BPHTB
SAAT MEMPEROLEH
PBB SAAT MEMANFAATKAN
PAJAK ATAS PENJUALAN TANAH DAN BANGUNAN
SAAT MENJUAL
1. OBJEK 2. SUBJEK 3. NJOP & KLASIFIKASI 4. NJOPTKP 5. NJKP 6. TARIF 7. PBB TERUTANG 8. SPOP 9. SPPT 10. SKP 11. KEBERATAN 12. PENGURANGAN 13. PEMBAGIAN HASIL 14. SANKSI PIDANA 15. SEKTOR
LAIN-LAIN
KEBERATAN, BANDING, DAN PK
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
SPPT DAN SKP
DASAR HUKUM
OBJEK PAJAK DAN KLASIFIKASI
SUBJEK PAJAK DAN SPOP
SAAT TERUTANG DAN CARA MENGHITUNG
DASAR HUKUM : - UU No. 12 Tahun1985 -
stdtd
UU No. 12 Tahun1994 UU No.28 Tahun 2009 PP No. 25 Tahun 2002 PMK No. 139/PMK.03/2014 PMK No.23/PMK.03/2014 PER No.46/PJ/2009 (ttcara pengurangan)
B
OBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
ADALAH
BUMI DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA DALAM WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
• Bumi ialah keseluruhan dari permukaan bumi termasuk tubuh bumi yang ada di bawahnya dan juga laut di seluruh Indonesia.
• Bangunan adalah konstruksi teknik yang dilekatkan ataupun ditanam secara tetap pada tanah dan/atau perairan
BANGUNAN RUMAH, TAMAN DAN PAGAR MEWAH, KOLAM RENANG, TEMPAT OLAH RAGA, HOTEL,
JALAN TOL, GALANGAN KAPAL DERMAGA, PABRIK, KILANG MINYAK, JALAN DALAM LINGKUNGAN YANG TERLETAK DALAM SUATU KOMPLEK BANGUNAN DAN LAIN-LAIN.
FAKTOR YANG MENENTUKAN KLASIFIKASI OBJEK PAJAK
BUMI/TANAH
BANGUNAN
• Letak, Peruntukan, • Pemanfaatan, Kondisi lingkungan, dan lain-lain
• Bahan bangunan, Rekayasa, Letak, Kondisi lingkungan,dan lain-lain
(1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang: a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasal oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan (negara) balik; e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuanan.
(2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penye-lenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajak-nya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemenntah.
• OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENA KAN PBB
TAMAN MEMORIAL GRAHA SENTOSA (MAKAM MODERN PEMBAWA SEJAHTERA) Bila selama ini yang dijajakan rumah, apartemen, mal, trade center, villa, dan sejenisnya, Taman Memorial Graha Sentosa (200 ha) menawarkan rumah masa depan alias pemakaman. Lokasinya di Jalan Raya Teluk Jambe, Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menurut pengembangnya, PT Permata Bumi Kencana (PBK), ini proyek pemakaman modern pertama yang ditata berdasarkan fengshui. Perancangnya grand master fengshui Yap Cheng Hai (60-an) dan murid seniornya Sidhi Wiguna Teh.
“Punya Makam dengan fengshui yang baik akan memberikan efek besar terhadap kesuksesan, kesejahteraan dan kebahagiaan anak cucu”, kata Sidhi. Tahap Pertama akan dikembangkan 50 ha dengan kaveling 11.000 unit. Mulai dipasarkan sejak
Januari 2004, proyek ditargetkan sudah bisa dihuni Juni 2004. Harga bervariasi mulai dari Rp 11.5 juta untuk tipe single dengan ukuran 10 m2 hingga Rp 1 Miliar untuk tipe Royal Family dengan luas 864 m2. “Sampai kini sudah laku 50 kaveling”, ujar Gunawan Wijaya, General Marketing, PT PBK. Agar penghuni dan pengunjung makam nyaman, pemakaman dikembangkan dengan konsep taman sekaligus areal wisata. Hanya 60% dari seluruh tanah yang dibangun untuk makam, sisanya danau dikelilingi taman hijau. Fasilitasnya komplit, ada gereja, mushola, vihara dan restoran. Pemakaman dijaga 24 jam layaknya perumahan elit. Jadi, jika saatnya tiba, anda boleh tenang beristirahat di dalamnya. Sumber: Kompas, 24 Juni 2010
