Gagal Bangunan: Saat Etika Tak Memadai Lagi

Februari 2010 | No. 39 | engineer monThly

Lisensi Profesional (IPTB) Untuk Proses Bangunan Gedung

Gagal Bangunan: Saat Etika Tak Memadai Lagi - hal 3

Jembatan Lungkuh Layang Kalteng yang runtuh

“Setiap kegiatan penyelenggaraan bangunan yang meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, pemeliharaan dan pengkaji teknis bangunan harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang memiliki IPTB”. Ini adalah kondisi yang diharapkan. Melalui tanggung jawab ahli yang memiliki (lisensi) IPTB, diharapkan akan terpenuhi: • Tertib Membangun; terciptanya tata cara membangun yang tertib didukung oleh SDM kompeten dan berlisensi IPTB, • K e h a n d a l a n Bangunan; terpenuhinya kondisi bangunan yang mengutamakan SHE (Safety, Health and Evironment), • Green Building: terbangunnya

- hal 2 MONTHLY REPORT INI BERISI LAPORAN REKAMAN KEGIATAN BULAN SEBELUMNYA DAN PENGUMUMAN/AGENDA KEGIATAN PII BULAN BERJALAN. MEDIA INI DIPERUNTUKKAN KHUSUS BAGI KALANGAN INTERNAL JAJARAN PENGURUS PUSAT PII BERIKUT DEWAN PENASEHAT, DEWAN INSINYUR, DEWAN PAKAR, MAJELIS KEHORMATAN INSINYUR DAN PENGURUS INTI BADAN KEJURUAN (BK), DAN PENGURUS CABANG. DISIAPKAN OLEH DIREKTUR EKSEKUTIF (DE) DAN WAKIL DIREKTUR EKSEKUTIF (WDE) PII

Isi Sepenuhnya Menjadi Tanggung-jawab DE dan WDE. KONTAK: DIREKTUR EKSEKUTIF, RUDIANTO HANDOJO WAKIL DIREKTUR EKSEKUTIF, HERRY SUGIHARTO SEKRETARIAT: JL. HALIMUN 39 JAKARTA SELATAN 12980 TELP. 62-21 8352180-81, FAKS. 62-21 83700663 WEBSITES : www.pii.or.id EMAIL : [email protected] [email protected]

Kegagalan Bangu- Antisipasi nan dan Hukum banjir warisan Dalam bidang perencanaan, Belanda kesalahan dapat terjadi karena ketidaktelitian dalam perhitungan.

- hal 5

Struktur tanah Jakarta sebenarnya cukup ideal untuk menyimpan air tanah

- hal 7

Pengelolaan Inovasi Dalam Manajemen Teknologi Perspektif Konsep Inovasi meliputi resources, processes....

- hal 8

Garis Besar Program Kerja Pengurus PII Periode 2009 – 2012

- hal 14

[ SALAM ] advertorial

bangunan yang memberikan dampak negatif sekecil-kecilnya terhadap lingkungan • Keberpihakan Nasional; terlindunginya SDM nasional dari serbuan Tenaga Ahli Asing • Standarisasi Sdm Bangunan; terwujudnya standarisasi kompetensi SDM berdasarkan kategori, klasifikasi dan kualifikasi keahliannya. • Tertib Dokumentasi. Dokumen Rencana Bangunan yang mengacu kepada keterangan rencana kota diperlukan untuk memperoleh IMB. Di tahap inilah proses Bangunan seharusnya dimulai. Setelah pelaksanaan bangunan, dokumen pengkajian bangunan dibuat untuk memperoleh Ijin Penggunaan Bangunan. Penggunaan bangunan diaudit. Apabila muncul rencana untuk mengadakan perubahan bangunan, maka IMB yang baru diperlukan. Bila terjadi kegagalan bangunan maka mesti ada dokumen forensik bangunan. Kegagalan bangunan ditindaklanjuti dengan menyusun rencana demolished bangunan, agar Pemerintah dapat mengeluarkan Ijin Demolished Bangunan. Situasi & Tanggung Jawab Profesional : • Peningkatan jumlah bangunan gedung di wilayah DKI Jakarta, yang luasannya makin besar, makin tinggi, makin cepat, makin canggih dengan teknologi yang makin dikembangkan • Kebutuhan yang terus meningkat akan tenaga ahli Pengkaji Bangunan, Inspector Bangunan dan Auditor Bangunan yang bertanggungjawab secara profesional, di wilayah DKI Jakarta untuk menjaga aspek

Bangunan STIE Yogyakarta yang runtuh akibat gempa 2006 (Foto oleh Siti Aisyah Nurjanah, ST, MT)

keamanan, keselamatan dan keberlanjutan • Keterbatasan tenaga, pedoman kompetensi kerja dan penguasaan materi kegiatan Pengkaji Bangunan, Inspector Bangunan dan Auditor Bangunan yang dialami Pemda DKI Jakarta, cq Dinas P2B • Menjelang ASEAN Free Trade 2015 perlu penyiapan tenaga nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam proses bangunan Langkah Lanjut Kerjasama pembuatan SKKNI, antara PII dengan BPK-SDM PU dan DP2B DKI Jakarta, untuk kompetensi Pengkaji Bangunan, Operator & Maintenance Bangunan, Inspector Bangunan, Auditor Bangunan dan Forensik Bangunan. Kerjasama penyelenggaraan dan materi pelatihan, antara PII dengan DP2B DKI Jakarta, untuk profesi program Pengkaji Bangunan, Operator & Maintenance Bangunan, Inspector Bangunan, Auditor Bangunan dan Forensik Bangunan, Kerjasama Sistem lisensi IPTB kepada mereka yang memiliki sertifikat Insinyur Profesional yang mengikuti CPD dan telah

2  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

mengikuti pelatihan profesi program tertentu Kerjasama Menjelang ASEAN Free Trade tahun 2015, antara PII dengan DP2B DKI Jakarta, untuk memastikan kerjasama antara IP asing dengan IP Indonesia yang setara internasional.0 Penyiapan Penanggung Jawab Profesional Penyiapan SKKNI untuk Pengkaji Bangunan, Operator & Maintenance Bangunan, Inspector Bangunan, Auditor Bangunan dan Forensik Bangunan. Penyelenggaraan program pelatihan Pengkaji Bangunan, Operator & Maintenance Bangunan, Inspector Bangunan, Auditor Bangunan dan Forensik Bangunan, Perluasan bidang pemberian lisensi (IPTB) kepada mereka yang memiliki sertifikat IP dan telah mengikuti program pelatihan untuk diserahi tanggung jawab profesional Penyiapan para penanggung jawab profesional untuk memenuhi kebutuhan menjelang ASEAN Free Trade 2015 (DE)

[ Laporan Utama] budiono kartohadiprojo

Gagal Bangunan:

Saat Etika Tak Memadai Lagi Pemerintah atau masyarakat bisa dengan sangat cepat memblow-up usulan agar DPR mengesahkan seperangkat undang-undang baru namun untuk persoalan RUU Keinsinyuran, yang signifikan sebaliknya.

