TUJUAN 39 DARI MISI KEEMPAT
Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Bencana yang Handal
Untuk mewujudkan tujuan tiga puluh sembilan dari misi keempat telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Dalam tahun 2016 telah dilaksanakan upaya pencapaian 4 (empat) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :
39.1 Berkembangnya Manajemen Penanggulangan Bencana Manajemen penanggulangan bencana meliputi rencana, struktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan cara terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon seluruh kebutuhan darurat. Berikut ini adalah indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan manajemen penanggulangan bencana :
Indikator Kinerja
Capaian Tahun 2016 Satuan Target Realisasi
%
1.
Respon Time Kejadian Bencana
Jam
3
3
100
2.
Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)
%
20
96,70
483,5
Capaian indikator kinerja dan sasaran berkembangnya manajemen penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :
39.1.1 Respon Time Kejadian Bencana Respon time kejadian bencana (tingkat waktu tanggap) merupakan kecepatan dalam penyelenggaraan operasi penanggulangan bencana. Untuk meningkatkan kecepatan dalam penyelenggaraan operasi penanggulangan bencana perlu adanya koordinasi dan komunikasi agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, efesien, terpadu dan akuntabel, sehingga korban jiwa dan kerugian harta benda dapa diminimalisir. Jika dilihat pada grafik disamping Target Indikator
Response
Penanggulangan
Bencana
Time dari
196
kejadian bencana pada tahun 2016 ini telah terealisasi dalam waktu 3 jam dalam waktu tanggap kejadian bencana maka Capaian
Indikator
Response
Time
Penanggulangan Bencana adalah 100%.
Dari 196 kejadian bencana yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) dilakukan dalam waktu ± 3 jam.
Grafik 38.258 Response Time Kejadian Bencana Tahun 2016
Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut di atas melalui Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana, dengan di dukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :1). Kegiatan Kaji Cepat Penanggulangan Darurat bencana dengan tingkat realisasi 96,99%. 2). Kegiatan Pelatihan Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Dengan Brimob dengan tingkat realisasi 99,45%. Dengan demikian total anggaran Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana pada tahun 2016 ini adalah sebesar Rp.155.000.000,- dan Realisasi program sebesar Rp.153.290.000,- (98,89%). Jika dibandingkan dari anggaran tahun sebelumnya (2015) yaitu sebesar Rp. 1.555.900.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.554.081.475.000,(99,65%). Jika dilihat selama lima tahun sebelumnya Response Time Penanggulangan
bencana
(waktu tanggap kejadian bencana) di Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) tahun sebelumnya semakin cepat dan efektif, yaitu dari 8 jam berkurang menjadi 3 jam. Dan bila dibandingkan
pencapaian
tahun
2015
mengalami percepatan waktu 1 jam tanggap kejadian bencana dari tahun sebelumnya yaitu hanya 4 jam.
Dan diharapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, capaian target Response Time
Penanggulangan
Bencana
(waktu tanggap kejadian bencana) semakin cepat dan terus berkurang 1 jam untuk
setiap tahunnya hingga
tahun 2018 diperkirakan hanya butuh waktu
1
jam
untuk
meresponse
kejadian bencana.
Langkah-langkah untuk pencapaian target hingga tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1.
Meningkatkan Kesiapan manajemen operasi penanggulangan bencana.
2.
Meningkatkan Kesiapan fasilitas penanggulangan bencana.
3.
Meningkatkan Kesiapan komunikasi penanggulangan bencana.
4.
Meningkatkan Kesiapan pertolongan darurat penanggulangan bencana.
Dalam pencapaian target kinerja tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan menghadapi kendala sebagai berikut : - Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kota Prabumulih. Hal ini sangat penting mengingat jika terjadi bencana di Kota tersebut dapat langsung berkoordinasi dengan BPBD setempat, sehingga penanganan Penanggulangan bencana semakin cepat, tepat dan efisien. Berikut adalah alternatif solusi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan : - Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi untuk memberikan petunjuk pemahaman tentang pentingnya membentuk BPBD di wilayahnya, karena dengan terbentuknya BPBD di Kabupaten / Kota maka penanganan korban bencana dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain itu, dengan adanya BPBD di Kabupaten/Kota penanganan bencana dapat terstruktur mulai dari pencegahan, tanggap darurat, sampai pemulihan pasca bencana.
