Seabad Siauw Giok Tjhan Asvi Warman Adam1 Dalam bedah buku “Renungan Seorang Patriot Indonesia, Siauw Giok Tjhan” tanggal 22 Mei 2010 di Jakarta saya telah membahas dua aspek dalam buku tersebut yakni, pertama Razia Sukiman dan kedua G30S. Pada diskusi yang diselenggarakan Gema INTI di Kemayoran Jakarta tanggal 29 Maret 2014 saya menambahkan dua aspek lagi yaitu, ketiga, masalah sejarah Universitas Res Publica dan Trisakti serta, keempat, penulisan sejarah Tionghoa dalam buku pengajaran sejarah di sekolah. Untuk penulisan buku ini ditambahkan satu hal lagi yakni masalah kewarganegaraan yang merupakan sumbangan Siauw Giok Tjhan dalam sejarah Indonesia dan diakhiri dengan epilog (mengakhiri diskriminasi Tionghoa). Pertama Pada bulan Agustus 1951 terjadi apa yang disebut “Razia Agustus”. Kabinet waktu itu dipimpin oleh Sukiman dari Masyumi dan Suwirjo dari PNI, sehingga ada yang menjuluki “kabinet Su-Su”. Kabinet Su-Su ini menandatangani perjanjian Pertahanan dengan Amerika dan karena AS ketika itu sedang menghadapi Perang di Korea, suasana Perang Dingin dengan sendirinya juga terpantul ke Indonesia. Pemerintah Kabinet Su-Su --untuk membuktikan mereka anti komunis-- menangkap sekitar lebih 2000 orang yang dianggap komunis dan kiri. Dalam penangkapan terjadi banyak kekeliruan, banyak salah tangkap. Misalnya terjadi penangkapan atas diri Abdulah Aidit yang merupakan ayah DN Aidit. Abdullah Aidit ini adalah seorang tokoh dari fraksi Masyumi, hanya karena sama-sama Aidit kena tangkap juga. Terjadi juga penangkapan atas diri Sutan Syahrir sekalipun dari Partai Sosialis, tapi dia itu tergolong Sosialis-kanan. Ketika itu, ditangkap pula Ang Yan Gwan pendiri Suratkabar Sin Po dan Siauw Giok Tjhan. Dan ketika diinterogasi, yang menjadi pertanyaan “Di mana saat Peristiwa Madiun September 1948”. Pertanyaan yang sama diajukan pada tawanan saat G30S, “Di mana keberadaan saat 30 September 1965”, demikian diungkapkan John Roosa, penulis Buku Dalih Pembunuhan Massal, yang dilarang itu. Patut juga diteliti lebih lanjut, alasan penangkapan tersebut atau provokasi yang dilakukan agar ada alasan untuk menangkap. Aksi penyerbuan sekelompok pemuda berkaos
1
Dr Asvi Warman Adam, peneliti senior LIPI dan anggota Dewan Pakar Yayasan Nabil 1
“Palu-Arit” pada sebuah kantor Polisi di Tanjung Priok dijadikan alasan untuk menangkapi orang saat Razia Agustus itu. Kemudian pada Razia Agustus juga ditangkap Liem Koen Hian, seorang tokoh Tionghoa yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia, yang sebetulnya memperjuangkan Tionghoa untuk menjadi Indonesia. Setelah ditangkap, melalui anaknya ia meminta bantuan Mr. Achmad Subardjo, Menteri Luar Negeri ketika itu agar dapat dibebaskan. Achmad Subardjo yang di masa revolusi Agustus banyak dibantu Liem Koen Hian, tapi ternyata tidak memberikan pertolongan saat keluarganya datang minta bantuan. Penangkapan yang dilakukan Pemerintah terhadap Liem Koen Hian ini, membuat kekecewaan yang sangat berat. Tidak bisa diterima Liem Koen Hian, Pemerintah yang dulu ia perjuangkan, justru menangkap dirinya dan akhirnya Liem melepaskan kewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warganegara China. Sangat mengenaskan, karena seorang pejuang patriot yang lama berjuang untuk kemerdekaan dan berjuang agar Tionghoa menjadi Indonesia, akhirnya disakiti dengan kekecewaan berat jadi menolak kewarganegaraan RI dan menjadi warganegara RRC. Cerita lain yang juga menarik, dalam penangkapan 2 bulan atas diri pak Siauw ketika itu, beliau sakit mata dan dirawat di RS Yang Sheng Yi, RS Husada sekarang. Dan sakit matanya itu harus menjalani operasi mata yang dilakukan oleh dr. Sie Boen Lian. Jadi Pak Siauw ketika memang betul-betul sakit, tidak seperti kebiasaan setelah zaman Suharto sampai sekarang, orang kalau ditahan dalam pemeriksaan jadi sakit. Dan setelah ditahan 2 bulan pak Siauw dari rumah sakit tidak kembali ke penjara, karena diubah statusnya menjadi