Ada tiga kaidah yang semestinya mendasari keputusan seorang insinyur dalam pelaksanaan tugasnya. Pertama, bahwa ilmu keinsinyuran tidak secara umum diketahui banyak orang. Banyak insinyur yang menjadi ekonom atau politisi tetapi tidak sebaliknya. Kedua, k ar ya insinyur harus mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan manfaat sosial. Dan ketiga, bahwa karya insinyur selalu berdampak langsung kepada publik. Demikian dikatakan Ir. Budiono Kartohadiprodjo kepada EM. "Kecelakaan terjadi karena insinyur tidak memahami kaidah ini. Atau, mungkin dia mengetahui, tetapi tidak mempedulikan. Sehingga dia menyimpang dari standar teknik yang telah ditentukan," ujarnya. Lebih jau Ir. Budiono mengatakan, Insinyur berpeluang besar untuk melakukan penyimpangan : Karena tidak semua orang mengetahui penyimpangan yang dilakukannya. Penyimpangan baru ketahuan setelah beberapa waktu, setelah penyimpangan tersebut mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan kerugian. Contoh kasusnya adalah peristiwa runtuhnya bangunan tambahan di Blok A Pasar Metro Tanah Abang Jakarta. Ada informasi bahwa insinyur yang mengepalai proyek di Tanah Abang tidak dilibatkan dalam pembangunan toilet tiga lantai itu. Si Insinyur mengatakan, “Seorang insinyur fresh-grad sekalipun tidak akan membuat bangunan dengan cara sesembrono itu. Bangunan tambahan yang menempel di bangunan existing lantai 3, 4, dan 5 itu tidak akan bermasalah apabila terlebih dulu dibuatkan fondasi dan tulangtulang yang memadai, sesuai dengan berat beban yang dipikulnya.” Bahwa kenyataannya pembuatan bangunan tambahan itu tidak dibekali

IMB, hal itu memang merupakan masalah hukum. Tetapi itu bukanlah substansi masalah. Karena bangunan yang memiliki IMB tidak otomatis menjadi bangunan yang memenuhi syarat, dan bangunan yang tidak memiliki IMB tidak otomatis merupakan kegagalan bangunan. Substansi masalahnya adalah bahwa bangunan itu tidak didirikan sesuai dengan standar teknik yang telah ditentukan. Budiono mengatakan pula, dalam hal pembuatan bangunan tambahan di Tanah Abang, pimpinan proyeklah yang seharusnya bertanggung-jawab. Tetapi bila benar bahwa insinyur yang mengepalai proyek di Tanah Abang tidak dilibatkan dalam pembangunan toilet tiga lantai itu, maka pihak yang memerintahkan pembangunan itulah yang seharusnya paling bertanggung-jawab. Kepala proyek pembangunan toilet tiga lantai itu tentu juga bersalah. Seharusnya ia menolak mengerjakan pembangunan fasilitas publik yang secara teknis berada di luar kompetensinya. Insinyur mengenal etika profesi. Masalahnya, pada tingkat tertentu etika tidak memadai lagi karena etika tidak memiliki enforcement. Karena itulah diperlukan undang-undang. Maka UU Keinsinyuran diperlukan, antaralain untuk memastikan pekerjaan teknik dilaksanakan sesuai standar yang telah ditentukan.

1

2

3

4

(1) ambruk karena Kualitas baja ringan yang tidak sesuai dengan perhitungan beban (2) Penggunaan material yang tidak sesuai antara rangka atap dan penutup atap (3) Lokasi bangunan yang memiliki perbedaan ketinggian tanah dan (4) Atap Bangunan Ruang Kelas SMKN 1 Malingping yang ambruk

Sudah sejak bertahun-tahun lalu PII mengusulkan UU Keinsinyuran dan mengajukan draftnya ke DPR. Dan sampai hari ini belum ada respon yang memadai dari lembaga legislatif itu. Sejumlah sumber mengatakan bahwa perlu sejumlah uang agar DPR "berkenan" menggolkan UU Keinsinyuran.

Tembok atap di Plaza Simpang Lima ambruk menimpa 1 stan mengakibatkan 1 tewas dan 2 lainnya luka-luka

Masalahnya, tukas Budiono, bila PII membayarkan sejumlah uang untuk menggolkan UU Keinsinyuran - berarti PII sendiri sejak awal sudah melakukan kesalahan. Maka, yang bisa dilakukan adalah berupaya mempengaruhi pengambil keputusan tentang perlunya pembentukan UU Keinsinyuran ini : Bahwa UU Keinsinyuran bukanlah semata-mata kepentingan para insinyur tetapi juga kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah sendiri. Sementara itu, kita melihat bahwa dalam banyak hal lain Pemerintah atau masyarakat bisa dengan sangat cepat memblow-up usulan agar DPR mengesahkan seperangkat undang-undang baru atau undang-undang tambahan. Misalnya Undang-Undang LaluLintas, Undang-Undang Bank Indonesia, atau penobatan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Namun untuk persoalan RUU Keinsinyuran, yang sesungguhnya jauh lebih signifikan, DPR tidak merespon. Akibatnya, sebagaimana berulang-kali kita dengar dan saksikan, berbagai bentuk kecelakaan dan "musibah" terjadi - yang semestinya bisa dihindari atau, paling tidak, dieliminir. [] 2010 | No. 39 | engineer monThly |  3

KEBUTUHAN PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI INSINYUR

4  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

Kegagalan Bangunan dan Hukum Dalam bidang perencanaan, kesalahan dapat terjadi karena ketidaktelitian dalam perhitungan.

Menurut UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1:“Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik sebagian atau secara keseluruhan dan/ atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan/ atau pengguna jasa;”. Bagaimana dengan kasus kegagalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi? Misal: Ambruknya bangunan tambahan di pusat grosir Metro Tanah Abang yang terjadi pada tanggal 23 Desember 2009 atau runtuhnya atap tiga ruang kelas SMKN 1 Malingping, Banten pada 12 Desember 2008. Pasal 25 ayat 2 UUJK menyatakan bahwa kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. Bagi insinyur sipil, fungsi utama bangunan adalah memikul beban-beban dan pengaruh lingkungan luar. Jadi bangunan gagal jika tidak mampu memikul beban atau rusak akibat pengaruh lingkungan luar. Istilah lain yang sepadan adalah ‘kegagalan struktur’. Yakni kondisi ketika komponen struktur kehilangan kemampuan menahan beban. Penyebab keruntuhan adalah:

• Pilihan lokasi yang berisiko: daerah yang rawan gempa, angin yang cukup kencang, perbedaan ketinggian tanah, atau k ondisi tanah yang labil. Meskipun demikian risiko sebenarnya dapat diidentifikasi, diperhitungkan, dan diantisipasi. • K e t e n t u a n proyek yang tidak jelas: akibat tidak terjadinya komunikasi yang baik antara pemilik dan pelaksana proyek. • Kesalahan perencanaan: akibat gambar dan spesifikasi yang tidak lengkap, pilihan sistem struktur yang rentan atau detail yang rawan terhadap kerusakan jangka panjang. Misal rangka atap menggunakan baja ringan sedangkan penutup atapnya menggunakan genteng pelentong. • Kesalahan pelaksanaan: misal, karena kecelakaan alat, atau mengganti spesifikasi untuk mendapatkan keuntungan lebih. Material yang tidak bermutu. Meski ada sampel material yang telah diuji dan memenuhi spesifikasi teknis tetapi dapat saja terjadi cacat yang tidak terdeteksi. Dan baru ketahuan setelah ada kegagalan. Sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai kesalahan perencana atau pelaksana. Kesalahan pemakaian: Beban yang tidak sesuai rencana dan fungsi. Misal, dari hunian menjadi gudang. Bisa juga akibat kelalaian dalam perawatan, misal lapisan pelindung pada struktur baja rusak sehingga terjadi korosi. Dalam bidang perencanaan, kesalahan dapat terjadi karena ketidaktelitian dalam perhitungan. Misalnya ketidaktelitian dalam penentuan asumsi beban yang bekerja pada suatu struktur. Hal itu dapat menyebabkan kesalahan dalam menetapkan dimensi struktur.

Kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat disebabkan oleh pelaksana atau oleh pengawas. Kontraktor yang bekerja menyimpang dari speksifikasi teknis merupakan kesalahan pelaksana. Konsultan supervisi yang tidak benar dalam pengawasan, seperti misalnya membiarkan pelaksana bekerja menyimpang, merupakan kesalahan pihak pengawas. Kegagalan bangunan juga dapat disebabkan oleh pengguna jasa (owner). Misalnya pengguna jasa memanfaatkan bangunan tidak sesuai peruntukan awal yang menyebabkan beban yang terjadi pada struktur melebihi beban perencanaan. Sanksi bagi penyelenggara konstruksi dijelaskan dalam Bab X UUJK. Sanksi pidana dan denda dijelaskan dalam pasal 43, yaitu (1) Barang siapa melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak. (2) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak. (3) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak [] 2010 | No. 39 | engineer monThly |  5

Antisipasi banjir warisan Belanda

Struktur tanah Jakarta sebenarnya cukup ideal untuk menyimpan air tanah Kebijakan penanganan banjir di Jakarta tidak dapat mengatasi bencana tersebut secara maksimal. Demikian pendapat Fatchy Muhammad, Direktur Eksekutif Masyarakat Air Indonesia-satu lembaga swadaya masyarakat di Jakarta di bidang pengelolaan air -menilai "Modal penanganan banjir yang diupayakan Pemprov DKI justru merusak kualitas air tanah karena menggunakan pola penggelontoran seluruh air hujan ke sungai. Ini yang jadi masalah," katanya dalam satu diskusi yang digelar Koalisi Warga untuk Jakarta 2030. Menjelang akhir bulan Oktober 2009, komunitas Peta Hijau Jakarta menggelar diskusi dengan tema Kaitan Situ/Danau dan Krisis Air di Jakarta. Diskusi yang digelar di Newseum Café, Jl. Veteran I, Jakarta ini berlangsung di Sabtu siang, 24 Oktober 2009. Fatchy dalam paparannya mengritik para perencana kota di Indonesia yang mengikuti warisan pola pikir ahli-ahli dari Belanda masa lalu. Contohnya Jakarta dalam mengatasi banjir tahunan, air hujan yang berlimpah selalu dibuang ke laut lewat kanal-kanal sungai yang ada. Pembangunan proyek Banjir Kanal Timur demi mengatasi banjir di Jakarta adalah mencerminkan hal ini. Dalam peraturan daerah Jakarta, sebenarnya setiap bangunan rumah diwajibkan membuat sumur resapan. Namun aturan tetap aturan. Tidak banyak pemilik rumah yang membuat sumur resapan ini dan tidak ada tindakan tegas dari petugas Pemda soal ini. Konsep sumur resapan ini bisa diterapkan dalam manajemen tata-air kota Jakarta. Menurut Fatchy, program membuat Banjir Kanal Timur bukanlah solusi yang

tepat, karena air hujan terbuang percuma ke laut. Menurut dia, banjir di Jakarta bisa dihindari bila membuat banyak sumur resapan di Jakarta. Solusi lain, ada 13 sungai di Jakarta dikeruk kedalamannya sampai ketemu lapisan pasir. “Bukan dengan ditanggul semen kiri kanannya, yang justru menghambat penyerapan air ke tanah,” kata Fatchy. Bila kiri kanan dinding sungai adalah lapisan pasir, air sungai yang meluap tidak akan terjadi karena akan selalu terserap ke dalam tanah. Pola pikir yang sama juga dianut sebagian besar masyarakat kita ketika membangun rumah. Curahan air hujan yang jatuh di atap, diarahkan untuk masuk ke talang, lalu dari talang disalurkan ke parit atau got. Dari parit mengalir ke sungai, akhirnya berujung di laut. Padahal, menurut Fatchy, air hujan mestinya ditanam ke dalam tanah dan nantinya akan menjadi air tanah yang bisa dimanfaatkan. Karena air hujan pada dasarnya adalah air bersih, berupa air tawar. Cara bertanam air hujan ini adalah lewat sumur resapan. Masyarakat Air Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini aktif mengampanyekan sumur resapan, sebagai salah satu solusi mengatasi banjir dan kelangkaan air tanah. “Bertanam air hujan” juga bisa dengan lubang biopori, namun sumur resapan lebih cepat dan efektif menyerap air hujan . Struktur tanah Jakarta sebenarnya cukup ideal untuk menyimpan air tanah. Menurut Fatchy, lapisan tanah Jakarta terdiri dari tanah liat dan pasir hingga delapan lapis. “Pasir ideal untuk menyerap air,” ucapnya di depan peserta diskusi. Karena itu dia menyarankan bila membuat sumur resapan,

6  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

hendaknya digali kedalamannya sampai menemukan lapisan pasir. Ketika nantinya air hujan yang dialirkan ke sumur resapan, dengan cepat lapisan pasir menyerap air. Tak sekedar berteori, Fatchy membuat sumur resapan di rumahnya. Di halaman rumahnya yang luas, dia membuat beberapa sumur resapan yang secara kasat mata tidak kelihatan, karena berada di bawah taman yang asri. Air hujan sederas apapun, semuanya mengalir ke dalam sumur resapannya. Tidak ada yang terbuang ke parit di luar halaman rumahnya. Menurutnya, biaya pembuatan satu sumur resapan kira-kira 500 ribu sampai 1 juta rupiah. Sumur resapan adalah salah satu "obat" bagi krisis air di Jakarta, yang ketika musim penghujan menjadi banjir dan musim kemarau terjadi kekeringan. "Sumur resapan adalah satu obat untuk dua penyakit, dan dengan sumur resapan, banjir Jakarta bisa dikurangi," demikian Fatchy. Kemampuan sumur air menampung air hujan memang beragam, di kawasan punggung bisa antara 40-100 meter kubik/jam, sedangkan di kawasan lembah kemampuannya hanya 10-30 meter kubik/ jam. Namun rata-rata daya tampung sumur serapan adalah 40-50 meter kubik per jam, tergantung kontur daerah, ketinggian, dan kemampuan serap. Membuat situ /danau baru juga bisa menjadi solusi mengatasi kelangkaan air tanah. Situ /danau berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Namun sayangnya, banyak situ di Jakarta yang makin hari makin beralih fungsi menjadi perumahan ataupun pusat perbelanjaan. []

"melintas di luar Batavia” tahun 1919 dan 1920, gagasan pembuatan Banjir Kanal dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Karet Kubur. Selanjutnya ke arah Tanah Abang, Tomang, Grogol, Pademangan, dan berakhir di sebuah reservoar di muara, di daerah Pluit. Banjir Kanal Timur Untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran dari hulu di Jakarta bagian timur dibangun Banjir Kanal Timur (BKT). Sama seperti BKB, BKT mengacu pada rencana induk yang kemudian dilengkapi "The Study on Urban Drainage and Wastewater Disposal Project in the City of Jakarta" tahun 1991, serta "The Study on Comprehensive River Water Management Plan in Jabotabek" pada Maret 1997. Keduanya dibuat oleh Japan International Cooperation Agency.

