P P A T K AMLNEWS Clipping Service Anti Money Laundering 12 September 2011
Indeks 1. Kasus Korupsi Mobil Kebakaran Mantan mendagri tuding jaksa tak cermat 2. Penanganan Kasus Korupsi Dana BSM Dinilai Lamban 3. Suap Kemenakertrans PPATK temukan empat transaksi mencurigakan
Vivanews.com
Senin, 12 September 2011 Kasus Korupsi Mobil Pemadam Kebakaran Mantan Mendagri Tuding Jaksa Tak Cermat Saat kasus korupsi terjadi, Hari Sabarno disebut tidak lagi menjabat sebagai Mendagri.
VIVAnews – Kuasa hukum mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno, Mario W
Tanasale, menyatakan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di 22 wilayah Indonesia tahun 2003-2005.
“Dakwaan penuntut umum KPK tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, atau kabur,
karena pertanggungjawaban terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pegawai
negeri/mendagri telah melampaui batas masa pensiunnya,” kata Mario di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Senin 12 September 2011.
Mario menilai, dakwaan jaksa seolah memaksa kliennya untuk tetap memberikan pertanggungjawaban atas proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran yang
dilakukan setelah 14 Oktober 2004. Padahal, tegas Mario, kliennya pada 14 Oktober 2004 sudah tidak menjabat sebagai mendagri lagi. Dalam kesempatan tersebut, Hari sempat menyayangkan meninggalnya Direktur PT
Istana Raya dan PT Santal Nusantra Hengky Samuel. Hari berpendapat, meninggalnya Hengky membuat pihaknya tidak bisa dikonfrontir dengan yang bersangkutan.
Hari juga kembali menegaskan, dirinya sama sekali tidak terlibat dalam pembuatan surat edaran berbentuk radiogram, yanng isinya mengatur dan mengarahkan para gubernur, bupati, atau walikota, untuk melaksanakan proyek pengadaan mobil
pemadam kebakaran, dengan menggunakan mobil damkar milik Hengky Samuel Daud yang bertipe V 80 ASM. “Yang jelas saya tidak terlibat atau melibatkan diri dalam pembuatan surat di
departemen. Di daerah juga tidak terlibat,” tegas Hari. Majelis hakim yang diketuai
oleh Hakim Suhartoyo di akhir persidangan akhirnya memutuskan agar persidangan dilanjutkan pada Selasa, 19 September 2011, dengan agenda mendengarkan pendapat penuntut umum.
Seperti diketahui, Hari didakwa memperkaya diri sendiri dengan menerbitkan surat edaran berbentuk radiogram yang isinya memerintahkan kepada para gubernur,
bupati, atau walikota, untuk melaksanakan pengadaan mobil pemadam kebakaran milik Hengky Samuel Daud dengan tipe V 80 ASM. Perbuatan tersebut telah merugikan keuangan negara sekitar Rp97 miliar. (umi) Suaramerdeka.com
Senin, 12 September 2011
Penanganan Kasus Korupsi Dana BSM Dinilai Lamban
Sukoharjo, CyberNews. Penanganan kasus dugaan korupsi dana Beasiswa Siswa Miskin (BSM) tahun 2009-2010 senilai Rp 2,4 miliar dinilai lamban.
Hal tersebut dikarenakan sejauh ini Polres Sukoharjo belum meningkatkan kasus itu ke tingkat penyidikan. Meskipun puluhan kepala sekolah beberapa waktu lalu mengakui belum menerima dana tersebut.
Soni, salah satu aktivis LSM di bumi Makmur menyayangkan kelambanan itu. Menurut dia, penuntasan kasus itu sangat ditunggu masyarakat. Sebab kasus itu menyangkut siswa miskin. "Okelah polisi membutuhkan waktu untuk membuka kasus ini, tetapi jangan sampai lamban," ujar Soni.
Dikatakan, pihaknya tidak pernah berharap kasus ini berhenti seperti kasus lain. Misalnya kasus terminal Kartasura, RSUD serta motor dewan. Karena itu polisi diminta bergerak cepat.
Dihubungi terpisah Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Andis Arfan mengatakan, pihaknya masih terus memeriksa sejumlah staf dinas pendidikan.
Menurut dia saat ini proses masih berjalan tetapi belum meningkat penyidikan. Saat ditanya apakah sudah ada barang bukti yang disita, kasat menjawab belum. ( Heru Susilo / CN32 / JBSM )
Suarakarya-online.com Sabtu, 10 September 2011 SUAP KEMENNAKERTRANS
PPATK Temukan Empat Transaksi Mencurigakan JAKARTA (Suara Karya): Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
akan memberikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran dana ke rekening milik istri Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Muhaimin Iskandar, staf Ahli Muhaimin, Fauzi dan adik ipar Muhaimin (Alam).