tahanan rumah. Nah, dalam status masih tahanan rumah, pak Siauw pada satu hari menghadiri Sidang DPR untuk ikut mendengar laporan Perdana Menteri Sukiman. Kebetulan di depan pintu DPR, pak Siauw bertemu dengan Perdana Menteri Sukiman yang sambil bersalaman menanyakan tentang operasi mata pak Siauw. Pak Siauw memberikan penjelasan seperlunya dan melanjutkan bahwa malam itu karena ingin mendengar laporan Perdana Menteri, ia melanggar ketentuan hukum karena dirinya masih dalam status tahan rumah. Karena Jaksa Agung juga berada di situ, Sukiman kemudian juga menegaskan, bahwa kehadiran pak Siauw di Sidang DPR malam itu atas ijinnya. Baru esok paginya, pak Siauw kedatangan kurir yang menyampaikan surat keputusan Jaksa, perubahan status tahanan rumah menjadi tahanan kota, berlaku surut dari kemarin. Kedua 2
Kemudian masalah kedua, peristiwa Gerakan 30 September, di mana pak Siauw namanya dicantumkan dalam 45 anggota Dewan Revolusi. Sebagaimana kita ketahui, akhirnya pak Siauw harus meringkuk dalam tahanan selama 12 tahun, sedang Baperki termasuk organisasi yang dibubarkan dan Universitas Baperki yang kemudian menjadi Universitas Res Publica juga sempat dirusak dan dibakar. Pak Siauw selama dalam penjara menjadi ilmuwan sosial, mewawancarai berbagai tahanan dan melakukan analisa sekitar peristiwa G30S. Catatan-catatan, kumpulan cerita yang didapatkan pak Siauw dalam penjara Salemba, RTM dan Nirbaya dari wawancara dengan para tahanan di situ, ternyata menjadi bahan dasar dari tulisan John Roosa dalam bukunya “Dalih Pembunuhan Massal”. Karena catatan-catatan dan cerita-cerita dari percakapan para tahanan yang diwawancarai itu merupakan bahan yang lengkap dan meyakinkan, mengungkap banyak hal, termasuk Biro Khusus, siapa saja yang berperan disitu. Dan menurut saya, buku John Roosa “Dalih Pembunuhan Massal” ini merupakan buku versi terakhir masalah G30S yang paling sahih dan ternyata buku ini dilandasi oleh catatan yang ditulis oleh pak Siauw Giok Tjhan dari cerita-cerita hasil wawancara selama di tahanan. Kemudian saya pada tanggal 7-9 Mei 2010 menghadiri konperensi Internasional ISSCO (International Society for the Study of Chinese Overseas) ketujuh di Singapura. Ada pembicara yang membahas masalah Tionghoa Islam di Indonesia, dari Wali Songo sampai Antonio Safei dengan “ekonomi Syariah”nya, juga ada yang menulis masalah Anton Medan dengan “ekonomi spanduk”nya. Ada juga yang menulis masalah di Rembang, bagaimana Klenteng berubah menjadi Vihara di masa Orba, tapi kemudian berubah lagi menjadi Klenteng pasca Orba. Dibahas juga di situ bagaimana hubungan Tionghoa dengan gereja Kristen dan Pantekosta yang tidak terlepas dari hubungan bisnis. Disinggung juga kegiatan-kegiatan ritual Tionghoa seperti di Singkawang, misalnya. Tapi sayang tidak ada yang membahas dan menulis masalah Tionghoa yang terkait sehubungan dengan Baperki seperti dalam buku Siauw Giok Tjhan ini. Ketiga Dalam pertemuan di rumah Ali Sadikin di Jalan Borobudur Jakarta, saya diberitahu Pak Ramadhan KH bahwa ia telah menulis buku atau liflet “Lahirnya Universitas Trisakti”. Buku itu memang dipesan oleh Yayasan Trisakti yang diketuai oleh K. Sindhunatha. Namun Pak Ramadhan dikenal piawai dalam menulis. Ketika menulis Otobiografi Suharto pun ia bisa menggali dan mengungkapkan fakta yang tidak terduga. Misalnya pengakuan Suharto tentang kasus Petrus (pembunuhan misterius) tahun 1980-an. 3