Banjir Kanal Jakarta adalah kanal yang dibuat agar aliran sungai Ciliwung melintas di luar Batavia, tidak di tengah kota Batavia. Banjir kanal ini merupakan gagasan Prof H van Breen dari Burgelijke Openbare Werken atau disingkat BOW, cikal bakal Departemen PU, yang dirilis tahun 1920. Studi ini dilakukan setelah banjir besar melanda Jakarta dua tahun sebelumnya. Inti konsep ini adalah pengendalian aliran air dari hulu sungai dan mengatur volume air yang masuk ke kota Jakarta. Termasuk juga disarankan adalah penimbunan daerah-daerah rendah. Antara tahun 1919 dan 1920, gagasan pembuatan Banjir Kanal dari Manggarai di kawasan selatan Batavia sampai ke Muara Angke di pantai utara sudah dilaksanakan. Sebagai pengatur aliran air, dibangun pula Pintu Air Manggarai dan Pintu Air Karet. Banjir Kanal Barat dan Timur Dengan bantuan Netherlands Engineering Consultants, tersusunlah "Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta" pada Desember 1973. Berdasarkan rencana induk ini, seperti yang ditulis Soehoed dalam Membenahi Tata Air Jabotabek, pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua terusan yang melingkari sebagian besar wilayah kota.

Terusan itu akan menampung semua arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian- bagian hilir kota. Kelak, terusan itu akan dikenal dengan nama Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Ini adalah salah satu upaya pengendalian banjir Jakarta di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Di dalam rencana induk itu dirancang sistem pengendalian dengan membuat kanal yang memotong aliran sungai atau saluran di wilayah Jakarta Barat. Kanal ini adalah perluasan terusan banjir peninggalan Van Breen, yang kemudian beken disebut sebagai Banjir Kanal Barat (BKB). Tetapi, karena sebagian besar alur kanal ini melintasi daerah permukiman padat, untuk pembebasan tanahnya dibutuhkan persiapan dan pelaksanaan yang panjang. Akibatnya, pembuatan perluasan BKB sempat tertunda-tunda. Banjir Kanal Barat Pembangunan saluran banjir Banjir Kanal Barat, atau juga sering disebut Kali Malang dimulai tahun 1922, dengan bagian hulu berawal dari kawasan Manggarai ke arah barat melewati Pasar Rumput, Dukuh Atas, lalu membelok ke arah barat laut di daerah

Selain berfungsi mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri, dan pergudangan di Jakarta bagian timur, BKT juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air. BKT direncanakan untuk menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung. Daerah tangkapan air (catchment area) mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar. Rencana pembangunan BKT tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 Provinsi DKI Jakarta. BKT akan melintasi 13 kelurahan (2 kelurahan di Jakarta Utara dan 11 kelurahan di Jakarta Timur) dengan panjang 23,5 kilometer. Total biaya pembangunannya Rp 4,9 triliun, terdiri dari biaya pembebasan tanah Rp 2,4 triliun (diambil dari APBD DKI Jakarta) dan biaya konstruksi Rp 2,5 triliun dari dana APBN Departemen Pekerjaan Umum. Untuk pembuatan BKT dilakukan pembebasan lahan seluas 405,28 hektar, 147,9 hektar di Jakarta Utara dan 257,3 hektar di Jakarta Timur. [] 2010 | No. 39 | engineer monThly |  7

Landjono Josowidagdo

Pengelolaan Inovasi Dalam Manajemen Teknologi Perspektif Konsep Inovasi meliputi resources, processes, dan value added. Lingkungan sekarang dan kondisi ekonomi yg sedang berobah sebagai strategi Inovatif usaha. Permintaan teknologi yang kompetitif dipahami sebagai identifikasi kekuatan / kelemahan thd pesaing. Untuk itu subyek inovasi perlu mengetahui strategi persaingan teknologi, dan memperhatikan siklus hidup teknologi semua aspek komponen pendukung. Inovasi umumnya; bertujuan komersial menyangkut Proses, teknik, dan metodologi. Termasuk dalam inovasi adalah discovery (dari tidak ada) dan Creativity (proses tambah). Jenis inovasi antaralain Incremental; adoption, refinement; Radical; totally new product; Architectural; reconfiguration, new additional sytem/ component. Inovasi berbasis teknologi adalah menyempurnakan produk; Mengelola kriteria persyaratan desain mencakup kapasitas dan kompetisi mutu; dan Mengevaluasi pilihan domain pasar, termasuk review riset. Perspektif Konsep Inovasi meliputi resources, processes, dan value added. Resources mencakup SDM, Peralatan, Informasi, Dana, distribusi, kostumer, brand-images. Processes; dari Pola interaksi, koordinasi, komunikasi, pengambilan keputusan, pengembangan produk, manufakturing, hingga biaya. Serta Value Added pada Korporasi, Organisasi, evolusi, dan standar Sertifikasi. Pengembangan Inovasi Stage 1: Menemukan ide baru dengan melihat prospek pasar. Sebetulnya tidak sepenuhnya baru karena ada “cikal bakalnya”. Stage 2: Pengembangan konsep rekayasa. Ber-upaya melihat kemungkinan sinergi yang ada. Stage 3: Verifikasi dari teori/ desain. Cari referensi. Stage 4: Pengembangan Desain. Pembuatan prospektif prototipe. Stage 5: Evaluasi konsep alternatif dan Uji. Kembali ke penguatan nilai dasar. Stage 6: Studi penetrasi pasar sebagai strategi peluncuran produksi. Pra studi mencari celah pasar aman. Contoh kasus adalah Pengembangan Enjin Aluminium Paduan. Enjin oleh BPPT, dana dari KNRT-RI 2002-2009. Goal Konseptuanyal: Engine 500 Cc Rusnas yang technology industrial stage dan real expected production. Komponen-pendukung on going availability dengan basis pasar, dan synergical support-nya availability on the long run. Perspektif Pengembangan Kemampuan Teknologi 1. Mutu produk harus tinggi relatif thd harga 2. Pemanfaatan produk mampu multi guna 3. Efektifitas operasi yang tinggi (Ratio produksi target penyerapannya) 4. Intensitas investasi yang rendah 5. Biaya produk-langsung rendah relatif thd pesaing (Kenyataannya sulit dicapai). Peramalan Penerapan Teknologi Kedepan Dinamika strategi : Siklus usia produk, Finansial dan Teknologi ; 8  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

Dinamika Lingkungan : Global, Regional, Nasional ; dan Dinamika penerapan ; Isu kekuatan, kelemahan, dan tantangan untuk melakukan positioning pada pasar yang sudah dibanjiri produk lain dari Cina, India, Taiwan. Kendala Alih Teknologi : Adanya keterbatasan pasar komponen penunjang. Beberapa komponen seperti crankshaft, camshaft, joint-transmision tidak ada di pasar. Ini bagus, karena berarti kita harus buat sendiri. Dukungan proces seperti casting, machining, assembling, juga terbatas Teknologi Dan Manufaktur Jangka Panjang 1. Siklus umur Teknologi; 2. Studi improvisasi ( Tindakan bila komponen pendukung menghilang di pasar); 3. Penguatan dan penyempurnaan konsep 4. SOP prosess, 5. SOP tehnik, 6. methodology 7. Studi pengembangan ; 8. Penyediaan komponen pendukung, 9. Competitiveness 10. Studi Perobahaan ; 11. Inovasi modular (improve components, refinement systems design), 12. Inovasi radikal (new Architectural level) 13. Meniadakan kompetisi

* Landjono Josowidagdo lulus S1-ITB Metalurgi 1970 kemudian S2-Teknik Manajemen dan Industri 1987. Konsultan Strategik Manajemen untuk PT PLN, PT TIMAH, PT ANTAM, Staf Ahli DPR RI bidang Industri Pertambangan, dan Guru Besar Univ.BINUS bidang Ilmu Logam, Riset Operasi, Ekonomi Teknik, dan Pengendalian kualitas

Nanang Soesetyo Soetadji

Proyek Sarana Distribusi Pupuk Nasional Prolog •

•

Pabrik PUSRI I semula produksinya 100.000 t/th. PUSRI II berkapasitas 380.000 t/th selesai pertengahan 1974. Total 480.000 t/th. Lonjakan produksi 5 kali lipat perlu diimbangi sistem pengangkutan yang handal Kebutuhan pupuk masih meningkat. Pabrik PUSRI III berkapasitas 575.000 t/th selesai akhir 1976, sehingga seluruh pupuk urea yang harus diangkut dari Palembang menjadi 1.055.000 t/th.