Melalui koordinasi dengan BPBD Provinsi dan BNPB Pusat maka dapat memberikan kontribusi terhadap penanganan bencana di wilayahnya. 39.1.2. Persentase Penurunan Titik Kebakaran (Hotspot)
Kebakaran hutan dan Lahan tahun 2015 meningkatkan dari tahun 2014 yaitu sebesar 7.234 titik hotspots. Sedangkan untuk kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 tergolong lebih parah dibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 27.043 titik hotspot pada tahun 2015 dan 893 titik hotspot untuk tahun 2016 selisih 26.150 titik hotspot atau sekitar (96,70%), target capaian Persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) pada tahun 2016 adalah 20% dan realisasi penurunan titik kebakaran (hotspot) 893 titik hotspot atau sebesar 96,70%. Pada tahun 2016 indikator persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) kebakaran hutan dan lahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah 20%, sedangkan realisasi kinerja sebesar 96,70% maka capaian kinerja persentase penurunan titik hotspot kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2016 adalah melebihi dari target yaitu 483,80%. Indikator persentase penurunan titik kebakaran (hotspot) baru menjadi target kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sedangkan tahun 2016 ini mengingat tingginya sebaran hotspot pada tahun sebelumnya dan untuk tahun sebelumnya menjadi target kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan (hotspot)
setiap
penurunan tahunnya
titik
sebesar
api 20%,
sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran
hutan
dan
lahan
agar
tidak
membesar dan meluas. Adapun wilayah yang sering terjadi
Hotspot berdasarkan hasil pemantauan satelit tahun 2016 adalah : 1.
Kabupaten Ogan Kemering Ilir Kecamatan: Tulung selapan, Cengal, Pampangan, Pangkalan Lampam, Padamaran, dan Sungai Menang
2.
Kabupaten Ogan Ilir
Kecamatan : Pemulutan Barat, Indralaya Utara, Muara Kuang,
Tanjung Batu. 3.
Kabupaten Musi Banyasin Kecamatan : Bayung Lincir, Sungai Lilin, Keluang, Lais, Babat Toman, Batang Hari Leko.
4.
Kabupaten Banyuasin Kecamatan : Muara Talang, Pulau Rimau, Talang Kelapa, Rantau Bayur, Rambutan.
5.
Kabupaten Muara Enim Kecamatan : Gelumbang, Rambang, Lawang Kidul, Sungai Rotan, Tanah Abang. Posko Lapangan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan 2016
A. Pelaksanaan Operasi Pemadaman Darat Pelaksanaan Operasi Pemadaman Darat oleh Tim dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan/ BPBD Kabupaten, Manggala Agni, Tim Pemadam dari HTI dan Perkebunan bersama TNI dan POLRI dari Satuan Kewilayahan, yang dilaksanakan mulai 10 Juli 2015, dengan personil sebanyak 5.389 personil, dengan rincian: a. Satgas BPBD Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten, 255 Orang b. Manggala Agni, 240 Orang c. TNI Kodam/Korem, 515 Orang. d. Mabes Polri/Polda, 320 Orang. e. TNI AU 50 Orang. f. SKPD/POL PP/Polhut, 50 Orang. g. Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) Dinas Perkebunan, 835 orang. h. Masyarakat Peduli Api, 994 Orang. i. RPK Perkebunan 780 orang j. RPK HTI, 1.350 Orang.
B. Pelaksanaan Operasi Pemadaman Udara Operasi
Udara
melaksanakan
tugas
untuk
mengatur
dan
mengendalikan
pelaksanaan operasi pemadaman udara melalui helikopter atau pesawat dan pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca/Hujan Buatan. Dalam pelaksanaan water bombing dilaksanakan berdasarkan data hotspot yang terpantau sedangkan TMC berdasarkan kondisi awan yang ada dan diatur pelaksanaannya untuk masing-masing pesawat dan helikopter berdasarkan kapasitas dan daya jangkau masing-masing, berikut peta operasi, rekapitulasi water bombing dan peta realisasi water bombing.
