Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%

IKHTISAR EKSEKUTIF

A

kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perwakilan BPKP

Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2013 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja. Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013

i

Secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan capaian kinerja dari 6 (enam) tujuan strategis dan 8 (delapan) sasaran. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 74 Indikator dengan 11 IKU Dominan. Simpulan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas Kinerja Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Sebanyak 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 3) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Sedangkan 3 (tiga) tujuan strategis yang belum mencapai hasil optimal, yaitu: 1) Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik; 2) Tujuan

4

:

Tercapainya

efektivitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian intern pemerintah; 3) Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 2. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1 dari Tujuan 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 3 dari Tujuan 2 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 8 dari Tujuan 6 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sedangkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang belum optimal yaitu :


ii

Sasaran 2 dari Tujuan 2 : Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75% Sasaran 5 dari Tujuan 4 : Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00% Sasaran 6 dari Tujuan 5 : Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84% 3. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 114,26%; 4. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 99,80%. Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, didukung dengan anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

sebesar

Rp15.488.681.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Komunikasi dan intensifikasi atas tindak lanjut atas temuan pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah baik kepada Rendal maupun instansi pemerintah pusat/daerah terkait masih perlu ditingkatkan; 2. Penyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 masih perlu diintensifkan pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Kegiatan sosialisasi dan atau Tata Kelola APIP pada Pemerintah Daerah masih belum dipetakan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2014 sebagai berikut:


iii

1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan kegiatan Peningkatan Kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Untuk meningkatkan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah daerah se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Melakukan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang telah dan belum dilakukan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP, sehingga tahun 2014 akan mengutamakan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP terhadap Pemerintah Daerah yang belum; 4. Mempertahankan hubungan dengan mitra kerja (stakeholders) dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMD dan RSUD sesuai kebutuhan kebutuhannya; 5. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang terbatas, diupayakan agar Pusat mempertimbangkan menggunakan dana mitra. 6. Untuk lebih meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit optimalisasi penerimaan negara akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan auditan yang belum menyelesaikan tindak lanjuti. 7. Terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan FCP dan Eskalasi/Klaim akan dilakukan : a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2014 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP. b. Melakukan koordinasi kepada pemda dan BUMD serta memberikan intruksi pada Bidang APD, Bidang Akuntan Negara dan Bidang IPP agar kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan eskalasi/klaim dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bidang Investigasi. Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi


iv

Imffi' Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan

umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, LAKIP ini diharapkan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan,

sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih dirasakan.

K# ets

: /S(8il I F.tJiti 4\-

d(

%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 201 3

11001

ffiv

DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………… i Daftar Isi……………………………………………………………………………… vi Bab I Pendahuluan A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................

1

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ....................................

2

D. Struktur Organisasi ........................................................................

4

E. Sistematika Penyajian ....................................................................

7

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2012 A. Rencana Strategis 2010 – 2014......................................................

8

1. Pernyataan Visi ......................................................................... 10 2. Pernyataan Misi ........................................................................ 11 3. Tujuan Strategis ........................................................................ 12 4. Sasaran Strategis ..................................................................... 13 5. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 14 6. Program dan Kegiatan .............................................................

16

B. Perjanjian Kinerja 2013 .................................................................

18

BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja …………………………………………...................

26

1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................

26

2. Capaian Indikator Output .........................................................

36

B. Analisis Kinerja ………………………………………........................

31

C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................. 87 BAB IV Penutup A. Simpulan……………………………………………………………….

90

B. Strategi Peningkatan Kinerja………………………………………...

92

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

vi

Daftar Lampiran 1. Lampiran 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013; 2. Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014; 3. Lampiran 3 : Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 4. Lampiran 4 : BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2012 5. Lampiran 5 : Daftar BUMD yang telah Menerapkan GCG / KPI Tahun 2012 6. Lampiran 6 : Daftar BUMD / PDAM yang Kinerjanya Bernilai Baik Tahun Buku 2012 7. Lampiran 7 : Rekapitulasi Output Laporan per IOP Tahun 2013 8. Lampiran 8 : Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013; 9. Lampiran 9 : Perbandingan Realisasi Output 2013 dengan Realisasi Output 2011 dan Target Output 2014.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

B

adan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BPKP)

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

2005.

Tugas BPKP

sesuai peraturan tersebut

adalah

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BPKP sesuai tugas dan fungsi tersebut yaitu: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; d. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persanksian, perlengkapan, dan rumah tangga.

B. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat. Oleh karena itu, Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya disusun untuk mendukung perencanaan


1

strategis BPKP Pusat. Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategis yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance, yang menuntut penyelenggaraan pemerintah bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Outcome tersebut sedang diwujudkan

melalui pembaharuan

manajemen

pemerintahan.

BPKP

berperan serta dan mewujudkan outcome tersebut dengan core business pengawasan dan pembinaan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah yang profesional. BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peran yang strategis dalam mewujudkan Good Governance. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.

C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 jenis kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi, antara lain:


2


3

D. Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP

Nomor:

Kep-06.00.00-286/K/001

tanggal

30

Mei

2001

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SW/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

dan

program


pengawasan,

urusan

kepegawaian,

4

keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan; b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan

pelaksanaanpengawasan

rencana,

instansi

program,

pemerintah

pusat

dan

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan; c. Bidang

Akuntabilitas Pemerintah

Daerah,

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan; d. Bidang

Akuntan

Negara,

mempunyai

tugas

melaksanakan

penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah dan evaluasi hasil pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan sebagian fungsi unit kerja BPKP di tingkat pusat misalnya pemeriksaan terhadap badan usaha

milik

negara,

Pertamina,

cabang

usaha

Pertamina,

kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang

didalamnya,

terdapat

kepentingan

pemerintah,

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat; e. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,

pemeriksaan

terhadap

hambatan

kelancaran

pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.


5

2. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember 2013 adalah 128 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan pejabat fungsional sebanyak 118 orang. Formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut : a. Jabatan Struktural - Eselon II a - Eselon III a - Eselon IV Sub Jumlah (a)

1 orang 5 orang 4 orang 10 orang

b. Jabatan Fungsional a) Fungsional Auditor -

Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Pelaksana Calon JFA

10 orang 24 orang 5 orang 10 orang 2 orang 21 orang 21 orang 93 orang

b) Jabatan Fungsional Tertentu - Arsiparis - Analis Kepegawaian - Bendahara, Pembuat daftar gaji, dan Verifikatur keuangan - Pengelola SAI dan BMN - Fungsional Umum Sub Jumlah (b) Jumlah Pegawai (a+b)


2 orang 1 orang 4 orang

3 orang 15 orang 25 orang 118 orang 128 orang

6

Formasi Pegawai

10

Struktural 118

93

PFA Fungsional Umum

E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013, sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi, dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 (Revisi) dan penetapan kinerja Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab III – Akuntabilitas Kinerja 2013, menyajikan capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran


7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Tahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

dimulai

dengan

penyusunan

Rencana

Strategis

(Renstra)

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2014. Penyusunan Renstra tersebut pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan etika dan perilaku aparatur pengawasan serta pengendalian manajemen. Tujuan penyusunan Renstra tersebut untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh

karena

itu,

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

menetapkan Rencana Strategis 2010-2014 untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional. Renstra tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) BPKP 2010-2014. Kemudian, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja. Sampai dengan saat ini, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010-2014 mengalami beberapa kali perubahan signifikan. Perubahan pertama ditujukan untuk menyelaraskan Renstra dengan


8

restrukturisasi program oleh Bappenas serta proses penajaman Renstra dengan adanya mandat baru BPKP seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Perubahan kedua dilaksanakan pada tahun 2012, dengan konsentrasi area perubahan

pada

penajaman

tujuan

dan

sasaran

strategis

serta

merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Revisi tersebut dituangkan pada Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-30/PW16/1/2013 dan disempurnakan dengan KEP-371/PW16/1/2013. Perubahan ini untuk merespon Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-164/K/SU/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Sasaran dalam Renstra BPKP tahun 2010 – 2014 dimodifikasi dengan menambah

IKU (Indikator Kinerja Utama) yang menggambarkan hasil

(outcome). Dengan demikian, tiap sasaran strategis memiliki dua jenis IKU yaitu berupa outcome dan berupa output. Selain itu, penajaman tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga dikaitkan dengan mandat yang diemban BPKP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008

sebagai

auditor

Presiden

yang

memiliki

tugas

melakukan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan “tertentu” dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Dengan adanya penajaman tersebut maka mulai tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya melaporkan akuntabilitas output namun juga melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis (outcome). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP yaitu PIONIR dan 5 AS. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu


9

berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk pengawas intern lainnya dan tetap diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Pernyataan Visi Perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh BPKP mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga pengawasan internal pemerintah yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran

dan

keberhasilan

tugas-tugas

pemerintah

dalam

pelaksanaan pembangunan. Peran dan posisi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sejalan dengan peran dan posisi BPKP, sebagaimana visi BPKP yaitu: ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan” Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pemahaman secara komprehensif atas visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kata-kata kunci, yaitu: a. Auditor Presiden, berarti BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh

Presiden

untuk

membantu

dalam

menjalankan

fungsi

pengawasan; b. Responsif, berarti Auditor BPKP, dalam menjalankan perannya, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan;


10

c. Interaktif,

berarti

BPKP

memperhatikan/mendengarkan

kepentingan/kebutuhan stakeholders. Komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif; d. Terpercaya, berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders; e. Akuntabilitas

KeuanganNegara,

berarti proses

pengambilan

keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut

harus

dapat

ditelusuri

sampai

ke

bukti

dasarnya

(traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness); f. Berkualitas, berarti pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. 2. Pernyataan Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Menyelenggarakan

pengawasan

intern

terhadap

akuntabilitas

keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Kalimantan Selatan; b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kalimantan Selatan; c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Kalimantan Selatan; d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Kalimantan Selatan. Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah


11

menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan akuntabel. 3. Tujuan Strategis Tujuan dan strategi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi serta nilai-nilai yang berorientasi pada operasionalisasi dan pencapaian visi dan misi serta nilai-nilai tersebut dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Untuk mendukung misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan selatan menetapkan tujuan sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Kinerja tujuan strategis “Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara” diindikasikan dengan sasaran strategis 1 tercapai 100,00%. b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Kinerja tujuan strategis “Meningkatnya tata pemerintahan yang baik” diindikasikan dengan sasaran strategis 2 dan sasaran strategis 3 tercapai 100,00%. c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Kinerja

tujuan

kecurangan merugikan

strategis

dan

“Terciptanya

memudahkan

iklim

yang

pengungkapan

keuangan negara” diindikasikan

mencegah

kasus

yang

dengan sasaran

strategis 4 tercapai 100,00%. d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Kinerja tujuan strategis “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah” diindikasikan dengan sasaran strategis 5 tercapai 100,00%.


12

e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; Kinerja

tujuan

strategis

“Meningkatnya

kapasitas

aparat

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten” diindikasikan dengan sasaran strategis 6 dan sasaran strategis 7 tercapai 100,00%. f.

Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Kinerja tujuan strategis “Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah” diindikasikan dengan sasaran strategis 8 tercapai 100,00%.

4. Sasaran Strategis Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terukur, jelas dan spesifik dalam bentuk 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014,yaitu: a. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD; b. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%; c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD; d. Meningkatkan

Kesadaran

dan

Keterlibatan

K/L/Pemda,

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; e. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda; f.

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda;

g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.


13

Dokumen Renstra Tahun 2010-2014 selanjutnya dijadikan acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012. 5. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 35 Indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis,

sedangkan

keberhasilan

kegiatan

diukur

dengan

menggunakan indikator keluaran (output). Kaitan IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tujuan dan Sasaran Strategisnya sebagai berikut: Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%


14

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Sasaran 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Indikator Kinerja Utama : 1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 2. IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 3. Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 4. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 5. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA 6. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 7. Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar 8. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 3. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda


15

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 4. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA 5. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 6. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 7. Persentase pemanfaatan asset 8. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 9. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 10. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 11. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP 12. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

6. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, diperlukan program dan kegiatan. Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BPKP Tahun 2013 terdiri dari 3 program yang didukung dengan 30 kegiatan. Program tersebut terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan

kepada

kelompok

sasaran/masyarakat

(pelayanan

eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tahun 2013, yaitu:


16

a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP); b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP; c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP. Kaitan antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut: No

Program/Sasaran/Kegiatan

PROGRAM 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1.1 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD 1.4 Pengawasan atas Proyek PHLN 1.5 Pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 1.6 Pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam 1.7 Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam 1.8 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian 1.9 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam 1.10 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang keuangan Daerah 2

1.11 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LK-BUMD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 2.1 Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 2.2 Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 2.3 Pengawasan BUN Bidang Perekonomian 2.4 Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.5 Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD 3.1 Pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah 3.2 Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 3.3 Pengawasan atas kinerja BUMD


17

No 4

Program/Sasaran/Kegiatan Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1 Sosialisasi masalah korupsi 4.2 Bimtek/asistensi implementasi FCP 4.3 Kajian pengawasan 4.4 Audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga

5

4.5 Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 5.1 Pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 7

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 7.1 Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 7.2 Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah

7.3 Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah PROGRAM 3 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP 8

Penunjang 7.4 Jumlah Sarana dan Prasarana

B. Perjanjian Kinerja 2013 Pengukuran capaian tujuan organisasi yangtelah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2013 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang


18

diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2013, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan Nomor : S507/PW16/1/2013 tanggal 21Januari 2013. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen seluruh unsur dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi target kinerja dan komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi bagian misi organisasi. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang telah disesuaikan dengan Renstra yaitu: No 1

Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 1.2.1 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2.2 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.2.3 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD 1.2.4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1.2.5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian


Satuan

Target

Persen

93

Persen

93

Persen

95

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

25

Laporan

3

Laporan

11

Laporan

12

Laporan Laporan

18 11

19

No

2

3

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1.2.6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 32 Polsoskam 1.2.7 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 4 Keuangan Daerah 1.2.8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 10 Bidang Polsoskam 1.2.9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 11 Bidang Keuangan Daerah 1.2.10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan 1 stakeholder Bidang Perekonomian 1.2.11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan 1 stakeholder Bidang Polsoskam 1.2.13 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan Laporan 7 LK-BUMD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 2.1.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi Persen 80 penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2.1.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang Persen 100 disampaikan ke Pusat 2.2.1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan 1 Bidang Perekonomian 2.2.2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan 1 Bidang Polsoskam 2.2.3 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Laporan 1 Perekonomian 2.2.4 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan 9 2.2.5 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Laporan 44 Daerah Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD 3.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan Persen 55 sesuai Standar Pelayanan Minimal 3.1.2 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan Persen 73 sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 100 3.2.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan Laporan 17 publik Bidang keuangan Daerah 3.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Laporan 5 korporat 3.2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 16


20

No 4

5

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kelompok 10 Program Anti Korupsi 4.1.2 IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang IPP/IPD/ 3 mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP BUMD/ BLUD 4.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian IPP/IPD/ 1 peraturan yang berpotensi TPK BUMD/ BLUD 4.1.4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan Persen 100 penyesuaian harga 4.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA Persen 90 4.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh Persen 40 instansi berwenang 4.1.7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai Persen 95 standar 4.1.8 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persen 100 4.2.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 6 4.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 4 4.2.3 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1 4.2.4 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Laporan 5 Penyesuaian Harga 4.2.5 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian Laporan 60 negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 4.2.6 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Laporan 4 instansi lainnya Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 5.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 5.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 5.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern 5.2.1 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 5.2.2 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian 5.2.3 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam


Persen

20

IPD

3

IPD

9

Laporan

17

Laporan

12

Laporan

4

21

No 6

7

8

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Persen 70 penerapan JFA 6.2.1 Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Kegiatan 10 Daerah Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 7.1.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan Persen 90 yang terealisasi 7.1.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Persen 100 Perwakilan BPKP dengan SAP 7.1.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 7,50 layanan kepegawaian likert 1-10 7.1.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam Persen 100 DIPA 7.1.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas Skala 7,50 pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur likert 1-10 7.1.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media Publikasi 250 massa 7.1.7 Persentase pemanfaatan asset Persen 99 7.1.8 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 6,00 layanan sarpras likert 1-10 7.1.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Persen 100 Inspektorat 7.1.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan Topik ke puslitbangwas 7.1.11 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan APIP 14 atau di-assessment tata kelola APIP 7.1.12 Survey Kepuasan Pejabat Struktural Pemda terhadap Skala 7 Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di Lingkungan likert 1-10 APIP Pemda 7.2.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola Kegiatan 2 APIP Daerah 7.2.2 Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Laporan 2 Daerah 7.2.3 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60 7.2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 180 7.2.5 Gedung/Bangunan M2 250 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 8.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara Persen 100


22

No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

efektif

Penetapan Kinerja Tahun 2013 di atas, telah disesuaikan dengan revisi rencana target output berdasarkan Berita Acara Revisi RKT dengan Biro Perencanaan Pengawasan BPKP dan Unit Rendal terkait pada bulan Juli 2013.


23

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

S

esuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Merujuk dan berlandaskan pada peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi pemerintah menyusun LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2013 ini menyajikan pengukuran capaian atas sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama merupakan komponen utama dalam penerapan mekanisme pengukuran kinerja karena komponen tersebut merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Metode pengukuran capaian tersebut yaitu: 1.

Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Capaian kinerja tujuan strategis diindikasikan dengan jumlah capaian sasaran strategis yang telah mencapai 100,00% atau lebih pada tahun yang bersangkutan. Capaian kinerja sasaran strategis menggunakan satuan presentase. Capaian sasaran strategis diukur dari jumlah Capaian Sasaran Strategis IKU Dominan yang mencapai 100,00% atau lebih dibandingkan dengan jumlah seluruh IKU Dominan pada setiap sasaran strategis.

2.

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama


24

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran tersebut terdiri dari: 1) Pengukuran Kinerja IKU Outcome Pengukuran kinerja IKU outcome dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing IKU dengan rumus: Realisasi IKU Outcome Target IKU Outcome

x 100%

= Capaian Outcome

2) Pengukuran Kinerja IKU Output Pengukuran kinerja IKU output dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing IKU. Rencana kinerja output terdiri dari kegiatan yang telah direncanakan (PKP2T) dan kegiatan yang belum direncanakan (Non PKP2T). Sedangkan realisasi kinerja terdiri dari realisasi kegiatan PKP2T dan realisasi kegiatan Non PKP2T. Rumus capaian kinerja IKU output yaitu: Realisasi PKP2T + Realisasi Non PKP2T PKP2T awal + PP Baru - PP Batal dari Rendal + Realisasi Non PKP2T

x 100%

= Capaian Kinerja output

Jika terjadi celah kinerja (performance gap), maka akan dilakukan analisis dan pengungkapan penyebab terjadinya performace gap. Setelah itu, dirumuskan rencana tindak perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang pada pembahasan bab selanjutnya.


25

A. Capaian Kinerja 1

Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

Sesuai dengan dokumen Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 (enam) tujuan strategis yang kemudian diidentifikasikan dengan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai. Kinerja 8 (delapan) sasaran strategis tersebut diidentifikasi dengan 11 (sebelas) IKU Dominan yang tersebar pada delapan sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assesment), kinerja IKU Dominan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis yang disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada berikut ini: No

Uraian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Dominan

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik

Kinerja IKU (%)

107,53 116,48

Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 3 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 68,75 negara/daerah yang ditindaklanjuti Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 4 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 181,82 Pelayanan Minimal 5 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi 171,23 GCG/KPI Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda,


26

No

Uraian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Dominan

Kinerja IKU (%)

BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 6 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program 110,00 Anti Korupsi Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 7 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 0 Nomor 60 Tahun 2008 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 8 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA 91,84 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 9 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang 110,70 terealisasi 10 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP 100,00 dengan SAP Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah Sasaran Strategis 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 11 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif 100

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan kinerja sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, 5 (lima) dari 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%


27

Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum optimal bersama IKU Dominannya yaitu sebagai berikut: 1. Sasaran strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%, dengan IKU dominan yang belum optimal “Persentase hasil

pengawasan

optimalisasi

penerimaan

negara/daerah

yang

ditindaklanjuti”; 2. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda, dengan IKU dominan yang belum optimal “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”; 3. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda, dengan IKU dominan yang belum optimal “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA”. Sesuai uraian kinerja sasaran strategis di atas dan jika dikaitkan dengan kinerja tujuan strategis maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2013, 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya

telah mencapai

100,00% yaitu: 1. Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2. Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 3. Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum mencapai hasil optimal sampai dengan Tahun 2013 yaitu: 1. Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, dengan sasaran strategis yang belum optimal “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%”;


28

2. Tujuan

4

:

Tercapainya

efektivitas

penyelenggaraan

sistem

pengendalian intern pemerintah, dengan sasaran strategis yang belum optimal “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”; 3. Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, dengan sasaran strategis yang belum optimal “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda”. Kinerja sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga diindikasikan dengan 37 IKU Outcome yang mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 114,26%. Capaian atas IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan menurut

dukungannya

pada

kinerja

tujuan

dan

sasaran

strategis

sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: No

Nama Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%

Rata-rata Kinerja IKU (%) 113,70 84,38

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good 151,02 Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 118,21 Korupsi Menjadi 80% Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 151,85 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 91,84 yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda


29

No

Nama Sasaran

7

Rata-rata Kinerja IKU (%)

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% 103,06 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah 8 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan 100,00 keputusan bagi pimpinan RATA-RATA 114,26

2

Capaian Indikator Output

Selain indikator kinerja di atas, Kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga diindikasikan dengan 37 indikator output yang mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 99,80%. Capaian atas Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan menurut dukungannya pada kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: No

Nama Tujuan/Sasaran

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2


Rata-rata Kinerja Indkator Output (%) 100,00 100,00

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good 100,00 Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 89,17 Korupsi Menjadi 80% Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah


30

Rata-rata Kinerja Indkator Output (%) 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 100,00 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 100,00 yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% 109,43 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% RATA-RATA 99,80 No

Nama Tujuan/Sasaran

B. Analisis Kinerja Rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

1

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

Meningkatnya kualitas laporan keuangan satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwujudan fungsi consulting. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini yaitu laporan keuangan kementarian/lembaga dan pemerintah daerah dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini BPK RI minimal WDP. Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh 2 IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran ini juga didukung oleh 16 IKU lainnya, yang terdiri dari 5 IKU Outcome dan 13 Indikator Output, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut ini:


31

No

Indikator Kinerja

IKU Outcome 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD 4 Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Satuan

Kinerja Target Realisasi

Capaian

%

93

100

107,53

%

93

108,33

116,48

%

95

100

105,26

%

100

100

100,00

%

100

100

100,00

%

100

86,36

86,36

%

25

45,07

180,28 113,70

Laporan

10

10

100

Laporan

24

24

100

Laporan

62

62

100

Laporan

25

25

100

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi Laporan penyusunan LKBUMD Rata-Rata Indikator Output

14

14

100

63

63

100

22

22

100

13

13

100

14

14

100

18

18

100

19

19

100

7

7

100

39

39

100


100

32

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran strategis maka rata-rata kinerja 2 (dua) IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 112,01%. Kinerja IKU Dominan 1 (satu) sebesar 100,00% atau 107,53% dari target sasaran strategis meningkatnya kualitas 95% LKKL pada Tahun 2014. Kinerja IKU Dominan 2 (dua) sebesar 108,33% atau telah mencapai 116,48% dari target sasaran strategis meningkatnya kualitas 95% LKPD pada Tahun 2014. Selain itu, rata-rata capaian Kinerja IKU Outcome telah mencapai 113,70% sedangkan rata-rata capaian kinerja output telah mencapai 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam

Satuan

Kinerja 2012 2013

Kenaikan/ (Penurunan)

Target Kinerja 2014

Capaian 2013 thd Target 2014

%

95,12

100

4,88

95

105,26

%

91,67

108,33

16,66

95

114,03

%

94,87

100

5,13

95

105,26

%

94,05

100

5,95

100

100,00

%

100

100

-

100

100,00

%

44,44

86,36

41,92

100

86,36

%

36,23

45,07

8,84

25

180,28

13

10

(3)

26

24

(2)

97

62

(35)

39

25

(14)

15

14

(1)

37

63

26

Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan


33

No

Indikator Kinerja

Satuan

14

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan

15 16 17 18 19 20


Kinerja 2012 2013


-

22

22

12

13

1

-

14

14

3

18

15

4

19

15

29

7

(22)

41

39

(2)

Target Kinerja 2014


Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan IKU ini merupakan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” dengan target sebesar 95% pada tahun 2014. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

membantu

satuan

kerja

Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pemerintah dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L, reviu laporan keuangan dan bantuan narasumber pelatihan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kemampuan Instansi Pemerintah Pusat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibandingkan target dalam PKP2T. Kinerja IKU “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan”, sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 93,00% atau tercapai 107,53%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari target IKU


34

Tahun 2014 dan kinerja IKU tahun 2012 masing-masing sebesar 5,00% dan 4,48%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp209.100.000,00

terdiri

dari

dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

Rp149.480.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp59.620.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp149.480.000,00 adalah 100,38% dari anggaran sebesar Rp148.912.000,00 serta SDM sebanyak 892 OH atau 154,59% dari rencana sebanyak 577 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome presentase Instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dengan target sebesar 93% pada tahun 2014. IKU ini merupakan IKU dominan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD”. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kinerja IKU “Presentase Instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP” sebesar 108,33% atau 116,48% dari target tahun 2013 sebesar 93%. Kinerja tersebut diperoleh dengan membandingkan 13 pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP dengan jumlah pemerintah daerah yang mendapat asistensi, yakni 12 pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini WDP dari BPK RI adalah Kabupaten Kotabaru. Capaian IKU tahun 2013 ini meningkat sebesar 20,34% jika dibandingkan dengan capaian kinerja IKU tahun 2012 yang sebesar 91,67% dan telah mencapai target IKU tahun


35

2014 sebesar 95,00% IPD yang laporan keuangan memperoleh opini minimal WDP. Kondisi

yang

meningkatnya

mendukung intensitas

keberhasilan

pendampingan

capaian Perwakilan

IKU

ini

BPKP

adalah Provinsi

Kalimantan Selatan kepada Instansi Pemerintah Daerah dalam bentuk pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp685.946.000,00 terdiri dari DIPA Perwakilan sebesar Rp274.362.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp411.584.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp274.362.000,00 adalah 194,81% dari anggaran sebesar Rp140.834.000,00 serta SDM sebanyak 1.798 OH atau 408,64% dari rencana sebanyak 440 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” merupakan IKU outcome lainnya dalam pencapaian sasaran strategis ini. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan yang diaudit. Kinerja IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 95% atau tercapai sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan kinerja IKU tahun 2012 dan target kinerja IKU tahun 2014 maka capaian ini lebih tinggi masing-masing sebesar 5,13% dan 5,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp401.716.000,00 terdiri dari DIPA Perwakilan sebesar Rp215.028.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp186.688.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp215.028.000,00 adalah 100,00% dari anggaran sebesar


36

Rp215.028.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.215 OH atau 108,48% dari rencananya sebanyak 1.120 OH. 4. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memberi mandat kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, karena pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Verifikasi atas Hasil Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Audit Kinerja PPIP, Audit Kinerja Interim PPIP, Audit Operasional BOK, Audit Operasional Bantuan Sosial Kemendikbud, Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Audit Operasional Raskin. Kinerja

IKU

“Persentase

hasil

pengawasan

lintas

sektoral

yang

disampaikan ke Pusat” sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 maka capaian IKU ini meningkat sebesar 5,95%. Hasil pengawasan lintas sektoral Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: 1) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang perekonomian dengan target laporan 27 laporan dan realisasi sebanyak 27 laporan;


37

2) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam dengan target 66 laporan dan realisasi sebanyak 66 laporan; 3) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah dengan target laporan 26 laporan dan realisasi sebanyak 26 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp849.721.000,00 terdiri dari DIPA Perwakilan sebesar Rp641.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp208.134.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar

Rp641.587.000,00

adalah

93,44%

dari

anggaran

sebesar

Rp686.599.000,00 serta SDM sebanyak 3.270 OH atau 150,76% dari rencananya sebanyak 2.169 OH. 5. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden. Capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, audit RASKIN dan monitoring UKP4. Kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012. Hasil pengawasan atas permintaan presiden Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 27 laporan dengan target sebanyak 27 laporan.


