Salam Redaksi Para pembaca setia e-newsletter Transparansi,

Transparansi E-Newsletter TI-Indonesia

Edisi IV - Volume VIII - November 2012

Salam Redaksi hal..2 Berita Kegiatan Pekan Konstitusi V: Lawan Korupsi dengan Budaya hal..3 Rilis Media DPR Lumpukan KPK hal..4 Berita Kegiatan Jurnalis Investigasi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa hal..5 Berita Kegiatan Kemijen Bergerak: Film Gerakan Audit Sosial hal..6 Berita Kegiatan Hacker Terlibat Korupsi? hal..7 Berita Kegiatan Kampanye Antikorupsi Melalui Film hal..8 Berita Kegiatan Saatnya Anak Muda Peduli Jakarta hal..9 Opini SBY Akhirnya Memimpin hal.10 Agenda Kegiatan Hal.11 Album Kegiatan Hal.11 Tribute Hal.12

Foto Doc.TI Dok. TI-Indonesia 2012

Indonesia 2012

Aksi bersama save KPK, di Bundaran HI. Minggu 7 Oktober 2012 Dok. TI-Indonesia

Salam Redaksi

Salam Redaksi Para pembaca setia e-Newsletter Transparansi, Pada bulan November 2012 ini, buletin Transparansi kembali hadir menyapa anda. Edisi kali ini, Transparansi menurunkan beberapa berita tentang kegiatan seputar kampanye melawan korupsi. Yang pertama kali diturunkan adalah berita tentang Transparency International Indonesia (TI Indonesia) yang turut hadir dan memeriahkan acara Pekan Konstitusi V yang diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas, Padang pada 15-16 Oktober 2012. Di akhir bulan September 2012, TII yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Parlemen membuat satu konferensi pers yang mengangkat isu seputar upaya pelemahan KPK. Dalam rilisnya, Koalisi mendorong agar DPR menghentikan upaya pelemahan KPK melalui pengesyahan alokasi anggaran untuk pembangunan gedung KPK. Koalisi juga mendesak agar DPR mengeluarkan Revisi UU No 32 tahun 2002 dari Prolegnas. Dari kolom berita kegiatan, TI Indonesia yang bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengadakan Pelatihan dan Program Beasiswa kepada para jurnalis untuk meliput seputar korupsi pengadaan barang dan jasa. Acara pelatihan dilaksanakan pada 12-14 Oktober 2012 di Bogor dengan melibatkan 24 wartawan dari Jakarta, Semarang dan Makasar. Selain itu, pada medio Juni-September 2012 ini, TI Indonesia juga melakukan serangkaian kegiatan pemutaran film “Kemijen Bergerak”, sebuah film dokumenter produksi TI Indonesia dan Ragam Production yang didanai oleh Danida. Kegiatan pemutaran dilakukan di tiga kota, antara lain, Semarang, Batang (Jawa Tengah) dan Pontianak (Kalimantan Barat). Diawal bulan Oktober, tepatnya pada 6 – 7 Oktober bertempat di Wisma PKBI Jakarta, TI Indonesia bekerjasama dengan TI's Berlin mengadakan acara Hackathon. Sebuah pertemuan akbar antara para pegiat anti korupsi dari Indonesia, Fiji, Srilangka, Malaysia, Kamboja dan Vietnam bertemu dengan para peretas dibidang teknologi informasi (hackers). Hackathon tahun ini mengambil tema Hacks Against Corruption. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mencegah dan melawan korupsi. Selain itu, kabar mengenai akhir perjalanan pemutaran film “Kita Versus Korupsi” yang sukses digelar di 17 kota menjadi berita yang layak untuk disimak. Pasca pemutaran film, penyebaran kampanye lebih masif melalui penyebaan DVD dan kegiatan-kegiatan kreatif yang bersentuhan dengan usaha pencegahan dan perlawanan terhadap korupsi. Kegiatan Youth Voters Education dalam menyikapi Pilkada DKI juga menjadi kabar yang tak boleh dilewatkan. Proses keterlibatan anak muda dala politik menjadi fokus bagi TI Indonesia dalam kerja-kerja advokasinya. Tulisan opini Sekjen TI Indonesia, Teten Masduki menjadi sebuah analisis yang layak untuk dibaca selanjutnya. Opini mengangkat fokus sikap gerakan masyarakat sipil terhadap pidato Presiden SBY dalam menanggapi kronik antara KPK dan Polri beberapa waktu lalu. Pada halaman terakhir ada profil “Kemijen Bergerak” dan bisa dinikmati secara online melalui tautan: http://www.engagemedia.org/Members/TII/videos/kemijen-bergerak. Demikianlah persembahan kami dari redaksi Transparansi untuk edisi kali ini. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Terimakasih. Redaksi

2

2012 - 11

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia. TII memadukan kerja-kerja think-tank dan gerakan sosial. Sebagai think-tank TII melakukan analisis kebijakan, mendorong reformasi lembaga penegak hukum, dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi, Crinis project, dan berbagai publikasi riset lainnya. Di samping itu TII mengembangkan Pakta Integritas sebagai sistem pencegahan korupsi di birokrasi pemerintah. Sebagai gerakan sosial, TII aktif terlibat dalam berbagai koalisi dan inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia. TII juga merangkul mitra lembaga lokal dalam melaksanakan berbagai program di daerah. Jaringan kerja ini juga diperluas dengan advokasi bahaya korupsi kepada anak-anak muda di Jakarta. Staf TII terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari hukum, ekonomi, komunikasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, antropologi, hingga sains, masingmasing dengan keahliannya yang saling bersinergi untuk mendorong kemajuan kerja-kerja advokasi TII.

