IKHTISAR EKSEKUTIF
A
kuntabilitas sebagai salah satu pilar tata kepemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Berangkat dari pemikiran tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi Kalimantan Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. LAKIP ini menyajikan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2013 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diemban oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, LAKIP ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Proses tersebut dimulai dengan perancangan kinerja, pengumpulan data kinerja dan berakhir dengan penyusunan laporan kinerja. Selain itu, penyajian informasi dan penyusunan LAKIP Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada intinya melaporkan hasil sebagai kinerja program dan keluaran sebagai kinerja kegiatan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
i
Secara keseluruhan, LAKIP ini menyajikan dan mengungkapkan capaian kinerja dari 6 (enam) tujuan strategis dan 8 (delapan) sasaran. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 74 Indikator dengan 11 IKU Dominan. Simpulan hasil penilaian sendiri (self assessment) atas Kinerja Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebagai berikut: 1. Sebanyak 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 3) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Sedangkan 3 (tiga) tujuan strategis yang belum mencapai hasil optimal, yaitu: 1) Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik; 2) Tujuan
4
:
Tercapainya
efektivitas
penyelenggaraan
sistem
pengendalian intern pemerintah; 3) Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten. 2. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1 dari Tujuan 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 3 dari Tujuan 2 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 4 dari Tujuan 3 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 7 dari Tujuan 5 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 100,00% Sasaran 8 dari Tujuan 6 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sedangkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang belum optimal yaitu :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
ii
Sasaran 2 dari Tujuan 2 : Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75% Sasaran 5 dari Tujuan 4 : Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00% Sasaran 6 dari Tujuan 5 : Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84% 3. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 114,26%; 4. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 99,80%. Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, didukung dengan anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
sebesar
Rp15.488.681.000,00
dengan
realisasi
sebesar
Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Komunikasi dan intensifikasi atas tindak lanjut atas temuan pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah baik kepada Rendal maupun instansi pemerintah pusat/daerah terkait masih perlu ditingkatkan; 2. Penyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 masih perlu diintensifkan pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Kegiatan sosialisasi dan atau Tata Kelola APIP pada Pemerintah Daerah masih belum dipetakan. Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2014 sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
iii
1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan kegiatan Peningkatan Kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Untuk meningkatkan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008, dilakukan koordinasi secara intensif dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah daerah se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Melakukan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang telah dan belum dilakukan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP, sehingga tahun 2014 akan mengutamakan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP terhadap Pemerintah Daerah yang belum; 4. Mempertahankan hubungan dengan mitra kerja (stakeholders) dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMD dan RSUD sesuai kebutuhan kebutuhannya; 5. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang terbatas, diupayakan agar Pusat mempertimbangkan menggunakan dana mitra. 6. Untuk lebih meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit optimalisasi penerimaan negara akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan auditan yang belum menyelesaikan tindak lanjuti. 7. Terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan FCP dan Eskalasi/Klaim akan dilakukan : a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2014 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP. b. Melakukan koordinasi kepada pemda dan BUMD serta memberikan intruksi pada Bidang APD, Bidang Akuntan Negara dan Bidang IPP agar kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan eskalasi/klaim dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bidang Investigasi. Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
iv
Imffi' Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga dapat memberikan
umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal, LAKIP ini diharapkan menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan,
sehingga kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dapat lebih dirasakan.
K# ets
: /S(8il I F.tJiti 4\-
d(
%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 201 3
11001
ffiv
DAFTAR ISI Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………… i Daftar Isi……………………………………………………………………………… vi Bab I Pendahuluan A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi .................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ............................................................
1
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ....................................
2
D. Struktur Organisasi ........................................................................
4
E. Sistematika Penyajian ....................................................................
7
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2012 A. Rencana Strategis 2010 – 2014......................................................
8
1. Pernyataan Visi ......................................................................... 10 2. Pernyataan Misi ........................................................................ 11 3. Tujuan Strategis ........................................................................ 12 4. Sasaran Strategis ..................................................................... 13 5. Indikator Kinerja Utama ............................................................ 14 6. Program dan Kegiatan .............................................................
16
B. Perjanjian Kinerja 2013 .................................................................
18
BAB III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja …………………………………………...................
26
1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................
26
2. Capaian Indikator Output .........................................................
36
B. Analisis Kinerja ………………………………………........................
31
C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................. 87 BAB IV Penutup A. Simpulan……………………………………………………………….
90
B. Strategi Peningkatan Kinerja………………………………………...
92
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
vi
Daftar Lampiran 1. Lampiran 1 : Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2013; 2. Lampiran 2 : Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014; 3. Lampiran 3 : Daftar Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2012 4. Lampiran 4 : BUMD Beropini WTP dan WDP Tahun Buku 2012 5. Lampiran 5 : Daftar BUMD yang telah Menerapkan GCG / KPI Tahun 2012 6. Lampiran 6 : Daftar BUMD / PDAM yang Kinerjanya Bernilai Baik Tahun Buku 2012 7. Lampiran 7 : Rekapitulasi Output Laporan per IOP Tahun 2013 8. Lampiran 8 : Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2013; 9. Lampiran 9 : Perbandingan Realisasi Output 2013 dengan Realisasi Output 2011 dan Target Output 2014.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2013
vii
BAB I PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B
adan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
(BPKP)
dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2005.
Tugas BPKP
sesuai peraturan tersebut
adalah
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi BPKP sesuai tugas dan fungsi tersebut yaitu: a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; d. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persanksian, perlengkapan, dan rumah tangga.
B. Aspek Strategis Organisasi
Sesuai Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-06.00.00-286/K/2001 tanggal 30 Mei 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat. Oleh karena itu, Perencanaan Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sepenuhnya disusun untuk mendukung perencanaan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
1
strategis BPKP Pusat. Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh BPKP Pusat dan Perwakilan melalui perencanaan strategis yaitu terwujudnya pemerintahan yang akuntabel sebagai implementasi dari good governance, yang menuntut penyelenggaraan pemerintah bertumpu pada partisipasi rakyat, keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan. Outcome tersebut sedang diwujudkan
melalui pembaharuan
manajemen
pemerintahan.
BPKP
berperan serta dan mewujudkan outcome tersebut dengan core business pengawasan dan pembinaan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah yang profesional. BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 merupakan peran yang strategis dalam mewujudkan Good Governance. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara.
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 jenis kegiatan dan layanan sebagai produk organisasi, antara lain:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
2
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
3
D. Struktur Organisasi 1. Struktur Organisasi Pelaksanaan tugas Kantor Perwakilan BPKP diatur dalam Surat Kepala BPKP
Nomor:
Kep-06.00.00-286/K/001
tanggal
30
Mei
2001
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SW/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :
Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut: a. Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
dan
program
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
pengawasan,
urusan
kepegawaian,
4
keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dan pelaporan hasil pengawasan; b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat, mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan
pelaksanaanpengawasan
rencana,
instansi
program,
pemerintah
pusat
dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan; c. Bidang
Akuntabilitas Pemerintah
Daerah,
mempunyai
tugas
melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pengawasan instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas, dan evaluasi hasil pengawasan; d. Bidang
Akuntan
Negara,
mempunyai
tugas
melaksanakan
penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah atas permintaan daerah dan evaluasi hasil pengawasan. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak melaksanakan sebagian fungsi unit kerja BPKP di tingkat pusat misalnya pemeriksaan terhadap badan usaha
milik
negara,
Pertamina,
cabang
usaha
Pertamina,
kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerjasama, badan-badan lain yang
didalamnya,
terdapat
kepentingan
pemerintah,
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat; e. Bidang Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, Badan Usaha Milik Negara, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pemeriksaan
terhadap
hambatan
kelancaran
pembangunan, dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
5
2. Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Per 31 Desember 2013 adalah 128 orang terdiri dari pejabat struktural sebanyak 10 Orang, dan pejabat fungsional sebanyak 118 orang. Formasi pegawai berdasarkan Jabatan adalah sebagai berikut : a. Jabatan Struktural - Eselon II a - Eselon III a - Eselon IV Sub Jumlah (a)
1 orang 5 orang 4 orang 10 orang
b. Jabatan Fungsional a) Fungsional Auditor -
Auditor Ahli Madya Auditor Ahli Muda Auditor Ahli Pertama Auditor Penyelia Auditor Pelaksana Lanjutan Auditor Pelaksana Calon JFA
10 orang 24 orang 5 orang 10 orang 2 orang 21 orang 21 orang 93 orang
b) Jabatan Fungsional Tertentu - Arsiparis - Analis Kepegawaian - Bendahara, Pembuat daftar gaji, dan Verifikatur keuangan - Pengelola SAI dan BMN - Fungsional Umum Sub Jumlah (b) Jumlah Pegawai (a+b)
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
2 orang 1 orang 4 orang
3 orang 15 orang 25 orang 118 orang 128 orang
6
Formasi Pegawai
10
Struktural 118
93
PFA Fungsional Umum
E. Sistematika Penyajian Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013, sebagai berikut: Ikhtisar Eksekutif Bab I – Pendahuluan, menyajikan secara ringkas tugas pokok, fungsi, dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menyajikan Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 (Revisi) dan penetapan kinerja Tahun 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Bab III – Akuntabilitas Kinerja 2013, menyajikan capaian kinerja dan analisis pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 dan strategi peningkatan kinerja di masa datang. Lampiran-lampiran
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2010 - 2014 Tahapan perencanaan kinerja pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
dimulai
dengan
penyusunan
Rencana
Strategis
(Renstra)
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2010-2014. Penyusunan Renstra tersebut pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan perundang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan etika dan perilaku aparatur pengawasan serta pengendalian manajemen. Tujuan penyusunan Renstra tersebut untuk mencapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh
karena
itu,
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan
Selatan
menetapkan Rencana Strategis 2010-2014 untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pengawasan yang selaras dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional. Renstra tersebut disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, maupun Kebijakan Strategis Nasional Bidang Pengawasan (Jakwas) BPKP 2010-2014. Kemudian, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja. Sampai dengan saat ini, Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2010-2014 mengalami beberapa kali perubahan signifikan. Perubahan pertama ditujukan untuk menyelaraskan Renstra dengan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
8
restrukturisasi program oleh Bappenas serta proses penajaman Renstra dengan adanya mandat baru BPKP seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tanggal 28 Agustus 2008. Perubahan kedua dilaksanakan pada tahun 2012, dengan konsentrasi area perubahan
pada
penajaman
tujuan
dan
sasaran
strategis
serta
merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Revisi tersebut dituangkan pada Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP-30/PW16/1/2013 dan disempurnakan dengan KEP-371/PW16/1/2013. Perubahan ini untuk merespon Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-164/K/SU/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Sasaran dalam Renstra BPKP tahun 2010 – 2014 dimodifikasi dengan menambah
IKU (Indikator Kinerja Utama) yang menggambarkan hasil
(outcome). Dengan demikian, tiap sasaran strategis memiliki dua jenis IKU yaitu berupa outcome dan berupa output. Selain itu, penajaman tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga dikaitkan dengan mandat yang diemban BPKP dalam PP Nomor 60 Tahun 2008
sebagai
auditor
Presiden
yang
memiliki
tugas
melakukan
pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan “tertentu” dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. Dengan adanya penajaman tersebut maka mulai tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak hanya melaporkan akuntabilitas output namun juga melaporkan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis (outcome). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan senantiasa bertumpu pada nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan ditetapkan dalam rumusan nilai luhur BPKP yaitu PIONIR dan 5 AS. Hal ini merupakan perwujudan dari keinginan untuk selalu
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
9
berinovasi guna menghasilkan produk-produk yang berbeda dari produk pengawas intern lainnya dan tetap diyakini diterima karena dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders). 1. Pernyataan Visi Perubahan-perubahan yang terjadi di luar maupun di dalam tubuh BPKP mendorong dilakukannya reposisi untuk menemukan paradigma baru yaitu menjadi suatu lembaga pengawasan internal pemerintah yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu kelancaran
dan
keberhasilan
tugas-tugas
pemerintah
dalam
pelaksanaan pembangunan. Peran dan posisi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sejalan dengan peran dan posisi BPKP, sebagaimana visi BPKP yaitu: ”Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan” Penetapan visi di atas telah menjadi komitmen bersama seluruh pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Pemahaman secara komprehensif atas visi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kata-kata kunci, yaitu: a. Auditor Presiden, berarti BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dan dipercaya oleh
Presiden
untuk
membantu
dalam
menjalankan
fungsi
pengawasan; b. Responsif, berarti Auditor BPKP, dalam menjalankan perannya, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan respon/masukan kepada pengambil kebijakan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
10
c. Interaktif,
berarti
BPKP
memperhatikan/mendengarkan
kepentingan/kebutuhan stakeholders. Komunikasi antara BPKP dengan stakeholders ataupun pelanggan haruslah selalu terjalin dengan baik dan efektif; d. Terpercaya, berarti BPKP memiliki integritas yang tinggi yang didukung profesionalisme yang tinggi sehingga dapat diandalkan untuk memberikan hasil kerja yang berkualitas dan bermanfaat bagi shareholders dan stakeholders; e. Akuntabilitas
KeuanganNegara,
berarti proses
pengambilan
keputusan atau kinerja keuangan negara dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan negara tersebut
harus
dapat
ditelusuri
sampai
ke
bukti
dasarnya
(traceableness) dan dapat diterima secara logis (reasonableness); f. Berkualitas, berarti pertanggungjawaban keuangan negara harus dapat diandalkan, mengungkapkan secara terbuka informasi yang material dan relevan serta berasal dari suatu proses yang melibatkan berbagai pihak terkait. 2. Pernyataan Misi Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu: a. Menyelenggarakan
pengawasan
intern
terhadap
akuntabilitas
keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN di Kalimantan Selatan; b. Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di Kalimantan Selatan; c. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten di Kalimantan Selatan; d. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah di Kalimantan Selatan. Misi ini merupakan implementasi visi yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu pemerintah daerah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
11
menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dan akuntabel. 3. Tujuan Strategis Tujuan dan strategi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan pengejawantahan visi dan misi serta nilai-nilai yang berorientasi pada operasionalisasi dan pencapaian visi dan misi serta nilai-nilai tersebut dalam kurun waktu sampai lima tahun mendatang. Untuk mendukung misi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan selatan menetapkan tujuan sebagai berikut: a. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Kinerja tujuan strategis “Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara” diindikasikan dengan sasaran strategis 1 tercapai 100,00%. b. Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Kinerja tujuan strategis “Meningkatnya tata pemerintahan yang baik” diindikasikan dengan sasaran strategis 2 dan sasaran strategis 3 tercapai 100,00%. c. Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Kinerja
tujuan
kecurangan merugikan
strategis
dan
“Terciptanya
memudahkan
iklim
yang
pengungkapan
keuangan negara” diindikasikan
mencegah
kasus
yang
dengan sasaran
strategis 4 tercapai 100,00%. d. Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Kinerja tujuan strategis “Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah” diindikasikan dengan sasaran strategis 5 tercapai 100,00%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
12
e. Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten; Kinerja
tujuan
strategis
“Meningkatnya
kapasitas
aparat
pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten” diindikasikan dengan sasaran strategis 6 dan sasaran strategis 7 tercapai 100,00%. f.
Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Kinerja tujuan strategis “Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah” diindikasikan dengan sasaran strategis 8 tercapai 100,00%.
4. Sasaran Strategis Tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan menjadi suatu rumusan yang lebih terukur, jelas dan spesifik dalam bentuk 8 (delapan) sasaran strategis. Sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014,yaitu: a. Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD; b. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%; c. Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD; d. Meningkatkan
Kesadaran
dan
Keterlibatan
K/L/Pemda,
BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%; e. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda; f.