Pak Ramadhan KH mengirim fotokopi tulisan itu kepada saya dengan catatan pada halaman depan “lihat halaman 30+31 dan seterusnya”. Apa yang ada pada halaman tersebut ? Terdapat catatan kaki no 49 yang berbunyi “Surat Dr Go Gien Tjwan kepada Ramadhan KH. 10 November 2000 “Siauw Giok Tjhan minta saya (Go Gien Tjwan) datang untuk merundingkan naskah surat yang sudah ia tulis sendiri yang ditujukan pada Kementerian (Departemen?) Pendidikan dan Pengetahuan (dan) Kebudayaan (Departemen PTIP, Ramadhan KH) dan yang Sekretaris Jenderalnya adalah Jenderal Dr Sumantri Hardjoprakoso, kakak atau adik (?) Ir Pudjono. Inti surat itu yang semestinya (?) masih ada dalam arsip Kementerian (Departemen ?) ialah bahwa “Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki selama tidak atau belum dapat mengurus Ureca menyerahkan kepengurusannya pada pemerintah”. Saya (Go Gien Tjwan)…dengan Siauw Giok Tjhan harus menandatangani surat penyerahan manajemen (bukan hibah) pada pemerintah”. Keempat Pada Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928 terdapat beberapa orang pemuda Tionghoa, bahkan gedung tempat berlangsungnya peristiwa monumental itu juga milik seorang Tionghoa. Ketika Sukarno-Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok 16 Agustus 1945, kedua tokoh itu beristirahat pada rumah seorang Tionghoa. Dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh Tionghoa terlibat intensif dalam perdebatan tentang konstitusi dan bentuk negara. Dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan tahun 1945-1949 orang-orang Tionghoa turut berjuang. Salah satu di antaranya Mayor John Lie yang baru diangkat pahlawan nasional tahun 2009 setelah 50 tahun berlangsung pemberian gelar tersebut. Itu pun belum dimasukkan dalam pelajaran sejarah di sekolah. Dalam rangka mengisi kemerdekaan etnis Tionghoa berperan dalam berbagai bidang termasuk olahraga. Dari kalangan mereka ini lahir juara badminton All England tujuh kali berturut-turut. Kontingen Indonesia hanya akan pulang tanpa membawa medali emas di Olimpiade bila tidak ada atlet bulutangkis Tionghoa. Di bawah pemerintahan Suharto, tiga pilar budaya Tionghoa yakni pers, organisasi dan sekolah dirubuhkan. Dalam kurikulum sejarah tidak disinggung sama sekali kebudayaan China atau sumbangan etnis China bagi peradaban Indonesia. Setelah era reformasi memang terdapat perubahan namun sangat terbatas. Dalam buku teks Indonesia dalam Arus Sejarah yang terdiri 8 jilid dari 4
zaman purbakala sampai era reformasi, hanya ada sebuah tulisan tentang etnis Tionghoa yaitu artikel Leo Suryadinata “Peran Kelompok Etnik Tionghoa dan Kebijakan Negara” setebal 26 halaman. Dibandingkan dengan keseluruhan buku yang tebalnya 5000 halaman maka ulasan tentang budaya dan etnis Tionghoa hanya 0,5 persen. Menurut Prof Denys Lombard ada empat mega budaya yang mempengaruhi kebudayaan Nusantara yakni budaya yang berasal dari India, China, Arab dan Eropa. Lombard memakai istilah nebula. Semua nebula itu diajarkan dalam sejarah resmi Indonesia kecuali nebula China. Jasa kebudayaan China bagi perkembangan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) di Nusantara sangat signifikan. Kehidupan kita sehari-hari bisa berjalan dan berkembang seperti sekarang ini berkat ilmu dan teknologi yang berasal dari kebudayaan China, sebagaimana diuraikan dalam berbagai tulisan Denys Lombard dan Claudine Salmon. Orang Belanda yang berada di pulau Jawa pada mulanya tidak begitu memperhatikan pertanian. Orang China-lah yang telah mengembangkan budidaya padi. Setiap tahun banyak jung (kapal besar dari kayu) datang ke sini untuk berdagang sambil membawa sekitar 1200-1300 orang China untuk dipekerjakan terutama di tanah pertanian. Pada abad ke-17 orang-orang China di Batavia mengembangkan budi daya tebu untuk perdagangan. Penggilingan tebu dilakukan secara sederhana dengan menaruh dua tabung kayu yang diputar seekor sapi dengan perantaraan sebuah sistem roda gigi serta sebuah poros sepanjang 4,5 meter. Kedua tabung itu tegak lurus, tebu dimasukkan ke dalamnya dan diperas dua kali untuk mendapatkan sebanyak mungkin sarinya. Karena kekurangan bahan bakar untuk tungku, sejak tahun 1815 industri gula ini dipindahkan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Budi daya padi bukanlah monopoli etnis Cina, tetapi mereka berjasa dalam menemukan teknik baru seperti alat penyosoh padi pada tahun 1750 yang dengan dua-tiga ekor sapi bisa mengolah sampai 500 ton per hari menggantikan sistem tumbuk tradisional dengan lesung berkapasitas 100 ton per hari. Penyebaran alat tersebut merangsang produksi beras dan mengatasi masalah persediaan pangan di Batavia saat itu. Orang-orang Cina mengembangkan penyulingan arak sejak tahun 1611. Orang Cina pula yang mendatangkan ke pulau Jawa tanaman seperti kapas dan terung serta membudidayakan bermacam sayur dan buah-buahan. Tanaman yang mengandung protein yang diperkenalkan etnis Cina adalah kacang hijau yang semua produk olahannya diberi nama China yaitu tauge (kecambah), tahu dan taoco. Dari sejenis kacang-kacangan dibuat kecap.
