salam redaksi Pembaca budiman. Penerbitan edisi Dari Redaksi

salam redaksi Dari Redaksi

P

embaca budiman. Penerbitan edisi Juni 2012 majalah SINERGI kali ini, terasa istimewa, karena beberapa faktor. Pertama, jajaran redaksi sepakat, edisi kali ini sebagai edisi khusus yang akan mengetengahkan persoalan sejarah kota Tebingtinggi yang usianya secara resmi dinyatakan 95 tahun. Kedua, edisi ini diharapkan akan menjadi kado istimewa bagi masyarakat kota Tebingtinggi dalam rangka peringatan ‘Hari Jadi Tebingtinggi’ yang jatuh pada 1 Juli 2012 ini. Ketiga, sebagai mana tekad jajaran redaksi, bahwa edisi istimewa ini, nantinya akan bisa menjadi referensi masyarakat dalam memahami sejarah kota Tebingtinggi dari masa ke masa. Ketiga hal di atas, memaksa jajaran redaksi itu melakukan penyelusuran ke sejumlah lokasi guna mendapatkan data yang bisa jadi rujukan. Penelusuran itu, kami lakukan sejak dari hilir sungai Padang di Kec. Bandar Khalifah, Kab. Sergai hingga ke hulu sungai Padang di Kab. Simalungun. Kami berhasil menemukan sejumlah situs masa lalu yang bisa dijadikan sebagai rujukan awal pada sejumlah lokasi, disamping mengobok-obok sejumlah data tertulis guna mendukung laporan khusus ini. Kami, berada di muara sungai Padang (lama) guna melihat kondisi terkini muara yang dulunya jadi arus utama terbentuknya peradaban di pantai timur Sumatera. Serta melihat situs makam keramat diKampung Gelam yang disebutsebut sebagai makam Raja ‘Tebing’ Pangeran pendiri pangkalan Tebing di pertemuan sungai Padang dan Bahilang, dan belakangan menjadi Tebingtinggi. Kami juga berhasil ‘memasuki’ situs yang diduga pusat pemerintahan Kerajaan Nagur di Naga Raja, Kec. Sipispis serta menemukan sejumlah bukti sejarah Rasanya, penelusuran itu belum memuaskan, karena banyak situs-situsd peninggalan masa lalu tentang sejarah Tebingtinggi yang belum sempat Kami sambangi. Pun demikian, sejumlah temuan sejarah itu, telah mampu memberikan referensi berharga bagi SINERGI dalam memahami sejarah masalah lalu kota tercinta ini. Beberapa tulisan yang akan Kami suguhkan di edisi khusus ini, meliputi Kerajaan Padang, sebuah kerajaan yang berdiri di Abad 17 berpusat di kota Tebingtinggi dengan wilayah kekuasaan meliputi Bandar Khalifah, Sipispis, Baja Lingge (Dolok Merawan) hingga Tanjung Kasau. Juga memaparkan dinamika kota Tebingtinggi selama 129 tahun sejak dibukanya stasiun kereta api di Jalan Imam Bonjol. Kami mencoba memotret dinamika kota selama lebih dari 1 Abad, guna memberikan pemahaman betapa penetapan hari lahir Tebingtinggi pada 1 juli 1917 perlu mendapat kajian ulang. Tak lupa kami melaporkan sejarah pendirian Tugu 13 Desember 1945 di lapangan Merdeka yang menjadi ikon resmi kota. Beberapa, laporan terkini juga Kami lengkapi edisi khusus ini dengan ‘Lembaran Hitam Peristiwa G 30 S/PKI di Tebingtinggi.’ Juga peristiwa ‘Amuk Massa 6-7 Mei 1998 di kota Tebingtinggi,’ yang jadi pemicu awal Reformasi di negeri ini. Dilengkapi dengan laporan soal era transisi di kota Tebingtinggi, khususnya era Pj. Wali Kota Tebingtinggi, sebelum dan sesudahnya. Sinergi khusus ini, lebih berwarna dengan penelusuran historis lembagalembaga pendidikan tertua di kota Tebingtinggi yang telah memberikan kontribusi mencerdaskan anak Tebingtinggi. Atau simbol-simbol etnis khususnya Melayu yang diyakini sebagai pemilik sah budaya di tanah Tebing ini. Secuil perspektif dalam bentuk tawaran tentang masa depan kota, coba Kami kemukakan dalam artikel bertajuk ‘Tebingtinggi Dan Konsep Kota Humanis.’ Pembaca, rasanya banyak laporan yang coba Kami masukkan dalam edisi khusus ini. Namun, karena keterbatasan halaman dan waktu, membuat Kami terpaksa untuk menundanya. Tapi, Kami yakin sajian kali ini takkan mengurangi makna yang coba Kami sampaikan kepada pembaca sekalian. Akhirnya, ini lah pembuka dari Kami, semoga laporan khusus ini bisa jadi perspektif baru bagi kita untuk memahami kota ini, lebih utuh. Salam Redaksi.

2

SINERGI

JUNI 2012

REFERENSI TEBING TINGGI DELI

TERBIT SEJAK 16 JULI 2002 KETUA PENGARAH : Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM (Walikota Tebing Tinggi) WAKIL KETUA PENGARAH : H. Irham Taufik, SH. MAP (Wakil Walikota Tebing Tinggi) PENGENDALI : H. Johan Samose Harahap, SH.MSP (Plt. Sekdako Tebing Tinggi) PENANGGUNG JAWAB : Ir. H. Zainul Halim (Assisten Administrasi Umum) PIMPINAN REDAKSI : Ahdi Sucipto, SH (Kabag Adm. Humas PP) WAKIL PIMPINAN REDAKSI : Nursinta Pasaribu, S. Sos (Kasubbag Pemberitaan) REDAKSI : Rizal Syam, Khairul Hakim, S. Sos, Juanda, Sapta Nugraha Isa KOORDINATOR LIPUTAN : Drs. Abdul Khalik, MAP LIPUTAN & REPORTER : Wartawan Unit Pemko Tebing Tinggi DESAIN & LAYOUT : M. Rahmadsyah SEKRETARIS REDAKSI : Dian Astuti BENDAHARA : Jaffet Candra Saragih

FOTOGRAFER : Zaini Purba, S.Sos. I DISTRIBUTOR : Riduwan, Sri Astuty Rahmayani, SE DITERBITKAN OLEH : BAGIAN ADMINISTRASI HUMAS PIMPINAN DAN PROTOKOL Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Alamat : Jl. DR. Sutomo No. 14 Tebing Tinggi Telp. 0621 - 329139 PRACETAK : Bege’s Medan, Senpro78 (Isi di luar tanggungjawab percetakan) Redaksi Menerima Tulisan, Foto, juga surat berisi saran penyempurnaan dari pembaca dengan melampirkan Tanda Pengenal (KTP, SIM, Paspor) dan Redaksi berhak mengubah tulisan sepanjang tidak mengubah isi dan maknanya Tulisan dikirimkan ke alamat Redaksi Majalah Sinergi : Bagian Administrasi Humasy Pimpinan dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Jl. DR. Sutomo No. 14 Tebing Tinggi Sinergi Majalah Sinergi Majalah [email protected]

EDISI KHUSUS

DAFTAR ISI

Surat Pembaca Rubrik Pelajar Tidak Pernah Muncul ? Sukses Buat Majalah Kita. Kenapa setelah beberapa edisi rubric pelajar tidak pernah muncul di Majalah Sinergi? Padahal sebelumnya kita sering mengirimkan bahan puisi atau cerpen, Terima Kasih.

COVER EDISI KHUSU JUNI 2012

SIMBOL - SIMBOL MELAYU DI KOTA TEBING TINGGI Pada masa Kerajaan Padang yang berpusat dibantaran sungai sepanjangan sungai padang yang hingga sekarang masih ada dan menyisakan sejarah dimasa lampau, dari peristiwa yang tersisa ada juga berbentuk bangunan – bangunan yang mengambarkan sebuah pertanda kawasan di daerah Kota Tebing Tinggi dimasa dahulu. >>>>> Halaman 28

Ade Irma Pelajar SMP Negeri 3 Jawab : Ade kami rasa sebelumnya Ade pernah mengirim saran ke majalah kita, terima kasih ya. Begini. Rubric pelajar sangat penting bagi redaksi dan sebahagian sudah ada bahan buat kita untuk di muat. Ditunggu ya De. Terima kasih atas saran yang telah diberikan.

Rubrik Umum Bisakah?

02 03 04 05-29 30-31 32-33 34-35 36-37 38 39

Sungguh majalah Sinergi mengalami perubahan pesat, baik perwajahan serta rubrik rubrik yang makin up to date. Saya sekedar bertanya, apakah majalah Sinergi dapat mengu-pas permasalahan yang terjadi di masyarakat seperti pengunaan ruas jalan yang dilalui oleh kenderaan roda enam keatas bertonase puluhan ton. Padahal ruas jalan hanya mampu menahan beban dengan kapa-sitas tertentu. Dan masih banyak lagi permasalahan lain.. Terima Kasih.

Salam Redaksi Surat Pembaca Sinergitas Utama

Marwan M. Din Warga Komplek Perumahan Purnawirawan Kelurahan Bulian

PEMKO KITA PENDIDIKAN

Jawab : Sebuah pertanyaan menarik. Makna referensi dari majalah kita sebenarnya akan mengupas rubrik itu. Tetapi dengan keterbatasan jumlah halaman kita belum dapat mewujudkannya. Beri kesempatan, segera kita akan mengupas berita tentang keluhan yang terjadi di masyarakat tentang berbagai bentuk pelayanan skepada masyarakat.Terima Kasih.

BIDIK PEMKO OPINI LENSA SRIKANDI TEPIAN

INFORMASI PUBLIK BISA DI TERBITKAN DI MAJALAH SINERGI ? Saya membutuhkan informasi public di majalah SINERGI. Apakah informasi itu bisa di muat pak?

TIM REDAKSI

Icha Warga Kp Kurnia Kelurahan Mandailing Pimpinan Redaksi AHDI SUCIPTO, SH

Koordinator Liputan Drs. ABDUL KHALIK, MAP

Sekretaris Redaksi DIAN ASTUTI

Bendahara JAFET CHANDRA SARAGIH

Redaksi RIZAL SYAM

Redaksi JUANDA

Redaksi KHAIRUL HAKIM, S.Sos

Redaksi/Photografer M. RAHMADSYAH

Redaksi SAPTA NUGRAHA ISA

Photografer ZAINI PURBA,S.Sos.I

Distributor RIDWAN

Distributor SRI ASTUTI RAHMAYANI, SE

EDISI KHUSUS

Jawab. Memang betul informasi public itu penting. Dengan komposisi Tim Redaksi SINERGI yang baru, kita akan coba mengumpulkan data lebih banyak lagi seputar informasi public itu. Semoga dapat direlisasikan Terima kasih Icha, Wassalam.

JUNI 2012

SINERGI

3

SINERGITAS

SELAMAT

HUT KE-95 Tanggal 1 Juli 2012, Kota Tebing Tinggi merayakan Hari Ulang Tahunnya. Kota Tebing Tinggi memasuki usia 95 tahun. Untuk ukuran manusia usia sebanyak ini sudah termasuk renta. Namun, untuk sebuah kota, barangkali, umur 95 tahun belum apa-apa bila dikaitkan dengan kemajuan dan kemakmuran. Semakin tua usia sebuah kota tentu akan semakin progresif dan berkembang. Atau malah sebaliknya, kota tersebut musnah ditelah masa. Banyak sejarah menunjukkan itu. Mengenang Hari Ulang Tahun berarti berupaya mempertegas identitas Kota Tebing Tinggi. Tentu hal ini berkaitan dengan sejarah yang menyokong berdirinya kota. Memperingati Hari Ulang Tahun sesungguhnya menyadarkan kembali betapa waktu sangat berharga untuk membenahi dan membangun kota. Waktu yang lewat takkan bisa kembali bersama peristiwanya. Waktu yang berlalu telah membuat jejaknya sendiri di padang pasir kehidupan. Biasanya, kota secara umum dapat disebut sebagai tempat bermukimnya berbagai warga, tempat mencari penghidupan, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lainlain. Kota secara sosiologi mempunyai peranan yang lebih luas lagi antara lain sebagai berikut : satu, sebagai pusat pemukiman penduduk, dua, sebagai pusat kegiatan ekonomi, tiga, sebagai pusat kegiatan social budaya, empat, sebagai pusat kegiatan politk dan administrasi pemerintah serta tempat kedudukan pemimpin pemerintahan. Di samping itu, kota juga memiliki sifat fisik, seperti tersedianya pusat pasar dan pertokoan, terdapatnya sarana

4

SINERGI

JUNI 2012

rekreasi dan sarana olahraga. Dan, Kota Tebing Tinggi memiliki semua ini. Keberadaan sebuah kota tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Sejarah Kota Tebing Tinggi dimulai dari kehadiran Kerajaan Padang. Walau jarang kedengaran dalam buku-buku sejarah eksistensi Kerajaan Padang tak bisa diabaikan begitu saja. Hubungan Kerajaan Padang dengan kebudayaan sekitarnya, walau masih perkiraan, sudah dimulai sejak 2000 SM. Hubungan itu digerakkan melalui sungai Padang, yang berujung di Selat Malaka. Atas perhitungan ini, maka sepangjang dataran sungai Padang sudah barang tentu terjadinya komunitas kehidupan. Perkiraan ini, menurut sejarawah lokal Abdul Khalik, didasarkan atas argumen Paul Michael Munoz. Akselarisi budaya terjadi karena hubungan dagang antara pesisir Cina Selatan dengan pesisir pulau-pulau di Nusantara. Kontak peradaban itu berkelindan dalam rentang waktu cukup lama. Diperkirakan sentuhan peradaban itu terjadi pada abad 1 SM, sehingga menghasilkan negaranegara dengan kawasan sangat kecil, di sepanjang pantai Timur Selat Malaka.

Paling tidak hal ini menyebabkan posisi sungai Padang menjadi sangat signifikan. Di hilir sungai Padang ada Kerajaan Bandar Khalifah, sedang di hulunya berdiri Kerajaan Raya. Di antara kedua kerajaan itu berjaya Kerajaan Padang. Namun, yang menarik adalah argumen sejarawan Putrapraja (lihat halaman Utama) tentang kelahiran Kerajaan Padang (sebagai cikal-bakal Kota Tebing Tinggi) bermula dari Kerajaan Bandar Khalifah. Kerajaan ini tidak berumur panjang, karena dihancurkan Kerajaan Siak Sri Indrapura tatkala melakukan ekspansi ke Kerajaan Deli di tahun 1619. Raja pertama Bandar Khalifah, Saleh Qamar mati saat melarikan diri ke hulu sungai Padang. Anaknya, Umar Saleh Qamar, dapat diselamatkan keluarga Kerajaan Raya, yang berada di hulu sungai Padang. Setelah dewasa Umar Saleh Qamar berupaya mencari saudaranya di hilir sungai. Dalam perjalanannya ia terhenti di Bajenis, sembari menetap di sini. Akan tetapi ia tak kembali lagi ke Kerajaan Raya dan membuat perkampungan di Bajenis. Di sinilah ia mendirikan Kerajaan Padang. Cikal bakal Kota Tebing Tinggi itu diperkirakan berdiri tahun 1656. Kebenaran sejarah memang jadi relatif, ketika banyak teori yang mengusung kemandirian sejarah itu. Begitu juga dengan Kota Tebing Tinggi, kelahiran kota ini tanggal 1 Juli 1917 pun masih debateble (bisa diperdebatkan). Keberadaan sebuah kota -dipindai sejak dari kelahirannya- memang belum final, sepanjang teori-teori tentang pembentukan kota tersebut dapat diterima secara akademik. Tinggal bagaimana stake holder berusaha mencermati teori kelahiran sebuah kota sejalan dan tidak terputus dengan garis kesejarahan kota tersebut hingga sampai kapan pun. Ah, barangkali ini urusan sejarawan, tapi bagaimanapun kita mesti terus berbenah untuk kelangsungan kota yang kita cintai ini. Masa lalu menjadi bagian yang tak terlupakan dan masa kini adalah sebuah gerakan untuk berbuat lebih baik bagi kesejahteraan dan kemandirin penduduk Kota Tebing Tinggi. Kita masyarakat Kota Tebing Tinggi selayaknya berpikir untuk mewujudkan kota yang makmur, sejahtera dan damai. Dirgahayu Kota Tebing Tinggi. (khairul hakim) EDISI KHUSUS

U TA M A

SINERGI / Rahmadsyah

Inilah bangunan lama, sisa kejayaan Kerajaan Padang yang hingga kini bisa dinikmati dan dilihat publik kota Tebing Tinggi. Sisa masa lalu para leluhur dari banyak warga kota yang keberadaannya terkesan tanpa atensi lebih. Bahkan, cenderung dilupakan seiring perkembangan kota. Padahal, pendiri republik ini Ir. Soekarno pernah berteriak, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah.”

Kantor Kodim ini dulunya merupakan sentral pemerintahan kerajaan padang Lokasi ; Jl.F.F.Tendean Kelurahan Bandar Utama.

EDISI KHUSUS

Keberadaan Kerajaan Padang, adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditutup-tutupi dengan apapun. Kerajaan ini, menyatu dengan sejarah dan dinamika kota Tebing Tinggi sejak dataran Padang itu mulai dihuni manusia, paling tidak dimulai pada era prasejarah. Pada era sekira 3500 SM sekelompok ras bernama MalayaoPolynesia atau Austronesia Kuno datang dari Cina Selatan melalui Taiwan dan Kepulauan Filipina ke Kepulauan Nusantara. Para pemukim pertama yang dikenal dengan sebutan Proto Melayu itu, memiliki ketrampilan bercocok tanam yang memungkinkan mereka membangun komunitaskomunitas dan kelompok-kelompok yang lebih kuat. Umumnya, kelompok Proto Melayu ini mendiami daerah pesisir pantai terutama di muara sungai. Sedangkan kelompok-kelompok sebelumnya terdiri dari kelompok pemburu dan pengumpul (Austro Melanesioid) banyak di antaranya terserap ke kelompok Proto Melayu ini. Dan yang tidak terserap, akhirnya dipaksa meninggalkan daerah pesisir dan memasuki pedalaman pulau yang lebih terpencil. Dari proses imigrasi kuno itu, diperkirakan kelompok-kelompok Proto Melayu itu menempati dataran luas mulai dari Sungai Wampu di Langkat hingga sungai Panai di Labuhan Batu. Termasuk didalamnya dataran yang dialiri sungai Harau/Arau yang kini dikenal dengan sungai Padang. Salah


Masjid Raya di Jalan Suprapto, Kel. Badak Bejuang, Kec. T.Tinggi Kota. Markas Koramil 013 di Jalan KF Tandean, Kel. Bandar Sakti, Kec. Bajenis. Rumah tua berornamen Melayu dan komplek pemakaman keluarga Kerajaan Padang, di Kel. Bandar Utama, Kec. T.Tinggi Kota. Rumah tinggi di Jalan Letda Sujono, Kel. Bulain, Kec. Bajenis serta pertapakan Masjid Jamik Nurul Mubin di lokasi berdampingan.

Istana dan Makam Kerajaan Padang salah satu bukti sejarah Kerajaan Padang di Jl Pala Lingkungan 3 Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota.

satu situs peninggalan Proto Melayu (Neolithikum) yang diperkirakan masih ada hingga kini, adalah batu-batu megalith yang ada di daerah Sumatera Tenggara.


SEJARAH LELUHUR TANPA (SECUIL) PENGAKUAN


KERAJAAN PADANG :

Masjid Raya salah satu bukti sejarah Kerajaan Padang Lokasi : Jl. Suprapto Kelurahan Badak Bejuang

JUNI 2012

SINERGI

5

U TA M A

Situs Kerajaan Padang,diduga sebagai tempat persembahan/ pemujaan keluarga Raja yang berada di desa Nagaraja Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

6

SINERGI

JUNI 2012

Imperium Hindu dan Budha. Ketika terjadi hubungan silang maritim antara kerajaan-kerajaan di India dan Cina yang menggunakan selat Malaka sebagai jalur perdagangan. Di pesisir selat Malaka yang menjadi daerah lintasan perdagangan antara dua kekaisaran besar itu, pada awal abad Masehi terdapat beberapa kerajaan. Misalnya, Kerajaan Kandis,


Seiring perjalanan waktu ribuan tahun, sekira 2000 SM terjadi akselerasi budaya, disebabkan perkembangan dagang antara pesisir Cina Selatan dengan pesisir pula-pulau Nusantara. Gelombang migrasi Deutro-Melayu (Austronesia) pun terjadi pada millennium itu. Kontak peradaban itu berlangsung berabad-abad. Bahkan, diperkirakan hingga Abad 1 SM saat di mana terjadi kontak kultural dengan kerajaan-kerajaan Hindu, India.. Saat itu, negara-negara dengan teritorial terbatas muncul. Biasanya, negaranegara itu dalam bentuk pelabuhan (emporium) atau tempat di mana perdagangan berlangsung. Tata kehidupan masyarakatnya cenderung egaliter.(Paul Michael Munoz, 2006) Diperkirakan, pada era itulah pertumbuhan peradaban di sekitar dataran yang dialiri sungai Harau/Arau (Padang) mulai muncul. Setidaknya peradaban terbatas itu, terjadi di muara sungai yang memungkinkan untuk bermukim dan bercocok tanam, karena kondisi alamnya yang subur dan hasil laut melimpah. Tak cuma di muara sungai Padang, berbagai muara sungai lain, semisal Wampu, Deli, Ular, Bah Bolon, Asahan, dan Panai yang bermuara di Selat Malaka, ada tandatanda peradaban Deutro-Melayu yang hidup dan berlangsung berabad-abad pula. Misalnya, situs bukit kerang di Kab. Langkat yang biasanya menjadi indikasi adanya kehidupan. Pada abad 1-7 M wilayah pantai timur Sumatera, secara politis berada dalam pengaruh kerajaan-kerajaan

Tiang klasik penyangah bangunan. Sampao kini bentuk pilar tersebut belum mengalami perubahan bentuk

Lubuk Jambi di Riau, sebelum abad 1 M, Kerajaan Melayu, Jambi abad 2 M serta Kepaksian Skak Brak Kuno di Gunung Pesagi, di Lampung, abad 3 M. Bisa jadi keberadaan kerajaan-kerajaan tua itu sangat mempengaruhi kehidupan di sekitar pantai timur Sumatera dan pantai Barat Malaysia (Malaya), termasuk didalamnya pesisir sungai Padang. Antara abad 5-6 M, berdasarkan catatan pemerintahan Kaisar HsiawHu (459-464) di pantai timur Sumatera terdapat satu kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Kandali (Kan-to-li). Beberapa sejarahwan memperkirakan Kerajaan itu berpusat di di Kuala Tungkal, Jambi. Selain kerajaan Kandali, catatan Cina juga menyebut satu kerajaan lainnya, yakni Ho-lo-tan berdasarkan catatan Kekaisaran Wu (502-549) dari Dinasti Liang. Kerajaan itu diperkirakan berada di sekitar sungai Batang Hari, Jambi. Sedangkan di pantai barat Sumatera, dikenal pula emporium Barus pada abad 6 M yang disebut-sebut telah melakukan kontak dengan kerajaan-kerajaan tua, seperti Mesir dan Mesopatamia. Abad 7-13 M, sejarah mencatat kerajaan besar berkedudukan di Palembang, yakni Sriwijaya. Di masa kejayaan imperium bahari itu, salah satu wilayah taklukan yang berada di pantai timur adalah Pannai (Panai) diperkirakan berada di Labuhan Batu, Kadaram (Kedah) pesisir barat Malaysia dan Peureulak (Perlak) dan Lamuri di pesisir timur Aceh. Segi tiga wilayah taklukan Siriwijaya itu, secara geografis EDISI KHUSUS

U TA M A


meletakkan wilayah pantai Sumatera Timur berada dalam pengaruh ketiga kerajaan taklukan itu. Posisi ini memungkinkan adanya kehidupan yang teratur di wilayah itu, terutama pada pesisr pantai dan muara beberapa sungai Sumatera Timur. Bahkan, di era memudarnya pengaruh Kerajaan Sriwijaya di awal abad 13 M, di pesisir timur Sumatera dan daerah pedalaman, telah berdiri sejumlah kerajaan yang punya pengaruh besar bagi kehidupan disekitarnya. Penjelajah Marco Polo (1292) mencatat paling tidak ada delapan kerajaan, yakni Perlak, Fansur (Barus), Peusangan, Samudera Pasai, Pidie, Lamuri dan (Batta) Batak. Selain itu, ada dua kerajaan besar yang tercatat dalam sejarah di masa itu, yakni Kerajaan Aru/Haru dan Nagur. Tom Pires dalam ‘Suma Oriental’ (1944) mencatat kerajaan Aru berkedudukan di Deli Tua merupakan kerajaan terbesar di Sumatera yang memiliki kekuasaan luas dan pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal-kapal asing. Penjelajah Tom Pires, bahkan mendeskripsikan kehebatan armada angkatan laut Kerajaan Aru yang


Aliran Sungai yang diduga sebagai pangkalan Kerajaan Nagor di sungai Bahkuliat yang merupakan salah satu hulu sungai Padang yang berada di Desa Nagaraja Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

Nisan berukir di pemakaman kuno komplek Kerajaan Nagor di desa Nagaraja Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai

EDISI KHUSUS

mampu mengontrol lalu lintas kapal di selat Malaka, kala itu. Dihubungkan dengan aliran sungai Padang, dulunya bernama sungai Arau/Harau, diperkirakan sungai ini menjadi salah satu jalur penting pengangkutan hasil bumi penghuni pedalaman menuju Kerajaan Aru via muara sungai. Selain Kerajaan Aru, di Simalungun juga terdapat satu kerajaan besar lainnya, yakni Kerajaan Nagur. Sejumlah pengelana diantaranya Marco Polo, Laksamana Cheng Ho, Ma Huan dan Tom Pires, mencatat keberadaan kerajaan ini. Laksamana Cheng Ho yang melakukan perjalan pada 1423 mencatat keberadaan kerajaan ini. Demikian pula dengan Tom Pires, banyak mengungkapkan catatan tentang Kerajaan Nagur. Sedangkan Marco Polo menyebut kerajaan ini dengan istilah ‘Batta.’ Mangaraja Onggang Parlindungan (MOP) dalam tulisannya ‘Tuanku Rao,’ mencatat Kerajaan Nagur berdiri sekira abad 5 M dan punah pada Abad 13 M. Meski hingga kini di mana pusat kerajaan itu berada, masih dalam tanda tanya. Ada yang mengatakan Kerajaan Nagur berpusat di hulu sungai Padang. Misalnya, sejarahwan lokal Simalungun Pdt. Juandaharaya, menegaskan keberadaan pusat Kerajaan Nagur terletak di Naga Raja, Kec. Sipispis, Kab. Sergai. Hingga kini, situs kerajaan

bisa ditemukan di salah satu areal perkebunan PT Bridgestone, Naga Raja, dalam bentuk areal pemukiman keluarga kerajaan, situs patung cecak dan monyet yang diduga tempat persembahan, nisan cadas pekuburan berpahat diduga keluarga kerajaan serta batu-batu bekas bangunan (istana). Situs-situs itu persis berada di pinggiran sungai Bah Kuliat, salah satu hulu sungai Padang. Namun, ada juga yang memperkirakan pusat Kerajaan Nagur berada di hulu sungai Bah Bolon, tepatnya di Perdagangan. Perkiraan lokasi yang kedua ini, masih diragukan. Setidaknya bila melihat catatan Slamet Mulyana dalam buku ‘Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Tersebarnya Islam Di Nusantara,” (2005). Diungkapkan, di ujung masa kekuasaan Kerajaan Singasari, pihak kerajaan mengirim ekspedisi penaklukan ke Sumatera yang dikenal dengan ‘Ekspedisi Pamalayu’ 1275 M. Belum ekspedisi itu usai, Kerajaan Singasari runtuh dan digantikan Kerajaan Majapahit. Salah seorang panglima perang yang ikut dalam ekspedisi Pamalayu, bernama Indrawarman yang berkuasa di pesisir Asahan ,menolak tunduk kepada Majapahit. Dia pun menyingkir ke hulu sungai dan mendirikan Kerjaan Silo (Silau) dengan menjadikan Indrapura JUNI 2012

SINERGI

7

Muara sungai padang di Kecamatan Bandar Kalifah Kabupaten Sedang Bedagai. Dulunya kawasan ini merupakan gerbang menuju pelabuhan hingga ke berbagai Bandar pusat perdaganggan sampai ke kabupaten Simalungun saat era kejayaan kerajaan padang yang berpusat di Kelurahan Bandar Utama Kota Tebing Tinggi



(sekarang kota di Kab. Batubara) berada di tepian sungai Bah Bolon sebagai pelabuhan. Akibatnya, Patih Gajah Mada mengirimkan ekspedisi penghukuman atas Kerajaan Silau, sebanyak tiga kali sekira tahun 1389 M. Pada ekspedisi pertama, Kerajaan Silau dapat ditaklukkan, sedangkan pengikutnya menyingkir lebih ke hulu dan mendirikan dua kerajaan, yakni Kerajaan Raya dan Dolog Silau. Tak puas dengan kemenangan itu, Gajah Mada juga mengirimkan ekspedisi kedua dan ketiga, pada ekspedisi kedua tentara Majapahit menyusuri sungai Padang untuk menaklukkan Kerajaan Raya dan menyusuri sungai Ular untuk menaklukkan Dolog Silau. Tapi ekspedisi itu gagal, karena pasukan Majapahit hancur dalam beberapa pertempuran, karena adanya campur tangan Samudera Pasai (Aceh).


