Salam Redaksi Para pembaca setia e-newsletter Transparansi,

Transparansi E-Newsletter TI-Indonesia

Edisi I - Volume VIII - Maret 2013

Salam Redaksi hal..2 Berita Kegiatan 2 Tahun KvsK: and the fight is continue.. hal..3 Berita Kegiatan Berkampanye Lewat Film Animasi hal..4 Rilis Media Tahun Politik: Lunasi aau Ingkar Mandat? hal..5 Berita Kegiatan Antusiasme Malang Menyambut Integrity Goes to School hal..6 Berita Kegiatan Pemkab Jayapura Punya Komitmen Mencegah dan Memberantas Korupsi hal..7 Opini Pakta Integritas Politik hal..8 Agenda Kegiatan Hal..9 Album Kegiatan Hal..9 Tribute Hal..10

Foto Doc.TI Dok. TI-Indonesia 2012

Indonesia 2012

Dok. TI-Indonesia Dok. TI-Indonesia 2013

Salam Redaksi

Salam Redaksi Para pembaca setia e-Newsletter Transparansi, Bulan Maret 2013 ini, Transparansi kembali hadir menyapa. Dalam edisi kali ini, Transparansi menurunkan beberapa berita kegiatan dari TI Indonesia, baik di Jakarta maupun daerah kerja. Berita utama dari kegiatan Refleksi 2 Tahun Film Kita versus Korupsi di Café Tjikini. Acara yang bertujuan merefleksikan hasil-hasil yang dicapai dalam rangka memerangi korupsi melalui film ini dihadiri oleh sejumlah aktor/aktris, pembuat film, donor dan lembaga pemerintah. Newsletter edisi kali ini juga menurunkan berita edukasikampanye melalui film animasi. 6 Film Animasi tersebut diproduksi TI Indonesia dengan topik: Demokrasi Dimulai dari Keluarga; Wani Piro? (Pasti Beres); SOS (Save Our School); Kemana Minyakku?; Hutan Hilang Bencana Datang; dan Bahaya Korupsi Politik. Rilis media kali ini berasal dari Koalisi beberapa LSM yang tergabung dalam GerakanTagih Janji (Gergaji) menyikapi perihal tahun 2013 sebagai tahun politik. Politikus/parpol sibuk bersiap diri mengakumulasi sejumlah modal dan dukungan untuk bertarung dalam Pemilu 2014 Sehingga patut dikritisi. Dari Departemen Youth, TI Indonesia mengelar Integrity Goes to School (IGTS) di Malang. Program IGTS merupakan tindaklanjut dari hasil riset mengenai integritas anak muda (Youth Integrity Survey) yang dilakukan di Jakarta pada Agustus 2012 lalu. Dari daerah, TI Indonesia bekerjasama dengan Pemkab Jayapura dalam hal penandatanganan pakta integritas zona bebas korupsi. Pemkab Jayapura diharapkan membuka diri dan butuh dukungan dari pihak luar birokrasi dalam mewujudkan upaya bebas korupsi khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa publik. Ibrahim Zuhdhy Fahmy Badoh, Koordinator Program TI Indonesia mengajak kita berdiskusi dengan tulisannya yang meninjau ulang Pakta Integritas Politik. Opini ini menyikapi Pakta Integritas yang digunakan sebagai komoditas politik pencitraan oleh partai politik. Demikianlah Transparansi dari kami. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Terimakasih.

2

2013

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TII memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial. Sebagai think-tank TII melakukan analisis kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah. Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta. Staf TII terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari hukum, ekonomi, komunikasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, antropologi, hingga sains, masing-masing dengan keahliannya yang saling bersinergi untuk mendorong kemajuan kerja-kerja advokasi TII.

Berita Kegiatan

2 Tahun Kvsk: and the fight is continue...

Dok. TI-Indonesia

seni mural ini melukis di atas kanvas berukuran 2x1 meter. Setelah selesai diserahkan langsung kepada Sekjen TI Indonesia Dadang Trisasasongko, sebagai simbol dukungan muralis kepada gerakan antikorupsi.