Water bombing pesawat dan helikopter bantuan dari Pemerintah dan Negara Sahabat
39.2 Menurunnya Kerugian Akibat Bencana Berkurangnya kerugian akibat bencana adalah satu diantara sasaran strategis dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana yang handal. Dibawah ini merupakan indikator kinerja untuk mengukur persentase kerugian akibat bencana:
Capaian Tahun 2016
Indikator Kinerja 1.
Persentase Bencana
Kerugian
Akibat
Satuan
Target
Realisasi
%
%
80
80
100
Dari tahun 2011 sampai dengan puncaknya tahun 2013 terdapat peningkatan jumlah bencana di Provinsi Sumatera Selatan, hal ini dapat dilihat dari frekuensi bencana yang terjadi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Berbanding terbalik pada tahun 2014 dan tahun 2015 terjadi kenaikan kejadian bencana yang dikarenakan adanya usaha mitigasi dan pencegahan bencana, sesuai dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sumatera Selatan (2013-2018) ˝Sumatera Selatan Pro – Disaster Risk Reduction 2018˝, yaitu Pro – Disaster Reduction merupakan perubahan paradigma penanggulangan bencana yang tidak lagi sekedar fokus pada tanggap darurat, akan tetapi pada pengurangan resiko bencana atau langkah preventif sebelum terjadinya bencana telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menanggulangi setiap kejadian bencana. Gambar diatas merupakan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
2016
sebelumnya. perbandingan
dengan Dibawah realisasi
beberapa ini
adalah
kinerja
tahun tabel sampai
dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2013 s.d. 2018, dimana tahun 2016, telah terjadi penurunan kerugian akibat bencana 10% atau realisasi kerugian masih sebesar 80%.
Diharapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan, persentase kerugian akibat bencana dapat berkurang minimal 10% setiap tahunnya dan
pada
tahun
berkurangnya tercapai
2018
kerugian
hingga
60%
presentase
akibat atau
bencana terealisasi
pemulihan pasca bencana sebesar 60%.
Untuk mengurangi / meminimalisir kerugian akibat bencana selain melalui upaya pemulihan pasca bencana, juga dilakukan sebelum terjadi bencana (pra bencana) berupa kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, dan pada saat terjadi bencana yaitu dengan mengoptimalkan penanganan
terhadap korban bencana berupa kegiatan kaji cepat
penanggulangan bencana dan memberi bantuan kepada korban bencana. Upaya- upaya yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan instansi terkait lainnya dalam penanganan saat terjadi bencana adalah sebagai berikut :
Memberikan bantuan kepada korban pengungsi bencana banjir berupa : penyediaan tenda pengungsi yang telah dilengkapi dengan matras, terpal, beras, makanan siap saji (lauk pauk), makanan tambahan gizi, selimut, tikar, family kid/ kid ware, peralatan bayi dan susu, pakaian, kain (sandang dan pangan), logistik serta peralatan dapur (alat masak) untuk kebutuhan sehari-hari di tempat pengungsian.
Memberikan bantuan kepada korban bencana angin puting beliung dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Hotspot) berupa : Bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, bahan material/bahan bangunan, bantuan kesehatan pengobatan gratis dan pembagian masker kepada masyarakat.
Langkah-langkah untuk pencapaian target pada tahun 2018 tersebut adalah : 1)
Melakukan inventarisasi dan identifikasi kerusakan/kerugian pasca terjadinya bencana 17 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
2)
Melakukan koordinasi vertikal, horizontal lintas sektor, kerjasama non pemerintah pelaksanaan kebijakan umum rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya bencana.
3)
Melakukan hubungan kerja dengan instansi terkait pelaksanaan rehabilitasi pasca terjadinya bencana.