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda;
g. Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%; h. Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
13
Dokumen Renstra Tahun 2010-2014 selanjutnya dijadikan acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk menetapkan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012. 5. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 35 Indikator. IKU ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis,
sedangkan
keberhasilan
kegiatan
diukur
dengan
menggunakan indikator keluaran (output). Kaitan IKU Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tujuan dan Sasaran Strategisnya sebagai berikut: Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas keuangan negara Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2. Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3. Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4. Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5. Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6. Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7. Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Sasaran 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
14
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2. Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik Sasaran 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3. Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Sasaran 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Indikator Kinerja Utama : 1. Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi 2. IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP 3. Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK 4. Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga 5. Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA 6. Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang 7. Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar 8. Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2. Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 3. Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Sasaran 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
15
Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA Sasaran 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 2. Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 3. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian 4. Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA 5. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 6. Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 7. Persentase pemanfaatan asset 8. Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras 9. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat 10. Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 11. Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP 12. Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah Sasaran 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan Indikator Kinerja Utama : 1. Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
6. Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, diperlukan program dan kegiatan. Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan BPKP Tahun 2013 terdiri dari 3 program yang didukung dengan 30 kegiatan. Program tersebut terdiri dari program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang menghasilkan pelayanan
kepada
kelompok
sasaran/masyarakat
(pelayanan
eksternal), sedangkan program generik merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintahan (pelayanan internal). Program Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tahun 2013, yaitu:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
16
a. Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Sistem
Pengendalian
Intern
Pemerintah (SPIP); b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP; c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP. Kaitan antara program dan kegiatan dengan sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebagai berikut: No
Program/Sasaran/Kegiatan
PROGRAM 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1.1 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.3 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD 1.4 Pengawasan atas Proyek PHLN 1.5 Pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 1.6 Pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam 1.7 Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam 1.8 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian 1.9 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Polsoskam 1.10 Pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang keuangan Daerah 2
1.11 Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LK-BUMD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 2.1 Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 2.2 Pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 2.3 Pengawasan BUN Bidang Perekonomian 2.4 Pengawasan BUN Bidang Polsoskam 2.5 Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
3
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD 3.1 Pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah 3.2 Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 3.3 Pengawasan atas kinerja BUMD
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
17
No 4
Program/Sasaran/Kegiatan Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1 Sosialisasi masalah korupsi 4.2 Bimtek/asistensi implementasi FCP 4.3 Kajian pengawasan 4.4 Audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga
5
4.5 Audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 5.1 Pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
PROGRAM 2 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah 7
Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 7.1 Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 7.2 Sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah
7.3 Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Daerah PROGRAM 3 : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP 8
Penunjang 7.4 Jumlah Sarana dan Prasarana
B. Perjanjian Kinerja 2013 Pengukuran capaian tujuan organisasi yangtelah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada tahun 2013 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
18
diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2013, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangani Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan Nomor : S507/PW16/1/2013 tanggal 21Januari 2013. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan komitmen seluruh unsur dan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan untuk memenuhi target kinerja dan komitmen Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan untuk berkontribusi dalam upaya memenuhi bagian misi organisasi. Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang telah disesuaikan dengan Renstra yaitu: No 1
Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1.1.1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 1.1.2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 1.1.3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 1.1.4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 1.1.5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 1.1.6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 1.1.7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi 1.2.1 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 1.2.2 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 1.2.3 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKPD 1.2.4 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1.2.5 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Satuan
Target
Persen
93
Persen
93
Persen
95
Persen
100
Persen
100
Persen
100
Persen
25
Laporan
3
Laporan
11
Laporan
12
Laporan Laporan
18 11
19
No
2
3
Indikator Kinerja Utama Satuan Target 1.2.6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 32 Polsoskam 1.2.7 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan 4 Keuangan Daerah 1.2.8 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 10 Bidang Polsoskam 1.2.9 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Laporan 11 Bidang Keuangan Daerah 1.2.10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan 1 stakeholder Bidang Perekonomian 1.2.11 Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan 1 stakeholder Bidang Polsoskam 1.2.13 Laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan Laporan 7 LK-BUMD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 2.1.1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi Persen 80 penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2.1.2 Persentase hasil pengawasan BUN yang Persen 100 disampaikan ke Pusat 2.2.1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan 1 Bidang Perekonomian 2.2.2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Laporan 1 Bidang Polsoskam 2.2.3 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Laporan 1 Perekonomian 2.2.4 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan 9 2.2.5 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Laporan 44 Daerah Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD 3.1.1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan Persen 55 sesuai Standar Pelayanan Minimal 3.1.2 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan Persen 73 sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3.1.3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Persen 100 3.2.1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan Laporan 17 publik Bidang keuangan Daerah 3.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Laporan 5 korporat 3.2.3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan 16
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
20
No 4
5
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 4.1.1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Kelompok 10 Program Anti Korupsi 4.1.2 IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang IPP/IPD/ 3 mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP BUMD/ BLUD 4.1.3 Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian IPP/IPD/ 1 peraturan yang berpotensi TPK BUMD/ BLUD 4.1.4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan Persen 100 penyesuaian harga 4.1.5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/PKKN/PKA Persen 90 4.1.6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh Persen 40 instansi berwenang 4.1.7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai Persen 95 standar 4.1.8 Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Persen 100 4.2.1 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 6 4.2.2 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan 4 4.2.3 Laporan hasil kajian pengawasan Laporan 1 4.2.4 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Laporan 5 Penyesuaian Harga 4.2.5 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian Laporan 60 negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 4.2.6 Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Laporan 4 instansi lainnya Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 5.1.1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 5.1.2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 5.1.3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern 5.2.1 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 5.2.2 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Perekonomian 5.2.3 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Persen
20
IPD
3
IPD
9
Laporan
17
Laporan
12
Laporan
4
21
No 6
7
8
Indikator Kinerja Utama Satuan Target Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 6.1.1 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi Persen 70 penerapan JFA 6.2.1 Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Kegiatan 10 Daerah Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 7.1.1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan Persen 90 yang terealisasi 7.1.2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Persen 100 Perwakilan BPKP dengan SAP 7.1.3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 7,50 layanan kepegawaian likert 1-10 7.1.4 Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam Persen 100 DIPA 7.1.5 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas Skala 7,50 pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur likert 1-10 7.1.6 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media Publikasi 250 massa 7.1.7 Persentase pemanfaatan asset Persen 99 7.1.8 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap Skala 6,00 layanan sarpras likert 1-10 7.1.9 Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Persen 100 Inspektorat 7.1.10 Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan Topik ke puslitbangwas 7.1.11 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan APIP 14 atau di-assessment tata kelola APIP 7.1.12 Survey Kepuasan Pejabat Struktural Pemda terhadap Skala 7 Pejabat Fungsional Auditor (PFA) di Lingkungan likert 1-10 APIP Pemda 7.2.1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola Kegiatan 2 APIP Daerah 7.2.2 Laporan Evaluasi Penerapan tata kelola APIP Laporan 2 Daerah 7.2.3 Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Laporan 60 7.2.4 Jumlah Sarana dan Prasarana Unit 180 7.2.5 Gedung/Bangunan M2 250 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 8.1.1 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara Persen 100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
22
No
Indikator Kinerja Utama
Satuan
Target
efektif
Penetapan Kinerja Tahun 2013 di atas, telah disesuaikan dengan revisi rencana target output berdasarkan Berita Acara Revisi RKT dengan Biro Perencanaan Pengawasan BPKP dan Unit Rendal terkait pada bulan Juli 2013.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
S
esuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan LAKIP, maka pada setiap akhir periode, instansi pemerintah akan melakukan pelaporan terhadap pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Merujuk dan berlandaskan pada peraturan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi pemerintah menyusun LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013. LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan 2013 ini menyajikan pengukuran capaian atas sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama merupakan komponen utama dalam penerapan mekanisme pengukuran kinerja karena komponen tersebut merupakan tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja organisasi. Metode pengukuran capaian tersebut yaitu: 1.
Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis Capaian kinerja tujuan strategis diindikasikan dengan jumlah capaian sasaran strategis yang telah mencapai 100,00% atau lebih pada tahun yang bersangkutan. Capaian kinerja sasaran strategis menggunakan satuan presentase. Capaian sasaran strategis diukur dari jumlah Capaian Sasaran Strategis IKU Dominan yang mencapai 100,00% atau lebih dibandingkan dengan jumlah seluruh IKU Dominan pada setiap sasaran strategis.
2.
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
24
Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang ingin dicapai dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran tersebut terdiri dari: 1) Pengukuran Kinerja IKU Outcome Pengukuran kinerja IKU outcome dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing IKU dengan rumus: Realisasi IKU Outcome Target IKU Outcome
x 100%
= Capaian Outcome
2) Pengukuran Kinerja IKU Output Pengukuran kinerja IKU output dengan membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang ingin dicapai pada masing-masing IKU. Rencana kinerja output terdiri dari kegiatan yang telah direncanakan (PKP2T) dan kegiatan yang belum direncanakan (Non PKP2T). Sedangkan realisasi kinerja terdiri dari realisasi kegiatan PKP2T dan realisasi kegiatan Non PKP2T. Rumus capaian kinerja IKU output yaitu: Realisasi PKP2T + Realisasi Non PKP2T PKP2T awal + PP Baru - PP Batal dari Rendal + Realisasi Non PKP2T
x 100%
= Capaian Kinerja output
Jika terjadi celah kinerja (performance gap), maka akan dilakukan analisis dan pengungkapan penyebab terjadinya performace gap. Setelah itu, dirumuskan rencana tindak perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang pada pembahasan bab selanjutnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
25
A. Capaian Kinerja 1
Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Sesuai dengan dokumen Renstra, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 6 (enam) tujuan strategis yang kemudian diidentifikasikan dengan 8 (delapan) sasaran strategis yang akan dicapai. Kinerja 8 (delapan) sasaran strategis tersebut diidentifikasi dengan 11 (sebelas) IKU Dominan yang tersebar pada delapan sasaran strategis tersebut. Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assesment), kinerja IKU Dominan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2014 yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis yang disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada berikut ini: No
Uraian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Dominan
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik
Kinerja IKU (%)
107,53 116,48
Sasaran Strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% 3 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan 68,75 negara/daerah yang ditindaklanjuti Sasaran Strategis 3 : Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD 4 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar 181,82 Pelayanan Minimal 5 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi 171,23 GCG/KPI Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda,
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
26
No
Uraian Tujuan/Sasaran/Indikator Kinerja Utama Dominan
Kinerja IKU (%)
BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% 6 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program 110,00 Anti Korupsi Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 7 Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 0 Nomor 60 Tahun 2008 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 8 Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA 91,84 Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% 9 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang 110,70 terealisasi 10 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP 100,00 dengan SAP Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah Sasaran Strategis 8 : Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan 11 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif 100
Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan kinerja sasaran strategis, dapat disimpulkan bahwa dari target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, 5 (lima) dari 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 2: Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75% Sasaran 3: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 4: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 5: Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00% Sasaran 6: Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84% Sasaran 7: Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 8: Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00%
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
27
Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum optimal bersama IKU Dominannya yaitu sebagai berikut: 1. Sasaran strategis 2 : Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%, dengan IKU dominan yang belum optimal “Persentase hasil
pengawasan
optimalisasi
penerimaan
negara/daerah
yang
ditindaklanjuti”; 2. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda, dengan IKU dominan yang belum optimal “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008”; 3. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda, dengan IKU dominan yang belum optimal “Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA”. Sesuai uraian kinerja sasaran strategis di atas dan jika dikaitkan dengan kinerja tujuan strategis maka dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2013, 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya
telah mencapai
100,00% yaitu: 1. Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2. Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 3. Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. Tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang belum mencapai hasil optimal sampai dengan Tahun 2013 yaitu: 1. Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik, dengan sasaran strategis yang belum optimal “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%”;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
28
2. Tujuan
4
:
Tercapainya
efektivitas
penyelenggaraan
sistem
pengendalian intern pemerintah, dengan sasaran strategis yang belum optimal “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda”; 3. Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten, dengan sasaran strategis yang belum optimal “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda”. Kinerja sasaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga diindikasikan dengan 37 IKU Outcome yang mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 114,26%. Capaian atas IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan menurut
dukungannya
pada
kinerja
tujuan
dan
sasaran
strategis
sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: No
Nama Sasaran
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%
Rata-rata Kinerja IKU (%) 113,70 84,38
3
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good 151,02 Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 118,21 Korupsi Menjadi 80% Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 151,85 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 91,84 yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
29
No
Nama Sasaran
7
Rata-rata Kinerja IKU (%)
Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% 103,06 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah 8 Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan 100,00 keputusan bagi pimpinan RATA-RATA 114,26
2
Capaian Indikator Output
Selain indikator kinerja di atas, Kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga diindikasikan dengan 37 indikator output yang mendukung capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 99,80%. Capaian atas Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang disajikan menurut dukungannya pada kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini: No
Nama Tujuan/Sasaran
Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara 1 Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tujuan 2 : Meningkatnya tata pemerintahan yang baik 2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%
Rata-rata Kinerja Indkator Output (%) 100,00 100,00
3
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good 100,00 Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan Negara 4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan 89,17 Korupsi Menjadi 80% Tujuan 4 : Tercapainya efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
30
Rata-rata Kinerja Indkator Output (%) 5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda 100,00 Tujuan 5 : Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 6 Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah 100,00 yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda 7 Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% 109,43 dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% RATA-RATA 99,80 No
Nama Tujuan/Sasaran
B. Analisis Kinerja Rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:
1
Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
Meningkatnya kualitas laporan keuangan satuan kerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan merupakan tekad Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai perwujudan fungsi consulting. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini yaitu laporan keuangan kementarian/lembaga dan pemerintah daerah dapat sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditunjukkan dengan opini BPK RI minimal WDP. Kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, dan 95% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” diindikasikan oleh 2 IKU dominan yang terkait langsung dengan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran ini juga didukung oleh 16 IKU lainnya, yang terdiri dari 5 IKU Outcome dan 13 Indikator Output, realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut ini:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
31
No
Indikator Kinerja