TI Indonesia telah 2 tahun membuat dan mengkampanyekan film “Kita versus Korupsi” ( KvsK). Untuk itu TI Indonesia mengadakan pertemuan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kampanye film KvsK pada tanggal 17 Januari di kafe Tjikini, Jakarta Pusat. Meskipun saat itu Jakarta sedang dikepung banjir, namun tak sedikitpun menghalangi kesuksesan acara yang dihadiri oleh aktor/aktris, pembuat film, donor dan lembaga pemerintah. Di tengah keberhasilan kampanye dalam menjangkau jutaan penonton dan kemampuan untuk melibatkan masyarakat kreatif, TI Indonesia mengakui bahwa perang melawan korupsi masih jauh dari selesai. Pertarungan ini pada teritori baru, pertempuran nilai-nilai simbolik dan budaya di mana orang bisa menjadi permisif terhadap praktek-praktek koruptif atau melawannya. Selain refleksi dan diskusi 2 tahun KvsK, acara tersebut diisi dengan aksi mural dari komunitas serrum. Komunitas yang selalu mendukung aksi-aksi pemberantasan korupsi melalui

Wakapolri Nanan Sukarna, tokoh antikorupsi Fadjrul dan para aktor/aktris juga ikut menyumbangkan coretannya. Coretan tersebut kemudian dikemas dalam suatu seni mural yang indah oleh para seniman mural tersebut. Pada akhir acara, beberapa rekomendasi dari para hadirin untuk melanjutkan kampanye serupa dan memperluas jangkauan. Diharapkan KvsK dapat Dok. TI-Indonesia 2013 masuk kedalam kampuskampus dan sekolah sebagai media untuk pembelajaran kepada siswa melalui nilai-nilai yang terkandung dalam film tersebut. Omnibus terbaik Baru-baru ini KvsK dianugerahi sebagai Film Omnibus Terbaik di Festival Film Maya . Pengumuman dilakukan pada tanggal 15 Desember 2012. KvsK mengunguli beberapa nominasi film omnibus terbaik di Indonesia diantaranya: Hi5teria, Jakarta Hati, Parts of the Heart, Sanubari Jakarta, dan Sinema Purnama. Ini adalah tahun pertama dari Festival Film Maya , dan akan menjadi seperti Festival Film Golden Globe untuk Indonesia. Ada 100 juri yang terlibat dari berbagai latar belakang (sutradara, produser, blogger, dll jurnalis) untuk kompetisi. Selain Piala Maya, KvsK juga diikutkan dalam beberapa festival film, baik diluar maupun di dalam negeri. Yang terbaru adalah KvsK dinominasikan dalam CinemAsia Film Festival di Amsterdam pada 4-7 April .[NF]

Dok. TI-Indonesia 2013

3

2013

Berita Kegiatan

Berkampanye Lewat Film Animasi sederhana, film animasi ini juga meudah dicerna oleh masyarakat. Tak heran maka banyak dari mereka ikut berbagi melaui media social dan media onlinelainnya. -----------------------------------------------------------------Hutan Hilang, Banjir Datang Sebuah gambaran dampak bencana alam yang disebabkan permainan kotor penguasa dan pengusaha. Mereka mencari keuntungan pribadi dari pembukaan lahan hutan lindung dan pemberian izin di sektor kehutanan Indonesia. Dok. TI-Indonesia 2013

Berkampanye melawan korupsi bisa dilakukan dengan cara apa saja. Bisa dengan media online maupun offline. Salah satu cara berkampanye bisa juga dengan menggunaan media film.

S.O.S (Save Our School) Dana bantuan sekolah yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki sekolah ternyata disalah gunakan oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan kontraktor. Partisipasi orang tua murid dalam perencanaan dan pemantauan pembangunan sekolah dapat mencegah terjadinya dana bantuan sekolah yang tidak tepat sasaran.