•

Maka perlu dibangun suatu sistem yang terdiri dari Unit Pengisian pupuk curah di Palembang, Armada kapal-kapal curah, Unit-unit penerima dan pengantongan pupuk di Tanjung Perak, Cilacap, Tanjung Priok, Belawan, Teluk Bayur, dan Makassar.

•

Selain itu perlu dibangun sistem pergudangan di 57 kota Kabupaten di Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan dan Bali, serta sistem pengangkutan kereta api, yang dinamakan “block train”, di Jawa.

•

Total Budget yang disetujui (nilai 1997) USD 136.000.000

di Palembang diserahkan kepada “M.W.Kellogg” yang sedang membangun pabrik PUSRI II. 2. Desain dasar dari UPP di Surabaya dan Cilacap dilakukan oleh Konsultan SDCL dari London, sedangkan detail desain, serta procurement dan konstruksi dilakukan secara “swakelola” oleh Engineering & Construction Department PUSRI Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Tahap 2 1. Quadrant Loader 600t/j menggantikan Ship Loader 400 t/j didesain oleh konsultan “Swan Wooster Engineering” dari Vancouver Canada dan pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh M.W.Kellogg yang sedang membangun pabrik PUSRI III. •

Desain dari kapal curah, didasarkan kepada kedalaman dan belokan – belokan sungai Musi, serta perhitungan optimalisasi muatan, sehingga menghasilkan draft=6 meter, panjang total=110 meter, lebar=20 meter, dan muatan=7000 ton.

•

Desain detail dilakukan “Marine Consultant & Designer” dari Cleveland USA,

Putusan keinsinyuran yang diambil

•

Pengujian Hidrolika dilakukan di Wageningen Belanda.

1. Memutuskan cara-cara manajemen proyek yang cukup luas dalam lingkup & intensitasnya secara efektif dan efisien agar selesai tepat waktu dan sesuai budget.

•

Review desain & Klasifikasi oleh “Germanischer Lloyd”, di Hamburg

•

Pembangunan dilakukan “Mitsubishi Heavy Industries” di Yokohama sesuai dengan hasil tender internasional yang dilakukan ketika itu

2. Memutuskan prosedur kualifikasi dan tender yang fair untuk pembangunan 57 gudang-gudang pupuk di Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Bali, oleh para kontraktor daerah. 3. Memutuskan tingkat desain mekanisasi UPP-UPP yang tepat guna di pelabuhan-pelabuhan agar cukup labor intensive. 4. Memutuskan pemilihan desain mechanical unloader kapal yang cukup sederhana dan reliable. Uraian Tugas Tahap 1(1973-1974) Sesuai studi pemasaran PUSRI dengan konsultan AHT (Agrar und Hidrotechnik GMBH) dari Jerman, Uraian Tugas Tahap 1 adalah 1. Pembangunan unit pengisian pupuk curah (ship loader) di Palembang, dengan kapasitas 400 t/jam 2. Menyewa Kapal-kapal curah ukuran 3000 ton yang mempunyai unloader, dengan kapasitas 250 t/jam 3. Pembangunan Unit penerima / pengantongan pupuk (UPP) di Surabaya dan Cilacap. Uraian Tugas Tahap 2 (1974-1977) 1. Pembangunan unit pengisian pupuk curah baru di Palembang, “Quadrant Loader” dengan kapasitas 600t/jam. 2. Pembangunan 4 kapal milik 7000 ton, dilengkapi self-unloader berkapasitas 600 ton /jam. 3. Pembangunan UPP baru di Teluk Bayur, Belawan, Makassar, dan perluasan kapasitas UPP di Surabaya Cilacap, dan Tanjung Priok. 4. Dari beli tanah, desain, hingga konstruksi pembangunan gudanggudang pupuk berkapasitas 3000 -10.000 ton di 57 kota. 5. Desain dan pembelian 175 gerbong pengangkut pupuk dari Korea, empat buah lokomotif mainline, dan tiga shunting dari GE. 6. Pembangunan rail cabang dari stasion KA terdekat menuju 27 gudang pupuk di Jawa. Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek Tahap I 1. Desain dan pelaksanaan pembangunan Ship Loader 400 t/jam

2. Desain dan Procurement UPP baru di Teluk Bayur, Belawan, Makassar, dan perluasan kapasitas UPP di Surabaya, Cilacap, dan Tanjung Priok dilakukan “Swan Wooster Engineering”. Sebab volume kerja yang sangat besar sehingga “Eng & Constr Dept” PUSRI tak mampu lagi. Sedangkan konstruksi dilakukan secara swakelola oleh PUSRI, mempekerjakan banyak sub-kontraktor lokal. 3. Desain dasar dan Procurement komponen 57 gudang pupuk kapasitas 3000 -10.000 ton dilakukan “Swan Wooster Engineering”. Konstruksi dilakukan swakelola oleh PUSRI, dibantu konsultan lokal “Widya Pertiwi Engineering”, serta dilakukan para kontraktor lokal yang menang tender di 57 kota. 4. Desain 175 gerbong KA dilakukan “Swan Wooster Engineering”, dibuat oleh “Ssanyong” Korea, mengikuti tender internasional. Empat mainline dan tiga shunting lokomotif dibeli dari GE. 5. Pembangunan rail cabang dari stasion KA terdekat menuju 27 gudang pupuk di Jawa. Detail desain dilakukan Balai Besar PJKA bersama PUSRI, pelaksanaan pembangunannya oleh PJKA. Persiapan Sarana Distribusi

1. Membentuk Organisasi Divisi Operasi UPP-UPP, termasuk menyusun prosedur operasi / maintenance mesin & peralatan, rekrut & training SDM, menyusun Job Des, sampai trial operation. 2. Membentuk Organisasi Armada Kapal PUSRI, termasuk meyusun prosedur operasi / maintenance, rekrut crew, menyusun Job Des, training di Jepang, sampai operasi kapal-kapal. 3. Bekerjasama dengan PJKA dalam persiapan operasi sistem “block train” angkutan pupuk. 4. Menyusun Organisasi pergudangan, termasuk rekrutmen dan prosedur operasi. [] 2010 | No. 39 | engineer monThly |  9

