drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat

Kondisi Kinerja Awal 2010

Realisasi Capaian Tahun 2011 (%)

RealisasiCa paian Tahun 2012 (%)


35.503

68.538

68.300

90.700


2015 Target akhir Renstra Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

109.288

112.342

102,79

1.012

994

98,22

129.200

35.805

14.451

5.042

2.697 996

Penetapan target kinerja tersebut diatas adalah dilihat dari target RPJMD Prov .Kalteng 2015 dalam perkembangannya (dalam pelaksanaan kinerja ) yang terealisasi untuk jaringan irigasi adalah sbb :

Indikator Jumlah jaringan rawa yang dibangun (ha) Jumlah jaringan rawa yang direhab dan ditingkatkan (ha) Jumlah jaringan rawa yang dipelihara (ha) Jumlah luas jaringan rawa yang ditingkatkan (ha) Jumlah (Luas Irigasi di Kab.dlm kondisi baik)

2015 (Akhir Renstra)


2013

2012

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

1.000

4.060

500

1.000

1.000

100

17.120

21.997

7.612

9.120

9.050

99,23

101.809

174.973

48.526

95.500

90.050

94,29

14.880

32.674

32.674

14.500

12.900

88,96

134.809

233.704

89.312

125.000

125.600

100,48


61

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Dari tabel diatas dapat diuraikan

bahwa capaian kinerja sasaran Meningkatnya

pembangunan/rehabilitasi jaringan pengairan, jaringan irigasi yang tepat guna serta pengelolaan irigasi secara partisipatif dengan indikator jumlah jaringan rawa yang dibangun, jumlah jaringan rawa yang direhab dan ditingkatkan, serta

jumlah luas jaringan rawa yang ditingkatkan dan jumlah

jaringan rawa yang dipelihara prosentases capaian Tahun 2014 adalah (118,22 %;) dimana target Luas Irigasi di Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah

target

109.288 Ha

terealisasi

129.200 Ha dalam kondisi baik, hal ini bukti keseriusan pemerintah guna meningkatkan produksi tanaman pangan. 

Tata Ruang

Tersusunnya Perda RTRWP Kalimantan Tengah yang mengakomodir arahan pembangunan kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah Koordinasi dan Fasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Lintas Kabupaten/Kota mempunyai target 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen jadi prosentase yang dicapai 100 % dan untuk Pengembangan Database Pemanfaatan Ruang dan Kelengkapan Studio mempunyai target 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen jadi prosentase yang dicapai 100 %.

SASARAN. 3 MENINGKATNYA INVESTASI BARU UNTUK MENGEMBANGKAN INDUSTRI TURUNAN/INDUSTRI HILIR, SERTA MENINGKATNYA EKSPORT NON MIGAS.

Industri dan Perdagangan Menunjang Ekonomi Kerakyatan dan Kesejahteraan Tabel. 3.1 SEKTOR INDUSTRI DAN PERDANGANGAN No.

Indikator

Satauan

Realisasi 2013

Realisasi 2014

Target

Realisasi

Capaian

2015

1.

Jumlah eksport (juta)

US ($)

1.202,84

1.096,62

1.628,70

1.062,69

62,25

2.

Daya serap tenga kerja pada Bidang Industri

Orang

16.694

16.425

17.000

8.478

49,87


62

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 3. 4. 5.

Nilai Investasi Jumlah pertumbuhan industry Prosentase Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Rp.(Juta)

234.520.

Unit

-

%

96,68

300.000

227.090. 4.830

4.644

6,629

21.27

362,82

1.088.477,73

70,06

0,90

23

3,91

Rata-rata Capaian

109,78

Indikator kinerja untuk mencapai taget sasaran yaitu meningkatnya nilai ekspor non migas Kalteng adalah nilai ekspor Kalimantan Tengah pada tahun 2014 dengan target sebesar 1,40 Milyar. Realisasi pada akhir tahun 2014 adalah sebesar US$ 1,096 Milyar yang berarti pertumbuhan ekspor Kalimantan Tengah tidak mencapai target yang telah ditetapkan, untuk tahun 2014 demikian juga untuk tahun 2015 pendapat penurunan sebesar 3,09 persen kalau dibadingkan dengan tahun 2014.Buktinya nilai ekspor kumulatif selama tahun

2015

hanya sebesar USD 1.062,69 juta.

Penurunan ekspor terjadi akibat kemarau panjangdari bulan April – September 2015 tetapi memasuki Oktober – Desember 2015, nilai ekspor Kalteng berfluktuasi atau mengalami turun naik.

Tahun

Perkembangan Ekspor Kalimantan Tengah Tahun 2010 s/d Tahun 2015 Berat Nilai Ekspor Pertumbuhan (Ribu Ton) (Juta U$) (%)

2010

6.367,24

1.202,84

54,21

2011

4.202,95

1.343,48

10,47

2012

6.001,11

1.152,67

-16,55

2013

27.894,28

1.402,69

17,82

2014

10.177,42

1.096,62

-27,91

2015

9.789,50

1.062,69

- 6,78

(Sumber Data Disperindag Prov.Kalteng 2015) Tabel 3.7

Jumlah unit usaha industri kecil menengah dengan target sebanyak 4.900 unit. Realisasi dari target yang ditetapkan melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah adalah sebanyak 4.644 unit usaha IKM atau belum mencapai target hanya sebesar 93,82 %. Dalam pelaksanaan tugas pokok industri

dan

fungsi

sektor

tahun anggaran 2015 sesuai dengan kinerja dapat dilihat perkembangan


63


industri kecil dan menengah di Kalimantan Tengah tahun 2015 sebanyak 4.644 unit usaha sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 4.830 unit usaha yang berarti penurunan unit usaha baru sebanyak 186 unit usaha, atau turun sebesar 3,8 %. Pada Tabel berikut dapat dilihat perkembangan jumlah unit usaha IKM di Kalteng Tabel. 3.2 Data Jumlah Unit Usaha IKM Kalteng Potensi IKM

Tahun Satuan

Unit Usaha

Unit

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.457

4.461

4.401

4.862

4.830

4.644

Gambar. 3.4 Data Unit Usaha Kalteng

1.

Jumlah Tenaga Kerja IKM Demikian juga halnya dengan tenaga kerja IKM dengan target sebesar 16.800 orang, realisasi sebesar 16.15.641 orang atau hanya sebesar 93,10 % dari target yang telah ditetapkan.


64

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel. 3.3 Data Jumlah Tenaga Kerja IKM Kalteng Potensi IKM Tenaga Kerja

Tahun Satuan

Orang

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.776

15.205

15.103

16.694

16.425

15.641

Gambar. 3.5 Data Jumlah Tenaga Kerja IKM Kalteng

Dari indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mencapai Sasaran 1, yaitu meningkatnya jumlah industri kecil dan menengah yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan, realisasi kinerja rata-rata belum mencapai target yang telah ditetapkan. IKM mempunyai kedudukan yang strategis dalam perekonomian Kalteng di tahun 2015. Jumlahnya mencapai 4.644 unit usaha dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 15.641 orang. "Potensi ini yang harus dikembangkan Disperindag,"


65


Permasalahan yang terjadi adalah pengembangan IKM di Kalteng terkendala lemahnya jiwa kewirausahaan, akses permodalan terbatas, kemampuan manajemen maupun teknis relatif rendah, pemanfaatan mesin peralatan dengan teknologi terbatas dan mutu tidak standar, desain produk terkesan lambat mengikuti selera pasar serta lemahnya akses keluar daerah maupun internasional. Hal ini juga tidak terlepas dari tersedianya infrastruktur yang memadai, mulai dari jalan raya, pelabuhan, penyediaan listrik, gas, kawasan industri hingga sarana perdagangan seperti revitalisasi bangunan pasar, juga belum mendapat perhatian serius. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu penyamaan perspektif dan saling bersinergi, baik antar sesama instansi pemerintah maupun pelaku usaha yang saling menguntungkan. Disperindag. Prov. Kalteng telah melakukan beberapa hal untuk mengatasi berbagai persoalan dalam mengembangkan IKM, mulai dari peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan serta magang. Penerapan standar mutu IKM dalam rangka meningkatkan daya saing, modernisasi peralatan melalui bantuan peralatan, hingga memasarkannya melalui keikutsertaan dalam pameran. Upaya tersebut ternyata belum optimal sehingga perlu terobosan pengembangan IKM sesuai harapan.


66


Foto PJ. Gubernur Kalteng

Drs. HADI PRABOWO, MM Bersama mantan Gubernur Kalteng Setelah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri di Kemendagri Jakarta 5 Agustus 2015

Tabel. 3.4. Indikator Pendukung sektor Perdagangan Peningkatan kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah Sasaran Renstra

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

1

2

3

4

5

- Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan - Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan

4.300 buah

3.827 buah

Meningkatnya kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah

1,08

0,90

89,00

83,33

Untuk mencapai sasaran 2 yaitu meningkatnya kualitas perdagangan di Kalimantan Tengah, terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :


67

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan, dengan target sebanyak 4.300 buah SIUP yang terdaftar. Realisasi penerbitan SIUP pada tahun 2015 adalah sebanyak 3.827 buah, atau sebesar 89,00 % dari target yang telah ditetapkan. Kendala penerbitan SIUP sehinggga belum mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan karena beberapa investor yang enggan menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah karena Pemerintah Kalimantan Tengah masih terkendala dengan proses penentuan RTRWP yang mana kepastian hukum peruntukan wilayah atau lahan masih belum jelas. Selain itu juga penurunan disebabkan adanya aturan baru dari Kementerian Perdagangan RI bahwa klasifikasi pada SIUP besar adalah memiliki kekayaan bersih di atas 10 M dari sebelumnya memiliki kekayaan bersih di atas 500 juta Penerbitan SIUP atau surat izin usaha perdagangan seperti yang kita kenal adalah surat izin untuk bisa melaksanakan usaha perdagangan. SIUP wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha perdagangan. Surat ijin ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Dalam Perpres 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang pengadaan maka setiap perusahaan harus memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali peserta perorangan; dan memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil. Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik; serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan


68

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang investasi. Berdasarkan Permendag Nomor 46 tahun 2009 SIUP terdiri dari : SIUP Kecil; SIUP Menengah; SIUP Besar a. Klasifikasi Perusahaan Kecil, adalah untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 Juta sampai dengan maksimum Rp. 500 Juta; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Klasifikasi Perusahaan Menengah, adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 Juta sampai dengan maksimum Rp. 10 Milyar; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha c. Klasifikasi Perusahaan Besar adalah perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 10 Milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha).



Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan. Indikator kinerja ini memiliki target dengan menyumbangkan kontribusi sebesar 1,08 pada PDRB Kalimantan Tengah. Berdasarkan Berita resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah Triwulan I - IV tahun 2015, realisasi kontribusi bidang perdagangan mencapai angka 0,90, belum mencapai target yang ditetapkan Tabel. 3.5 Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran Transportasi dan Pergudangan Penyedia Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan


Sumber Pertumbuhan 1,16 0,34 0,98 0,02 0,00 0,81 0,90 0,78 0,14 0,06 0,07 0,17 0,00 0,89

69

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 15 16 17

Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Lainnya PRODUK DOMESTIK BRUTO

Tabel. 3.6

0,45 0,17 0,07 7,01

Perkembangan Ekspor Kalimantan Tengah Tahun 2005 s/d Tahun 2015

Tahun

Berat

Nilai Ekspor

Pertumbuhan

(Ribu Ton)

(Juta U$)

(%)

2005

553,91

251,21

34,19

2006

863,98

401,75

34,47

2007

2.612,13

418,60

4,02

2008

3.607,88

537,68

22,15

2009

2.700,13

550,71

2,36

2010

6.367,24

1.202,84

54,21

2011

4.202,95

1.343,48

10,47

2012

6.001,11

1.152,67

-16,55

2013

27.894,28

1.402,69

17,82

2014

10.177,42

1.096,62

-27,91

2015

10.574,02

1.062,69

-3,19

Berdasarkan data yang diperoleh, nilai ekspor Kalimantan Tengah bulan Desember 2015 sebesar US$69,62 juta, naik 49,17 persen dibanding bulan November 2015 yang mencapai US$46,67 juta. Secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Tengah Januari – Desember 2015 mencapai US$1.062,69 juta atau turun 3,09 persen dibanding periode yang sama tahun 2014 yang sebesar US $ 1.096,62 juta.


70


Gambar. 3.7

Perkembangan Ekspor Kalteng

Kinerja ekspor Kalimantan Tengah pada tahun 2015 menunjukkan penurunan, khususnya pada ekspor hasil pertambangan batu bara dan mineral mentah. Penurunan ekspor batu bara dan CPO lebih dominan disebabkan karena permintaan yang menurun seiring dengan tersedianya batu bara yang masih tinggi di negara tujuan ekspor. Sementara itu, seiring dengan pemberlakuan UU Minerba, ekspor komoditas mineral Kalimantan seperti bauksit, bijih besi dan zircon dibatasi. Berdasarkan hasil pantauan, UU Minerba berdampak pada terhentinya operasional hampir seluruh tambang mineral yang berlokasi di KalimantanTengah.

SASARAN. 4 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENINGKATKAN SYSTEM LAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERMUTU DAN TERJANGKAU Dengan Semboyan “Kalteng Barigas”


71

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sistem layanan kesehatan yang bermutu, peningkatnya derajat kesehatan masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan sejalan meningkatnya sistem layanan kesehatan bermutu dan terjangkau, dengan semboyan “Kalteng Barigas” dengan indikator sasaran kinerja sbb : Tabel 4.1 Target dan Realisasi Capaian Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Indikator

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 Umur harapan hidup (UHH) Rasio dokter per 1000 penduduk. Cakupan kompikasi kebidanan yang ditangani

Awal periode RPJMD

Capaian Kinerja

Realisasi Target

Capaian Prosen

Realisasi

Akhir periode RPJMD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2015

30

39

36

45

23

25

49

196

25

228

226

200

180

228

102

359

351,99

102

71,10

71,9

71,7

71,7

71.7

72,10

69,39

96,24

72,10

0,27

0,20

0,47

0,57

0,80

0,77

0,19

24,68

0,77

13,30

42,20

42,00

22,00

36,30

100

36,30

36,30

3,53

141,04

Rata rata Capaian

Sumber : Review RPJMD & Lakip Diskes 2015 Target dan Realisasi Capaian Layanan Kesehatan yang Merata Indikator

Awal periode RPJMD

Target

Realisasi Capaian Kinerja

Realisasi

Capaian Prosen

2010

2011

2012

2013

2014

Prosentasi Masyarakat miskin tertangani Indeks Kepuasan Pasien Costomer acguisition

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

74,5

60,8

76,35

90

90

74,96

83,28

90

-

-

66

36,3

60

60

29,72

49,53

60

Customer loyality

-

-

34

63,7

40

40

70,28

175,70

40

Tingkat Keluhan Pasien tertangani

-

-

97

100

90

100

100

100

100

Rata-rata Capaian


2015

Akhir periode Renstra

2015

99,70

72

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Sumber :Lakip RSUD. Doris silvanus 2015

Analisa Capaian Kinerja. 1. Angka kematian bayi (AKB) Kalimantan tengah berdasarkan hasil proyeksi tahun 2005 angka kematian bayi tahun 2012 sebesar 23 artinya setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 23 bayi meninggal sebelum usia 1 tahun. Angka kematian Bayi di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil survey Demografi dan kesehatan Indonesia ( SDKI ) Tahun 2007 sebesar 30 per 1000 kelahiran hidup, angka ini menurun dibandingkan SDKI 2002 sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup, Pada periode awal RPJMD tahun 2010 sebesar 30 tahun 2011 sebanyak 39 tahun 2012 sebesar 36 dan tahun 2013 naik menjadi 45 orang sedangkan tahun 2014 target hanya 26 orang terealisasi 23 orang ini menunjukan bidang kesehatan dalam penanganan bayi usia diawah 1

tahun sudah jauh lebih baik. RPJMD Provinsi

Kalimantan Tengah tahun 2010 – 2015 turun menjadi 30/1000 kelahiran hidup. Disamping itu Pemerintah Pusat juga telah menetapkan target yang ingin di capai sesuai MDGs ke4 pada tahun 2015 yaitu AKB turun menjadi 23/1000 kelahiran

Gambar 4.1. Kasus Kematian Bayi di Kalteng Tahun 2015

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov Tahun 2015 2. Angka kematian ibu maternal (AKI) masih mengikuti angka nasional yaitu hasil survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah Kematian Ibu yang dilaporkan di provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2012


73

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang sebesar 79 jumlah ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2011 adalah 80 kematian ibu. Jumlah kematian terbanyak pada masa ibu bersalin dan penyebab terbanyak akibat komplikasi dalam persalinan. AKI Kalimantan Tengah masih mengikuti angka nasional yaitu hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2007 sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup kemudian meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SDKI tahun 2012. Berdasarkan hasil Laporan Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu Anak (PWS KIA) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 menggambarkan bahwa jumlah kematian ibu bervariasi, yang artinya bila dilihat dari lima tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan 2012 jumlah kematian ibu terjadi penurunan dan dari tahun 2012 s/d 2014 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2015. Dimana jumlah kematian ibu tahun 2015 sebesar 81 kasus, lebih sedikit bila dibanding dengan jumlah kasus kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak sebesar 101 kasus. Bervariasinya jumlah kematian ibu diatas bukan semata disebabkan oleh lemahnya upaya-upaya yang sudah dilakukan namun sebab yang perlu diperbaiki adalah Sistem Pencatatan dan Pelaporan PWS KIA yang dilaporkan oleh Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah selain itu juga hambatan finansial yang mana tahun ini merupakan tahun peralihan pembiayaan Jaminan Kesehatan ditambah hambatan giografi dan faktor ketidak tahuan mengenai pencarian pertolongan (care seeking behaviour), serta distribusi fasilitas dan tenaga kesehatan yang tidak merata. Gambar 4 dibawah ini memperlihatkan trend jumlah kematian Ibu Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir. Gambar 4. 2. Trend Jumlah Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 s/d 2015 Sumber : PWS – KIA Kab/ Kota

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov Tahun 2015


74


Adapun rincian penyebab langsung kematian ibu di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 4.3. Penyebab Kematian Ibu di Prov. Kalteng Tahun 2015

Sumber: Bidang Yankes Dinas Kesehatan Prov Tahun 2015

Dari gambar diatas 44 kasus Perdarahan, 13 kasus disebabkan oleh penyebab lainnya, Gangguan system peredaran darah 10 kasus, Hipertensi Dalam Kehamilan 9 kasus, 1 kasus Infeksi dan gangguan metabolik 1 kasus 3. Usia Harapan Hidup belum mencapai target yang ditetapkan. Hal mendasar yang berubah pada perhitungan UHH yang telah dilakukan oleh BPS adalah penggunaan metode baru dan perubahan komponen dasar atau variabel dalam perhitungan UHH, sehingga usia harapan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan. UHH tahun 2013 sebesar 71,47 berubah menjadi 69.29 sedangkan usia harapan hidup pada tahun 2012 yang sebelumnya sebesar 71,41 berubah menjadi 69.18. Data UHH tahun 2014 yang telah dikeluarkan oleh pihak BPS sebesar 69.39. Sedangkan data UHH pada tahun 2015 BPS belum mempublikasikan nilai IPM (indeks Pembangunan Manusia) untuk Kalimantan Tengah

Kenaikan harapan hidup menunjukan bahwa tingkat kematian semakin rendah dan harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Pergeseran struktur umur dengan semakin tingginya harapan hidup ini akan menciptakan suatu potensi peningkatan penduduk usia lanjut (usila). Dengan adanya pertumbuhan penduduk lansia berarti merupakan beban tangungan bagi penduduk yang masih berproduksi.