Film di zaman sekarang ini menjadi salah satu media untuk berkampanye melawan korupsi, tidak hanya korupsi saja tapi film juga bisa digunakan untuk berkampanye menyangkut isu lainnya. Melaui film, pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat lebih mengena dan mudah dicerna oleh masyarakat. TI Indonesia sebagai lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif dalam gerakan melawan korupsi, beberapa tahun belakangan ini membua suatu terobosan baru dalam kampanye melawan korupsi. Salah satunya adalah dengan menggunakan media film. Ada banyak film yang sudah dihasilkan oleh TI Indonesia. Diantaranya film omnibus Kita versus Korupsi , film dokumenter Kemijen bergerak, dan yang terbaru adalah film animasi. Melalui film animasi ini, TI Indonesia mencoba untuk

Kemana Minyakku? Ayam mati di lumbung padi. Inilah gambaran negeri kita tercinta yang kaya sumber daya alam. Kekayaan minyak bumi dan bahan tambang lainnya ternyata hanya dinikmati oleh segelintir orang sementara warga tetap kesusahan. BAHAYA Korupsi Politik Politikus memang tukang ngibul. Janji semasa kampanye hanya dibibir saja. Pembahasan anggaran disandera perselingkuhan penguasa dan pengusaha. Pembangunan menjadi tidak pro rakyat. Demokrasi Dimulai Dari Keluarga Apa jadinya bila kreativitas anak dikekang oleh orang tua? Prestasi anak menjadi tidak berharga dan bisa menghambat perkembangan anak selanjutnya. Saatnya memberikan ruang kebebasan untuk menyalurkan bakat dan keinginannya.

berkampanye tidak hanya pada isu korupsi secara luas, tapi juga

Wani Piro? (Pasti Beres) Buruknya pelayanan publik tercermin dari pembuatan surat pada isu-isu lain. Ada enam film animasi yang diproduksi oleh izin mengemudi (SIM). Prosesnya berbelit-belit dan diantaranya menyikapi soal isu kehutanan, Pengadaan merepotkan. Kita dihadapkan pada pilihan menyuap atau Barang/Jasa, industri ekstraktif, pelayan public, korupsi politik, dan mengikuti prosedur, apa pilihanmu?. [NF] youth (anak muda). Dalam pembuatan film ini, TI Indonesia bekerja sama dengan Ragam Mediadengan didanai oleh DANIDA. Sejak dipublish pada tanggal 10 januari 2013 lalu, film yang diupload di website TI Indonesia ini sudah ditonton lebih dari 2.732 penonton. Film yang metode penyebarannya melalui media online ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat. Karena selain

4

2013


Rilis Media

Tahun Politik: Lunasi atau Ingkar Mandat? Konteks Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilihan Umum (Pemilu) anggota legislatif akan berlangsung pada awal April 2014. Saat ini, partai politik (parpol) mulai melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) untuk DPR/D. Setiap parpol akan menempatkan mereka pada Daftar Calon Sementara (DCS) untuk kemudian diverifikasi hingga ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU. Bersamaan dengan proses rekrutmen caleg yang sedang berjalan, sebagian parpol mengkonfirmasi kebijakan untuk mendorong bahkan memprioritaskan anggota DPR periode 2009-2014 (yang berasal dari parpol yang sama) untuk dicalonkan kembali. Model pencalonan seperti ini rupanya tidak disertai dengan informasi yang memadai tentang parameter parpol dan achievement anggota DPR petahana (incumbent), sehingga sangat beralasan terdaftar sebagai caleg 2014-2019. Bahkan bagaimana parpol memposisikan kinerja mereka yang selama ini duduk sebagai anggota DPR periode 2009-2014, juga tidak diketahui. Langkah parpol mencalonkan kembali anggota DPR/D periode 2009-2014 pada Pemilu 2014 tanpa dilengkapi dengan sejumlah evaluasi kinerja sangat disesalkan. Keputusan ini hanya akan menghasilkan anggota DPR/D terpilih tanpa kepastian tentang orientasi perubahan dan keberpihakan. Parpol memiliki otoritas dalam menentukan caleg, tapi bukan berarti seleksi yang dilakukan secara ketat dan terencana bisa dipinggirkan begitu saja. Parpol memerlukan basis penilaian yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Bersolek atau Ingkar Mandat Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR hingga tingkat kedisiplinan yang rendah dalam menghadiri rapat-rapat alat kelengkapan telah menuai ketidakpercayaan rakyat kepada wakilnya dan parlemen. Situasi ini bisa semakin mengkhawatirkan manakala parpol tidak responsif dalam menyiapkan para wakil rakyat yang lebih serius dalam menciptakan tren perbaikan kinerja parlemen serta parpol yang lebih sehat dan demokratis. Parpol dituntut untuk sigap, termasuk pada 2013 yang dianggap sebagai tahun politik. Inilah momentum kritis. Apakah parpol mau bersolek diri, membentuk karakter yang siap berbenah secara substansial di berbagai peran melalui kader-kader terbaik atau malah mengingkari mandat representasi dan memanipulasi kiprah demi pragmatisme dan transaksional. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2014 dan waktu yang makin singkat, upaya mempersolek sebenarnya bisa dimulai dari penentuan dan pelembagaan standar pencalegan, khususnya bagi calon petahana. Mereka bagian dari perjalanan DPR periode 2009-2014, yang sebagian kinerjanya masih belum memuaskan. Standar dimaksud semakin dibutuhkan karena disinyalir kinerja anggota DPR cenderung menurun dan