IKU Outcome 1 Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar 4 Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian 2 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam 3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD 4 Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Satuan
Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
93
100
107,53
%
93
108,33
116,48
%
95
100
105,26
%
100
100
100,00
%
100
100
100,00
%
100
86,36
86,36
%
25
45,07
180,28 113,70
Laporan
10
10
100
Laporan
24
24
100
Laporan
62
62
100
Laporan
25
25
100
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Laporan Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan Laporan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi Laporan penyusunan LKBUMD Rata-Rata Indikator Output
14
14
100
63
63
100
22
22
100
13
13
100
14
14
100
18
18
100
19
19
100
7
7
100
39
39
100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
100
32
Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran strategis maka rata-rata kinerja 2 (dua) IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 112,01%. Kinerja IKU Dominan 1 (satu) sebesar 100,00% atau 107,53% dari target sasaran strategis meningkatnya kualitas 95% LKKL pada Tahun 2014. Kinerja IKU Dominan 2 (dua) sebesar 108,33% atau telah mencapai 116,48% dari target sasaran strategis meningkatnya kualitas 95% LKPD pada Tahun 2014. Selain itu, rata-rata capaian Kinerja IKU Outcome telah mencapai 113,70% sedangkan rata-rata capaian kinerja output telah mencapai 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2013 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
Indikator Kinerja Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Satuan
Kinerja 2012 2013
Kenaikan/ (Penurunan)
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
%
95,12
100
4,88
95
105,26
%
91,67
108,33
16,66
95
114,03
%
94,87
100
5,13
95
105,26
%
94,05
100
5,95
100
100,00
%
100
100
-
100
100,00
%
44,44
86,36
41,92
100
86,36
%
36,23
45,07
8,84
25
180,28
13
10
(3)
26
24
(2)
97
62
(35)
39
25
(14)
15
14
(1)
37
63
26
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
33
No
Indikator Kinerja
Satuan
14
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD
Laporan
15 16 17 18 19 20
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
Kinerja 2012 2013
Kenaikan/ (Penurunan)
-
22
22
12
13
1
-
14
14
3
18
15
4
19
15
29
7
(22)
41
39
(2)
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan IKU ini merupakan IKU dominan dalam pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD” dengan target sebesar 95% pada tahun 2014. Dalam rangka mendukung IKU tersebut, Perwakilan BPKP
Provinsi
Kalimantan
Selatan
membantu
satuan
kerja
Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan pemerintah dengan melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan K/L, reviu laporan keuangan dan bantuan narasumber pelatihan pelaporan keuangan untuk meningkatkan kemampuan Instansi Pemerintah Pusat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAP. Keberhasilan IKU ini dihitung dengan membandingkan jumlah instansi vertikal yang mendapat pendampingan dibandingkan target dalam PKP2T. Kinerja IKU “Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan Laporan Keuangan”, sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 93,00% atau tercapai 107,53%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari target IKU
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
34
Tahun 2014 dan kinerja IKU tahun 2012 masing-masing sebesar 5,00% dan 4,48%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp209.100.000,00
terdiri
dari
dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
Rp149.480.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp59.620.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp149.480.000,00 adalah 100,38% dari anggaran sebesar Rp148.912.000,00 serta SDM sebanyak 892 OH atau 154,59% dari rencana sebanyak 577 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome presentase Instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik dengan IKU “Persentase Instansi Pemerintah Daerah (IPD) yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP” dengan target sebesar 93% pada tahun 2014. IKU ini merupakan IKU dominan untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD”. Keberhasilan pencapaian IKU ini diukur dari realisasi jumlah IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kinerja IKU “Presentase Instansi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP” sebesar 108,33% atau 116,48% dari target tahun 2013 sebesar 93%. Kinerja tersebut diperoleh dengan membandingkan 13 pemerintah daerah yang memperoleh opini WDP dengan jumlah pemerintah daerah yang mendapat asistensi, yakni 12 pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang tidak memperoleh opini WDP dari BPK RI adalah Kabupaten Kotabaru. Capaian IKU tahun 2013 ini meningkat sebesar 20,34% jika dibandingkan dengan capaian kinerja IKU tahun 2012 yang sebesar 91,67% dan telah mencapai target IKU tahun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
35
2014 sebesar 95,00% IPD yang laporan keuangan memperoleh opini minimal WDP. Kondisi
yang
meningkatnya
mendukung intensitas
keberhasilan
pendampingan
capaian Perwakilan
IKU
ini
BPKP
adalah Provinsi
Kalimantan Selatan kepada Instansi Pemerintah Daerah dalam bentuk pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp685.946.000,00 terdiri dari DIPA Perwakilan sebesar Rp274.362.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp411.584.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp274.362.000,00 adalah 194,81% dari anggaran sebesar Rp140.834.000,00 serta SDM sebanyak 1.798 OH atau 408,64% dari rencana sebanyak 440 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” merupakan IKU outcome lainnya dalam pencapaian sasaran strategis ini. IKU ini diukur dari jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan yang diaudit. Kinerja IKU “Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar” sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 95% atau tercapai sebesar 105,26%. Jika dibandingkan dengan kinerja IKU tahun 2012 dan target kinerja IKU tahun 2014 maka capaian ini lebih tinggi masing-masing sebesar 5,13% dan 5,00%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp401.716.000,00 terdiri dari DIPA Perwakilan sebesar Rp215.028.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp186.688.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp215.028.000,00 adalah 100,00% dari anggaran sebesar
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
36
Rp215.028.000,00 serta menggunakan SDM sebanyak 1.215 OH atau 108,48% dari rencananya sebanyak 1.120 OH. 4. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memberi mandat kepada BPKP antara lain melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral. Dengan PP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, mempunyai kewenangan yang lebih luas dan juga keunggulan kompetensi dalam melakukan pengawasan intern yang bersifat lintas sektoral dibandingkan dengan APIP lainnya, karena pengawasan atas program/kegiatan yang melibatkan beberapa pihak dan terkait dengan berbagai aspek dapat dilakukan oleh BPKP. IKU “Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat” diukur dengan membandingkan jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini adalah Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Verifikasi atas Hasil Kordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi, Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Audit Kinerja PPIP, Audit Kinerja Interim PPIP, Audit Operasional BOK, Audit Operasional Bantuan Sosial Kemendikbud, Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Audit Operasional Raskin. Kinerja
IKU
“Persentase
hasil
pengawasan
lintas
sektoral
yang
disampaikan ke Pusat” sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 maka capaian IKU ini meningkat sebesar 5,95%. Hasil pengawasan lintas sektoral Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: 1) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang perekonomian dengan target laporan 27 laporan dan realisasi sebanyak 27 laporan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
37
2) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang polsoskam dengan target 66 laporan dan realisasi sebanyak 66 laporan; 3) Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang keuangan daerah dengan target laporan 26 laporan dan realisasi sebanyak 26 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp849.721.000,00 terdiri dari DIPA Perwakilan sebesar Rp641.587.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp208.134.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar
Rp641.587.000,00
adalah
93,44%
dari
anggaran
sebesar
Rp686.599.000,00 serta SDM sebanyak 3.270 OH atau 150,76% dari rencananya sebanyak 2.169 OH. 5. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” merupakan indikator pencapaian Sasaran Strategis 1 dalam rangka pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan amanat pasal 49 ayat 2 butir c PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP yaitu melakukan pengawasan intern melalui kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan dari Presiden. Capaian IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah laporan dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, audit RASKIN dan monitoring UKP4. Kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat” sebesar 100,00% dan telah mencapai target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012. Hasil pengawasan atas permintaan presiden Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 27 laporan dengan target sebanyak 27 laporan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
38
Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp202.314.000,00
terdiri
dari
dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
Rp169.704.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp32.610.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp169.704.000,00 adalah 101,57% dari anggaran sebesar Rp167.079.000,00 serta SDM sebanyak 818 OH atau 101,36% dari rencananya sebanyak 807 OH. 6. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan atas permintaan
stakeholders
yang
dijadikan
bahan
pengambilan
keputusan oleh stakeholders IKU
“Persentase
stakeholders
Persentase
hasil
dijadikan
bahan
yang
pengawasan
atas
pengambilan
permintaan
keputusan
oleh
stakeholders” merupakan IKU lainnya untuk mencapai Sasaran Strategis 1 dengan target sebesar 100,00%. Keberhasilan IKU ini diukur dengan presentase
laporan
pengawasan
atas
permintaan
stakeholders
disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4). Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini adalah kegiatan assurance dan consulting atas permintaan stakeholders berupa Audit Tujuan Tertentu, Audit Operasional, Audit Kinerja, bantuan narasumber pelatihan barang dan jasa, asistensi peningkatan kapabilitas APIP, pendampingan evaluasi AKIP dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja IKU “Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders” sebesar 86,36% atau terjadi deviasi dari target tahun 2013 dan target kinerja IKU tahun 2014 sebesar -13,64%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 maka Kinerja IKU ini lebih tinggi sebesar 41,92%. Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari: 1) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders bidang perekonomian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
39
dengan target 18 laporan dengan realisasi sebanyak 17 laporan disampaikan tepat waktu serta 1 laporan disampaikan melebihi RPL; 2) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders bidang polsoskam dengan target 19 laporan dan realisasi sebanyak 14 laporan disampaikan tepat waktu serta 5 laporan disampaikan melebihi RPL; 3) Hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders bidang keuangan daerah dengan target 7 laporan dan seluruhnya disampaikan tepat waktu sesuai RPL. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp147.031.000,00
terdiri
dari
dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
Rp104.541.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp42.490.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp104.541.000,00 adalah 127,18% dari anggaran sebesar Rp82.200.000,00 serta SDM sebanyak 709 OH atau 787,78% dari rencananya sebanyak 90 OH. 7. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi Untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BUMD agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan
berupaya
aktif
melaksanakan
pendampingan
penyusunan Laporan Keuangan BUMD di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pendampingan tersebut dipersepsikan penting karena kegiatan ini mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1 sehingga dinyatakan dengan IKU “Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraaan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD yang ada di wilayah kerja. Kinerja
IKU
“Persentase
BUMD
yang
Mendapat
Pendampingan
Penyelenggaraan Akuntansi” tahun 2013 sebesar 45,07% dengan target
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
40
sebesar 25% atau telah mencapai 180,28% dari target Tahun 2013. Jika dibandingkan dengan kinerja IKU tahun 2012 maka terjadi peningkatan sebesar 36,06%. Realisasi kinerja IKU tahun 2013 tersebut juga telah melampaui target kinerja IKU tahun 2014 yang sebesar 25,00%. Kondisi yang mendukung capaian target indikator kinerja ini disebabkan peningkatan kepercayaan mitra kerja yang terwujud pada kenaikan permintaan pendampingan oleh BUMD-BUMD terkait. Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melayani 32 BUMD dari sebanyak 71 BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja IKU ini utamanya berupa pendampingan penyusunan dokumen implementasi BLUD, narasumber kegiatan
penilaian
dokumen
persyaratan
administratif
PPK-BLUD,
pendampingan pelaksanaan penilaian jaringan perpipaan, instalasi dan gedung, penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada PDAM, PD BPR dan LPUK, pendampingan inventarisasi piutang pada PDAM, penyusunan neraca penutup perusahaan daerah, pendampingan perbaikan sistem Key Performance Indicators (KPI) pada PDAM, pendampingan Perusahaan
pembuatan
pedoman
dan
Sistem
Akuntansi
Daerah, pendampingan pelaksanaan audit
intern
pada dan
Pengelolaan Aset pada BUMD. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp563.073.000,00
terdiri
dari
dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
Rp111.178.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp451.895.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp111.178.000,00 adalah 111,60% dari anggaran sebesar Rp99.620.000,00 serta SDM sebanyak 1.337 OH atau 204,75% dari rencananya sebanyak 653 OH. 8. Indikator
Output
Laporan
hasil
bimbingan
teknis/asistensi
penyusunan Laporan Keuangan K/L bidang Perekonomian Realisasi laporan tahun 2013 untuk indikator output laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
41
sebanyak 10 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 10 laporan terdiri dari target RKT 3 laporan dan PP Non PKP2T sebanyak 7 PP. Capaian kinerja atas output ini setelah adanya penambahan target adalah sebesar 100,00%. Capaian realisasi Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan
yang
pendampingan
dilaksanakan penyusunan
untuk laporan
mencapai keuangan,
output
ini
bimbingan
adalah teknis
penyusunan Laporan Keuangan, reviu Laporan Keuangan, bantuan fasilitator
dan
narasumber
pelatihan
pelaporan
keuangan
pada
kementerian/lembaga. 9. Indikator
Output
Laporan
Hasil
Bimbingan
Teknis/Asistensi
Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk indikator kinerja output laporan hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam sebanyak 24 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 24 laporan terdiri dari target RKT 11 laporan ditambah revisi PP baru sebanyak 3 PP, pembatalan PKP2T sebanyak 2 PP serta PP Non PKP2T sebanyak 12 PP. Capaian kinerja atas indikator ini sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini lebih tinggi dari capaian Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 92,86%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan, Pendampingan Reviu Laporan Keuangan dan bantuan Narasumber. 10. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LKPD Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD sebanyak 62 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 12 laporan dan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 5 PP dan PP Non PKP2T 45 PP sehingga target keseluruhan menjadi 62 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target adalah sebesar 100,00%. Capaian indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
42
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD, Pendampingan Implementasi SIMDA, Pendampingan Penyusunan LKPD dan Narasumber Lainnya. 11. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Proyek PHLN Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN sebanyak 25 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 25 laporan terdiri dari target RKT 19 laporan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 6 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan dari realisasi Indikator Output Tahun 2012 sebesar yang 100,00%. 12. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian sebanyak 14 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 14 laporan yang merupakan target RKT sebanyak 11 laporan ditambah 3 laporan PP Non-PKP2T. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah penambahan target sebesar 100,00%. Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) dan Audit Interim Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). 13. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam sebanyak 63 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 63 laporan terdiri dari target RKT sebanyak 32 laporan ditambah revisi RKT sebanyak 7 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 34 PP serta dikurangi pembatalan PP oleh rendal terkait
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
43
sebanyak 10 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini lebih tinggi dari realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 88,10%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut Audit Operasional Dana Dekonsentrasi Kementerian Sosial, Audit Operasional Dana Bantuan Sosial Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Audit Operasional Program RASKIN, Audit Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Kementerian Agama, Pengawasan Penyelenggaraan Ujian Seleksi CPNS Tahun 2013 dan Audit Kinerja BOK Kementerian Kesehatan. 14. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah sebanyak 22 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 4 laporan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 3 PP dan PP Non PKP2T 15 PP sehingga target keseluruhan menjadi 22 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target sebesar 100,00%. Capaian indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Pendampingan Sensus Barang Milik Daerah, Pendampingan Implementasi SIMDA, Verifikasi atas Hasil Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Narasumber Lainnya. 15. Indikator
Output
Laporan
Hasil
Pengawasan
Atas
Permintaan
Presiden Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam sebanyak 13 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 13 laporan yang terdiri dari Target RKT sebanyak 10 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 3 PP. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
44
2012 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring Program Prioritas Nasional. 16. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah sebanyak 14 laporan. Target awal dari indikator output ini sebesar 11 laporan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 1 PP dan PP Non PKP2T 2 PP sehingga target keseluruhan menjadi 14 laporan. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya revisi target adalah sebesar 100,00%. Capaian indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 17. Indikator
Output
Laporan
Hasil
Pengawasan
Atas
Permintaan
Stakeholder Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Perekonomian sebanyak 18 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 18 laporan terdiri dari target RKT 1 laporan ditambah Revisi RKT sebanyak 1 dan PP Non PKP2T sebanyak 16 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target sebesar 100,00%. Realisasi Indikator Output ini sama dengan capaian Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit BMN pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Verifikasi Tunggakan Uang Pengganti dan Denda Tilang Diputus Verstek pada Kejaksaan Republik Indonesia.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
45
18. Indikator
Output
Laporan
Hasil
Pengawasan
Atas
Permintaan
Stakeholder Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam sebanyak 19 laporan. Target indikator kinerja output ini sebanyak 19 laporan terdiri target RKT 1 laporan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 18 PP. Capaian kinerja indikator output ini setelah adanya penambahan PP sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indkator Kinerja Tahun 2012 sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Verifikasi Tunggakan Bahan Makanan Napi/Tahanan pada Kementerian Hukum dan HAM, Pendampingan penggunaan Dana Siap Pakai pada BPBN, dan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 19. Indikator
Output
Laporan
Hasil
Pengawasan
Atas
Permintaan
Stakeholder Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah sebanyak 7 laporan. Target indikator output laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah sebanyak 7 laporan terdiri dari Revisi RKT sebanyak 1 PP dan Non PKP2T sebanyak 6 PP. Capaian atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Narasumber Kegiatan Bimtek bagi Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha,
Verifikasi
dan
Validasi
Hasil
Penilaian
Pelayanan
Publik,
Narasumber Evaluasi LAKIP, dan Narasumber kegiatan lainnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
46
20. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Penyusunan LK BUMD Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD sebanyak 41 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 7 laporan ditambah dengan Revisi RKT sebanyak 3 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 31 PP sehingga target keseluruhan menjadi 41 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Realisasi Indikator Output ini sama dengan capaian Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output ini antara lain pendampingan
penyusunan
Laporan
Keuangan,
pendampingan
penyusunan SOP, pendampingan inventarisasi piutang, pendampingan penyusunan
dokumen
implementasi
BLUD,
dan
pendampingan
penyusunan Laporan Keuangan Penutup pada Perusahaan Daerah.
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%
Sasaran Strategis “Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%” memiliki 7 (tujuh) IKU. Capaian sasaran strategis ini diindikasikan dengan 1 (satu) IKU dominan “Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti Sebesar 87,50%” pada tahun 2014. Selain IKU Dominan tersebut, kinerja sasaran strategis ini juga diindikasikan dengan 6 (enam) IKU lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) IKU Outcome dan 5 (lima) Indikator Output. Secara lengkap, kinerja Sasaran Stretegis ini diuraikan sebagai berikut: No
Indikator Kinerja
IKU Outcome 1 Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti 2 Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Rata-Rata IKU Outcome
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Satuan
Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
80
55
68,75
%
100
100
100,00 84,38
47
No
Indikator Kinerja
Satuan
Indikator Output 1 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian 2 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam 3 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian
Kinerja Target Realisasi
Capaian
Laporan
1
1
100
Laporan
2
2
100
Laporan
13
13
100
Laporan
108
108
100
44
44
100
4
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam
5
Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Laporan Daerah Rata-Rata Indikator Output
100
Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan sasaran strategis 2 tahun 2013 sebesar 55,00% atau baru mencapai 68,75% dari target Tahun 2013, Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%. Namun demikian, rata-rata capaian kinerja 7 IKU telah mencapai 84,38 dan kinerja Indikator Output telah telah mencapai 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 2 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1