75


Gambar 4.4.. Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2014

Sumber : BPS Prov Kalteng 2015 4. Rasio Dokter per 1000 penduduk juga terus ditingkatkan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga perlunya pertambahan jumlah dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Kebutuhan tenaga kesehatan belum dapat terpenuhi secara memadai, khususnya ditingkat Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, dikarenakan beban terhadap penganggaran pegawai serta belum berjalannya kegiatan mobilisasi tenaga kesehatan yang sesuai dengan penempatan tugas tenaga tersebut. 5. Rasio jumlah perwat medis juga terus bertambah seiring dngan bertambahnya rumah sakit di Kalimantan Tengah terakhir 2014 perbandingan 100.000 penduduk berbanding 3,33 tenaga medis yang ada berdasarkan data dinas kesehatan sebanyak 1.303 orang. 6. Keberhasilan sasaran strategis dari meningkatnya kepuasan pasien dapat di ukur melalui 4 indikator kinerja yakni Customer Acquisition, Customer Loyality, Indeks kepuasan pasien dan Tingkat keluhan yang ditangani.Outcome yang diharapkan dari meningkatnya kepuasan pasien adalah kunjungan pasien baru dan pasien lama ke rumah sakit dr. Doris Sylvanus semakin meningkat. Dengan demikian tingkat kepercayaan masyarakat dan income bagi rumah sakit juga akan meningkat.


76

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 7. Kunjungan Pasien Baru (Customer Acquisition) tahun 2014 sebesar 32,96 % masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 60%. Demikian juga untuk tahun 2015 baru bisa tercapai 29,72 % Hal tersebut

dimungkinkan karena serta semakin berkembangnya rumah sakit

pesaing yang ada, sehingga masyarakat mempunyai alternatif tempat berobat serta keberhasilan program preventif dan promotif di bidang kesehatan, sedangkan dilihat dari Jumlah Kunjungan Pasien Lama (Customer Loyality) tahun 2014 sebesar 67,06 % telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 40%. Untuk tahun 2015 mencapai 70,28 % atau prosentase capaian 175,70 Persen. 8. Keluarga miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan, cakupan pelayanan masyarakat miskin (dan hampir miskin) pada tahun 2015 di Kalimantan Tengah sebanyak 1.708 orang dan telah ditangani 100 Persen Outcome dari meningkatnya pelayanan kepada masyarakat miskin adalah angka kesakitan menurut dan harpan hidup masyarakat miskin meningkat karena terpeliharanya kesehatan masyarakat.

Faktor Penyebab : Ada beberapa faktor Penyebab angka kematian bayi belum bisa mencapai target 100 persen yang antara lain - Tenaga Kesehatan masih kurang, dimana

Jumlah sumber daya manusia

kesehatan se Provinsi Kalimantan Tengah, tersebar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Polindes, Jumlah SDM kesehatan, yang ada dibedakan menurut 7 kelompok yaitu : Medis, keperawatan, farmasi, gizi, teknis medis & fisioterapis, sanitasi, kesehatan masyarakat. SDM Kesehatan di Kalimantan Tengah

masih belum memadai terlebih masalah distribusi tenaga

kesehatan. Sejak tahun 1992 telah diterapkannya kebijakan penempatan tenaga dokter dan bidan dengan sistem PTT. Selain distribusi yang tidak merata juga kualitas SDM masih perlu ditingkatkan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat meningkat. Solusi dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Disamping itu dalam penanganan masalah kesehatan harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.


77

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mencanangkan program “ KALTENG BARIGAS”. Hal ini dimaksudkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat. Upaya–upaya yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan adalah dasar langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat. : 1.

Pemberian pelayanan kesehatan dasar secara cepat dan tepat.

2.

Terselenggaranya penyuluhan, terpadu dan berkesinambungan.

3.

Kunjungan Ibu Hamil (K4) dan Bumil Risti.

Untuk mengetahui gambaran derajat kesehatan masyarakat diukur dari indikator-indikator yang digunakan antara lain; Angka kematian, angka kesakitan serta status gizi, indikator tersebut dapat diperoleh melalui laporan fasilitas kesehatan (facility based) dan dari masyarakat (community based).

SASARAN. 5

MENINGKATNYA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS DAN TERAKSES SERTA MERATA, DENGAN SEMBOYAN “KALTENG HARATI”

Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan, yang telah ditetapkan di Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Yang antara lain : 1. Pembinaan pendidikan non formal dan in formal. 2. Penyelenggaraan dan atau pengelolaan satuan pendidikan progam studi baik pendidikan dasar maupun menengah. 3. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, sesuai dengan perencanaan stategis pendidikan nasional. 4. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggai. 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dari satuan pendidikan dasar sampai dengan satuan pendidikan atas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas pendidikan

untuk mempercepat

penanggulangan pemberantasan buka aksara tersebut memperbanyak taman bacaan masyarakat (TBM), memberikan pendidikan lanjutan melalui program kelompok belajar, Kalimantan Tengah telah mencanangkan “KALTENG HARATI”.


78

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel 5.1 Pendidikan Awal periode RPJMD

Indikator

Realisasi Capaian Kinerja

Target

Realisasi

Capaian Prosen

2011

2012

2013

2014

1 : 15

1 : 17

1 : 19

1 : 25

1 : 25

1 : 25

100

1 : 16

1 : 17

1 : 19

1 : 22

1 : 22

1 : 22

100

1 : 16

1 : 17

1 : 18

1 : 20

1 : 20

1 : 20

100

97,88

97,94

97,94

97,70

100,45

6. Angka Partisipasi Murni

98,70 84,59 63,20 98,84

98,90 85,79 64,30 98,88

98,87 88,59 65,24 98,89

99,25 95,62 85,10 99,25

99,25 95,62 85,10 99,25

99,26 96,15 85,61 99,26

100,01 100,55 100,59 100,01

Paket “A” Tingkat SD/MI (APM) 7. Angka Partisipasi Kasar

92,44

93,64

94,42

95,62

85,10

85,61

100,54

66,10

67,11

68,09

83,07

83,15

83,15

100,00

74,58

79,20

85,46

80,00

83,10

83,15

100,6

260

230

250

250

250

11. Jumlah koleksi buku

86.750

91.750

97.750

-

107.750

122.750

113,92

yang tersedia Jumlah pengunjung

279.566

289.466

296.466

-

135.000

155.759

115

1. Rasio guru dan murid : SD / MI 2. Rasio guru dan Murid : SMP/SLTP 3. Rasio guru dan Murid : SMA/SLTA 4. Angka melek

huruf (Usia 15 tahun ke atas) 5. Angka Partisipasi Sekolah

97,84

2015

97,70

(APS)

- SD/MI - SMP/SLTA/MTs - SMA/SMK/MA

Paket “B” Tingkat SMP/MTs (APK)

8. Angka Partisipasi Kasar Paket “C” Tingkat SMA/MA (APK)

9. Prosentase Guru SMA/MAL/SMK, Berkualitas S1/D4,& Bersertifikasi Prosentase Sekolah SMA/MAL/SMK, 10. Jumlah perpustakaan

12.

Rata-rata Capaian


100

88,37

79

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Analisis capaian kinerja : 1. Pada indikator 1, 2, dan 3 Rasio Guru dan Murid Sekolah dasar sampai dengan Sekolah lanjutan. Sasaran strategis tersedia, dan terjangkaunya dan terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan, dengan indikator rasio guru dan siswa target dan realisasi : Target SD 1 : 25 ; SMP/SLTA 1 : 22 SMA/SLTA 1 : 20 capaian 1 : 25 ; SMP/SLTA 1 : 22 SMA/SLTA 1 : 20 guna peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan merupakan program penting di dalam peningkatan mutu maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk mendukung terjaminnya kepastian memperoleh Layanan Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) di semua jenis dan jenjang. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adanya kenaikan, tetapi untuk 2014 target 1 : 25 sama dengan tahun 2015 tidak mengalami kenaikan. 2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas pendidikan untuk mempercepat penanggulangan pemberantasan buta aksara tersebut memperbanyak taman bacaan masyarakat (TBM), memberikan pendidikan lanjutan melalui program kelompok belajar, Kalimantan Tengah

telah mencanangkan “KALTENG HARATI”. Sehingga dapat

mengurangi buta aksara dan meningkatnya angka melek huruf. 3. Pencapaian kinerja Angka Partisifasi Sekolah (APS) dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan setiap tahun selalu mencapai target, hal ini dengan adanya sinergitas antara Guru, murid dan orang tua. 4. Untuk Capaian kinerja penunjang (Paket),

Angka Partisifasi Kasar

yang mana merupakan program

juga mendapatkan sambutan yang baik

hal ini dikarenakan

banyaknya minat masyarakat yang putus sekolah untuk mengikuti program paket tersebut. Guna penanggulangan buta aksara untuk peningkatan angka melek huruf bersadarkan hasil survey dan perhitungan sampai dengan tahun 2014 angka melek huruf di Kalimantan Tengah 97,70 Persen brarti yang buta aksara hanya tinggal 2,30 Persen dari jumlah penduduk usia sekolah data ini berlakusampai dengan akhir tahun 2015. 5. Prosentase Guru SMA/MA/SMK, berkualitas S1/D4, serta bersertifikasi, adalah program dan kegiatan unggulan dalam arti sangat diminati semua tenaga pendidik karena semua tenaga pendidik sudah harus berpendidikan minimal S1,


80

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Analisis Capaian Kinerja Program Pendidikan Luar Biasa.

Sasaran Strategis indikator 1 s.d. 8 pada Program Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Indikator kinerja pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban untuk merealisasikan target-target kinerja secara bertahap setiap tahunnya, sehingga capain kinerja program dapat berkontribusi dalam upaya merealisasikan dan tercapai

hal ini

sesuai dengan program Kalteng “HARATI” (Kalimantan Tengah Hebat dan mengerti). b.

Indikator kinerja pendidikan luar biasa sebagaimana target kinerja yang ditetapkan dan diharapkan dapat tercapai yaitu prosentase APK PLB setara SMPLB tahun 2012 sebesar 61,39% dapat terealisasi sebesar 60,96%, dan pada tahun 2013 target sebesar 62,59% dapat terealisasi sebesar 61,59%, dan pada tahun 2014 mencapai 62,64%, yang menjadi kendala pada PLB ini adalah dalam hal pendataan jumlah penduduk yang mengalami kecatatan fisik maupun mental yang usia sekolah.

c.

Indikator kinerja pendidikan luar biasa sebagaimana target kinerja yang ditetapkan dan diharapkan dapat tercapai yaitu prosentase APK PLB setara SMALB tahun 2012 sebesar 57,03%% namun realisasi 55,88%, dan pada tahun 2013 tetap sebesar 56,05% namun realisasinya tidak mengalami kenaikan tetap sebesar 55,88% dan pada tahun 2014 mencapai 59,43%, dan pemerintah tetap berupaya memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat bahwa perlu adanya pendidikan bagi anak-anak yang cacat fisik maupun mentalnya.

d.

Indikator kinerja pendidikan luar biasa sebagaimana kinerja prosentase SLB terakreditasi dan berakreditasi minimal B sebesar 23,60%, namun hanya mencapai 23,53% hal ini karena pada kabupaten pemekaran baru berdiri sekolah SLB, dan sangat sulit memenuhi kebutuhan guru yang khusus kompetensinya untuk guru SLB.

SASARAN. 6

MENINGKATNYA PERAN SERTA PEREMPUAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN Dalam meningkatkan peran serta perempuan pada bidang pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah membuat program-program.


81

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel 6.1 Pemberdayaan Perempuan dan KB Indikator Kinerja

1 2

3 4

Partisipasi angkatan kerja perempuan (%) Penyelesaian pengaduan perempuan dan anak dari tindak kekerasan Rasio akseptor KB Jumlah Keluarga pra sejahtera & keluarga sejahtera I Rata-rata Capaian

Kondisi Awal Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

target

Realisas i

Capaian (%)

34,93

56,16

34,99

51,20

48,94

35,03

49,97

142,64

100

189

139

100

100

100

100

100

22,73

22,75

79,28

77,15

NA

22,81

36,21

158,74

191.474

209.279

194.108

188.555

-

155.956

-

-

2015

Capaian Realisasi

100,34

Analisa Capaian Kinerja. Sampai saat ini tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Kalimantan Tengah masih rendah daripada pria patut mendapat perhatian khusus. Menurut data BPS,

Februari 2015,

berdasarkan jenis kelamin, jumlah laki-Iaki yang bekerja masih lebih banyak dari pada perempuan yaitu 60,77% dari jumlah penduduk yang bekerja, berarti jumlah pekerja perempuan sebear 39,33 %. Realisasi capaian sampai dengan tahun 2012 sebesar 34,99 % tahun 2013 naik menjadi 51,20 % tetapi untuk tahun 2014 hanya sebesar 48,94 % walau demikian sudah melampau target atau capaian 109,95 %. Sedangkan untuk tahun 2015 berdasarkan data yang direlis BKKBn target RPJMD 35,05

realisasi angkatan kerja perempuan di Kalimantan Tengah 49,97 Persen, kalau

dibandingkan dengan data nasional 50,22 maka angkatan kerja perempuan sedikit dibawah ratarata Nasional. Penyelesaian pengaduan kasus kekerasan perempuan dan anak belum mendapatkan data untuk Kalimantan Tengah sudah tercapai 100 %


82


Rasio akseptor KB target tahun 2014 target sebesar 22,81 prosen sampai akhir 2014 belum mendapatkan data tetapi untuk tahun 2013 target 22,79 % capaian dapat terealisasi100 %. Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera

target 172.805

orang

realisasi

204.916 orang atau capaian 118,58 persen. Untuk tahun 2015 data akseptor KB di Kalimantan Tengah,

sebanyak 36,21 persen dari jumlah penduduk pada angka jumlah usia subur yang

berkeluarga. Rekomendasi Kebijakan, Meningkatkan keterwakilan

perempuan dalam pengambilan

keputusan baik dibidang pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan perempuan. Perlunya peningkatan peran seeeta perempuan di lembaga pemerintah dan swasta, perlunya akses kontrol, dan pemanfaatan dalam pembangunan. Mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang persefektif serta responsif gender di lembaga pemerintah. Peningkatan kerjasama atar lembaga formal dan non formal dalam mengintergrasi pengajaran tentang peran serta perempuan di semua segi kehidupan berbangsa dan bernegara.

SASARAN. 7 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KEPADA SELURUH LAPISAN MASYARAKAT, DENGAN SISTEM PENGUATAN KAPASITAS SDM DAN PEMERINTAHAN Peningkatan Pelayanan Publik kepada seluruh lapisan masyarakat, Keamanan dan kenyamanan guna terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah , telah menetapkan beberapa indikator kinerja yang antara lain :


83

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel 7.1 Pelayanan Publik, Keamanan dan kenyamanan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Indikator Kinerja Satuan

Kondisi awal RPJMD 2010

Capaian Capaian Tahun 2013

Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

2014 2015

1 2

Pelayanan kasus tanah Negara Jumlah layanan terpadu (satu atap)

Kejadian

0

5

74

86

74

94,87

Unit/kab /kota kali

10

13

14

14

14

100

Buah

968.345

1.434.585

1.349.663

1.703.569

1.533.212

90

3

Pemilikan KTP

4

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Kab/kota

12 Kab/ Kota

13 Kab/ Kota

14 Kab/Kota

14 Kab/Kota

13 Kab + 1 Kota

100

5

Jumlah desa program PMPN Mandiri Gerakan PM2LPMPN Mandiri

desa

-

42

84

42

42

100

42

84

42

42

100

6

Kegiatan

Rata-rata Capaian

97,47

Analisa Capaian Kinerja :  Penyelesaian kasus tanah dari 78 Kasus tanah yang ada dapat terselesaian 4 kasus hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang antara lain terbenturnya permasalahan hukum yang berhubungan dengan hak adat yang memerlukan kajian lebih jauh.  Jumlah unit layanan terpadu yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 13 unit dan dapat melayani pada tahun 2013 terdapat 13 unit layanan layanan terpadu tahun 2014 sudah semua Kabupaten dan Kota terbentuk unit layanan terpadu. Jumlah pemilikan KTP Penduduk Kalimantan Tengah target 1.613.908 orang/buah KTP terealisasi 1.202.363 jumlah penduduk atau sebesar 83,63 persen dari target RPJMD (Hal IX-13) untuk tahun 2015 berdasarkan sumber data dari Biro Pemerintahna Setda Prov.Kalimantan tengah jumlah penduduk yang telah mempunyai KTP pada usia wajib memiliki KTP 17 tahun keatas sudah mencapai 90 Persen dari target pada RPJM sebanyak 1.703.569 orang atau sebesar 1.533.212 orang


84

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 

 

Jumlah Kabupaten dan Kota yang telah menerapkan KTP Nasional berbais NIK terealisasi pada 13 Kabupaten dan + 1 Kota. Semua Kab/Kota Sudah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK. Capaian 100 % Jumlah program PMPN Mandiri pada 7 Kabupaten dapat terlealisasi sesuai rencana. Gerakan Membangun desa atau PM2L sebanayk 42 Desa pada tahun 2015 dari semua Kabupaten dan Kota dapat terealisasi 100 persen.