5

2013

minim akselerasi. Mereka diduga sibuk bersiap diri mengakumulasi sejumlah modal dan dukungan untuk bertarung lagi dalam Pemilu 2014. Guna merintis kesadaran kolektif masyarakat terhadap momentum kritis di atas, kami dari sejumlah organisasi non pemerintah yang tergabung dalam Gerakan Tagih Janji (GERGAJI), menuntut kepada parpol agar: 1. Mendokumentasikan dan mempresentasikan kinerja anggota fraksi selama kurun waktu 2009-2013 kepada masyarakat sehingga diperoleh pengetahuan tentang aktualisasi anggota DPR di berbagai fungsi (legislasi, pengawasan, dan anggaran) dan inisiatif membangun parlemen yang berintegritas. Ini juga secara tidak langsung merupakan perintah Pasal 80 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2009 (UU MD3) dan Pasal 18 ayat (6) Tata Tertib DPR; dan 2. Melembagakan kriteria perekrutan, seleksi, dan penyajian profil caleg secara patut dan accessible. Tuntutan ini semakin relevan bagi caleg petahana agar bisa diketahui aktualisasinya sebagai wakil rakyat.

GERGAJI (Gerakan Tagih Janji) Inisiatif oleh: Indonesia Corruption Watch (ICW) Indonesia Parliamentary Center (IPC) Indonesia Budget Center (IBC) Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Transparency International Indonesia (TII) Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) Komite Pemilih Indonesia (TePI)

Berita Kegiatan

Antusiasme Malang Menyambut Integrity Goes to School tegas Suciwati Munir. Pegiat isu HAM ini menjadi salah satu narasumber diskusi. Suciwati Munir yang saat ini sedang berniat membangun Museum of Munir ini menegaskan bahwa masa depan bangsa ada di tangan generasi muda. Pernyataan Suci disepakati oleh Syifa. Syifa –bernama lengkap Ahmad Syifaurrahman Basyseiban, adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Saat ini Syifa aktif di beberapa organisasi kepemudaan. Syifa yang sedang menyelesaikan skripsinya ini mengajak kawan-kawan muda Malang untuk mengisi hari dengan mencipta perubahan bagi Indonesia lebih baik. Dok. TI-Indonesia 2013

Konsep integritas nampaknya masih terdengar asing bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Fakta ini didapat saat Youth Department Transparency International Indonesia (TII) mengunjungi Malang, 20 Maret 2013. Bekerjasama dengan Malang Corruption Watch, TII mengadakan diskusi publik dan workshop integritas “Integrity Goes to School” (IGTS). Program IGTS merupakan tindak-lanjut dari hasil riset mengenai integritas anak muda (Youth Integrity Survey) yang dilakukan di Jakarta pada Agustus 2012 lalu.

Perubahan sederhana bisa diawali lewat kepedulian anak muda terhadap isu sosial dan politik. Pendidikan politik menjadi topik utama yang ditekankan oleh TII dalam materi presentasi “Integritas Generasi Muda, Pendidikan Politik dan Antikorupsi”. Gerakan antikorupsi di Indonesia perlu juga diketahui oleh anak muda. Malang Corruption Watch berbagi mengenai pengalaman dan kiprah mereka dalam gerakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Temuan hasil riset integritas anak muda tersebut menjadi rujukan bagi TII melakukan kampanye dan edukasi kritis. Konten kampanye dan edukasi kritis adalah integritas, pendidikan politik dan antikorupsi. Malang menjadi kota pertama rangkaian program IGTS. Dok. TI-Indonesia 2013

Integrity Goes to You!