2 3 4 5 6 7
Kinerja 2012 2013
Kenaikan/ (Penurunan)
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
55
55
87,5
62,86
100
100
0
100
100,00
Laporan
2
1
(1)
-
-
Laporan
2
2
-
2
100,00
Laporan
15
13
(2)
6
216,67
Laporan
91
108
17
15
720,00
Laporan
94
44
(50)
40
110,00
Indikator Kinerja
Sat
Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti
%
0
%
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
48
1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” sebagai IKU dominan
yang
mengindikasikan
ketercapaian
Sasaran
Strategis
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5%. Kinerja IKU ini diukur dari jumlah tindak lanjut rekomendasi dibagi dengan jumlah rekomendasi hasil audit OPN/OPAD. Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti” tahun 2013 sebesar 55,00% atau sebesar 68,75% dari dari target IKU Tahun 2013 sebesar 80,00%. Kinerja IKU ini belum memenuhi target IKU tahun 2014 yang sebesar 87,5% hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti. Hambatan capaian target IKU ini adalah laporan hasil audit belum dikirim ke auditan karena Tim Audit belum memperoleh hasil pembahasan tripartit. Hal tersebut karena mematuhi Pedoman Audit Operasional PNBP yang menyebutkan “Laporan Hasil Audit yang sudah diperbaiki (final) setelah pembahasan tripartit disampaikan oleh BPKP Perwakilan kepada UPT yang diaudit dengan tembusan kepada Tim Rendal Pusat”. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp35.827.000,00 atau 180,58% dari anggarannya sebesar Rp19.840.000,00 dan menggunakan SDM sebanyak 98 OH atau 144,12% dari rencananya sebanyak 68 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pasal 49 ayat 2 butir b. menegaskan bahwa BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara atas kegiatan Kebendaharaan Umum Negara dengan tujuan untuk memberikan masukan kepada Menteri
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
49
Keuangan. Menindaklanjuti amanat tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan
membentuk
IKU
berupa
“Persentase
Hasil
Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara yang dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Menteri Keuangan”. Capaian IKU ini diukur dengan jumlah laporan yang dikirim ke BPKP Pusat dibandingkan target laporan dari BPKP Pusat. Realisasi IKU “Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat” tahun 2013 sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 100,00% atau mencapai 100,00% dari target. Kinerja IKU ini pada tahun 2013 sama dengan capaian IKU tahun 2012 dan telah mencapai IKU tahun 2014 sebesar 100,00%. Hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: 1) Hasil Pengawasan BUN bidang perekonomian dengan target 13 laporan dan realisasi 13 laporan; 2) Laporan Pengawasan BUN bidang polsoskam dengan target 108 laporan dan realisasi 108 laporan; 3) Laporan Pengawasan BUN bidang keuangan daerah dengan target 44 laporan dan realisasi 44 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp332.434.000,00 atau 69,40% dari anggarannya sebesar Rp478.981.000,00 dan pemanfaatan SDM sebanyak 1.881 OH atau 66,87% dari rencananya sebanyak 2.813 OH. 3. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian sebanyak 1 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 1 laporan. Capaian kinerja
atas
indikator
ini
setelah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
adanya
penambahan
sebesar
50
100,00%.Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Audit
Operasional
Perhubungan
Laut
Pengelolaan
PNBP
Terminal
Kementerian
Perhubungan
Khusus
pada
Ditjen
Kantor
Unit
Penyelenggara Pelabuhan Sungai danau Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013. 4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam sebanyak 2 laporan. Target laporan atas indikator output ini sebanyak 2 laporan dengan rincian target RKT 1 laporan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 1 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan PP sebesar 100,00%. Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Verifikasi dan Validasi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Monitoring
Piutang
Denda
dan
Biaya
Perkara
Pelanggaran
Lalu
Lintas/Tilang yang Diputus Verstek pada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan. 5. Indikator
Output
Laporan
Hasil
Pengawasan
BUN
Bidang
Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Perekonomian sebanyak 13 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 13 laporan terdiri 1 laporan target RKT ditambah Revisi RKT sebanyak 6 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 7 PP serta dikurangi 1 PP batal oleh rendal terkait. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah penambahan target sebesar 100,00%.Capaian Indikator Kinerja ini sama dengan realisasi Indikator Kinerja Tahun 2012.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
51
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I pada satker Instansi vertikal di bawah Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian pada Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. 6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam sebanyak 108 laporan. Target laporan atas indikator ini sebanyak 108 laporan terdiri target RKT 9 laporan ditambah revisi RKT sebanyak 2 PP Non PKP2T sebanyak 98 PP dan dikurangi pembatalan oleh rendal terkait sebanyak 1 PP. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan sebesar 100,00%.Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Evaluasi Penyerapan Anggaran Semester I pada satker Instansi vertikal di bawah Koordinasi Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam pada Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. 7. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah sebanyak 44 laporan. Target atas indikator kinerja output sebesar 44 laporan. Capaian kinerja indikator output ini adalah 100,00%. Capaian Indikator ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring dan Evaluasi DAK.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
52
3
Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD
Sebagai auditor internal pemerintah yang berperan dalam meningkatkan akuntabilitas Pemda dan pengelolaan BUMD, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan
berupaya
mendorong
pemerintah
daerah
untuk
menerapkan SPM yang telah ditetapkan Kementerian Teknis, dan mendorong BUMD untuk menerapkan GCG. Sasaran Strategis “Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMD” diindikasikan oleh dua IKU dominan 60% IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan
Minimal/Pelayanan
Prima
dan
75%
terselenggaranya
sosialisasi/asistensi GCG atau KPI pada BUMD/BLUD pada tahun 2014. Sasaran ini didukung dengan 4 (empat) indikator lainnya, yang terdiri dari 1 (satu) IKU Outcome dan 3 (tiga) Indikator Output, kinerja Sasaran Strategis 3 dirinci sebagai berikut: No
Indikator Kinerja
Satuan
IKU Outcome 1 Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan % sesuai Standar Pelayanan Minimal 2 Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan % sosialisasi/asistensi GCG/KPI 3 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja % Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan Laporan publik Bidang keuangan Daerah 2 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Laporan korporat 3 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan Rata-Rata Indikator Output
Kinerja Target Realisasi
Capaian
55
100
181,82
73
125
171,23
100
100
100,00 151,02
46
46
100
6
6
100
36
36
100 100
Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka rata-rata kinerja IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 176,53%. Realisasi IKU dominan 1 sebesar 100% atau 181,82% dari target Sasaran Strategis
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
53
Terselenggaranya SPM pada 60% IPD. Realisasi IKU dominan 2 sebesar 125% telah mencapai target sasaran strategis Terselenggaranya Good Governance pada 75% BUMD atau tercapai 171,23%. Rata-rata capaian kinerja IKU outcome secara keseluruhan sebesar 151,02% sedangkan kinerja Indikator Output telah optimal sebesar 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 3 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/ asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Bidang keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Satuan
Kinerja 2012 2013
Kenaikan/ (Penurunan)
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
%
100
100
0
60
166,67
%
100
125
25
75
166,67
%
100
100
0
100
100,00
Laporan
20
46
26
14
328,57
Laporan
3
6
3
3
200,00
Laporan
30
36
6
14
257,14
Analisis masing-masing capaian indikator sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian
Indikator
Kinerja
Outcome
Persentase
IPD
yang
melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mensyaratkan implementasi SPM dilakukan dengan cara menuangkan indikator SPM pada dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan serta pada dokumen penganggaran daerah. Selanjutnya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 juga mengharuskan Pemda menerapkan SPM yang telah ditetapkan oleh kementerian teknis. Mengingat pentingnya implementasi SPM tersebut, maka BPKP melakukan pengawasan sesuai sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah antara lain melalui audit kinerja. Berdasarkan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
54
Kalimantan Selatan menetapkan IKU “Jumlah IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SPM/Pelayanan Prima” sebagai IKU Dominan untuk mencapai Sasaran Strategis 3. IKU ini diukur dengan menghitung presentase IPD yang mencantumkan SPM dalam dokumen perencanaan dibagi dengan jumlah IPD yang diaudit kinerja pelayanan. Realisasi IKU “Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal” tahun 2013 sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 55,00% atau tercapai 181,82%. Realisasi IKU ini telah mencapai target Sasaran Strategis 3 sebesar 60% IPD telah melaksanakan pelayanan sesuai SPM. Kinerja IKU ini pada tahun 2013 sama dengan capaian IKU Tahun 2012. Kegiatan yang mendukung tercapainya IKU ini dengan dilakukannya audit kinerja bidang kesehatan dan bidang pendidikan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp504.773.000,00
terdiri
dari
dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
Rp370.696.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp134.077.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp370.696.000,00 adalah 114,31% dari anggaran sebesar Rp324.280.000,00 serta SDM sebanyak 1.611 OH atau 221,60% dari rencananya sebanyak 727 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Untuk memperbaiki kinerja BUMD, Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan melakukan
pengawasan
intern
melalui
pemberian
pelayanan
jasa
manajemen kepada BUMD/BLUD di bidang GCG dan KPI. Untuk mengukur manfaat
jasa
manajemen
tersebut,
ditetapkan
IKU
“Persentase
BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI” sebesar 75% pada Tahun 2014. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah BUMD/BLUD yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKP2T. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sosialisasi dan bimbingan teknis GCG dan KPI terhadap PDAM.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
55
Kinerja IKU Tahun 2013 sebesar 125,00% dengan target Tahun 2013 sebesar 73,00% atau tercapai 171,23%. Realisasi IKU ini telah mencapai target Sasaran Strategis 3 sebesar 75% sosialisasi/pendampingan GCG/KPI pada BUMD/BLUD. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp64.085.000 terdiri dari dana DIPA Perwakilan sebesar Rp39.715.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp24.370.000,00. Realisasi DIPA sebesar Rp39.715.000,00 adalah 117,60% dari anggaran sebesar Rp33.770.000,00 serta SDM sebanyak 190 OH atau 73,64% dari rencananya sebanyak 258 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja Penetapan IKU “Persentase BUMD yang dilakukan Audit Kinerja”, dimaksudkan untuk mengukur tata kelola BUMD. IKU ini diukur dengan membandingkan jumlah BUMD yang diaudit kinerja dengan target PKP2T. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini adalah audit kinerja pada PDAM di seluruh Kalimantan Selatan. Kinerja untuk IKU sebesar 100% dengan target tahun 2013 sebesar 100,00%. Capaian indikator kinerja tahun ini sama dengan capaian tahun 2012. Capaian target ini telah memenuhi target kinerja IKU Tahun 2014. Tercapainya target indikator kinerja ini utamanya karena meningkatnya kerjasama dan intensitas komunikasi antara Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan dengan BUMD-BUMD di Kalimantan Selatan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp531.819.000,00 Rp172.044.000,00
terdiri
dari
dan
dana dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
mitra
kerja
sebesar
Rp359.775.000,00.Realisasi dana DIPA sebesar Rp172.044.000,00 adalah 97,58% dari anggaran sebesar Rp176.310.000,00 serta SDM sebanyak 2.063 OH atau 154,07% dari rencananya sebanyak 1.339 OH.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
56
4. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja Pelayanan Publik Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah sebanyak 45 laporan. Target awal yang ditetapkan atas indikator output ini sebanyak 15 laporan ditambah Non PKP2T sebanyak 30 PP sehingga target atas indikator output ini menjadi 45 laporan. Capaian kinerja atas indikator ini setelah adanya penambahan target menjadi 100,00%.Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi Indikator Output Tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah audit kinerja bidang kesehatan dan bidang pendidikan, Evaluasi AKIP, Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP, Asistensi Penyusunan LAKIP, Audit Operasional Pembangunan Stadion Indrasari dan Gedung Iqro, Probity Audit atas Penyusunan HPS dan Dokumen Pengadaan Pembangunan. 5. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat Capaian tahun 2013 untuk Indikator Output Laporan hasil Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat sebanyak 6 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 5 laporan dikurangi dengan pembatalan PP sebanyak 1 PP dan ditambah PP Non PKP2T sebanyak 2 PP sehingga target atas indikator ini sebanyak 6 laporan. Kinerja atas indikator kinerja ini sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output ini sama dengan realisasi insikator Output Tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sosialisasi GCG dan KPI, evaluasi GCG dan pendampingan perbaikan sistem KPI. 6. Indikator Output Laporan Hasil Pengawasan Atas Kinerja BUMD Capaian tahun 2013 untuk Indikator Output Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD sebanyak 36 laporan. Target awal atas indikator output ini ditetapkan sebesar 16 laporan dan dilakukan pada saat revisi RKT PP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
57
berupa penambahan sebanyak 1 PP dan pengurangan 2 PP. Selain itu, target indikator output ditambah dengan penugasan Non PKP2T sebanyak 27 PP. Penambahan PP baru sebanyak 1 PP dan PP Non PKP2T sebanyak 5 PP bukan merupakan kinerja sehingga target atas indikator ini menjadi 36 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100,00%. Capaian Indikator Output tahun 2013 sama dengan capaian Indikator Output tahun 2012. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah audit kinerja PDAM, sosialisasi, evaluasi kinerja, dan kegiatan consulting lainnya.
4
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mengambil peran untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan mendorong penerapan sistem pengendalian intern, atau Fraud Control Plan (FCP). Berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi, BPKP berperan dalam melakukan audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan negara, serta sebagai pemberi keterangan ahli pada kasus tindak pidana korupsi. Sasaran “Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan kesadaran dan keterlibatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sasaran ini didukung dengan 12 indikator lainnya yang terdiri dari 7 (tujuh) IKU Outcome dan 4 (empat) Indikator Output, Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2013 dirinci sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
58
No
Indikator Kinerja
Satuan
IKU Outcome 1 Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Kelompok Sosialisasi Program Anti Korupsi 2 IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi Instansi FCP 3 Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan Instansi kajian peraturan yang berpotensi TPK 4 Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, % klaim dan penyesuaian harga 5 Persentase pelaksanaan audit investigasi/ % PKKN/PKA 6 Persentase TL hasil audit investigasi non TPK % oleh instansi berwenang 7 Persentase Laporan Keinvestigasian yang % sesuai standar 8 Persentase hasil telaahan pengaduan % masyarakat Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 9 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan 10 11 12 13 14
Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
Kinerja Target Realisasi
Capaian
10
11
110,00
3
3
100,00
1
1
100,00
100
100,00
100,00
90
91,30
101,44
40
91,60
229,00
95
100,00
105,26
100
100,00
100,00 118,21
11
11
100
Laporan
4
3
75
Laporan
1
1
100
Laporan
5
3
60
Laporan
122
122
100
Laporan
4
4
100
Rata-Rata Indikator Output
89,17
Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan Sasaran Strategis 4 tahun 2012 tercapai 128,57% dan telah melampaui target Sasaran Strategis yaitu meningkatnya kesadaran dan keterlibatan K/L/Pemda, BUMD dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% pada tahun 2014. Secara keseluruhan, rata-rata kinerja IKU Outcome sebesar 117,64% sedangkan kinerja Indikator Output telah mencapai 89,17%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
59
Perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 4 tahun 2013, secara keseluruhan, dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:
No 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
Indikator Kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan Penyesuaian Harga Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
Kinerja
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
2012
2013
Kenaikan/ (Penurunan)
Kelompok
9
11
2
12
91,67
Instansi
3
3
-
3
100,00
Instansi
1
1
-
1
100,00
%
100
100
-
100
100,00
%
98,06
91,30
(6,76)
95
96,16
%
92
91,6
(0,40)
50
183,20
%
95
100
5
95
105,26
%
100
100
-
100
100,00
Laporan
1
11
10
1
800,00
Laporan
3
3
-
3
133,33
Laporan
1
1
-
3
33,33
Laporan
9
3
(6)
5
60,00
Laporan
101
122
21
50
248,00
Laporan
-
4
4
-
-
Satuan
Analisis masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
60
1. Capaian Indikator Kinerja Outcome Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi Target kinerja IKU “Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi” sampai dengan tahun 2013 sebanyak 10 kelompok masyarakat. Realisasi kinerja IKU ini sampai dengan tahun 2013 sebanyak 11 kelompok masyarakat atau tercapai 110,00%. Realisasi IKU ini telah mencapai 91,67% dari 12 kelompok masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada tahun 2014. Capaian indikator kinerja telah melampaui target indikator kinerja pada tahun 2014 sebesar 80% kelompok masyarakat yang mendapat sosialisasi Program Anti Korupsi. Hal ini tidak lepas dari komitmen dalam pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan dan adanya koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai outcome tersebut pada tahun 2013 adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi, dengan sasaran peserta sebanyak 2 focus group yang terdiri dari Calon Penerima Bansos/Hibah dan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Banjarmasin. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp94.485.000,00
adalah 160,93% dari anggaran
sebesar
Rp58.711.000,00 dan dengan SDM sebanyak 162 OH atau 182,02% dari rencananya sebanyak 89 OH. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP Target kinerja IKU “IPP/IPD/BUMD/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP” sebanyak 3 IPP/IPD/BUMD/BLUD. Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan
3
jenis
kegiatan
Fraud
Control
Plan
pada
IPP/IPD/BUMD/BLUD sehingga kinerja IKU ini sebesar 100,00% dan telah mencapai Target Kinerja Tahun 2014. Kegiatan FCP yang berhasil dilaksanakan yaitu Sosialisasi FCP dan Diagnostic Assessment FCP di
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
61
RSUD Ansari Saleh Banjarmasin, serta Bimbingan Teknis FCP di RSUD Tanah Bumbu. Tercapainya target indikator kinerja ini berkat komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap instansi terkait. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar
Rp40.510.000,00
adalah
49,59%
dari
anggaran
sebesar
Rp81.696.000,00 dan dengan SDM sebanyak 171 OH atau 110,32% dari rencananya sebanyak 155 OH. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah IPP/IPD/BUMD/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Capaian kinerja untuk IKU ini sebanyak 1 instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi tindak pidana korupsi dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 instansi atau tercapai 100,00%. Capaian kinerja IKU ini telah mencapai Target Kinerja Tahun 2014. Tercapainya target indikator kinerja ini berkat penanganan yang baik terhadap kasus yang terjadi pada tahun 2013 serta kejelian dalam menganalisa adanya potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada
peraturan kemudian menindaklanjutinya
dengan kajian peraturan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Kalimantan
Selatan
Nomor
60
tahun
2012
tentang
Tata
Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar
Rp2.200.000,00
adalah
28,45%
dari
anggaran
sebesar
Rp7.734.000,00 dan dengan SDM sebanyak 30 OH atau 30,00% dari rencananya sebanyak 60 OH.
4. Capaian
Indikator
Kinerja
Outcome
Persentase
Pelaksanaan
penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga Permintaan HKP, Klaim dan eskalasi yang memenuhi syarat sebanyak 3 permintaan dan seluruhnya telah diterbitkan baik surat tugas mapun
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
62
laporannya sehingga capaian kinerja IKU ini sebesar 100,00%. Capaian IKU ini telah mencapai target kinerja IKU tahun 2014. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini terdiri dari evaluasi hambatan kelancaran pembangunan Permasalahan Dualisme Pencatatan Aset Terminal Km 6 Banjarmasin, evaluasi hambatan kelancaran Status Aset Lapangan Golf Swaakelola di Landasan Ulin Banjarbaru, dan audit penyesuaian harga Paket Pekerjaan Civil Work of Polder Dike and Main Irrigation Sub Project PIRIMP LCB Civil Package LMS-16 pada SNVT PJPA Kalimantan II. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar
Rp33.395.000,00
adalah
67,78%
dari
anggaran
sebesar
Rp49.271.000,00 dan dengan SDM sebanyak 187 OH atau 62,63% dari rencananya sebanyak 300 OH. 5. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA Capaian
kinerja
IKU
“Persentase
pelaksanaan
audit
investigasi/
PKKN/PKA” sebesar 91,30%. Capaian ini telah mencapai target 2013 sebesar 90%. Jika dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 sebesar 98,06% maka capaian IKU ini mengalami penurunan sebesar 6,76%. Penurunan terjadi karena adanya permintaan yang belum dilakukan ekspose sehingga belum dapat diterbitkan surat tugas terhadap kasusnya dan ada yang sudah dilakukan ekspose tetapi belum dapat dipenuhi karena terdapat kekurangan data. Jumlah permintaan Instansi Penyidik Tahun 2013 sebanyak 138 surat permintaan yang terdiri dari 16 surat permintaan bantuan audit invetigasi, 36 permintaan bantuan audit PKKN dan 86 permintaan bantuan PKA. Dari 138 surat permintaan penyidik tersebut, telah ditindaklanjuti sebanyak 126 permintaan atau 91,30% dengan rincian sebagai berikut: 1) Audit investigasi sebanyak 12 laporan; 2) Audit PKKN 28 laporan;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
63
3) Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 86 laporan. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp734.136.000,00 adalah 122,80% dari anggaran sebesar Rp597.848.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.840 OH atau 90,38% dari rencananya sebanyak 2.599 OH. Anggaran
sebesar
Rp597.848.000,00
ditargetkan
untuk
melakukan
kegiatan: 1) Audit investigasi sebanyak 12 laporan; 2) Audit PKKN 17 laporan; 3) Pemberian Keterangan Ahli sebanyak 35 laporan.
6. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Capaian kinerja IKU “Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang” sebesar 91,60%, atau mencapai 229,00% dari target IKU tahun 2013 yang sebesar 40,00% hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang dan telah mencapai target IKU tahun 2014 sebesar 50,00%. Namun demikian, kinerja IKU ini di bawah kinerja IKU tahun 2012 sebesar 92,00%. Nilai temuan investigatif non TPK sampai dengan 31 Desember 2013 yaitu Rp68.414.227.569,65 dan telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait sebesar Rp62.668.042.801,29. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan sebesar Rp106.843.000,00
adalah
76,65% dari anggaran sebesar
Rp139.383.000,00 dan dengan SDM sebanyak 316 OH atau 65,83% dari rencananya sebanyak 480 OH. 7. Capaian
Indikator
Kinerja
Outcome
Persentase
Laporan
Keinvestigasian yang sesuai standar Capaian kinerja IKU “Persentase Laporan Keinvestigasian yang sesuai standar” sebesar 100,00% dengan target tahun 2013 sebesar 95% atau
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
64
tercapai 105,26%. Jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke pusat pada Tahun 2013 sebanyak 85 laporan dan 85 laporan tersebut tidak dikembalikan pusat. Kinerja IKU ini lebih tinggi dibandingkan kinerja IKU tahun 2012 yang sebesar 95% dan telah mencapai target IKU Tahun 2014. Capaian target indikator kinerja ini tidak lepas dari dipatuhinya Pedoman Penugasan Bidang Investigasi dan proses review berjenjang yang berjalan dengan baik. 8. Capaian Indikator Kinerja Outcome Persentase Hasil Telaahan Pengaduan Masyarakat Capaian IKU “Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat” sebesar 66,67% dari target IKU Tahun 2013 sebesar 100% atau tercapai 100,00%. Jumlah laporan pengaduan masyarakat kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebanyak 3 pengaduan dan telah ditelaah seluruhnya. Realisasi IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012 yang sebesar 100,00%. 9. Indikator Output Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian kinerja untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi sebanyak 11 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebanyak 11 laporan. Target awal atas indikator output ini sebesar 6 laporan ditambah 1 PP Baru dan 11 PP Non PKP2T, namun penambahan 1 PP Baru dan 6 PP Non PKP2T bukan merupakan kinerja sehingga target atas indikator ini menjadi 11 laporan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi dengan sasaran peserta sebanyak 2 focus group, koordinasi penanganan kasus dengan pihak penyidik di Provinsi Kalimantan Selatan, dan peserta dalam reviu diklat auditor forensik. Capaian IKU ini lebih besar dibandingkan dengan capaian IKU tahun 2012 sebesar 100,00%. 10. Indikator Output Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP sebanyak 3 laporan atau 75,00% dari
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
65
target yang ditetapkan sebanyak 4 laporan. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah sebagai berikut: No Kegiatan LHA a. Sosialisasi FCP RSUD Ansari Saleh Banjarmasin 1 b. Diagnostic Assessment FCP RSUD Ansari Saleh 1 Banjamasin c. Bimtek FCP RSUD Tanah Bumbu 1 Jumlah 3 Capaian IKU ini lebih kecil dari capaian IKU tahun 2012 yaitu 100%. Hal ini karena Evaluasi atas Implementasi FCP belum dapat dilaksanakan mengingat sampai dengan tahun 2013 pelaksanaan kegiatan implementasi FCP baru sampai Bimbingan Teknis FCP di RSUD Tanah Bumbu. 11. Indikator Output laporan Hasil Kajian Pengawasan Output kajian pengawasan Tahun 2013 sebanyak 1 laporan dengan target indikator output sebanyak 1 laporan sehingga kinerja atas indikator output sebesar 100,00%. Capaian IKU ini sama dengan capaian IKU tahun 2012. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Kajian atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60 tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 12. Indikator Output Laporan Hasil Audit Investigasi Atas HKP, Eskalasi dan Klaim Realisasi laporan hasil audit atas HKP, Eskalasi dan Klaim pada Tahun 2013 sebanyak 3 laporan dengan target atas indikator output ini sebanyak 5 laporan sehingga kinerja indikator output ini sebesar 60,00%. Capaian IKU ini lebih rendah dari capaian IKU tahun 2012 yang sebesar 100,00%. Kondisi ini rendahnya permintaan audit klaim, penyesuaian harga dan HKP
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
66
dari mitra kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah: No Kegiatan a. Audit Hambatan Kelancaran Pembangunan b. Audit Eskalasi Jumlah 13. Indikator Output Laporan Hasil
LHA 2 1 3
Audit Investigasi, Perhitungan
Kerugian Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Penyidik Realisasi output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik tahun 2013 sebanyak 122 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 60 laporan dan terdapat penambahan PP dari revisi RKT sebanyak 7 PP dan penugasan Non PKP2T sebanyak 55 PP sehingga target atas indikator ini menjadi 122 laporan. Capaian kinerja atas indikator output ini setelah adanya penambahan target sebesar 100%. Capaian IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2012 sebesar 99,02%. Rincian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah, No Kegiatan a. Audit Investigasi b. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara c. Pemberian Keterangan Ahli Jumlah 14. Indikator Output Laporan Hasil
LHA 8 28 86 122
Audit Investigasi, Perhitungan
Kerugian Negara, Dan Pemberian Keterangan Ahli Atas Permintaan Instansi Lain Realisasi indikator output laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Lain tahun 2013 sebanyak 4 laporan. Target awal atas indikator output sebesar 4 laporan sehingga kinerja indikator output ini 100,00%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
67
5
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Penyelenggaraan
SPIP
merupakan
tanggung
jawab
masing-masing
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, sesuai pasal 59 PP Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pembinaan SPIP diarahkan agar instansi pemerintah dapat menyelenggarakan SPIP dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan pemerintah daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008. Sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) IKU lainnya yang terdiri dari 2 (dua) IKU Outcome dan 1(satu) Indikator Output, kinerja sasaran strategis 4 Tahun 2013 dirinci sebagai berikut: No
Indikator Kinerja
Satuan
IKU Outcome 1 Persentase Pemda yang menyelenggarakan % SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 2 Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun Instansi 2008 3 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Instansi Sistem Pengendalian Intern Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 4 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP Bidang Keuangan Daerah 5 Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP Bidang Perekonomian 6 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan Laporan SPIP bidang Polsoskam Rata-Rata Indikator Output
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Kinerja Target Realisasi
Capaian
20
0
0,00
3
10
333,33
9
11
122,22 151,85
27
27
100
18
18
100
12
12
100 100
68
Dari tabel di atas dan dikaitkan dengan capaian kinerja sasaran maka kinerja IKU dominan sasaran strategis 5 tahun 2012 tidak mencapai target (0,00%) dari target 20% pemda yang memperoleh opini WTP. Namun demikian, rata-rata capaian kinerja IKU Outcome secara keseluruhan mencapai 151,85% dan kinerja Indikator Output 100,00%. Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU sasaran strategis 5 tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: Kinerja
Target Kinerja 2014
Capaian 2012 thd Target 2014
2011
2012
Kenaikan/ (Penurunan)
%
0
0
-
70
-
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
Instansi
3
10
7
4
250,00
3
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
Instansi
8
11
3
10
110,00
4
Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah
Laporan
29
27
(2)
15
180,00
Laporan
-
18
18
-
-
Laporan
-
12
12
-
-
No
Indikator Kinerja
Satuan
1
Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
2
5 6
Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian
Indikator
Kinerja
Outcome
Presentase
Pemda
yang
menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” diukur dengan menghitung jumlah Pemda yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI dibandingkan dengan jumlah seluruh Pemda. Opini WTP atas laporan keuangan diyakini dapat mewakili sistem pengendalian yang memadai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, karena audit
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
69
keuangan yang dilaksanakan oleh BPK RI mencakup pengujian atas keandalan sistem pengendalian Pemda. Capaian IKU “Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008” belum mencapai target 2013 sebesar 20% Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP 60/2008. Realisasi IKU ini juga masih di bawah target IKU Tahun 2014 yang sebesar 70%. Hal tersebut disebabkan opini BPK RI atas Laporan Keuangan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Buku 2012 belum WTP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan total dana sebesar Rp274.959.000,00
terdiri
dari
dana
DIPA
Perwakilan
sebesar
Rp253.291.000,00 dan dana mitra kerja sebesar Rp21.668.000,00. Realisasi dana DIPA sebesar Rp253.291.000,00 adalah 75,08% dari anggaran sebesar Rp337.373.000,00 serta SDM sebanyak 911 OH atau 97,43% dari rencananya sebanyak 935 OH. Untuk mencapai target IKU di tahun 2014 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berupaya meningkatkan intensitas pendampingan pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah kepada Instansi Pemerintah Daerah. 2. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 IKU ini dibentuk pada tahun 2012 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Pedoman
Penyusunan
Desain
Penyelenggaraan
SPIP
berdasarkan
Peraturan Kepala BPKP Nomor PER–687/K/D4/2012 tanggal 25 Mei 2012. Kinerja IKU ini dihitung dari jumlah pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU “Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008” sebanyak 10
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
70
pemerintah daerah dari target tahun 2013 sebanyak 3 pemerintah daerah atau tercapai 333,33%. Capaian IKU ini telah melampaui target IKU sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 4 pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung pencapaian IKU tersebut dalam bentuk Asistensi Pemerintah Daerah berupa kegiatan bimbingan teknis dan konsultasi penyelenggaraan SPIP. Selain kegiatan tersebut, dalam rangka mendukung Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah, telah dilakukan
Asistensi
Penyusunan
Petunjuk
Pelaksanaan/Dokumen
Penyelenggaraan/Rencana Tindak Pengendalian SPIP. 3. Capaian Indikator Kinerja Outcome Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern IKU “Jumlah Pemerintah Daerah yang dilakukan Monitoring Sistem Pengendalian Intern” diukur dengan menghitung jumlah pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian
Intern
Pemerintah
oleh
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan Selatan sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU ini pada tahun 2013 adalah 11 pemerintah daerah atau 122,22% dari target sebanyak 9 pemerintah daerah. Capaian IKU ini telah melampaui target IKU sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 10 pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung kinerja IKU ini antara lain untuk perbaikan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah daerah melalui Monitoring Perbaikan SPI dan Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI pada Pemerintah Daerah. 4. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 27 laporan, terdiri dari target awal (PKP2T) sebesar 17 laporan dan ditambah dengan kegiatan Non
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
71
PKP2T sebanyak 10 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Monitoring
Perbaikan
SPIP,
Monitoring
Lanjutan
Perbaikan
SPIP,
Pendampingan Penyusunan Juklak/Dokumen Penyelenggaraan/RTP SPIP, dan Narasumber kegiatan lainnya. 5. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Bidang Perekonomian Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 18 laporan terdiri dari target awal (PKP2T) sebanyak 12 laporan dan ditambah dengan kegiatan Non PKP2T sebanyak 6 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa sosialisasi dan bimtek SPIP di lingkungan kementerian/lembaga/instansi vertikal di wilayah Kalimantan Selatan. 6. Indikator Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP Bidang Polsoskam Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP sebanyak 12 laporan terdiri dari target awal (PKP2T) sebesar 5 laporan dan ditambah dengan kegiatan Non PKP2T sebanyak 7 PP. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100,00%. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut berupa sosialisasi dan bimtek SPIP di lingkungan kementerian/lembaga/instansi vertikal di wilayah Kalimantan Selatan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
72
6
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda
Sebagai organisasi, salah satu faktor penentu keberhasilan APIP adalah kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM), karena faktor manusia yang mengatur dan menggerakkan jalan organisasi. Oleh karena itu, setiap
aparat
pengawas
intern
pemerintah
(APIP)
diharapkan
mengimplementasikan JFA sebagai konsekuensi adanya fungsi dan peran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh auditor sesuai dengan ketentuan tersebut. Keahlian tersebut perlu terus-menerus diperbarui dan ditingkatkan, baik melalui program pendidikan gelar maupun program pendidikan nongelar. Sasaran
Strategis “Meningkatnya
kapasitas aparat
pengawasan
intern
pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda” diindikasikan oleh satu IKU dominan yang terkait langsung dengan penerapan JFA, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pembinaan yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terhadap APIP pada Pemerintah Daerah. IKU outcome dan Indikator output dirinci sebagai berikut: No
Indikator Kinerja
Satuan
Kinerja Target Realisasi
Capaian
IKU Outcome 1
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
%
70
64,29
91,84
Kegiatan
10
10
100
Indikator Output 2
Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Dari tabel tersebut, capaian IKU Outcome dominan sasaran strategis tahun 2013 sebesar 64,29% atau 91,84% dari target IKU Tahun 2013 sebesar 70%. Sedangkan Indikator Output sasaran strategis telah mencapai 10 kegiatan atau 100,00%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
73
Perkembangan
realisasi
IKU
outcome
sasaran
strategis
tahun
2013
dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No
Kinerja 2012 2013
Indikator Kinerja
Satuan
1
Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
%
14,29
2
Jumlah sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah
Kegiatan
2
Kenaikan/ (Penurunan)
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
64,29
50,00
80
80,36
10
8
4
250,00
Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Outcome Presentase Pemda yang dilakukan Asistensi Penerapan JFA IKU “Presentase Pemda Yang dilakukan Asistensi Penerapan JFA” merupakan IKU Dominan Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda”. IKU ini diukur dengan menghitung jumlah pemda yang dilakukan
asistensi
penerapan
JFA
dibandingkan
jumlah
seluruh
pemerintah daerah. Kinerja IKU ini sebesar 64,29% dari target tahun 2013 sebesar 70% atau mencapai 91,84% Pemerintah Daerah yang dilakukan asistensi Penerapan JFA. Kinerja IKU ini masih di bawah target IKU tahun 2014 yaitu sebesar 80%. Namun demikian, Kinerja IKU ini lebih tinggi sebesar 50,00% dibandingkan dengan kinerja IKU Tahun 2012 sebesar 14,29%. Untuk mencapai 80% pemda yang memperoleh asistensi pada tahun 2014, masih perlu dilakukan asistensi penerapan JFA sekurang-kurangnya pada 2 pemerintah daerah. Kegiatan yang mendukung capaian IKU ini berupa asistensi penerapan JFA melalui kegiatan pembinaan JFA, kegiatan sosialisasi tata kelola APIP dan bimbingan teknis penerapan tata kelola APIP. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp56.668.000,00 atau 58,47% dari anggarannya
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
74
sebesar Rp85.255.000,00 dan dengan SDM sebanyak 197 OH atau 69,12% dari rencananya sebanyak 285 OH. 2. Indikator Output Laporan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah sebanyak 10 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 10 kegiatan sehingga kinerja indikator output ini mencapai 100,00%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah.