4)
Mengkoordinasikan pelaksanaan rehabilitasi perbaikan lingkungan bencana daerah, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologi, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah dan pemulihan fungsi pelayanan publik.
5)
Mengkoordinir pelaksana rekonstruksi pembangunan sarana Prasarana fisik & non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana.
6)
Melakukan pemantauan/monitoring, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi secara periodik pasca terjadinya bencana. Dalam pencapaian target kinerja tersebut, Provinsi Sumatera Selatan menghadapi
kendala yaitu sebagai berikut : 1)
Minimnya anggaran untuk mendanai secara langsung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dikarenakan bukan termasuk dalam tugas pokok dan fungsi.
2)
Hanya melakukan fungsi koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan rehabilitasi tersebut.
3)
Hanya melakukan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4)
Realisasi anggaran bantuan dana sosial berpola hibah yang diusulkan oleh Provinsi Sumatera Selatan kepada BNPB untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana langsung diberikan BNPB ke Kabupaten/Kota sehingga BPBD Provinsi Sumatera Selatan mengalami kendala dalam menelusuri berapa nilai kerugian akibat bencana yang sudah berkurang.
Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu : 1)
Melakukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait kebencanaan baik instansi vertikal maupun horizontal lintas sektoral, organisasi non pemerintah & instansi terkait lainnya terhadap pelaksanaan kebijakan umum rekonstruksi terjadinya pasca bencana.
2)
Melakukan pemantauan/monitoring evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan kebijakan umum, program dan kegiatan pelaksanaan rekonstruksi secara periodik pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.
3)
Mengkoordinir pelaksana rekonstruksi pembangunan sarana prasarana fisik & non fisik secara permanen yang komprehensif dan terkoordinasi pasca terjadinya bencana dan penanganan pengungsi.
39.3 Meningkatnya Kerjasama dan Kemitraan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut :
Capaian Tahun 2016
Indikator Kinerja 1. 2.
Jumlah Kerjasama Pencegahan dan penanggulangan Bencana Jumlah masyarakat siaga bencana
Satuan
Target
Realisasi
%
MoU
1
1
100
Orang
250
250
100%
Capaian indikator kinerja dan sasaran meningkatnya kerjasama dan kemitraan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana adalah sebagai berikut : 39.3.1. Jumlah Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sangat diperlukan kerjasama dengan berbagai SKPD dan Lintas sektor terkait. Untuk tahun 2016 ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selaku Koordinator Penanggulangan Bencana telah melakukan kerjasama dengan pihak Polda Sumatera Selatan dalam mengeluarkan Maklumat Nomor: Mak/01/II/2016 tentang “Larangan Pembakaran Hutan Dan Lahan Atau Ilalang / Semak Belukar” kepada masyarakat. Berdasarkan grafik di bawah ini sasaran dan indikator kinerja jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1 (satu) MoU dan telah realisasi sebanyak 2 (dua) berupa maklumat terbaru. Maka capaian kinerjanya sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana selama lima tahun sebelumnya tidak terlaksana karena belum menjadi target capaian ditahun 2010-2014 dan baru menjadi target pada tahun 2015, maka Jumlah kerjasama pencegahan dan penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Selatan baru tercapai 2 (dua) kerjasama berupa Pembuatan Dan Penyebaran Maklumat Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan yang difasilitasi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dan Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang difasilitasi oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Sinarmas Group. Untuk menyebarluaskan Maklumat tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dibantu oleh Instansi terkait lainnya seperti :
1. Rapat Koordinasi Harian Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016. 2. Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2016 yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Korem 044 Garuda Dempo, dan Lanud Palembang. 3. Penyuluhan oleh Unit Kerja kabupaten OKI, OI, MUBA, Banyuasin dan Muara Enim.
Pada tahun 2018 diharapkan terjalin 4 (empat) kerjasama atau Mou dalam pencegahan dan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Selatan. Langkah-langkah untuk pencapaian target hingga tahun 2018 adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor, vertikal, horizontal, perguruan tinggi, non Pemerintah pelaksanaan kebijakan umum dalam Penanggulangan Bencana. Berikut ini Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana di Sumatera Selatan: 1. Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
Provinsi Sumatera Selatan. 2. Badan
Koordinasi
Penyuluhan
Pertanian
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 3. Badan Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan. 4.