U TA M A

Tim Sinergi Ketika berjiarah ke makam Datuk Panglima Hitam di Sungai Kapang Kampung Gelam Di Kecamatan Bandar kalipah

Nelayan saat pulang melaut


Sungai Padang merupakan jalur Perdaganggan utama era kerajaan padang yang menghubungkan bandar bandar

Jembatan Sungai Padang era tahun 1950-an

8

SINERGI

JUNI 2012

Sampan-sampan kecil yang merapat disalah satu anak sungai. Sebutan BOM sebagai pelabuhan lama saat itu melekat bagi warga Bandar Kalifah, dulunya lebar anak sungai ini mencapai 100 meter yang merupakan jalur putaran kapal sepanjang 50 meter.

EDISI KHUSUS

U TA M A hulu sungai Padang, tepatnya ke Kerajaan Raya. Keturunan langsung Sultan Saleh Qamar yang diselamatkan keluarga Kerajaan Raya itu bernama Umar Saleh Qamar yang setelah dewasa turun ke hilir mencari keluarganya. Belakangan, Umar Saleh Qamar tidak kembali lagi ke Kerajaan Raya, tapi mendirikan perkampungan di dataran Bajenis (diperkirakan terletak di Kel. Pelita, Kec. Padang Hulu). Perkampungan inilah kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Padang yang diperkirakan terjadi pada 1656 M. Dalam perjalanan sejarah Kerajaan Padang sejak pertengahan abad 17 hingga melebur dengan Republik pada 1945, pusat kerajaan ini umumnya berada di daerah kota Tebing Tinggi sekarang. Setidaknya ada, tiga pusat kerajaan (istana) yang menjadi simbol kekuasaan. Yakni di Kampung Bajenis, Kampung Tanjung Marulak dan Kampung Kuta Usang (sekarang ada Kel. Bulian) serta Kampung Bandar Sakti. Masing-masing penguasa Kerajaan Padang memilih lokasi yang disukai. Misalnya Raja ‘Tebing’ Pangeran (18061823) memusatkan kekuasaannya di Kampung Tanjung Marulak (Sekarang di kel. Tanjung Marulak) untuk mengontrol pangkalan Tebing. Raja Geraha (Raja ke 7) berkuasa 1823-1870, memusatkan pemerintahannya di Kuta Usang, sedangkan Maha Raja Muda Tengku Nurdin (1870-1914) memusatkan kekuasaannya di Bandar Sakti. Pasca kemerdekaan, peran keluarga Kerajaan Padang ternyata tidak surut seiring dengan leburnya kerajaan itu ke pangkuan RI. Bahkan, dua keturunan langsung raja kerajaan Padang, yakni Tengku Alamsyah dan Tengku Hasyim justru menjadi wali kota Tebing Tinggi di periode awal. Tengku Alamsyah menjadi wali kota Tebing Tinggi 1950-1951 dan Tengku Hasyim pada 1951-1954.

EDISI KHUSUS

Mimbar masjid dan ornament serta pilar penyanggah desain kerajaan padang usianya ditaksir 150 tahun. Sampai kini mimbar tersebut masih digunakan oleh warga Kec Bandar Kalifah sebagai tempat peribadatan umat Islam.

banyak komunitas yang bermukim dan melakukan perdagangan di muara sungai, sehingga tertarik untuk tinggal di negeri baru itu. Singkat cerita, bangsawan Saleh Qamar masuk dari muara menyusuri sungai Padang. Sekira dua jam berlayar, ditemukanlah bantaran sungai yang layak dijadikan pemukiman. Belakangan pemukiman itu diberi nama Bandar Khalifah dan dijadikan sebagai pangkalan/ pelabuhan. Saleh Qamar pun mengangkat dirinya sebagai raja dan menamakan daerahnya Kerajaan Bandar Khalifah. Namun, umur kerajaan kecil itu tidak lama. Ketika Kerajaan Siak Sri Inderapura, Riau, melakukan perluasan wilayah ke Deli pada 1619 M, Kerajaan Bandar Khalifah menjadi korban penghancuran. Sultan Saleh Qamar tewas dalam penyerbuan Kerajaan Siak. Namun, anak raja Bandar Khalifah itu berhasil diselamatkan pengikutnya, dengan melarikannya ke


Dalam konteks dinamika sejarah di atas, catatan terpenting yang bisa terekam, adalah pentingnya keberadaan sungai Padang dan datarannya, karena bersentuhan dengan dinamika kerajaankerajaan besar yang ada di sekitarnya. Logis, jika ditegaskan bahwa disepanjang sungai Padang dari hilir hingga ke hulu, telah ada kehidupan sejumlah komunitas yang saling berinteraksi secara ekonomi dan politik bahkan budaya, selama hampir dua millenium dengan kerajaankerajaan besar disekitarnya. Paling tidak keberadaan sungai Padang, datarannya dan komunitasnya sudah dimulai pada Abad 1 M hingga Abad 15 M. Abad 16 M, keberadaan komunitas di dataran Padang semakin penting, paling tidak dari keberadaan sejumlah kerajaan kecil, yakni Kerajaan Bandar Khalifah, Kerajaan Padang dan Kerajaan Raya yang terletak di hilir, tengah dan hulu sungai Padang. Ketiga kerajaan ini memiliki hubungan emosional yang tinggi, karena adanya keterkaitan satu dengan lainnya, baik ekonomi, politik dan budaya. Diperkirakan, dari ketiga kerajaan itu, Kerajaan Raya berdiri lebih awal, yakni Abad 14 didirikan pengikut Indrawarman dari bekas Kerajaan Silau yang dihancurkan Majapahit. Baru diikuti Kerajaan Bandar Khalifah yang diperkirakan berdiri pada akhir Abad 16 dan Kerajaan Padang di pertengahan Abad 17. Sejahrawan lokal Putrapraja memperkirakan asal muasal pendiri Kerajaan Padang merupakan keturunan langsung dari Raja Kerajaan Bandar Khalifah. Dalam bukunya ‘Sejarah Kerajaan Padang di Tebing Tinggi,’ penulis yang diperkirakan menggunakan nama samaran itu, menuturkan datangnya seorang bangsawan dari Kerajaan Darul Kamal, Aceh, untuk mencari pemukiman baru. Setibanya di muara sungai Padang, bangsawan Aceh bernama Saleh Qamar bersama pengikutnya menemukan


Masid ini merupakan sisa bukti peninggalan kerajaan padang di Kecamatan Bandar Khalifah

Tim Majalah Sinergi saat mengupas secuil sejarah kerajaan padang yang terlupakan.

JUNI 2012

SINERGI

9

U TA M A

TENGKU ALAMSYAH PERIODE 1950 Perjalanan sejarah Kerajaan Padang yang panjang itu, sayangnya hingga kini sangat rendah diapresiasi. Banyak peninggalan kerajaan itu, saat ini, tidak mendapat perhatian layak dari pemerintah, khususnya Pemko Tebing Tinggi. Bahkan, ada kecenderungan keberadaan kerajaan itu secara perlahan ingin dihapus dari memori publik, terutama generasi muda. Kesan itu terus bertahan hingga kini, tanpa ada upaya untuk meluruskan keberadaan dan sumbangsih Kerajaan Padang bagi sejarah kota ini, apakah melalui secuil pengakuan resmi dari Pemko Tebing Tinggi. Kesan itu muncul, misalnya pada penetapan resmi berdirinya Kota Tebing Tinggi yang dilegalisasi melalui Perda kota Tebing Tinggi pada 1987. Entah karena kekurangan referensi sejarah, atau karena ada niatan politik tertentu, muncullah kertas kerja (makalah) dari 10 tokoh masyarakat kota Tebing Tinggi kala itu yang dijadikan patokan historis berdirinya kota Tebing Tinggi. Dalam makalah itu, dicetuskan bahwa daratan di sepanjang pinggiran sungai Padang dihuni sebagai tempat tinggal pada 1864 M. Sedangkan pendiri kota Tebing Tinggi adalah Datuk Bandar Kajum, dan tahun berdirinya kota Tebing Tinggi, yakni tanggal1 Juli 1917. Kabarnya, kertas kerja yang ditulis 10 tokoh masyarakat kota Tebing

10

SINERGI

JUNI 2012

Tinggi itu, menimbulkan silang sengketa di antara warga kota. Bahkan, persoalannya diperuncing oleh balutan kepentingan politik etnis, di mana ada etnis yang merasa dipecundangi dan ada pula etnis yang merasa menang, akibat pemaparan makalah itu. Hingga kemudian muncul tulisan tandingan yang mematahkan argumentasi kertas kerja yang jadi pegangan awal penetapan hari jadi kota Tebing Tinggi itu. Namun, kertas kerja tandingan itu tidak mendapat respon dan apresiasi kalangan pengambil kebijakan, karena memang dibalut oleh kemauan politik era Orde Baru. Akhirnya tulisan tandingan itu, hingga kini menjadi data historis ‘bawah tanah’ yang diakses oleh kalangan yang peduli terhadap masa lalu kota lintasan itu. Celakanya, kertas kerja itu hingga puluhan tahun kemudian, tak pernah dibahas kembali. Pemko Tebing Tinggi selama ini terkesan memandang kertas kerja itu sebagai sejarah final kota Tebing Tinggi dan terus menghindar dari upaya pelurusan sejarah itu. Akibatnya memang fatal. Karena saat ini terjadi proses pelenyapan satu per satu situssitus budaya sisa kejayaan Kerajaan Padang yang telah berusia ratusan tahun. Misalnya, replika istana Kerajaan Padang di Kel. Bandar Utama beserta komplek pemakaman keluarga kerajaan. Bangunan pusat kerapatan Kerajaan Padang yang saat ini jadi markas Koramil 013. Atau bangunan tua di Jalan Letda Sujono, Kel. Bulian yang berdampingan dengan Masjid Jamik Nurul Mubin. Juga, Masjid Raya di Jalan Suprapto. Semua bangunan sisa kejayaan Kerajaan Padang itu, tak pernah mendapat perhatian Pemko Tebing Tinggi hingga kini. Padahal, berdasarkan UU No.10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, seharusnya bangunan sejarah itu, menjadi tanggung jawab Pemko Tebing Tinggi untuk memeliharanya. Agaknya, saat ini imbas dari politik etnis yang membalut penetapan hari jadi kota Tebing Tinggi secara perlahan

mulai mencair. Hal itu, disebabkan kian meleknya generasi muda terhadap berbagai persoalan sejarah masa lalu, sehingga membutuhkan data historis yang jujur dan objektif. Disamping, generasi muda kota Tebing Tinggi saat ini, merupakan generasi yang lebih egaliter dan terputus dari bias sejarah orang tua mereka. Kondisi demikian, harus diapresiasi Pemko Tebing Tinggi serta kalangan generasi muda yang bergelut di dunia akademis. Harus ada keberanian dan kemauan untuk meluruskan sejarah kota Tebing Tinggi dalam kaitannya dengan keberadaan Kerajaan Padang. Keberanian dan kemauan itu, ada pada saat ini, ketika era reformasi memungkinkan semua kalangan bersuara bebas untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya terkait persoalan sejarah kota Tebing Tinggi ini. Namun, tentu saja kebebasan itu harus dibalut oleh

TENGKU HASYIM PERIODE 1948-1950 niat demi kepentingan bersama. Di usia kota Tebing Tinggi menjelang satu Abad ini, sungguh sesuatu yang mulia jika dilakukan penelitian yang lebih akademik dengan melibatkan seluruh pakar sejarah yang ada, guna mengetahui sejak kapan layaknya kota ini menetapkan hari jadinya. Wallahu a’lamu bi ash shawab. Abdul Khalik. (Data diiolah dari berbagai sumber) EDISI KHUSUS

U TA M A

95 Tahun Tebing Tinggi

SEPUR KA YANG MENGUBAH ALUR SEJARAH SINERGI / Rahmadsyah

Bangunan itu, diperkirakan tak berubah dari aslinya selama hampir 129 tahun. Ada jendela bangunan yang lebar terbuat dari kayu jati pilihan serta daun pintu kayu yang masih terjaga keasliannya. Dinding bangunan terlihat kokoh, berbalut cat putih kapur, meski terlihat buram di sana sini. Beberapa peralatan teknis kereta api yang klasik masih terlihat utuh, walau tak lagi dioperasikan. Atap peron dengan rabung yang menjorok ke depan, menjadi ciri khas bangunan colonial itu. Demikian pula dengan atap terbuat dari bata cetak yang tersusun rapi, masih melindungi bangunan tua itu, meski terlihat kian renta termakan usia. Tahukan Anda, dari sepur dan bangunan stasiun KA itu lah sebenarnya sejarah modern kota Tebing Tinggi dimulai. Tepatnya pada 1883, di saat rel KA dibangun Kolonial Belanda, mulai dari Kuala Simpang (NAD) berlanjut ke Pangkalan Berandan, Stabat, Binjai, EDISI KHUSUS


Tegaklah di peron seberang stasiun kereta api kota Tebing Tinggi, terletak di Jalan Imam Bonjol, Kel. Rambung, Kec. Tebing Tinggi. Lalu, berdirilah menghadap arah terbenamnya matahari. Perhatikanlah bangunan induk stasiun KA diseberangnya dengan seksama. Anda akan menemukan suasana tempo doeloe yang khas, penuh memori sejarah yang sulit diungkap dengan kata-kata.

Gerbong KA yang tidak terpakai lagi. Diduga ini merupakan bukti sejarah saat penjajahan

Medan. Selanjutnya ke Lubuk Pakam, Perbaungan, Sei Rampah hingga Tebing Tinggi. Kemudian membelah menjangkau Bandar Roli (Pabatu), Baja Lingge, Pematang Siantar dan jalur Tebing TinggiRantau Prapat. Jalur KA itu dibangun, guna mendukung bisnis perkebunan di berbagai wilayah konsesi, misalnya Kesultanan Langkat, Deli serta wilayah

taklukan termasuk didalamnya Kerajaan Padang berpusat di Tebing Tinggi. Juga Kerajaan Raya di Simalungun, Kesultanan Asahan dan Panai di Labuhan Batu Pada 1881 ketika Sultan Deli memberikan konsesi tanah perkebunan yang luas di wilayah kekuasaannya, dua tahun kemudian mulai lah jalur KA dibuka. Namun, sejumlah pemberontakan muncul menolak pembukaan perkebunan itu. Misalnya Perang Raya (1885-1888) dipimpin Raja Rondahaim dan Perang Sunggal (1872-1895) dipimpin Datuk Badiuzzaman. Dua pergolakan daerah itu, ternyata menjadi penting bagi masa depan Tebing Tinggi dan daerah pantai timur Sumatera. Kerajaan Padang yang kala itu dipimpin Maharaja Muda Tengku H.Nurdin (18701914), berkedudukan di Bandar Sakti, sebenarnya tidak setuju dibukanya perkebunan di wilayah kekuasaannya, meski tak ditunjukkan terang-terangan. Hal itu diisyaratkan dengan merestui kemenakannya yang memerintah pelabuhan Bandar Khalifah, yakni Tengku Syahbokar, ikut berperang mendukung raja Kerajaan Raya. Perang sengit berlangsung tiga tahun di dataran Padang dan wilayah Raya itu, akhirnya memaksa Kolonial Belanda memperkuat kekuasaan mereka di empat kampung, yakni Tebing Tinggi (Lama), Badak Bejuang, Rambung dan Pasar Baru yang selama ini menjadi basis perdagangan Kerajaan Padang. JUNI 2012

SINERGI

11

Chinatown yang kini telah kehilangan moment.

Dibangunlah tangsi militer (sekarang Mapolres Tebing Tinggi dan eks markas Kodim/Great Market), rumah sakit militer (RS Bhayangkari), penjara (Lapas Kelas IIB Jalan Pusara Pejuang) dan pekuburan umum (kerkhof di Jalan Cemara) serta stasiun telepon dan telegraf (sekarang kantor Ravi Group di Jalan Imam Bonjol). Semua bangunan awal itu dibangun semasa dengan Perang Raya. Pasca Perang Raya, Kolonial Belanda meneruskan pembangunan keempat kampung itu, melalui penyediaan fasilitas publik. Misalnya, esplanade (lapangan Merdeka), kantor pos, gedung controleur (kantor Dinas Pendidikan), rumah kediaman controleur (rumah Camat Kec. Tebing Tinggi, Kab Sergai di Jalan Merdeka), rumah kepala polisi (rumah dinas Kapolres), Landraad (PN Tebing Tinggi), kejaksaan (dibelakang great market). Kemudian balai umum (perpustakaan umum), bank (kantor DHC 45 di Jalan Sutomo), waterleding (di Jalan Thamrin, kini telah lenyap), serta pergudangan (sekarang di Jalan Veteran samping vihara Mahadana). Proses pembangunan fasilitas publik itu terjadi antara 1888-1915 dan bahan-bahan bangunan, semuanya diangkut menggunakan kereta api uap. Berselang dua tahun kemudian, berdasarkan Instellings van Ordonatie van Staatsblad 1917 tanggal 1 Juli 1917, keempat kampung yang dikuasai Kolonial Belanda itu diresmikan sebagai Gementee Tebing Tinggi. Peresmian itu bersamaan dengan pembentukan Gementee Medan. Jauh sebelumnya Kolonial Belanda telah membentuk Gementee Fonds pada 1886 yang memberikan hak mengatur sendiri (otonom) kepada suatu daerah. Hak itu berdasarkan Indische Staatsregeling Pasal 123 tentang Decentralisatiewetgeving tanggal 23 Juli 1903. Sejak diundangkannya peraturan kolonial itu, keempat kampung itu terlepas dari kekuasaan Kerajaan Padang. Dalam proses tata kota itu, dibangun

12

SINERGI

JUNI 2012

Vihara Mahadana Jl. Veteran diperkirakan bangunan ini dibngun pada masa 1800 Masehi. Keberadaan bangunan ini menjadi saksi bisu ketika perdaganggan dikuasai Kerajaan Padang.


pula jalan-jalan penghubung (straat) yang menyatu dengan pinggiran esplanade. Misalnya Jalan Sutomo, Manggis, Gereja, Veteran, Pahlawan, Suprapto, Iskandar Muda, Pusara Pejuang, Kartini, Patriot, Bedagai, Haryono MT dan Pattimura yang kala itu diberi nama-nama Belanda. Baru pada 1919, Gementee Tebing Tinggi kemudian dihubungkan dengan Kampung Bandar Sakti yang menjadi pusat administrasi dan kerapatan Kerajaan Padang, dengan dibangunnya tiga jembatan membelah sungai Bahilang. Bersamaan pula dibangunnya jalur darat menghubungkan Tebing Tinggi dengan Kesultanan Serdang, Bedagai hingga ke Medan. Hingga 1920 jalur darat Tebing Tinggi-Pematang Siantar juga dibuka. Pembangunan jalan darat yang menghubungkan berbagai kota, mulai menyurutkan tradisi maritim di daerah itu. Meski hingga 1950, pangkalan Tebing yang berada di pertemuan sungai PadangBahilang masih digunakan untuk kegiatan ekonomi, tapi tidak signifikan lagi. Saat itu, perekonomian kotamadya Tebing Tinggi otomatis dikendalikan pedagang Cina. Kampung Tebing Tinggi Lama, khsususnya disekitar Jalan Bedagai, Patriot dan Veteran, merupakan areal perdagangan yang dihuni etnis Cina. Areal itu, dahulunya dikenal sebagai ‘Chinatown’ kota Tebing Tinggi, berdasarkan pengakuan sesepuh etnis Tionghoa Agus Susanto. Sejak 1950 secara perlahan ‘Chinatown’ kehilangan momen ekonomi dan berpindah ke Pasar Baru. Semasa dengan periode pembangunan jalan darat, Kolonial Belanda pun membangun sejumlah fasilitas pendidikan, guna menampung anak Belanda/Barat dan Cina/Timur Asing dan pribumi yang bekerja di perkebunan Belanda. Misalnya, Europeschool (sekarang SMPN1), Hollandinlandschool (SDN1), Vervolkschool (SMPN2), serta Hoa Kio (SMPN3) yang diperuntukkan bagi anak Timur Asing.



U TA M A

Gereja Methodist Episcopal Kerk 1927 merupakan Gereja tertua di Tebing Tinggi. Jenis Konstruksi dan jendela masih memiliki arti dan makna tersendiri.

Selain itu, Kolonial Belanda juga memberi kesempatan berkembangnya sejumlah agama di wilayah Tebing Tinggi. Misalnya, memberi izin pembangunan Gurdwara sebagai rumah ibadah agama Sikh pada 1816 di Jalan Imam Bonjol. Juga, pembangunan Masjid At Thohiriyah bagi jemaah Ahmadiyah pada 1927 di Jalan Batubara. Hal sama juga diberikan kepada umat Islam yang bekerja pada Kolonial Belanda, dengan mengizinkan pembangunan Masjid Jamik di Jalan Batubara. Sedangkan untuk pemeluk Kristen diberikan lahan hibah di belakang kantor pos kepada Gereja Methodist (Methodist Episkopal Kerk) yang dibangun pada 1927. Kemudian pada 1941 sejumlah misionaris Katholik juga masuk ke Tebing Tinggi untuk melayani jemaatnya dengan membangun gereja Katholik St. Carolus di Jalan Pahlawan. Etnis Batak Toba yang bekerja pada Belanda, juga membangun gereja mereka di Jalan Kartini. Juga gereja Kingmi di Jalan Veteran. Inilah situs tua keagamaan yang tercatat berada di Gementee Tebing Tinggi. Namun patut dicatat, sebelum semua rumah ibadah berbagai agama itu dibangun, ada vihara umat Buddha dari sekte Mahayana yang dibangun jauh sebelumnya, terletak di perbukitan pertemuan sungai Padang-Bahilang, yakni vihara Mahadana (sekarang terletak di Jalan Veteran ujung). Vihara itu diperkirakan dibangun pada 1800 M, dan menjadi saksi bisu dinamika pangkalan ‘Tebing’ saat pusat perdagangan itu dikuasai Kerajaan Padang. Saat ini, semua rumah ibadah itu masih berdiri melayani umatnya. Dengan demikian, patut untuk dicatat keberadaan stasiun KA di Jalan Imam Bonjol saat ini,merupakan tonggak sejarah penting terjadinya proses modernisasi serta pluralisme kota Tebing Tinggi. Proses EDISI KHUSUS

U TA M A itu berlanjut hingga kini, di mana jalanjalan daratan menjadi penyangga utama proses peradaban modern itu.

