SALINAN
BUPATI BELITUNG BELITUNG BUPATI PROVINSI KEPULAUAN KEPULAUAN BANGKA BANGKA BELITUNG BELITUNG PROVINSI PERATURAN BUPATI BUPATI BELITUNG BELITUNG PERATURAN NOMOR 55 TAHUN TAHUN 2015 2015 NOMOR TENTANG TENTANG PENGANGKATAN DAN DAN PEMBERHENTIAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI PEGAWAI NON PEGAWAI PENGANGKATAN NEGERI SIPIL SIPIL PADA PADA BADAN BADAN LAYANAN LAYANAN UMUM UMUM DAERAH DAERAH DI LINGKUNGAN NEGERI PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN BELITUNG BELITUNG PEMERINTAH DENGAN RAHMAT RAHMAT TUHAN TUHAN YANG YANG MAHA MAHA ESA DENGAN BUPATI BELITUNG, BELITUNG, BUPATI Menimbang Menimbang
a. bahwa bahwa untuk untuk melaksanakan melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 33 ayat :: a. (7) Peraturan Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor Nomor 74 Tahun 2012 (7) tentang Perubahan Perubahan tentang
Atas Peraturan Pemerintah Atas
Nomor 23 23 Tahun Tahun 2005 2005 tentang tentang Pengelolaan Badan Nomor Layanan Umum Umum dan dan Pasal Pasal 42 Peraturan Menteri Layanan Dalam Negeri Negeri Nomor Nomor 61 61 Tahun Dalam Pedoman Pedoman
Teknis Teknis
Pengelolaan Pengelolaan
2007
tentang
Keuangan
Badan
Layanan Umum Umum Daerah, Daerah, dan dan untuk menunjang Layanan kelancaran pelaksanaan pelaksanaan tugas tugas dan kelancaran mutu pelayanan pelayanan mutu
peningkatan
Badan Layanan Layanan Umum Daerah Badan
diLingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belitung, perlu diLingkungan mengatur tata tata cara cara dan dan persyaratan persyaratan pengangkatan mengatur dan pemberhentian pemberhentian Pegawai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan pada Badan Badan Layanan Layanan Umum Umum Daerah di Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belitung; Belitung; Pemerintah b. bahwa bahwa b.
untuk untuk
memenuhi memenuhi
maksud
sebagaimana
tersebut pada pada huruf huruf a, a, perlu perlu menetapkan Peraturan tersebut Bupati Bupati
Belitung Belitung
tentang tentang
Pengangkatan
dan
Pemberhentian Pegawai Pegawai Non Non Pegawai Negeri Sipil Pemberhentian pada Badan Badan Layanan Layanan Umum Umum Daerah di Lingkungan pada Pemerintah Kabupaten Kabupaten Belitung; Belitung; Pemerintah
Mengingat... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUPPEGAWAI PEGAWAINON NONPNS PNSBLUD_1D3ADE.docx BLUD_1D3ADE.docx C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP
1
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera
Selatan
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1959
Negara
Nomor
73,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2003
Negara
Nomor
47,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2004
Nomor
5,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang Penyelesaian
Nomor
2
Perselisihan
Tahun
2004
Hubungan
tentang
Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4356); 7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
Keuangan
Negara
Indonesia
Tahun
dan
(Lembaran 2004
Nomor
Tanggungjawab Negara 66,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
2
8.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2014
Nomor
224,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Pemerintah
telah
diubah
Pengganti
dengan
Undang-Undang
Peraturan Nomor
2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan
Badan
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
Indonesia
Tahun
(Lembaran 2012
Negara
Nomor
171,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 12. Peraturan
Menteri
Kesehatan
1199/Menkes/PER/X/2004
tentang
Nomor Pedoman
Penyediaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun
2008
tentang
Kewenangan
Pemerintahan
Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14); MEMUTUSKAN... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah
Kabupaten
adalah
Pemerintah
Kabupaten
Belitung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Belitung. 4. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis yang sebutannya disesuikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan. 5. Pemimpin BLUD adalah
Direktur
atau sebutan lain
disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan, pejabat yang diangkat Bupati untuk memimpin suatu SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPKBLUD. 6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). 7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang
selanjutnya
pengelolaan
disingkat
keuangan
yang
PPK-BLUD
adalah
memberikan
pola
fleksibilitas
berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dalam
rangka
memajukan
kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
4
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 8. Pegawai BLUD adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah, baik Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. 9. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS
adalah pegawai yang bukan berstatus