Dalam keterangannya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (9/9), Ketua PPATK Yunus Husein mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu permintaan terkait masalah itu dari penyedia jasa keuangan. "Kita masih menunggu permintaan soal itu dari penyedia jasa keuangan atas permintaan KPK. Bila KPK memintanya, kita akan berikan," kata Yunus.
Yunus mengaku, pihaknya telah diminta oleh KPK terkait transaksi terhadap ketiga
orang yang ditangkap (Kepala Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan di Direktorat
Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans Dadong Irbarelawan, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemennakertrans I Nyoman Suisnaya dan Dharnawati) dalam kasus dugaan suap di Kemennakertrans sebesar Rp 1,5 miliar.
"KPK sudah minta laporan transaksi keuangan dari ketiga orang yang tertangkap. Tentu ada pengembangannya, kan tidak berdiri sendiri" ujarnya menambahkan.
Dana yang mencapai Rp 20 miliar lebih itu, diduga mengalir kepada tiga rekening
berbeda, yakni rekening Rustini Murtadho, istri Muhaimin Iskandar Alam, adik ipar Muhaimin, serta Fauzi, staf di Kemennakertrans.
Sebelumnya, Direktur Pengawasan dan Kepatuhan PPATK Subintoro, mengaku
menemukan 4 transaksi mencurigakan terkait kasus suap di Kemennakertrans. Nilai tertinggi transaksi yang terlacak, jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
"Terkait dugaan kasus suap di Kemennakertrans, saat ini terdapat 4 laporan
transaksi keuangan mencurigakan. Kami mendapat laporan itu dari sejumlah
lembaga keuangan terkait transaksi yang dilakukan pihak dalam kasus dugaan suap tersebut. Transaksi tertinggi untuk kasus tersebut mencapai Rp 1,5 miliar. Laporan dari 4 penyedia jasa keuangan yang terdiri dari 3 bank dan 1 non-bank," ujar Subintoro.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Sulawesi Tengah yang juga
pernah menjadi Tim Asistensi Mennakertrans, Syamsuddin Pay, mengatakan, bohong besar kalau Muhaimin Iskandar tidak mengenal Muhammad Fauzi.
"Muhammad Fauzi itu tidak pernah mengambil langkah-langkah di luar perintah menteri. Fauzi merupakan bawaan Muhaimin sejak menjadi anggota DPR untuk mengurus keuangan," kata Syamsuddin saat dihubungi wartawan, kemarin.
Syamsuddin menambahkan, tim asistensi yang jumlahnya 10 orang itu, diangkat
oleh Muhaimin Iskandar dengan masa jabatan satu tahun. "Memang secara yuridis formal, masa jabatannya hanya satu tahun, tapi praktik dan tugas yang telah dipesankan oleh Muhaimin kepada asistensi, terus berjalan," kata dia.
Muhammad Fauzi disebut-sebut terlibat kasus suap Kemennakertrans sebesar Rp 1,5 miliar. Hal itu dikatakan oleh kuasa hukum Dharnawati, Farhat Abbas. Dana sebesar Rp 1,5 miliar itu adalah untuk tunjangan hari raya (THR) Menakertrans Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, kemarin, KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan suap di
Kemennakertrans dengan meminta keterangan staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ali Mudhori dan mantan pegawai Kementerian Keuangan, Sindu Malik. Ali disebut-sebut memiliki hubungan yang dekat dengan Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal tersebut dibenarkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dharnawati.
Anggota PKB, Lily Wahid mendesak KPK untuk memeriksa istri Muhaimin Iskandar
yang disebutnya pernah diakui Pusat Pelaporan dan Analisis Tran-saksi Keuangan
(PPATK) kebagian dana Rp 20 miliar yang diduga berasal dari bagi-bagi jatah proyek
percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi di Kemenakertrans. (Nefan Kristiono/Sugandi)
Humas PPATK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) (P) +62-21-3850455/3853922 (F) +62-21-3856809/3856826 (E)
[email protected]
DISCLAIMER: Informasi ini diambil dari media massa dan sumber informasi lainnya dan
digunakan
khusus
untuk
PPATK
dan
pihak-pihak
yang
memerlukannya. PPATK tidak bertanggungjawab terhadap isi dan pernyataan yang disampaikan dalam informasi yang berasal dari media massa.