OBJEK SEKTOR PBB 1. SEKTOR PERKEBUNAN: objek pajak PBB yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan (>2ha), termasuk emplasment. 2. SEKTOR KEHUTANAN: objek pajak PBB yg meliputi areal pengusahaan hutan dan budidaya hutan 3. SEKTOR PERTAMBANGAN: objek pajak PBB yg meliputi areal usaha pertamb bhn galian dan semua golongan 4. SEKTOR PEDESAAAN dan PERKOTAAN: (no definition) sbg objek pajak PBB yg meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri, serta objek khusus perkotaan
PMK 150/PMK.03/2010
SUBJEK PAJAK ORANG atau BADAN yang secara NYATA: 1. MEMPUNYAI suatu HAK ATAS BUMI, dan/atau 2. MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, dan/atau
3. MEMILIKI 4. MENGUASAI, dan/atau 5. MEMPEROLEH MANFAAT atas BANGUNAN Misal: Pemilik, Penyewa, Pemegang Kuasa Pasal 4 UU PBB
SPOP – Surat Pemberitahuan Objek Pajak) DATA MENGENAI OBJEK PAJAK DILAPORKAN OLEH SUBJEK PAJAK (WAJIB PAJAK) KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELALUI KANTOR PELAYANAN PAJAK (paling lambat 30 hari sejak SPOP diterima WP – Self Assessment
System)
DATA OBJEK PAJAK YANG DILAPORKAN OLEH WP TERSEBUT DIGUNAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK) SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNGAN (dituangkan dalam SPPT –
Official Assesment System)
B
SAAT PAJAK
TERUTANG SAAT YANG MENENTUKAN PAJAK TERUTANG
Pajak Bumi dan Bangunan ditentukan herdasarkan keadaan obyek pajak (tanah dan/atau bangunan)
pada tanggal
1 Januari 200x
TARIF NJOP (NILAI JUAL OBJEK PAJAK)
NJOPTKP (NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK)
NJKP (NILAI JUAL KENA PAJAK)
PELAKSANAAN PBB MENGANUT TARIF TUNGGAL, YAITU : PAJAK DAERAH 0,3%
0,5% (lima persepuluh persen)
F
NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PBB, yakni HARGA RATA-RATA YG DIPEROLEH dari: - Transak jual beli secara WAJAR; - Perbandingan Objek lain yg sejenis, atau - Nilai perolehan baru, atau - NJOP penggati HARGA TANAH DAN ATAU BANGUNAN ADALAH :
LUAS X HARGA
LUAS TANAH LUAS BANGUNAN NJOP TANAH BANGUNAN NJOP TANAH DAN
: 300 M2, HARGA JUAL Rp 1.000.000/M2 : 200 M2, HARGA JUAL Rp 2.000.000/M2 : 300 x Rp 1.000.000 = Rp 300.000.000 : 200 x Rp 2.000.000 = Rp 400.000.000 BANGUNAN = Rp 700.000.000
Obyek Pajak diberi suatu batas :
“Batas Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak”
(NJOPTKP) sebesar
SEKTOR - P3: Rp 12.000.000,00
(dua belas juta rupiah)
SEKTOR - P2: Rp 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) 23/PMK/2014
KLASIFIKASI dan BESARNYA NJOP sebagai DASAR PENGENAAN PBB Penjual Vs Pembeli
SPPT
Sepakat Harga
NJOP
Akta Jual Beli Notaris / PPAT
Laporan Bulanan Ditjen Pajak
PMK - 139/PMK.03/2014
NJOPTKP 1. MAX 10jt DIBERIKAN KEPADA 1 SUBJEK PAJAK
2. SATU SUBJEK PAJAK MEMPUNYAI >1 OP – HANYA DIBERIKAN PENGURANGAN NJOPTK S-X SAJA 3. NJOPTK S-X SAJA TSB, DIBERIKAN KE OP PALING BESAR 4. BESARNYA DISESUAIKAN PER PERIODE OLH KANWIL DGN MENDENGAR PENDAPAT PEMDA
Ps. 3(3) UU PBB Jo. PMK 67/PMK.03.2011
NILAI JUAL KENA PAJAK (NJKP) NILAI JUAL YG DIPERGUNAKAN SBG DASAR PERHIT. PAJAK YAITU SUATU PROSENTASE TERTENTU DARI NILAI JUAL SEBENARNYA UNTUK OBJEK YANG BERNILAI (DESA/KOTA) : KURANG DARI Rp 1 MILYAR 20% DAN UNTUK YANG BERNILAI Rp 1 MILYAR ATAU LEBIH 40% NJKP = % NJKP x (NJOP – NJOPTKP) CONTOH :
UNTUK T/B YANG NJOP-nya Rp 700.000.000,00 NJKP=20% x (Rp 700.000.000,00 – Rp 24.000.000,000=Rp 125.600.000,00 UNTUK T/B YANG NJOPnya Rp 1.500.000.000,00 NJKP=40%x(Rp 1.500.000.000,00 – Rp 24.000.000,00)=Rp 583.200.000,00
CARA MENGHITUNG PBB NJOP BUMI NJOP BANGUNAN NJOP BA + BU NJOPTKP NJOPKP NJKP (20%/40%) TARIF PBB (0,5%) PBB TERHUTANG