1 Juli 1917 Dalam Tanda Petik Sebelum adanya jalur kereta api, dinamika sejarah Tebing Tinggi dan sekitarnya hanya bergantung pada transportasi sungai, terutama sungai Padang beserta sejumlah anak sungai yang bermuara di sungai Padang, yakni sungai Bahilang, Sibarau, Sigiling, Bah Sumbu, untuk berhubungan dengan dunia luar. ‘Pangkalan Tebing’ yang terletak di mulut pertemuan sungai Padang dan sungai Bahilang, menjadi titik sentral lalu lintas dari hilir ke mudik atau sebaliknya di wilayah itu. Disamping pangkalan lain, yakni Bandar Sakti, Tanjung Sibunga-bunga dan di hilir Tambangan serta Bandar Sono dan Persiakan di sungai Bahilang. Seorang sejarahwan lokal Putera Praja dalam risetnya tahun 1964, memperkirakan ‘Pangkalan Tebing’ dibangun oleh raja VII Kerajaan Padang Datuk ‘Tebing’ Pangeran sekira 1807. Namun, operasional Pangkalan Tebing sebagai pangkalan pengumpul hasil bumi dari hulu sungai Padang beserta anak sungai lainnya, sebelum dikirim ke pelabuhan Bandar Khalifah, jauh lebih tua lagi. Indikasi itu, bisa dilihat dari keberadaan vihara Mahadana (kini berada di Jalan Veteran) yang persis berada di areal Pangkalan Tebing. Vihara itu, hingga kini masih menyimpan lonceng besar bertarikh 1809. Atas dasar itu, lumrah jika ‘Pangkalan Tebing’ telah ada jauh sebelum pemberian nama itu oleh Datuk Pangeran. Bahkan, jika merunut kepada data

sejarah tentang pemanfaatan sungai Padang sebagai jalur transportasi air, akan ditemukan perkiraan yang menakjubkan. Keberadaan sungai Padang sebagai salah satu wilayah berpenghuni, telah ada di abad 5-13 M, ketika adanya informasi kerajaan tua di Simalungun bernama Kerajaan Nagur. Meski pun hingga kini belum bisa dipastikan di mana posisi persis pusat kerajaan itu, tapi semua sejarahwan sepakat Kerajaan Nagur berpusat di Simalungun. Dalam konteks demikian, bisa pula dipastikan, Kerajaan Nagur jelas menggunakan jalur sungai sebagai transportasi air untuk berlayar keluar masuk menuju selat Malaka. Misalnya, sungai Bah Bolon, Suka, Padang, Rampah dan Ular yang umumnya berhulu di Simalungun. Jalur transportasi Kerajaan Nagur yang menggunakan alur sungai, akan memberikan daya tarik untuk membentuk komunitas terbatas di pinggiran sungai. Selain Kerajaan Nagur, sejarah juga mencatat ada lagi kerajaan besar yang berpusat di Deli Tua yang dikenal sebagai Kerajaan Aru/Haru pada Abad 12. Kerajaan yang terkenal dengan legenda ‘Puteri Hijau’ itu menjadi penting, karena sebelum sungai yang berhulu di Simalungun itu bernama ‘Padang’ dahulunya bernama sungai Arau/ Harau. Sejarahwan Melayu MT Lah Husny memaparkan proses perubahan nama dari ‘Arau/Haru’ menjadi ‘Padang’ tepat ketika jalur sungai itu dikuasai Kerajaan Padang, sedangkan Kerajaan Aru/Haru telah lenyap. Dari berbagai peristiwa sejarah yang ada, sejujurnya peresmian Hari Jadi Kota Tebing Tinggi pada 1 juli 1917 masih

dalam tanda petik. Karena dari data sejarah sepintas itu, Kampung Tebing Tinggi Lama atau Pangkalan Tebing Tinggi sudah ada sejak tahun 1800 an. Sehingga jika yang jadi tolok ukur usia, sebenarnya kota Tebing Tinggi usianya lebih dari 1 Abad, bahkan bisa mencapai 2,5 Abad. Contoh dari itu, misalnya mengukur usia kota Medan, Pematang Siantar dan Binjai yang jauh lebih tua dari kota Tebing Tinggi. Kota Medan kini usianya mencapai 400 tahun lebih, padahal peresmian kota itu menjadi Gementee sama dengan kota Tebing Tinggi, yakni 1 Juli 1917. Tapi, ibu kota Sumut itu, tidak menjadikan tanggal itu sebagai titik awal kelahiran, melainkan menjadikan kedatangan Guru Patimpus sebagai titik usia kelahiran kota Medan. Anehnya, kota Tebing Tinggi malah menjadikan tanggal dan tahun itu, sebagai awal kelahiran. Secara politis historis, penetapan kelahiran kota Tebing Tinggi pada 1 juli 1917 sangat merugikan bagi masa depan kota. Di mana hal itu menunjukkan sejarah kota yang masih muda dan dinamika sejarah yang juga masih muda. Padahal, ada fakta sejarah lain yang juga berada di wilayah kota Tebing Tinggi, menunjukkan usia kota itu jauh lebih tua dari yang disepakati. Jika kondisi ‘sejarah yang disembunyikan’ itu tetap tidak dibuka, kota ini tidak akan memiliki basis historis melakukan perluasan wilayah. Padahal, saat ini kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan perluasan areal, karena kondisinya yang telah penuh sesak oleh pemukiman. Wallahu a’alamu bi ash shawab. (Abdul Khalik)

FASILITAS PEMERINTAHAN ERA PENJAJAHAN HINDIA BELANDA

GEDUNG CONTROLEUR

RUMAH KEDIAMAN CONTROLEUR

DULUNYA BALAI UMUM

RUMAH KEPALA POLISI

EDISI KHUSUS

GEDUNG LANDRAAD

Kantor Walikota Tempoe Doloe

JUNI 2012

SINERGI

13

AWAN GELAP G 30 S/PKI SINERGI / Rahmadsyah

DI TEBING TINGGI

Gudang Hitam - Tempat ini merupakan lokasi penahanan sementara orang orang yang di duga terlibat gerakan 30/S.PKI tahun 1965. Lokasi : Jl. Sutuyo Siswomiharjo Tebing Tinggi.

T

anggal 1 Oktober 1965. Suasana setelah magrib berlalu. Seorang diantara kami mengatakan telah terjadi pergolakan di Jakarta. Peristiwa itu merupakan suatu kegiatan percobaan untuk menguasai Republik ini. Kontak senjata dikabarkan telah terjadi, dan studio RRI pernah dikuasai oleh para pesuruh itu. Mendengar hal ini seorang kawan kami berinisiatif untuk mendengarkan siaran radio. Dengan mengayuh sepeda ia pergi ke rumahnya di bilangan dekat Pasar Sakti sekrang. Namanya Abdul Wahab Pilly. Dengan membawa radio transistor yang hanya berband satu itu, kami dapat mendengarkan siaran langsung dari studio. Suasana kami dengan serentak berubah. Masing-masing kami mengeluarkan pendapat apa yang harus diperbuat untuk mengantisipasi terhadap gerakan yang mereka lakukan itu. Setiap malam kami berkumpul di sekitar Mesjid yang sekarang bernama Syuhada di Jalan Iskandar Muda. Setiap malamnya kami tetap membicarakan hal-hal yang menyangkut gerakan yang telah terjadi di Jakarta itu. Seorang yang

14

SINERGI

JUNI 2012

bernama Ahmad Sadi (alm) mengusulkan perlu dibuat suatu kelompok pemuda dan dilatih keterampilan, minimal silat untuk menjaga kelincahan dalam menghadapi kemungkinan apa yang akan terjadi besok lusanya. Dengan keterampilan silat dimungkinkan untuk menjaga diri bisa dilaksanakan. Dipanggillah guru silat dua orang, satu bernama Siri dan satu orang lagi bergelar Datuk. Lupa saya namanya, keduanya memang kebetulan juga warga organisasi. Makanya dengan mudah mereka memberikan pelajaran. Setiap malam setelah habis shalat Isya. Begitulah kami dari organisasi Pemuda Muhammadiyah berbuat ketika gerakan yang kemudian lebih dikenal dengan nama G 30 S/PKI mulai merembet ke hampir seluruh Indonesia. Terutama Kota Tebing Tinggi ini. Kegiatan para pemuda sudah semua bergerak untuk menghantam PKI beserta organisasi Onderbownnya. Dimana-mana semua keluarga anggota partai yang telah disebut terlarang, mulai merasa ketakutan dan ada sebahagian telah berpindah ke tempat lain. Demonstari timbul timbul sambil mengambil alih milik organisasi itu, orang yang terlibat dalam organisasi Baperki, misalnya juga menjadi sasaran para demonstran. Toko I Mei di Jalan Pattimura habis di jarah oleh para demonstran, begitu juga toko buku Saw Guan juga habis dipreteli mereka dan beberapa tempat lain. Semuanya itu merupakan suatu tindak yang diakibatkan oleh sikap PKI sebelumnya. Dibentuklah suatu kesatuan yang diberi nama Komando Aksi Pemuda yang terdiri dari beberapa organisasi pemuda antara lain Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Pemuda Muslimin serta lainnya. Sementara dikalangan para siswa dibentuk pula Kesatuan Aksi Pemuda


U TA M A

Tahun 1965 /1966 Masid ini dulunya digunakan oleh para petinggi OKP untuk membuat rancangan program kegiatan tentang penumpasan G.30./PKI di Tebing Tinggi sekitarnya. Lokasi : Iskandar Muda

Pelajar Indonesia (KAPPI). Kedua kelompok merupakan sumber kekuatan missal di kala itu. Semua kegiatan diprogramkan secara terpadu satu sama lain. Sehingga semua itu dikontrol oleh tim yang dibentuk. Semuanya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan orang-orang PKI dilakukan dengan secara damai. Kecuali kalau mereka melakukan perlawanan mulai dari Kampung Rao ada yang bernama Daud si tukang pangkas, Sidi Rotan pedagang dan Mansur Uban. Mereka semuanya diambil secara damai dan diserahkan kepada pihak yang berwajib. Begitu juga dengan Datuk Tunaro juga diambil dengan cara damai. Akhir dari semua nasib mereka penulis tidak mengetahui dengan pasti. Apakah mereka meninggal dalam tahanan atau mereka diamankan. Istilah itu sudah menjadi ucapan keseharian bagi mereka yang menjadi tahanan akibat peristiwa gerakan G 30 S/PKI masa itu. Sementara itu dikalangan masyarakat ramai, sudah timbul harapan-harapan baru dengan dilarangnya PKI sebagai sebuah organisasi kepartaian di Indonesia. Dengan demikian mereka yang telah mengalami peristiwa seperti itu jauh sebelumnya, mengucapkan syukur Kehadirat Illahi semoga tidak ada lagi peristiwa semacam ini lagi. Kepada rekan-rekan yang masih ingat dan mempunyai catatan atau dokumen yang lebih akurat, penulis sangat berterima kasih. Karena yang semua penulis tuliskan hanya sekedar sekelumit ingatan tanpa adanya dukungan secara dokumentasi yang sangat mendukung. Memang peristiwa pemberontakan PKI ini merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi bangsa ini. Bukan saja sebagai peristiwa menyangkut kedaulatan Negara, juga merupakan suatu tindakan kemanusiaan yang akan dihabisinya kalau tidak sehaluan dengan mereka. Maaf bagi semua rekan yang tidak disebutkan nama-namanya dalam penulisan, karena ini hanya merupakan suatu tulisan sekedar semacam ingatan sekilas. Tanpa tahun dan tempat yang mendukung tulisan ini. Memang hannya sekedar ingatan penulis saja. Maaf ya ! (Rizal Syam) EDISI KHUSUS

AMUK MASA 6 MEI 1998 DI TEBING TINGGI

TRAGEDI REFORMASI Aksi unjuk rasa yang dikumandangkan setiap hari di berbagai kota besar Indonesia mendekati titik puncaknya.lambatnya reaksi dari wakil rakyat atas tuntutan reformasi yang disuarakan oleh mahasiswa membuat Masyarakat kehilangan kesabaran .situasi berubah menjadi liar dan tidak terkendali. Kerusuhan rasial anti tionghoa terbesar di Indonesia., Penjarahan , pembakaran ruko-ruko dan tindakan-tindakan tidak manusiawi. terjadi hampir di seluruh tanahair. Jakarta 13-14 Mei 1998, Solo : 15 Mei 1998 Lampung : 17 Mei 1998, Jakarta Utara : 20 Mei 1998 Tanjung Balai : 27 Mei 1998 Tegal : 9 Juni 1998 dan 15 Juni 1998. Tekanan dan kesenjangan sosial ekonomi yang diperparah oleh kelangkaan bahan pokok yang dialami masyarakat, melahirkan dorongan-dorongan destruktif untuk melakukan tindak-tindak kekerasan (perusakan, pembakaran, penjarahan dan lain-lain). Sebagian besar mereka yang terlibat ikut- ikutan dalam kerusuhan pada dasarnya adalah korban dari keadaan serta struktur yang tidak adil. Mereka berasal dari lapisan rakyat kebanyakan. Medan merupakan kota besar pertama yang dilanda kerusuhan besar berkaitan dengan Reformasi .Kerusuhan ini menjalar terus sampai keluar kota seperti, Pulo brayan, Lubuk- Pakam, Perbaungan, TebingTinggi, Pematang - Siantar, Tanjung morawa, Pantai labu, Galang, Pagar merbau, Beringin, Batang kuis,dan Percut SeiTuan. Tampaknya mahasiswa tidak mampu mengendalikan perusuh, tidak juga aparat keamanan. EDISI KHUSUS

Kerusuhan rasial mengakibatkan gelombang eksodus secara besar-besaran dari etnis Tionghoa, sementara yang tetap tinggal ditanah-air hidup dalam ketakutan , hampir semua Warga Negara Asing meninggalkan Indonesia, Indonesia dinilai dalam keadaan BAHAYA. Tebing Tinggi 6 Mei 1998 Masyarakat yang saat itu tercekik ekonominya karena harga yang membubung tinggi, beramai-ramai melakukan penjarahan toko-toko milik etnis Tionghoa. Pertokoan Jalan Suprapto dan KH Dahlan tak luput dari penjarahan. Beberapa kilang padi milik etnis Tionghoa juga dijarah menurut beberapa saksi mata,. Kerusuhan dimulai dengan berkumpulnya massa pasif yang terdiri dari massa lokal dan massa pendatang (tak dikenal), kemudian muncul sekelompok provokator yang memancing massa dengan membakar ban dan memancing perkelahian, meneriakkan yel-yel yang memanasi situasi, merusak rambu-ratnbu lalu lintas, . Setelah itu, provokator mulai melakukan pengrusakan barang dan bangunan, disusul dengan tindakan menjarah barang, Para pelaku terdiri dari dua golongan yakni, pertama massa pendatang yang

U TA M A karena diprovokasi berubah menjadi massa aktif, dan kedua, provokator orang tak dikenal , secara fisik tampak terlatih, sebagian memakai seragam seadanya (tidak lengkap), tidak ikut menjarah, dan segera meninggalkan lokasi setelah gedung atau barang terbakar. Para provokator ini juga yang membawa dan menyiapkan sejumlah barang untuk keperluan merusak dan membakar, seperti jenis logam pendongkel, bahan bakar cair, kendaraan, bom molotov, dan sebagainya. Pada awalnya massa lokal berkumpul untuk menonton dan ingin tahu apa yang akan terjadi. Sebagian dari mereka terlibat ikut-ikutan merusak dan menjarah setelah dimulainya kerusuhan, tetapi tidak sedikit pula yang hanya menonton sampai akhir kerusuhan massa pendatang, yang sudah terprovokasi dalam jumlah ratusan hingga ribuan menjadi agresif, melakukan perusakan lebih luas termasuk pembakaran. Massa ini juga melakukan penjarahan pada toko-toko dan rumah. Mereka bergerak secara terorganisir Beberapa Saksi menyebutkan bahwa di setiap tempat terlihat orang-orang dengan fungsi khusus, ada yang melempari rumah atau toko dengan batu, ada yang membawa jeriken bensin, menggergaji gembok toko, membakar, dan mengucapkan kata-kata rasialis. Kerusuhan bermula di simpang empat pusat kota Tebing Tinggi kemudian meluas pada waktu hampir bersamaan, yakni rentang antara pukul 16.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB.ribuan orang tumpah ruah ke jalan- bersorak-sorak mendobrak pintu ruko di sepanjang jalan suprapto-ahmad yani Sasaran kerusuhan adalah pertokoan etnis tionghoa, , serta kendaraan bermotor umum dan pribadi menurut Rupanya niat suci mahasiswa dikotori oleh orang-orang tak bertanggung jawab. TakTerkendali Sementara itu aksi kerusuhan massa yang semakin tak terkendali terus berlanjut dari . Ratusan rumah toko (ruko) termasuk showroom dan perkantoran, belasan kenderaan roda empat, truk sampai mobil pribadi dirusak dan dibakar massa. Dua foto studio di kawasan Jl.Ahmad Yani diobrak-abrik dan dijarah massa berikut empat toko disampingnya dilalap api. Begitu juga puluhan sepeda motor milik showroom yang dikeluarkan massa dari ruang pajang ke jalan lalu dibakar. Sedangkan ribuan massa terus ‘mengamuk’ melakukan pelemparan Setelah beberapa jam pembakaran itu terjadi, pasukan TNI datang ke lokasi sambil melepaskan tembakan peluru karet. Massa perusuh berbaur dengan penonton lari berhamburan dan ada yang masuk ke gang-gang kecil di kawasan tersebut. sejumlah pria yang ditangkap petugas keamanan saat membawa barang-barang hasil jarahan dari toko di Jln Tjong afie , JUNI 2012

SINERGI

15

U TA M A ternyata bukan warga Tebing Tinggi. Begitu pasukan TNI meninggalkan lokasi, massa datang kembali dan membongkar Toko roti di Jln Kf Tandean, massa masuk ke dalam dan mengobrakabrik lalu membakarnya., Api dari toko itu menjalar ke toko milik pribumi ,Warga kemudian memberikan pertolongan dengan mengeluarkan barang dagangannya sambil menyiram air ke arah api yang melalap ruko tersebut. Selain itu, ratusan ton beras yang ditimbun di gudang-gudang kawasan kilang padi di Tambangan habis disikat massa yang mengamuk mulai Rabu malam sampai Kamis sore. Aksi penjarahan itu berhasil dihentikan aparat keamanan yang turun ke lapangan setelah melakukan penembakan kepada penjarah serta menangkapi sejumlah warga pria/wanita dari desa disekitar kilang padi tersebut. Di sepanjang jalan belasan bangkai mobil berbagai merk/jenis masih terlihat bergelimpangan di jalanan. belasan sepeda motor milik showroom habis dibakar massa. Massa juga melakukan perusakan fasilitas pertokoan/perkantoran dan pemukiman milik warga turunan yang sebagian penghuninya bersembunyi di dalam karena tidak sempat menyelamatkan diri atau mengungsi ke tempat lain minta perlindungan. Aksi serupa kamis siang (7/5) juga menjalar sampai ke Jl Kh Ahmad dahlan dengan korbannya tiga ruko, belasan sepeda motor dan kenderaan roda empat musnah terbakar. Pasukan keamanan dengan senjata lengkap bergerak cepat membubarkan massa di semua lokasi peristiwa seraya menembakkan senjatanya ke atas dan kadang terarah kepada warga masyarakat yang hanya menonton peristiwa itu. Di daerah tambangan seorang WNI keturunan Tionghoa, yang juga tidak mau disebut namanya, mengisahkan . Keluarganya diselamatkan oleh tetangganya, seorang haji, dan kemudian tetanggatetangganya menjaga rumah kosong yang ditinggalkannya. Adi, seorang sopir Roter, mengingat kejadian pada hari Kamis tanggal 7 Mei itu “kayak perang”. “Mengerikan sekali. Jalan dipenuhi mobil yang enggak bisa ke mana-mana karena jalan-jalan tertutup. Teman saya waktu itu dapat sepeda motor yang ia rampas begitu saja dari pemiliknya, lalu ia jual. Saya melihat bagaimana orang merampas dan itu enggak satu-dua. seraam… penjarahan di mana-mana, asap dari bangunan-bangunan yang dibakar dan orang-orang yang bermata merah.” Ia melanjutkan, “Orang- orang itu seperti kemasukan setan. Mereka masuk ke rumah orang dan mengambil apa saja di dalamnya. Saya tidak tahu penghuninya diapakan, tapi di jalanan saya melihat perempuan-perempuan dengan kulit bersih di kejar-kejar. Kalau tertangkap… maaf…

16

SINERGI

JUNI 2012

buah dadanya diremas-remas…. Aduuh… yang itu saya enggak bisa melanjutkan. Kasihan sekali. Di jalan-jalan orang mandi pakai Aqua. Tetangga saya ada yang dapat berkardus-kardus Kratingdaeng, lalu minum Kratingdaeng terus dari bangun tidur sampai perutnya buncit. Televisi dipakai main bola. Ada teman yang pagi-pagi sudah ke tjong afie dan pulang bawa enam barang yang ia kira HP, enggak tahunya remote televisi…. Slamet yang waktu itu masih bekerja sebagai sopir pribadi suatu keluarga keturunan Tionghoa yang tinggal di jalan Tandean. “Majikan saya minta supaya saya tidak pulang ke kontrakan saya, dan minta saya menjaga rumahnya. Di depan rumahnya ditulisi ’Pribumi’ supaya tidak diganggu,” ungkapnya lebih jauh. Saat itu, kata-kata “Muslim”, “Pribumi” di depan toko atau rumah tampaknya merupakan cara supaya massa tidak merusak dan menjarahnya, meski hal itu tidak selalu berhasil. Di jl kf tansdean ahmad dahlan , perusakan tetap dilakukan di toko-toko di pinggir jalan, meskipun sudah ditulisi dengan dua kata itu. “Siapa yang bisa melupakan peristiwa itu,” ujar Pak Amir, sopir Roter yang lain. “Saya melihat orang seperti sudah gila semua. Saya sendiri takut. Mobil saya kembalikan ke pool pukul 10.00 dan hari itu tidak berani pulang ke lubuk pakam.. Suasananya sudah seperti perang. Mudahmudahan tidak pernah terjadi lagi,” katanya. Lumpuh Pasca penjarahan itu .Perekonomian di kota tebing tinggi lumpuh . sebagian besar pusat perbelanjaan, toko dan kantor-kantor bank menghentikan kegiatannya. pertokoan sejak pagi hanya sebagian kecil yang buka, karena mereka takut aksi kerusuhan massa.berulang Menjelang siang hampir semua pusat perbelanjaan dan toko di Tebing Tinggi tutup total. . Sedangkan kantor-kantor perbankan yang sebagian besar berada di kawasan jalan sutomo menutup sebagian dari pintu kantornya dan memperoleh pengawalan ketat dari petugas keamanan untuk mengantisipasi terjadinya pengrusakan dan penjarahan. lumpuhnya aktivitas pereonomian memacu pula naiknya harga barang-barang. . Dampak dari kerusuhan adalah lumpuhnya perekonomian kota Tebing Tinggi Penduduk Tebing Tinggi keturunan Cina pergi meninggalkan kota karena merasa keamanan mereka tidak terjamin, walau ada juga yang tinggal untuk melindungi harta benda mereka supaya tidak dijarah. Selama beberapa hari masyarakat kesulitan mendapat bahan makanan pokok. bahkan hingga tahun 2010 sejak penjarahan, tidak ada toko yang berani buka pada malam hari. Penjarahan bukan semata dikarenakan rasa lapar tetapi juga karena sebab-sebab lain.(***) Peristiwa kerusuhan tanggal 6- 7 mei 2012 di Tebing Tinggi tidak dapat

dilepaskan dari konteks dinamika sosial politik masyarakat Indonesia pada masa itu, yang ditandai dengan rentetan peristiwa Pemilu 1997, krisis ekonomi, Sidang Umum MPR RI Tahun 1998, demonstrasi simultan mahasiswa, penculikan para aktivis dan tertembaknya mahasiswa Trisakti. Pada peristiwa inilah rangkaian kekerasan yang berpola dan beruntun yang terjadi secara akumulatif dan menyeluruh, dapat dilihat sebagai titik api bertemunya dua proses pokok yakni proses pergumulan elit politik yang intensif yang terpusat pada pertarungan politik tentang kelangsungan rezim Orde Baru dan kepemimpian Presiden Suharto yang telah kehilangan kepercayaan rakyat dan proses cepat pemburukan ekonomi. Di bidang politik terjadi gejala yang mengindikasikan adanya pertarungan faksifaksi intra elit yang melibatkan kekuatankekuatan yang ada dalam pemerintahan maupun masyarakat yang terpusat pada isu penggantian kepemimpinan nasional. Hal ini tampak dari adanya faktor dinamika politik seperti yang tampak dalam pertemuan di Makostrad tanggal 14 Mei 1998 antara beberapa pejabat ABRI dengan beberapa tokoh masyarakat, yang menggambarkan bagian integral dari pergumulan elit politik. Di samping itu dinamika pergumulan juga tampak pada tanggung jawab Letjen TNI Prabowo Subianto dalam kasus penculikan aktivis. Analisa ini semakin dikuatkan dengan fakta terjadinya pergantian kepemimpinan nasional satu minggu setelah kerusuhan terjadi, yang sebelumnya telah didahului dengan adanya langkah-langkah ke arah diberlakukannya TAP MPR No. V /MPR/1998. Di bidang ekonomi terjadi krisis moneter yang telab mengakibatkan membesarnya kesenjangan sosial ekonomi, menguatnya persepsi tentang ketikdakadilan yang semakin akut dan menciptakan dislokasi sosial yang luas yang amat rentan terhadap konflik vertikal (antarkelas) dan horizontal (antargolongan). Di bidang sosial, akibat krisis bidang politik dan ekonomi, nampak jelas gejala kekerasan massa yang eksesif yang cenderung dipilih sebagai solusi penyelesaian masalah, misalnya dalam bentuk penjarahan di antara sesama penduduk di daerah. Begitu pula adanya sentimen ras yang laten dalam masyarakat telah merebak menjadi rasialisme terutama di kota-kota besar. Di samping itu identitas keagamaan telah terpaksa digunakan oleh sebagian penduduk sebagai sarana untuk melindungi diri sehingga menciptakan perasaan diperlakukan secara diskriminstif pada golongan agama lain. Mudah dipahami bahwa latar belakang kekerasankekerasan itu telah menjadikan peristiwa penembakan mahawiswa Universitas Trisakti sebagai pemicu kerusuhan berskala nasiona.(Juanda) EDISI KHUSUS

U TA M A

Masa Transisi TAHUN 2010-2011

KISRUH PILKADA TEBING TINGGI Menurut catatan, pilkada Kota Tebing Tinggi telah diselengarakan pada 12 Mei 2010 diikuti lima pasangan calon yakni Umar Junaidi-Irham Taufik (nomor urut 1), Adi Harianto-Sarabintang Saragih (nomor urut 2), Amril Harahap-Irwandi (nomor urut 3), M Syafri Chap-Hafas Fadillah (nomor urut 4), dan Syahril Hafzein-Wan Gunadi (nomor urut 5). Dalam proses penghitungan suara akhir dan sidang pleno pada 15 Mei 2011, KPU menetapkan pasangan M Syafri ChapHafaz Fadillah sebagai pemenang dan menjadi Wali Kota dan wakil wali Kota Terpilih. Namun pihak yang merasa keberatan dengan hasil itu mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang mengeluarkan keputusan dengan Nomor 12/PHPU.DVIII/2010 berupa pemungutan suara ulang. dan membatalkan pencalonan M Syafri Chap karena dianggap tidak memenuhi persyaratan . Menghindari stagnasi roda pemerintahan di kota Tebing Tinggi terkait proses pilkada ulang yang di putuskan Mahkamah Konstitusi Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin melantik Drs H Eddy Syofian MAP sebagai PJ Walikota Tebing Tinggi. “Jaga stabilitas dan jangan berpihak pada Pemilukada mendatang. Laksanakan tugas sesuai peraturan dan perundangundangan,. Pemerintahan tidak bisa stagnan dan birokrasi pemerintahan harus tetap jalan.,” Pesan Gubsu.. Pj Walikota Eddy Syofian dengan dukungan Gubsu dan Muspida Plus Sumut bersama Muspida Plus Kota Tebing Tinggi bertekad mempertahankan kondusivitas kota Tebing Tinggi serta melaksanakan 3 agenda penting yaitu LKPJ, pengajuan PAPBD 2010 dan pembahasan RAPBD 2011. “Tiga agenda ini menjadi skala prioritas utama,” ujarnya Dalam 100 hari kerja ke depan, lanjutnya, pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan pemerintah yang sedang berjalan di kota Tebing Tinggi agar jangan sampai ada permasalahan. Juga akan dievaluasi pelaksanaan daya serap APBD 2010 berjalan, konsolidasi internal, membangun komunikasi yang intens dengan Muspida , menghidupkan rapat muspida dan dewan, serta menyerap aspirasi secara langsung dari masyarakat. EDISI KHUSUS