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
5.
Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
6.
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
7.
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
8.
Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan.
9.
Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
10. Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan. 11. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan. 12. Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. 13. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan. 14. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
39.3.2. Jumlah Masyarakat Siaga Bencana Dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sangat diperlukan kerjasama dengan seluruh SKPD terkait dan Lintas Sektor, serta masyarakat sekitar daerah rawan bencana untuk selalu siaga. Untuk tahun 2016 ini, upayaupaya yang telah dilakukan berkaitan dengan meningkatkan jumlah masyaraat siaga bencana adalah sebagi berikut : A. Melakukan Tindakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan. Sebelum pelaksanaan penanggulangan kebakaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya maksimal dengan berbagai kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai SKPD dan Instansi terkait, melalui kegiatan: 1.
Apel Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Istana Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 yang dibuka langsung oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan.
2.
Apel Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan Kelompok Tani Peduli Api dan PT Sampoerna Agro, Tbk.
3.
Pembentukan
Posko
Satuan
Tugas
Karhutla
dengan
SK
Gubernur
nomor:
241/KPTS/BPBD-SS/2016 tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. 4.
Pembentukan Posko Satuan Tugas Karhutla di Kabupaten OKI, MUBA, Banyuasin dan Muara Enim yang melibatkan SKPD terkait, TNI dan POLRI.
5.
Penyebarluasan Maklumat Kapolda Sumatera Selatan nomor : Mak/01/II/2016 tentang ”Larangan Pembakaran Hutan, Lahan Atau Ilalang/ Semak Belukar” kepada penyuluh pertanian, perkebunan, kehutanan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Selatan dan UPTD Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan.
6.
Pembentukan Posko Kecamatan Rawan Karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Muara Enim yang melibatkan TNI, POLRI dan Masyarakat.
7.
Teknik Modifikasi Cuaca (TMC) / Hujan Buatan dengan 2 (dua) Pesawat CASA 212 (PK-PCT & A-2103) mulai tanggal 12 juni 2016 s/d 11 Juli 2016.
8.
Water Bombing menggunakan 2 (dua) helicopter Mi 8 (ER-224 dan EY-MYB) per tanggal 12 Mei s/d 11 Juli 2016.
9.
Patroli darat dan udara pada wilayah rawan kebakaran secara mandiri, dan bersama tim lainnya mengaktifkan posko terpadu. Pembentukan Satuan Tugas Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan
lahan melalui SK Gubernur Sumsel No. 241/KPTS/BPBD-SS/2016 yang terdiri dari: a. Danrem 044 Gapo sebagai Dansatgas. b. Kasi Ops Korem 044 Gapo sebagai Dansubsatgas Operasi Darat c. Dan Lanud Palembang sebagai Dansubsatgas Operasi Udara. d. Dir Reskrimsus Polda Sumsel sebagai Dansubsatgas Penegakan Hukum. e. BPBD Provinsi dan Kab/Kota sebagai Subsatgas Sosialisasi Pencegahan Karhutla f. Trauma Center dan Pelayanan Kesehatan sebagai Subsatgas Pelayanan Kesehatan Masyarakat. B. Melakukan Kegiatan Penegakan Hukum Ditreskrimsus Polda Sumsel menangani perkara sebanyak 36 kasus dengan rincian: a. b. c. d. e. f.
Jumlah Kasus Proses Sidik Dalam Lidik P 21 SP 3 Jumlah Tersangka - Ogan Ilir - Muba - Muara Enim
: 10 kasus : 6 kasus : 3 kasus : 1 kasus : 0 kasus : 10 orang : 2 orang (ditahan) : 5 orang (1 ditahan, 4 tidak ditahan) : 3 orang (tidak ditahan)
39.4 Meningkatnya
Pelayanan
Kesehatan
di
Daerah
Rawan
Bencana Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Daerah Rawan Bencana adalah satu diantara sasaran strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan trauma center terhadap korban bencana. Dibawah ini merupakan indikator kinerja untuk mengukur persentase kerugian akibat bencana:
Capaian Tahun 2016
Indikator Kinerja 1.