Berita Kegiatan

Pekan Konstitusi V: Lawan Korupsi dengan Seni Budaya

Dok. TI-Indonesia

Transparency International (TI) Indonesia menghadiri Pekan Konstitusi V yang diadakan oleh Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 15-16 Oktober 2012 lalu. Pekan Konstitusi V sendiri berlangsung antara 15-19 Oktober 2012 di Convention Hall Universitas Andalas dengan tema “Satu Dasawarsa Reformasi Konstitusi” dan bertujuan “Meningkatkan Pemahaman Generasi Mudaakan Hukum dan Konstitusi”. Sasaran dari kegiatan ini adalah kalangan akademisi di Perguruan-perguruan Tinggi dan pelajar SLTA se-Sumatra Barat, Jambi dan Riau. TI-Indonesia tidak ketinggalan ikut dalam Gebyar Bazar Hukum – Pekan Konstitusi V dengan melakukan kampanye antikorupsi melalui seni dan budaya, yaitu dengan melakukan Action Painting (mural), Make Your Own Postcard (melukis kartu pos) dan pemutaran film Kita Versus Korupsi. “Sekarang ini kami mencoba untuk kampanye antikorupsi dengan pendekatan seni dan budaya. Salah satunya dengan mural dan film.” ujar Dwipoto Kusumo Project Officer TI-Indonesia. Dalam Pekan Konstitusi V, TI Indonesia menggandeng 2 (dua) orang dari Komunitas Mural dengan melakukan aksi mural menggambar dewi keadilan yang memegang pedang ditangan kanan dan timbangan ditangan kiri, disebelah kirinya burung garuda dengan mencengkeram 2 (dua) tikus. Ada selempang kain bertuliskan “And Justice For All, #SAVEKPK, #SAVEPOLRI, #SAVEINDONESIA”. Gunawan dari Komunitas Mural berkata “Dengan gambar kami dari Komunitas Mural mendukung gerakan antikorupsi bersamasama dengan TI-Indonesia dan komunitas lainnya. Kami melakukan apa yang kami bisa untuk kampanye antikorupsi ini.” TI-Indonesia juga mendapatkan sesi pemutaran film “Kita Versus Korupsi”. Hadir dalam pemutaran Siska Selvi Dawsen dan Nasha Abigail yang merupakan pemain dari “Pssst… Jangan Bilang Siapa-Siapa”, salah satu film dari empat omnibus film “Kita Versus Korupsi”. “Saya berperan dalam film ini merupakan bentuk kepedulian saya terhadap korupsi yang sudah merajalela bahkan sudah membudaya di negara tercinta ini. Mungkin peran saya hanya sebagian kecil dalam melawan korupsi tapi saya berharap dari film ini penonton dapat peduli terhadap korupsi yang ada dilingkungannya.” terang Siska dalam diskusi setelah menonton film. Selain TI-Indonesia, Pekan Konstitusi V juga dihadiri beberapa lembaga negara, lembaga swadaya masyarakat, penerbit/toko buku, dan perusahaan yang juga mensosialisasikan kampanye antikorupsi dalam Gebyar Bazar Hukum. [DK]

3

2012 - 11

Rilis Media

DPR Lumpuhkan KPK Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg). Apa yang kita amati dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aktor “pelumpuh” terhadap upaya pemberantasan korupsi. Upaya pelemahan ini begitu nyata terlihat dalam 2 (dua) hal, yaitu upaya politisasi anggaran untuk menghambat pembangunan gedung KPK dan penggunaan fungsi legislasi untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah pada pelumpuhan KPK.

anggota DPR yang malah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana korupsi. Ada peningkatan jumlah anggota DPR yang menjadi “pesakitan” karena melakukan kejahatan korupsi. Pelemahan kedua adalah dengan mempreteli instrumen kewenangan KPK terutama yang terkait penindakan hukum (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Upaya ini dilakukan melalui revisi terhadap UU 30 Tahun 2002. Bentuk upaya pelemahan diantaranya (i) kewenangan penututan KPK yang akan dipangkas oleh DPR; (ii) DPR juga akan mempersoalkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); (iii) rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dibentuk DPR justru membuka potensi intervensi politik ke KPK sekaligus memperbesar kewenangan DPR; dan (iv) penyadapan KPK harus sesuai ijin pengadilan, padahal korupsi adalah extraordinary crime.

Upaya pelumpuhan tersebut disinyalir dilatarbelakangi fakta bahwa saat ini KPK sangat gencar menangani kasus korupsi politik di DPR. Tercatat beberapa politisi dari berbagai partai politik dicokok oleh KPK (terlampir). Badan Anggaran (Banggar) yang disinyalir sebagai episentrum korupsi di DPR pun tidak luput dari pengawasan dan aksi KPK, sehingga politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik menggunakan dua fungsinya yaitu penganggaran dan legislasi. Anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya telah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui APBN 2012 dengan nilai Rp 72,8 milyar atau sekitar 4,7% dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif yang ada. Namun dalam prakteknya, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk membangun gedung tersebut. DPR menyatakan bahwa anggaran KPK diberi tanda “bintang” sehingga tidak bisa digunakan. Alasan yang digunakan juga cenderung dipaksakan. Awalnya DPR menyarankan agar KPK menggunakan gedung milik pemerintah yang tidak terpakai. Namun, alasan ini dimentahkan oleh pernyataan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan KPK. Perlu diingat bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Jika dibandingkan dengan lembaga sektor penegakan hukum, anggaran pembangunan gedung kepolisian dan kejaksaan juga disetujui oleh DPR: Namun ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh DPR. Ini