PM2L Program Sinergitas PM2L Bukan hanya program Pemerintah Provinsi, namun merupakan program sinergitas antara Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dalam upaya mengetaskan desa tertinggal. Sebanyak 168 Desa/Kelurahan di Kalimantan Tengah sudah mendapat Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. PM2L dilaksanakan secara bertahap dari tahun

2008 hingga 2014

yang setiap tahun

sebanyak 42 Desa/Kelurahan telah dilaksanakan. Dari program pembangunan pedesaan ini diharapkan bisa melepaskan desa tertinggal

dan mampu menjadi desa mandiri. Bahkan dari

program ini dapat melepaskan dari desa tertinggal dan mampu menjadi desa mandiri, sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Desa yang mendapat program PM2L diharapkan tidak kembali lagi menjadi desa tertinggal dan angka kemiskinannya kembali meningkat. Untuk itu dinas terkait di Kabupaten/Kota dan provinsi harus menjaganya dan dapat memberikan bimbingan untuk kemandirian desa tersebut. Gubernur Kalimantan Tengah pada tahun 2011 telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 188.44/192/2012 tanggal 9 Mei 2012, telah menetapkan 42 Desa /Kelurahan lokasi Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L) Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2012. Dengan terbitnya Keputusan Gubernur tersebut maka mulai Januari 2012 SKPD masing-masing dengan menggunakan profil desa dan kelurahan, sudah harus menyusun rencana aksi kegiatan dilapangan, dan diharapkan dapat berkoordinasi pada semua pihak terkait akan pelaksanaan Program PM2L tersebut

terakhir

dengan

terbitnya

Keputusan

Gubernur

Kalimantan

Tengah

Nomor

:

188.44/647/2014 tanggal 24 November 2014 tentang Penetapan Status Desa Tertinggal, Tertinggal dan Maju Provinsi Kalimantan Tengah.


85


SASARAN. 8 MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN APARATUR KEAMANAN, MELALUI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur bidang keamanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut Tabel 8.1 Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur Bidang Keamanan Indikator Kinerja Satuan



Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

2014

Kondisi akhir RPJMD 2015

2015 1

2

3 4

Rasio jlh Polisi Pamong Praja 100.000 penduduk Jumlah peserta dalam pembinaan LSM, ormas dan OKP Jumlah unjuk rasa Jumlah Pelanggaran K3

Kejadian

70

75

75

75

150

120

150

200

Kali

0

3

1

Kali

0

0

98

Orang

Rata-rata Capaian

75

100

75

150

75

200

0

1

75

0

0

3

25

0

68,75

Analisis realisasi capaian kinerja 1.

Prosentase penurunan angka/jumlah tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh personil Satpol PP Dengan adanya SOP Satpol PP maka jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh personil Satpol PP mengalami penurunan yang drastis karena anggota sudah mengetahui peraturanperaturan dalam melaksanakan kegiatan lapangan, dan juga pelanggaran yang secara administrasi sudah mulai berkurang karena anggota mulai sadar bahwa tugas sebagai Satpol PP tidaklah mudah seperti yang di bayangkan.


86


2.

Prosentase jumlah/angka kerjasama yang dilakukan Pada indikator ini dijelaskan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan lapangan pasti selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Kepolisian, oleh karena itu untuk urusan kerjasama dengan instansi terkait selalu diutamakan dan menjadi prioritas.

3.

Prosentase penyelesaian terhadap pelanggaran kasus Pada indikator ini dengan terciptanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait maka penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus akan lebih mudah dan cepat. Berdasarkan hasil-hasil perhitungan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi hasil bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di masa yang akan datang.

SASARAN. 9

TERWUJUDNYA TEMPAT-TEMPAT OBJEK WISATA, GUNA MELESTARIKAN NILAI SENI DAN BUDAYA LOKAL Untuk mewujudkan tempat-tempat objek wisata, dan pelestarian nilai seni dan budaya lokal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan beberapa indikator kinerja yang antara lain. Tabel 9.1 Pariwisata, Seni dan Budaya Indikator Kinerja Satuan



Tahun

Target

Realis asi


Capaia n (%)

2014 2015

1

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)

Kejadian

0


NA

1

1

2

200

0

87

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Indikator Kinerja Satuan



Tahun

Target

Realis asi


Capaia n (%)

2014 2015

2

3

4

5

Pelaksanaan festiwal mulang

isen

Kejadian

0

1

Jumlah gelar seni di mandala wisata

kali

0

178

Jumlah gedung kesenian (unit)

unit

0

tempat

0

Jumlah objek wisata yang layak di kunjungi Rata-rata Capaian

1

1

1

100

0

100

188

189

101,03

125

2

18

17

18

105

7

20

20

12

20

166

24

102,60

Analisis Capaian Kinerja 

Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya target kegiatan 1 kali terlaksana 1 kali hal ini dengan ada permintaaan untuk menyelenggarakan festival seni diluar negeri



Kekayaan alam Kalimantan Tengah memiliki beragam lokasi wisata, seni dan budaya yang layak dikembangkan lebih jauh sehingga semakin dikenal masyarakat secara luas, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 126 lokasi objek wisata tersebar di 13 Kabupaten dan 1 kota, masih ada 4 obyek wisata yang belum dikembangkan, tetapi yang layak dikunjungi untuk toris hanya 20 obyek wisata dalam arti tersedianya pasilitas yang memadai , karena sebagian besar merupakan wilayah berbasis alam. Meski berlimpah lokasi wisata namun dalam meningkatkannya selain perlu dilakukan pembenahan dan penataan objek wisata itu sendiri, juga perlu didukung sarana infrastruktur jalan yang memadai. Dengan kondisi jalan ke lokasi wisata yang baik dan mudah dijangkau, perjalanan

wisman untuk berkunjung ke objek wisata itu dapat berjalan dengan lancar, sehingga


88


menciptakan kesan positif. Dan apabila pembenahan objek wisata harus juga diiringi pembangunan pasilitas pendukung, termasuk sarana infrastruktur yang memadai. Selain potensi alamnya sangat menjanjikan, Kalimantan Tengah juga memiliki seni dan budaya yang beragam, Suku Dayak yang tinggal di Kalimantan Tengah terbagi lagi atas berbagai etnis, yang masing-masing memiliki satu kesatuan bahasa,adat istiadat, dan budaya.

Betang Lewu Hante. Itulah nama salah satu situs budaya yang terdapat di Kecamatan Banua Lima, Kabupaten Barito Timur (Bartim). Bangunan rumah besar berbentuk panggung dengan tiang-tiang panjang itu menyimpan sejarah tentang perjalanan dan perjuangan keluarga suku Dayak zaman dahulu. Rumah berkonstruksi kayu ulin dengan atap sirap ini berdiri megah di tengah Kota Tamiang Layang. Terdiri dari 2 bangunan utama dan sebuah ruang penyimpanan peralatan. Sejumlah ruangan yang berdiri di tanah seluas sekitar 2 hektare ini, 2 bangunan utamanya digunakan untuk balai dan penginapan. Satu ruang khusus digunakan untuk penyimpanan peralatan, sekarang digunakan untuk museum dan sebuah karangking (tempat penyimpanan hasil panen atau padi) yang terletak di bagian belakang.


89


Tabel 9.2 Jumlah Lokasi objek wisata di Kalimantan Tengah No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kabupaten/Kota Palangka Raya Katingan Kotawaringin Barat Sukamara Lamandau Seruyan Kotawaringin Timur Barito Selatan Barito Utara

10

Barito Timur

11 12 13 14

Murung Raya Kapuas Pulang Pisau Gunung Mas

Jenis/Tujuan Lokasi Jumlah Alam, Rekreasi, Tirta, dan Sejarah 8 Alam, Tirta, Budaya, dan Sejarah 20 Alam, Tirta, Budaya, Sejarah, dan Ziara 22 Alam, dan Tirta 7 Alam, Tirta, dan Budaya 10 Tirta, Budaya dan Minat Khusus 3 Tirta, Budaya, dan Sejarah 3 Alam, Rekreasi, dan Budaya 5 Alam, Tirta, Rekreasi, Budaya, Sejarah, 17 dan Legenda Alam, Tirta, Budaya, Sejarah, dan 13 Legenda Alam dan Sejarah 9 Alam dan Sejarah 2 Alam dan Rekreasi 3 Alam, Tirta, dan Budaya 4 Jumlah 126

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kalteng yang tengah disusun Pemprov diharapkan menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan dan implementasi di lapangan agar satu sistem. Antara pemerintah pusat,provinsi, dan kabupaten/kota, harus satu persepsi dan pemahaman,terutama dalam memperkenalkan kepariwisataan di daerahnya. Menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kalteng, penyusunan (RIPPDA) bertujuan sebagai acuan pemerintah dalam pengembangan kepariwisataan yangberwawasan lingkungan. Selain itu sebagai langkah strategis pemerintah daerah dalam memposisikanproduk unggulan yang berazaskan Pariwisata Kerakyatan. Pembentukan (RIPPDA) sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional ( RIPPNAS ) 2010 -

2025 yang telah

disyahkan oleh presiden tanggal 2 desember 2011 yang lalu,dengan PP 50/2011 tentang RIPPNAS. Acuan itu sebagai rambu-rambu untuk mengembangkan pariwisata secara nasional yang harus dijabarkan ke Provinsi dan ke Kabupaten/Kota.


90


SASARAN. 10. MENINGKATNYA JUMLAH PENANGANAN KASUS KERUSAKAN LINGKUNGAN Guna pelestarian dan penanganan kerusakan lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah menetapkan beberapa Indikator Kinerja guna perbaikan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup : Tabel 10.1 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Indikator Kinerja Satuan


Capaian Capai an Tahun 2013

Tahun

Target

Realisas i


Capaian (%)

2014

1

Indeks Perbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks

22

10

8

7

2015 7

100

3

2.

Jumlah Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Jumlah informasi peningkatan kualitas akses informasi SDM keanekaragaman hayati dan LH Jumlah Pemantauan,pengen dalian & pendataan kawasan ekosistem pesisir dan laut. Jumlah Penyelesaian perselisihan/ sengketa LH Jumlah Kab/Kota yang mematau adaptasi Mitigas dan perubahan iklim (kab/kota)

Kejadi an

9

14

18

9

10

101

0

kab/ko ta

7

6

0

7

7

100

0

lokasi

6

2

6

6

9

150

30

50

10

0

10

5

50

100

1

14

3

3

6

200

14

3.

4.

5.

6.

kasus Kab/ko ta

Rata-rata Capaian

87,75

Analisa Indikator Kinerja Sasaran


91

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Pada indikator 1 kinerja perbaikan peringkat indeks kualitas lingkungan hidup, data IK (Indeks kualitas lingkungan hidup) Operasionalisasi KOMDA dan REDD dan DDPI, Tersusunnya strategi daerah dan rencana aksi REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan peraturan Gubenur No. 10 tahun 2012 tentang Strategi daerah dan rencana aksi reducing emissions from degradation and deforestation – plus. Berdasarkan Peraturan tersebut aksi-aksi mitigasi REDD+ di Kalimantan Tengah di susun berdasarkan kepentingan daerah dan karakteristik masyarakat Kalimantan Tengah. Setelah tersusunnya strategi daerah REDD+ maka perlu dilakukan sosialisasi ke Kabupaten Kota. Pada tahap awal kegiatan ini telah dilakukan sosialisasi REDD+ di Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten pemekaran/dimana kelembagaan Lingkungan Hidup baru terbentuk yaitu : Pulang Pisau, Gunung Mas, Murung Raya, Muara Teweh, dan Barito Utara. Tema Sosialisasi tersebut adalah “Peran BLH dalam Provinsi percontohan implementasi REDD+”. Nilai Pollutant Indeks

Kategori

0 ≤ PI ≤ 1,0

Memenuhi Baku Mutu (Kondisi Baik)

1,0 ≤ PI ≤ 5,0

Cemar Ringan

5,0 ≤ PI ≤ 10

Cemar Sedang

PI > 10

Cemar Berat

Indikator ke 2 Pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup rencana dilakukan 9 kali pada 9 kabupaten, dapat dilaksanakan pada 13 Kab dan 1 Kota atau sebesar 155,6 %; Kemudian untuk akses informasi SDA Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 153,564 Km² (15.356.700 Ha) memiliki lahan gambut di wilayah selatan dengan luas mencapai 3.010.640 Ha, dengan kedalaman 0 – 2 Meter seluas 1.496.875 Ha dan kedalaman di atas 2 Meter seluas 1.513.765 Ha. Faktor penyebab tidak tercapainya target pada indikator berbaikan Peringkat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. 

Masalah lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Tengah masih perlu mendapatkan perhatian agar kerusakan sumber daya alam tidak makin parah. Kondisi tersebut ditandai dengan terjadinya penurunan kualitas lingkungan serta terbatasnya sumber daya yang diantaranya diakibatkan oleh pencemaran; pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat teknis & kesehatan; membakar lahan yang tidak diawasi;


92

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan; kegiatan pertanian, penangkapan ikan, dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup yang turut dalam pameran lingkungan hidup berhasil memperoleh juara ke-2.

PENYERAHAN DPA Oleh Pj.Gubernur Kalimantan Tengah SASARAN 11. TERJAMINNYA PELAKSANAAN REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN SERTA UPAYA KONSERVASI PADA KAWASAN DAERAH ALIRAN SUNGAI Guna peningkatan hutan cadangan, reboisasi bidang kehutanan dan Menurunnya jumlah spot kebakaran hutan, meningkatnya pengelolaan kawasan lindung, serta pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan dalam upaya konservasi pada kawasan daerah aliran sungai (DAS) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah menetapkan indikator kinerja :


93


Tabel 11.1 Kehutanan Indikator Kinerja

1

2

3

4

5

Jumlah dan luas areal rehabilitas hutan dan lahan Jumlah wilayah yang ditetapkan sebagai kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Jumlah kasus ilegal loging mengalami penurunan 20 % pertahun Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % pertahun Luas areal rehabilitasi hutan dan lahan, dan penanaman hutan rakyat

Satuan


Capaian Tahun 2013

Capaian Tahun 2014

Target

Realisasi

Ha

0

34

107.542

20.736,00

2015 35.468,66

71,43

Orang/ barang

0

NA

3

3 Unit

8 Unit

266,67

Kasus

0

0

44

41

54

131,70

Titik Api

0

2,237

5.346

2.873

4.142

55,83

Ha

0

0

107.542

20.736

35.468,66

171,05

Capaian (%)

Rata-rata Capaian

139,33

Analisis Capaian Kinerja bidang kehutanan Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20 % per tahun. Upaya-upaya yang mendukung indikator ini berupa kegiatan-kegiatan pengamanan hutan dan operasi pengamanan


94

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang hutan yang bersumber dana dari APBD maupun APBN. Tahun 2015 kasus illegal logging yang terpantau sebanyak 54 kasus atau berhasil menekan lebih rendah dari target 41 kasus. Pencapaian target penurunan sebesar 131,70%, hal ini meningkat dari tahun 2014 dimana kasus elegal loging hanya sebanyak 44 kasus, kenaikan 10 kasus hal ini dimungkinankan dengan ada penurunan hargajual sawit dan rendahnya harga batu barat yang mengakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja. Pengukuran kinerja sasaran 3 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No.

Sasaran

Indikator Kinerja

1.

Tercapainya penurunan laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan

1. Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun 2. Jumlah kasus illegal logging mengalami penurunan 20 % per tahun

Target 2015

Realisasi 2015

Persentase (%)

2.873 titik

4.142 titik

55,83 %

33 kasus

54 kasus

71,43 %

Sasaran ini diarahkan untuk mencapai penurunan laju degradasi sumber daya hutan dan gangguan terhadap kawasan hutan. Sasaran ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu : 1.

Indikator Kinerja Jumlah hotspot sebagai indikasi kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan 20 % per tahun. Salah satu indikator Utama yang dipakai untuk mencapai sasaran ini adalah jumlah titik panas (hotspot) sebagai indikasi peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan mengalami penurunan sebesar 20 % setiap tahunnya. Target jumlah hot spot tahun 2015 adalah sebesar 2.873 titik (target penurunan 20 %). Tahun 2015 jumlah titik hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah adalah 4.142 titik. Ini berarti terjadi peningkatan jumlah hotspot sebanyak 1.269 titik dari jumlah total yang ditetapkan.


95


Tingkat capaian kinerja indikator ini adalah 55,83 %.

Target kinerja indikator ini adalah semakin kecil jumlah hotspot maka capaian kinerja semakin baik begitu pula sebaliknya, semakin tinggi jumlah hotspot semakin kecil capaian kinerja.