PNS/TNI/POLRI yang dipekerjakan dan terikat perjanjian kerja dengan BLUD baik yang berstatus Pegawai Kontrak atau berstatus Pegawai Tetap Non PNS yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Belitung. 10. Pegawai Kontrak Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang dipekerjakan oleh BLUD dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu paling lama 3 (tiga) tahun. 11. Pegawai Tetap Non PNS adalah Pegawai Non PNS yang dipekerjakan
oleh
BLUD
secara
tetap
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja antara BLUD
dengan
pegawai
sehingga
yang
bersangkutan
kehilangan statusnya sebagai Pegawai Non PNS. BAB II PEGAWAI NON PNS Bagian Kesatu Kedudukan dan Status Pasal 2 (1) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD di tempat yang bersangkutan bekerja. (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : a. Pegawai Kontrak Non PNS; dan b. Pegawai Tetap Non PNS. Bagian Kedua Formasi dan Penerimaan
Pasal... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
5
Pasal 3 (1) Pemimpin BLUD diberikan kewenangan untuk melakukan Penerimaan Pegawai Non PNS berdasarkan rencana formasi kebutuhan Pegawai Non PNS yang telah disusun dan disetujui Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas. (2) Formasi
kebutuhan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan antara lain : a. kemampuan keuangan BLUD yang bersangkutan; b. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan; c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan d. uraian tugas dan fungsi pegawai. (3) Pelaksanaan penerimaan PegawaiNon PNS dilaksanakan melalui seleksi penerimaan Pegawai Non PNS yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Non PNS yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD. (4) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari berbagai unsur terkait yang dapat berasal dari unsur internal BLUD maupun unsur ekternal sesuai dengan kebutuhan. (5) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD. BAB III PEGAWAI KONTRAK NON PNS Bagian Kesatu Persyaratan Seleksi Pasal 4 (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Kontrak Non PNS meliputi : a. warga negara indonesia; b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana; c. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai Swasta; d. mempunyai pendidikan dan keterampilan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan sesuai dengan formasi yang dibutuhan;
e. berusia... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
6
e. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran; f. berkelakuan
baik
yang
dibuktikan
dengan
Surat
Keterangan
Catatatan Kepolisian (SKCK); g. terdaftar sebagai pencari kerja yang dibuktikan dengan AK-1 yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang; h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah; i. tidak berkedudukan sebagai Pengurus dan/atau anggota Partai Politik
tertentu
yang
dibuktikan
dengan
surat
pernyataan
bermaterai; j. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri/berhenti sebagai Pengurus/atau anggota Partai Politik bila diterima sebagai pegawai BLUD; k. persyaratan lain yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. (2) Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dijabarkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD. (3) Pemimpin BLUD diberi kewenangan untuk menambah persyaratan khusus
sesuai dengan jabatan atau pekerjaan sesuai kebutuhan
BLUD. Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 5 (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai Pegawai Kontrak Non PNS dengan Keputusan Pemimpin BLUD. (2) Pegawai Kontrak Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani perjanjian kerja untuk jangka waktu 1(satu) tahun termasuk masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. (3) Jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang setiap tahun, untuk paling lama 3 (tiga) tahun. BAB IV PEGAWAI TETAP NON PNS Bagian Kesatu Persyaratan Seleksi Pasal... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
7
Pasal 6 (1) Penerimaan Pegawai Tetap Non PNS dilakukan melalui seleksi terhadap Pegawai Kontrak Non PNS. (2) Seleksi penerimaan Pegawai Tetap Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemimpin BLUD terhadap Pegawai Kontrak Non PNS yang telah memenuhi syarat. (3) Pegawai Kontrak Non PNS yang dapat mengikuti seleksi pengangkatan sebagai Pegawai Tetap Non PNS harus memenuhi persyaratan: a. masa kerja Pegawai Kontrak Non PNS paling singkat 2 (dua) tahun; b. memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, keahlian dan aspek legalitas yang memadai/ sesuai kebutuhan; dan c. lulus seleksi evaluasi kinerja selama masa kontrak. (4) Mekanisme dan teknis evaluasi kinerja Pegawai Kontrak Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD. Pasal 7 (1) Pelaksanaan seleksi pengangkatan Pegawai Tetap Non PNS, dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD. (2) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD dapat menjalin kerjasama dengan lembaga profesional dan/ atau Instansi lain. (3) Materi seleksi untuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. administrasi; b. tes kompetensi; dan c. tes kesehatan. (4) Materi