Semangat Berbagi dan Merubah “Kita boleh marah sama koruptor, tapi kita sendiri masih menyuap polisi di jalan saat ditilang. Integritasnya ya ndak bener juga kita”, pendapat Ferdi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Malang. Opini itu muncul saat proses workshop berlangsung. Workshop Integritas “Jujur is Me” lahir dari semangat bahwa perubahan kecil dalam diri adalah awal kita cegah korupsi. Workshop yang berlangsung kurang lebih tiga jam ini difasilitasi oleh TII. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mendiskusikan beberapa isu yang dilemparkan oleh fasilitator. Peserta diminta juga memetakan isu/ persoalan apa di kalangan anak muda Malang terkait integritas dan antikorupsi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan dikritisi oleh kelompok lain. Dok. TI-Indonesia 2013

Kegiatan ini dimulai dengan diskusi publik bertajuk “Integrity Goes to You”. TII meyakini bahwa generasi muda memiliki lebih banyak kesempatan menjadi subjek perubah di masyarakat. “Jika kalau bukan kalian sebagai generasi muda, lantas siapa lagi?”,

6

2013

Rangkaian Integrity Goes to School berikutnya akan hadir di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 13 April 2013. IGTS juga akan mengunjungi Padang, Aceh, Magelang, dan Bandung pada April – Mei mendatang. Sampai bertemu di masingmasing kota ya, kawan! (LT) Dok. TI-Indonesia 2013

Berita Kegiatan

Pemkab Jayapura Punya Komitmen Mencegah dan Membrantas Korupsi “Jadi yang diperhatikan system dan aturannya, keterampilan orangnya dan cara berpikirnyanya, juga system pengawasan di luar, karena tentu tidak bisa pemerintah daerah berjalan sendiri untuk membenahi dirinya,” tukasnya. Senada dengan itu, Dias Adiasna selaku Fungsional Direktorat PP LHKPN Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) RI salut atas komitmen pemerintah kabupaten jayapura dalam hal penandatanganan pakta integritas zona bebas korupsi.


SENTANI [PAPOS] - Penilaian Kementerian PAN dan RB, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura adalah satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Papua yang masuk dalam kategori kandidat instansi yang dapat mendeklarasikan pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

“Intinya ada komitmen, seperti yang ditunjukan pemerintah kabupaten jayapura ini. Sehingga kedepan kita harapkan upaya-upaya pemerintah dalam pengelolaan APBD ini bisa berjalan efektif sesuai dengan aturan yang ada,” tukasnya. Sementara Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE.MSi mengatakan, keseriusan pemerintah daerah dalam hal mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik dan bebas korupsi sesuai dengan visi misi jayapura baru. Dok. TI-Indonesia 2012 “Kita mencoba berkolaborasi membangun bersama dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persoalan kita dimana-mana itu berkaitan dengan barang dan jasa, nah dengan demikian kita mencoba perhatikan ini dengan baik dan perlu terbuka dan jalan transparan kedepan dalam hal pengelolaan barang dan jasa,” tukasnya.