Kebijakan yang menyulut Kontroversi MUTASI Tiga bulan setelah dilantik sebagai Pj Walikota Drs Eddy Syofian MAP melakukan mutasi sejumlah pimpinan SKPD. mutasi ini menuai kritikan. Berawal dari Pernyataan Sekda Tebing tinggi, yang juga menjabat sebagai Ketua Baperjakat H Hasbi Budiman, yang di lansir sebuah terbitan lokal telah memicu kemarahan Element masyarakat Kota Tebing Tinggi Diungkapkannya , seperti yang di langsir media terbitan lokal tersebut, bahwa sudah ada komitmen Pj Walikota Tebing Tinggi untuk mengangkat pejabat dari putera daerah. Namun ternyata sulit mencari sosok yang ideal, karena dari banyak jumlah yang ada, semua tidak memenuhi kriteria. Dampaknya dari pernyataan Hasbi tersebut sangat menyinggung perasaan warga Kota Tebing Tinggi, A.Hamonangan Purba. S. Tokoh Pemuda dari kalangan Ethnis Simalungun Kota Tebing Tinggi memprotes keras Hasbi Budiman terkait pernyataan tersebut. Eddy Syofian mengatakan, mutasi jabatan merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi. “Pelaksanaan mutasi dan promosi bagi pejabat tetap mengacu pada pola pembinaan yang berdasarkan prinsipprinsip pengembangan karier, penyegaran suasana kerja, pemberdayaan pejabat untuk lebih proaktif dalam menyikapi tugas dan beban kerja yang diemban,” katanya. China Town Program ini merupakan. tindak lanjut dari pertemuan di Muara Karang Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2010 pada pertemuan tersebut hadir sekitar seratus orang pengusaha Tionghoa, baik yang kini berdomisili di Jakarta, maupun pengusaha Tionghoa yang melakukan kegiatan usahanya di Tebing Tinggi. Pj Walikota berencana menghidupkan kembali China Town di Kota Tebing Tinggi. Lokasinya akan difokuskan di Jalan Veteran dan Patriot. China town ini nantinya akan menjadi tempat wisata kuliner

serta pusat pengembangan budaya etnis Tionghoa di Tebing Tinggi. Tebing Square Program pembangunan pusat jajanan meningkatkan citra Tebing Tinggi sebagai kota wisata kuliner malam di Sumut Pedagang makanan direlokasi ke jalan Merdeka atau Haryono MT dan Suprapto, Pedagang nantinya akan diberikan seperangkat peralatan , mulai dari meja kursi hingga tenda seragam. Pedagang makanan menolak untuk direlokasi dan mengadu ke DPRD Pengangkatan kepling yang menggemparkan. Perwa No 6 Tahun 2011 .Maraknya pengaduan masyarakat kepada DPRD berkaitan penggantian Kepling, DPRD Tebing Tinggi menggelar rapat dengar pendapat dengan Eksekutif, di ruang rapat DPRD Jalan Sutomo Tebing Tinggi. Rapat dengar pendapat dipimpin Wakil Ketua DPRD H.Amril Harahap, berjalan cukup hangat turut dihadiri PJ.Walikota diwakili Sekdakota Drs.H.Hasbi Budiman, Asisten I Adminstrasi dan Pemerintahan Drs.Agus Salim Purba, Kepala BPMK Drs.H.Nizar Rangkuti, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum, dan Politik, Dinas terkait dan segenap anggota dewan, cukup mendapat perhatian serius warga pengunjung. Dihadapan rapat dengar pendapat anggota DPRD yakni Zulfikar minta agar Pj.Walikota dalam hal ini Pemerintah Kota Tebing Tinggi, jangan menimbulkan konflik horizontal ditengah masyarakat, karena penggantian Kepling dinilainya sarat bermuatan politik, apalagi situasi saat ini akan menjelang pelaksanaan Pemungutan suara ulang Pilkada. Dengan tegas Zulfikar mengatakan tidak sependapat, dan menolak jika saat ini dilakukan pengangkatan kepala lingkungan, berdalih klasik yang dibuat pemerintah, bahwa para kepala lingkungan tidak patuh dan tidak loyal kepada lurah, mapun camat. Seperti halnya para Kepling diangkat berdasarkan pemilihan langsung oleh masyarakat. Substansinya sangat menghebohkan yaitu Kepling tidak patuh, mengapa saat akan memasuki pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Pemko baru terlihat sibuk melakukan penggantian Kepala Lingkungan, tegas Zulfikar, seraya menambahkan Peraturan walikota pasti akan menuai masalah baru, namun jika DPRD dan pihak pemerintah sama-sama satu bahasa tidak ada masalah. Melalui pimpinan sidang anggota DPRD fraksi PDI-P Parlindungan Raja Guk-guk kepada pihak pemerintah bertanya berapa orang jumlah Kepling yang tidak loyal dan tidak patuh itu, sedangkan di Tebing Tinggi ini ada meliputi sebanyak 180 orang tenaga Kepling, berapa orang sebenarnya yang bermasalah, apakah semuanya tidak baik.? cetus Raja Guk-Guk. JUNI 2012

SINERGI

17

U TA M A “Nah kalau hanya sekitar Delapan orang saja mengapa pula harus diganti semua, apakah kinerja lurah juga sudah cukup baik ?, sehingga Kepling dianggap tidak patuh dan tidak bisa bekerja sama dengan lurah, jadi jangan Kepling saja yang dijadikan “sasaran tembak”, sementara kinerja Kepala Kelurahan juga apa sudah baik, harus dievaluasi, PDI-P minta Perwa dijalankan setelah selesai Pemungutan Suara Ulang Pilkada, harapnya. Sedangkan Wakidi anggota dewan dari partai PKS dihadapan sidang itu mengatakan terkesan ada semacam penzoliman buat Kepling, ada opini untuk alasan tidak mendasar, dan minta agar Peraturan Walikota direvisi kembali, hal hampir senada juga dikatakan Ir.Pahala Sitorus minta agar dilakukan revisi kembali Peraturan Walikota berkaitan pengangkatan Kepling. Menanggapi pertanyaan anggota dewan yang begitu bertubi-tubi Sekdakota Tebing Tinggi Drs.H.Hasbi Budiman mengatakan, sangat menghormati apapun keputusan yang diambil DPRD Tebing Tinggi berkaitan masalah ini, sambil menjelaskan bahwa Perwa Nomor 6 Tahun 2011 tentang tata cara pengangkatan Kepling berkaitan upaya percepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas lurah dengan dukungan lembaga kemasyarakatan diantaranya Kepala Lingkungan, diatur dalam PP Nomor 73 Tahun 2005. Sedangkan Kepala BPMK Kota Tebing Tinggi Drs. H.Nizar Rangkuti menjelaskan kepada dewan bahwa BPMK sudah menempuh sebanyak tiga belas tahapan lebih, untuk proses pengangkatan kepala lingkungan di Kota Tebing Tinggi pimpinan Sidang H.Amril Harahap mengakui selama persidangan dewan, baru kali ini mengenai pengangkatan Kepling merupakan hal yang paling heboh, akhirnya DPRD menetapkan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2011, dipending untuk direvisi setelah berlangsung pemungutan suara ulang Pilkada. Selanjutnya pimpinan sidang mengetukkan palu sebanyak tiga kali dan rapat dengar pendapat yang menghebohkan itupun bubar, MENUAI KRITIK Dinilai tidak fokus pada tupoksinya. sejumlah anggota DPRD T.Tinggi dari Partai Demokrat, PPIB dan PKS mendesak Gubsu segera mengevaluasi terhadap kinerja Pj.Walikota. “Jika ingin maju sebagai Walikota, silahkan bersaing pada tahun 2015,” tegas anggota DPRD Partai Demokrat Hj Siti Khadijah Hasibuan, Wakidi dari PKS dan Ferdinan Hendri Saragih dari PPIB .. Menurut ketiga politisi muda itu, Pj Walikota Tebing Tinggi sebaiknya menjalankan pemerintahan sesuai tupoksinya dengan mengutamakan pembinaan dan bukan melakukan mutasi. “Pj Walikota tidak menjalankan tupoksinya hal ini terlihat jelas dari kebijakan yang diambilnya mulai dari melakukan mutasi tingkat eselon IV yang berlanjut ke eselon III dan II,” tegas Wakidi. Sebaiknya

18

SINERGI

JUNI 2012

lanjut Ketua PKS Tebing Tinggi ini, Pj Walikota harus lebih mengutamakan dan konsentrasi terhadap pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi.Namun kenyataannya, Pj Walikota Tebing Tinggi tampaknya lebih mengutamakan melakukan ‘tebar pesona’ di tengah-tengah masyarakat, sehingga pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi tidak dapat terlaksana dalam tahun 2010. Molornya waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi dan tidak adanya anggaran ditampung di P.APBD 2010 menunjukkan Pj Walikota tidak concernt terhadap salah satu tugas utama yang diembankan kepadanya.. Wakidi juga menuding Pj Walikota Tebing Tinggi tidak mampu membangun komunikasi dengan seluruh anggota dewan yang berimplikasi terhadap gagalnya P.APBD Kota Tebing Tinggi 2010 digelar. “Melihat kinerja Pj Walikota Tebing Tinggi selama ini, sepertinya ada indisikasi keinginannya maju, ikut bertarung dalam pemungutan suara ulang Pilkada Tebing Tinggi. “Kalau ini benar-benar terjadi, sama saja dengan ‘mencabik-cabik’ Kota Tebing Tinggi yang sudah kondusif. Kalau ada keinginan untuk maju, silahkan maju pada tahun 2015 jangan sekarang,” sebutnya. Di sisi lain, politisi muda PPIB Ferdinan Hendri Saragih mengatakan gagalnya pembahasan P.APBD 2010 tidak terlepas dari tidak fokusnya Pj Walikota dalam melaksanakan tupoksinya karena sibuk dengan kegiatan yang tidak penting. Seharusnya, Pj Walikota fokus pada tupoksinya karena jabatannya adalah pelaksana tugas bukan walikota defenitif yang memiliki visi misi dan pengambil kebijakan-kebijakan strategis. “Kami mengkhawatirkan jika hal ini tidak disikapi secara serius oleh Gubsu akan berimplikasi kepada pembangunan Kota Tebing Tinggi. Oleh sebab itu, Gubsu harus mengevaluasi kinerja Pj Walikota Tebing Tinggi,” tegasnya. Sementara politisi wanita Partai Demokrat Hj Siti Khadijah menilai keinginan Pj Walikota maju dalam pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam setiap kunjungan kerja yang dilakukan ke kecamatan hingga mengumpulkan massa yang banyak bahkan Kepling, tokoh masyarakat dan agama turut dihadirkan. “Dalam setiap kunjungannya, Pj Walikota disambut seperti menggelar pesta syukuran, dari mana anggarannya itu sementara setahu saya tidak ada ditampung anggarannya,” sebut Khadijah. Menanggapi statement anggota DPRD tu, Pj Walikota Tebing Tinggi Drs H Eddy Syofian menyatakan, dirinya tetap fokus pada tupoksinya sebagai penjabat walikota dan apa yang dilakukan selama ini merupakan bagian dari tugasnya selaku administrator kemasyarakatan dan menganyomi masyarakat serta guna menyentuh hati masyarakat agar Kota Tebing Tinggi tetap

kondusif. Komunikasi yang dibangun selama ini dengan Muspida, SKPD, tokoh masyarakat dan agama sudah berjalan dengan bagus. “Tugas saya selaku Penjabat Walikota sudah saya laksanakan secara professional. Gagalnya pembahasan P.APBD sebenarnya akibat masalah di internal DPRD sendiri,” jelasnya. Terkait masalah pemungutan suara ulang Pilkada Tebing Tinggi, Pj Walikota mengatakan Pemko Tebing Tinggi dari awal sudah meminta draft anggaran dari KPUD namun hingga kini KPUD belum menyerahkannya dengan alasan masih menunggu petunjuk tekhnis dari KPU Pusat. “Jadi kapan saja digelar pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi kita siap. Namun KPUD sendiri yang meminta agar pemungutan suara ulang digelar pada tahun 2011 menunggu turunnya petunjuk tehknis KPU Pusat,” papar Eddy Syofian sembari menyebutka dia juga sudah melakukan komunikasi dengan angota dewan dan telah mengundang mereka ‘setengah kamar’ dan masalah anggaran mereka tidak ada yang komplain,” jelasnya lagi. Ia mengharapkan, masalah P.APBD tidak terulang lagi pada APBD 2011. “Kita akan tetap menjalin komunikasi dan apa yang saya lakukan selama ini merupakan bagian tugas selaku Pj Walikota Tebing Tinggi,” imbuhnya. Pro kontra pilkada ulang Ratusan massa yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Patriot, Ormas Pemuda Pancasila, Soksi, GM-FKPPI, KPPG, AMPI dan AMPG, melakukan aksi unjukrasa damai ke Kantor KPU Jalan RSU dan Kantor Walikota Tebing Tinggi Jalan Sutomo, Kamis (13/1) Dengan membawa berbagai poster dan pengeras suara yang diangkut dengan truk, massa yang dipimpin Ir Pahala Sitorus MM sebagai penanggung jawab bersama Mahyan Zuhri Efendi, Syahrial Malik, Hendra Gunawan, Saswa Ginting dan Sugiono secara tertib bergerak menuju Kantor KPU dari dua titik yakni Kantor DPD Golkar di Pajak Mini dan Kantor Pemuda Pancasila di Jalan Sudirman. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan Mahyan Zuhri didepan Ketua KPUD Hatta Ridho, S.Sos dan Kapolres T.Tinggi Drs.AKBP. Robert Haryanto Watratan, pengunjuk rasa secara tegas menyatakan penolakan mereka terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.12/ PHPU.D.VII/2010. Tentang pemungutan suara ulang di T.Tinggi. Seterusnya mereka meminta agar KPU Tebing Tinggi tidak perlu takut dan harus mempertahankan hasil Pilkada 12 Mei lalu dan segera memproses pelantikan H Mohd Syafri Chap dan Hafas Fadillah sebagai walikota dan wakil walikota Tebing Tinggi terpilih. Lebih jauh dijelaskan Mahyan, putusan MK Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 itu telah melanggar UUD 1945 pasal 24 c ayat (1) UU EDISI KHUSUS

U TA M A No 24 tahun 2003 tentang MK dan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan lembaga itu sendiri (PMK No 15 tahun 2008), tentang batasan kewenangan lembaga ini dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada di Kota Tebing Tinggi serta mengeyampingkan kewenangan lembaga lain. MK telah melakukan penzoliman terhadap pasangan HM Syafri Chap-Hafas Fadillah dan melukai masyarakat Kota Tebing Tinggi yang telah memenangkan pilihannya dan melaksanakan Pilkada di Kota Tebing Tinggi dengan adil, jujur, aman dan terkendali. Usai membacakan pernyataan sikapnya, Mahyan Zuhri dan Saswa Ginting menyerahkan pernyataan sikap itu kepada Ketua KPU Hatta Ridho S.Sos MSP disaksikan Kapolres Tebing Tinggi. Selanjutnya secara tertib, massa bergerak menuju Kantor Walikota Tebing Tinggi di Jalan Sutomo. Ketua KPU Hatta Ridho mengatakan aspirasi yang disampaikan massa akan ditindak lanjut dengan melaporkannya ke KPU Propinsi maupun KPU Pusat. Abaikan Surat Mendagri Dihadapan Pj Walikota Tebing Tinggi Drs H Eddy Syofian MAP, Kapolres AKBP Robert Haryanto Watratan SH S.Sos, mewakili Dandim 0204 / DS Danramil Kapt Inf Budiono serta beberapa pejabat di lingkungan Pemko Tebing Tinggi, perwakilan massa Ir Pahala Sitorus MM, Mahyan Zuhri, Syahrial Malik, Hendra dan Saswa Ginting secara bergantian membacakan pernyataan sikapnya. Mereka meminta melalui Pj Walikota agar Gubsu mengabaikan surat Mendagri yang meminta agar Gusbu segera memproses pemberhentian HM Syafri Chap sebagai anggota DPRD Tebing Tinggi. Pernyataan sikap itu, diserahkan kepada Pj Walikota Tebing Tinggi. Saat pernyataan sikap dibacakan dihadapan Pj Walikota, massa yang menumpuk di badan jalan Sutomo melakukan pembakaran ban di beberapa titik sehingga membuat suasana sedikit mencekam dengan kepulan asap hitam. . Usai menerima pernyataan sikap dan surat pengunjuk rasa, Eddy Syofian mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban menampung aspirasi masyarakat dan siap merespon untuk meneruskannya kepada pejabat yang berwewenang yakni Gubsu. “Terimakasih, masyarakat menyampaikan aspirasinya dengan aman dan tertib, Mari kita bangun dan jaga kota ini secara bersamasama,” ujar Eddy Sofian. Sebelum aksi unjukrasa digelar, pasukan pengamanan dari Polres Tebing Tinggi, Samapta Poldasu, Brimobdasu Detasemen B Tebing Tinggi Satpol PP dan Dishub telah berjaga-jaga di kantor KPU, DPRD dan kantor walikota ,Mereka melakukan penjagaan dengan ketat, bahkan para pengunjukrasa mendapat pengawalan saat menuju kantor KPU maupun kantor walikota. EDISI KHUSUS

KPUD DIGUGAT Senin 21 februari 2011, Tiga calon walikota Tebing Tinggi dalam Pilkada 2010, menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan pengusutan terhadap KPUD. Ketiga calon walikota itu juga mempertimbangkan melakukan gugatan perdata terhadap lembaga Pemilu itu. Dukungan itu, disampaikan Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan (calon No.1), MM, Drs. H. Syahril Hafzein (calon No.3) dan H. Amril Harahap (calon No.5), bersilaturrahmi dengan Kajari Lumumba Tambunan, SH, . Mereka didamping tim sukses masing-masing yang juga anggota DPRD, yakni Agustami, SH, Zulfikar dan Waris. Inti surat yang disampaikan ketiga calon walikota, tertanggal 14 Februari 2011 perihal Mohon Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pidana Atas KPUD ditanda tangani ketiganya, menyatakan meminta agar Kejari segera mengusut tuntas KPUD Kota Tebing Tinggi untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang berakibat terjadinya kerugian negara berdasarkan perundang undangan yang berlaku. Sementara Sekretaris Tim kampanye Umar-Irham Zulfikar, mengatakan pihaknya juga sedang mempertimbangkan mengajukan gugatan perdata terhadap KPUD. Alasannya, akibat tindakan yang salah dari KPUD berujung pada penganuliran Pilkada dari MK, sehingga secara materil telah merugikan keuangan negara dan masyarakat serta secara moril telah merugikan empat pasangan calon walikota Pilkada Tebing Tinggi. Dalam pertemuan itu, Kajari Lumumba Tambunan, SH, mengakui pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap empat anggota KPUD berdasarkan pengaduan sejumlah LSM terhadap insitusi itu. “Kami sudah lakukan pemanggilan, meski untuk sementara masih sebagai saksi,” tegas Kajari. Namun, Kajari menekankan, bukan tidak mungkin bakal ada yang jadi tersangka, jika ditemukan bukti kuat adanya pelanggaran hukum dalam Pilkada. Usai silaturrahmi dengan Kajari, ketiga calon walikota itu juga melakukan silaturrahmi dengan Polres Tebing Tinggi dan diterima Wakapolres Kompol Drs.H. Safwan Khayat, M.Hum. Usai pertemuan Wakapolres mengatakan penyampaian surat itu merupakan titik masuk bagi polisi untuk melihat persoalan hukum diseputar Pilkada dan KPUD. “Surat itu jadi sign (titik masuk) bagi polisi untuk melihat persoalan ini,’ kata Khayat. Sedangkan Pj. Walikota Tebing Tinggi Drs.H.Eddy Syofian, MAP, mengatakan kalau persoalan Pilkada sudah sampai ke ranah hukum, bisa jadi Pilkada ulang yang diharapkan cepat berlangsung, bakal tertunda terus. “Padahal Pemko sudah anggarkan dana Pilkada ulang di APBD,” kata Syofian. Ormas islam minta aparat hukum usut KPUD Ormas Islam Muhammadiyah meminta aparat penegak hukum, yakni kejaksaan dan

kepolisian untuk melakukan penyelidikan atas anggota KPUD kota Tebing Tinggi, terkait gagalnya pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Alasannya, kegagalan Pilkada yang berdampak pada kerugian APBD mencapai Rp6 miliar, diduga ada indikasi pidana didalamnya, dilakukan oknum anggota KPUD. Disamping menjaga pemungutan suara ulang Pilkada, tidak tercemar sebagai dampak persoalan hukum anggota KPUD. Hal itu disampaikan Kabid Hukum dan HAM PD Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi Abu Hasyim Siregar, SH, Sabtu (7/5), sebagai pernyataan resmi organisasi, menyikapi akan digelarnya pemungutan suara ulang Pilkada Tebing Tinggi 28 Juni Menurut Hasyim, Muhammadiyah Kota Tebing Tinggi telah mengeluarkan surat No.27/III.0/O/2011 tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H atau 04 Mei 2011, perihal Pemungutan Suara Ulang, ditanda tangani Ketua Ali Hasan Lubis, SPd dan Sekretaris Abu Bakar Laia, SKM. Surat itu, sebagai tindak lanjut rekomendasi eksternal Musyda Muhammadiyah Ke 11 Kota Tebing Tinggi. Intinya, meminta KPUD segera melaksanakan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu menuntaskan segala permasalahannya, sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi gugat menggugat demi menjaga ketenangan dan kondusifitas warga Kota Tebing Tinggi. Dijelaskan, hingga saat ini kejaksaan maupun kepolisian belum menyelidiki indikasi manipulasi dalam pencalonan HM Sjafri Chap sebagai calon walikota yang telah dianulir Mahkamah Konstitusi. Akibat tindakan KPUD itu, warga kota telah mengalami kerugian material. Ada kabar, ungkap Hasyim, pembuatan surat tidak terpidana atas nama HM Sjafri Chap di PN Tebing Tinggi oleh oknum KPUD, diduga sengaja dilakukan dalam rangka meloloskan calon walikota itu, ikut Pilkada. “Kita menduga dalam soal ini ada indikasi manipulasi, sehingga tersangkut pidana,”tegasnya Selain itu, Abu Hasyim menyerukan agar elemen masyarakat kota Tebing Tinggi bersama-sama meminta secara resmi Kejari dan Kapolres Tebing Tinggi mengusut kasus itu sesegera mungkin. Alasannya, jika persoalan itu tidak tuntas, dikhawatirkan pemungutan suara ulang akan menghadapi masalah, karena dua oknum anggota KPUD yang telah dijatuhi hukuman Dewan Kehormatan KPUD Sumut, masih tetap aktif. “Pencopotan kedua oknum KPUD dari jabatannya indikasi mereka salah, jadi harus ada pengembangan ke arah pidana,” tegas Hasyim. sebelumnya, tiga pasangan calon walikota di Pilkada Tebing Tinggi, yakni Umar Zunaidi Hasibuan, Syahril Hafzein dan Amril Harahap juga mendesak Kejari dan Kapolres untuk melakukan penyelidikan atas oknum KPUD. Namun, hingga kini desakan itu belum terlihat aksinya. Muhammadiyah, tambah Hasyim, mengkhawatirkan tidak fairnya pemungutan suara ulang, karena oknum KPUD yang telah JUNI 2012

SINERGI

19

U TA M A dihukum, masih terus “bermain” dalam perhelatan demokrasi itu. “Bagaimana bisa fair, kalau oknum yang bermasalah masih terus ikut berperan. Kita sangsi,” tegas Hasyim. Atas dasar itu, Muhammadiyah meminta aparat hukum segera memulai penyelidikan pidana atas oknum KPUD. Pilkada ulang molor Hampir setahun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Pilkada ulang Kota Tebing Tinggi belum juga dilaksanakan. Padahal dalam isi Surat Keputusan MK jelas mengatakan Pemungutan Suara ulang paling lambat 6 bulan setelah keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2010. “Lambannya pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi, erat kaitannya dengan permainan Komisi Pemilihan Umum di semua tingkatan, mulai dari KPU kota Tebing Tinggi, KPU Sumut maupun KPU Pusat. DPRD Tebing Tinggi sudah tahu siapa oknumoknum di struktural KPU yang bermain dalam soal itu.”Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD H. Amril Harahap, Selasa (26/4), saat melakukan dengar pendapat dengan KPUD kota Tebing Tinggi, terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang yang belum jelas kepastiannya. Pada RDP itu, hadir 14 anggota DPRD, sedangkan KPUD dihadiri tiga anggotanya, yakni Wal Ashri, Hatta Ridho dan Maswarni. Dikatakan, hal yang aneh jika pelaksanaan pemungutan suara ulang telah tertunda hingga hampir satu tahun . Kondisi demikian jelas memiliki agenda politik tertentu yang melibatkan KPU di semua tingkatan. Menurut Amril, jika melihat ketentuan amar putusan MK RI tentang sengketa Pilkada, sebenarnya tidak ada yang perlu ditafsirkan, melainkan dilaksanakan. Tapi yang dilakukan KPU justru meminta penjelasan pada putusan hukum yang jelas. Caranya dengan mengirimkan surat ke MK meminta penjelasan lagi. “Dari sinilah pangkal persoalannya,” terang politisi PPIB itu. Lebih aneh lagi, tambah Amril, amar putusan yang telah jelas itu, justru dilaga pula dengan konklusi putusan oleh KPUD, sehingga menimbulkan dua pandangan yang bertolak belakang dan memicu silang sengketa di masyarakat. “Kalau sudah demikian, dalam soal ini siapa yang bermain, sudah pasti KPUD,” tuding Wakil Ketua DPRD itu. Pandangan itu diaminkan Agustami, SH, yang melihat secara hukum amar putusan harus dilaksanakan dan bukan diperdebatkan. Sedangkan Anggota DPRD Zulfikar, menuding KPUD Kota Tebing Tinggi ragu-ragu dan tidak memiliki sikap jelas melaksanakan pemungutan suara ulang. Politisi PKS itu, meminta agar KPUD bersikap konsisten kapan penyelenggaraan dilaksanakan. “Tapi, KPUD harus paham setiap sikap yang diambil akan punya konsekwensi,” tegas dia. Karena itu, semua keputusan yang diambil KPUD harus dipertanggung jawabkan, karena ini