Tabel 21. Perbandingan jumlah hotspot dari tahun 2011-2015 di Provinsi Kalimantan Tengah Target/ Realisasi

Tahun 2011

2012

2013

2014

2015

Target (Titik)

7.014

5.611

4.489

3.591

2.873

Realisasi (Titik)

4.352

4.147

2.237

5.364

4.142

Persentase

62,05

73,91

49,83

149,37

144,17

Capaian Kinerja (%)

137,95

126,09

150,17

50,63

55,83

Capaian Kinerja

Grafik 5. Jumlah hotspot di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015


96

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Terjadinya peningkatan jumlah hotspot tahun 2015 disebabkan karena musim kemarau yang relatif panjang. Perlu dicatat bahwa tercapainya sasaran juga sangat dipengaruhi oleh perilaku musim kemarau, dimana kemarau yang panjang dapat mengakibatkan meningkatnya jumlah hotspot secara signifikan sebaliknya musim hujan yang panjang akan menurunkan jumlah titik hotspot. Jumlah hotspot tahun 2015 sebenarnya lebih rendah dibanding tahun 2014, tetapi dari jumlah hotspot tersebut yang menjadi kebakaran lebih banyak di tahun 2015 dibandingkan tahun 2014. c.

Belum adanya sistem deteksi dini dan sistem peringatan dini (early warning system) dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

d.

Masih belum optimalnya kemampuan lembaga khusus (instansi pemerintah, unit usaha dan masyarakat) yang menangani kebakaran hutan dan lahan.

e.

Keterbatasan sarana, prasarana dan tenaga serta dana operasional terkait dengan luas wilayah kebakaran hutan dan lahan.

Upaya tindak lanjut dalam rangka mengatasi permasalahan dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain : a.

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, kampanye dan penyuluhan serta mengembangkan kearifan lokal dalam pembukaan lahan pertanian. Di samping itu ditingkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

b.

Kegiatan penanggulangan (pemadaman) dilengkapi dengan kesiapan sumber daya yang dimiliki berupa peralatan dan personil yang ada di lapangan. Untuk mendorong keberhasilan pemadaman kebakaran hutan dan lahan beberapa hal yang perlu diupayakan antara lain : mendorong terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran (KMPK), menyelenggarakan apel siaga dan pengaktifan posko kebakaran, mengintensifkan

patroli

rutin

dan

pemantauan

lapangan

terhadap

titik

api,

mengintensifkan pelaporan kejadian kebakaran hutan dan lahan sesuai prosedur yang


97

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang berlaku dan meningkatkan mobilisasi sarana, prasarana dan personil untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

SASARAN 12. MENINGKATNYA SARANA PERHUBUNGAN LAUT, UDARA, DAN DARAT. Tabel 12.1 Peningkatan Sarana Perhubungan, laut, udara, dan darat

Satuan


Capaian Tahun 2013

Capaian Tahun 2014

Target

Realisasi

Jumlah arus penumpang (darat)

Orang

119.513

157.653

2.862

200.000

2015 183.372

Angkutan sungai Angkutan udara

Orang Orang)

-

225.442 1.450.000

250.250 2.609.040

350.000

289.754

1.500.000

1.356.000

82,79 90,46

Unit

0

81,25

2.144

2.500

2.478

99,12

Unit

0

100

68

50

68

107,2

Armada

0

100

1

1

1

100,00

Unit

0

7

7

8

8

100

buah

0

2

2

2

2

100

Maskap ai

0

0

9

9

9

100

Indikator Kinerja

1

2.

3.

4.

5. 6.

7.

Jumlah KIR angkutan umum (unit) yg ada (Thn2010 =21867) Jlh angkutan sungai yg ada (thn.2010=4.781) Jumlah terminal angkutan jalan ( AKAP & AKPD) Jumlah Dermaga sungai Jumlah Perhubungan angkut laut Jumlah Bandar udara Rata-rata Capaian

Capaian (%) 92,68

105,91

Analisis Capaian Kinerja Peningkatan Sarana Perhubungan, laut, udara, dan darat

Mewujudkan keselamatan, kelancaran lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai danau dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan darat Kalimantan Tengah. Jumlah orang terangkut pada tahun 2014 sebanyak 2.862.153 orang sedangkan target 2.500.000 Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

98


orang

dengan

capaian

114,49

Persen. Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah orang

terangkut melalui udara Tabel 12. 2. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum No.

Tahun

Jumlah Penumpang

1.

2011

122.326

2.

2012

150.000

3.

2013

164.070

4.

2014

177.915

5.

2015

185.372

Grafik, 12. 1. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

a. Jumlah Perizinan Uji KIR Angkutan Penumpang Jumlah Uji KIR yang bertambah tidak lepas dari adanya pengawasan yang dilakukan, Tahun 2015 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


99

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 4 kali penertiban guna menindak dan memperketat

pelaksanaan

pengawasan

terhadap

angkutan

umum

melanggar peraturan serta tidak pemberbaharui izin-izin terkait. Tabel 12. 3. Jumlah Perizinan Uji KIR Angkutan Penumpang No.

Tahun

Jumlah KIR

1.

2011

1.457

2.

2012

1.625

3.

2013

2.144

4.

2014

2.541

5.

2015

2.478

Grafik III. 3. Jumlah Perizinan Uji KIR Angkutan Penumpang


100

yang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang b.

Jumlah Angkutan Jalan (AKAP dan AKDP) Indikator Kinerja Jalan baik AKAP maupun AKDP semakin bertambah disetiap tahunnya, hal ini karena sarana yang disediakan oleh operator semakin baik, dengan adanya bus yang memiliki fasilitas dengan penilaian baik. Selain itu perizininan yang dilaksanakan melalui satu pintu memudahkan menginventarisin jumlah angkutan yang ada di Kalimantan Tengah berikut pula perizinan baru yang ada. Tabel 12. 4. Jumlah Angkutan Jalan (AKAP dan AKDP) No.

Tahun

Jumlah Angkutan Jalan

1.

2011

4

2.

2012

113

3.

2013

113

4.

2014

133

5.

2015

164

GrafikIII. 4. Jumlah Angkutan Jalan (AKAP dan AKDP)


101

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang c.

Jumlah Orang Terangkut melalui Sungai Indikator Kinerja Utama jumlah orang terangkut melalui sungai pada dermaga yang berada di Kalimantan Tengah didukung oleh kegiatan pembangunan, Rehabilitasi, pemeliharaan Prasarana dn fasilitas angkutan sungai, danau dan penyeberangan. Indikator kinerja utama jumlah orang terangkut melalui sungai merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi peningkatan pelayanan dermaga dan pelabuhan penyeberangan terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Perhitungan

jumlah

penumpang

pada

dermaga

maupun

pelabuhan

penyeberangan di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pemantauan jumlah penumpang yang menggunakan angkutan sungai. Tabel III. 5. Jumlah Orang Terangkut melalui Sungai No.

Tahun

Jumlah Penumpang

1.

2011

593.151

2.

2012

600.000

3.

2013

607.126

4.

2014

432.567

5.

2015

289.754

Grafik 12. 5. Jumlah Orang Terangkut melalui Sungai


102

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang d.

Jumlah Orang Terangkut melalui Udara Indikator kinerja utama jumlah orang yang terangkut melalui udara di seluruh bandar udara di Kalimantan Tengah didukung oleh kegiatan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara dengan kegiatan Monitoring dan performance

check

bandara

se

Kalimantan

Tengah,

Pemeliharaan

Rutin

Landscape Banadar Tjilik Riwut serta adanya Transportasi Embarkasi Haji Antara Bandara Tjilik Riwut dengan Rute Palangka Raya – Banjarmasin. Namun pelaksanaan embarkasi haji antara pada tahun 2015 tidak dapat menggunakan Pesawat dikarenakan kabut asap parah yang terjadi, sehingga pelaksanaan embarkasi haji antara untuk mengantarkan dan penjemputan para jemaah haji menggunakan bus dari Palangka Raya menuju Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin begitu pula sebaliknya. Tabel III. 6. Jumlah Orang Terangkut melalui Udara No.

Tahun

Jumlah Penumpang

1.

2011

1.041.655

2.

2012

1.200.000

3.

2013

1.279.462

4.

2014

1.832.751

5.

2015

1.356.936

Gafik 12. 6. Jumlah Orang Terangkut melalui Udara


103

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Solusi dan rekomendasi Jumlah Dermaga sungai menjadi tolak ukur pelayanan kepada masyarakat, dengan semakin banyaknya jumlah dermaga yang ada di Kalimantan Tengah hal ini memudahkan pengguna jasa transportasi sungai untuk menuju daerah yang cukup sulit maupun terisolir. Hal

ini perlu menjadi dukungan dan perhatian pada semua pihak, dengan kegiatan

pembangunan dermaga sungai dan rehabilitasi dermaga di Provinsi Kalimantan Tengah. Dermaga yang terbangun pada tahun 2015 sebanyak 6 buah, dan rehabilitasi dermaga sungai sebanyak 2 buah. Setelah fasilitas terbangunan perlunya pemeliharaaan dan perawatan untuk semua masyarakat pengguna dan petugas yang ada.

SASARAN. 13. TERWUJUDNYA PEMUDA DAN OLAHRAGA YANG BERKUALITAS MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS, SEHAT DAN BERPRESTASI. Guna peningkatan daya saing pemuda di tingkat regional, nasional dan internasional, pengembangan inovasi, keberanian melakukan terobosan dan budaya kreatif pemuda, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan beberapa indikator yang antara lain : Tabel 13.1 Pemuda dan Olahraga. Indikator Kinerja Satuan



Tahun

Target

Realisasi

Capaian (%)

2014


2015 1

2.

3.

Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) Jumlah Gedung Olahraga Jumlah Klub Olahraga

organisasi

62

65

66

65

66

101,54

60

unit

15

16

9

16

11

56,25

0

buah

50

84

43

84

43

51,19

0

Rata-rata Capaian

69,66

Analisa Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga Peningkatan kreativitas dan inovasi, pengasahan kematangan intelektual, penyaluran minat bakat, serta penumbuhan rasa percaya diri, semangat kesetiakawanan sosial, dan pengabdian


104

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang kepada masyarakat, melalui Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan. Kegiatan ini lebih diarahkan pada penunjangan kelancaran pelaksanaan kegiatan KNPI, Pramuka dan Organisasi Kepemudaan lainnya yang ada di Kalimantan Tengah. Dengan adanya penunjangan, maka kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan akan diikuti oleh para OKP dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 2015 dari 65 OKP yang menjadi target penunjangan kegiatatan organisasi kepemudaan, dapat terwujud sebanyak 66 OKP atau capaian 101,54 Persen dan memenuhi persyaratan untuk diberikan penunjangan. Pembinaan dimana jumlah kegiatan kepemudaan telah menunjukkan hasil yang maksimal. Peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis mencakup pendidikan kebangsaan/bela negara dan akhlak mulia, penumbuhan kesadaran/kepedulian terhadap lingkungan, politik dan hukum. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga sangatlah penting peranannya dalam peningkatan mutu dan kualitas keolahragaan. Fasilitas-fasilitas olahraga yang memiliki standard nasional/internasional sangatlah dibutuhkan dalam pengembangan maupun pembinaan atlet-atlet pelajar/olahragawan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Yang nantinya diharapkan dapat mengharumkan daerah dalam berbagai event nasional maupun internasional. Terkait dengan sasaran diatas, capaian kinerja terhadap indikator kinerja utama dapat diukur dari jumlah gelanggang/balai remaja dan lapangan olahraga yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1

Gelanggang/balai remaja

37

buah

2

Lapangan Olahraga

289 buah

Jumlah Sarana Olahraga

326 buah

Sedangkan Sarana dan prasarana keolahragaan dalam peningkatan tahun 2015 sebanyak (sebelas ) buah. Tabel 13.2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga TA 2015 No.

Kegiatan / perbikan sarana dan prasarana

Target

1

Rehabilitasi Lapangan Tennis Sanaman Mantikei

1 Lapangan

2

Pembangunan Gedung (Indoor) Serbaguna

1 Gedung

3

Pembangunan Lapangan Panahan PPLP Peningkatan Sarana dan Prasarana Stadion Tuah Pahoe

1 Lapangan

4


1 Tribun

105

11

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 5 6 7

Pembangunan Gedung PPLPD Penataan Kawasan PPLPD Peningkatan sarana dan Prasarana Sirkuit Balap Motor Sabaru

1 Gedung 1 Kegiatan

8 9

Rehabilitasi Lapangan Tennis Tangkasiang Rehabilitasi Gedung Olahraga sanaman mantikei Jumlah

1 Kegiatan 1 Lapangan 1 Gedung 9 Buah

SASARAN 14. MENINGKATNYA PRODUKSI PERKEBUNAN Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perkebunan dengan harapan masyarakat bisa sejahtera dan bermartabat dengan berorientasi pada Agribisnis dan Agroindustri melalui indikator Kinerja di bidang perkebunan : Tabel 14.1 Perkebunan

Indikator Kinerja

1.

Kondisi Awal RPJMD 2010

Target

Capaia n (%)

20 2011

Luas areal perkebunan -Kebun rakyat -Perkebunan besar

2012

14 2013

2015

753.132 1.703.807

1.140.030

707.811 995.996

642.187 982.917

446.943 1.297.886

69,59 132,04

14

19

20

19

95

-

165

167

165

98

2.

Peningkatan Produksi perkebunan

75

15

14

3.

Divesifikasi tanaman dilahan karet

-

-

-



Realisasi

Perkembangan Perkebunan di Provinsi Kalimantan sampai dengan bulan Desember 2015 sebagai berikut : - Luas perkebunan rakyat 707.811 Ha, melibatkan 342.036 kk petani; - Luas perkebunan besar 995.996 Ha, dibangun oleh 167 unit perkebunan besar.


106

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang - Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan investasi di sektor perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terbentur pada aspek tata ruang, dimana lokasi yang dimohon masuk dalam kriteria kawasan hutan yang memerlukan proses alih fungsi. Pada tahun 2011 luas perkebunan rakyat dimiliki oleh perseorangan 753.132 ha dengan produksi sebesar 1.771.771 ton dan luas perkebunan non rakyat 1.140.030 ha dengan produksi sebesar 1.939.016 ton. Total luas perkebunan 1.889.001 Ha. Pada tahun 2013 sedangkan tahun 2015 terdapat penurunan jumlah luasan kebun menjadi 1.297.886 Ha, hal ini terjadi, kemungkinan dengan ada surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 525/949/Disbun tanggal 4 Agustus 2011 tentang pembangunan perkebunan bagi masyarakat. 

Perkebunan Rakyat 1. Pembangunan perkebunan rakyat dilaksanakan dengan berbagai program antara lain Program Revitalisasi Perkebunan, Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu (PM2L), Program Gerakan Memanfaatkan Lahan Terlantar (Geber-MLT), Program Swadaya, Program Perkebunan Inti dan Plasma serta Program Kemitraan. 2. Komoditi yang dikembangkan berupa tanaman karet dan tanaman kelapa sawit, sedangkan komoditi lain seperti kelapa, kopi dan kakao bersifat penunjang. 3. Pembangunan perkebunan rakyat berada pada 14 kabupaten / kota di Kalimantan Tengah. 4. Kegiatan pembangunan perkebunan rakyat merupakan bagian yang sangat penting dalam menyerap angkatan kerja dan pengembangan wilayah di Kalimantan Tengah.



Perkebunan Besar Perkembangan perusahaan perkebunan besar di Kalimantan Tengah sampai bulan Per 31 Desember 2012 sebagai berikut :  Total Perkebunan Besar di Kalimantan Tengah berjumlah 323 unit dengan luas izin 3.836.316,133 ha terdiri dari : 1. Perusahaan Besar Komoditi Kelapa Sawit sebanyak 294 unit 2. Perusahaan Besar Komoditi Karet sebanyak 26 unit 3. Perusahaan Besar Komoditi Kelapa Sawit/Karet sebanyak 3 unit  Perkebunan Besar yang sudah operasional sebanyak 167 unit dengan luas izin 1.895.802,153 ha terdiri dari : 1. Perusahaan Besar Komoditi Kelapa Sawit sebanyak 294 unit 2. Perusahaan Besar Komoditi Karet sebanyak 26 unit 3. Perusahaan Besar Komoditi Kelapa Sawit/Karet sebanyak 3 unit


107

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang  Dari target 167 unit perkebunan besar yang telah operasional, telah terbangun kebun : 1. Kebun Inti 951.664,38 ha 2. Kebun Plasma 117.037 ha melibatkan 58.578 kk petani  Perkebunan Besar yang opersional sebanyak 156 unit dengan luas 1.940.513,980 ha yang terdiri dari : 1. Perusahaan Besar Komoditi Kelapa Sawit sebanyak 136 unit 2. Perusahaan Besar Komoditi Karet sebanyak 18 unit 3. Perusahaan Besar Komoditi Kelapa Sawit/Karet sebanyak 2 unit Kondisi Perkebunan Produksi, Jenis dan jumlah perkebunan (jumlah perkebunan menurut jenis). Perkembangan banyaknya jumlah perkebunan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Pengertian perkebunan adalah usaha penggunaan lahan berupa kebun selain lahan persawahan. Kegiatan kebun bersih adalah salah satu kegiatan dalam rangka pencegahan kebakaran setelah seminar nasional yang dilaksanakan pada bulan Desember 2009 d Palangka Raya telah disepakati “Stop Asap, Stop Kebakaran dan Stop Bencana” hal tersebut merupakan implementasi pasal 26 UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan. Tujuan gerakan kebun bersih di Kabupaten Gunug Mas yang didukung dengan sarana produksi yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat kelompok tani untuk pembersihan kebun dan membuka lahan baru tanpa membakar PLTB.