= = = = = = = =
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
(+)
(-) (x) (x)
Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa: Tanah seluas 800 m2 dengan nilai jual Rp 3.000.000/m2 Bangunan seluas 400 m2 dengan niIal jual Rp 3.500.000/ m2 Taman mewah seluas 200 m2 dengan nilal jual Rp 500.000/ m2 Pagar mewah sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp 1.750.000/m2. Nilai jual tanah: 800 x Rp 3.000.000,00 =Rp 2.400.000.000,00 Nilai jual bangunan: Rumah dan garasi: 400 x Rp 3.500.000,00 = Rp 1.400.000.000,00 Taman mewah : 200 x Rp 500.000,00 = Rp 100.000.000,00 Pagar mewah : (120 x 1,5) xRp l.750.000,00 = Rp 315.000,000,00 =Rp 1.815.000.000,00 NILAI JUAL OBJEK PAJAK sebagi Dasar Penghitungan PBB =Rp 4.215.000.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) =Rp 12.000.000,00 Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB =Rp 4.203.000.000,00 Nilai Jual Kena Pajak = 40% x Rp 4.203.000.000,00 =Rp 1.681.200.000,00 PBB terutang = 0,5% x Rp 1.681.200.000,00 =Rp 8.406.000,00
PBB = 0,5% x 40% x (4.215.000.000– 12.000.000,00) = Rp 8.406.000,00
SPPT SURAT DARI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TENTANG BESARNYA PAJAK TERHUTANG KEPADA WAJIB PAJAK
DASAR PENERBITAN SPPT DITERBITKAN ATAS DASAR SPOP
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
WAKTU PELUNASAN SPPT PALING LAMBAT 6 BULAN SEJAK DITERIMANYA SPPT
• DITERBITKAN SPPT YANG BERISI POKOK PAJAK TERUTANG
• DITERBITKAN SKP DENGAN DENDA ADMINISTRASI 25% DARI POKOK PAJAK TERUTANG • DITERBITKAN SKP DENGAN DENDA 25% DARI YANG KURANG DIBAYAR
1
2
SPOP DISAMPAIKA N TIDAK TERLAMBAT (DATA OBJEK BENAR)
SPOP DISAMPAIKA N TERLAMBAT (DATA OBJEK BENAR)
SPOP DISAMPAIKAN TERLAMBAT DAN KEMUDIAN OBJEK PAJAK DIPERIKSA DAN KURANG BAYAR
SPOP DISAMPAIKAN TIDAK TERLAMBAT TETAPI SETELAH OBJEK PAJAK DIPERIKSA KURANG BAYAR
4
3
• DITERBITKAN SKP DENGAN DENDA ADMINISTRASI 25% DARI POKOK PAJAK TERUTANG
• DITERBITKAN SKP DENGAN DENDA ADMINISTRASI 25% DARI SELISIH (KURANG BAYAR)
PERUBAHAN PENGHITUNGAN PBB PEDESAAN DAN PERKOTAAN SEBELUM DIKALIKAN TARIF Tertinggi 0,3% NJOP BANGUNAN DIKURANGI NJOPTKP Yang akan SEBESAR diefektifkan 0,2% Rp 10.000.000,00 TARIF
NJKP DITIADAKAN
• UU RI NOMOR 28
PERUBAHAN DIDASARKAN KEPADA
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Wajib Pajak A memiliki objek pajak berupa: - Tanah seluas 800 m2 dengan nilai jual Rp 300.000,00/m2 - Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2 - Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Rp Rp 50.000,00/m2 - Pagar sepanjang 120 m2 dan tinggi rata-rata 1,5 m dengan nilai jual Rp 175.000,00/m2
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sbb: - NJOP Bumi : 800 x Rp 300.000,00……………….…………….….……..=Rp240.000.000,00 -NJOP Bangunan: a. bangunan rumah : 400 x Rp 350.000,00 = Rp 140.000.000,00 b. Taman : 200 x Rp 50.000,00 = Rp 10.000.000,00 c. Pagar (120 x 1,5) x Rp 175.000,00 = Rp 31.500.000,00 + Total NJOP Bangunan…………………………….. Rp 181.500.000,00 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ……… Rp 10.000.000,00 – Nilai Juall Bangunan Kena Pajak…………………………………………………Rp171.500.000,00 + Nilai jual Objek Pajak Kena Pajak……………………………………………....Rp411.500.000,00 Tarif Efektif yang diterapkan dalam Peraturan Daerah 0,2% PBB terutang: 0,2% x Rp411.500.000,00=Rp 823.000,00
PENGURANGAN PBB
PER - 46/PJ/2009, 110/PMK.03/2009
75%
a) KELOMPOK VETERAN
<= 75%
a) KELOMPOK PENSIUNAN b) KELOMPOK BER-PH RENDAH c) KELOMPOK LAHAN d) KELOMPOK BADAN
<= 100%