Ir. Kusnan Nuryadi*

Reverse Engineering Pada Produk Manufaktur Alih Teknologi Secara Umum Dapat Dilakukan Dengan Cara: 1. Membeli Lisensi. Contoh dalam peralatan oil and gas dengan pertimbangan keselamatan dan kepercayaan end user lebih baik dilakukan. Contoh lain pada mesin2 proses yang perlu mendapat perhatian khusus 2. Technical Cooperation. Kerjasama teknik bisa berjalan baikdan cepat apabila ada hubungan emosional sebelumnya antara kita dengan prinsipal. Jika tidak, akan memerlukan waktu yang lama. 3. Menjadi Sub-Kontraktor. Biasanya prinsipal telah mendapatkan informasi dahulu tentang kita, dan principal akan mengaudit perusahaan kita dari berbagai aspek yang telah mereka tentukan 4. Mencontoh Dari Produk Yang Sudah Ada (Reverse Engineering) Reverse Engineering yaitu mencontoh peralatan yang sudah ada dan berjalan baik (proven product) sebagai benchmarking. Tahapan Perancangan Dalam Reverse Engineering 1. Mengetahui Apa Yang Harus Disajikan, mulai dari gambar ; datasheet ; Plant Layout ; elevation, interface ; spesifikasi, dan ketentuan2 lainnya 2. How It Works •

Mempelajari operating manual

•

Mempelajari single line diagram, circuit diagram, pneumatic/hydraulic diagram, dll

•

Informasi dari operator, mekanik yang mengelola mesin

•

Memperhatikan /mengamati gerakan2 mekanis mesin

•

Memperhatikan /mengamati hal2 khusus

3. Aspek Kekuatan •

Jenis material yang digunakan (mengacu pada JIS, DIN, ASTM standard lainnya)

•

Konstruksi dan struktur mesin

•

Gaya-gaya yang bekerja

•

Beban sendiri dari mesin (dead weight)

•

Standard code yang digunakan (JIS, DIN, SAE, ISO)

4. Aspek Keamanan Dan Keselamatan •

Peraturan pemerintah

•

Standard code yang digunakan (misal NFPA)

•

Persyaratan dan permintaan khusus dari pemakai

5. Aspek Pengoperasian •

Kelebihan & Kelemahan dari produk yang ada

•

Kebiasaan dari operator

6. Aspek Lingkungan •

Polusi

•

Kebisingan

7. Aspek Komersial •

Biaya

•

Harga

Pengalaman Reverse Engineering Pada Asphalt Mixing Plant (AMP) Asphalt Mixing Plant (AMP) adalah mesin pengolah untuk menghasilkan Hotmix yang dipakai untuk pelapisan jalan raya. Karena mesin ini besar dan terdiri beberapa komponen maka dikategorikan sebagai plant. Bahan bakunya adalah Aggregate (batu pecah), Filler (bisa cement atau lime dust ) dan Asphalt. Aggregate terdiri 3 fraksi dan dipanaskan sampai sekitar 180 ºC dicampur dengan Filler dan Asphalt yang sudah dicairkan dengan komposisi campuran tertentu yang disebut Mixing design. Pada dekade 1980-an harga AMP kalau current value besarnya 10 kali sekarang. Karena AMP diimport dari Amerika, Eropa atau dari Jepang, jelas added valuenya sangat tinggi, jadi sangat patut untuk dibuat sendiri. Demikian juga dari segi dimensi sangat bulky dan bukan produk massal, sehingga kalau dibuat dalam negeri pasti kompetitif. Langkah-Langkah: Melakukan reverse engineering harus ada benchmarking-nya. Kami mengacu merk Tanaka, Niigata dari Jepang dan Linhoff dari Jerman. Saat tingkat terakhir kuliah saya telah bekerja di perusahaan Joint-venture Jepang, perusahaan tsb. adalah agen penjualan AMP dan alat2 berat, sehingga banyak informasi teknik yang dapat dikumpulkan. Selang beberapa tahun bekerja di perusahaan kontraktor jalan, pengetahuan tentang penggunaan AMP makin dalam. Di awal tahun 1980-an saya bergabung dengan kawan2 mendirikan Bukaka Teknik Utama. Core businessnya berkaitan dengan infrastruktur. Di awal berdiri kami ikut tender pengadaan peralatan untuk Binamarga.

10  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

AMP saat itu merupakan produk import. Binamarga belum mudah percaya bahwa kami sanggup membuat. Kami mengadakan beberapa kali seminar di instansi PU dan Keuangan sebagai upaya-upaya keras meyakinkan pemerintah bahwa kami bisa membuat AMP. Bersamaan dengan seminar-seminar kami menyiapkan gambar-gambar mulai dari Basic design, General arrangement, Assembly drawing, Sub assembly dan Shop drawing. Demikian juga gambar-gambar Electrical dan Control system. Mencari informasi sumber-sumber komponen pada era itu masih sulit. kami bermodalkan hanya Yellow page dari Singapore dan Jepang. Sesudah pengalaman supply ke Binamarga mulailah mendapat kepercayaan dari kontraktor2-swasta membeli produk kami. Langkah selanjutnya adalah memperbaiki mutu produk, terutama yang ber kaitan dengan craftmanship. Untuk keperluan pasar dikembangkan variant dengan berbagai kapasitas. Pengalaman Penting Dari Pembuatan AMP: Hal yang umum supaya kita dapat bersaing tentu bagaimana caranya supaya produk kita murah, performance sesuai spesifikasi, kualitas baik berkaitan dengan life time, penampilan, craftmanship, delivery yang cepat, dan aftersales service yang baik sehingga memuaskan pemakai. Pengalaman pertama adalah bersaing dengan buatan Jepang, tentu mudah karena harga mereka mahal. Pesaing kedua adalah Taiwan dan Korea, awalnya bersaing berat tetapi semakin lama bisa bersaing karena produk mereka pun menjadi semakin mahal. Pesaing yang sulit sekarang adalah dengan China, maka kami mengambil jurus delivery dan instalasi yang cepat, aftersales service yang responsif, insya Allah dapat bersaing. Perbaikan performance fokus pada efisiensi bahan bakar, yang tadinya 12 ~14 Liter/ton produk sekarang 7~10 Liter/ton. Pengembangan varian produk AMP dilakukan di perusahaan sendiri (PT Melu Bangun Wiweka /MBW). (bersambung) * Kusnan Nuryadi adalah salah-satu pendiri Bukaka

Konstruksi, antara Etika dan Legalitas Para profesional konstruksi bertanggung-jawab terhadap masyarakat. Termasuk bawahan, teman kerja, perusahaan, klien, keluarga, tetangga, negara, dan generasi yang akan datang.

Beberapa tahun terakhir ini terjadi berbagai bencana alam di Indonesia, yang telah menghancurkan bangunan, infrastruktur, dan pemukiman penduduk. Lebih mengerikan adalah runtuhnya bangunan gedung bertingkat, perkantoran, serta pusat perbelanjaan. Apalagi bangunan dengan kualitas konstruksi yang tidak kuat. Dalam teknik sipil, baik etika maupun estetika berkaitan dengan kualitas struktur dan konstruksi. Dimensi moral terlibat dalam perhatian terhadap alam dan pelestarian lingkungan. Maka para ahli bangunan tak hanya harus menguasai ilmu teknik, tetapi juga mendasarkan pekerjaannya pada aspek sosial, ekologis, dan moral. Sikap terhadap pekerjaan yang perlu dimiliki oleh semua peserta yang terlibat dalam pembangunan adalah bertekad untuk tidak pernah menipu. Tidak bersedia melihat usahanya terlantar, kotor, tidak efisien. Mereka mencintai kualitas hasil pekerjaannya. Mereka yang mencintai kerjanya tidak menganggapnya sematamata sebagai sarana mendapatkan uang. Para profesional konstruksi bertanggungjawab terhadap masyarakat. Termasuk bawahan, teman kerja, perusahaan, klien, keluarga, tetangga, negara, dan generasi yang akan datang.