20

SINERGI

JUNI 2012

menyangkut dana penyelenggaraan Rp8 miliar. Hal senada disampaikan Mahyan Z Effendi yang menyebutkan KPUD plin plan dalam mengambil sikap soal itu. Sebelumnya, Ketua KPUD Wal Ashri, SP, menerangkan pihaknya sedang menunggu keterangan dari KPU Pusat, soal peserta pemungutan suara ulang yang ikut, apakah lima atau empat pasangan. “Direncanakan, KPU Pusat akan datang langsung ke Tebing pada 2 Mei. Atau, jika tidak akan ada surat yang disampaikan soal itu,” terang Wal Ashri. Pun demikian, dalam soal jawab dengan anggota DPRD, Wal Ashri menjanjikan jika pada 2 Mei itu, tidak juga diterima keputusan dari KPU Pusat, KPUD Kota Tebing Tinggi akan rapat pleno, satu hari setelah itu. Wal Ashri, menyatakan apa pun resikonya akan dia ambil, jika nantinya KPU Pusat tidak hadir atau tidak mengeluarkan surat soal itu. KPU TETAPKAN JADWAL PILKADA ULANG Setelah menuai polemik .Pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi, diputuskan KPUD dilaksanakan pada 28 Juni 2011. Sedangkan pasangan calon yang ikut, terdiri dari 5 calon walikota dan wakil walikota. Yakni, empat calon lama dan satu calon baru dari calon Parpol yang dianulir MK. Keputusan itu, berdasarkan surat KPU Pusat dan surat KPU Sumut yang dilaksanakan KPUD kota Tebing Tinggi. Hal itu ditegaskan Ketua KPUD Kota Tebing Tinggi Wal Ashri, SP, Rabu (4/5), didampingi tiga anggota Drs. Salmon Ginting, Abdul Khoir, S.Ag dan Maswarni, SPd.I, minus Hatta Ridho yang kabarnya sakit. Keputusan itu diambil, setelah empat anggota KPUD itu rapat pleno selama sekira 1,5 jam. Keputusan penetapan jadwal pemungutan suara ulang dan 5 calon pasangan yang ikut, ujar Wal Ashri, berdasarkan pada surat KPU Pusat No.231/KPU/IV/2011 tanggal 28 April 2011 serta surat KPU Sumut No.989/ KPU Provsu-002/V/2011 tanggal 2 Mei 2011. Inti dari surat KPU Pusat dan KPU Sumut itu, yakni pelaksanaan pemungutan suara ulang paling lambat Juni 2011. Melakukan verifikasi administrasi legal dan formal atas calon pengganti. “Berdasarkan surat KPU Sumut itu, yang ikut 5 pasangan calon lah,” ujar dia. Menurut Wal Ashri, SP, pelaksanaan pemungutan suara ulang, tahapannya sudah dimulai sejak hari Kamis (5/5). Tahapannya, terdiri dari proses penyampaian jadwal, sosialisasi, pemberitahuan calon pengganti kepada Parpol bersangkutan, pengajuan calon, verifikasi dan penetapan calon. Sementara anggota KPUD lainnya Abdul Khoir, menyatakan untuk pendaftaran calon pengganti, hanya dilakukan selama tiga hari. Kemudian, dilakukan verifikasi tanpa ada perbaikan berkas. “Begitu mendaftar semua lengkap. Jika ada yang kurang batal dan kena diskualifikasi,” tegas Khoir. Wal Ashri mengatakan jika penetapan 5 calon ini, ternyata menghadapi persoalan, misalnya gugatan dari calon lainnya,

dia, dipersilahkan. Namun, KPUD akan melanjutkan tahapan dan proses pemungutan suara ulang. “Silahkan saja, tapi tahapannya akan tetap dilaksanakan,” tegas Ashri. Sebelumnya, Ketua KPUD itu, mengatakan hubungan kelembagaan KPU di setiap jenjang adalah, hubungan struktural. Sehingga apa yang diputuskan oleh KPU Pusat akan dilaksanakan KPUD kota Tebing Tinggi. Terkait penetapan 5 pasangan calon oleh KPU Pusat, maka KPUD Tebing Tinggi hanya melaksanakan putusan itu.. Jika pun ada gugatan, maka gugatan harus dialamatkan pada KPU Pusat. Calon Pengganti Sementara itu, sejumlah kabar beredar siapa calon pengganti yang akan diajukan Partai Golkar dan Partai Patriot sebagai pengusung pasangan yang sebelumnya dianulir MK. Beberapa nama muncul ke permukaan. Calon yang paling kuat muncul, adalah Pj. Walikota Drs.H.Eddy Syofan, MAP dan Ir.H. Hafas Fadillah, MSi, MAP. Namun ada juga pasangan lain, yakni Ir.H.Hafas Fadillah, MAP, MSi dan Hatta Ridho, S.Sos, MSP. Terkait itu, belum ada petinggi Golkar yang bisa menjawab. MK PERTEGAS PUTUSAN Mahkamah Konsitusi RI kembali mempertegas amar putusan gugatan atas Pilkada Kota Tebing Tinggi. Penegasan itu disampaikan menjawab surat Pj. Walikota Tebing Tinggi yang meminta penegasan pasangan calon peserta Pilkada ulang Kota Tebing Tinggi. Melalui surat MK RI No.013/PAN.MK/ II/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Jawaban Atas Surat dari Walikota Tebing Tinggi ditanda tangani Panitera Kasianur Sidauruk, memuat dua poin penting. Yakni, pertama, putusan MK No.12/PHPU.D.VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010 mengenai perkara perselisihan hasil Pemilukada Kota Tebing Tinggi sudah jelas (expresis verbis), sehingga tidak diperlukan penjelasan terhadap putusan Mahkamah dimaksud. Kedua, penafsiran Walikota Tebing Tinggi terhadap putusan MK No.12/PHPU.D.VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010, sebagaimana dimuat dalam surat Saudara No.131/0656/Pema, bertanggal 28 Januari 2011, sudah benar. Surat MK RI itu, menjawab surat Walikota Tebing Tinggi No.131/0656/Pema tanggal 28 Januari 2011 berisikan enam poin. Pertama, Berdasarkan amar putusan MK RI, No.12/PHPU.D.VIII/2010 tanggal 9 Juni 2010 dinyatakan bahwa pemungutan suara uloang Pilkada Kota Tebing Tinggi, diikuti oleh seluruh pasangan calon kecuali pasangan calon walikota HM Sjafri Chap dan Ir. H. Hafas Fadillah, MAP, MSi. Kedua, selanjutnya dalam konklusi disimpulkan bahwa terkait calon walikota H. Mohammad Sjafri Chap tidak memenuhi syarat hukum menjadi pasangan calon dalam Pilkada Walikota Tebing Tinggi, sedangkan EDISI KHUSUS

U TA M A calon wakil walikota Ir.H.Hafas Fadillah, MAP, MSi tetap berhak mengikuti pemungutan suara ulang dan telah dipertegas dengan surat MK No.28/PAN.MK/X/2010 tanggal 14 Oktober 2010. Tiga, mengingat sampai saat ini berkembang penafsiran yang berbeda, maka untuk kelancaran dan suksesnya serta adanya kepastian hukum terhadap hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi, Pemko Tebing Tinggi masih memerlukan penjelasan yang lebih tegas lagi dari MK terkait dengan penggantian salah satu pasangan calon (H.Mohammad Sjafri Chap) dan Ir.H.Hafaz Fadillah, MAP, MSi). Sehingga dapat dihindari kerugian keuangan Pemko Tebing Tinggi akibat seperti pelaksanaan Pilkada lalu. 5 Pasangan Calon Terkait turunnya surat MK RI itu, PJ. Walikota Drs.H.Eddy Syofian, MAP, , menyatakan berdasarkan keterangan MK RI itu maka nantinya pemungutan suara ulang Pilkada Tebing Tinggi akan diikuti lima pasangan calon, yakni empat pasangan calon yang ada ditambah Ir.H.Hafas Fadillah, MAP, MSI yang berhak mencari pengganti calon pasangannya yang lain. “Atas dasar itu, maka nantinya Pilkada ulang tetap diikuti lima pasangan calon,” tegas Eddy Syofian. Pj. Walikota, menyatakan hal itu diambil setelah mendapat penjelasan dari MK. Syofian, menekankan penetapan pasangan itu diambil untuk memberikan kepastian hukum, siapa yang akan ikut dalam Pilkada ulang itu nantinya. “Kita tidak mau, nantinya hasil dari pemungutan suara ulang itu akan berakibat gugatan kembali.” Cetus Syofian. Dia, menyerukan agar semua kalangan bersikap legowo atas putusan MK itu dan menerimanya sebagai keputusan. Pun demikian, Pj. Walikota memberikan peluang kepada Muspida, KPU, Panwas, DPRD untuk sama-sama mendatangi MK RI dan KPU Pusat, guna meminta kepastian terkait Pilkada ulang itu. “Kalau penjelasan MK kepada Pemko Tebing Tinggi masih juga dipersoalkan, silahkan sama-sama mendatangi MK dan KPU Pusat,” tegas dia. Eddy Syofian, memastikan pengajuan surat Walikota Tebing Tinggi ke MK RI adalah untuk minta dasar hukum pelaksanaan pemungutan suara ulang dan demi menyelamatkan uang negara mencapai Rp8 milyar. “Kalau hasil Pilkada ulang nantinya berujung gugatan lagi, rakyat akan rugi. Jadi kita harus punya kepastian dan sekarang sudah ada kepastian itu,” tandas Pj. Walikota. DPP Golkar Setujui Eddy Syofian Calon Walikota Tebing Tinggi DPP Partai Golkar menyetujui Eddy Syofian sebagai calon Walikota Tebing Tinggi pada pemilukada ulang yang direncanakan pertengahan Juni 2011, berpasangan dengan Hafas Fadilhah. Eddy yang juga Pj Walikota Tebing Tinggi EDISI KHUSUS

itu menggantikan Mohammad Syafri Chap, yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pencalonannya, meskipun pada pemilukada 12 Mei 2010 tampil sebagai pemenang, berpasangan dengan Hafas Fadillah. Persetujuan DPP Partai Golkar tersebut tertuang dalam surat keputusan tertanggal 15 April 2011, yang ditandatangani ketua umum Aburizal Bakrie. “DPP Setuju untuk pencalonan Eddy Syofian,” ungkap Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Hardi Mulyono, , di Medan, Senin (18/4). Menurut Hardi, DPP beralasan bahwa Eddy Syofian layak dicalonkan karena memiliki potensi dan kemampuan untuk memimpin Tebing Tinggi periode 2011-2016, setelah juga memperhatikan pertimbangan DPD Partai Golkar Sumut saat diundang pada rapat, Rabu 12 April. “DPP memberi apresiasi atas hubungan baik masyarakat dan pemerintah kota selama Eddy dipercaya memimpin roda pemerintahan. Apalagi, Eddy Syofian sendiri adalah putra kelahiran Tebing Tinggi,” sebut Hardi, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut ini. Keputusan final DPP ini, lanjutnya, sekaligus menutup kesempatan bagi orangorang yang sebelumnya berniat dicalonkan Partai Golkar. Saat ini, DPD Partai Golkar Tebing Tinggi tinggal menunggu pemanggilan dari KPUD untuk penyerahan nama Eddy Syofian tersebut. “Komunikasi Syafri Chap dengan Eddy kami pastikan sangat bagus. Sebelumnya pun, Syafri Chap sendiri yang mengusulkan nama itu ke DPD Sumut dan selanjutnya disampaikan ke DPP,” jelasnya. DI BAWAH BAYANG BAYANG STAGNASI Dua pekan pasca pengunduran diri Penjabat Walikota Tebing Tinggi Drs.H.Eddy Syofian, MAP, birokrasi kota ini belum juga memiliki Pj. Walikota yang baru. Akibatnya, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah mengalami stagnasi. , karena tidak adanya pejabat otoritas yang bertanggung jawab atas pengeluaran anggaran. Bahkan, berkembang desus desus mantan Pj Walikota yang lama masih menanda tangani sejumlah berkas proyek. Keterangan di Sekretariat Pemko dan DPRD,, Plt Sekdako Tebing Tinggi Drs.Hadi Winarno, MM, belum mengirimkan usulan ke Gubsu siapa yang layak menjadi Pj. Walikota. Padahal, sesuai TR Mendagri No.131.12/1714/ SJ tanggal 10 Mei 2011 ditanda tangani Mendagri Gamawan Fauzi, ditujukan ke Plt. Gubsu, salah satu poinnya memerintahkan Gubsu memberitahukan pada Sekdako Tebing Tinggi segera mengusulkan Pj. Walikota. Plt. Sekdako Tebing Tinggi Hadi Winarno, saat dihubungi, membenarkan belum ada mengirimkan usulan Pj. Walikota ke Gubsu, karena sepengetahuannya, perintah itu tidak ada. “Belum ada kita usulkan, karena TR itu tidak memerintahkannya. Yang ada Gubsu mengusulkan kepada Mendagri,” tegas

Winarno. Namun, salah satu pejabat penting Pemko Tebing Tinggi, membantah keterangan Plt. Sekdako itu. Menurut sumber, Plt Sekdako sudah mengirimkan nama-nama pejabat yang diusulkan sebagai Pj. Walikota, namun bukan dari pejabat senior. Berbeda dengan usulan DPRD Kota Tebing Tinggi ke Gubsu, yang mengirimkan nama-nama pejabat sesuai eselonisasinya. “Plt. Sekdako mengirimkan usulan dirinya ditambah pejabat junior yang baru dilantik. Beda dengan DPRD,” ungkap sumber. Perebutan kepentingan di elit birokrasi itu, ternyata berdampak luas di SKPD Pemko Tebing Tinggi. Selama dua pekan terakhir, kinerja SKPD stagnan, karena anggaran tak bisa dicairkan. “Tak ada yang bisa dikerjakan, soalnya anggaran tak bisa cair. Pejabat otoritas tak ada. Plh (pelaksana harian) Walikota tak punya wewenang mencairkan anggaran,” ujar pejabat eselon III di Dinas Pendidikan. Bahkan, beberapa kegiatan terpaksa ditunda, karena anggaran yang diharapkan sebagai penopang kegiatan tidak bisa cair. Parahnya lagi, disaat posisi genting itu, Kabag Keuangan Pemko Tebing Tinggi, dikabarkan melaksanakan umrah ke Mekkah. Masih Tanda Tangan Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kota Tebing Tinggi, menerima pengaduan rekanan proyek, mantan Pj. Walikota Drs.H.Eddy Syofian, MAP, masih menanda tangani berkas proyek. Sumber, menyatakan mantan Pj. Walikota itu masih menanda tangani berkas pencairan sisa dana stimulus proyek di Dinas PU sebesar lima persen dari nilai proyek. “Itu dana pencairan terakhir. Tapi kenapa masih dia yang menanda tangani,” tanya anggota DPRD yang minta namanya tak dimuat. Terkait itu, Plh.Walikota Drs.Hadi Winarno, MM, tak bisa dikonfirmasi karena berada di luar kota. Namun, salah seorang staf di Bagian Keuangan, menyebutkan bisa jadi berkas yang masih ditanda tangani mantan Pj. Walikota, merupakan berkas lama. “Coba lihat tanggal berapa berkas itu dibuat, apakah di masa masih menjabat atau tidak lagi,” jelas staf itu. SK Pemberhentian yang tidak lazim Surat Keputusan Pemberhentian Pj. Walikota Tebing Tinggi Drs.H.Eddy Syofian, MAP, yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, ternyata tidak lazim dan menimbulkan kecurigaan. Ketidak laziman itu, jika dilakukan perbandingan antara surat pemberhentian Pj. Walikota Drs. Eddy Syofian dengan pemberhentian mantan Walikota Ir.H.Abdul Hafiz Hasibuan. Berkas pemberhentian Pj. Walikota Drs.H.Eddy Syofian, MAP yang beredar di tengah masyarakat , terdiri dari dua fotocopy salinan, masing-masing satu salinan Kepmendagri No.131.12-355 Tahun 2011 tanggal 10 Mei 2011 ditanda tangani JUNI 2012

SINERGI

21

U TA M A a.n Dirjen Otonomi Daerah Sekretaris Ditjen Otda Drs.Ujang Sudirman, MM. Satu salinan lagi, yakni foto copy salinan formulir berita untuk faksimile dari Kemendagri, ditujukan pada Gubsu, dengan tembusan Pj. Walikota, Ketua DPRD dan Sekda Tebing Tinggi. Salinan itu No.131.12/1714/S.J tanggal 10 Mei 2011. Sedangkan pembanding kedua surat itu adalah, Kepemendagri No.131.12-593 Tahun 2010 tertanggal 25 Agustus 2010, ditanda tangani Mendagri Gamawan Fauzi. Ternyata ketiga surat itu, jika dibandingkan satu dengan lainnya, memiliki perbedaan menyolok, khususnya pada poin memutuskan serta berbagai kelengkapan administrasi lainnya.Pada salinan pemberhentian Pj. Walikkota Drs.H.Eddy Syofian, MAP, tidak ada petikan tentang siapa penggantinya dan apa tugasnya. Pengganti dari Eddy Syofian, justru tertulis di surat faksimili yang memerintahkan Gubsu untuk memberi tahukan Sekda Tebing Tinggi agar mengirimkan usulan nama Pj. Walikota yang baru. Salinan pemberhentian Pj. Walikota juga tidak ada tembusannya. Hal itu berbeda dengan surat pembanding yang ditembuskan kepada 16 instansi, mulai tingkat Pusat, provinsi hingga ke daerah. ketidak laziman surat pemberhentian Pj. Walikota Drs.H.Eddy Syofian, MAP itu, dibandingkan dengan surat pemberhentian mantan walikota Ir.H.Abdul Hafiz Hasibuan, menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat kota itu. Ada yang memandang perbedaan itu tak perlu dipandang sebagai hal serius, tapi ada yang melihat perbedaan itu sebagai indikasi tertentu. “Bisa jadi, karena usulan pemberhentian tidak ada rekomendasi Gubsu. Jadi suratnya tidak absah,’ ujar seorang warga . Meski tanpa penjabat walikota, satuan kerja perangkat daerah Pemko Tebing Tinggi, dapat melakukan pencairan dana kegiatan. Namun, pencairan itu harus dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang ada dan tak bisa disertai kebijakan didalamnya., terkait adanya anjuran Pemprovsu untuk pencairan dana SKPD mencegah stagnasi Pemko Tebing Tinggi. Anjuran itu, dirapatkan sejumlah pejabat terkait Pemko Tebing Tinggi, di ruang kerja Plt. Sekdako Drs.Hadi Winarno, MM. Dalam rapat itu, hadir Staf Ahli, Ka. Inspektorat Kota, Kabag Hukum, Kabag Tapem, Kabag Keuangan dan Kabag Perekonomian. dalam rapat itu sejumlah pemikiran dilontarkan menyikapi anjuran Pemprovsu. Seharusnya, meski tanpa kehadiran pj. walikota, dana SKPD bisa dicairkan dengan sepengetahuan plh. walikota. Alasannya, dana SKPD sudah termaktub dalam APBD yang disahkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Sehingga, seluruh otoritas dan tanggung jawab keuangan ada di SKPD. Sedangkan, plh walikota sifatnya hanya mengetahui berbentuk disposisi. Namun, pencairan dana SKPD dilakukan secara ketat sesuai apa yang termaktub

22

SINERGI

JUNI 2012

dalam APBD. Misalnya, jika anggaran yang termaktub di APBD Rp5 juta, maka dana keluar harus lah sebesar nilai nominal itu. Tenggat waktu pengeluaran juga tidak boleh terhenti, karena ada hak dan kewajiban dalam proses pembayaran. Jika terjadi proses pembayaran terhenti, maka rekanan pemerintah bisa menuntut, karena mereka telah melaksanakan kewajibannya sedangkan hak mereka ditunda pembayarannya. kasus yang dialami Pemko Tebing Tinggi saat ini, pernah terjadi di Kab. Karo. Pencairan dana tetap dilakukan sesuai ketentuan yang ada, tanpa melakukan kebijakan sedikit pun. Artinya, tak boleh ada pengeluaran berlebihan dan tak boleh pula ada pengeluaran yang macet. DPRD DESAK PLT GUBSU Munculnya sejumlah masalah tata pemerintahan di Pemko Tebing Tinggi pasca mundurnya Pj Walikota Drs H Eddy Syofian . Dewan, mendesak Plt Gubsu tidak membiarkan kondisi Kota Tebing Tinggi kian runyam, karena ketiadaan kepala pemerintahan devinitif. DPRD kota Tebing Tinggi mendesak Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, segera mengangkat Penjabat Walikota Tebing Tinggi yang baru. Desakan itu, disampaikan Wakil Ketua DPRD H. Chairul Mukmin Tambunan, SE.Ak, didampingi sejumlah anggota Dewan, yakni Zulfikar (PKS), Agustami, SH (Partai Demorat), Waris (PDIP), H. Syamsul Bahri (PKPB) dan Mhd Erwin Harahap (PPIB). Dikatakan, saat ini kondisi pemerintahan di kota Tebing Tinggi dalam kondisi labil, akibat ketidak pastian kepemimpinan yang ada. Menurut DPRD, Rangkap tiga posisi jabatan strategis oleh satu pejabat, yakni Plh Walikota, Plt Sekdako dan Asisten I, merupakan kondisi yang tak lazim. “Kondisi ini jelas sangat mengganggu roda organisasi birokrasi,” ujar Wakil Ketua DPRD Chairul Mukmin Tambunan. Beberapa persoalan yang intensitasnya kian runyam, terang Zulfikar, adalah mandegnya pelaksanaan program pemerintahan, akibat tersendatnya pencairan dana operasional. Saat ini, terang politisi PKS itu, Plh Walikota tidak berani mendisposisikan pencaitan dana SKPD guna mendukung program. “Akibatnya SKPD saat ini mati suri,” ungkap dia. Agustami, SH, menambahkan saat ini terjadi perpecahan internal di birokrasi, akibat kebijakan pengangkatan pejabat yang tidak mengikuti meritokrasi yang selama ini jadi acuan. Misalnya, soal penilaian DP3 PNS dipastikan bermasalah, karena di banyak SKPD golongan kepangkatan pimpinan lebih rendah dibandingkan golongan kepangkatan anak buah. “Kondisi ini harus ditata kembali, jika tidak birokrasi akan berantakan,” tegas politisi Partai Demokrat itu. DPRD menghimbau agar Plt Gubsu segera mengangkat penjabat walikota devinitif. Apalagi pemungutan suara ulang

Pilkada kota Tebing Tinggi tinggal menghitung hari saja. “Kita berpesan jangan sampai keterlambatan mengambil keputusan berakibat konflik horizontal di masyarakat,” himbau Waris, Ketua PDIP kota Tebing Tinggi. sementara itu ,Plt Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho mengaku sedang mencari sosok yang tepat untuk menjadi Penjabat (Pj) Walikota Tebing Tinggi pasca pencopotan Eddy Syofian sebagai Pj Walikota. Gatot mengaku tidak berniat untuk mengambilalih atau memegang sendiri jabatan penjabat itu. “Kita akan selesaikan dengan cara yang terbaiklah nanti,” ujarnya, . Pj Walikota Tebing Tinggi, Eddy Syofian diberhentikan Kementerian Dalam Negeri karena ikut bertarung dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ulang Tebing Tinggi. Gatot sendiri mengaku belum menerima secara resmi surat pemberhentian Eddy Syofian sebagai Penjabat (Pj) Walikota Tebing Tinggi dari Kementerian Dalam Negeri. “Saya belum secara resmi mendapatkan surat dari Kementerian Dalam Negeri mengenai pemberhentian beliau. Tapi sudah dapat informasi dari sana bahwa beliu sudah mendapat surat pemberhentian,” ujar Gatot. Tetapi Gatot mengaku sudah mendapat foto copy SK penunjunkan Pelaksana Harian Walikota Tebing Tinggi yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Tebing Tinggi saat ini. “Untuk sementara dan menghindari kekosongan jabatan, Pelaksana Tugas Sekda Tebing Tinggi menjalankan pemerintahan.” Setelah mendapat surat resmi dari Mendagri, Pemerintah Provinsi Sumut, ujar Gatot, akan memproses penunjukan Penjabat Walikota Tebing Tinggi berikutnya. Mengenai jabatan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, menurut Gatot, juga telah dilepaskan oleh Eddy Syofian. Eddy sebelumnya secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Infokom Sumut. Plt. Sekdako Tebing Tinggi Drs.Hadi Winarno, MM, membenarkan adanya surat Mendagri yang mengangkat dirinya sebagai Plh. Walikota Tebing Tinggi. Surat No.181.12/1714/ SJ tanggal 10 Mei 2011 ditanda tangani Gamawan Fauzi, intinya menugaskan Plt Sekdako melaksanakan tugas sehari-hari Walikota hingga pengangkatan Pj. Walikota oleh Gubsu. “Tugas itu hanya melaksanakan hal-hal rutin dan tak boleh mengambil kebijakan,” ujar Winarno. Dia, tidak mengetahui masa berakhirnya jabatan itu. Namun, begitu Gubsu mengangkat Pj. Walikota yang baru, secara otomatis jabatan itu dilepas. DEMO LAGI Ratusan orang mengatas namakan Masyarakat Peduli Pilkada Sumut, Rabu (16/5), melakukan unjuk rasa ke KPUD dan DPRD kota Tebing Tinggi. Mereka menyampaikan aspirasi yang menuding rejim Pemilu itu, melakukan pelanggaran hukum serta menghujat mantan Pj. Walikota EDISI KHUSUS

U TA M A Drs.H.Eddy Syofian, MAP, dengan berbagai pernyataan pedas. Massa unjuk rasa itu melakukan long march dari Kel. Karya Jaya, menuju Sekretariat KPUD di Jalan RS Umum, menggunakan mobil pick up dan becak bermotor. Mereka juga membawa sejumlah spanduk kecaman atas KPUD dan mantan Pj. Walikota. Usai berorasi di KPUD, massa melanjutkan langkahnya ke gedung DPRD di Jalan Sutomo. Di Sekretariat KPUD Kota Tebing Tinggi, massa itu dikawal ratusan anggota Polres Tebing Tinggi dipimpin langsung Wakapolres Kompol Drs.H. Safwan Khayat, M.Hum. Namun, massa tidak berhasil bertemu dengan petinggi institusi itu. Dari sejumlah keterangan, lima anggota KPUD ditambah Sekretaris dan Kabag Keuangan, berangkat ke Medan untuk sesuatu urusan. Juru bicara pengunjuk rasa serta koodinator lapangan hanya diterima Kabag Program KPUD Dinton Ginting. Dalam orasinya, Ketua Masyarakat Peduli Pilkada Sumut Azri Marpaung, menuding KPUD telah mengangkangi sejumlah ketentuan perundang-undangan, yakni Amar Putusan MK No.12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 29 Juni 2010, UU No.12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 60 ayat 1, pasal 61 ayat 1 dan dua pasal 64 ayat 1 dan 2. Juga melanggar Peraturan KPU No.15 Tahun 2006 tentang Teknis Tata Cara Pencalonan Pilkada, yakni pasal 39 ayat 1 dan 2, pasal 40 ayat 1, pasal 41 ayat 1 dan pasal 42 ayat 1 dan 2. “Atas dasar pelanggaran itu, pemungutan suara ulang Pilkada yang akan dilaksanakan KPUD rentan menghadapi gugatan,” tegas Azri. Pengunjuk rasa juga mengingatkan, akibat gugatan akan menambah kerugian masyarakat atas biaya penyelenggaraan, sedangkan kasus pidana kegagalan Pilkada sebelumnya belum tertangani. Juru bicara lainnya, Abdul Rahim dan Hendrik Pulungan, menghujat mantan Pj. Walikota Drs.H.Eddy Syofian, MAP mengkhianati tugas. Menurut Rahim, semestinya berdasarkan Keputusan Mendagri No.131.12-593 Tahun 2010 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Walikota Tebing Tinggi dan Pengangkatan Pj. Walikota Tebing Tinggi, bertugas melaksanakan pemerintahan daerah Kota Tebing Tinggi dan memfasilitasi Pilkada. “Namun, faktanya tugas itu tidak dilaksanakan secara baik, malah ikut nimbrung,” tegas Rahim. Mantan Pj. Walikota itu, dituding melakukan penggembosan atas Amar Putusan MK No.12/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 29 Juni 2010 serta melaksanakan tugas melebihi kapasitas dan wewenangnya. “Tindakan Eddy Syofian menciptakan keresahan dan perpecahan di kalangan masyarakat,” tandas Rahim. Sedangkan Hendrik Pulungan, menegaskan ada tujuh indikasi kecurangan dilakukan Eddy Syofian. Yakni, aktor jual beli jabatan di SKPD, pemecah belah persatuan EDISI KHUSUS

masyarakat Tebing Tinggi, merusak tatanan kehidupan masyarakat, tidak pantas jadi pemimpin di Tebing Tinggi. Kemudian mengumbar janji yang tak pernah dipenuhi selama menjabat, lari dari tanggung jawab sebagai Pj. Walikota serta DPRD diharapkan meminta pertanggung jawaban Pj. Walikota dalam dalam penggunaaan anggaran. Di DPRD kota Tebing Tinggi, massa diterima Ketua Komisi II Wakidi serta anggota Sofianis Tambunan dan Hj. Khadijah Hasibuan bersama Sekwan. Dalam pertemuan dihadiri Kapolres AKBP Robert Haryanto Watratan, S.Sos, SH itu, Jubir pengunjuk rasa menyampaikan hal sama, saat di KPUD. Usai menyampaikan pernyataan sikap, massa membubarkan diri dengan tertib. Mendaftar Pasangan pengganti pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi dari No.4 untuk calon walikota Drs.H.Eddy Syofian, MAP, mendaftarkan diri ke KPUD, Kamis (12/5). Dia, datang bersama pasangannya calon wakil walikota Ir.H.Hafas Fadillah, MAP, MSi. Pendaftaran itu dilakukan ditengah kontroversi perijinan yang disyaratkan oleh peraturan yang ada. pasangan Drs.H.Eddy Syofian, MAP dan Ir.H.Hafas Fadillah, MAP, MSi, mulai berangkat di kediaman keluarga di Jalan P. Irian, Kel. Persiakan, Kec. Padang Hulu, sekira pukul 16.00, diiringi ratusan pendukungnya dari Partai Golkar, Partai Patriot dan sejumlah organisasi pendukung. Rombongan itu, diterima Ketua KPUD Wal Ashri, SP dan dua anggota Salmon Ginting dan Maswarni serta ketua Panwas Supriadi, sekira pukul 16.30. Sesaat akan mendaftar dan menyerahkan berkas persyaratan, Wal Ashri, SP, mengingatkan pendaftaran hanya dilakukan sekali dengan membawa seluruh berkas yang diperlukan. Artinya, nantinya tidak ada lagi upaya melengkapi berkas yang kurang. Begitu berkas persyaratan yang diterima kurang, otomatis calon yang mendaftar akan dibatalkan dari keikut sertaan. Setumpuk berkas persyaratan pencalonan Drs.H.Eddy Syofian, MAP, disampaikan Sekretaris Partai Golkar Mahyan Z Effendi didampingi Ketua Partai Patriot Hendra Gunawan, SE. Penyerahan itu, diterima Ketua KPUD Wal Ashri, SP dan langsung diperiksa kelengkapannya oleh salah satu staf KPUD. Usai pemeriksaan kelengkapan, berita acara penyerahan berkas ditanda tangani kedua belah pihak. Calon walikota No.4 Drs.H.Eddy Syofian, MAP, menyatakan semula tidak punya keinginan untuk maju sebagai calon walikota dan hanya berniat menyukseskan tugasnya sebagai Pj. Walikota, guna mengantarkan pemungutan suara ulang Pilkada Tebing Tinggi. Namun, seiring perjalan waktu KPU Pusat memutuskan pemungutan suara ulang diikuti 5 pasangan calon. Peluang terbuka itu, ujar dia, justru mendapat gayung bersambut dari Partai