a) KELOMPOK BENCANA ALAM b) KELOMPOK SEBAB LAIN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP) APABILA WAJIB PAJAK TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN SETELAH DITEGOR SECARA TERTULIS TIDAK DISAMPAIKAN SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM SURAT TEGORAN DALAM SKP INI BERISI PENETAPAN OBJEK PAJAK, BESARNYA PBB TERUTANG DAN DENDA SEBESAR 25% DARI POKOK PAJAK Jatuh tempo 1 bulan sejak SKP diterima Subjek Pajak
Wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP. Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang berisi: - obyek pajak dengan luas dan nilai jual -luas obyek pajak menurut SPOP (data SPOP lama). -Pokok pajak = Rp 1.000.000,00 -Sanksi administrasi 25% x Rp 1.000.000,00 = Rp 250.000,00+ Jumlah pajak yang terutang dalam SKP = Rp 1.250.000,00
DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENERBITKAN
SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang disampaikan oleh wajib pajak. Jumlah pajak yang terutang dalam SKP adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang, yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak, ditambah denda administrasi sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang. Jatuh tempo 1 bulan sejak SKP diterima Subjek Pajak
Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya terhutang dalam SKP Selisih Denda administrasi 25% x Rp 500.000,00 Jumlah pajak terutang dalam SKP
= Rp 1.000.000,00
= Rp 1.500.000,00 = Rp 500.000,00 = Rp 125.000,00 = Rp 625.000,00
Adapun jumlah pajak yang terhutang sebesar Rp 1.000.000,00, yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, apabila belum dilunasi wajib pajak, penagihànnya dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tersebut.
PROSEDUR PENGEMBALIAN SPOP SPOP 30 hr
KEMBALI YA
SPPT 6 bln
TIDAK
SKP= 1. Pokok + Denda 25% 2. Selisih + Denda 25% 1 bln
KURANG JATUH TEMPO
STP + Bunga 2% max 24 bln 1 bln
JATUH TEMPO Tunggu 7 hari
PIDANA PELANGGARAN (LALAI/TIDAK SENGAJA): TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK, SPOP TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN/ATAU
MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR
P I D A N A
PIDANA KEJAHATAN (SENGAJA ): 1) TIDAK MENGEMBALIKAN/ MENYAMPAIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK, 2) SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR, 3) MEMPERLIHATKAN SURAT/ OKUMEN PALSU ATAU DIPALSU, 4) TIDAK MEMPERLIHATKAN/MEMINJAMKAN SURAT/DOKUMEN LAINNYA , 5) TIDAKMENUNJUKKAN/MENYAMPAIKANDATA/ KETERANGAN YANG DIPERLUKAN
KETENTUAN PIDANA Pasal 24
LALAI TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK
SPOP TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR
MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA
-PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU-DENDA SETINGGI-TINGGINYA TINGGINYA 2 (DUA)KALI PAJAK TERUTANG
KETENTUAN PIDANA Pasal 25 ayat (1)
DENGAN SENGAJA 1. TIDAK MENGEMBALIKAN/MENYAMPAIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK 2. SPOP TIDAK BENAR/TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR 3. MEMPERLIHATKAN SURAT/DOKUMEN PALSU ATAU DIPALSU 4. TIDAKMEMPERLIHATKAN/MEMINJAMKAN SURAT/DOKUMEN LAINNYA 5. TIDAK MENUNJUKKAN/MENYAMPAIKANDATA/KETERANGAN YANG DIPERLUKAN PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAUDENDA SETINGGI-TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG
KETENTUAN PIDANA Pasal 25 ayat(2), (3)dan Pasal 26
Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang dengan sengaja melakukan tindakan:
tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda.
Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
KEBERATAN Keberatan dapat diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiskus. Keberatan diajukan atas:
1) SPPT, dan 2) SKP Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga)bulan setelah SPPT atau SKP diterima oleh WP, kecuali keadaan di luar kekuasaannya.
Direktur Jenderal Pajak harus
memberikan keputusan atas Keberatan WP paling lama 12 bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima.
Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. Atas keberatan yang diajukan,Direktur Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah jumlah pajak terutang.
• Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a (SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegor secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Tegoran),
wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan pajak tersebut. •
Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
BANDING Dalam hal WP tidak puas dengan Keputusan Keberatan, maka WP dapat mengajukan BANDING: Surat Banding paling lambat diajukan 3 bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan; Surat Banding dibuat dalam bhs Indonesia disertai alasan-alasan; Dilampiri copy/salinan SK Keberatan; Bayar 50% dari Pajak Terutang (kecuali lebih bayar, nihil); Copy dokumen pendukung;
Lihat ketentuan di dalam UU KUP dan UU PP
Tidak dapat diterima (dalam hal tidak memenugi syarat); Mengabulkan seluruhnya; Mengabulkan sebagian; Menolak; atau Menambah besarnya PBB terutang.
UPAYA HUKUM SETELAH BANDING, JIKA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DIRASAKAN TIDAK MEMENUHI UNSUR KEADILAN, WP DAPAT MENGAJUKAN PK KE MAHKAMAH AGUNG (UU PENGADILAN PAJAK)
PENERIMAAN PBB 100 (100%)
PEMERINTAH PUSAT 10%
10 % UPAH PUNGUT 10% X 90% = 9%
PEMERINTAH DAERAH 90%
20% PEMDA TK. I 20% X 81% =16,2%
80% PEMDA TK.II 80% X 81% = 64,8%
SEKTOR PERKEBUNAN Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau penanaman dan/atau penggalian jenis sumber daya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga tahap produksi atau menghasilkan STANDAR INVESTASI TANAMAN PERKEBUNAN KEP DJP NO.16/PJ.6/1998
SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan : -komponen tenaga kerja;
-komponen bahan dan alat; mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan
Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut : Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun.
Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun.
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERKEBUNAN PER 64/PJ/2010
Terdapat berbagai areal (tanah) dgn karakteristik berbeda shg NJOP berbeda sesuai NIR: 1. Areal Kebun yakni areal yg sdh ditanami dan diolah dgn komoditas perkebunan baik yg menghasilkan/ belum NJOP = NJOP Tanah + Standar Investasi Tanah (SIT) 2. Areal yg sdh diolah tp blom ditanami NJOP = NJOP tanah + Biaya pengolahan dlm 1 thn 3. Areal Emplasmen, NJOP = NJOP tanah 4. Areal Lain, NJOP = NJOP tanah
NJOP SEKTOR KEHUTANAN SE 73/PJ.6/1999
Terdapat berbagai areal hutan: 1. Areal Produktif (blok tebangan) Kayu ditebang berdasarkan umur+diameter agar bernilai ekonomis. 2. Areal belum/tdk Produktif (Non Blok Tebangan) 3. Areal Lainnya Areal tdk ada pepohonannya (rawa, payau, waduk, danau, dll) 4. Log Ponds Areal perairan didlm hutan untuk penimbunan kayu 5. Log Yard Areal daratan didlm hutan untuk penimbunan kayu 6. Areal Emplasment Areal dimana didirikan bangunan2 sehub dhn usahanya
NJOP SEKTOR KEHUTANAN, DIBAGI DLM 2 KATEGORI BERDASARKAN JENIS HAK UNTUK MENGELOLA HUTAN: 1. Pengelolaan HPH, HPHH, IPK, Izin Sah lainnya (selain HPHTI)
a. NJOP Areal Produktif 8,5 x Hasil bersih dalam 1 Th Hasil Bersih = Pendapatan Kotor – Biaya Eksploitasi. Pendapatan Kotor = Jml hasil prod Kayu thn sebelumnya X harga pasar kayu bulat th berjalan. Biaya Ekploitasi = Biaya penanaman, perawatan hutan, penebangan, dll b. NJOP areal belum/tdk produkit, empalsmen, areal lainnya = NJOP Tanah c.
NJOP Log Ponds = NJOP Perairan, yaitu berdsrkan korelasi garis lurus kesamping dgn klasifikasi NJOP bumi berupa tanah sekitarnya.