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
Satuan
Target
Realisasi
%
Nilai SKM
75
76,42
100
Kebakaran hutan dan lahan diwilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, tidak menimbulkan kabut asap yang tebal sebagaimana terjadi pada Tahun 2015, sehingga dampak terhadap kesehatan masyarakat seperti kasus Inpeksi Pernapasan Akut tidak ada peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel disamping. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dari semua unsur pelayanan di nilai rata-rata unsur pelayanan baik. Tentu saja hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjaga kualitas pelayanan publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal penting yang harus dilaksanakan adalah perbaikan terhadap unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu Perilaku Petugas Pelayanan sesuai dengan tabel dibawah ini : Hasil nilai rata-rata unsur pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2016 NO
UNSUR PELAYANAN
NILAI RATA-RATA
U1
Persayaratan Pelayanan
2,87
U2
Prosedur pelayanan
2,93
U3
Kecepatan Waktu pelayanan
2,97
U4
Biaya/tarif Pelayanan
3,37
U5
Produk layanan
2.87
U6
Kompetensi/Kemampuan Pelayanan
3,40
U7
Perilaku Petugas Pelayanan
2,80
U8
Maklumat Pelayanan
3,23
U9
Penanganan Pengaduan Pelayanan
3,17
U10
Sarana dan Prasarana Pelayanan
3,40
Berdasarkan tabel diatas diperoleh Nilai Rata-rata tertimbang sebesar 3,06, Nilai IKM sebesar 76,42. Dari nilai diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan memperoleh peringkat B untuk Mutu Pelayanan dan nilai Baik untuk Kinerja Pelayanan. Langkah untuk Pencapaian Target, Dukungan, Kendala, dan Saran serta Evaluasi I.
Langkah – langkah untuk pencapaian target hingga tahun 2018 sebagai berikut : 1. Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif dan efisien, apabila dilaksanakan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik dari personil, peralatan dan pemadaman. 2. Perlu dilakukan penguatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dekat kawasan rentan terbakar dan masyarakat yang memanfaatkan hutan dan lahan dengan cara membakar. 3. Membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membakar hutan dan lahan. 4. Melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap si pembakar. 5. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah Setempat untuk melakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masingmasing. 6. Meningkatkan fungsi dan peran pemerintah dari tingkat provinsi sampai dengan kepala desa untuk melakukan upaya bersama pencegahan maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. 7. Mengembangkan sistem peringatan dini dan deteksi dini yang diikuti dengan tindakan di lapangan. 8. Melakukan penjagaan di tingkat lapangan oleh aparat secara terpadu baik aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk upaya pencegahan. 9. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kampanye penyadaran publik. 10.Mengatur tata kelola lahan gambut. 11.Meningkatkan
kesiapsiagaan
dengan
mengaktifkan
posko
pemantauan
dan
menyiagakan satuan tugas pemadaman dan peralatan. II. Dukungan Penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sepenuhnya mendapat dukungan dana dan pendampingan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mulai dari aktivasi Posko, Operasi Pemadaman baik darat dan udara (Water Bombing / Teknologi Modifikasi Cuaca).
Dukungan juga diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan memberikan bantuan peralatan pemadaman berupa Pompa Air serta kelengkapan lainnya dan fasilitasi dalam pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan. Keterlibatan TNI dan Polri dalam operasi pemadaman darat, penegakan hukum, sosialisasi dan patroli memberikan dampak yang cukup baik bagi upaya shock terapi kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan. Dinas dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maupun Kabupaten/Kota yang wilayahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan juga memberikan dukungan yang besar dalam pelaksanaan Posko Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan maupun operasi Pemadaman Darat dan Udara. Instansi vertikal lainnya seperti BKSDA (Manggala Agni) Sumatera Selatan, Stasiun BMKG SMB II Palembang juga memberikan dukungan yang besar
dalam
pelaksanaan
Posko
Satuan
Tugas
Penanggulangan Bencana
Asap
Akibat
Kebakaran Hutan dan Lahan.