7
Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Perencanaan pengawasan berfungsi memfokuskan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran “Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%” diindikasikan oleh dua IKU dominan yang terkait langsung dengan efektivitas perencanaan pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan. Sasaran ini didukung dengan 15 (lima belas) indikator lainnya yang terdiri dari 10 (sepuluh) IKU Outcome dan 5 (empat) Indikator Output, kinerja sasaran strategis tahun 2013 dirinci sebagai berikut: No
Indikator Kinerja
IKU Outcome 1 Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi 2 Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP 3 Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Satuan
Kinerja Target Realisasi
Capaian
%
90
99,63
110,70
%
100
100
100,00
Skala
7,5
7,6
101,33
75
No 4 5 6 7 8 9 10 11
Indikator Kinerja
Satuan
layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan aset
Likert 1-10
Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
12
Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Rata-Rata IKU Outcome Indikator Output 1 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah 2 Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah 3 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 4 Jumlah sarana prasarana 5
Kinerja Target Realisasi
%
100
100
100,00
Skala Likert 1-10
7,5
7,97
106,27
-
250
291
116,40
% Skala Likert 1-10
99
92,84
93,78
6,00
7,25
120,83
%
100
96,55
96,55
Topik Penelitian
1
1
100,00
APIP
14
12
85,71
Skala Likert 1-10
7,00
7,36
105,14
Kegiatan
4
4
100,00
Laporan Laporan Unit
2 60 180
2 60 180
100,00 100,00 100,00
M2
250
368
147,14 109,43
Gedung/ Bangunan
103,06
Rata-Rata Indikator Output
Dari tabel tersebut dan dikaitkan dengan target capaian kinerja sasaran, ratarata IKU dominan sasaran strategis 7 tahun 2012 mencapai 105,35% [(110,70%+100,00%)/2]. Realisasi IKU outcome dominan 1 sebesar 99,63% atau 110,70% dari sasaran strategis tahun 2014 sebesar 90,00%. Realisasi IKU dominan 2 sebesar 100,00% dan telah mencapai target sasaran strategis 2014. Rata-rata capaian seluruh IKU outcome Sasaran Strategis 7 mencapai 103,06% sedangkan rata-rata kinerja Indikator Output Sasaran Strategis 7 mencapai 109,43%. Kegiatan untuk mencapai IKU ini menggunakan dana DIPA Perwakilan dengan realisasi sebesar Rp10.510.161.000,00 atau 90,93% dari anggarannya sebesar Rp11.557.957.000,00 dan dengan SDM sebanyak 8.868 OH atau 148,05% dari rencananya sebanyak 5.990 OH.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Capaian
76
Secara keseluruhan, perkembangan realisasi IKU Sasaran Strategis 7 Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 dan dikaitkan dengan target tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini:
No 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Indikator Kinerja Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Gedung/ Bangunan
Kinerja
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
2012
2013
Kenaikan/ (Penurunan)
%
98,03
99,63
1,60
90
110,70
%
100
100
-
100
100,00
Skala Likert 110
7,8
7,6
(0,20)
7,5
101,33
%
100
100
-
100
100,00
Skala Likert 110
7,8
7,97
0,17
7,5
106,27
-
254
291
37
250
116,40
%
99,06
92,84
(6,22)
99
93,78
Skala Likert 110
6,3
7,25
0,95
6
120,83
%
89
96,55
7,55
100
96,55
Topik Penelitian
-
1
-
2
-
APIP
10
12
2
14
85,71
Skala Likert 110
-
7,36
7,36
7,50
98,13
Kegiatan
10
4
(6)
-
-
Laporan
2
2
-
-
-
Laporan
60
60
-
60
100,00
Unit M2
23 -
180 368
157 368
25 -
720,00 -
Satuan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
77
Analisis kinerja sasaran strategis ini adalah sebagai berikut: 1. Capaian Kinerja Outcome Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi IKU “Presentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi” diukur dengan membandingkan realisasi PP PKP2T dengan target PP dalam PKP2T. Kinerja IKU ini sebesar 99,63% dari target 2013 sebesar 90% atau mencapai 110,70%, di atas target IKU tahun 2014 sebesar 90,00%. Realisasi IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU Tahun 2012 sebesar 98,03% atau naik 1,60%. 2. Capaian Kinerja Outcome Persentase kesesuaian laporan keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP IKU “Presentase kesesuaian laporan keuangan perwakilan BPKP dengan SAP” diukur dari hasil reviu Inspektorat terhadap laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai 100% apabila tidak ada catatan dan 80% apabila ada catatan. Capaian IKU ini sebesar 100,00% dari target IKU Tahun 2013 sebesar 100,00% dan telah mencapai target IKU tahun 2014. Capaian IKU ini sama dengan kinerja IKU Tahun 2012. Tercapainya IKU ini dikarenakan laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tidak ada catatan dari hasil reviu Inspektorat. 3. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian IKU
“Persepsi
kepuasan
pegawai
perwakilan
terhadap
layanan
kepegawaian” diukur dengan hasil survei kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan kepegawaian. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan
Pegawai
terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
dengan
17
responden dan 19 variabel pengukuran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
78
Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,6 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 7,5 atau tercapai 101,33%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Namun demikian, realisasi tersebut lebih rendah dari capaian tahun 2012 sebesar 7,8 dari skala likert 1-10. 4. Capaian Kinerja Outcome Persentase Pagu Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA IKU “Presentase pagu dana yang tidak diblokir dalam DIPA” diukur dengan membandingkan jumlah dana DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang tidak diblokir dibandingkan dengan jumlah dana DIPA Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, tidak terjadi pemblokiran DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sehingga capaian IKU ini sebesar 100,00% atau sesuai dengan target IKU Tahun 2013. Realisasi IKU ini sama dengan capaian IKU Tahun 2012 dan telah mencapai target IKU Tahun 2014. 5. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur” diukur dengan hasil survei pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan keuangan dengan skala likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan
Pegawai
terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
dengan
10
responden dan 14 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,97 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 7,5 atau tercapai 106,27%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Hasil survey tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun 2012 sebesar 7,8 atau naik 0,17.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
79
6. Capaian Kinerja Outcome Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa IKU “Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa” diukur dengan menghitung berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa. Liputan media massa atas kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 291 artikel, dengan uraian liputan media massa online 147 pemberitaan dan media massa cetak sebanyak 144 liputan. Realisasi IKU tersebut lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebanyak 250 liputan dan telah mencapai target IKU tahun 2014. Capaian ini juga lebih tinggi dari realisasi IKU Tahun 2011 sebanyak 254 liputan atau lebih tinggi 37 liputan. 7. Capaian Kinerja Outcome Persentase pemanfaatan asset IKU “Presentase pemanfaatan aset” diukur dengan membandingkan total aset dikurangi aset kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total aset. Perwakilan
BPKP
Provinsi
Kalimantan
Selatan
terus
berupaya
mengoptimalkan pemanfaatan aset yang dimiliki. Aset Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2012 memiliki 1.411 buah dan dari jumlah tersebut yang tidak dimanfaatkan sebanyak 101 buah, sehingga aset yang telah dimanfaatkan 92,84% di bawah target IKU tahun 2013 dan tahun 2014 masing-masing sebesar yaitu 99% atau tercapai 93,78%. Realisasi IKU ini lebih rendah dari capaian IKU tahun 2012 sebesar 99,06% atau turun 6,22%. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pemeliharaan, meliputi sub-subkegiatan pencatatan dan updating akuntansi aset, inventarisasi aset, serta validasi dan verifikasi aset pada BPKP.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
80
8. Capaian Kinerja Outcome Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana IKU “Persepsi kepuasan pegawai perwakilan terhadap layanan sarana prasarana” diukur dari hasil survei kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas layanan sarana prasarana dengan skala likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey Kepuasan
Pegawai
terhadap
Pelayanan
Kepegawaian
dengan
13
responden dan 15 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,25 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 6,00 atau tercapai 120,83%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 6,00 dari skala likert 1-10. Realisasi tersebut juga lebih tinggi dari capaian tahun 2012 sebesar 6,3 dari skala likert 1-10. 9. Capaian Kinerja Outcome Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Inspektorat IKU “Presentase tindak lanjut rekomendasi hasil inspektorat” diukur dari jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil Inspektorat BPKP dibandingkan dengan jumlah rekomendasi Inspektorat BPKP yang diterima sampai dengan tahun berjalan. Capaian IKU ini sebesar 96,55% dari target IKU tahun 2013 dan tahun 2014 sebesar 100,00%. Namun demikian, realisasi IKU ini lebih tinggi dari capaian IKU tahun 2012 sebesar 89% atau naik 6,65%. Pengukuran IKU ini dimulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013. Pada tahun 2010 terdapat sebanyak 4 rekomendasi Inspektorat BPKP dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2011 terdapat sebanyak 7 rekomendasi dari Inspektorat BPKP dan seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Pada tahun 2012 terdapat 8 rekomendasi dan terdapat 1 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Pada Tahun 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
81
terdapat 10 rekomendasi Inspektorat BPKP dan telah ditindaklanjuti sebanyak seluruhnya. Sehingga sampai dengan tahun 2013 masih terdapat 1 rekomendasi yang belum tuntas dari total 29 rekomendasi. 10. Capaian Kinerja Outcome Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas IKU “Jumlah masukan topik penelitian yang disampaikan ke Puslitbangwas” dinilai dengan menghitung jumlah topik penelitian yang disampaikan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan (Puslitbangwas). Pada Tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mengirimkan satu topik penelitian kepada puslitbangwas atau tercapai 100% dari target 2013 sebanyak 1 topik. Dibandingkan dengan target tahun 2014 sebanyak 2 topik, capaian tahun 2013 sebesar 50%. Realisasi tahun 2013 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2012. 11. Capaian
Kinerja
Outcome
Jumlah
instansi
APIP
yang
telah
disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP IKU “Jumlah Instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP” dinilai menghitung jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assesment tata kelola APIP di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan sosialisasi APIP pada 10 APIP Pemda, sedangkan pada tahun 2013 melakukan sosialisasi APIP pada 5 pemda (3 di Pemerintah Daerah antaranya telah dilakukan sosialisasi tahun 2012), sehingga capaian sampai dengan tahun 2013 jumlah pemda yang telah dilakukan sosialisasi tata kelola APIP 12 Pemda. Capaian IKU ini masih di bawah target IKU Tahun 2013 dengan jumlah APIP yang disosialisasi/di-asessment sebanyak 14 APIP atau sebesar 85.71%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
82
Rincian Pemerintah Daerah yang telah disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP sampai dengan tahun 2013 sebagai berikut : No a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Pemda Kabupaten Tanah Laut Kota Banjarmasin Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Banjar Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Tabalong Kabupaten Kotabaru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Tapin Kabupaten Barito Kuala Kota Banjarbaru Kabupaten Balangan
Sedangkan assessment
untuk adalah
pemerintah Pemerintah
daerah
yang
Provinsi
belum
Kalimantan
disosialisasi/diSelatan
dan
Kabupaten Tanah Bumbu. 12. Capaian Kinerja Outcome Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat IKU “Capaian Kinerja Outcome Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat” diukur dari hasil survey kepada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai persepsi kepuasan atas auditor bersertifikat dengan menggunakan skala Likert 1-10. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan survey persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat dengan 11 responden dan 9 variabel pengukuran. Berdasarkan hasil survey dengan skala Likert 1-10 diperoleh skor rata-rata 7,36 yang lebih tinggi dari target IKU Tahun 2013 sebesar 7 atau tercapai 105,14%. Realisasi IKU ini telah mencapai target IKU Tahun 2014 sebesar 7,5 dari skala likert 1-10. Realisasi tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2012 karena tidak dilakukan pengukuran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
83
13. Indikator Output Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah sebanyak 4 kegiatan. Target awal atas indikator output ini sebesar 2 kegiatan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 200%. Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai output tersebut adalah Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Kegiatan Asistensi/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat adalah sebagai berikut: No a. b. c. d.
Kabupaten Tanah Laut Kota Banjarmasin Kabupaten Balangan Kabupaten Banjarbaru
Kegiatan
LHA 1 1 1 1 4
Jumlah
14.Indikator Output Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah Capaian tahun 2013 untuk Indikator Kinerja Output Laporan Evaluasi Penerapan Tatakelola APIP Daerah sebanyak 2 laporan. Target atas indikator output ini sebesar 2 laporan dan tidak terdapat perubahan pada tahun berjalan. Capaian kinerja atas indikator output ini sebesar 100%. Rincian atas kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output tersebut Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada
Inspektorat adalah sebagai
berikut: No Kegiatan a. Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut b. Evaluasi penerapan tata kelola APIP pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala Jumlah
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
LHA 1 1 2
84
15. Indikator Output Laporan dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Sasaran ini merupakan sasaran strategis kedua yang didukung dengan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaBPKP. Program ini merupakan program non teknis yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha (TU) pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target sebanyak 60 laporan dan terealisasi pada tahun 2013 sebanyak 60 laporan atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : No 1
2
3 4
5 6 7
Jenis Dokumen/Laporan Dokumen RKT Dokumen Tapkin Dokumen LAKIP Laporan Budaya Kerja (semester) Laporan GDN (bulanan) Laporan Kenaikan Pangkat Terpadu (semester) Dokumen RKA KL (sesuai pagu) Laporan Keuangan (bulan, semester, tahunan) Dokumen Perencanaan Kebutuhan (tahunan) Laporan BMN Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester) Laporan Kehumasan (triwulan) Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan, Triwulan) Laporan Pelaksanaan PKS (Triwulan) a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c.
JUMLAH
Target 1 1 1 2 12 2 3 14 1 1
Realisasi 1 1 1 2 12 2 3 14 1 1
2
2
4
4
12
12
4 60
4 60
Selain output di atas pada Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan juga terdapat output-output yang bukan merupakan target kinerja, namun merupakan
output
atas
kegiatan-kegiatan
yang
dilaksanakan
oleh
Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan. Output tersebut yaitu: a. Laporan Bulanan Realisasi RKT; b. Laporan Triwulanan Kinerja; c. Laporan Triwulanan Form A PP 39;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
85
d. Laporan Daftar Urut Kepangkatan; e. Laporan Semester BMN; f. Laporan Triwulanan Penghematan Energi; g. Laporan Triwulanan Penggunaan Sarana dan Prasarana; 16. Jumlah Sarana dan Prasarana Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target sebesar 180 unit. Realisasi atas sasaran tersebut pada tahun 2013 sebesar 180 unit atau mencapai 100%. 17.Gedung dan Bangunan Sasaran ini merupakan sasaran strategis ketiga yang didukung dengan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP. Sasaran tersebut mempunyai satu indikator kinerja yaitu Jumlah Sarana Prasarana dengan target sebesar 250 meter persegi. Realisasi atas sasaran tersebut pada tahun 2012 sebesar 369 meter persegi atau mencapai 147,14%.
Terselenggaranya 100% Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan
8
Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis pada BPKP terutama dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008, menegaskan identitas BPKP sebagai Auditor Presiden. Sehubungan dengan itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, melalui BPKP Pusat, dituntut untuk memberikan informasi yang
berharga
bagi
Presiden
dan
mampu
memberikan
solusi
atas
permasalahan yang dihadapi pemerintah. Selain itu, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan
Selatan
juga
harus
mampu
memberikan
informasi
untuk
mendukung pengambilan keputusan internal Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
86
Sasaran strategis ini memiliki satu IKU yang menjadi IKU Dominan dengan realisasi sebagai berikut: No 1
Indikator Kinerja
Satuan
Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
%
Kinerja Target Realisasi 100
100
Capaian % 100,00
Capaian IKU “Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif” dihitung dengan membandingkan jumlah sistem informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan jumlah sistem informasi yang wajib dimanfaatkan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Sistem informasi tersebut antara lain SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, dan SIMPEG. Pada tahun 2013, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah memanfaatkan seluruh sistem informasi yang wajib dimanfaatkan sehingga dapat disimpulkan capaian IKU dominan sasaran strategis tahun 2013 tercapai 100,00%. Realisasi ini sekaligus telah memenuhi target Sasaran Strategis terselenggarannya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan secara keseluruhan tahun 2014. Perkembangan realisasi IKU sasaran strategis Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012 dan dikaitkan dengan target Tahun 2014 disajikan dalam tabel berikut ini: No 1
Indikator Kinerja
Satuan
Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
%
Kinerja 2012
2013
Kenaikan/ (Penurunan)
100
100
-
Target Kinerja 2014
Capaian 2013 thd Target 2014
100
100%
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN Untuk mencapai target kinerja outcome dan output seperti yang telah diuraikan di atas, didukung dengan anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
sebesar
Rp15.488.681.000,00
dengan
realisasi
sebesar
Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Rincian realisasi anggaran per sasaran strategis adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
87
No
Sasaran Strategis
1
Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD
2
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% JUMLAH
3
4
5 6 7
Realisasi Anggaran 1.665.880.000 368.261.000 582.455.000
1.011.569.000 253.291.000 56.668.000 10.510.161.000
14.448.285.000
Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, BUMD maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00. Rincian pemanfaatan dana Mitra Kerja per sasaran strategis adalah sebagai berikut: No 1 2 3
4
5 6
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas 95% LKKL dan 95% LKPD Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,5% Terselenggaranya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 60% Instansi Pemerintah Daerah (IPD) dan terselenggaranya Good Governance (GG) pada 75% BUMN/BUMD Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L/Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80% Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% Pemda
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
Dana Mitra 1.393.021.000,00 0,00 518.222.000,00
0,00 21.668.000,00 0
88
No 7 8
Sasaran Strategis Meningkatnya efektivitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100% Terselenggaranya 100% sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan JUMLAH
Dana Mitra 0 0 1.932.911.000,00
Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi tersebut pada lampiran 1 untuk realisasi Anggaran berdasarkan IKU Outcome dan Lampiran 8 untuk Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Output.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
89
BAB IV PENUTUP A. SIMPULAN
L
AKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan atas pemberian amanah dari Kepala BPKP. Dalam
laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2013, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap
seluruh
komponen
Sistem
AKIP
yang
meliputi
antara
lain
perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Pada Tahun 2012 dan tahun 2013 dilakukan rekonstruksi rencana kinerja dan pengukuran kinerja dengan area perubahan pada penajaman tujuan dan sasaran strategis serta merekonstruksi Indikator Kinerja Utama. Revisi tersebut dituangkan pada Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor KEP30/PW16/1/2012
dan
disempurnakan
dengan
KEP-371/PW16/1/2013.
Perubahan ini untuk merespon Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : KEP-164/K/SU/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP34/K/SU/2010 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2010-2014. Oleh karena itu, mulai Tahun 2012 LAKIP Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyajikan akuntabilitas kinerja sasaran strategis. Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan wajib mempertanggungjawabkan 6 (enam) tujuan strategis dan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang diindikasikan dengan 11 IKU Dominan. Secara keseluruhan, keberhasilan 8 (delapan) Sasaran Strategis tersebut
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
90
diindikasikan melalui 74 indikator yang terdiri 37 IKU outcome dan 37 Indikator Output. Dengan metode penilaian secara mandiri (self assesment), dapat disimpulkan bahwa sampai dengan Tahun 2013 kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dari sisi tujuan strategis, sasaran strategis, IKU Outcome dan Indikator output adalah sebagai berikut: 1. Sebanyak 3 (tiga) tujuan strategis dari 6 (enam) tujuan strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai hasil optimal yang diindikasikan keseluruhan sasaran strategisnya telah mencapai 100,00% yaitu: 1) Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 2) Tujuan 3 : Terciptanya iklim yang mencegah kecurangan dan memudahkan pengungkapan kasus yang merugikan keuangan negara; 3) Tujuan 6 : Terselenggaranya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/pemerintah. 2. Sebanyak 5 (lima) sasaran strategis dari 8 (delapan) Sasaran Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah tercapai 100,00% dengan rincian sebagai berikut: Sasaran 1 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 2 : Dari 1 IKU dominan tercapai 68,75% Sasaran 3 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 4 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% Sasaran 5 : Dari 1 IKU dominan tercapai 0,00% Sasaran 6 : Dari 1 IKU dominan tercapai 91,84% Sasaran 7 : Dari 2 IKU dominan, tercapai 2, capaian 100,00% Sasaran 8 : Dari 1 IKU dominan tercapai 100,00% 3. Rata-rata kinerja IKU Outcome Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran stretegis mencapai 114,26%.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
91
4. Rata-rata kinerja Indikator Output Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 yang mendukung kinerja tujuan dan sasaran strategis mencapai 99,80%. Untuk mencapai target kinerja yang telah disepakati bersama, anggaran dana Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp15.488.681.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.448.285.000,00 atau 93,28% dari anggarannya. Selain itu, kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga didukung oleh Dana Mitra Kerja baik dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMD/BLUD lainnya maupun Instansi Vertikal sebesar Rp1.932.911.000,00. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menyadari bahwa banyak hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Beberapa kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Komunikasi dan intensifikasi atas tindak lanjut atas temuan pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah baik kepada Rendal maupun instansi pemerintah pusat/daerah terkait masih perlu ditingkatkan; 2. Penyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 masih perlu diintensifkan pada Pemerintah Daerah di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Kegiatan sosialisasi dan atau Tata Kelola APIP pada Pemerintah Daerah masih belum dipetakan.