SASARAN 15. SWASEMBADA HASIL PETERNAKAN Tabel 15.1 Peternakan / Kehewanan Indikator Kinerja

Satuan


Capaian Tahun 2013


Realisasi Capaian

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tahun 2014 2015

108


Indikator Kinerja Populasi ternak - Sapi potong - kerbau - kambing - domba - Babi - ayam buras - Ayam ras(petelur) - ayam ras pedaging - Itik


Capaian Tahun 2013

Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor

73.408 6.052 47.185 1.803 206.659 5.556.987 4.669.198

78.913 19.304 51.802 3.219 419.476 10.075622 57.261

64.128 10.327 39.402 1.381 182.063 2.658.590 104.132

64.520 7.697 60.550 3.724 229.833 5.315.186 140.907

70.879 10.923 42.572 2.259 205.027 2.873.600 145.329

109,86 142,25 70,31 60,66 89,21 54,06 103,13

Ekor

64.317

4.756.724

7.028.144

5.504.689

7.539.337

136,96

Ekor

291.789

467.342

269.656

288.321

293.607

101,83

Satuan

Realisasi Capaian

Target

Realisasi

Capaian (%)

Tahun 2014 2015

Analisa capaian kinerja untuk sektor peternakan secara umum meningkat, peningkatan ini secara umum terjadi karena adanya kegiatan pembinaan pembangunan pertanian dan peternakan yang ditujukan untuk masyarakat miskin khususnya di pedesaan dan juga telah dilakukan melalui pendekatan kelompok yang ada di masyarakat melalui program dan kegiatan yang langsung menyentuh kepada masyarakat miskin. Program tersebut dilaksanakan seperti peningkatan produksi peternakan yang dilakukan melalui pemberian bibit ternak kepada masyarakat sesuai dengan kondisi daerah. Komoditas yang diberikan juga bervariasi, mulai dari bibit ternak kambing, itik, babi, ayam serta bibit peternakan lainnya. Pemberian bantuan tersebut merupakan salah satu faktor terjadi peningkatan produksi populasi ternak, yang pada giliranya akan meningkatkan produksi daging di Kalteng. Populasi dan produksi ternak besar (sapi dan kerbau) secara umum meningkat,

untuk

populasi sapi potong tahun 2013 sebesar 57.038 ekor (ASEM 2014) masih dibawah target renstra 013 (58.522 ton) , jika dibandingkan dengan populasi sapi potong tahun 2013 (59.385 ekor) terlihat menurun,mengakibatkan produksi daging juga menurun menjadi 4.077 ton (ASEM 2013) dibandingkan produksi daging sapi tahun 2013 (4.155 ton),dikarenakan banyaknya pemotongan ternak sapi potong lokal termasuk betina yang masih produktif untuk dikonsumsi, dikarenakan adanya larangan masuknya daging sapi impor. Untuk daging kerbau khususnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik populasi dan produksinya, pada tahun 2013 populasi kerbau


109

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang 9.857 ekor (melebihi renstra 6.965 ekor) dan produksi kerbau tahun 2013 48 ton (melebihi renstra 38 ton),populasi dan produksi kerbau meningkat di Bandung tahun 2015 ,dikarenakan kerbau berkembang biak secara alami dan sangat jarang dipotong untuk dikonsumsi kecuali untuk perayaan acara-acara adat setempat. Untuk ternak kecil (kambing,domba,babi,ayam, dan itik) baik populasi dan produksi secara umum mengalami peningkatan dibanding dengan tahun 2012 walaupun belum bisa mencapai target yang tertera pada RENSTRA. Capaian kinerja masing-masing indikator sektor peternakan populasi dan produksi ternak baik ternak besar ataupun ternak kecil tahun 2015 diwakili dalam grafik.15.1 berikut.

Grafik 15.1 Populasi Ternak (ekor) tahun 2014


110


SASARAN 16. MENINGKATNYA EKSPOR KOMODITAS PERIKANAN DAN HASIL LAUT GUNA PENINGKATAN PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Indikator Kinerja Satuan


Capaian Tahun 2013

Capaia n

Target

Jumlah capaian Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan 2. Peningkatan produksi budidaya perikanan 3. Peningkatan Produksi benih ikan 4. Peningkatan hasil tangkapan ikan 5. Tingkat Konsumsi ikan oleh masyarakat perorang 6. Peningkatan Volume produksi olahan hasil perikanan 7. Peningkatan PAD sektor kelautan dan Perikanan Rata-rata Capaian

Capaian (%)

Tahun 2014

1.

Realisasi

2015

Orang

15.000

69.570

150.000

182.835

240.524

131,55

ton

23.659

53.159

130.209

118.484

59.854,03

50,52

107.667

42.868

527.059

470.290

54.020

11,49

ton

101,999

106.867,00

110.069, 69

108.443,05

101.016,10

93,15

kg

35,72

45,06

37,55

37,17

46,03

123,84

ton

9.523

25.550

13.311

11.575

28.422

245,55

Rp. (000)

-

-

120.000.

131.900

109,92

Juta/ekor (dalam 000)

109,43

Analisa Capaian Kinerja Bidang Kelautan dan Perikanan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan Realisasi capaian terhadap indikator jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan Tahun 2014 sebesar 240.524 Orang (131,55%) dari target yang ditetapkan sebesar 182.835 Orang. Peningkatan pencapaian tersebut dikarenakan adanya dukungan program dan kegiatan dalam


111

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang meningkatkan kewirausahaan dibidang kelautan dan perikanan, baik yang bergerak disektor usaha budidaya, penangkapan maupun pengolahan hasil perikanan, sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan. Dilihat dari jumlah tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan pada masing-masing sektor pada Tahun 2014, yaitu sektor perikanan budidaya, sektor perikanan tangkap, dan sektor pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja hanya pada sektor perikanan budidaya, sementara pada sektor yang lain terjadi perubahan yang cenderung menurun, hal ini dikarenakan adanya alih usaha dari sektor kelautan dan perikanan ke sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Sementara pada sektor perikanan budidaya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja yang disebabkan oleh adanya penambahan luas areal budidaya, seperti kolam, tambak dan lainnya, dan juga disebabkan oleh adanya dukungan bantuan permodalan maupun dalam bentuk bantuan benih dan pakan yang sumber pendanaanya melalui program yang dibiayai dari APBD maupun dari APBN Tahun 2014. Jumlah tenaga kerja pada masing-masing sektor usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini : Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2012-2014 Sektor Tenaga Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Jumlah Tenaga Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014 Sektor ketenaga kerjaan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Perikanan Budidaya (Orang)

88.464

90.232

81.480

Perikanan Tangkap (Orang)

69.570

69.570

67.962

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Orang)

67.638

59.451

91.082

225.672

219.253

240.524

Jumlah


112

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Perbandingan Capaian Kinerja dari Tahun 2011-2014 Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah Indikator Kinerja

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Capaian Kinerja (Ton) Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Kenaikan Rata-Rata (%)

30.686,19

51.236,29

53.519,43

59.854,03

18,32

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja produksi perikanan budidaya setiap tahun selalu mengalami kenaikan dari Tahun 2011-2014 rata-rata sebesar 18,32% dan apabila dibandingkan pencapaian dari target RENSTRA akhir tahun 2015 terhadap capaian kinerja Tahun 2011-2014 sebesar 45,97% seperti yang tertuang dalam tabel berikut ini : Perbandingan Target RENSTRA Akhir tahun 2015 terhadap Capaian Kinerja Indikator Jumlah Produksi Perikanan Budidaya di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2011- 2014.

Uraian

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

Target RENSTRA Akhir Tahun 2015

Capaian Kinerja (Ton) Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Capaiaan Terhada p Target 2015 (%)

130.209 Ton

30.686,19

51.236,29

53.519,43

59.854,03

45,97

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi sehingga target tersebut tidak tercapai dikarenakan : (a)

Perluasan kawasan budidaya melalui intensifikasi usaha belum maksimal;

(b)

Tingginya harga pakan ikan yang mengakibatkan biaya produksi tinggi, dimana kenaikan harga pakan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan harga jual ikan konsumsi sehingga


113

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang menyebabkan pembudidaya mengalami kerugian, akibatnya banyak pembudidaya yang mengurangi kegiatan usahanya; (c)

Kualitas benih yang digunakan tidak menggunakan benih unggul sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas yang dihasilkan;

(d)

Masih tingginya serangan penyakit ikan khususnya pada kawasan budidaya keramba di Daerah Aliran Sungai (DAS);

(e)

Terjadinya kemarau panjang pada pertengahan Tahun 2014 sehingga mengakibatkan produksi budidaya ikan menjadi menurun karena benih ikan banyak yang mengalami kematian.

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah produksi perikanan budidaya, antara lain : a)

Peningkatan kawasan budidaya baru melalui pengembangan kawasan budidaya kolam dan keramba;

b)

Meningkatkan penyediaan pakan murah melalui pengadaan mesin pakan ikan skala mini kepada kelompok pembudidaya;

c)

Peningkatan penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) kepada kelompok pembudidaya melalui sosialisasi dan temu usaha, serta menganjurkan pembudidaya untuk menggunakan benih ikan yang telah bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dari UPTD/UPR.

Kegiatan budidaya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku utama budidaya dalam bentuk Unit Perbenihan Rakyat (UPR) yang sudah beroperasional dengan baik. Namun kegiatan produksi tersebut bukan berarti tanpa kendala, peningkatan skala usaha budidaya di tingkat pelaku utama budidaya membutuhkan modal usaha yang cukup besar meliputi pembelian benih ikan, pakan/pelet dan sarana produksi perikanan lainnya. Perbandingan target akhir Renstra 2011-2015 dengan capaian kinerja pada indikator jumlah produksi benih ikan dari Tahun 2014 hanya mencapai 10,25% seperti dijelaskan pada tabel berikut ini :


114


Indikator Kinerja Jumlah Produksi Benih Ikan

Target RENSTRA Akhir 2015

527.059.000,-

Capaian Kinerja (Ekor)

Tahun 2011 38.614.000

Tahun 2012 52.128.900

Tahun 2013 42.868.450

Tahun 2014 54.020.000

Capaian Terhadap Renstra 2015 (%)

10,25

Ketersediaan sarana produksi perikanan yang cukup dalam jumlah, jenis, ukuran dan mutu yang tepat menjadi faktor penunjang peningkatan produksi perikanan budidaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya melaksanakan kegiatan yang berorientasi kepada upaya untuk peningkatan produksi perikanan budidaya khususnya melalui peningkatan produksi benih ikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Namun terdapat kendala dalam rangka menunjang program perikanan budidaya melalui produksi benih ikan bermutu, diantaranya : (a)

Belum optimalnya produksi benih yang dihasilkan dari unit-unit perbenihan yang ada (BBI dan UPR) hal ini disebabkan karena terbatasnya SDM yang ada, baik kualitas maupun kuantitasnya, sementara peningkatan produksi Balai Benih Ikan (BBI) sangat tergantung pada kapasitas produksi BBI dan UPR yang terdapat di Provinsi Kalimantan Tengah;

(b)

Beberapa BBI yang dikelola oleh Dinas, baik Dinas Provinsi maupun Dinas Kabupaten/Kota penambahan sarana prasarana yang mendukung produksi pembenihan masih sangat minim;

(c)

Kualitas dan kuantitas induk unggul yang digunakan masih kurang;

(d)

Unit - unit perbenihan rakyat yang diharapkan mampu memberikan kontribusi sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan belum tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan.

Dari permasalahan tersebut di atas, rekomendasi yang akan dilakukan untuk peningkatan jumlah produksi benih, antara lain : a)

Mendorong berkembangnya Unit Perbenihan Rakyat (UPR) dan BBI melalui penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM pengelola UPR melalui pelatihan dan magang;


115

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang b)

Peningkatan penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) bagi BBI dan UPR yang ada melalui sosialisasi CPIB;

c)

Menambahkan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi benih;

d)

Peningkatan SDM pengelola teknis perbenihan (kualitas maupun kuantitas SDM);

e)

Memantapkan struktur organisasi perbenihan.

Capaian Pendapatan asli daerah bidang perikanan dan kelautan berdasarkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor kelautan dan perikanan. Dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014, sumber PAD berasal dari UPTD Provinsi, yaitu : BBIP Ujung Pandaran, BBIS Talohen, BBUG Kumai, dan SPIL Tangkiling. Dimana UPTD tersebut setiap tahunnya melakukan produksi, baik berupa produksi dalam bentuk benih maupun dalam bentuk ikan konsumsi yang hasil penjualannya diserahkan/disetor untuk PAD. Capaian kinerja sasaran tersebut tercantum pada tabel berikut ini :

Perbandingan antara Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya PAD Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Uraian

Target 2014 (Rp.)

Jumlah PAD Sektor Kelautan dan Perikanan

120.000.000,00


Realisasi Capaian Kinerja (Rp.) 131.900.000,00

%

Keterangan

109,92

116


SASARAN. 17 MENINGKATNYA TARGET PRODUKSI TAMBANG Tabel 17.1 Indikator Kinerja

2014 Satuan

2015

Target

Realisasi

Capaian (%)

Target

Realisasi

Capaian (%)

1.

Produksi batu bara PKP2B

Ton

0

3.358.258,24

Tercapai

3.362.830

2.994.117

89,05

2.

PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) sektor tambang

Juta Milyr (Rp.)

800.000

304.394

38,05

1.108.185

498.000

44,95 %

3.

Kuasa Pertambangan bijih emas WPR(wilayah Pertambangan Rakyat)

NA

-

37

37

-

-

78

4.

28 Buah

28

100

Buah

NA NA

5.

Surat ijin pertambangan

Buah

615

962

311,28

620

982

158,39

6.

Jumlah Desa Berlistrik

Desa

1.500

1.212

80,80

1.500

1.300

86,67 95,79

Rata-rata Capaian

Uraian Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada awal penetapan kinerja awal tahun 2015 tidak menetapkan target produksi batu bara, karena hal ini tidak termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah,

tetapi setelah

mendapat masukan dari lembaga

teknis terkait bahwa target produksi batu bara, ternyata dapat terealisasi 3.358.258,24 ton atau capaian mencukupi. Mengingat sektor pertambangan merupakan salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah selain sektor perkebunan dan perdagangan, juga menciptakan peluang kerja. Sedangkan Indikator penunjang lainnya Seperti pendapatan Asli daerah sektor pertambangan dengan capaian target

dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2015 yang bersumber dari retribusi biaya cetak peta dan retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu mencapai 100,68 % atau berjumlah


117


sebesar Rp. 369.245.000,- Bila dibandingkan dengan yang telah diperoleh pada tahun 2014 telah terjadi kenaikan seperti terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian PAD berikut ini : TABEL 17.2 TARGET DAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERTAMBANGAN PAD

Tahun 2011 (Rp)

2012 (Rp)

2013 (Rp)

2014 (Rp)

2015 (Rp)

Target

272.000.000

275.000.000

316.250.000

363.687.500

366.750.000

Realisasi

233.567.000

277.605.000

296.985.000

266.630.000

369.245.000

Capaian

85,87 %

100,9 %

93,91 %

75,10 %

100,68 %

GRAFIK 17.1 TARGET DAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2015

Dengan adanya penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) bidang pertambangan ini, maka hasil yang diperoleh capaian sasaran ini adalah :  Meningkatnya kesejahteraan

kontribusi bagi masyarakat

penerimaan negara dan daerah

dalam

mewujudkan

pembangunan

untuk daerah

khususnya di Kalimantan Tengah . c.

Untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan tahun 2015 realisasinya dalam jumlah rupiah yaitu sebesar Rp. 498.000.433.759,- dan


118


ditambah dengan penerimaan dalam jumlah lain yaitu $ 83.340 atau mencapai sekitar 44,93 % seperti yang terlihat dalam tabel dan grafik dibawah ini : TABEL 17.3 TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2015 PNBP

2011

Tahun 2015 2013

2012

2014

2015

Target

270.000.000.000

400.000.000.000

600.000.000.000

800.000.000.000

1.108.185.592.190

Realisasi

168,869,439,394

328,528,973,200

680,551,152,314

304,394.207,137

498.000.433.759

$ 16.576.815,20 Capaian

62,54%

82,13%

113,43%

58,77%

$ 83.340 44,94 %

GRAFIK 17.2 TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2015

Dengan adanya pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan, ini juga

mmenambah Pendapatan Negara melalui

hasil pembangunan daerah yang bersumber dari sektor pertambangan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sektor Pertambangan merupakan salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah selain sektor perkebunan dan perdagangan, juga menciptakan peluang kerja. Hal ini tergambar dari besarnya penerimaan dana bagi hasil untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan produksi bahan galian logam dan non logam yang semakin meningkat tiap tahunnya seperti yang dapat dilihat dalam tabel dibawah berikut ini :


119


TABEL 17.4 DANA BAGI HASIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 IUP Iuran Tetap Royalty

PKP2B Iuran Tetap Royalty

Rp 15.769.565.919

-

Rp42.559.159.057

KK Iuran Tetap Royalty

Rp. 30.231.125.574

Rp. 368.001.148

Rp. 26.168

Sumber data Distamben Prov.Kalteng 2015.

Dengan meningkatnya produksi bahan galian logam dan non logam di Kalimantan Tengah, ini akan mempengaruhi penerimaan dana bagi hasil dari sektor pertambangan, serta ini akan menjadi suatu investasi yang menjanjikan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui sektor pertambangan untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat

dalam

pembangunan

daerah

khususnya dalam usaha pertambangan . e.

Untuk jumlah produksi mineral dan batubara di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut ini : TABEL 17.5 PRODUKSI MINERAL DAN BATUBARA DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 Bahan Galian

Satuan

2011

2012

2013

2014

2015

Emas

Kg

251

3.985,50

587,50

-

-

Perak

Kg

4.703

11.573,67

131.121,60

-

-

Bijih Besi

Ton

608.050

659.504,00

2.724.156,00

-

-

Batubara

Ton

8.365.526,91

12.870.049,87

Zirkon

Ton

-

1.500,00

Titanium

Ton

-

Ilmenite

Ton

-

Bauksit

Ton

Galena

Ton

6.438.813,78

3.358.258,24

-

5.082

-

-

-

-

2.433

-

-

197,5

5.936,07

255.100

-

-

-

2.994.117,74

Produksi batubara pada tahun 2015 sebesar 2.9994.117,74 ton, sedangkan untuk zircon dan bauksit pada tahun 2015 pemegang izin belum menyampaikan data produksinya.