38

Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp202.314.000,00

terdiri

dari

dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

Rp169.704.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp32.610.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp169.704.000,00 adalah 101,57% dari anggaran sebesar Rp167.079.000,00 serta SDM sebanyak 818 OH atau 101,36% dari rencananya sebanyak 807 OH. 6. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan atas permintaan

stakeholders

yang

dijadikan

bahan

pengambilan

keputusan oleh stakeholders IKU

“Persentase

stakeholders

Persentase

hasil

dijadikan

bahan

yang

pengawasan

atas

pengambilan

permintaan

keputusan

oleh

stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 100,00%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan presentase

laporan

pengawasan

atas

permintaan

stakeholders

disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4). Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah kegiatan assurance dan consulting atas permintaan stakeholders berupa Audit Tujuan Tertentu, Audit Operasional, Audit Kinerja, bantuan narasumber pelatihan barang dan jasa, asistensi peningkatan kapabilitas APIP, pendampingan evaluasi AKIP dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders” sebesar 86,36% atau terjadi deviasi dari target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar -13,64%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 maka Kinerja IKU ini lebih tinggi sebesar 41,92%. Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: 1) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders bidang perekonomian


39

dengan target 18 laporan dengan realisasi sebanyak 17 laporan disampaikan tepat waktu serta 1 laporan disampaikan melebihi RPL; 2) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders bidang polsoskam dengan target 19 laporan dan realisasi sebanyak 14 laporan disampaikan tepat waktu serta 5 laporan disampaikan melebihi RPL; 3) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders bidang keuangan daerah dengan target 7 laporan dan seluruhnya disampaikan tepat waktu sesuai RPL. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp147.031.000,00

terdiri

dari

dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

Rp104.541.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp42.490.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp104.541.000,00 adalah 127,18% dari anggaran sebesar Rp82.200.000,00 serta SDM sebanyak 709 OH atau 787,78% dari rencananya sebanyak 90 OH. 7. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

berupaya

aktif

melaksanakan

pendampingan

penyusunan Laporan Keuangan BUMD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendampingan tersebut dipersepsikan penting karena kegiatan ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 sehingga dinyatakan dengan IKU “Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraaan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD yang ada di wilayah kerja. Kinerja

IKU

“Persentase

BUMD

yang

Mendapat

Pendampingan

Penyelenggaraan Akuntansi” tahun 2013 sebesar 45,07% dengan target


40

sebesar 25% atau telah mencapai 180,28% dari target Tahun 2013. Jika dibandingkan dengan kinerja IKU tahun 2012 maka terjadi peningkatan sebesar 36,06%. Realisasi kinerja IKU tahun 2013 tersebut juga telah melampaui target kinerja IKU tahun 2014 yang sebesar 25,00%. Kondisi yang mendukung capaian target indikator kinerja ini disebabkan peningkatan kepercayaan mitra kerja yang terwujud pada kenaikan permintaan pendampingan oleh BUMD-BUMD terkait. Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melayani 32 BUMD dari sebanyak 71 BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja IKU ini utamanya berupa pendampingan penyusunan dokumen implementasi BLUD, narasumber kegiatan

penilaian

dokumen

persyaratan

administratif

PPK-BLUD,

pendampingan pelaksanaan penilaian jaringan perpipaan, instalasi dan gedung, penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada PDAM, PD BPR dan LPUK, pendampingan inventarisasi piutang pada PDAM, penyusunan neraca penutup perusahaan daerah, pendampingan perbaikan sistem Key Performance Indicators (KPI) pada PDAM, pendampingan Perusahaan

pembuatan

pedoman

dan

Sistem

Akuntansi

Daerah, pendampingan pelaksanaan audit

intern

pada dan

Pengelolaan Aset pada BUMD. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp563.073.000,00

terdiri

dari

dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

Rp111.178.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp451.895.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp111.178.000,00 adalah 111,60% dari anggaran sebesar Rp99.620.000,00 serta SDM sebanyak 1.337 OH atau 204,75% dari rencananya sebanyak 653 OH. 8. Indikator

Output

Laporan

hasil

bimbingan

teknis/asistensi

penyusunan Laporan Keuangan K/L bidang Perekonomian Realisasi laporan tahun 2013 untuk indikator output laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian


41

sebanyak 10 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 10 laporan terdiri dari target RKT 3 laporan dan PP Non PKP2T sebanyak 7 PP. Capaian kinerja atas output ini setelah adanya penambahan target adalah sebesar 100,00%. Capaian realisasi Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan

yang

pendampingan

dilaksanakan penyusunan

untuk laporan

mencapai keuangan,

output

ini

bimbingan

adalah teknis

penyusunan Laporan Keuangan, reviu Laporan Keuangan, bantuan fasilitator

dan

narasumber

pelatihan

pelaporan

keuangan

pada

kementerian/lembaga. 9. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Bimbingan

Teknis/Asistensi

Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk indikator kinerja output laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam sebanyak 24 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 24 laporan terdiri dari target RKT 11 laporan ditambah revisi PP baru sebanyak 3 PP, pembatalan PKP2T sebanyak 2 PP serta PP Non PKP2T sebanyak 12 PP. Capaian kinerja atas indikator ini sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini lebih tinggi dari capaian Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 92,86%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Pendampingan Reviu Laporan Keuangan dan bantuan Narasumber. 10. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD sebanyak 62 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 12 laporan dan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 5 PP dan PP Non PKP2T 45 PP sehingga target keseluruhan menjadi 62 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target adalah sebesar 100,00%. Capaian indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%.


42

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD, Pendampingan Implementasi SIMDA, Pendampingan Penyusunan LKPD dan Narasumber Lainnya. 11. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN sebanyak 25 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 25 laporan terdiri dari target RKT 19 laporan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 6 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan dari realisasi Indikator Output Tahun 2012 sebesar yang 100,00%. 12. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian sebanyak 14 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 14 laporan yang merupakan target RKT sebanyak 11 laporan ditambah 3 laporan PP Non-PKP2T. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah penambahan target sebesar 100,00%. Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). 13. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam sebanyak 63 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 63 laporan terdiri dari target RKT sebanyak 32 laporan ditambah revisi RKT sebanyak 7 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 34 PP serta dikurangi pembatalan PP oleh rendal terkait


43

sebanyak 10 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini lebih tinggi dari realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 88,10%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut Audit Operasional Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial, Audit Operasional Dana Bantuan Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Audit Operasional Program RASKIN, Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Kementerian Agama, Pengawasan Penyelenggaraan Ujian Seleksi CPNS Tahun 2013 dan Audit Kinerja BOK Kementerian Kesehatan. 14. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah sebanyak 22 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 4 laporan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 3 PP dan PP Non PKP2T 15 PP sehingga target keseluruhan menjadi 22 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target sebesar 100,00%. Capaian indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Sensus Barang Milik Daerah, Pendampingan Implementasi SIMDA, Verifikasi atas Hasil Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Narasumber Lainnya. 15. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Presiden Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam sebanyak 13 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 13 laporan yang terdiri dari Target RKT sebanyak 10 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 3 PP. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun


44

2012 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring Program Prioritas Nasional. 16. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah sebanyak 14 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 11 laporan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 1 PP dan PP Non PKP2T 2 PP sehingga target keseluruhan menjadi 14 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target adalah sebesar 100,00%. Capaian indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 17. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Stakeholder Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian sebanyak 18 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 18 laporan terdiri dari target RKT 1 laporan ditambah Revisi RKT sebanyak 1 dan PP Non PKP2T sebanyak 16 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target sebesar 100,00%. Realisasi Indikator Output ini sama dengan capaian Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit BMN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Verifikasi Tunggakan Uang Pengganti dan Denda Tilang Diputus Verstek pada Kejaksaan Republik Indonesia.


45

18. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Stakeholder Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam sebanyak 19 laporan. Target indikator kinerja output ini sebanyak 19 laporan terdiri target RKT 1 laporan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 18 PP. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya penambahan PP sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indkator Kinerja Tahun 2012 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Verifikasi Tunggakan Bahan Makanan Napi/Tahanan pada Kementerian Hukum dan HAM, Pendampingan penggunaan Dana Siap Pakai pada BPBN, dan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 19. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

Atas

Permintaan

Stakeholder Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah sebanyak 7 laporan. Target indikator output laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah sebanyak 7 laporan terdiri dari Revisi RKT sebanyak 1 PP dan Non PKP2T sebanyak 6 PP. Capaian atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Narasumber Kegiatan Bimtek bagi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha,

Verifikasi

dan

Validasi

Hasil

Penilaian

Pelayanan

Publik,

Narasumber Evaluasi LAKIP, dan Narasumber kegiatan lainnya.


46

20. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD sebanyak 41 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 7 laporan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 3 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 31 PP sehingga target keseluruhan menjadi 41 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Realisasi Indikator Output ini sama dengan capaian Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini antara lain pendampingan

penyusunan

Laporan

Keuangan,

pendampingan

penyusunan SOP, pendampingan inventarisasi piutang, pendampingan penyusunan

dokumen

implementasi

BLUD,

dan

pendampingan

penyusunan Laporan Keuangan Penutup pada Perusahaan Daerah.

2


Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki 7 (tujuh) IKU. Capaian sasaran strategis ini diindikasikan dengan 1 (satu) IKU dominan “Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti Sebesar 87,50%” pada tahun 2014. Selain IKU Dominan tersebut, kinerja sasaran strategis ini juga diindikasikan dengan 6 (enam) IKU lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) IKU Outcome dan 5 (lima) Indikator Output. Secara lengkap, kinerja Sasaran Stretegis ini diuraikan sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

IKU Outcome 1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Rata-Rata IKU Outcome


Satuan


Capaian

%

80

55

68,75

%

100

100

100,00 84,38

47

No

Indikator Kinerja

Satuan

Indikator Output 1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 3 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian


Capaian

Laporan

1

1

100

Laporan

2

2

100

Laporan

13

13

100

Laporan

108

108

100

44

44

100

4

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam

5

Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Laporan Daerah Rata-Rata Indikator Output

100

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan sasaran strategis 2 tahun 2013 sebesar 55,00% atau baru mencapai 68,75% dari target Tahun 2013, Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%. Namun demikian, rata-rata capaian kinerja 7 IKU telah mencapai 84,38 dan kinerja Indikator Output telah telah mencapai 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 2 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1

2 3 4 5 6 7

Kinerja 2012 2013


Target Kinerja 2014


55

55

87,5

62,86

100

100

0

100

100,00

Laporan

2

1

(1)

-

-

Laporan

2

2

-

2

100,00

Laporan

15

13

(2)

6

216,67

Laporan

91

108

17

15

720,00

Laporan

94

44

(50)

40

110,00

Indikator Kinerja

Sat

Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

0

%

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:


48

1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU dominan

yang

mengindikasikan

ketercapaian

Sasaran

Strategis

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%. Kinerja IKU ini diukur dari jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil audit OPN/OPAD. Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” tahun 2013 sebesar 55,00% atau sebesar 68,75% dari dari target IKU Tahun 2013 sebesar 80,00%. Kinerja IKU ini belum memenuhi target IKU tahun 2014 yang sebesar 87,5% hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti. Hambatan capaian target IKU ini adalah laporan hasil audit belum dikirim ke auditan karena Tim Audit belum memperoleh hasil pembahasan tripartit. Hal tersebut karena mematuhi Pedoman Audit Operasional PNBP yang menyebutkan “Laporan Hasil Audit yang sudah diperbaiki (final) setelah pembahasan tripartit disampaikan oleh BPKP Perwakilan kepada UPT yang diaudit dengan tembusan kepada Tim Rendal Pusat”. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp35.827.000,00 atau 180,58% dari anggarannya sebesar Rp19.840.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 98 OH atau 144,12% dari rencananya sebanyak 68 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri


49

Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

membentuk

IKU

berupa

“Persentase

Hasil

Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”. Capaian IKU ini diukur dengan jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat” tahun 2013 sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target. Kinerja IKU ini pada tahun 2013 sama dengan capaian IKU tahun 2012 dan telah mencapai IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: 1) Hasil Pengawasan BUN bidang perekonomian dengan target 13 laporan dan realisasi 13 laporan; 2) Laporan Pengawasan BUN bidang polsoskam dengan target 108 laporan dan realisasi 108 laporan; 3) Laporan Pengawasan BUN bidang keuangan daerah dengan target 44 laporan dan realisasi 44 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp332.434.000,00 atau 69,40% dari anggarannya sebesar Rp478.981.000,00 dan pemanfaatan SDM sebanyak 1.881 OH atau 66,87% dari rencananya sebanyak 2.813 OH. 3. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian sebanyak 1 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 1 laporan. Capaian kinerja

atas

indikator

ini

setelah


adanya

penambahan

sebesar

50

100,00%.Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit

Operasional

Perhubungan

Laut

Pengelolaan

PNBP

Terminal

Kementerian

Perhubungan

Khusus

pada

Ditjen

Kantor

Unit

Penyelenggara Pelabuhan Sungai danau Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013. 4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam sebanyak 2 laporan. Target laporan atas indikator output ini sebanyak 2 laporan dengan rincian target RKT 1 laporan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 1 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan PP sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Verifikasi dan Validasi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Monitoring

Piutang

Denda

dan

Biaya

Perkara

Pelanggaran

Lalu

Lintas/Tilang yang Diputus Verstek pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Indikator

Output

Laporan

Hasil

Pengawasan

BUN

Bidang

Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian sebanyak 13 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 13 laporan terdiri 1 laporan target RKT ditambah Revisi RKT sebanyak 6 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 7 PP serta dikurangi 1 PP batal oleh rendal terkait. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah penambahan target sebesar 100,00%.Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012.