Golkar dan Partai Patriot yang memberikan kesempatan pada dirinya menggantikan HM Sjafri Chap yang dianulir MK. “Atas dasar itu saya maju sebagai calon pada pemungutan suara ulang ini,” tegas dia. Terkait dengan itu, Eddy Syofian, mengaku telah mendapat restu dari Mendagri Gamawan Fauzi untuk mundur sebagai Pj. Walikota. Alasannya, sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKN No.10 Tahun 2005, setiap pejabat yang akan maju sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari jabatannya. Demikian pula sebagai Kadis Infokom Provsu, Eddy Syofian, mengatakan sudah mengajukan pengunduran diri dari jabatan itu serta sebagai PNS, kepada Gubsu. Dia, mengatakan niat maju sebagai calon walikota dari Partai Golkar dan Partai Patriot itu, didorong keinginan untuk berbakti kepada kota kelahirannya. Hal itu, dilandasi modal sebagai birokrasi yang bekerja selama 20 tahun. “Modal itu saya harapkan bisa menjadikan Kota Tebing Tinggi lebih maju di masa mendatang,” tegas dia. Silang Pendapat Sementara itu dari sejumlah keterangan, mengungkapkan pencalonan Drs.H.Eddy Syofian, MAP, sebagai calon walikota No.4 pada pemungutan suara ulang Pilkada, tidak dilengkapi dengan izin dari atasannya. Disebutkan, izin dari Mendagri tentang pengunduran diri sebagai Pj. Walikota hanya ditanda tangani salah seorang Deputi Kemendagri. Sehingga keabsahannya dipertanyakan disamping keaslian surat itu. Demikian pula dengan izin dari Gubsu soal pengunduran diri Drs.H.Eddy Syofian, MAP dari jabatan sebagai Kadis Infokom Provsu. Meski, yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri, namun izin tertulis dari atasannya, yakni Gubsu belum didapat yang bersangkutan. “Saya pastikan dia belum dapat izin Gubsu. Ini keterangan anggota DPRD SU,” ujar tim sukses salah satu pasangan Pilkada. Pun demikian, Sekretaris Partai Golkar Mahyan Z Effendi, saat dikonfirmasi, mengatakan surat izin dari Mendagri sudah ada dan membenarkan hanya ditanda tangani salah seorang Deputi Kemendagri. “Tapi surat itu tertulis TTD Gamawan Fauzi,” ujar Zuhri. Sedangkan soal izin Gubsu terkait jabatan Eddy Syofian sebagai Kadis Infokom Sumut, menurut pemahaman Partai Golkar hal itu tidak diperlukan. “Menurut pemahaman kami, tidak diperlukan izin dari Gubsu soal itu,’ tegas Mahyan Z Effendi. Hal senada disampaikan Ketua KPUD Wal Ashri, SP yang mengatakan sesuai peraturan KPU yang baru tidak diperlukan lagi izin dari atasan atas pencalonan PNS untuk jabatan kepala daerah.. Jelang PSU Pemilukada Tebing Tinggi POLRES perketat pengamanan. Kepolisian Resort Tebing mengerahkan 381 personel JUNI 2012

SINERGI

Tinggi untuk

23

U TA M A mengamankan proses pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah itu yang akan diselenggarakan pada 26 Juni 2011. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Robert Hariyanto mengatakan, jumlah personel pengamanan itu akan diperkuat lagi agar proses pilkada yang akan diselenggarakan berjalan dengan aman dan lancar. Ia mencontohkan bantuan dari Detasemen B Satuan Brimob Polda Sumut sebanyak 90 personel, unsur TNI 60 personel, Polres tetangga 30 personel, serta petugas

perlindungan masyarakat (Linmas) Pemkot Tebing Tinggi sebanyak 762 orang. Bahkan, petugas Linmas juga dicadangkan sebanyak 300 orang dan akan diturunkan jika pengawasan di tempat pemungutan suara (TPS) perlu ditambah. Untuk setiap TPS yang berjumlah 381 unit tersebut akan dijaga satu personel Polri yang dibantu dua petuas Linmas. “Jadi pola pengamanannya 1-1-2, satu TPS dijaga satu polisi dan dua Linmas,” katanya, sore ini. Menurut Kapolres, pengamanan tersebut dilakukan sejak dimulainya tahapan

PEMUNGUTAN

SUARA ULANG PILKADA TEBING TINGGI Pasangan Umar-Irham Unggul sementara 44,52 Persen Hasil sementara pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Tebing Tinggi yang dikumpulkan Caraka Badan Kesbangpol dan Linmas, Selasa (28/6) menunjukkan pasangan No.1 Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM-H.Irham Taufik, SH, MAP unggul mutlak atas empat

24

SINERGI

JUNI 2012

pasangan lainnya, di lima kecamatan yang ada. Dimana Pasangan Umar-Irham berhasil meraih 27.825 suara (44,52), mengungguli Drs.Adi Harianto-dr Sara Bintang Saragih 622 suara (1,0), H. Amril Harahap-Drs.Irhandy MPd 3.711

pilkada, termasuk dengan mengawal distribusi logistik. Untuk distribusi kertas suara yang dicetak di Surabaya, pihaknya meminta bantuan dari Polda Jawa Timur sampai keperluan pemungutan suara itu tiba di Bandara Polonia Medan. Setelah tiba di Medan, Polres Tebing Tinggi akan melakukan pengawalan terhadap seluruh logistik pilkada hingga ke tempat penyimpanan. Pihak kepolisian juga akan mengawal distribusi logistik pilkada hingga ke TPS dan pada saat pemungutan suara berlangsung.***

suara (5,94), Drs.H.Eddy Syofian, MAPIr.H.Hafas Fadillah, MAP, MSi 20.697 (33.11) dan Drs.H.Syahril Hafzein-H. Wan Gunadi, SE 9.648 (15,43). Di Kecamatan Rambutan, Umar-Irham meraih 6971 suara, Adi Harianto-Sara Bintang Saragih 110, Amril Harahap-Irwandy 730, Eddy Syofian-Hafas Fadillah 3510 dan Syahril Hafzein-Wan Gunadi 1191 suara. Kecamatan Padang Hulu, Umarirham 5582 suara, Adi Harianto-Sara Bintang Saragih 80, Amril HarahapIrwandy 962, Eddy Syofian-Hafas Fadillah 4490 dan Syahrtil HafzeinWan Gunadi 2182. Untuk Kecamatan Padang Hilir, Umar-Irham 5818 suara, Adi HariantoSara Bintang Saragih 119, Amril Harahap-Irwandy 592, Eddy SyofianHafas Fadillah 3557 dan Syahril Hafzein-Wan Gunadi 1749 suara. Kecamatan T.Tinggi Kota, Umar-Irham 3.733 suara, Adi Harianto-Sara Bintang Saragih 142, Amril Harahap-Irwandy 944, Eddy Syofian-Hafas Fadillah 3530 dan Syahril Hafsein-Wan Gunadi 1977. Sedangkan untuk Kecamatan Bajenis, Umar-Irham 5721 suara, Adi Harianto-Sara Bintang Saragih 171, Amril Harahap-Irwandy 483, Eddy Syofian-Hafas Fadillah 5610 dan Syahril Hafzein-Wan Gunadi 3530 suara. Hasil pendataan Caraka Badan Kesbangpol dan Linmas merupakan pendataan sementara oleh petugas khusus langsung dari TPS, dengan margin error 2 hingga 2,5 persen.

Pemungutan Suara Ulang Pilkada T.Tinggi, Angka Golput Mencapai 45%. Angka golongan putih atau warga yang tidak menggunakan pilihannya diperkirakan mencapai 45 persen dari total pemilih pada pemungutan suara ulang Pilkada Kota Tebing Tinggi, Selasa EDISI KHUSUS

U TA M A (28/6). Dari total pemilih 113.639 jiwa, hanya 62.403 orang yang menggunakan hak suaranya. Sedangkan 51.236 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Sedangkan dari hasil sementara, pasangan No.1 Umar Zunaidi Hasibuan-Irham Taufik, SH, MAP, unggul telak dari empat pasangan lainnya. Ketidakhadiran warga di tempat pemungutan suara menunjukkan rendahnya minat menyoblos. Hal itu, diamati dari aliran warga yang datang secara sporadis untuk melaksanakan haknya. Umumnya TPS, jumlah warg ayang tidakmenggunakan haknya berada pada kisaran antara 45 hingga 50 persen. Misalnya di TPS 4 Perumahan Griya Prima, Kel. Tj. Marulak Kec. Rambutan, dari 256 pemilih, 49 kartu undangan memilih (C6) dikembalikan, karena si pemilik tak ada. Sedangkan pemilih hingga pukul 10.30 masih berkisar 79 orang. Kasus ini, terjadi merata di semua TPS. Calon walikota Drs.H.Syahril Hafzein disela-sela peninjuan ke TPS, mengatakan ada beberapa faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara ulang Pilkada. Yakni, terjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat terhadap proses pemungutan suara ulang. “Pertanyaan itu menimbulkan keraguan, sehingga warga jadi enggan ikut,” tegas Syahril Hafzein. Demikian pula tidak dijalankannya putusan Mahkamah Konsitusi, sehingga terjadi hal-hal yang tak sesuai dengan hukum. “Saya kira ini pelajaran mahal bagi proses demokrasi di kota ini,” tegas dia.

KPU Tetapkan Umar-Irham Wali Kota Tebing Tinggi Sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, menetapkan pasangan Umar Zunaidi dan Irham Taufik unggul sebagai pemenang dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di daerah itu. Anggota KPU Tebing Tinggi Salmon Ginting mengatakan dari proses rekapitulasi suara yang dilakukan, pasangan Umar Zunaidi dan Irham Taufik meraih 27.767 suara atau 44,46 persen. Pasangan yang didukung Partai EDISI KHUSUS

Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Hanura itu mengungguli empat kandidat lain dengan selisih suara yang cukup signifikan. Pasangan lain, kata dia, Adi Harianto-Sarabintang Saragih (nomor urut 2) meraih 569 suara (0,9 persen), serta Amril Harahap-Irwandi (nomor urut 3) memperoleh 3.628 (lima persen). Sedangkan dua pasangan lain yakni Eddy Syofian-Hafas Fadillah (nomor urut 4) meraih 20.763 suara (33 persen) serta Syahril Hafzein-Wan Gunadi (nomor urut 5) dengan 9.731 suara (16 persen). Dalam penghitungan KPU, tingkat partisipasi warga dalam pilkada mencapai 55 persen dari 113.639 daftar pemilih tetap (DPT). Semua ketetapan itu tercantum dalam Surat keputusan KPU Tebing Tinggi Nomor 270-220/KPU/TT tertanggal 5 Juli 2011.

Pelantikan Walikota Tebing Tinggi tahun 2011-2016 “Formulasikan Tebing Tinggi ini mau dibawa kemana dalam RPJMD itu,” kata Pj. Gubsu, Jum’at (5/8), saat memberikan sambutan di acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan jabatan wali kota dan wakil walikota Tebing Tinggi periode 20112016, di ruang utama DPRD. Selain itu, kebijakan kemana arah kota ini diarahkan, harus terlihat dalam RPJMD itu. Apakah menjadikan Tebing Tinggi ini sebagai kota jasa, perdagangan atau pendidikan. Kota Tebing Tinggi, meski secara kewilayahan kecil, namun menyimpan potensi yang luar biasa jika dikelola secara baik. Prinsip “small is beautiful,” bisa menjadi semboyan bagi dinamika kota Tebing Tinggi di masa mendatang. Terlihat hadir di acara itu, unsur Muspimprov Sumut, anggota DPD RI Parlindungan Purba, Anggota DPR RI Ibrahim Sakti Batubara, Wakil Ketua DPRD SU Sigir Pramono Asri, anggota DPRD SU H. Fadly Nurzal, SAg, Ketua PPSI Djohar Arifin, para bupati dan wali kota dari Kota Binjai, Sibolga, Tanjung Balai, Pematang Siantar dan Madina, serta wakil bupati/wakil walikota dari Asahan, Labusel, Labura, Simalungun, Deli Serdang, Batubara

dan Paluta serta Palas. Menurut Pj. Gubsu pembangunan Kota Tebing Tinggi tidak akan berhasil tanpa ada pemahaman yang sama antara Eksekutif dan Legislatif serta masyarakat Kota Tebing Tinggi. “Ketiga unsur ini harus bersinergi dalam mewujudkan kota Tebing Tinggi yang lebih baik dan maju di masa mendatang,” ujar Gatot Pujo Nugroho. Untuk itu, semua unsur sudah harus melupakan berbagai perbedaan yang mungkin terjadi selama proses Pemilukada yang lalu. Kepada wali kota baru Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan, MM dan wakil wali kota H. Irham Taufik, SH, MAP, Pj. Gubsu menyatakan sejak hari itu, wali kota merupakan orang tua dan pamong bagi seluruh masyarakat kota Tebing Tinggi. Sebagai orang yang dituakan dan menjadi panutan, wali kota harus mampu mengayomi bawahan serta menjalin kerjasama dengan mitra yang ada. Sebelumnya Sekretaris DPRD H. Ismail Budiman, SH, membacakan petikan Keputusan Mendagri RI Gamawan Fauzi No.131.12/557 Tahun 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali kota Tebing Tinggi Periode 2011-2016 serta Keputusan Mendagri RI Gamawan Fauzi No.132.12.558 Tahun 2011 tanggal 22 juli 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Periode 2011-2016. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Chairil Mukmin Tambunan, SE, dalam pembukaannya menyatakan pelantikan wali kota dan wakil walikota Tebing Tinggi yang baru sebagai kepemimpinan kota. “Dinamika politik selama ini patut dijadikan sebagai pelajaran untuk kembali bersatu dalam membangun kota Tebing Tinggi tercinta,” ujar Mukmin. Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan memberikan ucapan selamat kepada wali kota dan wakil walikota baru. Selain itu, dilanjutkan dengan pelantikan Ketua TP PKK kota Tebing Tinggi yang baru di aula Hj. Sawiyah Nasution serta ramah tamah dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama di rumah dinas wali kota. (Juanda)

Dihimpun dari berbagai sumber JUNI 2012

SINERGI

25

U TA M A

tugu

13 desember, TEGAK HINGGA 1.000 TAHUN LAGI Siapa mengira, ternyata gagasan membangun tugu 13 Desember 1945 yang kini menjadi simbol Kota Tebing Tinggi, berasal dari pemikiran seorang wartawan. Maruto Poniran, demikian nama sang wartawan, kemudian menyampaikannnya kepada seorang perwira Distrik Militer-9 TI 2 bernama Kapten TM Sinulingga. Gagasan itu mendapat sambutan baik dan keduanya pun bekerjasama mewujudkan gagasan itu. Kini Tugu 13 Desember 1945 yang berdiri anggun di sudut Lapangan Merdeka menjadi monumen kebanggaan Kota Tebing Tinggi. SINERGI / Rahmadsyah

K

etika tugu itu masih dalam ide, para penggagasnya bermimpi, bangunan itu kelak bisa berusia hingga 1,000 tahun lagi. Tugu itu, akan menjadi saksi bisu bagi dinamika kehidupan Kota Tebing Tinggi lintas generasi. Menjadi tonggak sejarah akan tekad generasi terdahulu dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah niat awal yang terbetik dalam pikiran para penggagasnya. Nyatanya kini, sketsa tugu dalam bingkai perisai yang dapit dua ikatan padi dan kapas berlatar belakang perbukitan, menjadi simbol kota. Kalimat sakti yang tertulis dibawah

26

SINERGI

JUNI 2012

simbol itu, “Esa Hilang Dua Terbilang,” mengisyaratkan bahwa kota itu takkan mati, tapi akan terus hidup sepanjang zaman. Ide pendirian tugu yang aslinya bernama ‘Tugu Pahlawan 10 November 1945 dan 13 Desember 1945’ itu berawal pada 31 Oktober 1957 saat dilakukan pembentukan panitia Peringatan Hari Pahlawan 10 November 1945. Malam itu, bertempat di pendopo wedana Kewedanaan Padang Bedagai (sekarang kediaman Camat Tebing Tinggi, Kab Sergai, berada di belakang Anjungan Sri Mersing), puluhan aktifis dari organisasi pemuda, aktifis parpol dan organisasi perempuan yang diundang menyatakan setuju dengan gagasan itu.

Gagasan itu diwujudkan dengan membentuk seksi tugu pahlawan dalam kepanitiaan itu, ditangani J. Hutabarat. Pada peringatan Hari Pahlawan Ke 13 itu, dilakukanlah peletakan batu pertama pembangunan tugu dilakukan Komandan BI.133 Mayor Raja Syahnan sekira pukul 16.00, usai kegiatan peringatan. Satu minggu setelah kegiatan itu, panitia peringatan dibubarkan. Tapi seksi tugu pahlawan pemuda tidak dibubarkan. Malah, dalam pertemuan di Balai Umum (sekarang Perpustakaan Umum), disepakati mempermanenkannya dengan membentuk panitia khusus pembangunan. Dalam pertemuan itu, diangkat lima formatur, bertugas EDISI KHUSUS

U TA M A membentuk kepanitiaan. Kelima formatur, yakni Abdul Hamid Wahab Lubis, Maruto Poniran, J. Tampubolon, T. Hutabarat, dan N. Ketaren. Pembentukan formatur itu terjadi pada malam 17 November 1957. Tak berapa lama, formatur berhasil menyusun kepanitiaan pembangunan ‘Tugu Pahlawan/ Pemuda 10 November 1945 dan 13 Desember 1945.’ Kepengurusan terdiri dari, Ketua Abdul Hamid Wahab Lubis, Wakil Ketua, N. Ketaren. Sekretaris, T. Hutabarat, Wakil Sekretaris Bustaman, Bendahara, Mas Kasirun. Keuangan, Maruto Poniran, Pembantu Keuangan, Plt. J. Tampubolon, Teknik Zayadi Hamid, Pembantu Teknik, Marusin Lojok dan Karsian, Pembantu Umum, M. Thahir Hasyim. Pensehat Kaptem TM Sinulingga dan Kantor Tarigan. Saat terbentuknya kepanitiaan itu, dua penggagas awal, yakni Kapten TM Sinulingga dan Maruto Poniran, ternyata telah bekerja mendahului kepanitiaan. Mereka mengumpulkan dana untuk pembangunan tugu melalui berbagai usaha dengan kerja keras dan semangat heroik. Keduanya, memprediksi, untuk pembangunan tugu dibutuhkan dana sekira Rp50.000, yang kala itu jumlahnya tidak sedikit. Maruto Poniran, misalnya melakukan kegiatan pertunjukan keliling ke perkebunan sekitar kota itu. Pria etnis Jawa bertampang indo itu, menggandeng kesenian ‘wayang wong’ pimpinan Ibu Sayuti dan Mas Tukul dari Kampung Beringin, Sinaksak, Simalungun. Dana dari hasil pertunjukan itu mereka kumpul sekeping demi sekeping. Untuk kegiatan itu, terkadang pria berprofesi wartawan Harian Patriot itu, tidak pulang dan harus menginap di lokasi pertunjukan, dengan meninggalkan keluarga. Bahkan, panitia sempat pula melaksanakan malam kesenian dari RRI Medan pimpinan Lili Suhairi di gedung Chung Ho Bandar Sono (sekarang bangunan itu sudah tidak ada). Sedangkan Kapten TM Sinulingga mengumpulkan dana dengan memborong bioskop untuk show filmfilm tertentu. Kegiatan itu ditangani dua aktifis Palang Merah Indonesia M. Idris dan M. Rasyid. Salah satu EDISI KHUSUS

film yang banyak menghasilkan dana adalah pemutaran film “Oh Turang.” Dari berbagai kegiatan itu, keduanya berhasil mengumpulkan dana awal Rp20.000. Medio Januari 1958, panitia melakukan sayembara pembuatan gambar tugu perjuangan dan mendapat respon masyarakat. Hingga tenggat waktu yang ditentukan, terkumpul 17 naskah gambar tugu. Panitia pun melakukan penilaian. Terpilihlah tiga gambar tugu, juara I atas nama Ruslan L Hasan warga Tebing Tinggi, juara II AK Markoni warga Medan dan juara III A. Kamil warga Medan. Panitia menetapkan, sketsa yang digunakan adalah milik juara I Ruslan L Hasan. Para pemenang mendapat hadiah masingmasing Rp500, Rp300 dan Rp200. Sketsa pemenang I disempurnakan oleh Karsian yang duduk sebagai Pembantu Teknik di kepanitiaan Pembangunan tugu perjuangan rencananya dimulai pada Maret 1958. Panitia menyerahkan seluruh kegiatan pembangunan kepada seksi yang telah ada. Seksi pembangunan pun melakukan beberapa kali rapat untuk mematangkan rencana bangunan.. Diperoleh kesimpulan, pembangunan tugu membutuhkan dana Rp60.000. Salah satu penyebab membengkaknya biaya, karena pengadaan peralatan pengangkutan air. Air untuk pembangunan harus diambil dari sungai Padang, karena air water leiding tidak bisa digunakan. Penyebabnya, air water leiding memiliki kandungan belerang tinggi, sehingga dikhawatirkan merendahkan kualitas bangunan nantinya. “Bangunan itu rencananya akan diwariskan kepada generasi mendatang hingga ratusan tahun, sehingga tugu itu harus kuat,” tulis Maruto Poniran dalam memoarnya. Ketika pembangunan akan dimulai, tiba-tiba saja semen yang jadi kebutuhan dasar, hilang di pasaran. Panitia berusaha mendapatkan semen hingga berbulan-bulan, tapi tak berhasil. Terpaksalah, diajukan permintaan kepada Penguasa Perang Wilayah Sumatera dan mendapat pasokan 500 sak dengan harga Rp62 per sak. Tepat pada 13 Juli 1958 pembangunan tugu dimulai. Pemborongnya seorang WNI Tionghoa bernama Ko Kim Tong.

Di atas lahan yang akan dibangun, sebenarnya ada tugu peringatan ‘Korban Pertempuran 13 Desember 1945’ setinggi dua meter. Tugu itu terdiri dari batu marmer dengan ornamen di atasnya berbentuk separuh bulatan di atas kotak sisi empat. Pada saat peresmian, tugu itu dirubuhkan, secara simbolis dilakukan pelaku aksi 13 Desember 1945 M. Thahir Hasyim. Selama masa pengerjaan tugu, beberapa pejabat kala itu mampir ke lokasi pembangunan dan memberikan bantuan, di antaranya Bupati Deli Serdang Abdullah Eteng. Pengerjaan tugu kebanggaan Kota Tebing Tinggi, rampung pada 3 Oktober 1958. Total dana yang dikeluarkan untuk pembangunan tugu mencapai Rp200.000. Pasca penyelesaian, dilakukanlah acara timbang terima dari dari panitia pelaksana kepada Walikota Tebing Tinggi Kantor Tarigan. Upacara penyerahan tugu itu dilaksanakan secara resmi pada 10 November 1958 usai kegiatan peringatan Hari Pahlawan. Peresmiannya berlangsung meriah, karena dilakukan dengan pawai obor, di mana ribuan warga kota dilibatkan. Pemerintah memberikan tanda penghargaan kepada seluruh panitia dan pekerja bangunan. Kini, tak seorang pun dari panitia itu yang masih hidup. Mereka semua telah lama meninggal dunia. Tapi hasil pekerjaan mereka dalam bentuk Tugu 13 Desember 1945 itu, masih tetap berdiri kokoh. Beberapa kali tugu itu mengalami renovasi, terutama pada bangunan dasar dan pagarnya. Sedangkan tiang tugu yang menjulang setinggi 13 meter itu, masih dalam bentuk aslinya. Sayangnya nilai sakralitas tugu itu, hingga di usia ke 55 tahun, perlahan mulai sirna karena tak dijaga sebagaimana layaknya. Pada malam tertentu, banyak warga yang bermain di area tugu, bahkan ada di antaranya yang menggunakan area itu untuk tempat hiburan. Semestinya Pemko Tebing Tinggi menjaga nilai-nilai sakral yang terbentuk pada bangunan kebanggaan warga Kota Tebing Tinggi itu. Kalau tidak kita yang menjaga tugu itu, siapa lagi? (Abdul Khalik) JUNI 2012

SINERGI

27

U TA M A Kawasan Chinatown tempoe doloe. Kawasan ini sekarang dikenal sebagai Jln Bedagai. Foto :Koleksi OM Muhar Om Tatok

SIMBOL - SIMBOL MELAYU DI KOTA TEBING TINGGI Pada masa Kerajaan Padang yang berpusat dibantaran sungai sepanjangan sungai padang yang hingga sekarang masih ada dan menyisakan sejarah dimasa lampau, dari peristiwa yang tersisa ada juga berbentuk bangunan – bangunan yang mengambarkan sebuah pertanda kawasan di daerah Kota Tebing Tinggi dimasa dahulu.