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA Berdasarkan kondisi tersebut di atas untuk meningkatkan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimatan Selatan perlu dibuat strategi pada tahun 2014 sebagai berikut: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan kegiatan Peningkatan Kualitas LKPD pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 2. Untuk meningkatkan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008, dilakukan koordinasi secara intensif
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
92
dengan Satuan Tugas SPIP Pemerintah Daerah yang sudah dibentuk pada masing-masing pemerintah daerah se wilayah Provinsi Kalimantan Selatan; 3. Melakukan pemetaan terhadap Pemerintah Daerah yang telah dan belum dilakukan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP, sehingga tahun 2014 akan mengutamakan sosialisasi dan atau assessment tata kelola APIP terhadap Pemerintah Daerah yang belum; 4. Mempertahankan hubungan dengan mitra kerja (stakeholders) dalam rangka meningkatkan tata kelola BUMD dan RSUD sesuai kebutuhan kebutuhannya; 5. Memperhatikan ketersediaan anggaran yang terbatas, diupayakan agar Pusat mempertimbangkan menggunakan dana mitra. 6. Untuk lebih meningkatkan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi audit optimalisasi penerimaan negara akan lebih intensif melakukan koordinasi dengan auditan yang belum menyelesaikan tindak lanjuti. 7. Terkait dengan tidak terlaksananya kegiatan FCP dan Eskalasi/Klaim akan
dilakukan : a. Pendekatan dengan pemda dan BUMD yang sudah dilakukan sosialisasi FCP dan atau DA FCP untuk tahun 2014 akan dilakukan DA FCP dan Bimtek FCP. b. Melakukan koordinasi kepada pemda dan BUMD serta memberikan intruksi pada Bidang APD, Bidang Akuntan Negara dan Bidang IPP agar kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan eskalasi/klaim dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan khususnya Bidang Investigasi.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 2013
93
Lampiran 1/1 -4
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Uraian IKU No 1
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Rumus Pengukuran
TARGET REALISASI
Meningkatnya Kualitas 1 Persentase IPP yang Jumlah Instansi vertikal yang mendapat mendapat pendampingan 1 LKPP, 95% LKKL, pendampingan dibanding Target dalam PKPT dan 95% LKPD
%
93
100
Jumlah IPD yang memperoleh opini minimal WDP dibandingkan dengan jumlah IPD yang diasistensi
%
93
108,33
%
95
%
PROGRAM
ANGGARAN (Rp)
KEUANGAN REALISASI Unit Pelaksana Beban Mitra (Rp) (Rp)
SDM (OH) Jumlah
%
RENCANA
REALISASI
%
148.912.000
149.480.000
59.620.000
209.100.000
100,38
577
892
154,59
140.834.000
274.362.000
411.584.000
685.946.000
194,81
440
1.798
408,64
100
215.028.000
215.028.000
186.688.000
401.716.000
100,00
1.120
1.215
108,48
100
100
100,00
686.599.000
641.587.000
208.134.000
849.721.000
93,44
2.169
3.270
150,76
%
100
100
100,00
167.079.000
169.704.000
32.610.000
202.314.000
101,57
807
818
101,36
Persentase laporan pengawasan atas permintaan stakeholder disampaikan tepat waktu (sesuai RPL dalam KM4)
%
100
86,36
86,36
82.200.000
104.541.000
42.490.000
147.031.000
127,18
90
709
787,78
Jumlah BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi dibagi dengan jumlah seluruh BUMD di wilayah kerja perwakilan Jumlah tindak lanjut 8 Persentase hasil pengawasan (rekomendasi/saran) dibagi optimalisasi dengan jumlah penerimaan rekomendasi/saran hasil audit negara/daerah yang OPN/OPAD ditindaklanjuti 9 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan BUN Pusat dibandingkan target yang disampaikan laporan dari Pusat
%
25
45,07
180,28
99.620.000
111.178.000
451.895.000
563.073.000
111,60
653
1.337
204,75
%
80
55
68,75
19.840.000
35.827.000
-
35.827.000
180,58
68
98
144,12
%
100
100
100,00
478.981.000
332.434.000
-
332.434.000
69,40
2.813
1.881
66,87
10 Persentase IPD yang Jumlah IPD yang melaksanakan mencantumkan SPM dalam pelayanan sesuai dokumen perencanaan Standar Pelayanan dibagi jumlah IPD yang Minimal diaudit kinerja pelayanan
%
55
100
181,82
324.280.000
370.696.000
134.077.000
504.773.000
114,31
727
1.611
221,60
Jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar dibandingkan dengan jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang diaudit 4 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan lintas Pusat dibandingkan target sektoral yang laporan dari Pusat
disampaikan ke Pusat 5 Persentase hasil Jumlah laporan yang dikirim ke pengawasan atas Pusat dibandingkan target laporan dari Pusat permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat 6 Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders 7 Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
% CAPAIAN
107,53 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan 116,48 Pembinaan Penyelenggara an Sistem Pengendalian Intern 105,26 Pemerintah
penyusunan Laporan Keuangan 2 Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP 3 Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
2
SATUAN
ke Pusat
3
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Lampiran 1/2 -4
Uraian IKU No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 11 Persentase
PROGRAM
ANGGARAN (Rp)
KEUANGAN REALISASI Unit Pelaksana Beban Mitra (Rp) (Rp)
SDM (OH) %
Jumlah
RENCANA
REALISASI
%
125
171,23
33.770.000
39.715.000
24.370.000
64.085.000
117,60
258
190
73,64
%
100
100
100,00
176.310.000
172.044.000
359.775.000
531.819.000
97,58
1.339
2.063
154,07
Kel.masy
10
11
110,00
58.711.000
94.485.000
-
94.485.000
160,93
89
162
182,02
Instansi
3
3
100,00
81.696.000
40.510.000
-
40.510.000
49,59
155
171
110,32
Instansi
1
1
100,00
7.734.000
2.200.000
-
2.200.000
28,45
60
30
50,00
%
100
100
100,00
49.271.000
33.395.000
-
33.395.000
67,78
300
187
62,33
%
90
91,30
101,44
597.848.000
734.136.000
-
734.136.000
122,80
2.840
2.773
97,64
%
40
91,6
229,00
139.383.000
106.843.000
-
106.843.000
76,65
480
316
65,83
Jumlah Laporan penugasan keinvestigasian yang keinvestigasian yang tidak sesuai standart dikembalikan BPKP Pusat dibagi dengan jumlah laporan keinvestigasian yang disampaikan ke BPKP Pusat Jumlah hasil telaahan 20 Persentase hasil telaahan pengaduan dibandingkan dengan jumlah masyarakat pengaduan yang masuk
%
95
100
105,26
-
-
-
- -
-
- -
%
100
100,00
100,00
-
-
-
- -
-
- -
Meningkatnya Kualitas 21 Persentase Pemda Jumlah Pemda yang opini LK yang WTP dibandingkan Jumlah Penerapan SPIP di menyelenggarakan seluruh Pemda 70% K/L/Pemda
%
20
0
0,00
337.373.000
253.291.000
21.668.000
jumlah BUMD yang diaudit kinerja dibandingkan target PKPT Jumlah Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
14 IPP/IPD/BUMN/BUM Jumlah instansi yang D/BLU/BLUD berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asiste nsi/evaluasi FCP 15 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUM D/BLU/BLUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK
mendapatkan sosialisasi/DA/ bimtek/ evaluasi FCP
16 Persentase
Jumlah laporan HKP, klaim dan penyesuaian harga yang terbit dibagi dengan permintaan HKP, klaim dan eskalasi yg memenuhi syarat (diterbitkan ST) audit Jumlah laporan
Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
17 Persentase
pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA
Jumlah instansi yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK th berjalan
investigasi/PKKN/PKA dibagi dengan permintaan audit investigasi/PKKN/PKA dari instansi penegak hukum 18 Persentase TL hasil Jumlah TL atas temuan audit investigasi non investigasi non TPK dibagi TPK oleh instansi dengan jumlah temuan non berwenang TPK s.d. tahun berjalan
19 Persentase laporan
5
% CAPAIAN
73
Meningkatkan 13 Kelompok Kesadaran dan Masyarakat yang Keterlibatan K/L, mendapatkan Pemda, BUMN/BUMD Sosialisasi Dalam Upaya Program Anti Pencegahan dan Korupsi Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
Jumlah BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi/evaluasi GCG/KPI dibandingkan dengan target PKPT
TARGET REALISASI
%
BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI 12 Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja
4
Rumus Pengukuran
SATUAN
SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008
274.959.000
75,08
935
911
97,43
Lampiran 1/3 -4
Uraian IKU No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Rumus Pengukuran
22 Jumlah Pemda yang Jumlah Pemda yang dilakukan
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda
7
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar
TARGET REALISASI
% CAPAIAN
PROGRAM
ANGGARAN (Rp)
KEUANGAN REALISASI Unit Pelaksana Beban Mitra (Rp) (Rp)
SDM (OH) %
Jumlah
RENCANA
REALISASI
Pemda
3
10
333,33
-
-
-
- -
-
- -
Pemda
9
11
122,22
-
-
-
- -
-
- -
%
70
64,29
91,84
85.255.000
56.668.000
-
25 Persentase jumlah
%
90
99,63
110,70 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP
-
-
-
- -
-
- -
26 Persentase
%
100
100
100,00
-
-
-
- -
-
- -
Hasil survai kepuasan Sklala pegawai perwakilan layanan Likert 1-10 kepegawaian
7,5
7,6
101,33
-
-
-
- -
-
- -
Jumlah dana DIPA Perwakilan yang tidak diblokir DJA dibagi dengan jumlah dana DIPA Perwakilan (tahun n+1)
100
100
100,00
10.988.057.000
9.951.106.000
-
-
- -
Hasil survai kepuasan Sklala pegawai perwakilan atas Likert 1-10 layanan keuangan
7,5
7,97
106,27
-
-
-
- -
-
- -
Jumlah Berita tentang kegiatan perwakilan BPKP di media massa
250
291
116,40
-
-
-
- -
-
- -
99
92,84
93,78
-
-
-
- -
-
- -
6,00
7,25
120,83
530.000.000
529.390.000
-
-
- -
100
96,55
96,55
-
-
-
-
- -
dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 23 Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern
6
SATUAN
asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008 sampai dengan tahun berjalan Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sampai dengan tahun berjalan 24 Persentase Pemda Jumlah Pemda yang dilakukan yang dilakukan asistensi penerapan JFA di asistensi penerapan bandingkan jumlah seluruh JFA Pemda
Realisasi PP PKPT rencana penugasan dibandingkan dengan target pengawasan yang PP dalam PKPT terealisasi
Hasil reviu Inspektorat kesesuaian laporan terhadap laporan keuangan keuangan perwakilan, dengan nilai 100% Perwakilan BPKP apabila tidak ada catatan, dan dengan SAP 80% apabila ada catatan.
27 Persepsi kepuasan
pegawai perwakilan terhadap layanan kepegawaian Pagu 28 Persentase Dana yang tidak Diblokir dalam DIPA
29 Persepsi
kepuasan pegawai perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur 30 Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa 31 Persentase pemanfaatan asset
%
-
Total asset dikurangi asset % kondisi baik/kurang baik yang tidak digunakan dibandingkan total asset survai kepuasan Sklala 32 Persepsi kepuasan Hasil pegawai perwakilan pegawai perwakilan atas Likert 1-10 terhadap layanan layanan sarpras sarpras tindak Jumlah tindak lanjut % 33 Persentase lanjut rekomendasi rekomendasi hasil audi hasil audit Inspektorat dibandingkan Inspektorat dengan jumlah rekomendasi Inspektorat yang diterima sampai dengan tahun berjalan
56.668.000
9.951.106.000
529.390.000
- -
66,47
90,56
99,88
285
197
%
69,12
Lampiran 1/4 -4
Uraian IKU No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja 34 Jumlah
masukan topik penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas 35 Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-assessment tata kelola APIP
36 Tingkat persepsi kepuasan Pemda atas auditor bersertifikat 8
Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
Rumus Pengukuran
SATUAN
Jumlah masukan topik Topik penelitian yang disampaikan Penelitian ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah disosialisasi dan atau di-
APIP
TARGET REALISASI 1
1
% CAPAIAN
PROGRAM
ANGGARAN (Rp)
KEUANGAN REALISASI Unit Pelaksana Beban Mitra (Rp) (Rp)
100,00
-
-
-
SDM (OH) %
Jumlah - -
29.665.000
RENCANA -
74,35
148
REALISASI - -
14
12
85,71
39.900.000
29.665.000
-
168
7,00
7,36
105,14
-
-
-
- -
-
- -
100
100
100,00
-
-
-
- -
-
- -
assessment tata kelola APIP
Survey kepuasan pejabat Skala Likert struktural Pemda terhadap 1-10 pejabat fungsional auditor (PFA) di lingkungan APIP Pemda. Jumlah sistem informasi yang % 37 Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dibagi dengan dimanfaatkan secara jumlah sistem informasi yang efektif wajib dimanfaatkan BPKP (SIM HP, SIM RKT, SIM MonevRKT, SAKPA, SIMAK BMN, RKAKL, SPM, SPPD, DMS, SIMPEG)
%
113,51
Lampiran 2/1 - 2
PERBANDINGAN REALISASI IKU TAHUN 2013 DENGAN TAHUN 2012 DAN TARGET TAHUN 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN No 1 1
2
3
4
SASARAN STRATEGIS
IKU
2 3 Meningkatnya Kualitas Persentase IPP yang mendapat pendampingan penyusunan 1 LKPP, 95% LKKL, Laporan Keuangan dan 95% LKPD
Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara sebesar 87,50%
Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD
Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%
SATUAN
REALISASI 2012
REALISASI 2013
KENAIKAN/ PENURUNAN
TARGET IKU 2014
4
5
6
7=6-5
8
%
95,12
100
4,88
95
% REALISASI 2013 THD TARGET 2014 9=6/8
105,26
Persentase IPD yang laporan keuangannya memperoleh opini minimal WDP Persentase jumlah laporan keuangan proyek PHLN yang memperoleh opini dukungan Wajar
%
91,67
108,33
16,66
95
114,03
%
94,87
100
5,13
95
105,26
Persentase hasil pengawasan lintas sektoral yang disampaikan ke Pusat
%
94,05
100
5,95
100
100,00
Persentase hasil pengawasan atas permintaan presiden yang disampaikan ke Pusat
%
100
100
0
100
100,00
Persentase hasil pengawasan atas permintaan stakeholders yang dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh stakeholders
%
44,44
86,36
41,92
100
86,36
Persentase BUMD yang mendapat pendampingan penyelenggaraan akuntansi Persentase hasil pengawasan optimalisasi penerimaan negara/daerah yang ditindaklanjuti
%
36,23
45,07
8,84
25
180,28
%
0
55
55
87,5
62,86
Persentase hasil pengawasan BUN yang disampaikan ke Pusat
%
100
100
0
100
100,00
Persentase IPD yang melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal
%
100
100
0
60
166,67
Persentase BUMN/D/BLU/D yang dilakukan sosialisasi/asistensi GCG/KPI Persentase BUMD yang dilakukan audit kinerja Kelompok Masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi Program Anti Korupsi
%
100
125
25
75
166,67
%
100
100
-
100
100,00
Kel.masy
9
11
2
12
91,67
Instansi
3
3
-
3
100,00
Instansi
1
1
-
1
100,00
100
100
-
100
100,00
IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLU D berisiko fraud yang mendapatkan sosialisasi/DA/asistensi/evaluasi FCP
Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/B LUD yang dilakukan kajian peraturan yang berpotensi TPK Persentase Pelaksanaan penugasan HKP, klaim dan penyesuaian harga
%
Lampiran 2/2 - 2
No
SASARAN STRATEGIS
IKU Persentase pelaksanaan audit investigasi/ PKKN/PKA
5
6
7
Terselenggaranya 1 sistem dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan
REALISASI 2013
KENAIKAN/ PENURUNAN
TARGET IKU 2014
% REALISASI 2013 THD TARGET 2014
98,06
91,30
(6,76)
95
%
92
91,6
(0,40)
50
183,20
%
95
100
5
95
105,26
%
100
100
-
100
100,00
%
0
0
-
70
Jumlah Pemda yang dilakukan asistensi penyelenggaraan SPIP sesuai PP No 60 Tahun 2008
Pemda
3
10
7
4
250,00
Jumlah Pemda yang dilakukan monitoring Sistem Pengendalian Intern Persentase Pemda yang dilakukan asistensi penerapan JFA
Pemda
8
11
3,00
10
110,00
%
14,29
64,29
50,00
80
80,36
%
98,03
99,63
1,6
90
110,70
100
100
0
100
100,00
7,8
7,6
(0,20)
7,5
101,33
100
100
0
100
100,00
7,8
7,97
0,17
7,5
106,27
254
291
37
250
116,40
99,06
92,84
(6,22)
99
93,78
Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan sarpras Persentase tindak lanjut % rekomendasi hasil audit Inspektorat Jumlah masukan topik penelitian Topik Penelitian yang disampaikan ke puslitbangwas Jumlah instansi APIP yang telah APIP disosialisasi dan atau diassessment tata kelola APIP Tingkat persepsi kepuasan Sklala Likert 1-10 Pemda atas auditor bersertifikat
6,3
7,25
0,95
6
120,83
89
96,55
7,55
100
96,55
-
1
-
2
-
10
12
2,00
14
85,71
7,36
7,36
7,50
98,13
Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan secara efektif
100
100
0
100
100,00
Persentase jumlah rencana penugasan pengawasan yang terealisasi
Persentase kesesuaian laporan % keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan terhadap layanan kepegawaian Persentase Pagu Dana yang % tidak Diblokir dalam DIPA Persepsi kepuasan pegawai Sklala Likert 1-10 perwakilan atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur Jumlah publikasi kegiatan perwakilan BPKP di media massa Persentase pemanfaatan asset %
8
REALISASI 2012
%
Persentase TL hasil audit investigasi non TPK oleh instansi berwenang Persentase laporan keinvestigasian yang sesuai standart Persentase hasil telaahan pengaduan masyarakat Meningkatnya Kualitas Persentase Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai Penerapan SPIP di PP Nomor 60 Tahun 2008 70% K/L/Pemda
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% K/L/Pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaaan keuangan sebesar 100%.