NJOP SEKTOR KEHUTANAN, DIBAGI DLM 2 KATEGORI BERDASARKAN JENIS HAK UNTUK MENGELOLA HUTAN:
2. Pengelolaan HPHTI: a. NJOP Areal Hutan = NJOP Tanah + Biaya
Pembangunan HTI menurut Umur Tanaman b. NJOP Areal Emplasment dan areal Lainnya = NJOP Tanah
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR KEHUTANAN NJOP Areal produktif Untuk HPH, HPHH, IPK, serta ijin sah lain selain HPHTI:
NJOP Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya :
8,5 x Hasilbersih setahun sebelum tahun pajak
NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
berjalan
NJOP Objek Pajak berupa bangunan= Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR KEHUTANAN NJOP Areal hutan Untuk HPHTI = NJOP tanah + jumlah biaya pembangunan hutan tanaman industri menurut umur tanaman
NJOP Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan
Objek Pajak berupa bangunan :
hutan tanaman industri=
NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap
NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
jenis bangunan penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 6 NJOP Areal produktif = 9,5 x Hasil penjualan minyak dan gas bumi dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
NJOP Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya Di dalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan= NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998
Pasal 7 NJOP Areal produktif : 9,5 x Hasil penjualan energi panas bumi/listrik dalam
NJOP Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya
Di dalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan = satu tahun sebelum NJOP tanah sekitar tahun pajak berjalan dengan penyesuaian seperlunya
NJOP Objek Pajak berupa bangunan=
Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 8
Areal produktif : NJOP = 9,5 x Hasil bersih galian tambang dalam satu sebelum tahun pajak berjalan
Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya Di dalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C KMK 523/KMK.04/1998joKEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 9
• Areal produktif : NJOP = Angka kapitalisasi tertentu X hasil bersih galian tambang dalam setahun sebelum tahun pajak berjalan • Areal belum/tidak produktif, emplasemen dan areal lainnya didalam atau diluar wilayah kuasa pertambangan NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
•
Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
Catatan : (Pasal 10) NJOP atas Objek Pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan Kontrak Karya atau Kontrak Kerjasama ditetapkan sesuai dengan yang diatur dalam kontrak yang berlaku.
PENENTUAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN LAUT KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 11
Areal penangkapan ikan: NJOP = 10 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
Areal pembudidayaan ikan NJOP = 8 x Hasil bersih ikan dalam satu tahun sebelum tahun pajak berjalan
Areal emplasemen dan areal lainnya NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP USAHA BIDANG PERIKANAN DARAT KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 12
Areal pembudidayaan ikan darat: NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya + Standar biaya investasi tambak menurut jenisnya
Areal emplasemen dan areal lainnya NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
PENENTUAN BESARNYA NJOP OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 14
Besarnya NJOP atas Objek Pajak yang bersifat khusus atau objek lainnya dapat ditentukan berdasarkan penilaian individual yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional penilai dan dibuatkan laporan penilaian kemudian ditetapkan oleh Kakanwil DJP atas nama Menteri Keuangan Objek Pajak Khusus adalah Objek Pajak yang memiliki jenis konstruksi khusus baik ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk maupun keberadaannya memiliki arti khusus seperti : a. Jalan tol b. Pelabuhan laut/sungai/udara c. Lapangan golf d. Industri semen/pupuk e. PLTA, PLTU dan PLTG f. Pertambangan khusus g. Tempat rekreasi. dan lain-lain yang sejenis
PENENTUAN BESARNYA NJOP OBJEK PAJAK YANG BERSIFAT KHUSUS KMK 523/KMK.04/1998 jo KEP DJP 16/PJ.6/1998 Pasal 13
Areal tanah : NJOP = NJOP tanah sekitar dengan penyesuaian seperlunya
Areal perairan untuk kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi NJOP = Nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus kesamping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah sekitarnya
Areal perairan untuk kepentingan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) NJOP = 10 X (10 % dari hasil bersih dalam satu tahun sebelum tahunpajakberjalan)
Objek Pajak berupa bangunan NJOP = Nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan - penyusutan fisik
PENGURANGAN Pasal19dan20 1. Pajak Terutang
Menteri Keuangan dalam hal: Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan a) subjek pajak /sebab-sebab tertentu lainnya b) objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
2. Denda Administrasi
Dirjen Pajak atas permintaan WAJIB PAJAK karena hal-hal tertentu
Pasal 23
HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB BERLAKU KETENTUAN : - UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN - PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA TIDAK DIATUR DALAM UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
CONTOH MENGHITUNG PBB
SEKTOR PERTAMBANGAN
MINYAK DAN GAS BUMI
PENGENAAN SEKTOR PERTAMBANG AN MINYAK DAN GAS BUMI
PENGENAAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
PENGENAAN SEKTOR PERTAMBAN GAN MINYAK DAN GAS BUMI
BUMI YANG HARUS DIPERHATIKAN KETIKA AKAN MENGHITUNG BESARNYA PBB TERUTANG SEKTOR PERTAMBANGAN
• AREAL PRODUKTIF • AREAL BELUM PRODUKTIF • AREAL TIDAK PRODUKTIF • AREAL EMPLASEMEN • AREAL LAINNYA
• • • BANGUNAN •
BANGUNAN A BANGUNAN B BANGUNAN C BANGUNAN D
• HASIL PRODUKSI • HASIL PENJUALAN PRODUKSI
PERUNTUKAN PADA SEKTOR PERTAMBANGAN 1. AREAL PRODUKTIF
4.