51

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I pada satker Instansi vertikal di bawah Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian pada Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. 6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam sebanyak 108 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 108 laporan terdiri target RKT 9 laporan ditambah revisi RKT sebanyak 2 PP Non PKP2T sebanyak 98 PP dan dikurangi pembatalan oleh rendal terkait sebanyak 1 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%.Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I pada satker Instansi vertikal di bawah Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. 7. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah sebanyak 44 laporan. Target atas indikator kinerja output sebesar 44 laporan. Capaian kinerja indikator output ini adalah 100,00%. Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring dan Evaluasi DAK.


52

3

Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD

Sebagai auditor internal pemerintah yang berperan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

berupaya

mendorong

pemerintah

daerah

untuk

menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan 60% IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan

Minimal/Pelayanan

Prima

dan

75%

terselenggaranya

sosialisasi/asistensi GCG atau KPI pada BUMD/BLUD pada tahun 2014. Sasaran ini didukung dengan 4 (empat) indikator lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) IKU Outcome dan 3 (tiga) Indikator Output, kinerja Sasaran Strategis 3 dirinci sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU Outcome 1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan % sesuai Standar Pelayanan Minimal 2 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan % sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan Laporan publik Bidang keuangan Daerah 2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Laporan korporat 3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan Rata-Rata Indikator Output


Capaian

55

100

181,82

73

125

171,23

100

100

100,00 151,02

46

46

100

6

6

100

36

36

100 100

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka rata-rata kinerja IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 176,53%. Realisasi IKU dominan 1 sebesar 100% atau 181,82% dari target Sasaran Strategis


53

Terselenggaranya SPM pada 60% IPD. Realisasi IKU dominan 2 sebesar 125% telah mencapai target sasaran strategis Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMD atau tercapai 171,23%. Rata-rata capaian kinerja IKU outcome secara keseluruhan sebesar 151,02% sedangkan kinerja Indikator Output telah optimal sebesar 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 3 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6

Indikator Kinerja Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Satuan

Kinerja 2012 2013


Target Kinerja 2014


%

100

100

0

60

166,67

%

100

125

25

75

166,67

%

100

100

0

100

100,00

Laporan

20

46

26

14

328,57

Laporan

3

6

3

3

200,00

Laporan

30

36

6

14

257,14

Analisis masing-masing capaian indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Persentase

IPD

yang

melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan cara menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda menerapkan SPM yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis. Mengingat pentingnya implementasi SPM tersebut, maka BPKP melakukan pengawasan sesuai sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain melalui audit kinerja. Berdasarkan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi


54

Kalimantan Selatan menetapkan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima” sebagai IKU Dominan untuk mencapai Sasaran Strategis 3. IKU ini diukur dengan menghitung presentase IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Realisasi IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal” tahun 2013 sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 55,00% atau tercapai 181,82%. Realisasi IKU ini telah mencapai target Sasaran Strategis 3 sebesar 60% IPD telah melaksanakan pelayanan sesuai SPM. Kinerja IKU ini pada tahun 2013 sama dengan capaian IKU Tahun 2012. Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini dengan dilakukannya audit kinerja bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp504.773.000,00

terdiri

dari

dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

Rp370.696.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp134.077.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp370.696.000,00 adalah 114,31% dari anggaran sebesar Rp324.280.000,00 serta SDM sebanyak 1.611 OH atau 221,60% dari rencananya sebanyak 727 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Untuk memperbaiki kinerja BUMD, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan melakukan

pengawasan

intern

melalui

pemberian

pelayanan

jasa

manajemen kepada BUMD/BLUD di bidang GCG dan KPI. Untuk mengukur manfaat

jasa

manajemen

tersebut,

ditetapkan

IKU

“Persentase

BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI” sebesar 75% pada Tahun 2014. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKP2T. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sosialisasi dan bimbingan teknis GCG dan KPI terhadap PDAM.


55

Kinerja IKU Tahun 2013 sebesar 125,00% dengan target Tahun 2013 sebesar 73,00% atau tercapai 171,23%. Realisasi IKU ini telah mencapai target Sasaran Strategis 3 sebesar 75% sosialisasi/pendampingan GCG/KPI pada BUMD/BLUD. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp64.085.000 terdiri dari dana DIPA Perwakilan sebesar Rp39.715.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp24.370.000,00. Realisasi DIPA sebesar Rp39.715.000,00 adalah 117,60% dari anggaran sebesar Rp33.770.000,00 serta SDM sebanyak 190 OH atau 73,64% dari rencananya sebanyak 258 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan Audit Kinerja”, dimaksudkan untuk mengukur tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang diaudit kinerja dengan target PKP2T. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah audit kinerja pada PDAM di seluruh Kalimantan Selatan. Kinerja untuk IKU sebesar 100% dengan target tahun 2013 sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja tahun ini sama dengan capaian tahun 2012. Capaian target ini telah memenuhi target kinerja IKU Tahun 2014. Tercapainya target indikator kinerja ini utamanya karena meningkatnya kerjasama dan intensitas komunikasi antara Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan dengan BUMD-BUMD di Kalimantan Selatan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp531.819.000,00 Rp172.044.000,00

terdiri

dari

dan

dana dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

mitra

kerja

sebesar

Rp359.775.000,00.Realisasi dana DIPA sebesar Rp172.044.000,00 adalah 97,58% dari anggaran sebesar Rp176.310.000,00 serta SDM sebanyak 2.063 OH atau 154,07% dari rencananya sebanyak 1.339 OH.


56

4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah sebanyak 45 laporan. Target awal yang ditetapkan atas indikator output ini sebanyak 15 laporan ditambah Non PKP2T sebanyak 30 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 45 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target menjadi 100,00%.Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah audit kinerja bidang kesehatan dan bidang pendidikan, Evaluasi AKIP, Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP, Asistensi Penyusunan LAKIP, Audit Operasional Pembangunan Stadion Indrasari dan Gedung Iqro, Probity Audit atas Penyusunan HPS dan Dokumen Pengadaan Pembangunan. 5. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Capaian tahun 2013 untuk Indikator Output Laporan hasil Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 6 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 5 laporan dikurangi dengan pembatalan PP sebanyak 1 PP dan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 2 PP sehingga target atas indikator ini sebanyak 6 laporan. Kinerja atas indikator kinerja ini sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi insikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sosialisasi GCG dan KPI, evaluasi GCG dan pendampingan perbaikan sistem KPI. 6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD Capaian tahun 2013 untuk Indikator Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebanyak 36 laporan. Target awal atas indikator output ini ditetapkan sebesar 16 laporan dan dilakukan pada saat revisi RKT PP


57

berupa penambahan sebanyak 1 PP dan pengurangan 2 PP. Selain itu, target indikator output ditambah dengan penugasan Non PKP2T sebanyak 27 PP. Penambahan PP baru sebanyak 1 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 5 PP bukan merupakan kinerja sehingga target atas indikator ini menjadi 36 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output tahun 2013 sama dengan capaian Indikator Output tahun 2012. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah audit kinerja PDAM, sosialisasi, evaluasi kinerja, dan kegiatan consulting lainnya.

4

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengambil peran untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Sasaran “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sasaran ini didukung dengan 12 indikator lainnya yang terdiri dari 7 (tujuh) IKU Outcome dan 4 (empat) Indikator Output, Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2013 dirinci sebagai berikut:


58

No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU Outcome 1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Kelompok Sosialisasi Program Anti Korupsi 2 IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi Instansi FCP 3 Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan Instansi kajian peraturan yang berpotensi TPK 4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, % klaim dan penyesuaian harga 5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ % PKKN/PKA 6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK % oleh instansi berwenang 7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang % sesuai standar 8 Persentase hasil telaahan pengaduan % masyarakat Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 9 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 10 11 12 13 14

Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya


Capaian

10

11

110,00

3

3

100,00

1

1

100,00

100

100,00

100,00

90

91,30

101,44

40

91,60

229,00

95

100,00

105,26

100

100,00

100,00 118,21

11

11

100

Laporan

4

3

75

Laporan

1

1

100

Laporan

5

3

60

Laporan

122

122

100

Laporan

4

4

100

Rata-Rata Indikator Output

89,17

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan Sasaran Strategis 4 tahun 2012 tercapai 128,57% dan telah melampaui target Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% pada tahun 2014. Secara keseluruhan, rata-rata kinerja IKU Outcome sebesar 117,64% sedangkan kinerja Indikator Output telah mencapai 89,17%.


59

Perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 4 tahun 2013, secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

No 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

Indikator Kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Kinerja

Target Kinerja 2014


2012

2013


Kelompok

9

11

2

12

91,67

Instansi

3

3

-

3

100,00

Instansi

1

1

-

1

100,00

%

100

100

-

100

100,00

%

98,06

91,30

(6,76)

95

96,16

%

92

91,6

(0,40)

50

183,20

%

95

100

5

95

105,26

%

100

100

-

100

100,00

Laporan

1

11

10

1

800,00

Laporan

3

3

-

3

133,33

Laporan

1

1

-

3

33,33

Laporan

9

3

(6)

5

60,00

Laporan

101

122

21

50

248,00

Laporan

-

4

4

-

-

Satuan

Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:


60

1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Target kinerja IKU “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi” sampai dengan tahun 2013 sebanyak 10 kelompok masyarakat. Realisasi kinerja IKU ini sampai dengan tahun 2013 sebanyak 11 kelompok masyarakat atau tercapai 110,00%. Realisasi IKU ini telah mencapai 91,67% dari 12 kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada tahun 2014. Capaian indikator kinerja telah melampaui target indikator kinerja pada tahun 2014 sebesar 80% kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi Program Anti Korupsi. Hal ini tidak lepas dari komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai outcome tersebut pada tahun 2013 adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi, dengan sasaran peserta sebanyak 2 focus group yang terdiri dari Calon Penerima Bansos/Hibah dan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Banjarmasin. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp94.485.000,00

adalah 160,93% dari anggaran

sebesar

Rp58.711.000,00 dan dengan SDM sebanyak 162 OH atau 182,02% dari rencananya sebanyak 89 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Target kinerja IKU “IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP” sebanyak 3 IPP/IPD/BUMD/BLUD. Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan

3

jenis

kegiatan

Fraud

Control

Plan

pada

IPP/IPD/BUMD/BLUD sehingga kinerja IKU ini sebesar 100,00% dan telah mencapai Target Kinerja Tahun 2014. Kegiatan FCP yang berhasil dilaksanakan yaitu Sosialisasi FCP dan Diagnostic Assessment FCP di


61

RSUD Ansari Saleh Banjarmasin, serta Bimbingan Teknis FCP di RSUD Tanah Bumbu. Tercapainya target indikator kinerja ini berkat komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap instansi terkait. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar

Rp40.510.000,00

adalah

49,59%

dari

anggaran

sebesar

Rp81.696.000,00 dan dengan SDM sebanyak 171 OH atau 110,32% dari rencananya sebanyak 155 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Capaian kinerja untuk IKU ini sebanyak 1 instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi tindak pidana korupsi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 instansi atau tercapai 100,00%. Capaian kinerja IKU ini telah mencapai Target Kinerja Tahun 2014. Tercapainya target indikator kinerja ini berkat penanganan yang baik terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2013 serta kejelian dalam menganalisa adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada

peraturan kemudian menindaklanjutinya

dengan kajian peraturan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Kalimantan

Selatan

Nomor

60

tahun

2012

tentang

Tata

Cara

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar

Rp2.200.000,00

adalah

28,45%

dari

anggaran

sebesar

Rp7.734.000,00 dan dengan SDM sebanyak 30 OH atau 30,00% dari rencananya sebanyak 60 OH.

4. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Persentase

Pelaksanaan

penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Permintaan HKP, Klaim dan eskalasi yang memenuhi syarat sebanyak 3 permintaan dan seluruhnya telah diterbitkan baik surat tugas mapun


62

laporannya sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 100,00%. Capaian IKU ini telah mencapai target kinerja IKU tahun 2014. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini terdiri dari evaluasi hambatan kelancaran pembangunan Permasalahan Dualisme Pencatatan Aset Terminal Km 6 Banjarmasin, evaluasi hambatan kelancaran Status Aset Lapangan Golf Swaakelola di Landasan Ulin Banjarbaru, dan audit penyesuaian harga Paket Pekerjaan Civil Work of Polder Dike and Main Irrigation Sub Project PIRIMP LCB Civil Package LMS-16 pada SNVT PJPA Kalimantan II. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar

Rp33.395.000,00

adalah

67,78%

dari

anggaran

sebesar

Rp49.271.000,00 dan dengan SDM sebanyak 187 OH atau 62,63% dari rencananya sebanyak 300 OH. 5. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Capaian

kinerja

IKU

“Persentase

pelaksanaan

audit

investigasi/

PKKN/PKA” sebesar 91,30%. Capaian ini telah mencapai target 2013 sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 sebesar 98,06% maka capaian IKU ini mengalami penurunan sebesar 6,76%. Penurunan terjadi karena adanya permintaan yang belum dilakukan ekspose sehingga belum dapat diterbitkan surat tugas terhadap kasusnya dan ada yang sudah dilakukan ekspose tetapi belum dapat dipenuhi karena terdapat kekurangan data. Jumlah permintaan Instansi Penyidik Tahun 2013 sebanyak 138 surat permintaan yang terdiri dari 16 surat permintaan bantuan audit invetigasi, 36 permintaan bantuan audit PKKN dan 86 permintaan bantuan PKA. Dari 138 surat permintaan penyidik tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 126 permintaan atau 91,30% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit investigasi sebanyak 12 laporan; 2) Audit PKKN 28 laporan;


63

3) Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 86 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp734.136.000,00 adalah 122,80% dari anggaran sebesar Rp597.848.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.840 OH atau 90,38% dari rencananya sebanyak 2.599 OH. Anggaran

sebesar

Rp597.848.000,00

ditargetkan

untuk

melakukan

kegiatan: 1) Audit investigasi sebanyak 12 laporan; 2) Audit PKKN 17 laporan; 3) Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 35 laporan.

6. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Capaian kinerja IKU “Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang” sebesar 91,60%, atau mencapai 229,00% dari target IKU tahun 2013 yang sebesar 40,00% hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang dan telah mencapai target IKU tahun 2014 sebesar 50,00%. Namun demikian, kinerja IKU ini di bawah kinerja IKU tahun 2012 sebesar 92,00%. Nilai temuan investigatif non TPK sampai dengan 31 Desember 2013 yaitu Rp68.414.227.569,65 dan telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebesar Rp62.668.042.801,29. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp106.843.000,00

adalah

76,65% dari anggaran sebesar

Rp139.383.000,00 dan dengan SDM sebanyak 316 OH atau 65,83% dari rencananya sebanyak 480 OH. 7. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Persentase

Laporan

Keinvestigasian yang sesuai standar Capaian kinerja IKU “Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar” sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 95% atau


64

tercapai 105,26%. Jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke pusat pada Tahun 2013 sebanyak 85 laporan dan 85 laporan tersebut tidak dikembalikan pusat. Kinerja IKU ini lebih tinggi dibandingkan kinerja IKU tahun 2012 yang sebesar 95% dan telah mencapai target IKU Tahun 2014. Capaian target indikator kinerja ini tidak lepas dari dipatuhinya Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dan proses review berjenjang yang berjalan dengan baik. 8. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Capaian IKU “Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat” sebesar 66,67% dari target IKU Tahun 2013 sebesar 100% atau tercapai 100,00%. Jumlah laporan pengaduan masyarakat kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebanyak 3 pengaduan dan telah ditelaah seluruhnya. Realisasi IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012 yang sebesar 100,00%. 9. Indikator Output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi sebanyak 11 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 6 laporan ditambah 1 PP Baru dan 11 PP Non PKP2T, namun penambahan 1 PP Baru dan 6 PP Non PKP2T bukan merupakan kinerja sehingga target atas indikator ini menjadi 11 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan sasaran peserta sebanyak 2 focus group, koordinasi penanganan kasus dengan pihak penyidik di Provinsi Kalimantan Selatan, dan peserta dalam reviu diklat auditor forensik. Capaian IKU ini lebih besar dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 sebesar 100,00%. 10. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP sebanyak 3 laporan atau 75,00% dari


65

target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No Kegiatan LHA a. Sosialisasi FCP RSUD Ansari Saleh Banjarmasin 1 b. Diagnostic Assessment FCP RSUD Ansari Saleh 1 Banjamasin c. Bimtek FCP RSUD Tanah Bumbu 1 Jumlah 3 Capaian IKU ini lebih kecil dari capaian IKU tahun 2012 yaitu 100%. Hal ini karena Evaluasi atas Implementasi FCP belum dapat dilaksanakan mengingat sampai dengan tahun 2013 pelaksanaan kegiatan implementasi FCP baru sampai Bimbingan Teknis FCP di RSUD Tanah Bumbu. 11. Indikator Output laporan Hasil Kajian Pengawasan Output kajian pengawasan Tahun 2013 sebanyak 1 laporan dengan target indikator output sebanyak 1 laporan sehingga kinerja atas indikator output sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Kajian atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim Realisasi laporan hasil audit atas HKP, Eskalasi dan Klaim pada Tahun 2013 sebanyak 3 laporan dengan target atas indikator output ini sebanyak 5 laporan sehingga kinerja indikator output ini sebesar 60,00%. Capaian IKU ini lebih rendah dari capaian IKU tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kondisi ini rendahnya permintaan audit klaim, penyesuaian harga dan HKP


66

dari mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah: No Kegiatan a. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan b. Audit Eskalasi Jumlah 13. Indikator Output Laporan Hasil

LHA 2 1 3

Audit Investigasi, Perhitungan

Kerugian Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Realisasi output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik tahun 2013 sebanyak 122 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 60 laporan dan terdapat penambahan PP dari revisi RKT sebanyak 7 PP dan penugasan Non PKP2T sebanyak 55 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 122 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100%. Capaian IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2012 sebesar 99,02%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah, No Kegiatan a. Audit Investigasi b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara c. Pemberian Keterangan Ahli Jumlah 14. Indikator Output Laporan Hasil

LHA 8 28 86 122

Audit Investigasi, Perhitungan

Kerugian Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Lain Realisasi indikator output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Lain tahun 2013 sebanyak 4 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 4 laporan sehingga kinerja indikator output ini 100,00%.


67

5

Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Penyelenggaraan

SPIP

merupakan

tanggung

jawab

masing-masing

menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) IKU lainnya yang terdiri dari 2 (dua) IKU Outcome dan 1(satu) Indikator Output, kinerja sasaran strategis 4 Tahun 2013 dirinci sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan

IKU Outcome 1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan % SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun Instansi 2008 3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Instansi Sistem Pengendalian Intern Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 4 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP Bidang Keuangan Daerah 5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP Bidang Perekonomian 6 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP bidang Polsoskam Rata-Rata Indikator Output



Capaian

20

0

0,00

3

10

333,33

9

11

122,22 151,85

27

27

100

18

18

100

12

12

100 100

68

Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan sasaran strategis 5 tahun 2012 tidak mencapai target (0,00%) dari target 20% pemda yang memperoleh opini WTP. Namun demikian, rata-rata capaian kinerja IKU Outcome secara keseluruhan mencapai 151,85% dan kinerja Indikator Output 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 5 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: Kinerja

Target Kinerja 2014


2011

2012


%

0

0

-

70

-

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Instansi

3

10

7

4

250,00

3

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

Instansi

8

11

3

10

110,00

4

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

Laporan

29

27

(2)

15

180,00

Laporan

-

18

18

-

-

Laporan

-

12

12

-

-

No

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

2

5 6

Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian

Indikator

Kinerja

Outcome

Presentase

Pemda

yang

menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit


69

keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda. Capaian IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” belum mencapai target 2013 sebesar 20% Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008. Realisasi IKU ini juga masih di bawah target IKU Tahun 2014 yang sebesar 70%. Hal tersebut disebabkan opini BPK RI atas Laporan Keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Buku 2012 belum WTP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp274.959.000,00

terdiri

dari

dana

DIPA

Perwakilan

sebesar

Rp253.291.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp21.668.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp253.291.000,00 adalah 75,08% dari anggaran sebesar Rp337.373.000,00 serta SDM sebanyak 911 OH atau 97,43% dari rencananya sebanyak 935 OH. Untuk mencapai target IKU di tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan intensitas pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah kepada Instansi Pemerintah Daerah. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman

Penyusunan

Desain

Penyelenggaraan

SPIP

berdasarkan

Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Kinerja IKU ini dihitung dari jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU “Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” sebanyak 10


70

pemerintah daerah dari target tahun 2013 sebanyak 3 pemerintah daerah atau tercapai 333,33%. Capaian IKU ini telah melampaui target IKU sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 4 pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut dalam bentuk Asistensi Pemerintah Daerah berupa kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi penyelenggaraan SPIP. Selain kegiatan tersebut, dalam rangka mendukung Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, telah dilakukan

Asistensi

Penyusunan

Petunjuk

Pelaksanaan/Dokumen

Penyelenggaraan/Rencana Tindak Pengendalian SPIP. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern IKU “Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian

Intern

Pemerintah

oleh

Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan Selatan sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU ini pada tahun 2013 adalah 11 pemerintah daerah atau 122,22% dari target sebanyak 9 pemerintah daerah. Capaian IKU ini telah melampaui target IKU sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 10 pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung kinerja IKU ini antara lain untuk perbaikan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah melalui Monitoring Perbaikan SPI dan Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI pada Pemerintah Daerah. 4. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 27 laporan, terdiri dari target awal (PKP2T) sebesar 17 laporan dan ditambah dengan kegiatan Non


71

PKP2T sebanyak 10 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring

Perbaikan

SPIP,

Monitoring

Lanjutan

Perbaikan

SPIP,

Pendampingan Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan/RTP SPIP, dan Narasumber kegiatan lainnya. 5. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 18 laporan terdiri dari target awal (PKP2T) sebanyak 12 laporan dan ditambah dengan kegiatan Non PKP2T sebanyak 6 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa sosialisasi dan bimtek SPIP di lingkungan kementerian/lembaga/instansi vertikal di wilayah Kalimantan Selatan. 6. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan

SPIP Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 12 laporan terdiri dari target awal (PKP2T) sebesar 5 laporan dan ditambah dengan kegiatan Non PKP2T sebanyak 7 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa sosialisasi dan bimtek SPIP di lingkungan kementerian/lembaga/instansi vertikal di wilayah Kalimantan Selatan.


72

6

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda

Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. Oleh karena itu, setiap

aparat

pengawas

intern

pemerintah

(APIP)

diharapkan

mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar. Sasaran

Strategis “Meningkatnya

kapasitas aparat

pengawasan

intern

pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terhadap APIP pada Pemerintah Daerah. IKU outcome dan Indikator output dirinci sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Satuan


Capaian

IKU Outcome 1

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

70

64,29

91,84

Kegiatan

10

10

100

Indikator Output 2

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Dari tabel tersebut, capaian IKU Outcome dominan sasaran strategis tahun 2013 sebesar 64,29% atau 91,84% dari target IKU Tahun 2013 sebesar 70%. Sedangkan Indikator Output sasaran strategis telah mencapai 10 kegiatan atau 100,00%.


73

Perkembangan

realisasi

IKU

outcome

sasaran

strategis

tahun

2013

dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No

Kinerja 2012 2013

Indikator Kinerja

Satuan

1

Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

%

14,29

2

Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Kegiatan

2


Target Kinerja 2014


64,29

50,00

80

80,36

10

8

4

250,00

Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Outcome Presentase Pemda yang dilakukan Asistensi Penerapan JFA IKU “Presentase Pemda Yang dilakukan Asistensi Penerapan JFA” merupakan IKU Dominan Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah pemda yang dilakukan

asistensi

penerapan

JFA

dibandingkan

jumlah

seluruh

pemerintah daerah. Kinerja IKU ini sebesar 64,29% dari target tahun 2013 sebesar 70% atau mencapai 91,84% Pemerintah Daerah yang dilakukan asistensi Penerapan JFA. Kinerja IKU ini masih di bawah target IKU tahun 2014 yaitu sebesar 80%. Namun demikian, Kinerja IKU ini lebih tinggi sebesar 50,00% dibandingkan dengan kinerja IKU Tahun 2012 sebesar 14,29%. Untuk mencapai 80% pemda yang memperoleh asistensi pada tahun 2014, masih perlu dilakukan asistensi penerapan JFA sekurang-kurangnya pada 2 pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini berupa asistensi penerapan JFA melalui kegiatan pembinaan JFA, kegiatan sosialisasi tata kelola APIP dan bimbingan teknis penerapan tata kelola APIP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp56.668.000,00 atau 58,47% dari anggarannya


74

sebesar Rp85.255.000,00 dan dengan SDM sebanyak 197 OH atau 69,12% dari rencananya sebanyak 285 OH. 2. Indikator Output Laporan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah sebanyak 10 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 10 kegiatan sehingga kinerja indikator output ini mencapai 100,00%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah.

7

Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Perencanaan pengawasan berfungsi memfokuskan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran “Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Sasaran ini didukung dengan 15 (lima belas) indikator lainnya yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU Outcome dan 5 (empat) Indikator Output, kinerja sasaran strategis tahun 2013 dirinci sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

IKU Outcome 1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap


Satuan


Capaian

%

90

99,63

110,70

%

100

100

100,00

Skala

7,5

7,6

101,33

75

No 4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator Kinerja

Satuan

layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan aset

Likert 1-10

Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

12

Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah 2 Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah 3 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4 Jumlah sarana prasarana 5


%

100

100

100,00

Skala Likert 1-10

7,5

7,97

106,27

-

250

291

116,40

% Skala Likert 1-10

99

92,84

93,78

6,00

7,25

120,83

%

100

96,55

96,55

Topik Penelitian

1

1

100,00

APIP

14

12

85,71

Skala Likert 1-10

7,00

7,36

105,14

Kegiatan

4

4

100,00

Laporan Laporan Unit

2 60 180

2 60 180

100,00 100,00 100,00

M2

250

368

147,14 109,43

Gedung/ Bangunan

103,06

Rata-Rata Indikator Output

Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan target capaian kinerja sasaran, ratarata IKU dominan sasaran strategis 7 tahun 2012 mencapai 105,35% [(110,70%+100,00%)/2]. Realisasi IKU outcome dominan 1 sebesar 99,63% atau 110,70% dari sasaran strategis tahun 2014 sebesar 90,00%. Realisasi IKU dominan 2 sebesar 100,00% dan telah mencapai target sasaran strategis 2014. Rata-rata capaian seluruh IKU outcome Sasaran Strategis 7 mencapai 103,06% sedangkan rata-rata kinerja Indikator Output Sasaran Strategis 7 mencapai 109,43%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp10.510.161.000,00 atau 90,93% dari anggarannya sebesar Rp11.557.957.000,00 dan dengan SDM sebanyak 8.868 OH atau 148,05% dari rencananya sebanyak 5.990 OH.