Berdasarkan atas fakta di atas, Koalisi Penegak Citra Parlemen menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Cabut tanda “bintang” pada alokasi anggaran gedung KPK; 2. Penggunaan fungsi anggaran DPR secara rasional dan tanpa subjektifitas politis; 3. Membatalkan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengeluarkannya dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014; 4. Meminta Presiden secara tegas untuk menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 dalam pembahasan dengan DPR; dan 5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama melakukan perlawan terhadap semua upaya “pelemahan” dalam pemberantasan korupsi, khususnya pelumpuhan terhadap KPK secara sistematik yang dilakukan oleh DPR. Lawan segala bentuk upaya pelumpuhan terhadap pemberantasan korupsi!

mengisyaratkan bahwa fungsi anggaran DPR telah disalahgunakan untuk melemahkan lembaga anti-korupsi. Alasan ini kemudian berubah. DPR beralih argumentasi dan malah mempertanyakan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal KPK selalu menyampaikan laporan periodik (tahunan) kepada DPR, Presiden, dan BPK. Maka menjadi sangat aneh ketika DPR kembali mempertanyakan hal yang sama. Jika ingin lebih fair, kinerja DPR selama ini sebetulnya sangat buruk baik pada fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Di lain pihak, ada begitu banyak

4

2012 - 11

Jakarta, 30 September 2012 KOALISI PENEGAK CITRA PARLEMEN Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Fatayat NU

Berita Kegiatan

Jurnalis Investigasi Korupsi Pengadaaan Barang dan Jasa penyimpangan Dana Bansos dan proyek penunjukan langsung di Semarang. Tim dari Fajar Makasar menyoroti isu persewaan kendaraan di PLN Sulmapa.

Transparency International Indonesia (TII) di tahun 2012 ini kembali mengadakan Training and Fellowship untuk para jurnalis di Indonesia. Dalam perjalanannya TII menggandeng Aliansi Jurnalis Independen Jakarta (AJI Jakarta), sebuah organisasi profesi dalam bidang kewartawanan. Tahun ini tema yang diambil dalam pelatihan dan beasiswa adalah jurnalisme investigasi dalam korupsi sektor pengadaan barang dan jasa. Kerjasama antara TII dan AJI Jakarta ini berdurasi 4 bulan, diawali pada bulan Oktober hingga Desember 2012. Rangkaian kegiatan diawali dengan kompetisi proposal. Naskah proposal yang masuk berjumlah 12 naskah yang terbagi atas kelompok media nasional dan lokal. Untuk media lokal ada dua kota yang turut mengirim naskah proposal, yakni Semarang dan Makasar. Selanjutnya dari 12 naskah disaring menjadi 8 naskah yang berhak menerima beasiswa peliputan. Kriteria penyaringan dilakukan oleh mentor, Arif Zulkifli (redaktur Majalah Tempo) dan Wenseslaus Manggut (redaktur Vivanews). Salah satu penilaian yang diambil adalah tema proposal dan kedalaman investigasi peliputan tersebut. Delapan tim yang terpilih adalah Kompas TV, RCTI, KBR 68 H, Majalah Detik dan Majalah Tempo. Sedangkan dari Semarang terpilih dari Tempo Semarang dan Warta Jateng. Untuk Makasar yang terpilih adalah Fajar Makasar. Untuk media nasional isu yang pilih antara lain investigasi indikasi korupsi di ESDM, Kementerian Pertanian, Rumah jabatan anggota DPR, dan vaksin flu burung di Kementerian Kesehatan. Sedangkan untuk media daerah mengangkat isu indikasi

5

2012 - 11

Usai proses seleksi, delapan kelompok terpilih mendapatkan pelatihan untuk pendalaman materi dan isu di seputar korupsi pengadaan, serta teknikteknik investigasi. Acara training diadakan di GG House Bogor pada tanggal 12-14 Oktober 2012. Pelatihan dibuka langsung oleh Teten Masduki, Sekjen TII. Dalam pembukaannya Teten menyampaikan bahwa korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa merupakan korupsi yang paling banyak terjadi di Indonesia. “Masih banyak media meliput hanya kasus per kasus dalam isu pengadaan ini. Padahal yang terpenting adalah menginvestigasi secara mendalam tentang siapa saja aktor yang ikut bermain dan modus apa saja yang dipakai.”, ungkap Teten. Selama tiga hari pelatihan, pendalaman materi tentang korupsi pengadaan dipaparkan oleh Johan Budi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saat ini di KPK, 70% kasus yang ditangani berasal dari korupsi pengadaan barang dan jasa.”, ujar Johan Budi. Selain itu Johan juga mengungkapkan modusmodus korupsi pengadaan yang banyak ditangani oleh KPK. Sedangkan pada sesi pendalaman materi, Metta Dharmasaputra, mantan wartawan Majalah Tempo mengatakan bahwa dalam investigasi selain mencari dan memperoleh data atau infromasi, yang lebih penting adalah mengolah data tersebut sehingga mudah disampaikan kepada khalayak pembaca sebagai sebuah laporan yang kaya akan informasi. “Laporan investigasi selayaknya kaya akan informasi dan mudah dipahami oleh pembaca” tukas Metta. Selanjutnya, pasca pelatihan para peserta mendapatkan pendampingan dari para mentor untuk menajamkan liputan investigasinya. Sehingga dalam kurun waktu empat bulan bias menghasilkan liputan investigasi yang tajam berkenaan dengan isu korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. [ws]