Maka selayaknyalah setiap bangunan gedung memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung. Persyaratan administratif meliputi status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, dan izin mendirikan bangunan gedung. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi keandalan dan tata bangunan gedung. Pembangunan gedung tinggi harus memenuhi ketentuan SNI 03-1726-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk bangunan gedung. Pengerjaannya harus melalui pemeriksaan dan pengawasan ketat oleh otoritas, dari Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan hingga Dinas Tata Ruang. Pemerintah Daerah dapat menetapkan suatu lokasi sebagai daerah bencana. Dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan demi kepentingan umum, Pemerintah Daerah dapat menetapkan larangan membangun. Atau menetapkan persyaratan khusus tata-cara pembangunan apabila daerah tersebut dinilai telah tidak membahayakan. Acuannya adalah pedoman dan standar teknis bangunan gedung. Pemeliharaan, perawatan, dan

pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung harus dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung. Tujuannya, agar pemilik atau pengguna tahu betul bahwa bangunan gedungnya memenuhi persyaratan laik fungsi. Pemeriksaan secara berkala dapat dilakukan pemilik bangunan gedung melalui pengkaji teknis, sekaligus sebagai persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung. Lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung meliputi : Pertama, pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perawatan bangunan gedung. Kedua, kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis. Termasuk pengujian keandalan bangunan gedung. Ketiga, kegiatan analisis dan evaluasi. Dan keempat, kegiatan penyusunan laporan. Penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung harus memiliki sertifikat, sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung dengan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengkajian teknis bangunan dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja. Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum, misalnya hotel, perkantoran, mal, apartemen, sebaiknya mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan selama pemanfaatan gedung. Pemilik dapat mengikuti program pertanggungan terhadap kemungkinan kegagalan bangunan. [ref: ringkasan IPTB-]

advertorial

2010 | No. 39 | engineer monThly |  11

Konsepsi Peran PII Megaproyek pembangkit 10.000 MW, energi panas bumi hingga bioenergi, hanyalah terapi jangka-pendek.

PII secara resmi melantik jajaran Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia di Ballroom Ritz Carlton Hotel pada 27 Januari petang. Sebelumnya telah dilakukan Rapat Organisasi dan Kelengkapan Pengurus pada 16 Desember, dan konfirmasi pengisian jabatan pada 21 Desember 2009. SK tentang susunan pengurus ditandatangani Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum PII pada 28 Desember 2009. Ketua Umum PII, Dr. Ir. M. Said Didu dalam pidatonya mengatakan, PII mempunyai tiga program utama dalam masa kepengurusan 2009-2012 ini. Pertama, Peran Strategis PII dalam masyarakat. Kedua, Pengembangan Profesionalisme. Yakni menjadikan PII sebagai wadah pembinaan kompetensi yang diakui internasional. Ketiga, pengembangan organisasi. Dr. Ir. M. Said Didu menekankan bahwa program dan mekanisme organisasi PII akan mengedepankan kebersamaan. Implementasinya, pengurus akan memposisikan diri selaku fasilitator terhadap seluruh unit organisasi. Tidak ada juru bicara tunggal yang hanya dimonopoli Ketua Umum. Sepanjang dalam lingkup organisasi, semua pengurus bisa mengatasnamakan PII. Dalam pengantarnya, Ir. Said Didu menyebutkan, deindustrialisasi telah terjadi AS dan Eropa. Negara maju tak lagi bertumpu pada sektor primer, melainkan lebih pada post industrial society. Yakni babak baru hadirnya rezim perindustrian

yang bercorak hi-tech. Di saat yang sama, industri manufaktur belum mapan di Indonesia, namun mengalami deindustrialisasi ketika industri manufaktur lumpuh sehingga tak mampu lagi berperan memakmurkan bangsa. Sejak tahun 2000, hanya dua sub-sektor industri yang membukukan pertumbuhan signifikan. Yakni industri alat angkut mesinperalatan, pupuk, kimia, dan produk karet. Sedangkan sub-sektor yang lain membukukan pertumbuhan minus. Untuk mengembalikan Indonesia ke jalur industrialisasi, diperlukan terobosan kebijakan yang bukan sekedar menjawab persoalan kekinian, melainkan kebijakan yang memiliki dimensi ke depan. Yaitu terobosan untuk mengamankan pasokan energi dan dukungan infrastruktur. Dan untuk mewujudkannya diperlukan kebijakan extra-ordinary. Dengan tingkat pertumbuhan 10% pertahun maka kebutuhan energi pada 2025 diperkirakan akan menjadi dua kali lipat dibanding saat ini. Maka untuk jaminan pasokan enegi jangka panjang, Pemerintah harus berani menempuh terobosan untuk memanfaatkan energi nuklir. Rusia yang pernah tertimpa musibah Chernobyl, hingga kini masih mengoperasikan 31 reaktor nuklir. Swedia kembali memasok kebutuhan energinya dengan nuklir setelah 30 tahun berhenti. Negara lain yang berani menggunakan nuklir, antaralain, China, Perancis, Jepang,

12  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

dan AS. Dan jangan lupa, Iran! Perkembangan teknologi sudah mampu memberikan jaminan keamanan maksimal terhadap resiko kebocoran maupun limbah radiasi. Para insinyur di BATAN memiliki ketrampilan tinggi tentang itu, maupun teknologi rancang bangun daerah reaktor. Selain memberikan kepastian pasokan, pemanfaatan energi nuklir diklaim bersih dari emisi CO2 dan pemanasan global. Ada beberapa kondisi makro yang akan melatari kiprah PII. Pertama, kita berada dalam berbagai kesenjangan : Dari kesenjangan antara standar teknologi negara maju dengan industri lokal yang belum terstandar; hingga kesenjangan antara mereka yang melek internet dengan saudara kita yang tidak memiliki akses IT. Kedua, kita berada di tengah berbagai perubahan. Dari perubahan komposisi energi hingga pola eksploitasi mineral. Ketiga, kita berada dalam proses penyetaraan dalam keterbukan pasar China dan ASEAN. PII juga berhadapan dengan soal tanggung-jawab dan etika profesi, dalam kaitan keselamatan masyarakat, sehubungan dengan berbagai kecelakaan dan kegagalan bangunan akhir-akhir ini. RUU Keinsinyuran sesungguhnya adalah kebutuhan masyarakat, untuk melindungi masyarakat dari praktek keinsinyuran yang tidak bertanggung-jawab. Karena itu RUU Keinsinyuran perlu segera diundangkan.

advertorial

Maju dan berkembang bersama masyarakat PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk merupakan salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia.  PTBA menghasilkan batubara yang berkualitas dan terkenal di seluruh dunia  PTBA menerapkan mutu kerja dan produk berdasarkan standar internasional  PTBA memiliki 3.000 karyawan berketerampilan tinggi dan ahli di bidang batubara  PTBA secara serius menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik PTBA berkomitmen untuk maju dan berkembang bersama masyarakat, mengelola sumber daya batubara dan memelihara lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan menumbuhkan kegiatan ekonomi masyarakat.