Capaian

76

Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU Sasaran Strategis 7 Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:

No 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Indikator Kinerja Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Gedung/ Bangunan

Kinerja

Target Kinerja 2014


2012

2013


%

98,03

99,63

1,60

90

110,70

%

100

100

-

100

100,00

Skala Likert 110

7,8

7,6

(0,20)

7,5

101,33

%

100

100

-

100

100,00

Skala Likert 110

7,8

7,97

0,17

7,5

106,27

-

254

291

37

250

116,40

%

99,06

92,84

(6,22)

99

93,78

Skala Likert 110

6,3

7,25

0,95

6

120,83

%

89

96,55

7,55

100

96,55

Topik Penelitian

-

1

-

2

-

APIP

10

12

2

14

85,71

Skala Likert 110

-

7,36

7,36

7,50

98,13

Kegiatan

10

4

(6)

-

-

Laporan

2

2

-

-

-

Laporan

60

60

-

60

100,00

Unit M2

23 -

180 368

157 368

25 -

720,00 -

Satuan


77

Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Outcome Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi IKU “Presentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi PP PKP2T dengan target PP dalam PKP2T. Kinerja IKU ini sebesar 99,63% dari target 2013 sebesar 90% atau mencapai 110,70%, di atas target IKU tahun 2014 sebesar 90,00%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU Tahun 2012 sebesar 98,03% atau naik 1,60%. 2. Capaian Kinerja Outcome Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP IKU “Presentase kesesuaian laporan keuangan perwakilan BPKP dengan SAP” diukur dari hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan dan 80% apabila ada catatan. Capaian IKU ini sebesar 100,00% dari target IKU Tahun 2013 sebesar 100,00% dan telah mencapai target IKU tahun 2014. Capaian IKU ini sama dengan kinerja IKU Tahun 2012. Tercapainya IKU ini dikarenakan laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada catatan dari hasil reviu Inspektorat. 3. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian IKU

“Persepsi

kepuasan

pegawai

perwakilan

terhadap

layanan

kepegawaian” diukur dengan hasil survei kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan kepegawaian. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan

Pegawai

terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

dengan

17

responden dan 19 variabel pengukuran.


78

Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,6 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 7,5 atau tercapai 101,33%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Namun demikian, realisasi tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2012 sebesar 7,8 dari skala likert 1-10. 4. Capaian Kinerja Outcome Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA IKU “Presentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA” diukur dengan membandingkan jumlah dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak diblokir dibandingkan dengan jumlah dana DIPA Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, tidak terjadi pemblokiran DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sehingga capaian IKU ini sebesar 100,00% atau sesuai dengan target IKU Tahun 2013. Realisasi IKU ini sama dengan capaian IKU Tahun 2012 dan telah mencapai target IKU Tahun 2014. 5. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur” diukur dengan hasil survei pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan keuangan dengan skala likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan

Pegawai

terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

dengan

10

responden dan 14 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,97 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 7,5 atau tercapai 106,27%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Hasil survey tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 7,8 atau naik 0,17.


79

6. Capaian Kinerja Outcome Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa IKU “Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa” diukur dengan menghitung berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa. Liputan media massa atas kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 291 artikel, dengan uraian liputan media massa online 147 pemberitaan dan media massa cetak sebanyak 144 liputan. Realisasi IKU tersebut lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebanyak 250 liputan dan telah mencapai target IKU tahun 2014. Capaian ini juga lebih tinggi dari realisasi IKU Tahun 2011 sebanyak 254 liputan atau lebih tinggi 37 liputan. 7. Capaian Kinerja Outcome Persentase pemanfaatan asset IKU “Presentase pemanfaatan aset” diukur dengan membandingkan total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total aset. Perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalimantan

Selatan

terus

berupaya

mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Aset Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 memiliki 1.411 buah dan dari jumlah tersebut yang tidak dimanfaatkan sebanyak 101 buah, sehingga aset yang telah dimanfaatkan 92,84% di bawah target IKU tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar yaitu 99% atau tercapai 93,78%. Realisasi IKU ini lebih rendah dari capaian IKU tahun 2012 sebesar 99,06% atau turun 6,22%. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pemeliharaan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP.


80

8. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana” diukur dari hasil survei kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan sarana prasarana dengan skala likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan

Pegawai

terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

dengan

13

responden dan 15 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,25 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 6,00 atau tercapai 120,83%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 6,00 dari skala likert 1-10. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari capaian tahun 2012 sebesar 6,3 dari skala likert 1-10. 9. Capaian Kinerja Outcome Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat IKU “Presentase tindak lanjut rekomendasi hasil inspektorat” diukur dari jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil Inspektorat BPKP dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat BPKP yang diterima sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU ini sebesar 96,55% dari target IKU tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 100,00%. Namun demikian, realisasi IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2012 sebesar 89% atau naik 6,65%. Pengukuran IKU ini dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 4 rekomendasi Inspektorat BPKP dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 7 rekomendasi dari Inspektorat BPKP dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2012 terdapat 8 rekomendasi dan terdapat 1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Pada Tahun 2013


81

terdapat 10 rekomendasi Inspektorat BPKP dan telah ditindaklanjuti sebanyak seluruhnya. Sehingga sampai dengan tahun 2013 masih terdapat 1 rekomendasi yang belum tuntas dari total 29 rekomendasi. 10. Capaian Kinerja Outcome Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas IKU “Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas” dinilai dengan menghitung jumlah topik penelitian yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas). Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan satu topik penelitian kepada puslitbangwas atau tercapai 100% dari target 2013 sebanyak 1 topik. Dibandingkan dengan target tahun 2014 sebanyak 2 topik, capaian tahun 2013 sebesar 50%. Realisasi tahun 2013 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2012. 11. Capaian

Kinerja

Outcome

Jumlah

instansi

APIP

yang

telah

disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP IKU “Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP” dinilai menghitung jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan sosialisasi APIP pada 10 APIP Pemda, sedangkan pada tahun 2013 melakukan sosialisasi APIP pada 5 pemda (3 di Pemerintah Daerah antaranya telah dilakukan sosialisasi tahun 2012), sehingga capaian sampai dengan tahun 2013 jumlah pemda yang telah dilakukan sosialisasi tata kelola APIP 12 Pemda. Capaian IKU ini masih di bawah target IKU Tahun 2013 dengan jumlah APIP yang disosialisasi/di-asessment sebanyak 14 APIP atau sebesar 85.71%.


82

Rincian Pemerintah Daerah yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut : No a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Pemda Kabupaten Tanah Laut Kota Banjarmasin Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Barito Kuala Kota Banjarbaru Kabupaten Balangan

Sedangkan assessment

untuk adalah

pemerintah Pemerintah

daerah

yang

Provinsi

belum

Kalimantan

disosialisasi/diSelatan

dan

Kabupaten Tanah Bumbu. 12. Capaian Kinerja Outcome Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat IKU “Capaian Kinerja Outcome Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat” diukur dari hasil survey kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai persepsi kepuasan atas auditor bersertifikat dengan menggunakan skala Likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat dengan 11 responden dan 9 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,36 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 7 atau tercapai 105,14%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena tidak dilakukan pengukuran.


83

13. Indikator Output Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah sebanyak 4 kegiatan. Target awal atas indikator output ini sebesar 2 kegiatan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 200%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Kegiatan Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat adalah sebagai berikut: No a. b. c. d.

Kabupaten Tanah Laut Kota Banjarmasin Kabupaten Balangan Kabupaten Banjarbaru

Kegiatan

LHA 1 1 1 1 4

Jumlah

14.Indikator Output Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah sebanyak 2 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 2 laporan dan tidak terdapat perubahan pada tahun berjalan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada

Inspektorat adalah sebagai

berikut: No Kegiatan a. Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut b. Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Jumlah


LHA 1 1 2

84

15. Indikator Output Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP. Program ini merupakan program non teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha (TU) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target sebanyak 60 laporan dan terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 60 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : No 1

2

3 4

5 6 7

Jenis Dokumen/Laporan Dokumen RKT Dokumen Tapkin Dokumen LAKIP Laporan Budaya Kerja (semester) Laporan GDN (bulanan) Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) Dokumen RKA KL (sesuai pagu) Laporan Keuangan (bulan, semester, tahunan) Dokumen Perencanaan Kebutuhan (tahunan) Laporan BMN Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) Laporan Kehumasan (triwulan) Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan, Triwulan) Laporan Pelaksanaan PKS (Triwulan) a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c.

JUMLAH

Target 1 1 1 2 12 2 3 14 1 1

Realisasi 1 1 1 2 12 2 3 14 1 1

2

2

4

4

12

12

4 60

4 60

Selain output di atas pada Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga terdapat output-output yang bukan merupakan target kinerja, namun merupakan

output

atas

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Output tersebut yaitu: a. Laporan Bulanan Realisasi RKT; b. Laporan Triwulanan Kinerja; c. Laporan Triwulanan Form A PP 39;


85

d. Laporan Daftar Urut Kepangkatan; e. Laporan Semester BMN; f. Laporan Triwulanan Penghematan Energi; g. Laporan Triwulanan Penggunaan Sarana dan Prasarana; 16. Jumlah Sarana dan Prasarana Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target sebesar 180 unit. Realisasi atas sasaran tersebut pada tahun 2013 sebesar 180 unit atau mencapai 100%. 17.Gedung dan Bangunan Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target sebesar 250 meter persegi. Realisasi atas sasaran tersebut pada tahun 2012 sebesar 369 meter persegi atau mencapai 147,14%.

Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

8

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, dituntut untuk memberikan informasi yang

berharga

bagi

Presiden

dan

mampu

memberikan

solusi

atas

permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan

Selatan

juga

harus

mampu

memberikan

informasi

untuk

mendukung pengambilan keputusan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.


86

Sasaran strategis ini memiliki satu IKU yang menjadi IKU Dominan dengan realisasi sebagai berikut: No 1

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif

%

Kinerja Target Realisasi 100

100

Capaian % 100,00

Capaian IKU “Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif” dihitung dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sistem informasi tersebut antara lain SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, dan SIMPEG. Pada tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan seluruh sistem informasi yang wajib dimanfaatkan sehingga dapat disimpulkan capaian IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 100,00%. Realisasi ini sekaligus telah memenuhi target Sasaran Strategis terselenggarannya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan secara keseluruhan tahun 2014. Perkembangan realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan dikaitkan dengan target Tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1

Indikator Kinerja

Satuan


%

Kinerja 2012

2013


100

100

-

Target Kinerja 2014


100

100%

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, didukung dengan anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

sebesar

Rp15.488.681.000,00

dengan

realisasi

sebesar

Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Rincian realisasi anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut:


87

No

Sasaran Strategis

1

Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD

2

Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% JUMLAH

3

4

5 6 7

Realisasi Anggaran 1.665.880.000 368.261.000 582.455.000

1.011.569.000 253.291.000 56.668.000 10.510.161.000

14.448.285.000

Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, BUMD maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00. Rincian pemanfaatan dana Mitra Kerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut: No 1 2 3

4

5 6

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda


Dana Mitra 1.393.021.000,00 0,00 518.222.000,00

0,00 21.668.000,00 0

88

No 7 8

Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan JUMLAH

Dana Mitra 0 0 1.932.911.000,00

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi tersebut pada lampiran 1 untuk realisasi Anggaran berdasarkan IKU Outcome dan Lampiran 8 untuk Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Output.


89

BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN

L

AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas pemberian amanah dari Kepala BPKP. Dalam

laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap

seluruh

komponen

Sistem

AKIP

yang

meliputi

antara

lain

perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada Tahun 2012 dan tahun 2013 dilakukan rekonstruksi rencana kinerja dan pengukuran kinerja dengan area perubahan pada penajaman tujuan dan sasaran strategis serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Revisi tersebut dituangkan pada Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP30/PW16/1/2012

dan

disempurnakan

dengan

KEP-371/PW16/1/2013.

Perubahan ini untuk merespon Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-164/K/SU/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, mulai Tahun 2012 LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan akuntabilitas kinerja sasaran strategis. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan wajib mempertanggungjawabkan 6 (enam) tujuan strategis dan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang diindikasikan dengan 11 IKU Dominan. Secara keseluruhan, keberhasilan 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut


90

diindikasikan melalui 74 indikator yang terdiri 37 IKU outcome dan 37 Indikator Output. Dengan metode penilaian secara mandiri (self assesment), dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2013 kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dari sisi tujuan strategis, sasaran strategis, IKU Outcome dan Indikator output adalah sebagai berikut: 1. Sebanyak 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 3) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. 2. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75% Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00% Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84% Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% 3. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 114,26%.