Berita Kegiatan

Kemijen Bergerak: Film Gerakan Audit Sosial Transparency International Indonesia (TII) pada tahun 2012 memproduksi sebuah film documenter dengan judul “KemijenBergerak”. Film documenter ini menceritakan tentang sebuah komunitas warga di Kelurahan Kemijen, Semarang, Jawa Tengah yang melakukan upaya advokasi (pengawasan dan pemantauan) pembangunan di lingkungannya. Pemantauan dilakukan oleh warga Kemijen terhadap pembangunan MCK Plus. Upaya partisipasi masyarakat dalam mengawasi berjalannya pembangunan di wilayahnya merupakan salah bentuk tanggung jawab dan peran dari masyarakat. Dalam hal ini komunitas Kemijen telah memberikan contoh bagaimana mengelola partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan. Dalam memproduksi film “KemijenBergerak”, TII bekerjasama dengan Ragam Production. Film mengambil momentum pengorganisasian masyarakat, mulai dari rapat anggota masyarakat untuk menyusun langkah-langkah pengawasan pembangunan, menjalin kerjasama dengan LSM Pattiro Semarang, hingga melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Tata Kelola Perkotaan di Kota Semarang. Hingga pada suatu kemenangan kecil komunitas Kemijen diakui sebagai komunitas warga mandiri dalam melakukan audit sosial. Sebagai bentuk apresiasi dari film “Kemijen Bergerak”, TII mendapat dukungan dari Danida Denmark untuk melakukan serangkaian pemutaran film dokumenter ini. Pemutaran perdana film ini dilakukan di Kota Semarang. Launching film ini diadakan pada 16 Juni 2012. Pemutaran diadakan di sebuah kawasan terbuka, Taman KB, dengan konsep sarasehan yang melibatkan Pemerintah Kota Semarang, KPK RI, LSM, akademisi, budayawan, dan warga Kota Semarang. Pembukaan acara pemutaran dilakukan langsung oleh Wakil Walikota Semarang, Hendi Hendrar Pribadi. Dalam sambutannya, Hendi menyampaikan

apresiasi Pemkot Semarang atas pemutaran Film ”KemijenBergerak”. Hendi juga menambahkan, ”Pemkot Semarang berkomitmen untuk membangun transparansi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi”.Selain pemutaran film, sarasehan dilanjutkan diskusi lesehan dengan narasum berdari TII, KPK, akademisi dari Universitas Diponegoro, Bawasda Kota Semarang dan Ketua Komunitas Kemijen. Setelah pemutaran di Semarang selanjutnya diteruskan ke Kabupaten Batang.,Jawa Tengah. Dalam acara di Kabupaten Batang, pemutaran film dirangkai dengan kegiatan training audit social untuk anggota masyarakat pemantau pelayanan public yang baru saja dibentuk di Kabupaten Batang. Selain itu acara juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang prinsip dan penerapan transparansi dana kuntabilitas public oleh Bupati Batang, Yoyok Sudibyo. Pemutaran film “Kemijen Bergerak” dan diskusi public dia dakan di Pendopo Omah Tani Batang, sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak dibidang isu pertanian. Acara pemutaran film diadakan pada 3 Agustus 2012. Seusai pemutaran film dilanjutkan dengan diskusi dengan narasumber dari TII, Omah Tani dan Kepala Dinas Pendidikan. Dalam rangkaian terakhir, sebagai penutup rangkaian pemutaran film diadakan di Kota Pontianak pada 26 September 2012. Acara bertempat di Aula Kantor Walikota Pontianak. Peserta yang menghadiri pemutaran ini sekitar 450 orang, antara lain terdiridari PNS lingkungan Kota Pontianak, LSM, Akademisi dari Universitas Tanjungpura dan masyarakat dampingan LSM Gemawan Pontianak. Dalam kesempatan ini Walikota Pontianak, Drs. Sutarmidji mengatakan, “Kota Pontianak telah menandatangani PaktaIntegritas di tahun 2011, sebagai wujud komitmen Pemkot Pontianak dalam hal transparansi dan akuntabilitas pelayanan public bagi masyarakat Pontianak.”

Dok. TI-Indonesia 2012

6

2012 - 11

Berita Kegiatan

Hacker Terlibat Korupsi? HAC 2012 diselenggarakan TII dan Random Hack of Kindness (RHoK) dengan dukungan Yayasan Air Putih, Club Speak, dan Club Indonesia Bersih selama dua hari dari Sabtu (6/10) sampai Minggu (7/10). “Kami mencari solusi kongkrit berupa software prototype (open source), misalnya platform online yang bisa melaporan kebijakan publik, dan praktik korupsi,” ujar Ilham.

Ditulis Oleh M.A. Maulidin Apa yang terlintas di benak Anda saat mendengar kata hacker? Kebanyakan dari kita menganggap hacker adalah orang menjebol sistem keamanan komputer untuk mencuri informasi yang bersifat rahasia dan penting. Tidak semua pendapat itu benar, karena ada hacker yang ingin menyumbangkan pengetahuan untuk pemecahan masalah-masalah sosial seperti korupsi. Hanief Cahya Utama, information technology (IT) consultant PT Suitmedia yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat mengaku sebagai seorang hacker pada saat panitia menanyakan apa latar belakang peserta pada Hack Against Corruption (HAC) 2012. Dia menyatakan apa yang diperbuat hacker belum tentu merugikan orang banyak. “Wikileaks adalah kumpulan hacker alim yang memberikan informasi terselubung yang tidak bisa diakses masyarakat. Ini membantu orang mengakses informasi yang lebih baik,” katanya di sela-sela acara HAC 2012 yang berlokasi di Jakarta, Sabtu (6/10). Dari problem statement yang dipaparkan dari tujuh negara dalam HAC 2012 terbesit keinginan Hanief untuk menyumbangkan sebagian pengetahuan developer dan programmer untuk dijadikan suatu platform teknologi informasi (TI) mengatasi persoalan korupsi. Langkah ini dilakukan untuk meluruskan kekeliruan persepsi sebagain masyarakat tentang hacker. “Banyak orang salah paham tentang hacker,” jelasnya.