Hal itu terlihat adanya komitmen yang tinggi dari Bupati Jayapura sesuai dengan visi jayapura baru untuk mewujudkan kondisi tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai upaya penerapan penandatanganan pakta integritas zona bebas korupsi di wilayah Kabupaten Jayapura, Kamis (21/2) kemarin di Travellers Hotel Sentani, Pemkab Jayapura kerja sama dengan Transparency International Indonesia menggelar semiloka penerapan pakta Bupati juga menambahkan dari sisi kesiapan SDM di Kabupaten integritas pengadaan barang dan jasa. Jayapura dipandang cukup baik, hanya saja yang menjadi persoalan selama ini adalah systemnya agar kedepan kapasitas Hal itu dilakukan guna mewujudkan Kabupaten Jayapura yang masing-masing diperkuat. [ros] bebas dari korupsi, terkait dengan penerapan pengadaan barang dan jasa. “Kabupaten Jayapura ini punya komitmen untuk Sumber: Papua Pos melakukan perubahan, itu terlihat dari dari komitmen bupati L i n k : h t t p : / / w w w. p a p ua p o s. co m / i n d e x . p h p / s e p u t a rjayapura dalam visi jayapura baru. Nah untuk itu, kita perlu jayapura/kenambay-umbay/item/1228-pemkab-jayapuramemberikan dukungan kepada pemerintah daerah,” ujar punya-komitmen-mencegah-dan-membrantas-korupsi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Dadang Trisasongko kepada wartawan disela kegiatan. Dikatakan, Dadang, pemerintah dalam mewujudkan upaya bebas korupsi khususnya mengenai pengadaan barang dan jasa publik, sudah semestinya pemerintah membuka diri dan butuh dukungan dari pihak luar birokrasi. Disinggung mengenai kesiapan SDM dalam menyambut implementasi pengadaan barang dan jasa perlu juga ada upaya pembenahan SDM, sebagai bagian dari cara untuk memperbaiki birokrasi. Salah satunya agar komitmen untuk bagaimana pengadaan barang dan jasa yang baik akan ada pelatihanpelatihan peningkatan SDM.


7

2013

Opini

Pakta Integritas Politik Oleh Ibrahim Fahmy Badoh Khalayak ramai dan institusi menggunakan pakta integritas tanpa mendalami makna dan konsekuensinya. Akibatnya, pakta integritas hanya jadi jargon penanda janji itikad baik. Tanpa makna, bahkan melenceng jadi komoditas politik pencitraan. Terungkapnya berbagai skandal korupsi pucuk elite beberapa parpol bagaikan petir menyambar. Kredibilitas parpol hancur di mata publik. Skandal membuat partai menjilat ludah sendiri. Janji kampanye antikorupsi hanya politik pencitraan. Yang terjadi, bangunan legitimasi politik untuk melanggengkan korupsi, memperkaya diri dan perusahaan kroni. Pakta integritas kemudian muncul belakangan.

ranah institusi menyangkut pengakuan nilai, perubahan kebijakan, kontrol, dan sanksi. Di ranah luar institusi, sistem integritas mensyaratkan adanya institusi pengawasan independen dan kebebasan media mengontrol integritas sistem. Selain itu, perlu pengondisian di masyarakat dalam bentuk pendidikan integritas untuk melawan sikap permisif publik atas korupsi atau tindakan tak berintegritas. Pendidikan di masyarakat, menurut Hubert, penting dalam bentuk penciptaan pemicu dari pengungkapan skandal publik yang jadi ranah lembaga pemantau korupsi. Ijtihad ”Pakta Integritas” yang oleh beberapa partai politik sebenarnya inisiatif yang baik meski masih terlihat cacat konsep.

integritas, terutama jika terjadi peristiwa pelanggaran integritas. Keempat, cakupan ranah integritas. Dalam konteks etik, perikatan pakta integritas untuk politisi seharusnya tidak hanya berkaitan dengan korupsi. Juga mengatur persoalan kinerja dan tanggung jawab publik seorang politisi terkait fungsi dan tanggung jawabnya di ranah publik. Jika seorang politisi ingkar janji atau tak pernah ikut sidang di parlemen atau melakukan kebohongan kepada konstituen, seharusnya bisa dipermasalahkan lewat pakta integritas ini. Salah kaprah