seleksi
untuk
memenuhi
kebutuhan
formasi
tertentu
di
lingkungan BLUD dapat ditambahkan materi seleksi tes psikologi dan/
atau
materi
lainnya
sesuai
kebutuhan
dan
karakteristik
pelayanan BLUD yang bersangkutan. Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 8 (1) Pegawai Kontrak Non PNS yang lulus seleksi, diangkat sebagai Pegawai Tetap Non PNS dengan Keputusan Pemimpin BLUD. (2) Pegawai... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
8
(2) Pegawai Kontrak Non PNS yang tidak lulus seleksi menjadi Pegawai Tetap Non PNS dapat diperpanjang sebagai Pegawai Kontrak Non PNS maksimal selama 1 (satu) tahun. (3) Pegawai Kontrak Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikuti kembali tes seleksi pengangkatan Pegawai Tetap Non PNS. (4) Terhadap Pegawai Kontrak Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang kembali tidak lulus seleksi atau tidak mengikuti seleksi, dinyatakan berhenti sampai berakhir masa kontrak kerjanya. BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 9 Hak, kewajiban dan larangan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pimpinan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BABVI KESEJAHTERAAN PEGAWAINON PNS Pasal 10 PegawaiNon PNS berhak atas Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenaganakerjaan sebagaimana diatur dalamperaturan perundangundangan. BAB VII PELANGGARAN DISIPLIN DAN SANKSI Pasal 11 Pelanggaran terhadap disiplin, peraturan dan tata tertib BLUD, serta jenis sanksi bagi
Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBERHENTIAN Pasal 12 (1) Pegawai Kontrak Non PNS diberhentikan dengan hormat karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai; atau C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
d. berakhirnya... ... ... ...
9
d. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja/kontrak. (2) Pegawai Tetap Non PNS diberhentikan dengan hormat karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. mencapai batas usia 58 tahun; d. tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai pegawai; atau (3) Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah; b. melakukan
pelanggaran
disiplin
berat
pegawai
yang
dalam
aturannya kepada pegawai yang bersangkutan diberikan hukuman tersebut; c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum yang ada hubungannya dengan pekerjaan; atau d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Pasal 13 (1) Dalam hal pertimbangan kemampuan keuangan, rencana perampingan organisasi atau ketentuan perundang-undangan, Pemimpin BLUD dapat memberhentikan dengan hormat Pegawai Non PNS. (2) Pemberhentian Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas BLUD. (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pegawai Non PNSmenerima pemberitahuan secara tertulis sekurangkurangya 3(tiga) bulan sebelum pemberhentian dilaksanakan.
Pasal... ... C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
... ...
10
Pasal 14 Pegawai Non PNS yang berhenti atas permintaan sendiri atau diterima sebagai PNS harus mengajukan permohonan tertulis kepada Pemimpin BLUD sekurang-kurangya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengunduran diri. Pasal15 (1) Pegawai Tetap Non PNS yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD. (2) Mekanisme dan teknis serta besaran uang penghargaan bagi pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pegawai Kontrak Non PNS, dan Pegawai Tetap Non PNS yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau karena diterima sebagai PNS. BAB IX PERSELISIHAN Pasal 16 (1) Apabila terjadi perselisihan atau ketidakpuasan pegawai, diselesaikan secara musyawarah dalam lingkungan BLUD dengan mempedomani dan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. (2) Mekanisme dan teknis penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Honor yang telah bekerja pada BLUDsebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dialihkan statusnya dengan ketentuan sebagai berikut : a. dapat diangkat langsung menjadi Pegawai Kontrak Non PNS untuk paling lama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya dapat mengikuti proses seleksi penerimaan Pegawai Tetap Non PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 dan/ atau Pasal 8; atau C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
b. dapat... ... ... ...
11
b. dapat mengakhiri hubungan kerja, apabila tidak bersedia melanjutkan sebagai Pegawai Kontrak Non PNS; BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
Peraturan
orang
Bupati
ini
mengetahuinya, dengan
memerintahkan
penempatanya
dalam
pengundangan Berita
Daerah
Kabupaten Belitung. Ditetapkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Januari 2015 BUPATI BELITUNG, ttd. SAHANI SALEH
Diundangkan di Tanjungpandan pada tanggal 26 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG, ttd. KARYADI SAHMINAN BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, ttd. IMAM FADLLI, SH PENATA TK. I NIP. 197109152001121002
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\05-PERBUP PEGAWAI NON PNS BLUD_1D3ADE.docx
12