120


GRAFIK .17.6 PRODUKSI BATUBARA , ZIRCON DAN BAUKSIT TAHUN 2015

PERMASALAHAN

YANG

MENYEBABKAN

PENDAPATAN

DARI

PENERIMAAN

NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2015 TIDAK MENCAPAI TARGET 1. Untuk semester II belum disalurkan 2. Produksi menurun akibat harga komoditas batubara turun 3. Produksi logam menurun akibat kebijakan pemerintah harus membangun smelter 4. IPPKH sulit / karena ada moratorium SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA TAHUN MENDATANG Perlu adanya kegiatan pemerintah yang mendukung kegiatan usaha pertambangan Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat diketahui bahwa pencapaian target Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan tahun 2015

belum

mencapai target, hal ini menunjukan bahwa pengelolaan PNBP masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.


121


TERPENUHINYA KEBUTUHAN LISTRIK BAGI MASYARAKAT Sasaran ini dicapai melalui 3 (tiga)Program yaitu : Program Pengembangan Listrikdan Pemanfaatan Energi, Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dan Program Pengusahaan Listrik dan Energi di Kalimantan Tengah. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran ini adalah : a.

Jumlah desa berlistrik di Kalimantan Tengah tahun 2015 yaitu sebanyak 1.259 desa atau mencapai 83,93 % dari yang telah ditargetkan. Sedangkan untuk panjang jaringan transmisi JTT dan JTM signifikan mencapai target bahkan melebihi dari target seperti yang terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :

TABEL 17.6 CAPAIAN JUMLAH DESA BERLISTRIK DAN PANJANG JARINGAN TRANSMISI JTT DAN JTM TAHUN 2015 Indikator Kinerja Utama (IKU 2.1)  Jumlah Desa Berlistrik  Panjang Jaringan Transmisi JTT/JTM  Jumlah pembangkit Listrik dan Daya Mampu

Target 2015 1.500 desa 10.500 Kms 300 MW

Realiasi 2015

Capaian 2015

1.259 desa 8.768,7 Kms

83,93 % 83,51 %

154.7 MW

51,6 %

GRAFIK .17. 4 TARGET DAN PENCAPAIAN JUMLAH DESA BERLISTRIK TAHUN 2015


122


GRAFIK .17.5 TARGET DAN PENCAPAIAN PANJANG JARINGAN TRANSMISI JTT/JTM TAHUN 2015

GRAFIK 17.6 KETERSEDIAAN DAYA LISTRIK TAHUN 2015

Untuk jumlah pembangkit listrik dan daya terpasang pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 154.,7 MW atau mencapai 51,6% dari yang ditargetkan. Dengan terwujudnya

percepatan pembangunan listrik

desa

melalui

pencapaian sasaran ini, maka hasil yang didapatkan yaitu antara lain :  Meningkatnya Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

123


 Meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.  Meningkatkan

kesejahteraan

kehidupan

masyarakat

dengan

adanya

penerangan listrik di daerah pedesaan sehingga terwujudnya program Kalimantan Tengah Tarang. PERMASALAHAN YANG MENYEBABKAN PADA TAHUN 2015 JUMLAH DESA BERLISTRIK MASIH BELUM MENCAPAI TARGET 1. Terbatasnya penganggaran baik dari APBD maupun APBN 2. Kurangnya komitmen Kabupaten / Kota terhadap kesepakatan program Kalteng Tarang 3. Kondisi geografis Kalteng yang cukup luas dan sulit dijangkau. SOLUSI UNTUK PENINGKATAN JUMLAH DESA BERLISTRIK PADA TAHUN YANG AKAN DATANG : 1. Perlunya penambahan anggaran dalam membiayai program kelistrikan dari pemerintah Pusat dan Provinsi. 2. Perlunya perhatian dan dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan anggaran pembangunan listrik desa.

SASARAN. 18. MENINGKATNYA PEREKONOMIAN RAKYAT DENGAN PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI SERTA DENGAN MEWUJUDKAN KOPERASI BERPRESTASI

Guna memperkuat peningkatkan perekonomian kerakyatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, telah menetapkan indikator kinerja baik yang termuat dalam RPJMD maupun yang ditetapkan dalam indikator kinerja utama dengan sasaran


124

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel. 18.1 Koperasi dan UMKM Reali-

Indikator Kinerja

Satuan

Awal periode RPJMD 2010

Realisa si tahun 2013

tahun

Target

sasi

2014

Realisa si

Capaian (%)

akhir periode RPJMD 2015

2015

1.

Meningkatnya jumlah Koperasi

Unit

2.000

2.786

3.105

3.200

3.178

99,31

3.200

2

Meningkatnya jumlah Koperasi Aktif

Unit

1.500

1.925

2.270

2.370

2.405

101.48

2.370

3

Jumlah KSP/USPkoperasi (MONEV) di kab/kota(yang

KUMK M

-

42

42

42

50

119,05

42

Jumlah Koperasi yang mendapatkan penghargaan Jumlah Koperasi yang mendapatkan penilaian Tk. Provinsi dan Nasional

Buah

-

55

NA

42

12

28,75

42

Buah

0

12

12

12

12

100

12

meningkat kinerjanya) 4. 5

Rata rata Capaian

89,72

Pencapaian Sasaran untuk meningkatkan jumlah Koperasi dimana pada tahun 2014 ditargetkan

2.786 unit

aktif di Kalimantan Tengah,

koperasi diharapkan dapat aktif untuk

melaksanakan kegiatannya, sehingga capaian jumlah koperasi yang ada di Kalimantan Tengah menjadi 3.105 unit. Hal ini terjadi peningkatan sebanyak 835 unit Koperasi atau 3,19%. Sedangkan untuk tahun 2015 jumlah koperasi aktif 2.405 unit target 2.370 unit atau dengan capaian 101,48 Persen. Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan daya saing Koperasi yaitu meningkatnya jumlah Koperasi berkualitas di Kalimantan Tengah mulai dari Tahun 2009 sampai dengan 2013 sebesar 0,28 % dari jumlah Koperasi per posisi 31 Desember 2015 berjumlah 3.178 unit dan koperasi aktif sampai dengan posisi 31 Desember 2015 berjumlah 2.405 unit. Dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan.


125


Persentase koperasi aktif tahun 2009-2015 Prov. Kalteng Uraian 2010 2011 2012 2013

NO

2014

2015

1

Jumlah koperasi aktif

1.719

1.894

2.024

2.215

2.268

2.405

2

Jumlah koperasi

2.511

2.661

2.833

2.922

3.105

3.178

3

Persentase koperasi aktif

68,46

71,18

71,44

72.72

73,03

75,67

3500 3000 2500

Jlh kop

2000

kop aktif

1500

kop tdk aktif

1000 500 0 2011

2012

2013

2014

2015

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pengembangan wirausaha baru terkait dengan upaya menumbuhkan lingkungan usaha yang kondusif, menumbuhkan kemauan masyarakat untuk berwirausaha, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha dan sistem insentif yang menstimulan masyarakat untuk merealisasikan membuka usaha baru. Dengan adanya data memudahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah merancang program yang dibutuhkan wirausaha baru di setiap kabupaten/kota, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.


126

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Dengan Meningkatya kinerja koperasi dan UMK dalam melakukan pengembangan usahanya Pencapaian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan kinerja koperasi dalam melakukan pengembangan usahanya, meningkatakan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk yang dimiliki sehingga mampu bersaing di pasar dan memiliki daya saing serta memilik legalitas di mata hukum.

Dalam Peningakatkan promosi/publikasi dan pemasaran hasil produk unggulan daerah oleh KUMKM pada pameran luar dan dalam daerah. Pencapian sasaran ini diupayakan untuk meningkatkan peluang dan akses pemasaran hasil produk unggulan daerah – daerah yang di miliki Kalimantan Tengah agar lebih dikenal masyarakat luas sekaligus mempromosikan ciri khas daerah serta Pencapain sasaran ini diupayakan juga untuk meningkatkan jumlah promosi dan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan upaya dilakukannya melalui promosi dan pameran hasil produk unggulan daerah Kalimantan Tengah ditingkat pusat maupun daerah pada Pameran yang dilaksanakan didalam maupun diluar daerah yang diikuti oleh 24 Koperasi dan UMKM dari kabupaten/kota binaan.

SASARAN.19 TERCAPAINYA PEMANTAPAN PERSATUAN, KESATUAN DAN KERUKUNAN BERAGAMA Dengan terbinanya Persatuan dan Kesatuan serta kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah, sehingga keseimbangan keamanan dan ketahanan pemerintahan sehingga dapat terwujudanya persatuan dan kesatuan Bangsa di Bumi Tambun Bungai Kalimantan Tengah dengan indikator capaian kinerja :


127


Tabel 19.1 Terbinanya Persatuan dan Kesatuan serta kerukunan antar umat beragama. Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

(%)

Akhir Periode RPJMD 2015

Capaian

1 1.

Jumlah tokoh Agama yang mengetahui tentang persatuan dan kesatuan antar umat beragama

Orang

250

250

100

250

2.

Jumlah calon jema'ah haji Kalteng

Orang

1.098

1.098

100

1.100

3.

Jumlah Pemuda/Remaja terbina dalam kegiataan antar 4 umat beragama

Orang

100

100

100

100

4.

Jumlah rumah ibadah yang diberikan bantuan

buah

457

457

457

200

2

3

Rata-rata Capaian

111,40

Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Serta Kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Tengah, dengan semboyan Huma Betang dan bagi pendatang dengan istilah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, Pemerintah selalu memperhatikan kedamaian di tengah-tengah masyarakat terbukti dengan dibantunya sarana-prasarana rumah ibadah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi juga berusaha meningkatkan pembinaan sosial pendidikan dan kegiatan kepemudaan. Pada Indikator Kinerja jumlah tokoh Agama yang mengetahui tentang persatuan dan kesatuan antar umat beragama pada tahun 2014 telah terbina 250 orang hal ini tercapai sesuai target 100 Persen. Demikian juga untuk Jumlah calon jema’ah haji asal Kalimantan Tengah 1.098 orang dapat diberangkatkan 100 Persen. Sedangkan Jumlah Pemuda / Remaja terbina dalam kegiatan antar umat beragama target 100 orang dapat terbina 100 orang capaian 100 Persen. Sarana dan prasarana kehidupan beragama / peribadatan yang


128

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang mendapat bantuan tahun 2014 Target 457 buah dapat diberikan bantuan 457 buah dapat tercapai 100 persen.

SASARAN. 20 MENINGKATNYA KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS SDM BIDANG KETENAGA KERJAAN Pemerintah Provinsi Kalimatan Tengah berusaha meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, yang antara lain melalui program Sosial dan ketenagakerjaan Tabel 20.1 Peningkatan kualitas SDM di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Indikator Kinerja



Realis asi Tahun 2013

Realisasi Tahun 2014

Angka

550

575

600

625

650

68,56

89,04

Satuan

Target

Realisai

Capaian ( %)

2015

1.

Angka partisipasi angkatan kerja

2.

Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun

%

140

60

42

102

100

NA

0

3.

Tingkat partisipasi angkatan kerja

%

74,00

75,00

76,00

77,00

78,00

76,00

79,44

4.

Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

orang

3.142

NA

1.977

1.030

2.000

2.060

103,15

5.

Tingkat pengganguran terbuka

orang

2,55

3,17

3,09

3,24

2,00

4,54

84,00

Rata-rata Capaian

65,21

Analisa Capaian Kinerja : Angka Partisifasi Angkatan Kerja dimana Jumlah Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan Nomor. 13 Tahun 2003. Sedangkan Penduduk Bukan Usia Kerja adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun.


129

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja dan pengangguran. Maka berdasarkan beberapa pengetian tersebut, Angka partisifasi angkatan kerja berarti dimana perbandingan dari 1.000 jumlah penduduk terdapat jumlah angka parsifasi angkatan kerja yang setiap tahunnya selalu meningkatan. Diprovinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2011 dimana angka partisifasi angkatan kerja Sedangkan bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain). Pengangguran Terdapat dua definisi pengangguran yaitu definisi standar dan definisi luas (relaxed). Pengangguran definisi standar yaitu meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Sedangkan pengangguran definisi luas juga mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja. Sejak tahun 2001, definisi pengangguran yang digunakan oleh Sakernas adalah definisi luas, sehingga pengangguran mencakup empat kriteria yaitu: mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged worker) dan sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan rasio jumlah Pengangguran Terbuka terhadap jumlah Angkatan Kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang sangat besar.

Salah satu masalah utama ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Dimana angka pengangguran ini digambarkan melalui Tingkat Penganggur Terbuka (TPT) yang merupakan rasio jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka ini merupakan indikator yang sederhana untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan Di Provinsi Kalimantan Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir bisa dilihat dalam grafik berikut, dimana pada tahun 2015, Tingkat Pengangguran terbuka menunjukkan kecenderungan untuk meningkat setiap tahun, bahkan pada tahun 2015, mengalami kenaikan yang sangat besar.


130


Penempatan tenaga kerja merupakan salah satu solusi untuk mengurangi angka pengangguran. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penempatan tenaga

kerja

adalah masih terbatasnya lowongan kerja dan kurang lancarnya informasi tentang pasar kerja. Sehingga di tahun-tahun mendatang, perlu dilakukan perluasan kesempatan kerja melalui

pembentukan/pengembangan

usaha

mandiri

dan

usaha

produktif

serta

meningkatkan pendataan lowongan dan mengefektifkan Bursa Kerja Online (BKOL) Pada tahun 2015, target pencari kerja yang ditempatkan adalah 2000 orang dan untuk mendukung pencapaian target penempatan tenaga kerja ini dan penurunan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah telah mengambil beberapa kebijakan serta melakukan beberapa kegiatan, antara lain: o

Membentuk Tim Percepatan Penyerapan Tenaga Kerja dengan anggota dari semua SKPD

Provinsi

yang

bertugas

untuk

menanggulangi

peningkatan

angka

pengangguran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi-nya masing-masing. o

Membentuk Tim Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas menetapkan kebijakan dan menyusun Rencana Tenaga Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan di provinsi Kalimantan


131

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang o

Pemberdayaan penganggur di pedesaan dengan kegiatan PM2L (Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu), pemberian keterampilan dan sarana usaha untuk pemula usaha sesuai potensi yang dimiliki

o

Melatih pencari kerja di BLK/LLK sehingga dapat meningkatkan kompetensi untuk dapat bersaing di pasar kerja

o

Pemagangan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan ilmu, ketrampilan dan pengalaman kerja

o

Penempatan tenaga kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) di perusahaan di Kalimantan Tengah

o

Mengambil kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran

dengan

pembangunan

yang

pembangunan ramah

yang

ketenagakerjaan.

berbasis

ketenagakerjaan

Pembangunan

yang

dan

ramah

ketenagakerjaan adalah pembangunan yang menciptakan kesempatan kerja yang besar, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. o

Memperbaharui program-program perluasan kesempatan kerja yang antara lain melalui kredit mikro, pengembangan UKM, serta program pengentasan kemiskinan.

Dilihat berdasarkan data dari tahun ke tahun, khususnya Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Bulan Agustus, pada tahun 2013, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Tengah sebesar 4,14 persen. Lalu turun menjadi 2,55 persen di tahun 2011. Tetapi di tahun 2012 naik lagi menjadi 3,17 persen. Sedangkan pada bulan Agustus 2013 Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3.09 persen, dan pada tahun 2014 naik menjadi 3,24 begitujuga untuk tahun 2015 target dalam RPJMD hanya sebesar 2,00 persen tetapi mencapai 4,54 persen, hak ini dikarenakan adanya ploktuasi harga industri dan sektor ketenagakerjaan yang tidak menentu, karena adanya penurunan nilai jual batu bara

dan harga minyak sawit yang turun,

sehingga banyaknya tenaga kerja yang dirumahkan bahkan diberhetikan.


132


Tabel 20.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2012-2015 (Persen) Tahun (Bulan Agustus) Provinsi 2012 2013 2014 Kalimantan Barat 71,77 69,75 69,93 Kalimantan 69,90 68,21 68,56 Tengah Kalimantan 71,93 69,08 69,46 Selatan Kalimantan Timur 66,64 63,13 64,10 Indonesia 67,88 66,90 66,60 Sumber: Berita Resmi Statistik No. 08/11/63/Th.VIII, 5 November 2014 Kelembagaan sosial masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pelayanan sosial di masyarakat karena kelembagaan merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kesadaran melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Dengan dasar ini, maka pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitasi dan menyediakan saluran agar kegiatan-kegiatan pelayanan sosial dapat berjalan dengan baik dan sinergis dengan programprogram yang dilaksanakan pemerintah. Pada tahun 2014 pemberdayaan kelembagaan sosial dilaksanakan secara menyeluruh baik yang

bertujuan

kemampuan organisasi

untuk

personalnya yang

meningkatkan maupun

mewadahinya.

kepada Hal

ini

dianggap akan lebih efektif karena sehingga keberadaan kelembagaan sosial di masyarakat akan lebih dirasakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Perkembangan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

133


Tahun 2011-2015 KALIMANTAN TENGAH PERINGKAT NILAI IPK

TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

12

4

3

3

7

53.27

58.72

62.02

63.60

60.90

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 sebesar 60.90 menurun dari tahun 2014 sebesar 63.60 sehingga menempatkan Provinsi Kalimantan Tengah turun dari peringkat ketiga menjadi peringkat ketujuh dari 33 Provinsi.  