D

ari gambar atau kawasan ini yang dulu dikenal dengan sebuat kawasan daerah China Town dan hingga sekarang masih ada tetapi sedikit beruba hal ini dikarenakan factor usia bangunan yang semakin tidak memungkinkan lagi, serta penghuni dikawasan ini yang terlalu banyak merubah penampilan bangunan, kawasan China Town ini sekarang dikenal jalan bedagai atau Jalan May Jend S. Parman. Gambar diatas adalah gambar bangunan tempat peninggalan Raja Kerajaan Padang yakni Datuk Bandar Kajum pada tahun 1864 dan setelah Panglima besar datuk Bandar kajum Wafat rumah tersebut dihuni oleh anaknya Datuk Punggawa. Menurut cerita, dimasa Datuk Punggawa inilah masa – masa kejayaan Kota Tebing Tinggi bisa disebut juga masa keemasan pada waktu itu, dengan segala pembangunan dan

28

SINERGI

JUNI 2012

Foto : Hasbullah Amie, SE

Rumah Datuk Punggawa Anak Dari Datuk Bandar Kajum era 1864

perkembangan masyarakat dikota Tebing Tinggi. Menurut cerita Hasbullah Amir, SE didalam foto ini terlihat para cucu-cucu keturunan Datuk Bandar Kajum dan Datuk Punggawa sebagai anaknya, gedung ini dahulu memang salah satu Rumah atau tempat tinggal para raja, Tetapi kini rumah tesebut sudah berubah menjadi gedung besar bertingkat, ya …!!! Gedung Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) yang terletak dijalan Sutomo depan SMP Negeri 1 Tebing Tinggi. (Sapta Nugraha Isa) EDISI KHUSUS

U TA M A

Melihat barang - barang

Kerajaan Datuk Bandar Kajum

Alat untuk mengiling atau gilinggan yang disebut sekarang ini adalah Ulekan, bahan dasarnya dibuat dari batu Mar – Mar alat ini digunakan oleh para juru masak dikediaman Raja Kerajaan Padang (Datuk Bandar Kajum)

Pahar adalah nama alat yang dipergunakan pada saat acara seremonial saja, alat ini untuk meletakkan perlengkapan tampung tawar dan alat ini terbuat dari kuningan.

Tempat sayur atau masakkan yang baru dimasak oleh para juru masak kerajaan, foto diatas ini biasa disebut mangkok yang terbuat dari Keramik.

Benda ini adalah alat untuk memasak nasi yang juga sangat sering dipergunakan oleh ahli dalam kerajaan, uniknya alat ini bisa memasak diatas perahu atau sampan sehingga dapat dibawa kemana saja.

EDISI KHUSUS

JUNI 2012

SINERGI

29

p em ko k i ta


TEBING TINGGI TERIMA PLAKAT DAN SERTIFIKAT ADIPURA TAHUN 2012

PEMKO BERI BANTUAN KORBAN KEBAKARAN Walikota Tebing Tinggi, Ir H Umar Zunaidi, MM dan Wakil Walikota H Irham Taufik SH, MAP menyerahkan bantuan kepada korban musibah kebakaran 3 (tiga) unit rumah yang terbakar pada 24 Mei lalu di kawasan Jalan DI Panjaitan Kelurahan Rambung Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Senin ( 4/6 ). Didampingi oleh Kepala Bagian Humasi pimpinan dan Protokoler Ahdi Sducipto,SH, Kepala Badan Nasikonal penanggulangan Bencana (BNPB) Wahid Sitorus, Kepala Kecamatan Tebing Tinggi Kota serta beberapa kepala Kelurahan, walikota menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp.2.000.000.-/KK dan langsung diterima oleh Bilman Marbun, Sadar Marbun, dan Robert Manurung. Ketiganya merupakan korban akibat bencana itu. Dalam sambutannya Walikota mengatakan, Pemerintah Kota turut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga ini, siapapun tidak menginginkan kejadian seperti ini. Sebagai makhluk social dan hidup berdampingan sudah selayaknya kita saling meringankan beban dari musibah yang kini sedang menimpa keluarga ini. Bantuan merupakan merupakan stimulant untuk menambah dan menjemput “asa mulak tondi tu badanna” Salah seorang korban, Br Siburian selaku perwakilan dari korban musibah kebakaran mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang di berikan pihak Pemerintah Kota. Menurutnya, bantuan hanya bisa dibalas oleh Tuhan Yang maha Esa. (Redaksi )

30

SINERGI

JUNI 2012

Penghargaan bergengsi sertifikat Adipura sebagai kota bersih tahun 2012 berhasil diraih. Penghargaan tersebut langsung diterima Walikota Tebing Tinggi Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM dari Menteri Negara Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya Selasa (5/6) di Jakarta. Usai menerima sertifikat bergengsi itu, Walikota mengatakan, penghargaan tersebut merupakan motivasi bagi masyarakat agar pengelolaan lingkungan kota transit menjdi lebih baik,” Sertifikat ini kebanggaan bagi warga kota, setelah belasan tahun tidak memperoleh pengharaan ini”tegas Umar Zunaidi Hasibuan. Didampingi Kakan Lingkungan Hidup Idam Khalid, SKM, M.Kes, Walikota menambahkan, untuk tahun ini kota Tebing Tinggi masuk sebagai kategori kota sedang. Peningkatan ini merupakan tantangan. Ke depan penilaian untuk meraih Adipura akan menjadi lebih berat. Sebuah kota harus mampu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, baik air, tanah dan udara. Semua aspek menjadi penilaian penting. Kebersihan jalan, pertokoan, pasar, sekolah, rumah sakit, perkantoran, pemukiman dan terminal, stasiun KA, taman kota , TPA dan sungai, semua merupakan objek yang harus diperhatikan. Sikap optimisme meraih peng-hargaan Adipura tahun mendatang, Kakan Lingkungan Hidup Idam Khalid, SKM, M. Kes mengaku memiliki program strategis. Menurutnya, penyediaan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang representative serta gerakan bersih sungai dan lingkungan bersama masyarakat merupakan wujud nyata program pihak Khalid, “Lokasi lahan yang tepat untuk TPA telah dipersiapkan, kita berharap masyarakat dapat berperan.”harap Khalid. (redaksi)

TEBING TINGGI SIAP MENYONGSONG PEMBANGUNAN MEGA PROYEK DI KAWASAN HINTERLAND Kota Tebing Tinggi siap menyongsong pembangunan mega proyek seperti, Bandara Kuala Namu, pembangunan jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, kawasan industry Sei Mangkei Bosar Maligas di Kabupaten Simalungun dan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara. Kesiapan tersebut telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai tahun 2025 mendatang. Demikian ungkapan Walikota Tebing Tinggi Ir.H Umar Zunaidi Hasibuan ,MM pada dialog interaktif acara pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Kota Tebing Tinggi periode 2012 - 2017, Kamis (7/6) di Gedung Balai Kartini. Hadir dalam acara tersebut,Wakil Walikota H.Irham Taufuk,SH,MAP, Parlindungan Purba.SH.MH, selaku Ketua DPD Apindo Provinsi Sumut, Ketua SPSI Sumut M.Hasibuan, Ketua Kadin Kota Tebing Tinggi H.M.Daniel Sulthan, Ketua ApindoMedan, Serdang Bedagai, Asahan, serta para pengusaha yang ada di sekitar Kota Tebing Tinggi. Disamping itu kata Walikota, perlu juga disikapi tentang infrasuktur serta fasilitas-fasilitas yang ada perlu disikapi sebagai proyeksi kedepan untuk menarik investor. Walaupun batas wilayah pemerintahan kita terbatas, namun dalam memberikan pelayanan public tidak ada batasnya bagi semua masyarakat, ujar Walikota. Rancangan perda tata ruang juga telah diajukan kepada pihak Legislatif untuk dapat dijadikan Peraturan Daerah (Perda). Kota Tebing Tinggi memiliki peluang besar untuk menyongsong pembangunan mega proyek itu. Diharapkan, masyarakat dan pengusaha khususnya dapat melihat peluang bisnis secara makro. Salah satu peluang yang sangat memungkinkan adalah pembangunan komplek pergudangan, convention hall dll. Ditambahkannya dalam menyongsong mega proyek ini, siapkah kita masyarakat Kota Tebin Tinggi, khususnya Apindo, agar bekerja secara terstruktur, jangan terpengaruh kepada masalah-masalah klasik dan perizinan yang membelenggu. Disamping kesiapan itu, pihak pemerintah kota siap memberikan kemudahan kepada Asosiasi Apindo dalam berbagai urusan. Apindo siap untuk membela, melindungi dan memberdayakan pelaku usaha yang ada di kota Tebing Tinggi Pengurus APK Apindo periode 2012-2017 yang dilantik terdiri dari Ketua Umum Ir.H.Syafriudi Satrio,Wakil Ketua Agustami.SH, Ramli Roosman, Rahmat Purba.SH, H.M.Nurdin, Sekretaris Amin Wijaya, Wakil Sekretaris Sayed MA.Budi Dharma, Bendahara Jimmy Wijaya, Bidang Hubungan Industri dan Advokasi Bambang Santoso.SH, Bidang Hubungan Kerjasama Daerah dan Pengupahan Jonathan, Bidang Usaha Kecil dan Menengah Khairul Anwar Hutagalung dan Muhammad Guntur, Bidang Wanita Pengusaha dan Sosial Sinda dan Mery Cris Foria, Bidang Jaminan Sosial H.Ridwan Gazali dan Anthony, Bidang Produktifitas, K3 dan Lingkungan Murli PurbaS.Phil, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Leolim Dwicahdi, Ir.Sahat.M.Siahaan, dan Bidang Organisasi dan Humas Endang Juliati Manullag dan Drs.Zulfan Kurniawan. (redaksi) EDISI KHUSUS

p em ko k i ta

WALIKOTA SERAHKAN SECARA SIMBOLIS PAKET MURAH SEMBAKO BUAT WARGA TEBING TINGGI Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM serta Kepala Distrik Manager PTPN 3 Serdang 2 Sungai Karang Ir.Teguh Pribadi menyerahkan paket sembako murah kepada ratusan warga Senin (4/6)di halaman kantor Tanjung Marulak Hilir Kec Rambutan Kota Tebing Tinggi. Hadir bersama Walikota, Manager Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PTPN 3 Kebun Rambutan Ny Reynaldi, Kabag Humas PP Ahdi Sucipto,SH, Kepala Kecamatan Rambutan Mhd Wahyudi S.STP.M.Si, Kepala Satpol PP M.Guntur Harahap,S. STP.M.Si, serta seluruh pegawai PTPN 3 Kebun Rambutan. Dalam sambutannya, Manager PTPN 3 Serdang 2 Sungai Karang Ir.Teguh Pribadi mengatakan, bantuan tersebut merupakan program Badan Usaha Milik Daerah / BUMD PEDULI dengan sebutan SCR peduli masyarakat. Pihaknya trelah mempersiapkan sebanyak 1.806 paket seharga Rp.29.850.- bagi warga Kelurahan Tanjung Marulak dan Kelurahan Bandar Sono. Paket tersebut terdiri dari 7.5 KG Beras, 2 kg minyak goreng, 2 kg gula putih,” Saya berharap kerjasama semua pihak sehingga paket murah ini dapat tepat sasara,terutama kepada warga kurang mampu”harapnya. Sementara Walikota Tebing Tinggi dalam sambutannya, mengungkapkan terima aksihnya kepada pihak PTPN 3 yang telah peduli terhadap warga kurang mampu di Kelurahan Tanjung Marulak dan Kelurahan Bandar Sono. Walikota menilai bantuan tersebut merupakan program nyata pihak PTPN 3 yang telah peduli terhadap masyarakat di sekitar PTPN 3. Walikota juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat menghemat penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang persediannya semakin menipis. Walaupun harga BBM kita Negara RI lebih murah dibanding Negara jiran lainnya, kita patut mengungkapkan terima kasih kepada pihak Pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM. Seputar konsumsi beras, walikota mengajak warga untuk menggalakkan pengunaan non beras yang kini telah dikonsumsi masyarakat Indonesia sebanyak 120 gram/hari. Di Negara Vietnam masyarakat disana hanya menfkonsumsi sebanyak 60 gram/hari, hal itu sangat berguna bagi kesehatan. Konsumsi sayur menjadi trend di Negara itu,” Pihak PTPN 3 telah membangun sebuah PLTS ( Pembangkit Listrik Bio sawit ).Jika selesai PLTS akan berguna bagi masyarakat , mari kita mendoakan agar pihak PTPN 3 bisa lebih maju dan lebih memperhatikan Masyarakt sekitar Khususnya masyarakat Kota Tebing Tinggi. (redaksi)

GOTONG ROYONG MERUPAKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN Kegiatan gotong royong merupakan semangat kebersamaan untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar semata untuk kepentingan bersama. Hal itu tidak semata mata bersifat ceremonial, tetapi gotong royong merupakan perwujudan rasa kebersamaan agar senantiasa perduli terhadap lingkungan serta upaya pelestarian alam. Demikian sambutan Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM pada acara pembukaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotrong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Grak PKK (HKG) PKK ke-40 Rabu (4/5) di Jl Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis. Dalam sambutannya, walikota mengajak seluruh warga kota untuk menumbuhkan semangat gotong royong yang kini dirasakan semakin memudar di tengah tengah masyarakt, “Demi kemajuan kota, mari kita hilangkan perbedaan sehingga mampu menumbuhkan semangat gotong royong demi kemajuan kota dan bangsa umumnya.”kata Walikota.(redaksi) EDISI KHUSUS

TEBING TINGGI RAIH JUARA I LOMBA KB LESTARI DAN BINA KELUARGA BALITA SERTA LANSIA TINGKAT SUMATERA UTARA Tebing Tinggi berhasil meraih gelar Juara I perlombaan Bina Keluarga Balita dan KB Lestari tingkat provinsi Sumatera Utara. Para pemenang akan bertarung di Tingkat nasional dalam rangka Keluarga Nasional di Lombok ,NTB mendatang. Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Drg Dina Kamarina dalam audensinya dengan Walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM Kamis (7/6) di rumah dinas Walikota Jl Dr Sutomo memaparkan, bahwa Kota Tebing Tinggi berhasil megungguli berbagai daerah lainnya hingga mampu meraih juara pertama. Untuk lomba Bina Keluarga Balita , peserta an Laila Ramadhani (35) warga Kelurahan Bagelen tampil sebagai juara I.Sementara Lomba KB Lestari usia 15 tahun atas berhasil disabet oleh pasutri Bapak Dahlansyah dgn ibu sri hartati warga Kelurahan Rambung.Untuk Lomba Bina Keluarga lansia Bapak Saiman R(69) dari Kelurahan Rantau laban akan ikut bertarung di kancah nasional. Walikota dalam audensi yang digelar siap itu, mengungkapkan terima kasih kepada pada peserta yang telah membawa baik nama kota tebing tinggi di tingkat Sumatera Utara. Walikota juga berharap, kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dapat ,mendampingi para peserta sekaligus memberikan uang saku kepada mereka. Karena Walikota tidak menginginkan utusan terlunta lunta. Terlebih membawa nama kota Tebing Tinggi. Beliau juga memberikan semangat kepada para peserta untuk tidakj gentar menghadapi peserta dari daerah lain,”Bertarunglah dengan semangat dan spirit yang kuat, dan jangan takur.”tegas Walikota memberi semangar. (redaksi) JUNI 2012

SINERGI

31

pen d i d i ka n

PENDIDIKAN DI TEBING TINGGI TELAH ADA SEJAK 1 JULI 1928


KIPRAH

Perguruan Taman Siswa Di Jl. Deblot Sundoro Kelurahan Deblot Sundoro Kecamatan Padang Hilir. Menurut sejarah pemberian nama jalan tersebut sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan Pimpinan Perguruan taman siswa ke 4 ,Ki Deblot Sundoro yang tewas saat peristiwa 13 Desember 1945 di Kota Tebing Tinggi.

Jika peradaban manusia kita telusuri, kita akan mengetahui bahwa pendidikan telah ada sejak manusia diciptakan. Begitu juga di Indonesia. Khusus di Tebing Tinggi, peradaban dunia pendidikan menurut sejarah telah menunjukkan kiprahnya sejak tanggal 1 Juli 1928. Dibangunnya sekolah pertama dengan sebutan Perguruan Budi Utomo yang kini dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa di Jalan Deblot Sundoro Kota Tebing Tinggi merupakan wujud kepedulian sosok Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa di kenal sebagai Ki Hajar Dewantara untuk mendongkrak dunia pendidikan masa itu. Kebanyakan pembangunan sekolah era sebelum kemerdekaan semata dibangun untuk penanaman rasa nasionalisme bangsa indonesia dalam menghadapi masa penjajahan. Kejamnya tirani bangsa Belanda terhadap negara Ri ketika itu, memberikan inspirasi kepada pendiri Organisasi Budi utomo yang berbasis di Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta tersebut untuk mengutus Ki Sudarminto asal kota yang sama untuk menjadi penyelenggara pendidikan pertama Perguruan Taman Siswa. Saat itu, pembangunan sekolah sederhana itu bertujuan untuk mendongrak semangat juang masyarakat guna membangun karakter cinta terhadap bangsa dan negara agar bersama melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajah untuk meraih kemerdekaan. Penetapan seluruh pembangunan sebagai wakap merdeka atau zakat harta , serta pembentukan motto dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat telah membangkitkan animo masyarakat untuk meraih pendidikan. Keberhasilan Ki Sudarminto membangun

32

SINERGI

JUNI 2012

Perguruan Kebangsaan Taman Siswa tempo doloe tahun 1928

sekolah tersebut berbuah penempatan posisinya sebagai anggota majlis luhur Taman Siswa di Yogyakarta, sehingga kepemimpinan sekolah itu beralih kepada Ki Surya Admaja pada tahun 1929. Perguruan Taman siswa pun dianggap sebagai Asset penting di Sumatera Utara. “Saat itu sekolah pergerakan kemerdekaan Perguruan Taman Siswa pertama dibangun pada tahun 1926 di

Kecamatan Galang, Tahun 1928 Di Tebing Tinggi dan 1929 di Medan, pembangunan s ekolah ini jelas mengalami tekanan keras dari kolonial Hindia-Belanda. ”jelas Ki Darman,ST ketika di temui SINERGI Selasa (27/6). Menurutnya, gerakan perlawanan melalui pendidikan terdeteksi oleh penjajah. Merasa menjadi ancaman, Hindia-Belanda pun mengeluarkan sebuah Undang Undang yang melarang pembentukan sekolah diluar pemerintahan yang disebut dengan Onderwijs Ordonansie (Undang Undang Sekolah liar ). Peraturan tersebut merupakan tantangan berat bagi Taman Siswa, karena fasilitas sekolah yang bukan milik pemerintah diperintahkan harus ditutup, fasilitas tersebut sangat berlawanan dengan tujuan kolonial Hindia-Belanda saat itu. Tragedi pahit pun kerap dialami pihak Perguruan, ketika Kolonial mulai menjalankan Undang Undang itu dengan melakukan pengelakkan ( Penutupan) dan pengejaran terhadap sekolah yang ada , tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat juang para pamong (guru) HIS (Holland Inlander School) sederajat SD /Sekolah Rakyat ) untuk terus belajar walau dalam berbagai kondisi, “ Kita terus belajar, bahkan di bawah pepohonan. Dengan murid yang sangat sedikit, tanahpun kita jadikan sarana menulis, yang penting masyarakat dapat belajar.”papar Darman menceritakan sesuai sejarah Perguruan Taman Siswa ketika itu. Menurut Darman, Tebing Tinggi merupakan salah satu basis penggemblengan kader kader nasionalis, atau kader kader kebangsaan di EDISI KHUSUS

pen d i d i ka n

Pendiri Taman Siswa : Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau Ki Hadjar Dewantara

Sumatera Utara. Pergerakan perjuangan kemerdekaan yang dilakukan secara intelektual dianggap telah mengganggu pertahanan Kolonial Hindia-Belanda, sehingga aksi penekanan terhadap sekolah pun terus dilakukan tanpa henti sampai ke pelosok daerah,Kedatangan Tentara Jepang pada tahun 1942 mampu mengakhiri kekuasaan tentara Belanda. Banyak tentara Belanda di tahan oleh tentara Jepang dan disebut sebagai Interniran(orang tahanan). Ketika Bom Atom Meletus di Nagasaki dan Hirosima, membuat jepang takluk sehingga beretekuk lutut menyerahkan diri. Disitulah saat Indonesia mengumandangkan Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Korban Peristiwa 13 Desember 1945 Akibat keterbatasan informasi dan komunikasi saat itu, gaung kemerdekaan Negara Republik Indonesia menurut sejarah baru didengar oleh warga Tebing Tinggi pada bulan september 1945, sehingga kedatangan tentara jepang melalui jasa Kereta Api sempat menggagetkan warga kota, karena berita yang terdengar Indonesia telah merdeka. Kedatangan tentara tersebut menuai penahanan dan penembakan sehingga menimbulkan korban jiwa para pejuang. Salah satu pejuang yang gugur saat itu adalah pemimpin Perguruan Taman Siswa Ki Deblot sundoro di era kepemipinannya tahun 1942-1945. Saat itu, Ki Deblot Sundoro harus berkorban mengindari korban jiwa yang semakin banyak. Kini mengenang jasa beliau, Pemerintah kota telah sepakat untuk menetapkan nama Deblot Sundoro sebagai Kelurahan dan nama Jalan tempat berdirinya Perguruan Taman Siswa yang kini telah berusia 84 tahun.*** EDISI KHUSUS

RIS tempoe Doloe tahun 1935-1947

Sekolah Raudhatul Islamiah (RIS)

Tebing Tinggi, Perlawanan berbasis dakwah

RIS pada masa sekarang (Foto diambil : Senin 25 Juni 2012)

Gejolak perlawanan masa penjajahan terus dilakukan diseantero negeri. Metode membangkitkan rasa nasionalisme melalui seni dakwah, berupa penerapan pendidikan agama dalam kehidupan kaum muslimin dan pengajian pun menjadi senjata sebagai upaya pembebasan belenggu dari penjajahan Hindia-Belanda saat itu. Salman Rasidi,SE,MA pimpinan RIS Generasi ke-4 (Tahun 1987 s/d sekarang)kepada SINERGI diwaktu yang sama mengatakan, Metode perlawanan melalui dakwah dilakukan oleh Tuan Ibrahim Arsyad. Beliau seorang penggagas dan pendiri sekolah Raudhatul Islamiah (RIS) era tahun 1935 . Sebagai seorang mualim(ustadz) kondang kelahiran Tebing Tinggi tahun 1915, Tuan Ibrahim Arsyad merupakan salah satu tokoh pejuang dakwah yang gigih melakukan perlawanan terhadap penjajah Hindia-Belanda di Tebing Tinggi.

Sebagai sekolah tertua ke-2(dua),RIS juga mengalami hal yang sama seperti Perguruan Taman Siswa. Keterbatasan ruang gerak bagi pendidikan masa itu, justru membangkitkan jihad para mualim dan umat islam lainnya untuk terus melakukan perlawanan agar terbebas dari belenggu penjajah. Syiar dakwah pun dilakukan melalui pengajian pengajian sampai ke pelosok kota ini. RIS juga menjadi salah satu sekolah Islam yang mengalami berbagai tekanan dari penjajahan Hindia-Belanda, hingga akhirnya Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sampai kini Sekolah Raudhatul Islamiah (RIS) yang berada di Jl. Rao Kelurahan Mandailing Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi ini telah berusia 77 Tahun. Di bawah kepemimpinan Salman Rasidi,SE,MA Sekolah berbasis islam tersebut terus berbenah melalui pembangunan gedung yang semakin memadai, serta ketersediaan Perguruan Tinggi, program Strata 1(S1), dan pasca sarjana (S2) bidang pendidikan. Penggagas dan Pendiri RIS (rahmadsyah) Tuan Ibrahim Arsyad JUNI 2012

SINERGI

33

Bidik Pemko

FOTO : UNTUK SINERGI / Rahmadsyah

Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan bersama Walikota Tangsel Hj Airin Rachmi Diany, SH.MH dan ketua DPRD Tangsel Bambang P Rahmudi ,Kapolres Tebing Tingi AKBP Andi Rian Djajadi SIK Muspida saat berada di Rumah Dinas Walikota Rabu(13/6). Walikota dan Ketua DPRD kagum dengan kondisi kota Tebing Tinggi yang dinilai sangat nyaman.

Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan dan Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH,MAP bersama Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujonugroho ,ST ketika menerima pakaian adat Simalungun dalam acara Pelantikan Partuha Mujana Simalungun Sabtu(16/6) Tanah Lapang Merdeka Tebing Tinggi. Wakil Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan bersaH.irham Taufik,SH,MAP Ketika memberikan selamat kepada pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Selasa (15/6) di Gedung sawiyah.

34

SINERGI

JUNI 2012

Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan ,MM dan bersama Gubernur Sumatera Utara H.Gatot Pujonugroho ,ST saat memberikan bantuan kepada masyarakat pada acara Isra Mikraj Nabi besar Muhammad SAW, Rabu (20/6) Tanah Lapang Merdeka Tebing Tinggi Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan ,MM dan bersama anak sekolah PAUD dalam acara temu pisah PAUD se-kota Tebing Tinggi, Sabtu (21/6) di Tanah Lapang Merdeka Tebing Tinggi

EDISI KHUSUS

Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan ,MM ketika memberikan helm kepada satpol PP saat acara bulan bhakti pelayanan prima Senin(18/6) Tanah Lapang Merdeka. Pemberian terkait dengan program Safety Riding dan Ligh On yang gencar dilakukan pihak Satuan Lalu lintas Polres Kota Tebing Tinggi.

Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan ,MM bersama Ketua TP.PKK Ny Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi ketika melakukan penanaman pohon dalam acara Hari Lingkungan Sedunia Jum’at(22/6)di SMK Negeri 4 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir. Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan ,MM bersama Muspida saat menghadiri acara pembukaan Kejuaraan Karate se-kota Tebing Tinggi dalam rangka memeriahkan Hari jadi Kota Tebing Tinggi ke-95 dan HUT Bhayangkara ke-66 tahun 2012 Minggu(24/6)di Gedung Olah Raga (GOR)Asber Nasution Jl.Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi

Walikota Tebing Tinggi Ir.H.umar Zunaidi Hasibuan ,MM dan Wakil Walikota H.Irham Taufik,SH,MAP dan narasumber Ir Jaya Arjuna,Msc beserta Muspida saat rapat evaluasi adipura Selasa(19/6) . Kedepan Tebing Tinggi diharapkan mampu meraih piala adipura dan penghargaan lainnya seperti, Kalpataru, dan penghargaan adiwiyata.