5
Orang Cina juga pionir dalam bidang metalurgi dan pertambangan. Etnis China bekerja di tambang timah di Bangka dan emas di Kalimantan Barat (paruh pertama abad ke-19). Teknik yang digunakan penambang Cina ini sangat efisien pada zamannya. Barang lain yang juga dibuat orang Cina adalah jarum jahit (bahkan busana yang dijahit pun berasal dari Cina) dan perkakas dapur yakni kuali. Etnis Cina juga berperan sebagai pengecor meriam di Aceh dan Patani. Etnis Cina juga menyumbang teknologi kelautan. Merekalah yang membuat kapal yang digunakan oleh Pati Unus, pangeran dari Jepara, untuk menyerang Malaka. Etnis Cina juga berperan aktif dalam pembudidayaan tiram, kerang dan ikan di tambak-tambak. Teknik pembuatan garam juga dikembangkan oleh orang Cina. Etnis Tionghoa memang minoritas dalam hal jumlah penduduk, tetapi memegang peran “mayoritas” dalam sektor perekonomian nasional. Mereka ditampilkan minimal dalam sejarah Indonesia. Sumbangan budaya Cina signifikan dalam peradaban Nusantara, sayang ini tidak ditulis dan diajarkan di sekolah. Kelima Salah satu perjuangan Siauw Giok Tjhan yang penting adalah mewujudkan “nasion” Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa termasuk suku Tionghoa. Menurut Siauw, sejak tahun 50-an, golongan Tionghoa yang sudah bergenerasi di Indonesia, harus memperoleh status suku. Dengan demikian suku Tionghoa adalah bagian dari “nasion” Indonesia. Berdasarkan pengertian inilah, Siauw mengemukakan konsep integrasi. Setiap suku, termasuk suku Tionghoa harus mengintegrasikan diri mereka ke dalam tubuh ‘nasion” Indonesia melalui kegiatan politik, sosial dan ekonomi, sehingga aspirasi “nasional” Indonesia itu menjadi aspirasi setiap suku. Berdasarkan prinsip ini Siauw Giok Tjhan berpendapat bahwa setiap suku tetap mempertahankan nama, bahasa dan kebudayaannya, tetapi bekerja sama dengan suku-suku lainnya dalam membangun Indonesia. Karena itu Siauw menentang konsep asimilasi yang dikembangkan oleh LPKB (Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa). Menurut pandangan ini, menghilangkan ketionghoaannya (ganti nama dan menanggalkan kebudayaan serta kawin campuran) dapat melenyapkan diskriminasi rasial. Walaupun Siauw juga tidak menolak proses asimilasi yang berjalan secara wajar dan sukarela. Konsep integrasi ini didukung Presiden Sukarno. Pada pembukaan Kongres Nasional ke-8 Baperki di Istora Bung Karno 14 Maret 1963, Bung Karno mengecam imperialisme yang “tidak boleh ada persatuan antara mayoritas 6
dan minoritas. Dipisah-pisahkan mayoritas dari minoritas. Malahan dibentuk minoritas yang benci kepada mayoritas dan dibuat mayoritas ini benci kepada minoritas.” Sukarno mengatakan “ Buat apa saya mesti menuntut, yang orang Peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau mengubah namanya Indonesia, ini sudah bagus kok…Tjam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini.” Bahkan Bung Karno juga menganjurkan rakyat berjuang agar perkataan “asli” dalam konstitusi “Presiden Republik Indonesia harus orang Indonesia asli” dicoret sama sekali. Keinginan Bung Karno itu kini telah terwujud. Epilog (Mengakhiri diskriminasi Tionghoa) Sejak era reformasi telah dilakukan berbagai koreksi terhadap kebijakan diskriminatif Orde Baru terhadap keturunan Tionghoa. Hari raya Imlek dijadikan libur fakultatif pada era Presiden Abdurrachman Wahid dan menjadi libur