   





Indikator

Indikator utama perencanaan tenaga kerja menunjukkan nilai sangat baik yaitu sebesar 8.64. Indikator utama penduduk dan tenaga kerja menunjukkan nilai cukup baik yaitu 6.22. Hal ini terjadi karena rendahnya tingkat pekerja anak dan tingkat pengangguran terbuka. Namun TPAK Muda dan tingkat pekerja tidak penuh relatif tinggi. Indikator utama kesempatan kerja menunjukkan nilai yang baik yaitu 11.04. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat kesempatan kerja. Indikator utama pelatihan dan kompetensi kerja menunjukkan nilai yang cukup baik yaitu 9.13 karena tingkat kapasitas pelatihan yang terbilang baik. Indikator utama produktivitas tenaga kerja menunjukkan nilai yang rendah karena produktivitasnya hanya sebesar Rp. 21.159.924/tenaga kerja. Indikator utama hubungan industrial menunjukkan nilai yang rendah yaitu 3.26. Hal ini terjadi karena tingkat PP yang disahkan, tingkat PKB yang didaftarkan dan tingkat LKS Bipartit di perusahaan yang rendah. Indikator utama kondisi lingkungan kerja menunjukkan nilai yang rendah yaitu 3.42 karena tingkat penerapan SMK3 dan tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan rendah. Indikator utama pengupahan dan kesejahteraan pekerja menunjukkan nilai yang cukup baik, namun masih kurang dari harapan karena nilai UMP masih lebih rendah daripada nilai KHL. utama jaminan sosial tenaga kerja menunjukkan nilai baik yaitu 7.90 karena

tingginya tingkat perusahaan dan tingkat pekerja/buruh yang menjadi anggota jamsostek. Pada Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015

134

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tahun 2014

Pemerintah mentargetkan 3.000 KK yang mendapatkan

bantuan penunjang

peningkatan ekonomi fakir miskin dan dapat terealisasi 1.850 KK atau tercapai 61,67 persen Pemberdayaan Fakir Miskin merupakan salah satu upaya strategis nasional dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk memberdayakan

kelompok masyarakat miskin. Salah satu program yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui perbankan. Adapun bentuk program yang dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) dengan penguatan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir miskin yang telah diwadahi dalam KUBE untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan khususnya bagi sasaran 1 adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memberdayakan dirinya secara mandiri dari aspek sosial ekonomi. Keluarga miskin diberi bantuan stimulan agar mempunyai usaha kecil sesuai dengan kemampuan dan potensi diri dan lingkungannya. Selain itu dari aspek sosial, para Keluarga Miskin mempunyai suatu komunitas yang mempermudah mereka berinteraksi sesama anggota kelompok. Dengan adanya relasi tersebut diharapkan, secara perlahan membentuk pribadi-pribadi yang mampu menciptakan relasi secara luas sehingga mendukung perkembangan baik sosial maupun ekonomi. Perkembangan Tingkat Tingkat Kemiskinan Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Tengah Pada Maret 2012 sebesar 148.047 orang (6,51 persen) berkurang 1.9764 orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2011 yang berjumlah 150.021 orang (6,64 persen). Berdasarkan daerah tempat


135

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang inggal, selama periode September 2011 – Maret 2012 penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 4.098 orang (dari 28.288 orang pada September 2011 menjadi 32.3876 orang pada Maret 2012), sementara di daerah pedesaan berkurang 6.072 orang (dari 121.733 orang pada September 2011 menjadi 115.661 orang pada Maret 2012) Pada periode Maret 2013 sebanyak 145.355 dan September 2013 sebanyak 149.384 orang atau berkurang sebanyak 2.492 orang atau 1,68 persen hal ini kalau dibandingan dengan periode Maret 2012 (148.047 orang) , Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah pada periode September 2014

angka

kemiskinan 148.825 orang atau berkurang sebanyak 559 orang ( 0,16 persen) dari tahun 2013. Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) pada Maret 2015 mencapai 147.700 orang (5,94 persen), berkurang 1.125 orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2014 yang berjumlah 148.825 orang (6,07 persen).Garis Kemiskinan pada Maret 2015 yaitu sebesar Rp 349.727,- mengalami kenaikan dari September 2014 yang hanya sebesar Rp 330.869,- (naik 5,70 persen).

Grafik Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2010 – 2015

164.211 6,77

146.905 6,56

Mar 2010

Mar 2011

148.047 6,64

Mar 2012

145.355 1,68

Mar 2013

148.825

147.700

0,16

5,94

Sept 2014

Mar 2015

Sumber Data : BPS Prov.Kalteng 2015.


136


Tabel 20.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Jumlah Penduduk Miskin

Provinsi

Prosentase Penduduk Miskin

Kota

Desa

Kota + Desa

Kota

Desa

Kota + Desa

2

3

4

5

6

7

Kalimantan Barat

77.770

316.397

394.167

5,68

10,07

8,74

Kalimantan Tengah

45.755

99.600

145.355

5,80

6,45

6,23

Kalimantan Selatan

60.966

122.307

183.273

3,75

5,50

4,76

Kalimantan Timur

98.880

157.030

255.910

3,99

10,24

6,38

1

Jumlah Persentase penduduk miskin menurut Provinsi di Pulau Kalimantan pada periode September 2013 ada di Kalimantan Barat sebesar 8,74 persen, sementara persentase penduduk miskin terendah di Kalimantan Selatan yaitu 4,76 persen. Kalau dilihat dari jumlah penduduk sebagian besar penduduk berada pada Kalimantan Barat yang mencapai

394.167

orang

sedangkan jumlah penduduk miskin terkecil berada di Provinsi Kalimantan Tengah hanya sebesar 145.355 orang. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tabel 21.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka) Kondisi Kinerja

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Tingkat Terbuka (%)

Pengangguran

pada awal

periode RPMJD

Target Capaian Setiap Tahun

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.88

3,17

3,17

3,09

3,24

4,54


Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2015 2

137


Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada bulan Agustus 2015, tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Tengah adalah sebesar 4,54 persen kalau dibandingkan dengan tahun 2014 mengalami kenaikan dimana tahun 2014 sebesar 3.24 persen atau mengalami kenaikan sebesar 1,3 persen. Hal ini dikarenakan mungkin akibat tingkat garis kemiskinan juga adakanya kenaikan tahun 2014 sebesar

Rp. 330 869

sedangkan untuk tahun 2015 Rp. 362.729,-

Tabel 21.4 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012-2014 (Persen)

Wilayah Nasional KALTENG

2012

2013

2014

2015

3.08

3.00

3.24

4,54

INDONESIA

6.07

6.17

5.94

5,04

Sedangkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Pulau Kalimantan, TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2015 merupakan yang terendah sebesar 3,24 persen, sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 7,38 persen.


138

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Tabel 21.5 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2012-2015 (Persen)

Tahun (Bulan Agustus)

Provinsi

2012

2013

2014

2015

Kalimantan Barat

3,48

4,03

4,04

4,04

Kalimantan Tengah

3,17

3,09

3,24

4,54

Kalimantan Selatan

5,25

3,79

3,80

3,80

Kalimantan Timur

8,90

7,08

7,38

7,38

Indonesia

6,14

6,25

5,94

5,81

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 08/11/62/Th.VIII, 5 November 2014

Namun masalah lainnya yang sangat penting adalah setengah pengangguran yang didefinisikan sebagai orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Setengah pengangguran ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain banyaknya orang yang terpaksa bekerja kurang dari jam kerja normal karena iklim usaha yang kurang kondusif, misalnya karena perusahaan terpaksa mengurangi jumlah produksi karena berkurangnya order yang masuk sebagai dampak melemahnya daya beli masyarakat. Kedua konsep ini sangat berbeda, karena pengangguran adalah jumlah orang yang mencari pekerjaan sedangkan setengah pengangguran menggunakan pendekatan jam kerja. Perlu diperhatikan, bahwa permasalahan ketenagakerjaan bukan hanya masalah pengangguran, tetapi merupakan masalah yang kompleks. Permasalahan pertama terbatasnya kesempatan kerja yang berdampak langsung dengan tingginya tingkat pengangguran.

Permasalahan

kedua,

adalah

rendahnya

kualitas

angkatan

kerja.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Agustus 2012, rendahnya kualitas angkatan kerja terindikasi dengan komposisi angkatan kerja yang sebagian besar berpendidikan SD ke bawah yaitu 51,04 persen, SMP


20.05 persen dan yang

139

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang berpendidikan tinggi hanya 6,00 persen. Hal ini berdampak kepada rendahnya daya saing dan kompetensi dalam memperoleh kesempatan kerja. Upaya mendasar yang harus dilakukan adalah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang besar agar dapat menampung angkatan kerja yang cenderung semakin meningkat dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan tersebut perlu ditangani secara serius yang dimulai dari perencanaan tenaga

kerja sebagaimana maksud Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa " D a l a m r a ng k a p em b a ng u na n k et e n ag ak e r j a a n, pe m e r i n t a h m e n et a pk a n k e b i j ak a n d a l am menyusun perencanaan tenaga kerja" (UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 7). Upaya

mendasar

yang

dapat

dilakukan

pemerintah

untuk

mengatasi

masalah

ketenagakerjaan tersebut, adalah dengan penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah, perencanaan

tenaga

kerja

untuk

merumuskan

strategi,

kebijakan,

dan

program

ketenagakerjaan yang tepat, baik jangka panjang maupun jangka pendek (tahunan). Salah satu kebijakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan khususnya pengangguran adalah pembangunan yang berbasis ketenagakerjaan dan pembangunan yang ramah ketenagakerjaan. Pembangunan yang ramah ketenagakerjaan adalah pembangunan

yang

menciptakan

kesempatan

kerja

yang

besar,

seiring

dengan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Contoh yang tepat untuk menggambarkan jenis kegiatan pembangunan yang lebih ramah terhadap penciptaan kesempatan kerja adalah kegiatan model padat karya. Pola pembangunan padat karya dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan baik juga u n t uk

perluasan

lapangan

p ek e r j a a n,

seperti

p e n g em b a ng an

perkebunan karet, sawit, rotan, home industry dan masih banyak jenis usaha padat karya lainnya baik yang berskala besar maupun kecil.

Angka Sengketa pengusaha pekerja (Kasus) Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat


140

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Pada tahun 2014, di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 52 kasus perselisihan hubungan industrial, tetapi dari semua kasus ini semuanya bisa diselesaikan dengan mediasi sehingga tidak ada yang diselesaikan di tingkat pengadilan Hubungan Industrial. Angka perselisihan ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan maupun tenaga kerja yang ada di Kalimantan Tengah. Adapun faktor yang mempengaruhi realisasi capaian tersebut yaitu

karena

adanya

keberhasilan

program

Perlindungan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan, terutama dengan adanya kegiatan fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta sosialisasi sarana hubungan industrial yang dilaksanakan setiap tahun di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bersifat antisipatif telah diundangkan berbagai peraturan yang mengatur adanya perangkat hubungan industrial ini yaitu minimal adanya Peraturan Perusahaan (PP) atau lebih baik lagi jika ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dapat menjadi acuan bersama bagi pekerja dan pemberi kerja/pengusaha.

Dan

sebagaimana aturan yang berlaku secara internasional telah dibentuk Serikat Pekerja (SP) yang menjamin kebebasan berpendapat bagi pekerja. Perangkat Hubungan Industrial yang terutama adalah adanya Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit karena diharapkan menjadi jembatan utama dalam pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Menurunnya angka sengketa antara pengusaha dan pekerja mengindikasikan bahwa kebijakan perlindungan tenaga kerja sudah dilaksanakan dengan baik sehingga tercipta suasana hubungan kerja yang harmonis, iklim usaha yang kondusif yang dapat menimbulkan


141


SASARAN. 21 PENINGKATAN SWASEMBADA PANGAN (BIDANG PERTANIAN) Untuk memenuhi

sektor pangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

telah

mencanangkan swasembada pangan, sehingga telah ditetapkan target-target indikator kinerja yang antara lain :

Indikator Kinerja Luas tanaman pangan : - Padi - Padi Sawah - Padi Ladang - Jagung - Kedalai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar 2. Produksi tanaman pangan : - Padi - Padi sawah - Padi ladang - Jagung - Kedelai - Kacang Tanah - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar Rata-rata Capaian

Satuan

Tabel 22a.1 SWASEMBADA PANGAN. Kondisi Realisasi Realisasi akhir Tahun Tahun RPJMD 2013 2014 2010

Target

Realisai

Capaian ( %)

2015

1.

Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha

139.156 65.488 4.725 3.494 906 11 6.140 1436

143.374 67.472 4.868 3.600 933 11,33 6.260 1.480

246.085 190.755 55.330 2.086 1.258 496 82 3.471 1.222

249.411 162.130 87.281 3.557 2.217 946 210 6.624 1.412

262.252 191.353 70.899 2.814 1.141 465 55 3.075 1.059

105,15 118,02 81,23 79,11 51,47 49,15 26,19 46,42 75,00

Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha Ton/ha

451.762 197.110 9.303 2.494 1.031 168 76.361 9.776

465.451 203.083 9.585 2.370 1.062 173 78.675 10.072

725.704 127.325 6.539 1.507 558 69 42.696 8.706

682.224 511.668 170.556 10.494 2.621 1.084 177 80.256 10.275

918.658 752.045 166.613 9.172 1.369 525 46 46.387 9.730

134,66 146,98 97,69 87,40 52,23 48,43 25,99 57,80 94,70

Produksi Padi di Kalimantan Tengah

tahun 2012 tidak mencapai target, yang semula

ditargetkan sebanyak 646.947 ton yang tercapai hanya sebesar 611.245 ton. Gabah kering giling (GKB) yang terdiri dari 463.542 ton padi sawah dan 147.703 ton padi ladang. Produksi ini turun sebesar 39.171 ton atau 6,02 persen dibandingkan tahun 2010 yang sebesar 650.416 ton.


142


SASARAN. 22

PEMENUHAN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG SEKTOR KETAHANAN PANGAN

Indikator Kinerja 1. 2.

Skor pangan harapan

Ketersediaan pangan utama. 3. Jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM) Rata-rata Capaian

Satuan

Tabel 22 Ketersediaan Pangan. Kondisi Realisasi Realisa akhir Tahun si RPJMD 2013 Tahun 2010 2014

Target

Realisasi

Capaian ( %)

2015

Persen

0

0

86,4

89

90

101

Ton

0

148.967

159.165

220.500

212.708

96,4

desa

0

11

36

50

20

40

79,13

ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KETAHANAN PANGAN Guna mengetahui pencapaian akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan badan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015.

Kebijakan pembangunan

ketahanan pangan harus dikaitkan dengan peningkatan produksi pangan didalam negeri, dimana komponen ketahanan pangan terdiri dari sub sistem ketersediaan pangan terdiri dari : 1. Berdasarkan hasil analisis konsumsi pangan tahun 2014 yang ditunjukkan skor pola pangan harapan kecendrungan yang semakin membaik, terjadi peningkatan dari 86,4 tahun 2013 menjadi 90,2 untuk tahun 2014 yang dilaporkan pada laporan 2015. 2. Ketersediaan pangan utama (surplus beras dalam ton) Realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian 161,4% karena ketersediaan beras selisih dengan produksi. Sedangkan tahun 2015 sedikit terjadi penurunan dengan capaian 96,4 Persen. 3. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga masyarakat (LSM). Realisasi dari ketahanan pangan target 2014 realisasi capaian 36 untuk tahun 2015 dari rencana ada 50 kelompok tani binaan hanyaterealisasi 20 Gapotani. 4. Pola pangan harapan penurunan daerah rawan gizi realisasi dari ketahanan pangan target 2015 realisasi capaian tidak diketahui.


143

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Sektor Pertanian dalam rangka menunjang peningkatan produksi pangan nasional, Melalui Instruksi Presiden tanggal 16 Maret 2007 Nomor 2 Tahun 2007 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Revitalisasi Kawasan Pengembangan Lahan

Gambut di Kalimantan Tengah, diharapkan

pelaksanaannya dapat berjalan efektif, sinergis dan berkelanjutan.

SASARAN. 23 TERWUJUDNYA KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF,EFISIEN, KETATALAKSANAAN DAN PELAPORAN KINERJA YANG BAIK, SERTA PENDAYAGUNAAN APARATUR YANG BAIK DAN HANDAL

Menindak lanjuti Keputusan Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan beberapa sasaran mengenai reformasi birokrasi di bidang kepemerintahan diantaranya telah ditetapkan indikator kinerjanya yang dilaksanakan : Tabel 23.1 Reformasi Birokrasi Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik Indikator Kinerja 1.

2.

3.

Opini Pemeriksanaan BPK (Pengelolaan Keuangan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Jumlah LKP SKPD yang menyusun LAKIP yang baik Nilai Kategori = AA > 85–100 (memuaskan) Nilai Kategori = A > 75 – 85 (sangat baik) Nilai Kategori = B > 65 – 75 (baik) Nilai Kategori = CC > 55 – 65 (cukup baik) Nilai Kategori = C > 30 – 100 (kurang)

Satuan


Realisasi Tahun 2013

Realisa si Tahun 2014

Target

Realisasi

Capaian ( %)

2015

WTP

WTP

WTP

WTP

B

B

B

Berhasil

33

32

18

52,94

SKPD

-

-

-

SKPD

16

17

18

3.06

SKPD

13

14

12

1.68

Lakip pem Prov.Kal Teng

CC

SKPD SKPD


144


4.

Nilai Kategori = D >0 – 50 (sangat kurang) Jumlah PNS yang melapor administrasi LHKPN Rata-rata Capaian

SKPD orang

-

4

4

2

0,08

2000

3,83

16,17

0,62

14,60

Analisa Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima hasil pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Kalteng tahun 2013

dari Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ada 15 temuan pemeriksaan atas pengendalian intern dan empat temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Maka LKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terjadi peningkatan opini LHP dari tahun 2012 yang tidak memberikan pendapat (TMP). WDP ini terjadi karena pengelolaan barang milik daerah berupa aset tetap belum sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 45 tahun 2011 Pada akhir Tahun 2015 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah raih Penghargaan Predikat Kinerja terbaik II (dua) pada Laporan Penyerapan TEPPA selain penyerapan anggaran dimana Sistem Monitoring Teknik Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi untuk terbaik satu Jawa Tengah disusul Kalimantan Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Maluku Utara.