EDISI KHUSUS

Plt Sekretaris Daerah (Sekda) H.Johan Samose Harahap,SH,MSP ketika membacakan pidato walikota Tebing Tinggi Ir.H.Umar Zunaidi Hasibuan,MM ketika menghadiri pembukaan turnamen futsal piala walikota dan Kapolres Jum,at(22/6) di Gedung Olah Raga Marah Halim.

JUNI 2012

SINERGI

35

opini

TEBING TINGGI DAN KONSEP KOTA HUMANIS Oleh : Abdul Khalik

E

splanade (lapangan Merdeka) dan taman bunga yang kini jadi pertapakan RSU Herna, diawal berdirinya Gementee Tebing Tinggi (1917) merupakan areal terbuka hijau yang sangat strategis dan penting dalam struktur tata ruang pemukiman kala itu. Esplanade, oleh Kolonial Belanda dijadikan sebagai titik nol kota atau tonggak pengukuran jarak antara Tebing Tinggi dengan kota-kota lain. Akan halnya taman bunga merupakan taman kota yang persis berada di jantung kota dan menjadi halaman depan gedung pusat pemerintahan kala itu. Di dua ruang terbuka hijau itulah, warga kota mengeskpresikan kesehariannya dalam membuangun interaksi sosial antar sesama. Khususnya, di hari-hari tertentu yang dijadikan budaya masyaraka kota, yakni Rabu malam (malam Kamis) dan Sabtu malam (malam Minggu). Pada dua hari itulah, kalangan muda mudi saling bertemu pandang, pacaran dan akhirnya menikah. Atau kalangan dewasa yang bercengkerama di deretan rumah toko di sekitar taman bunga, membicarakan berbagai persoalan. Di antara kedua areal terbuka hijau itulah, berdiri sejumlah bangunan pemerintahan, mulai dari pengadilan, kantor polisi/TNI/PM, gereja, kantor pos, bank, balai umum serta perumahan pejabat kota. Kala itu, areal inti kota seluas sekira 100 Ha, menjadi pusat urban, dengan perumahan penduduk mengitari areal governement itu. Terdapat empat kampung yang menjadi basis pemukiman warga di Gementee Tebing Tinggi, yakni Kampung Tebing Tinggi Lama yang diperuntukkan bagi warga pribumi yang bekerja pada pemerintah kolonial, Kampung Rambung sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman orang Asing, khususnya Belanda, Kampung Badak Bejuang dan Pasar Baru sebagai pusat perdagangan didominasi etnis Tionghoa. Struktur bangunan pemerintahan maupun pemukiman dikelola secara apik mengikuti penataan kota-kota di Holland. Bangunan perkantoran misalnya, dibangun dengan konsep Eropa, berupa kuda-kuda atap rumah berbentuk pyramid, sedangkan badan rumah terdiri atas pintu dan jendela-jendela yang besar dengan halaman luas. Sedangkan bangunan di areal perdagangan terdiri atas rumah toko yang bangunan verticalnya dibatasi hanya dua lantai, dengan peruntukan lantai I untuk usaha dan lantai II tempat keluarga. Sedangkan jalanjalan di dalam kota ditata secara apik dengan areal pedestrian (pejalan kaki) yang menyatu dengan halaman rumah. Di seberang sungai Bahilang, pusat Kesultanan Padang di Kampung Bandar Sakti, posisi arealnya justru berserak. Jarak antara satu bangunan utama dengan lainnya saling

36

SINERGI

JUNI 2012

menjauh. Misalnya, istana sultan sebagai pusat administrasi pemerintahan dengan kediaman resmi saling bedekatan. Namun, lapangan, masjid dan pemukiman warga tidak tertata dan berada jauh dari pusat pemerintahan. Jika Gementee Tebing Tinggi tata ruangnya terpusat, maka Kesultanan Padang tata ruang pemukimannya berserak. Bisa jadi hal itu, karena berbagai faktor yang melatar belakanginya. Perspektif planologi, menilai struktur tata kota di Gementee Tebing Tinggi, kala itu, lebih humanis dalam artian ramah lingkungan, hemat energi, pengembangan sumber daya manusia dan memberi manfaat ekonomi, ketimbang struktur tata ruang di Kesultanan Padang yang keduanya secara administratif dipisahkan oleh sungai Bahilang. Kota humanis atau kota berkelanjutan, perencanaannya mengutamakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, efisiensi penggunaan energi, pengembangan sumber daya manusia, dan memberi manfaat ekonomi (Shirly Wunas, 2010). Dalam struktur kota humanis itu, berbagai aspek mendapat perhatian seimbang, mulai konsep hemat energi, ekologis, transportasi humanis, ramah lingkungan dan layak huni. Aspek ruang kota tidak hanya berhubungan dengan ruang terbuka hijau atau lingkungan hidup, tetapi merupakan rencana fisik dan ekologis kota yang sesuai dengan kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya dari masyarakat yang tinggal di kota itu. Selain mempertimbangkan kebutuhan pengembangan politik, Iptek, mewujudkan keberlanjutan ekologis, penggunaan SDA dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Beberapa komponen utama untuk mencapai kota humanis, adalah perencanaan ruang kota dan wilayah secara terpadu, khususnya antara perencanaan guna lahan dan transportasi, perencanaan pemukiman dan transportasi, perencanaan ruang kota yang hijau, dan penyediaan infrastruktur kota yang peduli terhadap perempuan, anak-anak, orang lanjut usia (lansia) dan penyandang cacat. Selan itu, kota harus dapat menjamin pemenuhan terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki berdasarkan kesetaraan, adil dan tanpa diskriminasi. Kota seharusnya menyediakan prasarana pergerakan (transportasi humanis) yang mempertimbangkan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan. Sistem transportasi kota humanis harus integral dengan visi kota dan ramah terhadap semua pengguna jalan, baik pengguna motor maupun non-motor. Emisi carbon kenderaan bermotor dapat diminimalisir. Demikian pula perencanaan masa berlaku motor, guna mengantisipasi problema kemacetan lalu

lintas. Namun, setelah 95 tahun perjalanan dinamika Kota Tebing Tinggi, yang terjadi justru pembangunan tata kota mengarah pada pola kota tak terstruktur (urban sprawl), sebagaimana nasib yang dialami umumnya kota-kota besar di Indonesia. Kota tak terstruktur itu, ditandai oleh sejumlah indikator yang lebih besar fenomena negatifnya ketimbang sisi positif. Indikator itu bisa diukur dari, penggunaan lahan, lingkungan hidup, sosial dan transportasi ekonomi. Dari karekteristiknya, urban sprawl mengutamakan tata guna lahan untuk pemukiman dengan sarana umum yang tersebar, kepadatan bangunan rendah, interaksi tetangga terpisah dan ketergantungan pada kenderaan pribadi serta pergerakan kegiatan sosial ekonomi menuju urban. Sedangkan fenomena negatif yang diidap urban sprawl, adalah besarnya kehilangan lahan produktif akibat alih fungsi, biaya pembangunan infrastruktur lebih tinggi. Selanjutnya intensitas guna lahan lebih rendah serta terjadinya inefisiensi prasarana. Terancamnya kesehatan warga akibat polusi serta akses kegiatan sosial yang lebih panjang. Demikian pula terjadinya fenomena kemacetan yang susah diurai, biaya transportasi yang meningkat dan waktu perjalanan yang panjang. Tak cuma itu, alih fungsi lahan produktif terus terjadi. Misalnya areal persawahan yang terus menerus berkurang, karena digunakan untuk tapak perumahan. Diperkirakan, dalam satu tahun sekira 10 Ha lahan pertanian hilang. Jika kondisi itu terusberlanjut tanpa ada pencegahan, dalam tempo 10 tahun, kota ini takkan lagi memiliki areal persawahan. Pola pembangunan rumah juga tanpa mempertimbangkan penghematan terhadap energi. Model perumahan ruko bersusun yang melebar secara horizontal dan vertical, merupakan sumber utama boros energi. Sementara dinas terkait tidak memiliki konsep segera,soal model rumah yang ramah lingkungan dan hemat energi. Belum lagi, dihitung betapa areal jalanan kota, merupakan arena mematikan dan sangar, karena tak terpenuhinya hak-hak publik. Misalnya, jalan pedestrian yang dirampok semena-mena oleh pedagang K5 atau arena bermain yang terkesan kumuh karen kurang perawatan. Konsep kota humanis yang ramah lingkungan, hemat energi dan memberikan akses ekonomi yang baik bagi warganya, sejatinya belum ditemukan dalam proses perkembangan 95 tahun kota Tebing Tinggi. Sementara para pengambil kebijakan, hanya melihat persoalan kota secara parsial ditengah proses dehumanisasi kota yang kian kompleks. Memanglah.(***)

EDISI KHUSUS

opini

SELAMATKAN WARISAN BUDAYA BANGSA Oleh : H. Irham Taufik Umri, SH, MAP

N

egara jiran Malaysia kembali membuat geger rakyat Indonesia terutama masyarakat Sumatera Utara. Adalah Menteri Komunikasi dan Kebudayaan mereka Datuk Rais Yatim yang mengeluarkan statement mengklaim tari tor-tor dan gordang sembilan sebagai warisan budaya mereka. Bahkan dengan tegas ia akan mempromosikan tor-tor dan gordang sembilan dalam setiap event pariwisata dan momentum acara kenegaraan sekaligus akan mendaftarkannya ke Unesco sebagai bagian dari warisan budaya Malaysia. Menurut Rais Yatim adalah hak setiap negara untuk mempromosikan budaya yang tumbuh berkembang di negaranya untuk didaftarkan ke Unesco. Asumsi ini didasarkannya pada Konvensi Genewa. Promosi pariwisata mengangkat tor-tor dan gordang sembilan ini ini disamping terdapat pada website yang dapat diakses di internet, juga disiarkan dengan gencar melalui stasiun televisi yang dimiliki negara itu. Klaim terhadap budaya milik Indonesia ini bukanlah untuk pertama kali mereka lakukan, akan tetapi sudah berulangkali dengan sengaja diperbuat Malaysia. Menurut catatan klaim terhadap budaya Indonesia dimulai pada tahun 2007 dalam rangka mempromosikan pariwisata yang gencar dilakukan untuk meningkatkan arus wisatawan kenegaranya melalui slogan Visit Malaysia Year 2007 Lagu rasa sayange dijadikan sebagai nyanyian memperkenalkan negaranya baik untuk konsumsi masyarakat domestik maupun manca negara. Kendatipun judul lagu diubah menjadi “Rasa Sayang“ yang dinyanyikan bergantian mulai etnik melayu, China dan India, namun lirik dan iramanya tetap merujuk kepada lagu rasa sayange yang kita ketahui sejak dahulu kala lagu itu berasal dan berurat akar dari Maluku Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2008 kembali kita dikejutkan dengan klaim batik dan keris sebagai bagian dari budaya warisan Malaysia. Kendatipun klaim lagu rasa sayange dan batik mendapat reaksi keras dari rakyat Indonesia berupa unjuk rasa di kedutaan dan konsul mereka yang ada di negeri ini bahkan terjadi pembakaran terhadap bendera kebangsaan Malaysia, tidak menyurutkan langkah mereka untuk mengklaim budaya Indonesia itu. Pada tahun yang sama Malaysia juga mengklaim lagu indang bariang (asal Sumatera Barat), bunga raflesia, bintang kejora, musik angklung (Sunda Jawa Barat) dan Reog Ponorogo (Jawa Timur) sebagai aset budayanya. Khusus reog ponorogo mereka ganti namanya menjadi Tari Barongan. Makanan khas Padang Sumatera Barat Rendang Padang diakui pula merupakan makanan berasal dari sana. Namun klaim terhadap batik dan keris selesai dan tuntas setelah Unesco menetapkan batik dan keris merupakan bagian warisan budaya negara Indonesia. Timbul pertanyaan mengapa Malaysia begitu nekat m elakukan klaim terhadap budaya milik Indonesia ? Remeh Tidak dapat dipungkiri sejak terjadinya reformasi yang melanda negeri ini tahun 1998 hingga kini, Malaysia bersikap “berani“ terhadap Indonesia. Tidak ada rasa takut sedikitpun, menyegani maupun menghormati negara besar yang berpenduduk 250 juta ini. Fenomena tidak menyegani dapat dilihat beberapa kebijakan dan tindakan mereka melecehkan bahkan merendahkan harkat dan martabat kedaulatan negara kesatuan republik Indonesia. Lihat saja kenyataan pahit yang ditelan Indonesia, ketika mereka berhasil merebut pulau sipadan dan ligitan melalui jalur hukum. Mahkamah internasional yang berpusat di Den Haag Belanda memutuskan kedua pulau strategis itu secara sah menjadi bagian dari negara Malaysia. Mendapat angin dari keberhasilan dan

EDISI KHUSUS

kemenangan merebut pulau Sipadan dan Ligitan tanpa peperangan fisik, tahun lalu kembali mereka melakukan manuver ingin merebut pulau Ambalat disekitar pulau Sulawesi yang sangat kaya dengan sumber mineral seperti minyak dan gas bumi. Kapal-kapal perang mereka secara sengaja menuju dan berpatroli diperairan Ambalat, bahkan sudah jauh memasuki wilayah perairan yang menjadi kedaulatan bangsa Indonesia. Ironisnya walaupun berkali-kali kapal perangnya melanggar perairan Indonesia, dan diusir kapal patroli Indonesia dengan cara menggiring kapal perang mereka dari zona eksklusif Indonesia, tidak menyurutkan langkah mereka mengincar pulau Ambalat. Meskipun sengketa Ambalat sempat menegangkan hubungan kedua Negara, namun melalui pembicaraan intensif yang dilakukan Menteri Pertahanan RI dengan Menteri Pertahanan Malaysia untuk sementara ketegangan sudah mereda, walaupun masih belum tuntas penyeleswaiannya. Fenomena klaim budaya termasuk wilayah kedaulatan yang dilakukan Malaysia patut menjadi perhatian dan penanganan serius pemerintah dan seluruh komponen bangsa, karena sudah satu dasawarsa Malaysia menganggap remeh terhadap negara serumpunnya Indonesia. Pada Orde Baru klaim mengklaim ini tidak pernah terjadi, karena Indonesia dibawah pemerintahan Soeharto yang berkuasa 32 tahun lamanya cukup kuat. Persatuan dan Kesatuan Bangsa solid. Demikian pula Angkatan Bersenjata Republik Indonesia cukup disegani terutama di kawasan ASEAN. Keseganan Malaysia bertambah karena Indonesia mendominasi percaturan di perhimpunan Bangsa Asia Tenggara. Tidak pernah terjadi klaim ataupun masalah krusial termasuk perebutan wilayah antar kedua negara. Akan tetapi keseganan Malaysia sudah berlalu sejalan dengan perubahan politik di negeri ini. Kini Malaysia menunjukkan taringnya terhadap Indonesia. Mereka menganggap remeh dan rendah bangsa yang pluralis ini, karena mereka menganggap negaranya cukup maju terutama di bidang perekonomian. Banyak peristiwa yang menyakitkan hati dilakukan mereka, seperti perlakuan terhadap tenaga kerja Indonesia yang mengadu nasib disana, terlebih-lebih bagi TKI illegal (pendatang haram) yang masuk kewilayah kedaulatannya. Mereka diperlakukan semenamena tanpa menghormati yang namanya saudara serumpun. Ada majikan yang tidak membayar gaji kepada TKI berbulan-bulan bahkan tahunan. Ada pula disiksa dengan menyulut puntung rokok, memukul sampai babak belur bahkan melakukan siksaan dengan menyiramkan air panas mendidih ke sekujur tubuh tenaga kerja Indonesia baik yang melakukan kesalahan ataupun tidak. Selain itu mereka tanpa ampun menjatuhkan hukuman gantung tanpa mengindahkan permohonan keringanan dari keluarga terpidana maupun dari pemerintah Indonesia seperti dialami pendatang asal Tanjung Balai, Sumatera Utara yang kedapatan menjual belikan dadah (narkoba). Yang lebih menyakitkan lagi mereka menyebut bangsa Indonesia sebagai “Indon”, predikat yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Banyak lagi kebijakan dan tindakan yang dilakukan mereka terhadap bangsa ini, termasuk peristiwa klaim terhadap bangsa ini, termasuk peristiwa klaim terhadap tari tor tor dan gordang sembilan yang nyata-nyata tarian itu berasal dari daerah tapanuli Sumatera Utara Indonesia. Dari busana/pakaian, alat musik dan gerakannya, seluruh dunia pun sudah tahu bahwa tari sakral budaaya itu merupakan warisan leluhur budaya Tapanuli/Batak Provinsi Sumatera Utara

Indonedsia.. Setiap wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara pasti mendapat tontonan tari tor tor, karena dipargelarkan pada saat-saat upacara ketika menyambut tamu kehormatan dan upacara adat lainnya. Bagitu juga dalam memperkenalkan budaya Indonesia ke Mancanegara sekaligus menarik kunjungan wisata, tari tor tor sudah sangat sering dipagelarkan dalam lawatan ke pelosok mancanegara terutama di Malaysia. Harus diakui pula negara Indonesia memang kaya baik potensi alam dan juga keaneka ragaman budaya dari Sabang sampai Merauke, dari Mingis sampai pulau Rote. Saking kayanya, sudah tentu ada orang yang ingin mengambil kekayaan itu dari pemiliknya, karena kita alpa memelihara serta melestarikannya. Bisa dikatakan, ilustrasi itulah yang menimpa negara Indonesia. Selamatkan Adalah wajar jika klaim Malaysia terhadap tor tor dan gordang sembilan itu mendapar reaksi kemarahan besar dari rakyat Indonesia terutama bagi etnis Batak Tapanuli Sumatera Utara. Kemarahan yang dicerminkan dengan unjuk rasa dan protes di ketudataan dan konsulat Jenderal tidaklah menyelesaikan masalah. Akan tetapi klaim terhadap tari tor-tor dan gordang sembilan serta budaya nasional lainnya yang dilakukan Malaysia harus segera diselesaikan secara tuntas. Penyelesaiannya sangat penting karena menyangkut identitas dan jati diri bangsa. Budaya nasional merupakan identitas suatu bangsa dan termasuk bagian dari kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia harus tegas menyelesaikan masalah klaim terhadap budaya nasional kita, sehingga tidak berulangkali dilakukan Malaysia. Selama ini terkesan Indonesia “lembek” menyikapi klaim budaya nasional yang dilakukan oleh Malaysia. Sewaktu maraknya reaksi rankyat Indonesia terhadap klaim lagu rasa sayange , pemerintah kita /Menteri Pariwisata Seni dan Budaya langsung datang menemui pejabat berkompeten ke Kuala Lumpur memprotes keras klaim Malaysia. Kendatipun mereka tidak lagi menyiarkan lagu rasa sayange pada promosi pariwisatanya, mereka tidak minta maaf atas kejadian itu, seakan merasa tidak bersalah. Oleh karena itu budaya sebagai aset bangsa yang diklaim Malaysia harus diselamatkan, dipertahankan serta diolestarikan, karena menyangkut jati diri dan kedaulatan NKRI. Apapun motif di balik peristiwa itu harus diusut tuntas, sehingga diperoleh titik penyelesaian. Jika ada unsur kesengajaan, pemerintah Malaysia harus minta maaf secara formal kepada pemerintah/ bangsa Indonesia. Jika menyangkut area bisnis harus diselesaikan dengan cara ganti rugi dengan merujuk kepada hak intelektual. Jalur diplomasi juga merupakan suatu keniscayaan, duduk bersama di bawah semangat saudara serumpun dan panji-panji ASEAN dengan mengikut sertakan pakar budaya untuk mencapai kesepakatan antara kedua negara. Selain itu pemerintah dan pemerintah daerah serta segenap komponen bangsa harus melakukan inventarisasi aneka ragam budaya sebagai khazanah bangsa sekaligus mendaftarkannya ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan hak intelektual. Proses ini dilakukan agar kita benar-nenar punya dasar hukum yang kuat untuk mempertahankannya jika ada negara lain yang mengklaim dan mencaplok secara sepihak warisan budaya negeri ini.Penulis adalah : Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Kota Tebing Tinggi.

JUNI 2012

SINERGI

37

LensaSrikandi GOTONG ROYONG MERUPAKAN WADAH PENINGKATAN SDM

Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotrong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Grak PKK (HKG) PKK ke-40 Rabu (4/5) di Jl Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis diharapkan dapat menjadi sarana untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku anak sehari hari. “ Tingginya grafik permasalahan remaja seperti pergaulan bebas dikalangan remaja serta aksi balap liar dapat diminimalisir dengan perhatian lebih kepada anak anak kita.”harap Ketua TP PKK Ny Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi Hasibuan dalam kata sambutan pada acara BBGRM tersebut. Kepada para pemenang lomba cerdas cermat , Ny Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi Hasibuan juga berharap agar materi perlombaan yang diperoleh dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakt, “Kepada peserta yang belum berhasil jangan menyerah dan putus asa, teruslah tingkatkan pengetahuan untuk diri sendiri dan masyarakat.” Ungkapnya. (redaksi)

Ketua TP.PKK Ny Hj Sri Kurnia Ningsih & Wakil Ketua TP.PKK Ny Hj Ellyuna Irham Taufik saat memberikan bantuan kepada anak anak sekolah dasar. Perhatian ekstra yang diberikan kepada anak akan meminimalisir permasalahan pada anak sebagai generasi penerus bangsa.

TP.PKK Kota Tebing Tinggi ketika bersama muspida saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam acara pembukaan Bulan Bhakti Gotrong Royong Masyarakat (BBGRM) IX dan Hari Kesatuan Grak PKK (HKG) PKK ke-40 Rabu (4/5) di Jl Gelatik Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis dari kanan : Hj Surya Azwar pohan, Ny Febry Vivie Kananda, Ny Hj Ellyuna Irham Tufik, Ny Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi Hasibuan.

Ketua TP.PKK Kota Tebing Tinggi Ny Hj Sri Kurnia Ningsih Umar Zunaidi Hasibuan. Saat kegiatan Hari Lingkungan Sedunia Jum’at(22/6) di SMK Negeri 4 Kelurahan Bagelen Kecamatan Padang Hilir

FOTO : UNTUK SINERGI / Rahmadsyah

38

SINERGI

JUNI 2012

EDISI KHUSUS

tepian

KERAJAAN PADANG Sebuah buku mengenai Kota Tebing Tinggi diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partuha Maujana Simalungun (DPC PMS) Kota Tebing Tinggi berjudul Orang Simalungun Pendiri Tebing Tinggi. Buku yang dieditori Juandaha Raya P. Dasuha ini, mencoba mengurai asal-usul berdirinya Kerajaan Padang. Buku ini tidak memuat polemik tentang bagaimana sejarah berdirinya Kerajaan Padang sebagai benih yang melahirkan Kota Tebing Tinggi. Sebagaimana judulnya, dari berbagai penulis dipaparkan bahwa orang-orang Simalungun adalah pendiri Kota Tebing Tinggi. Dalam pengantar editor buku tersebut, Juandaha Raya P. Dasuha pada bagian penutup ia menulis: “Kerajaan Padang yang jelas adalah keturunan langsung dari Raja Raya Saragih Garingging dan seiring dengan perjalanan sejarahnya disebutkan Saragih Garingging Dasalak lambat laun menjadi kerajaan Melayu. Tetapi fakta sejarah tidak terbantahkan, bahwa dulunya Tebing Tinggi dalam wilayah Kerajaan Padang adalah didirikan orang Simalungun, keturunan bangsawan dari Kerajaan Raya Simalungun”. Pengantar ini jelas mempertegas keberadaan Kerajaan Padang sebagai cikal-bakal Kota Tebing Tinggi dibentuk dan didirikan oleh orang-orang Simalungun. Yang menarik pada bagian tulisannya Juandaha mempersepsi bahwa homeland (tempat tinggal) orang-orang Simalungun tidak hanya di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar saja. Tetapi juga di Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Serdang Hulu, Batubara dan sebagian Tanah Karo. Pada tulisan lain dalam buku ini sejarawan lokal Putrapraja yang bernama asli Muhammad Ridwan, membuat sebuah teori unik yang bermula dari sebuah legenda. Dalam pandangannya, Kerajaan Padang menetas dari sebuah legenda. Seorang Raja Raya bernama Raja Gukguk melakukan perburuan pelanduk di tengah hutan. Istrinya yang lagi hamil mengidakan pelanduk. Namun

sewaktu pulang dari berburu ia hanya membawa buluh (bambu) betung. Meski tidak mendapatkan pelanduk, istrinya tetap suka sama buluh betung itu. Sehingga pada malam harinya ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Yang mengejutkan saat itu juga beluh tersebut pecah dan mengeluarkan anak laki-laki. Anak dari buluh diberi nama Umar Baginda Saleh dan anaknya sendiri bernama Raja Batuah Pinangsori. Setelah besar Baginda Umar Saleh merantau ke hilir karena ingin melihat laut. Bersama kawan-kawannya Umar sampai di Bajenis dan membuat perkampungan di sini. Sehingga berkembang menjadi Kerajaan Padang. Seorang keturunan Raja Padang, Ibnu Hibban Saragih menulis, sesungguhnya raja ketujuh Kerajaan Padang yangberpusat di Bandar Khalifah, yaitu Raja Pangeran (Raja tebing Pangeran) merupakan pendiri Kota Tebing Tinggi. Pada masa pemerintahannya, kira-kira 1806-1823, perairan sungai Padang sangat maju pesat. Muara sungai Padang dan sungai Bahilang menjadi tempat pengumpulan barang-barang dagangan. Muara ini sangat tinggi tempatnya, sehingga oleh Raja Tebing Pangeran pangkalan tempat pengumpulan barang ini dinamakan ‘Tebing Tinggi’. Sementara sejarawan dari USU Tengku Luckman Sinar mencatat sejarah Kerajaan Padang dari sudut

pandang literatur asing. Mengutip Nota Over de Laandsgrooten van Deli, Sinar menceritakan di Kampung Tongkah (Nagaraja) memerintah seseorang Raja Saragih Dasalak bersama temannya Peresah merebut tahta Kerajaan Nagur. Raja Dasalah pada 1630 masuk Islam dengan mengganti nama menjadi Raja Umar Baginda Saleh. Dari Kerajaan Tongkah inilah Umar Baginda Saleh mendirikan Kerajaan Padang. Kemudian dari buku Mission to The East Coast of Sumatera (1923) karya John Anderson, Sinar mengutip kunjungan dagang Anderson sebagai utusan Gubernur Inggris di Penang di kuala Sungai Padang. Di kuala Sungai Padang kepada daerahnya bernama Bandar Alam yang memerintah pada usia 19 tahun. Kampung penting di kuala ini adalah Bandar Khalifah dengan jumlah penduduk 500 orang. Dalam Geschiedienis van Sumatera Oostkust (1918) tulisan WH Schadee, menulis bahwa Kerajaan Padang menjadi rebutan Kerajaan Serdang dan Deli. Tulisan ini tidak bermaksud membedah isi buku. Tulisan ini tidak lain hanya sekedar memaparkan bagaimana sejarah keberadaan Kerajaan Padang sebagai peletak dasar Kota Tebing Tinggi yang telah diplot oleh buku ini. Intinya, bahwa buku ini mempertegas pendiri Kerajaan Padang adalah orang Simalungun.*** Makam Kerajaan Padang yang kini masih terawat di Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota

EDISI KHUSUS

JUNI 2012

SINERGI

39

salam redaksi Pembaca budiman. Penerbitan edisi Dari Redaksi

Recommend Documents