Salah kaprah di dalam penggunaan pakta integritas akan menimbulkan Konsep pakta integritas kebingungan publik, terutama ketika Pertama, pakta untuk politisi dibuat di Pakta integritas secara konsep bukanlah mengukur komitmen nilai-nilai integritas akhir masa jabatan politik. Sangat alat pertobatan dan cuci dosa. yang dianut parpol. Jika diterapkan secara terlambat, terutama jika dilihat dari Sebaliknya, ia instrumen pencegahan salah dan setengah-setengah, pakta statuta dan janji politik partai-partai tindak kejahatan publik, mengikat integritas ini akan memunculkan konflik inisiator yang mengusung isu anti-korupsi individu atau institusi untuk berintegritas. nilai dan tidak konsisten. Pada titik ini, sebagai tema kampanye utama. publik akan menganggap pakta integritas Sejak didengungkan pada pertengahan Seharusnya, pakta ini dibuat di awal hanya dibuat untuk kepentingan elite 1990-an oleh Transparency International, sebagai instrumen pencegahan di ranah semata, jadi pemanis muka dan alat cuci lewat konsep island of integrity, pakta etika politisi dengan sanksi administratif dosa. integritas menjadi instrumen yang yang tegas dan berat. Tujuan substansial dari lahirnya konsep mengawali perubahan di banyak institusi Kedua, pakta integritas dibuat sebatas integritas sistem adalah untuk pemerintahan, terutama dalam melawan pernyataan tanpa perikatan aturan meningkatkan kepercayaan publik. Untuk suap terhadap pejabat publik. Secara internal partai. Seharusnya, komitmen etik mencapai hal ini, partai politik harus jadi institusi, instrumen ini digunakan untuk sebagai tindak lanjut pelaksanaan pakta partai terbuka, baik terkait prestasi mengurangi ongkos bisnis dalam proses integritas dilakukan dengan dasar aturan maupun dosa-dosa. Tidak mungkin ada privatisasi, perizinan, dan pengadaan internal partai jelas. Misalnya, jika terjadi pengampunan dosa jika tidak ada barang dan jasa. pelanggaran etik, bagaimana Pakta integritas mensyaratkan setidaknya mekanismenya? Apakah dibawa ke sidang pengakuan dosa terlebih dahulu. Elite partai harusnya sadar, integritas adalah tiga elemen dasar. Pertama, adanya etik partai atau langsung mundur dengan satu kata dan perbuatan, bukan kesepakatan dan pernyataan integritas sebuah pernyataan publik? penyepakatan kebohongan. oleh pejabat publik. Kedua, adanya Ketiga, perikatan integritas seorang pengakuan publik dan terbuka. Ketiga, Ibrahim Zuhdhy Fahmy Badoh, politisi hanya kepada majelis partai atau adanya sanksi dan arbitrase sebagai Koordinator Program Transparency konstituen partai, atau kepada publik konsekuensi dan resolusi konflik. Pakta International Indonesia secara luas. Apakah dimungkinkan integritas awalnya digunakan untuk Artikel ini pernah dimuat di harian Kompas konstituen atau publik partai melaporkan mempermudah infiltrasi bisnis di awal peristiwa pelanggaran etik? Atau, semata edisi 28 Februari 2013 fase globalisasi kapital. Perkembangan karena penilaian petinggi partai? Apakah Link selanjutnya kemudian diadopsi dengan pakta integritas ini berlaku publik atau sebuah pendekatan perubahan sistem :http://nasional.kompas.com/read/2013/02/ cukup di wilayah partai yang masih dengan tajuk integritas sistem. 28/07334292/Pakta.Integritas.Politik setengah privat setengah publik? Jika Integritas sistem memiliki ranah lebih berlaku publik, instrumen ini dapat luas dengan dua aras perubahan (Hubert, digunakan publik untuk menagih janji Six, 2008). Pertama, pengondisian di

8

2013

Agenda Kegiatan

30-31 Oktober 2012 Semiloka Membangun Zona Integritas Sektor Kehutanan di Wilayah Provinsi/Kabupaten di Aceh Hotel Hermes, Banda Aceh 13 November 2012 Peluncuran Manual Keeping REDD+ Clean Sekretariat TI Indonesia 4 April 2013 Young Voter Education Universitas paramadina, Jakarta 4-5 April 2013 Rapat SIAP-II Forestry Hotel Ambahara Jakarta 9-10 April 2013 Pelatihan Anti (Pencegahan) Korupsi pada Program REDD+ Palu, Indonesia