Solusi terbaik akan menerima penghargaan yang dinilai oleh juri dan partisipan pada akhir acara pada Minggu malam nanti. Piranti ini dibentuk oleh kelompok kerja yang dilahirkan presentasi enam negara pada HAC 2012. Konsen Praktik Korupsi Dari informasi yang diberikan kepada partisipan terdapat 12 problem statement terlihat dari enam negara yakni Indonesia menginginkan Indeks Putusan Pengadilan Korupsi. Alat ini diharapkan dapat mengukur persepsi publik tentang keadilan putusan pengadilan tingkat nasional dan lokal. Peserta ini juga mendambakan sebuah situs yang memperlihatkan informasi tentang proses peradilan korupsi. Peserta Malaysia mau meningkatkan fungsi www.timalaysiaforestwatch.org.my tentang pembalakan liar berupa penandaan daerah yang terjadi pembalakan liar. Begitupula kinerja lembaga-lembaga publik ingin ditampilkan peserta ini dalam suatu situs berupa foto dan komentar. Penerimaan laporan tindak korupsi ingin diketengahkan Korea Selatan dalam suatu portal yang bisa diakses oleh smartphone (ponsel cerdas) seperti korban, saksi, dan whistleblower. Sebelumnya, situs ini telah menyediakan pendidikan antikorupsi berupa kuis. Kamboja juga menginginkan platform yang bisa menampung pelaporan korupsi seperti Korea Selatan. Bahkan ini disertai biaya administrasi layanan publik, informasi, dan berita yang terkait.

Teten Masduki, sekjen Transparency International Indonesia (TII) berpendapat Wikileaks sebagai suatu bentuk yang dikembangkan untuk membongkar ketertutupan elit terhadap suatu informasi. “Di Indonesia Facebook dan Twitter sebagai langkah untuk mengawasi korupsi,” jelasnya. Kenyataan media sosial ini, ucap Hanief, harus ditindaklanjuti dengan pembuatan aplikasi tambahan pada Twitter supaya masyarakat saling berkomunikasi. Twitter digunakan sebagai alat komunikasi telah terjadi di Mesir. “Secara garis besar informasi harus diberikan kepada masyarakat seperti biaya pembuatan KTP,” tandasnya. Teten mengemukakan situs kementerian dan lembaga dianggap belum memberikan informasi yang cukup bagi masyarakat. Hal yang diberikan hanya sebatas informasi dasar saja. “Ini tidak berpengaruh bagi masyarakat,” ungkapnya. Ilham B. Saenong, manajer pusat informasi antikorupsi TII sekaligus panitia pelaksana HAC 2012 mengemukakan di Finlandia suatu revisi undang-undang dapat diusulkan masyarakat melalui electronics voting (e-voting). Kemudian, ini dapat diundangkan setelah mendapat dukungan ratusan ribu warga negara. Software Prototype HAC 2012 juga dinamakan Hackathon sebagai pertemuan programmer, developer, desain grafis, desain antarmuka, dan manajer proyek yang berkolaborasi mengagas penciptaan suatu piranti lunak untuk melawan praktik korupsi. Sebanyak tujuh negara peserta mengikuti HAC 2012 di Indonesia yakni Korea, Kamboja, Fiji, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, dan Vietnam. Khusus Indonesia berdatangan dari berbagai daerah seperti Jakarta, Yogyakarta, Bekasi, Balikpapan, dan Makassar.

7

2012 - 11

Ada dua tools web yang diidamkan Fiji berupa hak warga negara dan integritas bagi anak muda yang dapat diadopsi organisasi pemuda dan lembaga swadaya masyarakat. Pemantauan Pemilu juga ingin dimiliki negara tersebut pada hal-hal seperti penghitungan suara, intimidasi, dan kekerasan yang bisa dilaporkan masyarakat dari media sosial. Gerakan penyadaran antikorupsi ingin dilakukan Sri Lanka kepada masyarakat lantaran merugikan bagi anggaran negara. Ini ditindaklanjuti oleh publik dengan pelaporan yang bisa dianalisa dan disajikan secara mudah. Vietnam berkonsentrasi pada penilaian masyarakat tentang layanan kesehatan. Acara ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tapi enam negara lain melakukan hal serupa yaitu Moscow (Rusia), Bogota (India), Budapest (Hongaria), Casablanca (Maroko), dan Vilnius (Lituania). Aktivitas ini dapat disajikan secara streaming dari lokasi HAC masing-masing. Sumber: http://www.klikmagz.com/2012/10/07/hacker-terlibat-korupsi/