AREAL EMPLASEMEN
(TANAH)
2. AREAL BELUM PRODUKTIF
AREAL PENYELIDIKAN UMUM AREAL EKSPLORASI AREAL NON PRODUCING OPEN AREAL NON PRODUCTION PLUG & ABANDON
3. AREAL TIDAK PRODUKTIF
PERKANTORAN PABRIK SILO KILANG TANGKI PIPA GUDANG PERUMAHAN SARANA OLAHRAGA/REKREASI BANGUNAN SOSIAL LANDASAN PESAWAT JALAN YANG DIPERKERAS DI LOKASI PENAMBANGAN DAN KOMPLEK DERMAGA AREA BANGUNAN
PERUNTUKAN 4. AREAL EMPLASEMEN (TANAH)
PERKANTORAN PABRIK SILO KILANG TANGKI PIPA GUDANG
PERUMAHAN SARANA OLAHRAGA/REKREASI BANGUNAN SOSIAL LANDASAN PESAWAT JALAN YANG DIPERKERAS DI LOKASI PENAMBANGAN DAN KOMPLEK DERMAGA AREA BANGUNAN
5. AREAL LAINNYA
AREAL PENGAMANAN AREAL PERAIRAN TANAH KOSONG AREAL LAINNYA
7.BANGUNAN PENAMBANGAN
• • • •
6. BANGUNAN EMPLASEMEN
PERKANTORAN PABRIK SILO KILANG TANGKI PIPA GUDANG PERUMAHAN
• • • • • • •
PRODUCING NON PRODUCTION OPEN NON PRODUCTION PLUG & ABANDON SARANA OLAHRAGA/REKREASI BANGUNAN POLIKLINIK BANGUNAN SOSIAL LANDASAN PESAWAT JALAN YANG DIPERKERAS DI LOKASI PENAMBANGAN DAN/KOMPLEK DERMAGA AREA BANGUNAN
NJOP Bumi PRODUKTIF --Produksi (Minyak): a. b. c.
d.
Hasil Produksi Tahun......................................=..................Barrel Harga Jual Hasil Produksi per Satuan = Rp............../Barrel Harga Jual Hasil Produksi Keseluruhan = a x b = Rp........ Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) = 9,5 x c = Rp.........
NJOP Bumi PRODUKTIF --Produksi (Gas Bumi): a. b. c. d.
Hasil Produksi Tahun...........................................................=....................Barrel Harga Jual Hasil Produksi per Satuan = Rp............../Barrel Harga Jual Hasil Produksi Keseluruhan = a x b = Rp........ Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) = 9,5 x c = Rp........
A. NJOP TANAH Areal Produktif
= 9,5 x harga jual minyak/gas bumi
= Rp
Areal Belum Produktif a. Areal General Survey b. Areal Explorasi
= Luas tanah x kelas tanah ybs = Luas tanah x kelas tanah ybs
= Rp = Rp
Areal Tidak Produktif
= Luas tanah x kelas tanah ybs
= Rp
Areal Emplasemen a. Pabrik b. Gudang c. Kantor d. Tangki e. Jalan Keras f. Perumahan
= = = = = =
= = = = = =
a.