TINJAUAN ASPEK KEUANGAN DAERAH


145

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Arah kebijakan keuangan daerah ditujukan agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka untuk itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. Memperhatikan Perda APBD tahun Anggaran 2015

telah melalui tahapan pembahasan dan

evaluasi Mendagri, sehingga dapat diterima dan ditanda tangani dalam rapat Paripurna. Dalam Perda tersebut terdapat pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 3.463 triliun lebih. Dapat terealisasi sebesar Rp. 3.545 triliun terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.399 Miliar; Dana perimbangan Rp.1.370 miliar serta pendapatan asli daerah yang sah lain-lain sebesar Rp. 353 miliar. Untuk belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 3.913 triliun lebih. Belanja tidak langsung sebesar

Rp1.738 miliar,

yang terdiri dari Belanja

Aparatur Rp. 477.300 miliar, belanja publik Rp1.261 miliar. Belanja langsung berjumlah Rp. 1.913 Anggaran pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2014, berjumlah Rp. 1,750 triliun lebih. Terdiri dari belanja aparatur Rp. 488,071 miliar belanja publik Rp. 748 Milyar lebih. Sedangkan Tahun 2015 Anggaran Biaya Daerah sebesar Rp. 1.738 triliun dan belanja Aparatur sebear Rp. 477,350 miliar belanja public Rp. 794,941 Milyar. Tabel 23.2 Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 dan 2015

Tahun

Target

Realisasi

Persen

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.636.876.647.000,00 1.712.570.051.000,00 2.260.466.375.417,00 2.730.453.500.000,00 3.164.139.120.000,00 3.463.600.000.000,00

1.555.426.285.764,47 1.921.944.863.178,56 2.523.742.354.371,78 2.809.096.138.861,17 3.129.993.380.873,76 3.545.258.447.305,51

95,02 112,23 111,65 102,88 98,92 102,36

Sumber:Dispenda Prov. Kalimantan Tengah , 2015.


146


No

Realisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2015 Realisasi Uraian Pagu Dana (Rp.) Keuangan (Rp)

Persen

1

Belanja tidak langsung

Rp.1.738.188.434.929,00

Rp. 1.813.718.667.708,00

104,35

2

Belanja Langsung

Rp.1.913.876.280.000,00

Rp.1.905.394.457.767,00

99,56

Rp.3.652.064.714.929,00

Rp. 3.719.113.135.475,00

101,84

Jumlah

Sumber data : Biro Keuangan Setda Prov. Kalteng

Alokasi Anggaran per Sasaran Kinerja, serta rata-rata capaian Kinerja Tahun 2015 No.

1.

2.

3.

4. 5.

Sasaran

Meningkatnya Kekuatan Ekonomi pada umumnya dan Kesejahteraan Masyarakat Terbangunnya Insrastruktur, yang menjangkau kantong-kantong penduduk Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan meningkatnya sistem Layanan Kesehatan Bermutu dan Terjangkau Meningkatnya Pendidikan berkualitas dan terakses merata Meningkatnya Peran Serta Perempuan pada Bidang Pembangunan

Capaian

Capaian

Kinerja

Kinerja

2014

2015

111,82

Anggaran

% Anggaran

100.23

Rp. 14.483.463.000

12,40

78,11

94.28

Rp. 610.939.496.000

50,70

87,37

50.85

Rp. 11.904.392.500

0,99

107,33

99.16

Rp. 129.736.860.546

10,77

80,77

80.88

Rp.

2.363.870.120

0,23

Rp.

1.526.790.492

0,13

6.

Peningkatnya Pelayanan Publik dan penguatan kapasitas SDM

134,78

7.

Meningkatnya Aparatur Keamanan

Pendayagunaan

94,95

43.75

Rp.

712.970.000

0,06

8.

Terwujudnya Tempat Obyek Wisata dan Guna Melestarikan Nilai Seni dan Budaya Lokal Meningkatnya Jumlah Penanganan Kasus Kerusakan Lingkungan

67,50

34.07

Rp.

3.650.000.000

0,32

85,15

33.33

Rp. 3.913.972.000

0,46

Meningkatnya Hutan Cadangan Reboisasi dan Rehabilitas Hutan

119,05

60.00

9.

10.


1,17 Rp. 5.595.000.000

147


No. 11.

12.

13.

14.

Sasaran Meningkatnya Pelayanan Udara dengan Peningkatan Pasilitas Bandar Udara, Pelabuhan Laut Pelabuhan Sungai dan Jalan Darat Terwujudnya Pemuda dan Olah Raga yang berkualitas Maju Mandiri Demokratis, Sehat dan Berprestasi Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Luas Lahan Perkebunan Swasembada Hasil Peternakan dan Kehewanan

Anggaran

% Anggaran

155,20

34.00

Rp . 11.334.182.500

2,37

69,88

73.83

Rp. 115.178.910.950

24,11

74,20

17.62

Rp.

1.02

101,34

50.60

Rp. 19.561.440.000

4,09

10.014.753.500

15.

Meningkatnya eksport Komoditas Perikanan

78,21

103.65

Rp. 17.265.981.000

3,61

16.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis sumber daya lokal dan kerjasama lintas sektoral Meningkatnya Investasi Baru untuk mengembangkan industry turunan/industry hilir Meningkatnya perekonomian rakyat dengan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM Meningkatnya Pemantapan Persatuan, Kesatuan Kerukunan Beragama

109,43

273.93

Rp. 13.293.000.000

2,78

101,69

0.00

Rp.

9.820.280.000

2,06

Rp.

4.859.200.000

1,02

100

100

Rp. 13.726.998.000

2,87

Meningkatnya Perekonomian Rakyat dan Kesejateraan Sosial kerjaan dan Ketransmigrasian Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas SDM di bidang Ketenaga kerjaan & transmigrasi. Swasembada Pangan

69,14

52.54

Rp.

8.225.152.100

1,72

64,75

89.12

Rp. 48.045.020.000

10,06

154,53

99.08

Rp.

0,89

17.

18.

19. 20.

21.

22.

23.

Ketersediaan cadangan Pangan Regional untuk menunjang ketahanan Pangan secara Nasional Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

85,87

4.273.068.600

Rp. 8.044.136.500

140

Jumlah Belanja Kinerja Belanja Pengawasan Internal berkala Belanja Langsung Pendukung Lainnya

Total Belanja Langsung


75.12

Rp.

1.104.305.199

Rp 1.204.907.066.077 Rp. Rp.

0,23 100,00

3.027.761.000 664.381.811.367

Rp.1.872.316.638.373,74

148


SISTEM PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah dimaksudkan sebagai panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan anggaran khususnya terkait dengan penyerapan anggaran baik APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota maupun APBN. Tujuannya adalah agar realisasi penyerapan anggaran semua sumber dana dapat tercapai sesuai rencana yakni 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan. Sistem ini terdiri dari dua bagian yakni: perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan meliputi: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran yakni: RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA-SKPD, dokumen tender, penetapan pejabat pengelola anggaran, penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tender pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penyerapan anggaran terdiri dari: penetapan Perda APBD tahun N, pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penetapan target penyerapan anggaran, penyusunan, pengesahan pelaksanaan rencana aksi penyerapan anggaran SKPD sesuai target, pelaksanaan pra rapim dan rapim. Juga termasuk kegiatan pengendalian berupa monitoring, evaluasi pelaporan dan tindak lanjutnya. Dari implementasi sistem, didapat bahwa telah terjadi perbaikan realisasi penyerapan anggaran dimana pada tahun 2014 realisasinya adalah: 20,43%, 46,23%, 70,73% dan 93,49% pada triwulan I, triwulan II, triwulan III dan triwulan IV, sedangkan untuk tahun 2013 realisasi penyerapan anggaran adalah: 19,49%, 47,09%, 70,13% dan 90,30% pada periode yang sama. A. ANALISIS MASALAH PENYERAPAN ANGGARAN PENUNJANG KINERJA Masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakan inisiatif ini Rendahnya realisasi penyerapan anggaran khususnya pada awal tahun anggaran dan cenderung menumpuk di akhir tahun merupakan permasalahan utama dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hal ini terlihat dari evaluasi yang dilakukan dalam beberapa tahun sebelum tahun 2013. Akibatnya adalah anggaran yang sudah tersedia di awal tahun dan merupakan hak masyarakat untuk menikmatinya dalam bentuk pelayanan publik melalui program maupun kegiatan pemerintah terpaksa tidak bisa


149

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang dilaksanakan karena pemerintah cenderung membelanjakannya di akhir-akhir tahun. Padahal apabila realisasi belanja dapat dilaksanakan di awal-awal tahun maka geliat dan pertumbuhan ekonomi telah terjadi di awal tahun dan akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dan lain-lain. Dampak dari kondisi tersebut adalah: a. Penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan geliat ekonomi tidak terjadi di awal-awal tahun b. Karena pelaksanaan pekerjaan menumpuk di akhir tahun, maka kualitas pekerjaan menjadi sangat rendah dan penyerapan anggaran secara keseluruhan juga menjadi rendah. Disamping itu administrasi proyek juga kadang-kadang terabaikan. Apabila hal ini terjadi dapat berdampak pada masalah hukum. Apabila pekerjaan yang dikerjakan akhir tahun, dimana umumnya sudah memasuki musim penghujan, maka bagi pekerjaan sipil umumnya sangat terkendala yang berakibat pada rendahnya kualitas. c. Pemerintah kesulitan dalam menyediakan anggaran dan tidak proporsional sepanjang tahun, karena cenderung menumpuk di akhir tahun. d. Dari sisi perencanaan juga akan mengalami kesulitan karena dengan kondisi tersebut diatas akan sulit mengetahui secara persis kondisi riil penyerapan di akhir tahun. Padahal dokumen perencanaan tahun N umumnya harus selesai dibahas pada bulan April-Mei tahun N-1. e. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) cenderung tinggi karena realisasi penyerapan anggaran cenderung rendah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa salah satu permasalahan utama yang menyebabkan rendahnya realisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah yang berada pada bagian hilir dari siklus pelaksanaan anggaran adalah akibat kurang matangnya perencanaan yakni penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran, yang berada pada bagian hulu. Dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud antara lain: RKPD, KUA-PPAS, APBD, DPASKPD, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, penetapan pejabat pengelola anggaran. Untuk itu, seluruh kegiatan di bagian hulu harus disempurnakan dengan mengupayakan agar seluruh aktivitas perencanaan dilakukan pada tahun N-1.


150


B. PENDEKATAN STRATEGIS Inisiatif ini memecahkan masalah Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dikoordinir oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kalimantan Tengah membangun Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah yang berfungsi sebagai acuan dan panduan bagi seluruh stakeholders, dalam pengelolaan anggaran khususnya dalam penyerapan anggaran dengan harapan dapat diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah atau bahkan Pemerintah Pusat. Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan utama penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan anggaran adalah karena lemah/kurang matangnya perencanaan/persiapan di bagian hulu dari siklus penganggaran, yakni penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran mulai dari RKPD sampai dengan dokumen lelang. Untuk itu permasalahan yang harus diselesaikan adalah penyiapan dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai prasyarat dapat dilakukannya pelelangan. Dengan tersedianya dokumen tersebut, maka proses pelelangan dapat dimulai secara tepat waktu dimana sesuai ketentuan dapat dilaksanakan setelah adanya Kesepakatan Bersama antara

Kepala

Daerah

dan

Pimpinan

DPRD

tentang

Rancangan

Perda

APBD

Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal lain yang menjadi kendala rendahnya penyerapan anggaran adalah tidak adanya target yang menjadi pemicu SKPD dalam melakukan percepatan. Untuk itu pada awal tahun telah ditetapkan target penyerapan anggaran yakni 20% pada triwulan I, 50% pada triwulan II,85% pada triwulan III dan 100% fisik pada 25 November 2015. Berdasarkan pengalaman, dengan adanya penetapan target, maka semua pihak akan berupaya memenuhinya. Disamping penetapan target penyerapan anggaran, Pemerintah Provinsi juga menetapkan target penandatanganan kontrak secara kolektif di awal tahun yakni minggu ke-3 atau ke-4 Januari


151

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang tahun berjalan. Dengan adanya target ini diharapkan semua SKPD/Instansi akan terpacu untuk mengikutinya karena akan dipantau oleh Kepala Daerah. Dengan demikian sistem yang dibangun dan dikembangkan ini mengakomodir beberapa hal tersebut. Sistem ini terdiri dari dua bagian yakni bagian pertama meliputi: perencanaan dan persiapan, sedangkan bagian kedua terdiri dari pelaksanaan penyerapan anggaran. Perencanaan dan persiapan yang berada pada bagian hulu meliputi: penyusunan dan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS, APBD dan DPA-SKPD), dokumen lelang (gambar teknis/rencana dan RAB), penetapan target penyerapan anggaran, penetapan pejabat pengelola

anggaran,

penyusunan

rencana

umum

pengadaan

barang/jasa,

pelaksanaan

prakontrak/lelang yang harus dilaksanakan pada tahun N-1. Selanjutnya kegiatan pelaksanaan penyerapan anggaran terdiri dari: pelaksanaan penandatanganan kontrak secara kolektif, penyusunan dan pengesahan rencana aksi SKPD tentang penyerapan anggaran sesuai target, pelaksanaan rencana aksi, pelaksanaan pra Rapat Pimpinan (Rapim) dan pelaksanaan Rapat Pimpinan (Rapim). Dalam hal apa inisiatif ini kreatif dan inovatif ? Sistem ini merupakan perbaikan terhadap sistem yang berjalan selama ini dengan melakukan perbaikan/percepatan pengesahan dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu : a. Peraturan daerah tentang penetapan APBD tahun berikutnya sudah harus ditetapkan akhir tahun berjalan, dengan adanya Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD proses lelang sudah dapat dimulai. b. Penandatanganan kontrak secara kolektif di awal tahun berjalan (Januari tahun berjalan). c. Seluruh SKPD diberikan target penyerapan anggaran sebesar 20%, 50%, 85% dan 100% masing-masing untuk triwulan I, triwulan II, triwulan III dan 15 November tahun berjalan dan diwajibkan membuat rencana aksi penyerapan anggaran sesuai target. d. Pelaksanaan Rapim Bulanan yang didahului oleh pelaksanaan Pra Rapim, untuk mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran serta menindaklanjuti permasalahan dan alternatif solusinya. Adapun tujuan dan sasaran dari pelaksanaan sistem ini yaitu : a. Optimalisasi penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah.


152

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang b. Meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. c. Mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. d. Peningkatan layanan publik, khususnya melalui pelaksanaan program/kegiatan pemerintah sudah mulai terlaksana pada bulan Januari. e. Perbaikan sistem perencanaan dan penganggaran. f. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar SKPD. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH. Memperhatikan secara seksama hasil capaian kinerja dan belanja pengeluaran daerah maka arah kebijakan umum, kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut: 1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. 3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas

perencanaan

anggaran

serta

memperjelas

efektivitas

dan

efisiensi

penggunaan anggaran. 4. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah , termasuk investasi bidang pendidikan. 5. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.


153

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Bagaimana strategi agar serapan anggaran dilaksanakan dengan baik sehingga kinerja dapat tercapai ? Sistem ini merupakan rangkaian kegiatan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu perencanaan dan persiapan serta pelaksanaan penyerapan anggaran. Rangkaian kegiatan perencanaan dan persiapan yaitu: a. Penyusunan dan pengesahan dokumen, meliputi: 1) Dokumen RKPD tahun N, disusun dan ditetapkan melalui peraturan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) paling lambat akhir Mei tahun N-1. 2) Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD tentang KUAPPAS ditandatangani paling lambat akhir Juli tahun N-1. 3) RAPBD tahun N disusun dan dibahas sesuai ketentuan, diajukan kepada Gubernur dari Kabupaten/Kota paling lambat pertengahan November tahun N-1 untuk dievaluasi, sedangkan Provinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. 4) Seluruh dokumen legal diunggah di website resmi masing-masing Pemda. 5) Penyerahan DPA-SKPD paling lambat minggu ke-3 Desember tahun N-1 dari Kepala Daerah kepada SKPD. 6) Penetapan SK PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang, Penyimpan Barang melalui keputusan Kepala Daerah paling lambat minggu ke3 Desember tahun N-1. 7) Penetapan SK PPTK dan Panitia PBJ oleh PA/KPA minggu ke-4 Desember tahun N-1 b. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP) Lelang dilakukan apabila tersedia dokumen pendukung seperti dokumen lelang, gambar teknis/rencana, RAB (diadakan pada tahun N-1 atau N-2). Beberapa petunjuk dalam proses lelang: 1) PBJP dimulai sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD tentang RAPBD tahun N. 2) Dalam rangka transparansi, seluruh SKPD menyampaikan Rencana Umum Pengadaan secara online dan diumumkan melalui website sirup.lkpp.go.id. 3) Akhir dari kegiatan ini adalah penetapan/penunjukan pemenang lelang oleh pejabat berwenang. 4) Seluruh SKPD wajib melaksanakan pelelangan 100% secara elektronik.


154

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Isen Mulang Manfaat lain dari implementasi sistem ini adalah terjadinya perbaikan dari sisi perencanaan dan penganggaran, perbaikan dari sisi keuangan terutama dari besarnya SILPA, kualitas pekerjaan, kualitas administrasi proyek dan lain-lain. Dampak pelaksanaan Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah diukur melalui data Badan Pusat Statisik Kalimantan Tengah tentang pertumbuhan ekonomi, tingkat penduduk miskin, angka pengangguran dan inflasi. Hal ini dibuktikan dengan data yang dikeluarkan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) pada acara Rapat Pembekalan Instrumen Tata Kelola Keuangan dan Inisiatif Tata Kelola Hutan dan Lahan di Jakarta, 15-16 September 2014. Diinformasikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan satu dari dua provinsi yang penetapan APBD tahun 2014 dibawah tanggal 15 Desember 2013, serta Provinsi Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan Realisasi belanja APBD tertinggi pada tahun 2014 tertinggi dari 34 provinsi se Indonesia posisi 30 Juni 2014 sehingga Provinsi Kalimantan Tengah mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan predikat Kinerja Terbaik II atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi pada semester pertama tahun anggaran 2015. Selain itu juga pelaksanaan Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi SKPD khususnya peningkatan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), hal ini dibuktikan dengan Penghargaan Nasional Precurement Award 2014 untuk Kategori Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik yang diterima Provinsi Kalimantan Tengah pada Rapat Kerja Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2014 di Jakarta, 18 November 2014.


155



156



157



50

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Recommend Documents