Berita Kegiatan

Kampanye Antikorupsi Melalui Film

Sejak diluncurkan pada 26 Januari lalu, film “Kita Versus Korupsi” atau sering disebut KvsK mendapat antusias dan dukungan yang sangat positif dari berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari kalangan politikus, pendidik, pelajar, budayawan, dan pegawai negeri. Film yang berisikan 4 film pendek (omnibus) bercerita tentang perilaku kita sehari-hari dimana korupsi sudah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Film yang dirilis secara non komersial ini merupakan produksi bersama Transparency International Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Management Systems International, USAID, dan Cangkir Kopi. Melalui mulut ke-mulut, permintaan film pun datang darimana-mana, seperti kampus-kampus, BUMN dan non BUMN, lembaga keagamaan, serta kantor Kementrianpun ingin memutar film tersebut. Sebagai wujud kampanye melawan korupsi melalui film di daerah, maka diadakan roadshow film KvsK di 17 Kota di Indonesia, diantaranya Jakarta, Semarang, Makassar, Bandung, Jogjakarta, Solo, Surabaya, Malang, Medan, Balikpapan, Palembang, Padang, Kendari, Kupang, Aceh, Pontianak, dan berakhir di Pekanbaru. Untuk mewujudkan itu maka Tim Dalam roadshownya bekerjasama dengan mitra lokal di daerah . Dalam setiap roadshow, pemutaran film dilakukan di kampus-kampus, Sekolah, Balaikota atau gedung pertemuan dan kemudian berakhir di Studio XXI sebagai puncak dari rangkaian kegiatan roadshow. Setiap selesai pemutaran dilanjutkan diskusi yang diisi oleh beberapa narsum diantaranya dari TII, KPK, film maker, dan artis yang tergabung dalam tim roadshow KvsK. Selain pemutaran dan diskusi film, tim roadshow juga melakukan kunjungan ke beberapa media lokal serta talkshow baik di TV lokal maupun di radio. Tujuan dari diadakannya roadshow ini adalah selain diseminasi film antikorupsi kepada masyarakat juga menginisiasi dialog antar elemen masyarakat tentang problem korupsi serta mengedukasi sejak dini tentang korupsi kepada kalangan generasi muda. Di setiap kota yang dikunjungi, apresiasi masyarakat kepada film ini sangat bagus, mereka yakin melalui film, kita dapat lebih menyerap pelajaran atau nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Banyak diantara mereka yang berinisiatif untuk memutar film tersebut di lingkungan mereka. Selain roadshow, film ini juga sudah diputar di beberapa festival film dan TV nasional. (NF)

8

2012 - 11

Berita Kegiatan

Saatnya Anak Muda Peduli Jakarta Youth Department Transparency International Indonesia menginisiasi program Youth Voters Education bagi pemilih muda (17-30 tahun). Upaya mendekatkan jarak antara anak muda dengan politik menjadi salah satu tujuan dari pendidikan politik pemilih ini. Youth Voters Education memanfaatkan momentum Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2012. Forum diskusi publik berdimensi anak muda dipilih sebagai format utama pilot project ini. Forum pertama diadakan 6 Agustus 2012, menjelang putaran pertama Pilgub DKI. Tema yang diangkat bertajuk, “Damn! We Love Jakarta”. Pembicara yang hadir adalah: Narpati Awangga/ OomLeo (Ruang Rupa), Sahat Tarida (Aktivis Perempuan dan Pekerja Seni Serrum Studio), Asep Kambali (Komunitas Historia Indonesia) dan Slamet D. (Koalisi Warga Jakarta dan Aktivis Lingkungan). Diskusi membahas tentang seluk-beluk kota Jakarta, dari sisi kesejarahan, persoalan tata kota dan lingkungan, sampai dengan curah pendapat dari peserta tentang harapan untuk Jakarta. Kegiatan ini bertempat di Kedai Tjikini dan dihadiri 30 peserta. “Right to Vote, Right to Voice”, menjadi tema yang diangkat dalam forum diskusi kedua di Reading Room, Kemang (29/8). TidakDok. kurang dari 50 TI-Indonesia 2012 peserta memenuhi ruang diskusi. Hadir sebagai pembicara adalah Basuki Tjahaya Purnama/ Ahok (Cawagub DKI), Inayah Wahid (Positive Movement), Angga Dwi Sasongko (Tim Sukses Faisal-Biem), dan Irwansyah (Dosen dan Peneliti Pusat Kajian Politik UI). Diskusi kedua lebih hangat dan antusiasme peserta cukup tinggi. Mengingat, obrolan diskusi menyasar pada konteks politik uang dan keterlibatan anak muda dalam pengawasan praktik kecurangan Pemilu. Diskusi menarik ini ditutup dengan penampilan dari Efek Rumah Kaca (ERK). “Visinya, bagaimana Jakarta dibangun dengan cinta,” curah Pandu, salah satu peserta diskusi. Forum kali ini mengangkat tema “Jakarta Kita 2017”. Pamungkas dari kegiatan Youth Voters Education adalah forum diskusi ketiga di FX Mall dengan tema “Jakarta Kita 2017”. Talkshow interaktif sebagai pembuka diskusi menghadirkan Faisal Basri dan Arif Zulkifli (TEMPO). Diskusi mengajak peserta muda kritis melihat persoalan di sekitar mereka dan bergerak melakukan perubahan. Sesi kedua, hadir Lola Amaria, Ernest Prakasa, dan Iman Sjafei. Masing-masing adalah generasi muda yang mengekspresikan kebebasan mereka, meskipun sekat ruang berekspresi masih menjadi isu penting bagi Jakarta. Penyampaian visi anak muda Jakarta Kita 2017 merupakan bagian terpenting forum diskusi ketiga ini. Setidaknya ada tujuh isu utama yang menjadi pemenuhan harapan ideal bagi anak muda. Transportasi, ruang publik, sarana olahraga, pusat kegiatan anak muda, revitalisasi situs sejarah, keamanan kota dan kebersihan. Visi ini diperoleh lewat proses FGD di TII, yang merupakan rangkaian program Youth Voters Education. Diskusi hangat ini dihadiri 100 peserta dan didukung oleh Provocative Proactive dan PoliticaWave. Forum ini ditutup penampilan musik dari Tika and The Dissidents.[LT]