III. Kendala Pelaksanaan operasi Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016, secara umum tidak ada kendala yang berarti, namun secara umum kendala yang ada, antara lain adalah : 1.
Lokasi kebakaran yang sulit dijangkau
2.
Karakteristik lahan gambut yang sulit dipadamkan
3.
Luasnya lahan yang rawan dan berpotensi terbakar
4.
Sulit/terbatasnya sumber air dilapangan
5.
Masih adanya kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar
6.
Masih berlangsungnya kegiatan masyarakat yang secara ekonomis memanfatkan kawasan hutan untuk menanam padi sonor, mencari ikan, kayu gelam dan lainnya di lahan gambut.
7.
Terbatasnya peluang usaha atau tingkat kemiskinan masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan.
IV. Saran dan Evaluasi Saran dan evaluasi atas kegiatan Pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 dan rekomendasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut : 1.
Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan akan lebih efektif dan efesien, bila dilaksanakan sebelum terjadinya kebakaran hutan dan lahan, baik dari personil yang terampil serta peralatan yang memadai berupa pompa, selang, dan pendanaan dari semua sektor yang terkait.
2.
Perlu dilakukan penguatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di dekat kawasan yang rentan terbakar dan masyarakat yang biasa memanfaatkan hutan dan lahan baik, lahan hutan, perkebunan dan pertanian dengan cara membakar melalui Pemerintahan Desa
3.
Membangun kesadaran masyarakat bahwa membuka lahan dengan cara membakar bukan cara baik dan berdampak buruk bagi kesehatan, perhubungan dan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dilaksanakan melalui sosialisasi dan pendidikan oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian.
4.
Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas kepada perorangan, pengusaha perkebunan yang terbukti membuka lahan secara membakar oleh Pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
5.
Meningkatkan peran aktif Pemerintah Daerah setempat seperti Bupati, Camat dan Kepala Desa harus lebih aktif dan bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayahnya.
6.
Mengembangkan sistem peringatan dini dan deteksi dini yang diikuti dengan tindakan di lapangan berupa ground check dan patroli pemadaman dini baik melalui darat dan udara.
7.
Melakukan penjagaan di tingkat lapangan oleh aparat secara terpadu baik aparat penegak hukum maupun intansi terkait sehingga praktek pembakaran lahan bisa dicegah, melalui pendirian posko kesiapsiagaan Karhutla di Kecamatan dan Desa terdekat lokasi kebakaran hutan dan lahan
8.
Meningkatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan kampanye penyadaran publik,
9.
Peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan bimbingan teknis, pemberian insentif, pembentukan “Desa peduli api” dan regu pemadaman Karhutla di tingkat desa.
10. Mengatur tata kelola lahan gambut, yaitu lahan gambut yang belum rusak dikonservasi dan lahan gambut yang dikelola menjadi perkebunan dan HTI diatur water managementnya secara ketat, dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan sehingga pada saat kemarau masih tetap basah. 11. Memastikan
pihak
perusahaan
agar
melakukan
pembukaan lahan
tanpa
membakar, dan bertanggung jawab apabila terjadi kebakaran oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan. 12. Kebakaran yang terjadi di areal kawasan hutan, menjadi tanggung jawab BKSDA dan Dinas Kehutanan. 13. Pemadaman melalui pesawat hanya efektif untuk pemadaman api yang masih kecil. 14. Pesawat bantuan dari negara sahabat, sebaiknya terlebih dahulu mengirimkan Tim Ajunya untuk mengkoordinasikan dukungan logistik dan operasional. 15. Agar pesawat water bombing juga menyediakan sarana untuk penggunaan bahan chemikal (tangki atau pompa) 16. Untuk pelaksanaan water bombing perlu didukung oleh peralatan radio komunikasi (Air To Ground). Palembang, Agustus 2017 Plt. Kepala Pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
H. Iriansyah, S.Sos., SKM., M.Kes. NIP. 196310161985011001