nasional pada masa kepresidenan Megawati. Konghucu telah kembali diakui sebagai agama resmi negara walaupun belum dibentuk Direktorat Jenderal di Kementerian Agama seperti lima agama lainnya. Tidak ada lagi istilah “asli” pada warganegara Indonesia. Walaupun telah dilakukan perbaikan yang signifikan, masih terdapat aturan yang mengganjal misalnya mengenai penggunaan istilah yang berkonotasi negatif. Seminar ke-2 Angkatan Darat di Bandung pada tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus 1966 mengusulkan penggantian sebutan “Republik Rakjat Tiongkok” dan warga-negaranya, menjadi “Republik Rakjat Tjina” dan “warga negara Tjina”, dengan alasan “Untuk mengembalikan sebutan umum kepada pemakaian jang telah lazim terdapat di mana-mana, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, dan dalam berbagai bahasa, sebagai sebutan bagi Negara dan Warga-Negara jang bersangkutan, tetapi terutama untuk menghilangkan rasa inferior pada bangsa kita sendiri, sebaliknja menghilangkan rasa superior pada golongan jang bersangkutan di dalam Negara kita”. Hal tersebut di atas kemudian dituangkan ke dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni 1967 tentang “Masalah Cina”. Peraturan itu bersifat menghasut. Kita tahu sepanjang Orde Baru bukan hanya penggantian nama etnis tetapi juga penggantian nama perorangan keturunan Tionghoa dilakukan dengan setengah memaksa. Segala buku/dokumen yang beraksara Cina disensor oleh pihak imigrasi. Eddie Lembong dari Yayasan Nabil meminta agar Murdaya Po yang menjadi penyelenggara Imlek yang diadakan Forum Bersama Indonesia-Tionghoa Februari 2014 menyampaikan permintaan agar surat edaran tahun 1966 itu dicabut dalam pidato sambutan yang dihadiri oleh Susilo Bambang Yudoyono. 7
Hal itu ternyata tidak disinggung dalam acara imlek bersama tersebut namun Murdaya Poo berjanji akan menyampaikan secara langsung kepada Presiden atau Menteri Sekretaris Negara. Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono secara resmi mencabut surat Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. SE.06/Pres.Kab/6/1967 tgl 28 Juni 1967 dengan Surat Keputusan Presiden no 12, tanggal 12 Maret 2014. Sebuah masalah besar yang tersisa dari warisan Orde Baru akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Ini menjadi angpao besar pada Perayaan Cap Go Meh 2014. Seperti diketahui adanya surat edaran tersebut telah menekan perasaan masyarakat Tionghoa dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan dengan pihak Negara Tiongkok, yang sesungguhnya tidak membawa manfaat pada siapa pun juga. Keputusan Presiden itu mempertimbangkan bahwa Pertama, penggantian penggunaan istilah “Tionghoa/Tiongkok” dengan istilah “Tjina” telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa yang berasal dari keturunan Tionghoa. Kedua, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atas ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia karena itu bertentangan dengan Undang Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang tentang HAM dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ketiga, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin erat hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu untuk memulihkan sebutan yang tepat bagi Negara People’s Republic of China dengan sebutan Negara Republik Rakyat Tiongkok. Presiden memutuskan: Pertama, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera no SE-06/Pres-Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Kedua, dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina dirubah menjadi orang dan atau komunitas Tionghoa dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China dirubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.
8
Terlepas dari waktu keluarnya Keputusan Presiden menjelang pemilihan umum sehingga bisa ditafsirkan untuk menarik dukungan kelompok tertentu kebijakan itu sangat positif dalam pembentukan nation building yang lebih pluralis.
9