9

2012 - 11

Opini

SBY Akhirnya Memimpin Oleh Teten Masduki Di luar dugaan khalayak ramai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cukup berani mengambil sikap tegas dalam menyelesaikan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri. Kebijakan itu, antara lain (1) kasus simulator SIM ditangani oleh KPK; (2) proses hukum penyidik Novel Baswedan tidak tepat dari segi waktu dan cara; (3) waktu penugasan penyidik Polri di KPK akan diatur dalam peraturan pemerintah; (4) revisi UU KPK kurang tepat dilakukan saat ini. Secara substansial kebijakan yang diambil SBY itu cukup menjawab persoalan yang dikeluhkan masyarakat bahwa seolah SBY membiarkan proses pelemahan KPK oleh DPR dan polisi berlangsung. Barangkali untuk sementara waktu ini bisa menjadi pelipur emosi masyarakat yang terkoyak oleh kepongahan DPR dan polisi yang melakukan perlawanan terhadap harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Bisa jadi kalau SBY lebih cekatan mengambil kebijakan tersebut sejak benih isu itu mencuat, tentu masalah perseteruan KPK dengan DPR dan polisi tidak akan menjadi isu politik yang sedemikian ruwet. Implementasi di lapangan Yang masih dikhawatirkan, pelaksanaan kebijakan itu akan melahirkan masalah baru, sebab banyak kejadian di mana kebijakan Presiden tidak serta-merta dipatuhi oleh jajaran aparat di bawahnya. Selalu ada strategi menunda-nuda (buying time) sampai masyarakat lelah menuntut atau jajaran aparat akhirnya hanya menjalankan perintah Presiden ala kadarnya. Masih ingat, dalam kasus kriminalisasi BibitChandra, ketika SBY mengimbau agar kasus itu dihentikan, tetapi yang terjadi malah dideponering oleh kejaksaan sehingga menjadi problem hukum yang rumit. Atau pembangkangan polisi terhadap perintah SBY agar hasil pemeriksaan rekening gendut sejumlah perwira polisi dibuka kepada publik. Pembangkangan juga ditunjukkan terkait permintaan SBY kepada polisi agar penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, diinvestigasi.

Presiden tersebut. Kita berharap Presiden juga berani tegas mencopot Kapolri jika ia tidak menjalankan kebijakan itu. Sesungguhnya sudah lama publik mengharapkan SBY memenuhi janjinya untuk memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi sehingga masalah kepemimpinan dan koordinasi yang menjadi penyebab lambatnya perbaikan di pemerintahan segera diatasi. Masyarakat juga ingin Presiden tampil represif dalam berhadapan dengan elite predator yang terus berusaha menggagalkan upaya pemberantasan korupsi. Harus diakui selama ini ada sejumlah kebijakan antikorupsi yang dikeluarkan SBY, tetapi tidak efektif karena kurang direspons oleh kementerian dan kelembagaan. Pada masa SBY pula lahir Strategi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, sebuah rencana jangka menengah dan panjang sehingga keberlanjutan kebijakan antikorupsi relatif bisa dipertahankan, meskipun tentu implementasinya akan sangat diwarnai oleh dinamika politik yang berkembang. KPK adalah salah satu produk reformasi yang relatif berhasil, meskipun belum memuaskan sehingga mendapat dukungan masyarakat luas. KPK boleh dikatakan lahir dari gerakan sosial antikorupsi yang telah lahir lebih awal. Maka, berbeda dengan pengalaman di Korea Selatan dan Nigeria, ketika KPK-nya dibubarkan, masyarakatnya tidak marah. Akan tetapi, di sini, setiap upaya pelemahan KPK pasti akan mendapat perlawanan sengit masyarakat. Mestinya ini menjadi peringatan bagi Presiden dan DPR untuk memberikan dukungan politik dan sumber daya yang besar kepada KPK, bukan sebaliknya. Penguatan KPK Penguatan KPK yang paling penting adalah memberikan kekuasaan yang luas agar ada kemudahan untuk mengurai korupsi yang sudah melembaga dan membudaya. Bukan sebaliknya, malah mau dipangkas kewenangan penyadapan dan penuntutan yang sudah terbukti efektif untuk menopang kerja KPK.

Kita sebenarnya ingin pendekatan asas pembuktian terbalik untuk memudahkan proses hukum bagi koruptor cerdik yang bisa Masalahnya kemudian, kekecewaan mengaburkan aspek kriminal dari hartanya masyarakat mencuat kembali ketika Presiden yang tidak masuk akal kalau itu diperoleh dari tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pendapatan resminya. Meski demikian, aparatnya yang mengabaikan perintahnya. memang benar situasi politik yang dikuasai kepentingan politisi, pejabat, dan pengusaha Karena itu, barangkali belum waktunya busuk membuat saat ini bukanlah waktu yang gerakan sosial antikorupsi mengendurkan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tepat untuk merevisi undang-undang.