BERITA MITRA

SEBAGAI Perusahaan jalan tol pertama di Indonesia, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam membangun dan mengoperasikan jalan tol, saat ini Jasa Marga adalah leader dalam industri jalan tol di Indonesia. PT JASA MARGA (PERSERO) TBK. dengan kode bursa JSMR dalam semester I tahun 2008 membukukan peningkatan pendapatan sebesar 40% atau setara dengan Rp 1,626 triliun, dibandingkan pendapatan JSMR dalam semester I di tahun 2007 yang mencapai angka Rp 1,165 triliun. KINERJA semester I 2008 ini lebih baik daripada yang direncanakan, dan perusahaan optimis bahwa rencana kinerja tahun 2008 dapat dicapai. SAAT INI Jasa Marga sedang berkonsentrasi untuk membangun 5 proyek jalan tol baru yang telah dimiliki konsesinya, yaitu Bogor Ring Road, Semarang-Solo, Gempol-Pasuruan, Cengkareng-Kunciran dan Kunciran– Serpong serta 1 proyek yang merupakan penyelesaian dari jalan tol JORR yaitu seksi JORR W 2 Utara (UlujamiKebun Jeruk).

BERITA MITRA

PT INCO: The Larger Lateritic Operation In the Word PT Inco’s major strengths Prepare itself to response to market requests for nickel supply Large nickel ore resources to provides secure, long term feed Low-cost hydroelectric power – no link to grid Option to production expansion with relatively low-cost Aggressively pursuing cost and productivity improvements Returning post-mining areas to their original ecosystems Nursery has a capacity to rehabilitate 700 hectares of land annually; Revegetated 150 hectares of post-mining area in 2007; PT Inco restored 37 native types of vegetation to 100 hectares of rehabilitated, post-mining land Emissions type Before Dust (mg/nm3) 15,000; CO (ppm) 4,000 After Dust <5 ; CO <100

2010 | No. 39 | engineer monThly |  13

Garis Besar Program Kerja Pengurus PII Periode 2009 – 2012 PII Menjadi suatu organisasi profesi insinyur yang terpercaya, sehat, dan bergairah dalam menjelmakan impian PII dan mampu

menjawab perkembangan kebutuhan I. Issues : Peran Strategis Kemasyarakatan Goals : Menjadi suatu organisasi profesi insinyur yang terpercaya, sehat, dan bergairah dalam menjelmakan impian PII dan mampu menjawab perkembangan kebutuhan Key Result Areas :  Menciptakan dan meningkatkan citra PII pada lingkungan legislatif, pemerintah dan, masyarakat  Mendorong inovasi teknologi untuk penyelesaian masalah nasional yang dihadapi oleh para pengambil keputusan  Memberikan layanan kemasyarakatan dalam bentuk advokasi  Membangun kerjasama dengan lembaga Pemerintah dan Nonpemerintah dalam mewujudkan nilai tambah para insinyur  Insinyur menjadi jaringan SDM UKMK mengatasi tantangan keinsinyuran  Memperkuat posisi PII sebagai wakil negara Indonesia dalam berbagai upaya penyetaraan keinsinyuran internasional  Memantapkan posisi PII sebagai mitra utama perguruan tinggi teknik untuk pendidikan. Program Measures :  Meningkatnya frekuensi komunikasi dengan legislatif, eksekutif dan media  Terselenggarannya kajian-kajian untuk menemukan solusi tentang hal-hal terkait dengan kepentingan pembangunan nasional dan daerah serta keprofesian  Meningkatnya kualitas penanganan keluhan masyarakat  Terlaksananya kegiatan yang

mendapatkan dukungan lembaga Pemerintah dan Non-pemeritah, dan dihadiri para stakeholder  Terbentuknya Kerja sama pengembangan SDM UKMK dengan FAM  Terwujudnya pengakuan terhadap PII di tataran nasional dan internasional  Terwujudnya kerja sama dengan perti teknik untuk muatan lokal, nasional dan internasional  Terpenuhinya kebutuhan bisnis dan industri akan tenaga kerja Insinyur yang memiliki “enabling competency”

14  | engineer monThly | No. 39 | FEBRUARI 2010

II. Issues : Peningkatan Profesionalisme Goals : Mewakili profesi Insinyur Indonesia, kompetitif, lebih menarik dan bermanfaat bagi para insinyur maupun calon insinyur Key Result Areas :

Penyempurnaan penyelenggaraan program Sistem Sertifikasi yang lebih efisien dan efektif

• • •

Perluasan lisensi/akreditasi atas program SSIP, khususnya bidang non konstruksi Penyelenggaraan program pelatihan profesi Penyelengaraan seminar-semilokalokakarya tentang pembangunan nasional yang erat kaitannya dengan profesi insinyur

•

• • • • •

Membangun pengakuan sistim pendidikan Indonesia dalam rangka menyelenggarakan MRA on engineering services baik bilaeral maupun multilateral Mendorong anggota untuk melaksanakan CPD/PKB secara berkelanjutan. Memelihara secara efisien pelaksanaan kode etikk insinyur Memfasilitasi usaha penghargaan nasional karya ilmu pengetahuan, engineering dan teknologi Mengupayakan terbitnya UU-Ir dan peraturan turunannya Mendorong pemberian penghargaan profesi insinyur, termasuk pemberian insinyur cilik

Accord  Dipenuhi persyaratan CPD/PKB untuk perpanjangan SSIIP  Berkurangnya keluhan anggota dan masyarakat mengenai ketidak patuhan dalam melaksanakan kode etik dan kode tatalaku profesi insinyur  Terselenggaranya pemberian penghargaan atas karya keinsinyuran secara berkelanjutan  Terselenggaranya pembahasan di DPR dan diundangkannya UU IR  Meningkatnya pemberian penghargaan atas karya keinsinyuran, baik di tingkat Internasional, Regional, nasional dan daerah.

untuk mendukung seluruh kegiatan PII Menyelenggarakan organisasi yang mengintegrasikan seluruh kegiatan komponen kepengurusan.

Membangun pusat informasi dan komunikasi tentang profesi

Program Measures :  Terauditnya SSIP PII oleh auditor nasional dan internasional  Meningkatnya dukungan BK/BKT dan Cabang·  Meningkatnya jumlah anggota yang memperoleh Sertifikasi :  Jumlah SIP-PII menjadi 7.500 orang  Jumlah registrasi LPJK-N menjadi 5.500 orang  Registrasi ACPE menjadi 200 orang.  Diakuinya PII sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi Insinyur (BNSP) dan jumlah tersertifikasi non Jasa Konstruksi mencapai 1000 orang  Terbentuknya Lembaga Diklat Profesi dan terelenggaranya pelatihan Insinyur sebanyak 100 program per tahun.  Meningkatnya frekuensi penyelenggaraan seminar keprofesian dan keilmuan yang berkualitas  Terselenggaranya kerja sama yang baik antara PII dengan BAN dan DIKTI dalam mengupayakan keikutsertaan dalam Washington

Program Measures : Meningkatnya jumlah anggota Jumlah anggota menjadi 20.000 insinyur Jumlah pembayar iuran 4.500 anggota., Memilikinya gedung PII yang representatif Menjadi lebih baiknya hubungan dengan asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha

III. Pengembangan Organisasi Goals : Menyelenggarakan Good Governance dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan “fairness”, sehingga dapat memberikan layanan terbaik bagi anggota

Key Result Areas : Menyiapkan tenaga penuh/paruh waktu yang cukup untuk mengelola kantor PP dan PC Memfasilitasi ruang kerja dengan peralatan / perlengkapan yang baik

Menjadi lebih baiknya, dalam frekuensi dan kualitas, hubungan PP dan PC lainnya Terlaksananya sistem Organisasi, antara Kepengurusan dan Eksekutif Berjalannya sistem pembayaran iuran dan pemasukan dana rutin organisasi yang memandirikan keuangan organisasi. Meningkatnya kualitas penanganan keluhan anggota dan masyarakat 2010 | No. 39 | engineer monThly |  15

galeri

16  | engineer monThly | No. 39 | Februari 2010