SATUAN
%
96,11
-
Lampiran 3/1 - 1
DAFTAR OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA TAHUN 2012 Opini LK 2012 WDP TW v
Jml Pemda
MoU BPKP
Asistensi
v
v
v
2 Kota Banjarmasin
v
v
v
v
3 Kota Banjarbaru
v
v
v
v
v
v
v
v
v
5 Kabupaten Banjar
v
v
v
v
v
6 Kabupaten Tapin
v
v
v
v
v
7 Kabupaten Hulu Sungai Selatan
v
v
v
v
v
8 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
v
v
v
v
9 Kabupaten Hulu Sungai Utara
v
v
v
v
v
10 Kabupaten Tabalong
v
v
v
v
v
11 Kabupaten Balangan
v
v
v
v
12 Kabupaten Tanah Laut
v
v
v
v
13 Kabupaten Tanah Bumbu
v
v
v 14
v 14
No
Nama Pemda
1 Provinsi Kalimantan Selatan
4 Kabupaten Barito Kuala
14 Kabupaten Kotabaru JUMLAH
WTP
TMP
v v
v
v v 12
-
13
SIMDA
v v 1
-
v 12
Lampiran 4/1 - 1
BUMD BEROPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2012
No.
Nama BUMD
WTP
1 PDAM Bandarmasih
v
2 PDAM Bersujud
-
3 PDAM Intan Banjar
v
4 PDAM Kab. Balangan
v
5 PDAM Kab. Barito Kuala
-
6 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
v
7 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah
v
8 PDAM Kab. Hulu Sungai Utara
v
9 PDAM Kab. Kotabaru
v
10 PDAM Kab. Tabalong
v
11 PDAM Kab. Tanah Laut
v
12 PDAM Kab. Tapin
v
13 PD Pasar Bauntung
v
14 PD Baramarta
v
15 PT Askrindo
v
16 PD PAL
-
16 PD Bangun Banua
v
17 PT Nusantara Batulicin
v
18 PD Aneka Usaha Selidah
v
Opini LK 2012 WDP TW v
v
TMP
Lampiran 5/1 - 1
DAFTAR BUMD YANG TELAH MENERAPKAN GCG/KPI TAHUN 2012 Kerjasama dengan BPKP
Penerapan GCG
Penerapan KPI
Penerapan Manajemen Risiko
1 PDAM Bandarmasih 2 PDAM Intan Banjar
v
v
v
v
v
v
v
-
3 Bank Kalsel
v
v
-
-
No.
Nama BUMD
Lampiran 6/1 - 1
DAFTAR BUMD / PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2012 No
Nama BUMD
Tingkat Kesehatan Tahun 2011
1 PDAM Kab. Hulu Sungai Tengah
SEHAT
2 PDAM Bandarmasih
SEHAT
3 PDAM Kab. Balangan
SEHAT
4 PDAM Kab. Tabalong
SEHAT
5 PDAM Kab. Tapin
SEHAT
6 PDAM Kab. Kotabaru
SEHAT
7 PDAM Intan Banjar
SEHAT
8 PDAM Kab. Barito Kuala
SEHAT
9 PDAM Kab. Hulu Sungai Selatan
SEHAT
10 RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh
SEHAT
11 RSUD Hadji Boejasin
SEHAT
Lampiran 7/1 - 2
REKAPITULASI OUTPUT LAPORAN PER IOP TAHUN 2013 Sastra
Setelah Tambah PP Baru 3
Kinerja
-
12
12
-
12
1
24
100,00%
5
-
17
17
-
45
-
62
100,00%
19 11
-
1
19 11
19 11
1
6 3
2 3
25 14
100,00% 100,00%
10
22
6
1
28
28
1
35
2
63
100,00%
4
-
4
3
-
7
7
-
15
4
22
100,00%
10
10
-
10
-
-
10
10
-
3
-
13
100,00%
Laporan
11
11
-
11
1
-
12
12
-
2
-
14
100,00%
Laporan
1
1
-
1
1
-
2
2
-
16
1
18
100,00%
Laporan
1
1
-
1
-
-
1
1
-
18
1
19
100,00%
Laporan
-
-
-
-
1
-
1
1
-
6
3
7
100,00%
Laporan
7
7
-
7
3
-
10
10
-
29
2
39
100,00%
Laporan
1
1
-
1
-
-
1
1
-
-
-
1
100,00%
Laporan
1
1
1
-
1
-
1
1
-
1
-
2
100,00%
Laporan Laporan Laporan Laporan
1 9 44 17
1 9 44 17
1 1 2
8 44 15
6 2 -
-
6 10 44 15
6 10 44 15
-
7 98 31
1 1 2
13 108 44 46
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan Laporan
5 16 6 4 1 5
5 16 6 4 1 5
1 2 1
4 14 6 4 1 4
1
1 1 1
4 14 6 4 1 5
4 14 6 3 1 3
1 1 1
2 22 5 -
5 6 1
6 36 11 3 1 3
100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 60,00%
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan Laporan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik
60
60
-
60
7
-
67
67
-
55
-
122
100,00%
Target Tapkin
Target RKT
Batal
Setelah Pembatalan
Laporan
3
3
-
3
Laporan
11
11
2
9
3
1.2.3 1.2.4
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Reviu LKPP Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan Laporan
12
12
-
12
1.2.5 1.2.6
Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
Laporan Laporan
18 11
19 11
-
1.2.7
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Laporan
32
32
1.2.8
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan
4
1.2.9
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD
Laporan
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek / asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim
Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 1.2.1 95% LKKL, dan 95% LKPD 1.2.2
1.2.10 1.2.11 1.2.12 1.2.13 1.2.14 Tercapainya optimalisasi Penerimaan negara sebesar 80,00%
PP Baru Non Kinerja -
Satuan
No
2.2.1 2.2.2
2.2.3 2.2.4 2.2.5 Terselenggaranya SPM pada 300 3.2.1 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/ BUMD 3.2.2 3.2.3 Meningkatkan kesadaran dan 4.2.1 ketertiban K/L, Pemda, 4.2.2 BUMN/BUMD dalam acara 4.2.3 pencegahan dan 4.2.4 pemberantasan korupsi menjadi 80% 4.2.5
Indikator Kinerja
Kinerja
Realisasi PKPT Non Kinerja 3 -
Realisasi Non PKPT Kinerja
Total Realisasi Kinerja 10
Non Kinerja
7
Capaian Kinerja 100,00%
Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80% Sastra
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Lampiran 7/2 - 2
No
Satuan
Target Tapkin
Target RKT
Batal
Setelah Pembatalan
PP Baru Non Kinerja -
Kinerja
Setelah Tambah PP Baru 4
Kinerja
Realisasi PKPT Non Kinerja 4 -
Realisasi Non PKPT Kinerja
Total Realisasi Kinerja 4
Non Kinerja
Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya
Laporan
4
4
-
4
5.2.1
Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Laporan
17
17
-
17
-
-
17
17
-
10
8
27
100,00%
Laporan
12
12
-
12
-
-
12
12
-
6
1
18
100,00%
Laporan
4
4
-
4
1
-
5
5
-
7
4
12
100,00%
Kegiatan
10
10
-
10
-
-
10
10
-
-
-
10
100,00%
7.2.1
Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah Kegiatan
2
2
-
2
-
-
2
2
-
2
-
4
100,00%
7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5
Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Gedung/ Bangunan
2 60 180,00 250,00
2 60 180,00 250,00
-
2 60 180,00 250,00
-
-
2 60 180,00 250,00
2 60 180,00 367,85
-
-
2 -
2 60 180 368
100,00% 100,00% 100,00% 147,14%
342
343
21
322
41
5
363
360
5
443
50
803
99,63%
5.2.2
Meningkatnya kapasitas aparat 6.2.1 pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda
JUMLAH
Laporan Laporan Unit M²
-
Capaian Kinerja
4.2.6
5.2.3
Meningkatnya efektifitas perencanaan pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Indikator Kinerja
100,00%
Lampiran 8/ 1 - 2
CAPAIAN KINERJAOUTPUT PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
No.
SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Output
Satuan
Target
Realisasi
Capaian (%)
Rencana (Rp)
1 Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian LKKL, dan 95% LKPD
Laporan
10
10
100
97.042.000
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam
Laporan
24
24
100
51.870.000
Laporan Hasil Reviu LKPP Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah
Laporan Laporan
-
62
100
-
62
Laporan
25
25
Laporan
14
Laporan
63
Laporan
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam
89.220.000
SDM (OH) %
Jumlah
Target
Realisasi
%
27.750.000
116.970.000
91,94
106
343
323,58
60.260.000
31.870.000
92.130.000
116,18
433
549
126,79
274.362.000
-
140.834.000
411.584.000
685.946.000
194,81
38 440
1.798
408,64
100
215.028.000
215.028.000
186.688.000
401.716.000
100,00
1.120
1.215
108,48
14
100
155.819.000
153.757.000
-
153.757.000
98,68
358
450
125,70
63
100
372.717.000
310.560.000
169.483.000
480.043.000
83,32
1.663
1.749
105,17
22
22
100
158.063.000
177.270.000
38.651.000
215.921.000
112,15
148
1.071
723,65
Laporan
13
13
100
116.747.000
120.877.000
-
120.877.000
103,54
400
338
84,50
Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah
Laporan
14
14
100
50.332.000
48.827.000
32.610.000
81.437.000
97,01
407
480
117,94
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian
Laporan
18
18
100
15.980.000
17.466.000
26.950.000
44.416.000
109,30
53
159
300,00
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam
Laporan
19
19
100
47.945.000
66.050.000
-
66.050.000
137,76
37
357
964,86
Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah
Laporan
7
7
100
18.275.000
21.025.000
15.540.000
36.565.000
115,05
-
193
-
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD
Laporan
39
39
100
99.620.000
111.178.000
451.895.000
563.073.000
111,60
653
1.377
210,87
Laporan
1
1
100
9.920.000
17.205.000
-
17.205.000
173,44
28
52
185,71
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah
Laporan
2
2
100
9.920.000
18.622.000
-
18.622.000
187,72
40
46
115,00
2 Tercapainya optimalisasi Penerimaan Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian negara sebesar 80,00%
3 Terselenggaranya SPM pada 300 IPD dan terselenggaranya GG pada 75% BUMN/ BUMD
Unit Perwakilan (Rp)
Dana Realisasi Beban Mitra (Rp)
-
Laporan
13
13
100
29.047.000
29.047.000
-
29.047.000
100,00
53
236
445,28
Laporan
108
108
100
75.260.000
75.260.000
-
75.260.000
100,00
296
378
127,70
Laporan
44
44
100
374.674.000
228.127.000
-
228.127.000
60,89
2.464
1.267
51,42
Laporan
46
46
100
324.280.000
370.696.000
134.077.000
504.773.000
114,31
727
1.611
221,60
Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat
Laporan
6
6
100
33.770.000
39.715.000
24.370.000
64.085.000
117,60
258
190
73,64
Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD
Laporan
36
36
100
176.310.000
172.044.000
359.775.000
531.819.000
97,58
1.339
2.063
154,07
Lampiran 8/ 2 - 2
No.
SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Output
Satuan
Target
Realisasi
Laporan
11
11
Laporan hasil bimtek/ asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan
Laporan
4
Laporan
1
Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim
Laporan
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Laporan
Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 4 Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%
5
6
7
Capaian (%)
Rencana (Rp)
Unit Perwakilan (Rp)
Dana Realisasi Beban Mitra (Rp)
SDM (OH) Jumlah
%
Target
Realisasi
%
100
58.711.000
94.485.000
-
94.485.000
160,93
89
162
182,02
3
75
81.696.000
40.510.000
-
40.510.000
49,59
155
171
110,32
1
100
7.734.000
2.200.000
-
2.200.000
28,45
60
30
50,00
5
3
60
49.271.000
33.395.000
-
33.395.000
67,78
300
187
62,33
122
122
100
597.848.000
734.136.000
-
734.136.000
122,80
2.840
2.773
97,64
Laporan
4
4
100
139.383.000
106.843.000
-
106.843.000
76,65
480
316
65,83
Laporan
27
27
100
172.206.000
165.472.000
21.668.000
187.140.000
96,09
711
523
73,56
Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian
Laporan
18
18
100
108.286.000
48.825.000
-
48.825.000
45,09
168
238
141,67
Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang JFA APIP Daerah
Laporan
12
12
100
56.881.000
38.994.000
-
38.994.000
68,55
56
150
267,86
Kegiatan
10
10
100
85.255.000
56.668.000
-
56.668.000
66,47
285
197
69,12
Kegiatan
4
4
100
20.980.000
10.315.000
-
10.315.000
49,17
47
55
117,02
Laporan
2
2
100
18.920.000
19.350.000
-
19.350.000
102,27
101
113
111,88
10.988.057.000
9.951.106.000
-
9.951.106.000
90,56
5.782
8.618
149,05
279.955.000 249.435.000
-
279.955.000 249.435.000
52,82 -
30 30
14 68
46,67 226,67
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
profesional dan kompeten pada 80% pemda Meningkatnya efektifitas perencanaan Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Daerah pengawasan sebesar 90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Gedung/ Bangunan
Laporan
60
60
100
Unit M2
180 250
180 368
100 147,14
530.000.000 -
Lampiran 9/ 1 - 3
PERBANDINGAN REALISASI OUTPUT 2013 DENGAN REALISASI OUTPUT 2012 DAN TARGET OUTPUT 2014 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2013
NO
SASARAN STRATEGIS
1 1 Meningkatnya kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD
2 Tercapainya optimalisasi Penerimaan negara sebesar 80,00%
Indikator Kinerja Output
Satuan
Realisasi 2012
Realisasi 2013
5
6
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
3 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Laporan Hasil Reviu LKPP
4 Laporan
Laporan
-
-
-
-
-
Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD
Laporan
97
62
(35)
22
281,82
Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian
Laporan Laporan
39 15
25 14
(14) (1)
20 20
125,00 70,00
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam
Laporan
37
63
26
34
185,29
Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Perekonomian
Laporan
-
22
22
-
-
Laporan
12
13
1
12
108,33
Laporan
-
14
14
-
-
Laporan
3
18
15
1
1.800,00
Laporan
4
19
15
2
950,00
Laporan
29
7
(22)
3
233,33
Laporan
41
39
(2)
24
162,50
Laporan
2
1
(1)
-
-
Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Perekonomian
Laporan
2
2
-
2
100,00
Laporan
15
13
(2)
6
216,67
Laporan
13 26
10 24
7 = 6-5
% Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014
Target 2014
(3) (2)
8
11
9 = 6 /8
-
218,18
Lampiran 9/ 2 - 3
NO
SASARAN STRATEGIS
1
Indikator Kinerja Output
3 Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah
5
6
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP di 70% K/L/Pemda
Meningkatnya kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten pada 80% pemda
4 Laporan Laporan
Realisasi 2012
Realisasi 2013
5
6
Target 2014
7 = 6-5
8
% Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014
91 94
108 44
17 (50)
15 40
9 = 6 /8 720,00 110,00
Laporan
20
46
26
14
328,57
Laporan hasil bimtek/ asistensi GCG/ KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi
Laporan Laporan Laporan
3 30 1
6 36 11
3 6 10
3 14 1
200,00 257,14 1.100,00
Laporan hasil bimtek/ asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, eskalasi dan klaim
Laporan Laporan Laporan
3 1 9
3 1 3
(6)
3 3 5
100,00 33,33 60,00
Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah
Laporan
101
122
21
50
244,00
Laporan
-
4
4
-
-
Laporan
29
27
(2)
15
180,00
Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Perekonomian Laporan hasil pembinaan penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah
Laporan
-
18
18
-
-
Laporan
-
12
12
-
-
Kegiatan
2
10
8
4
250,00
3 Terselenggaranya SPM pada 300 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik IPD dan terselenggaranya GG pada bidang Keuangan Daerah 75% BUMN/ BUMD
4 Meningkatkan kesadaran dan ketertiban K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam acara pencegahan dan pemberantasan korupsi menjadi 80%
Satuan
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
Lampiran 9/ 3 - 3
NO
SASARAN STRATEGIS
Indikator Kinerja Output
1
7
3 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tata kelola APIP Meningkatnya efektifitas Daerah perencanaan pengawasan sebesar
Satuan
4 Kegiatan
Realisasi 2012
Realisasi 2013
5
6
Kenaikan/ Penurunan Realisasi
7 = 6-5
Target 2014
% Realisasi 2013 dibandingkan Target 2014
8
9 = 6 /8
10
4
(6)
-
-
2 60 23 -
2 60 180 368
157 368
60 25 -
100,00 720,00 -
90% dan kualitas pengelolaan keuangan sebesar 100%
Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah sarana prasarana Gedung/ Bangunan
Laporan Laporan Unit M2