NJOP Tanah
Luas tanah x kelas tanah ybs Luas tanah x kelas tanah ybs Luas tanah x kelas tanah ybs Luas tanah x kelas tanah ybs Luas tanah x kelas tanah ybs Luas tanah x kelas tanah ybs
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
= Rp
B. NJOP BANGUNAN a.Pabrik
=
Luas bangunan x kelas bangunan
= Rp
b. Gudang
=
Luas bangunan x kelas bangunan
= Rp
c. Kantor
=
Luas bangunan x kelas bangunan
= Rp
d. Tangki
=
Luas bangunan x kelas bangunan
= Rp
e. Jalan Keras
=
Luas bangunan x kelas bangunan
= Rp
f. Perumahan
=
Luas bangunan x kelas bangunan
= Rp
NJOP Bangunan
= Rp
Jumlah NOP T/B
= NJOP TANAH + NJOP BANGUNAN
NJOP TKP
=
Rp
-/- Rp
NJOP sebagai Dasar Perhitungan PBB
Rp
XXX
NJKP
=
40 % x Rp XXX = Rp
AAAAAAAA
PBB terutang
=
0,5% x Rp AAAAAAAA = Rp
BBB
TANAH a. b.
c. d.
Areal Produktif Areal Belum Produktif : 1) Areal General Survey 2) Areal Explorasi Areal Tidak Produktif Areal Emplasemen: 1) Pabrik 2) Gudang 3) Perkantoran 4) Tangki 5) Jalan diperkeras 6) Perumahan
= 100 ha, kelas IA – 48 – Rp. 270,00/m² = 500 ha, kelas IA – 50 – Rp.140,00/m² = 100 ha, kelas IA – 49 – Rp.200,00/m² = 100 ha, kelas IA – 50
= = = = = =
25 ha, kelas IA – 43 – Rp.1.200,00/m² 2 ha, kelas IA – 43 1 ha, kelas IA – 39 – Rp.5.000,00/m² 10 ha, kelas IA – 43 5 ha, kelas IA – 43 10 ha, kelas IA – 37 – Rp.10.000,00/m²
BANGUNAN a. b.
c. d. e. f.
Pabrik Gudang Perkantoran Tangki Jalan diperkeras Perumahan
= 50.000 m², kelas IIA-9-Rp.310.000,00/m² = 5.000 m², kelas IIA – 9 = 2.000 m², kelas IIA – 8 Rp.365.000,00/m² = 5.000 m², kelas IIA – 7 – Rp 429.000,00/m² = 30.000m², kelas IIA – 9 = 10.000m2, Kelas IIA-7
C. Hasil penjualan minyak satu tahun sebelum Tahun Pajak berjalan = Rp.1.000.000.000,00 D. Angka Kapitalisasi 9,5 Hitung PBB PT. Patra Artha Bhakti tersebut di atas!
A. NJOP TANAH Areal Produktif
=
9,5 x 1.000.000.000,00
=
Rp
9.500.000.000,00
Areal Belum Produktif a. Areal General Survey b. Areal Explorasi
= 500 x 10.000 x Rp. 140,00 100 x 10.000 x Rp. 200,00
=
Rp
700.000.000,00
Areal Tidak Produktif
=
100 x 10.000 x Rp.140,00
=
Rp
140.000.000,00
Areal Emplasemen a. Pabrik b. Gudang c. Kantor d. Tangki e. Jalan Keras f. Perumahan
= = = = = =
25 x 10.000 x Rp.1.200,00 2 x 10.000 x Rp.1.200,00 1 x 10.000 x Rp.5.000,00 10 x 10.000 x Rp.1.200,00 5 x 10.000 x Rp.1.200,00 10 x 10.000 x Rp.10.000,00
= = = = = =
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
300.000.000,00 24.000.000,00 50.000.000,00 120.000.000,00 60.000.000,00 1.000.000.000,00
=
Rp
12.094.000.000,00
a.
NJOP Tanah
B. NJOP BANGUNAN a.Pabrik
=
50.000 x Rp.310.000,00
=
Rp
15.500.000.000,00
b. Gudang
=
5.000 x Rp. 310.000,00
=
Rp
1.550.000.000,00
c. Kantor
=
2.000 x Rp.365.000,00
=
Rp
730.000.000,00
d. Tangki
=
5.000 x Rp.429.000,00
=
Rp
2.145.000.000,00
e. Jalan Keras
=
30.000 x Rp.310.000,00
=
Rp
9.300.000.000,00
f. Perumahan
=
10.000 x Rp. 429.000,00
=
Rp
4.290.000.000,00
=
Rp
33.515.000.000,00
NJOP Bangunan
JUMLAH NJOP T DAN B
NJOPTKP NJOP sebagai Dasar Perhitungan PBB( NJOPKP)
PBB
=
=
Rp
45.609.000.000,00
=
Rp
12.000.000,00
=
Rp
45.597.000.000,00
0,5 % x 40 % x Rp. 45.597.000.000,00
= Rp
91.194.000,00