91

4. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 99,80%. Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp15.488.681.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyadari bahwa banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Komunikasi dan intensifikasi atas tindak lanjut atas temuan pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah baik kepada Rendal maupun instansi pemerintah pusat/daerah terkait masih perlu ditingkatkan; 2. Penyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 masih perlu diintensifkan pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Kegiatan sosialisasi dan atau Tata Kelola APIP pada Pemerintah Daerah masih belum dipetakan.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2014 sebagai berikut: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan kegiatan Peningkatan Kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Untuk meningkatkan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008, dilakukan koordinasi secara intensif


92

dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah daerah se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Melakukan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang telah dan belum dilakukan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP, sehingga tahun 2014 akan mengutamakan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP terhadap Pemerintah Daerah yang belum; 4. Mempertahankan hubungan dengan mitra kerja (stakeholders) dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMD dan RSUD sesuai kebutuhan kebutuhannya; 5. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang terbatas, diupayakan agar Pusat mempertimbangkan menggunakan dana mitra. 6. Untuk lebih meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit optimalisasi penerimaan negara akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan auditan yang belum menyelesaikan tindak lanjuti. 7. Terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan FCP dan Eskalasi/Klaim akan

dilakukan : a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2014 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP. b. Melakukan koordinasi kepada pemda dan BUMD serta memberikan intruksi pada Bidang APD, Bidang Akuntan Negara dan Bidang IPP agar kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan eskalasi/klaim dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bidang Investigasi.


93

Lampiran 1/1 -4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Uraian IKU No 1

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

TARGET REALISASI

Meningkatnya Kualitas 1 Persentase IPP yang Jumlah Instansi vertikal yang mendapat mendapat pendampingan 1 LKPP, 95% LKKL, pendampingan dibanding Target dalam PKPT dan 95% LKPD

%

93

100

Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi

%

93

108,33

%

95

%

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)

KEUANGAN REALISASI Unit Pelaksana Beban Mitra (Rp) (Rp)

SDM (OH) Jumlah

%

RENCANA

REALISASI

%

148.912.000

149.480.000

59.620.000

209.100.000

100,38

577

892

154,59

140.834.000

274.362.000

411.584.000

685.946.000

194,81

440

1.798

408,64

100

215.028.000

215.028.000

186.688.000

401.716.000

100,00

1.120

1.215

108,48

100

100

100,00

686.599.000

641.587.000

208.134.000

849.721.000

93,44

2.169

3.270

150,76

%

100

100

100,00

167.079.000

169.704.000

32.610.000

202.314.000

101,57

807

818

101,36

Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4)

%

100

86,36

86,36

82.200.000

104.541.000

42.490.000

147.031.000

127,18

90

709

787,78

Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan Jumlah tindak lanjut 8 Persentase hasil pengawasan (rekomendasi/saran) dibagi optimalisasi dengan jumlah penerimaan rekomendasi/saran hasil audit negara/daerah yang OPN/OPAD ditindaklanjuti 9 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan BUN Pusat dibandingkan target yang disampaikan laporan dari Pusat

%

25

45,07

180,28

99.620.000

111.178.000

451.895.000

563.073.000

111,60

653

1.337

204,75

%

80

55

68,75

19.840.000

35.827.000

-

35.827.000

180,58

68

98

144,12

%

100

100

100,00

478.981.000

332.434.000

-

332.434.000

69,40

2.813

1.881

66,87

10 Persentase IPD yang Jumlah IPD yang melaksanakan mencantumkan SPM dalam pelayanan sesuai dokumen perencanaan Standar Pelayanan dibagi jumlah IPD yang Minimal diaudit kinerja pelayanan

%

55

100

181,82

324.280.000

370.696.000

134.077.000

504.773.000

114,31

727

1.611

221,60

Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit 4 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan lintas Pusat dibandingkan target sektoral yang laporan dari Pusat

disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan atas Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi


% CAPAIAN

107,53 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 116,48 Pembinaan Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern 105,26 Pemerintah

penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

2

SATUAN

ke Pusat

3

Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Lampiran 1/2 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 11 Persentase

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


SDM (OH) %

Jumlah

RENCANA

REALISASI

%

125

171,23

33.770.000

39.715.000

24.370.000

64.085.000

117,60

258

190

73,64

%

100

100

100,00

176.310.000

172.044.000

359.775.000

531.819.000

97,58

1.339

2.063

154,07

Kel.masy

10

11

110,00

58.711.000

94.485.000

-

94.485.000

160,93

89

162

182,02

Instansi

3

3

100,00

81.696.000

40.510.000

-

40.510.000

49,59

155

171

110,32

Instansi

1

1

100,00

7.734.000

2.200.000

-

2.200.000

28,45

60

30

50,00

%

100

100

100,00

49.271.000

33.395.000

-

33.395.000

67,78

300

187

62,33

%

90

91,30

101,44

597.848.000

734.136.000

-

734.136.000

122,80

2.840

2.773

97,64

%

40

91,6

229,00

139.383.000

106.843.000

-

106.843.000

76,65

480

316

65,83

Jumlah Laporan penugasan keinvestigasian yang keinvestigasian yang tidak sesuai standart dikembalikan BPKP Pusat dibagi dengan jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke BPKP Pusat Jumlah hasil telaahan 20 Persentase hasil telaahan pengaduan dibandingkan dengan jumlah masyarakat pengaduan yang masuk

%

95

100

105,26

-

-

-

- -

-

- -

%

100

100,00

100,00

-

-

-

- -

-

- -

Meningkatnya Kualitas 21 Persentase Pemda Jumlah Pemda yang opini LK yang WTP dibandingkan Jumlah Penerapan SPIP di menyelenggarakan seluruh Pemda 70% K/L/Pemda

%

20

0

0,00

337.373.000

253.291.000

21.668.000

jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

14 IPP/IPD/BUMN/BUM Jumlah instansi yang D/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asiste nsi/evaluasi FCP 15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUM D/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK

mendapatkan sosialisasi/DA/ bimtek/ evaluasi FCP

16 Persentase

Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST) audit Jumlah laporan

Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

17 Persentase

pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK th berjalan

investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum 18 Persentase TL hasil Jumlah TL atas temuan audit investigasi non investigasi non TPK dibagi TPK oleh instansi dengan jumlah temuan non berwenang TPK s.d. tahun berjalan

19 Persentase laporan

5

% CAPAIAN

73

Meningkatkan 13 Kelompok Kesadaran dan Masyarakat yang Keterlibatan K/L, mendapatkan Pemda, BUMN/BUMD Sosialisasi Dalam Upaya Program Anti Pencegahan dan Korupsi Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT

TARGET REALISASI

%

BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja

4

Rumus Pengukuran

SATUAN

SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

274.959.000

75,08

935

911

97,43

Lampiran 1/3 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Rumus Pengukuran

22 Jumlah Pemda yang Jumlah Pemda yang dilakukan

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda

7

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar

TARGET REALISASI

% CAPAIAN

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


SDM (OH) %

Jumlah

RENCANA

REALISASI

Pemda

3

10

333,33

-

-

-

- -

-

- -

Pemda

9

11

122,22

-

-

-

- -

-

- -

%

70

64,29

91,84

85.255.000

56.668.000

-

25 Persentase jumlah

%

90

99,63

110,70 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP

-

-

-

- -

-

- -

26 Persentase

%

100

100

100,00

-

-

-

- -

-

- -

Hasil survai kepuasan Sklala pegawai perwakilan layanan Likert 1-10 kepegawaian

7,5

7,6

101,33

-

-

-

- -

-

- -

Jumlah dana DIPA Perwakilan yang tidak diblokir DJA dibagi dengan jumlah dana DIPA Perwakilan (tahun n+1)

100

100

100,00

10.988.057.000

9.951.106.000

-

-

- -

Hasil survai kepuasan Sklala pegawai perwakilan atas Likert 1-10 layanan keuangan

7,5

7,97

106,27

-

-

-

- -

-

- -

Jumlah Berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa

250

291

116,40

-

-

-

- -

-

- -

99

92,84

93,78

-

-

-

- -

-

- -

6,00

7,25

120,83

530.000.000

529.390.000

-

-

- -

100

96,55

96,55

-

-

-

-

- -

dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern

6

SATUAN

asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun berjalan 24 Persentase Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan yang dilakukan asistensi penerapan JFA di asistensi penerapan bandingkan jumlah seluruh JFA Pemda

Realisasi PP PKPT rencana penugasan dibandingkan dengan target pengawasan yang PP dalam PKPT terealisasi

Hasil reviu Inspektorat kesesuaian laporan terhadap laporan keuangan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% Perwakilan BPKP apabila tidak ada catatan, dan dengan SAP 80% apabila ada catatan.

27 Persepsi kepuasan

pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Pagu 28 Persentase Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA

29 Persepsi

kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 31 Persentase pemanfaatan asset

%

-

Total asset dikurangi asset % kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset survai kepuasan Sklala 32 Persepsi kepuasan Hasil pegawai perwakilan pegawai perwakilan atas Likert 1-10 terhadap layanan layanan sarpras sarpras tindak Jumlah tindak lanjut % 33 Persentase lanjut rekomendasi rekomendasi hasil audi hasil audit Inspektorat dibandingkan Inspektorat dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan

56.668.000

9.951.106.000

529.390.000

- -

66,47

90,56

99,88

285

197

%

69,12

Lampiran 1/4 -4

Uraian IKU No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 34 Jumlah

masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 35 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP

36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat 8

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

Rumus Pengukuran

SATUAN

Jumlah masukan topik Topik penelitian yang disampaikan Penelitian ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-

APIP

TARGET REALISASI 1

1

% CAPAIAN

PROGRAM

ANGGARAN (Rp)


100,00

-

-

-

SDM (OH) %

Jumlah - -

29.665.000

RENCANA -

74,35

148

REALISASI - -

14

12

85,71

39.900.000

29.665.000

-

168

7,00

7,36

105,14

-

-

-

- -

-

- -

100

100

100,00

-

-

-

- -

-

- -

assessment tata kelola APIP

Survey kepuasan pejabat Skala Likert struktural Pemda terhadap 1-10 pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda. Jumlah sistem informasi yang % 37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan dimanfaatkan secara jumlah sistem informasi yang efektif wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)

%

113,51

Lampiran 2/1 - 2

PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No 1 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS

IKU

2 3 Meningkatnya Kualitas Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 1 LKPP, 95% LKKL, Laporan Keuangan dan 95% LKPD


Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

SATUAN

REALISASI 2012

REALISASI 2013

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014

4

5

6

7=6-5

8

%

95,12

100

4,88

95

% REALISASI 2013 THD TARGET 2014 9=6/8

105,26

Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar

%

91,67

108,33

16,66

95

114,03

%

94,87

100

5,13

95

105,26

Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat

%

94,05

100

5,95

100

100,00

Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat

%

100

100

0

100

100,00

Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders

%

44,44

86,36

41,92

100

86,36

Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti

%

36,23

45,07

8,84

25

180,28

%

0

55

55

87,5

62,86

Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat

%

100

100

0

100

100,00

Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal

%

100

100

0

60

166,67

Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi

%

100

125

25

75

166,67

%

100

100

-

100

100,00

Kel.masy

9

11

2

12

91,67

Instansi

3

3

-

3

100,00

Instansi

1

1

-

1

100,00

100

100

-

100

100,00

IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP

Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga

%

Lampiran 2/2 - 2

No

SASARAN STRATEGIS

IKU Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA

5

6

7

Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan

REALISASI 2013

KENAIKAN/ PENURUNAN

TARGET IKU 2014

% REALISASI 2013 THD TARGET 2014

98,06

91,30

(6,76)

95

%

92

91,6

(0,40)

50

183,20

%

95

100

5

95

105,26

%

100

100

-

100

100,00

%

0

0

-

70

Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008

Pemda

3

10

7

4

250,00

Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA

Pemda

8

11

3,00

10

110,00

%

14,29

64,29

50,00

80

80,36

%

98,03

99,63

1,6

90

110,70

100

100

0

100

100,00

7,8

7,6

(0,20)

7,5

101,33

100

100

0

100

100,00

7,8

7,97

0,17

7,5

106,27

254

291

37

250

116,40

99,06

92,84

(6,22)

99

93,78

Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut % rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian Topik Penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah APIP disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Sklala Likert 1-10 Pemda atas auditor bersertifikat

6,3

7,25

0,95

6

120,83

89

96,55

7,55

100

96,55

-

1

-

2

-

10

12

2,00

14

85,71

7,36

7,36

7,50

98,13


100

100

0

100

100,00

Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi

Persentase kesesuaian laporan % keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang % tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset %

8

REALISASI 2012

%

Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standart Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Meningkatnya Kualitas Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai Penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 70% K/L/Pemda

Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.

SATUAN

%

96,11

-

Lampiran 3/1 - 1

DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2012 Opini LK 2012 WDP TW v

Jml Pemda

MoU BPKP

Asistensi

v

v

v

2 Kota Banjarmasin

v

v

v

v

3 Kota Banjarbaru

v

v

v

v

v

v

v

v

v

5 Kabupaten Banjar

v

v

v

v

v

6 Kabupaten Tapin

v

v

v

v

v

7 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

v

v

v

v

v

8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

v

v

v

v

9 Kabupaten Hulu Sungai Utara

v

v

v

v

v

10 Kabupaten Tabalong

v

v

v

v

v

11 Kabupaten Balangan

v

v

v

v

12 Kabupaten Tanah Laut

v

v

v

v

13 Kabupaten Tanah Bumbu

v

v

v 14

v 14

No

Nama Pemda

1 Provinsi Kalimantan Selatan

4 Kabupaten Barito Kuala

14 Kabupaten Kotabaru JUMLAH

WTP

TMP

v v

v

v v 12

-

13

SIMDA

v v 1

-

v 12

Lampiran 4/1 - 1

BUMD BEROPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2012

No.