Album Kegiatan

1

3


4


Dok. TI-Indonesia 2013 Dok. TI-Indonesia 2012

5


1. Diskusi Bersama Sespimti POLRI Sekreatariat TI Indonesia, 15 Maret 2013 2. Diskusi Survei Defence Index Sekreatariat TI Indonesia, 25 & 30 Januari 2013 3. Semiloka Pakta Integritas- Mekanisme FPIC (REDD+) Banda Aceh, 12 Maret 2013 4. Workshop AIPJ Sekretariat TI Indonesia, 21 Maret 2013 5. Pemutaran dan diskusi film KvsK Kampus UHAMKA Jakarta Selatan, 23 Maret 2013 6. Diskusi Korupsi Politik Jakarta, 22 Maret 2013

6 9

2



2013

Tribute

Melawan Korupsi Melalui Mural Banyak di antara kita yang telah mengetahui bahwa korupsi merugikan negara dan rakyat. Namun belum banyak yang tergerak untuk melakukan upaya-upaya untuk melawannya. Seringkali publik kehilangan kepedulian ataupun frustrasi dan tidak menemukan cara untuk bersikap. Padahal korupsi yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, korup bukan hanya mencederai amanah jabatannya. Tapi juga merusak harapan dan kepercayaan orang banyak. Terlebih lagi korupsi merampok manfaat pembangunan bagi warga, dan merusak sistem kehidupan berbangsa kita.

disampaikan juga secara simbolik kepada KPK, Kepolisian, Komisi Yudisial dst. selama rangkaian peringatan HAKI. Kampanye kali ini merupakan kelanjutan dari kampanye sebelumnya, “Street Art Peduli Pilkada Jakarta.” Pada kampanye sebelumnya, sambutan publik dan gerakan antikorupsi sangat positif. Dengan mengusung Pilkada Jakarta yang jujur dan edukasi pemilih, kemudian media cetak tertarik memuat sekaligus memperkuat gema kampanye itu kepada pembaca. Hal yang sama pun terjadi pada kampanye HAKI saat ini.

Kami di TI Indonesia berkeyakinan bahwa korupsi merupakan persoalan bersama. Melawannya harus pula dilakukan secara bersama-sama. Persis kolaborasi aktivis Kampanye melawan korupsi yang dilakukan oleh Komunitas dan komunitas street art saat ini, merupakan upaya bersama untuk melakukan “pengroyokan” terhadap Street Art dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi korupsi. International tahun ini layak kita apresiasi. Ini merupakan contoh konkrit melawan korupsi berdasarkan apa yang kita miliki. Di tengah-tengah banyaknya orang yang permisif Sekali lagi kami mengucapkan terimakasih atas terhadap perilaku korup, Komunitas Street Art tidak hanya dukungannya terhadap gerakan antikorupsi. Semoga berkeluh kesah, tapi berada pada garda depan menjadi pelecut kerja-kerja kolektif dan karya kreatif mengkampanyekan perlawanan terhadap korupsi melalui berikutnya. Teruskan berkarya melawan korupsi dan medium kreatif. ketidakadilan. Sembilan belas (19) karya kampanye yang ada dalam Jakarta, 20 Desember 2012 katalog dan karya DVD ini merupakan buah diskusi panjang kawan-kawan seniman street art dengan kalangan aktivis Natalia Soebagjo, Ketua Dewan Pengurus TI Indonesia antikorupsi di Club Indonesia Bersih. Mencakup 1 karya performance art, 2 instalasi dan 16 stensil, mural dan wheatepaste. Hasilnya bukan saja telah menjadi sarana edukasi-kampanye di ruang publik, namun juga telah

E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Dadang Trisasongko. REDAKTUR PELAKSANA: Wawan H. Suyatmiko. Co-REDAKTUR PELAKSANA: Nur Fajrin. REDAKSI: Dedi Haryadi, Lia Toriana, Putut A. Saputro, Utami Nurul H, Agus Sarwono, Ilham B. Saenong, Dwipoto Kusumo, Soraya Aiman, Ratnaningsih Dasahasta, M.Affan Tojeng, Jonni Oeyoen, Rivan Prahasya, Teguh Setiono, Wahyudi, Reza Syawawi. ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email: [email protected], Web: www.ti.or.id REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG ARTIKEL ATAU TULISAN 500 KARAKTER

10

2013

Salam Redaksi Para pembaca setia e-newsletter Transparansi,

Recommend Documents