10

2012 - 11

Langkah KPK membersihkan kepolisian adalah langkah strategis untuk memulihkan penegakan hukum sehingga harus mendapat dukungan politik yang kuat. Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang dibentuk di Hongkong tahun 1973 dan menjadi model pembentukan KPK di banyak negara, memulai misinya dengan fokus pada pembersihan kepolisian yang korupsinya merajalela di seluruh hierarki selama kurun tahun 1960 hingga awal 1970. Polisi bagian dari sindikat candu, perjudian, pelacuran, pemerasan. Tidak tanggungtanggung, yang pertama ditangkap ICAC adalah Peter Godber, Kepala Kepolisian Hongkong yang sudah melarikan diri ke Inggris saat diperiksa kekayaannya yang dinilai tidak masuk akal dilihat dari pendapatan resminya. Gebrakan ICAC ini menggetarkan seluruh jajaran kepolisian yang sejauh itu kebal terhadap hukum dan hasilnya kepolisian Hongkong dikenal sebagai yang paling efektif dan tidak korup di Asia (Klitgaard, 1998). Dari pengalaman Hongkong, kebijakan antikorupsi akan efektif kalau ditopang oleh penegakan hukum. Sistem demokrasi yang diperjuangkan susah payah akan dibajak oleh para politisi busuk kalau hukum tidak tegak. Reformasi birokrasi dan kebijakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan hanya akan berjalan bila hukum menjadi ancaman bagi pejabat yang resisten terhadap agenda perubahan. Dan, kini telah terbuka lebar untuk mengulang sukses seperti di Hongkong guna membersihkan kepolisian dari para perwira mereka yang nakal. SBY yang terpilih menjadi presiden dengan dukungan pemilih lebih dari 60 persen, semestinya tidak gamang lagi bersinergi dengan KPK dan masyarakat antikorupsi untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. KPK harus membayar dukungan masyarakat yang luar biasa ini dengan kinerja yang lebih baik. Ada sejumlah kasus besar yang melibatkan elite politik di negeri ini masih menggantung dan masyarakat ingin menyaksikan bagaimana KPK menjadi pendekar hukum yang sesungguhnya. Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Tulisan ini pernah dimuat di harian Kompas tanggal 10 Oktober 2012 Link: http://nasional.kompas.com/read/2012/10/10/ 08465092/SBY.Akhirnya.Memimpin

Agenda Kegiatan

30-31 Oktober 2012 Semiloka Membangun Zona Integritas Sektor Kehutanan di Wilayah Provinsi/Kabupaten di Aceh Hotel Hermes, Banda Aceh 13 November 2012 Peluncuran Manual Keeping REDD+ Clean Sekretariat TI Indonesia 9 Desember 2012 Perayaan Hari Antikorupsi Sedunia Jakarta 9 Desember 2012 Perayaan Hari Antikorupsi dan Pemutaran Film Kemijen Bergerak Gedung Pertemuan Daerah, Kota Banjarbaru 10-12 Desember 2012 Expert Workshop on Best Practices for REDD+ and Forestry Bali, Indonesia

Album Kegiatan

1

Dok. TI-Indonesia 2012

3

Dok. TI-Indonesia 2012

Dok. TI-Indonesia 2012

5

Dok. TI-Indonesia 2012

1. Hacks Against Corruption Wisma PKBI Jakarta, 6-7 Oktober 2012 2. Penandatanganan Dukung Gerakan Antikorupsi Sekolah SPN Pekanbaru 15 Oktober 2012 3. Workshop “Mendorong Tata kelola Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel Hotel Santika Jakarta 31Oktober 2012 4. Konferensi Pers “Pengadaan Driving Simulator SIM, Siapa yang Bertanggung Jawab?” Sekretariat TI Indonesia, 3 Oktober 2012 5. Penandatangan Pakta Integritas di Kabupaten Batang Pendopo Omah Tani Batang, 3 Agustus 2012 6. Semiloka Membangun Zona Integritas Sektor Kehutanan di Wilayah Provinsi/Kabupaten di Aceh Hotel Hermes, Banda Aceh30-31 Oktober 2012

6 11

4

Dok. TI-Indonesia 2012

2

2012 - 11

Tribute

KEMIJEN BERGERAK

Mendorong transparansi dan melakukan kontrol terhadap proses pembangunan dapat dilakukan oleh semua orang. Tidak terkecuali orang-orang “kecil” di daerah. Kala warga Kemijen, yang berada di daerah pesisir utara kota Semarang, mulai menyoal penyimpangan proyek-proyek yang masuk di kampung mereka, cerita kritisisme warga dan perlawanan terhadap korupsi baru dimulai. Tidak ada tokoh dan gerakan sosial yang sempurna. Yang ada hanya figur-figur yang tak kenal lelah untuk berusaha mencapai tujuan-tujuannya. Setiap orang bisa menjadi aktor perubahan bila sanggup memanfaatkan sumberdaya dan kesempatan menjadi sebuah gerakan kolektif. .....ab..... Komunitas Kemijen adalah sebuah perkumpulan warga di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kelurahan ini merupakan salah satu daerah termiskin. Komunitas Kemijen dibentuk oleh warga setempat untuk memajukan kondisi kehidupan mereka dengan difasilitasi PATTIRO Semarang.

DANIDA

E-NEWSLETTER TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia atas dukungan Danish International Development Agency (DANIDA) PENANGGUNG JAWAB: Dedi Haryadi. REDAKTUR PELAKSANA: Wawan H. Suyatmiko. Co-REDAKTUR PELAKSANA: Nur Fajrin. REDAKSI: Lia Toriana, Retha Dungga, Putut A. Saputro, Utami Nurul H, Agus Sarwono, Ilham B. Saenong, Dwipoto Kusumo, Soraya Aiman, Ratnaningsih Dasahasta, M.Affan Tojeng, Jonni Oeyoen, Rivan Prahasya, Teguh Setiono, Frenky Simanjuntak, Wahyudi, Reza Syawawi. ALAMAT REDAKSI: Jl. Senayan Bawah No.17, Blok S, Rawa Barat, Jakarta 12180. Tel: 6221 7208515, Fax: 6221 7267815, Email: [email protected], Web: www.ti.or.id REDAKSI MENERIMA ARTIKEL ATAU TULISAN DARI PIHAK LUAR SECARA SUKARELA, YANG BERKAITAN DENGAN ISU GERAKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA DAN LUAR NEGERI, PANJANG ARTIKEL ATAU TULISAN 500 KARAKTER

12

2012 - 06