Nama BUMD

WTP

1 PDAM Bandarmasih

v

2 PDAM Bersujud

-

3 PDAM Intan Banjar

v

4 PDAM Kab. Balangan

v

5 PDAM Kab. Barito Kuala

-

6 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

v

7 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

v

8 PDAM Kab. Hulu Sungai Utara

v

9 PDAM Kab. Kotabaru

v

10 PDAM Kab. Tabalong

v

11 PDAM Kab. Tanah Laut

v

12 PDAM Kab. Tapin

v

13 PD Pasar Bauntung

v

14 PD Baramarta

v

15 PT Askrindo

v

16 PD PAL

-

16 PD Bangun Banua

v

17 PT Nusantara Batulicin

v

18 PD Aneka Usaha Selidah

v

Opini LK 2012 WDP TW v

v

TMP

Lampiran 5/1 - 1

DAFTAR BUMD YANG TELAH MENERAPKAN GCG/KPI TAHUN 2012 Kerjasama dengan BPKP

Penerapan GCG

Penerapan KPI

Penerapan Manajemen Risiko

1 PDAM Bandarmasih 2 PDAM Intan Banjar

v

v

v

v

v

v

v

-

3 Bank Kalsel

v

v

-

-

No.

Nama BUMD

Lampiran 6/1 - 1

DAFTAR BUMD / PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2012 No

Nama BUMD

Tingkat Kesehatan Tahun 2011

1 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah

SEHAT

2 PDAM Bandarmasih

SEHAT

3 PDAM Kab. Balangan

SEHAT

4 PDAM Kab. Tabalong

SEHAT

5 PDAM Kab. Tapin

SEHAT

6 PDAM Kab. Kotabaru

SEHAT

7 PDAM Intan Banjar

SEHAT

8 PDAM Kab. Barito Kuala

SEHAT

9 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan

SEHAT

10 RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh

SEHAT

11 RSUD Hadji Boejasin

SEHAT

Lampiran 7/1 - 2

REKAPITULASI OUTPUT LAPORAN PER IOP TAHUN 2013 Sastra

Setelah Tambah PP Baru 3

Kinerja

-

12

12

-

12

1

24

100,00%

5

-

17

17

-

45

-

62

100,00%

19 11

-

1

19 11

19 11

1

6 3

2 3

25 14

100,00% 100,00%

10

22

6

1

28

28

1

35

2

63

100,00%

4

-

4

3

-

7

7

-

15

4

22

100,00%

10

10

-

10

-

-

10

10

-

3

-

13

100,00%

Laporan

11

11

-

11

1

-

12

12

-

2

-

14

100,00%

Laporan

1

1

-

1

1

-

2

2

-

16

1

18

100,00%

Laporan

1

1

-

1

-

-

1

1

-

18

1

19

100,00%

Laporan

-

-

-

-

1

-

1

1

-

6

3

7

100,00%

Laporan

7

7

-

7

3

-

10

10

-

29

2

39

100,00%

Laporan

1

1

-

1

-

-

1

1

-

-

-

1

100,00%

Laporan

1

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

2

100,00%

Laporan Laporan Laporan Laporan

1 9 44 17

1 9 44 17

1 1 2

8 44 15

6 2 -

-

6 10 44 15

6 10 44 15

-

7 98 31

1 1 2

13 108 44 46

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


5 16 6 4 1 5

5 16 6 4 1 5

1 2 1

4 14 6 4 1 4

1

1 1 1

4 14 6 4 1 5

4 14 6 3 1 3

1 1 1

2 22 5 -

5 6 1

6 36 11 3 1 3

100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 60,00%

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan Laporan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

60

60

-

60

7

-

67

67

-

55

-

122

100,00%

Target Tapkin

Target RKT

Batal

Setelah Pembatalan

Laporan

3

3

-

3

Laporan

11

11

2

9

3

1.2.3 1.2.4

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Reviu LKPP Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan Laporan

12

12

-

12

1.2.5 1.2.6

Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

Laporan Laporan

18 11

19 11

-

1.2.7

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam

Laporan

32

32

1.2.8

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan

4

1.2.9

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek / asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim

Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 1.2.1 95% LKKL, dan 95% LKPD 1.2.2

1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 Tercapainya optimalisasi Penerimaan negara sebesar 80,00%

PP Baru Non Kinerja -

Satuan

No

2.2.1 2.2.2

2.2.3 2.2.4 2.2.5 Terselenggaranya SPM pada 300 3.2.1 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/ BUMD 3.2.2 3.2.3 Meningkatkan kesadaran dan 4.2.1 ketertiban K/L, Pemda, 4.2.2 BUMN/BUMD dalam acara 4.2.3 pencegahan dan 4.2.4 pemberantasan korupsi menjadi 80% 4.2.5

Indikator Kinerja

Kinerja

Realisasi PKPT Non Kinerja 3 -

Realisasi Non PKPT Kinerja

Total Realisasi Kinerja 10

Non Kinerja

7

Capaian Kinerja 100,00%

Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% Sastra

Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda

Lampiran 7/2 - 2

No

Satuan

Target Tapkin

Target RKT

Batal

Setelah Pembatalan

PP Baru Non Kinerja -

Kinerja

Setelah Tambah PP Baru 4

Kinerja

Realisasi PKPT Non Kinerja 4 -

Realisasi Non PKPT Kinerja

Total Realisasi Kinerja 4

Non Kinerja

Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya

Laporan

4

4

-

4

5.2.1

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Laporan

17

17

-

17

-

-

17

17

-

10

8

27

100,00%

Laporan

12

12

-

12

-

-

12

12

-

6

1

18

100,00%

Laporan

4

4

-

4

1

-

5

5

-

7

4

12

100,00%

Kegiatan

10

10

-

10

-

-

10

10

-

-

-

10

100,00%

7.2.1

Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah Kegiatan

2

2

-

2

-

-

2

2

-

2

-

4

100,00%

7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5

Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Gedung/ Bangunan

2 60 180,00 250,00

2 60 180,00 250,00

-

2 60 180,00 250,00

-

-

2 60 180,00 250,00

2 60 180,00 367,85

-

-

2 -

2 60 180 368

100,00% 100,00% 100,00% 147,14%

342

343

21

322

41

5

363

360

5

443

50

803

99,63%

5.2.2

Meningkatnya kapasitas aparat 6.2.1 pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda

JUMLAH

Laporan Laporan Unit M²

-

Capaian Kinerja

4.2.6

5.2.3

Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%

Indikator Kinerja

100,00%

Lampiran 8/ 1 - 2

CAPAIAN KINERJAOUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013

No.

SASARAN STRATEGIS

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Rencana (Rp)

1 Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian LKKL, dan 95% LKPD

Laporan

10

10

100

97.042.000

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan

24

24

100

51.870.000

Laporan Hasil Reviu LKPP Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah

Laporan Laporan

-

62

100

-

62

Laporan

25

25

Laporan

14

Laporan

63

Laporan

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

89.220.000

SDM (OH) %

Jumlah

Target

Realisasi

%

27.750.000

116.970.000

91,94

106

343

323,58

60.260.000

31.870.000

92.130.000

116,18

433

549

126,79

274.362.000

-

140.834.000

411.584.000

685.946.000

194,81

38 440

1.798

408,64

100

215.028.000

215.028.000

186.688.000

401.716.000

100,00

1.120

1.215

108,48

14

100

155.819.000

153.757.000

-

153.757.000

98,68

358

450

125,70

63

100

372.717.000

310.560.000

169.483.000

480.043.000

83,32

1.663

1.749

105,17

22

22

100

158.063.000

177.270.000

38.651.000

215.921.000

112,15

148

1.071

723,65

Laporan

13

13

100

116.747.000

120.877.000

-

120.877.000

103,54

400

338

84,50

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan

14

14

100

50.332.000

48.827.000

32.610.000

81.437.000

97,01

407

480

117,94

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan

18

18

100

15.980.000

17.466.000

26.950.000

44.416.000

109,30

53

159

300,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan

19

19

100

47.945.000

66.050.000

-

66.050.000

137,76

37

357

964,86

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan

7

7

100

18.275.000

21.025.000

15.540.000

36.565.000

115,05

-

193

-

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD

Laporan

39

39

100

99.620.000

111.178.000

451.895.000

563.073.000

111,60

653

1.377

210,87

Laporan

1

1

100

9.920.000

17.205.000

-

17.205.000

173,44

28

52

185,71

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Laporan

2

2

100

9.920.000

18.622.000

-

18.622.000

187,72

40

46

115,00

2 Tercapainya optimalisasi Penerimaan Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian negara sebesar 80,00%

3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/ BUMD

Unit Perwakilan (Rp)

Dana Realisasi Beban Mitra (Rp)

-

Laporan

13

13

100

29.047.000

29.047.000

-

29.047.000

100,00

53

236

445,28

Laporan

108

108

100

75.260.000

75.260.000

-

75.260.000

100,00

296

378

127,70

Laporan

44

44

100

374.674.000

228.127.000

-

228.127.000

60,89

2.464

1.267

51,42

Laporan

46

46

100

324.280.000

370.696.000

134.077.000

504.773.000

114,31

727

1.611

221,60

Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat

Laporan

6

6

100

33.770.000

39.715.000

24.370.000

64.085.000

117,60

258

190

73,64

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

Laporan

36

36

100

176.310.000

172.044.000

359.775.000

531.819.000

97,58

1.339

2.063

154,07

Lampiran 8/ 2 - 2

No.

SASARAN STRATEGIS


Satuan

Target

Realisasi

Laporan

11

11

Laporan hasil bimtek/ asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan

Laporan

4

Laporan

1

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim

Laporan

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 4 Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

5

6

7

Capaian (%)

Rencana (Rp)

Unit Perwakilan (Rp)

Dana Realisasi Beban Mitra (Rp)

SDM (OH) Jumlah

%

Target

Realisasi

%

100

58.711.000

94.485.000

-

94.485.000

160,93

89

162

182,02

3

75

81.696.000

40.510.000

-

40.510.000

49,59

155

171

110,32

1

100

7.734.000

2.200.000

-

2.200.000

28,45

60

30

50,00

5

3

60

49.271.000

33.395.000

-

33.395.000

67,78

300

187

62,33

122

122

100

597.848.000

734.136.000

-

734.136.000

122,80

2.840

2.773

97,64

Laporan

4

4

100

139.383.000

106.843.000

-

106.843.000

76,65

480

316

65,83

Laporan

27

27

100

172.206.000

165.472.000

21.668.000

187.140.000

96,09

711

523

73,56

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian

Laporan

18

18

100

108.286.000

48.825.000

-

48.825.000

45,09

168

238

141,67

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang JFA APIP Daerah

Laporan

12

12

100

56.881.000

38.994.000

-

38.994.000

68,55

56

150

267,86

Kegiatan

10

10

100

85.255.000

56.668.000

-

56.668.000

66,47

285

197

69,12

Kegiatan

4

4

100

20.980.000

10.315.000

-

10.315.000

49,17

47

55

117,02

Laporan

2

2

100

18.920.000

19.350.000

-

19.350.000

102,27

101

113

111,88

10.988.057.000

9.951.106.000

-

9.951.106.000

90,56

5.782

8.618

149,05

279.955.000 249.435.000

-

279.955.000 249.435.000

52,82 -

30 30

14 68

46,67 226,67


profesional dan kompeten pada 80% pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%


Laporan

60

60

100

Unit M2

180 250

180 368

100 147,14

530.000.000 -

Lampiran 9/ 1 - 3

PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2013 DENGAN REALISASI OUTPUT 2012 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013

NO

SASARAN STRATEGIS

1 1 Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

2 Tercapainya optimalisasi Penerimaan negara sebesar 80,00%


Satuan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

5

6

Kenaikan/ Penurunan Realisasi

3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Reviu LKPP

4 Laporan

Laporan

-

-

-

-

-

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD

Laporan

97

62

(35)

22

281,82

Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

Laporan Laporan

39 15

25 14

(14) (1)

20 20

125,00 70,00

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam

Laporan

37

63

26

34

185,29

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian

Laporan

-

22

22

-

-

Laporan

12

13

1

12

108,33

Laporan

-

14

14

-

-

Laporan

3

18

15

1

1.800,00

Laporan

4

19

15

2

950,00

Laporan

29

7

(22)

3

233,33

Laporan

41

39

(2)

24

162,50

Laporan

2

1

(1)

-

-

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian

Laporan

2

2

-

2

100,00

Laporan

15

13

(2)

6

216,67

Laporan

13 26

10 24

7 = 6-5

% Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014

Target 2014

(3) (2)

8

11

9 = 6 /8

-

218,18

Lampiran 9/ 2 - 3

NO

SASARAN STRATEGIS

1


3 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

5

6


Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda

4 Laporan Laporan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

5

6

Target 2014

7 = 6-5

8


91 94

108 44

17 (50)

15 40

9 = 6 /8 720,00 110,00

Laporan

20

46

26

14

328,57

Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi

Laporan Laporan Laporan

3 30 1

6 36 11

3 6 10

3 14 1

200,00 257,14 1.100,00

Laporan hasil bimtek/ asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim

Laporan Laporan Laporan

3 1 9

3 1 3

(6)

3 3 5

100,00 33,33 60,00

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan

101

122

21

50

244,00

Laporan

-

4

4

-

-

Laporan

29

27

(2)

15

180,00

Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah

Laporan

-

18

18

-

-

Laporan

-

12

12

-

-

Kegiatan

2

10

8

4

250,00

3 Terselenggaranya SPM pada 300 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik IPD dan terselenggaranya GG pada bidang Keuangan Daerah 75% BUMN/ BUMD

4 Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%

Satuan


Lampiran 9/ 3 - 3

NO

SASARAN STRATEGIS


1

7

3 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Meningkatnya efektifitas Daerah perencanaan pengawasan sebesar

Satuan

4 Kegiatan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

5

6


7 = 6-5

Target 2014


8

9 = 6 /8

10

4

(6)

-

-

2 60 23 -

2 60 180 368

157 368

60 25 -

100,00 720,00 -

90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%


Laporan Laporan Unit M2

Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%

Recommend Documents