IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LANDAK

Publik A, Jurnal S-1 Ilmu Adminstrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LANDAK Oleh: NAVOLLION NIM. E01110008 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 Email: [email protected]

Abstrak Permasalahan dalam implementasi kebijakan BPHTB di Kabupaten Landak yang belum optimal adalah naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak. Adapun penelitian ini bertujuan mencari faktor penyebab naik turunnya penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Teori yang digunakan adalah teori Van Meter dan Van Horn sebagai pisau analisa dengan enam faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, antara lain Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar birokrasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor, Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif perspektif deskriptif. Dengan hasil antara lain mendapati ada kecenderungan sasaran dari kampanye yang dilakukan oleh pihak DISPENDA Kabupaten Landak kurang merata hingga lapis bawah, tingginya standar NPOPTKP (Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena Pajak) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi diakibatkan rendahnya kualitas SDM, kemudian masih terdapat kelemahan dalam mengatur dan mengawasi kinerja pegawai DISPENDA dan masih kurang intens dalam menyerap informasi berupa permasalahan dari lapangan, kemudian urgensi dari penyerahan data-data tentang tanah dan bangunan, termasuk NJOP (Nilai jual Objek Pajak) sekaligus ZNT (Zona Nilai Tanah) dari lembaga terkait yang pernah melakukan pemungutan BPHTB, kemudian ada hubungan positif antara pertumbuhan penduduk yang berada di Kabupaten Landak terhadap penerimaan BPHTB, ada kecenderungan masyarakat dalam membayar pajaknya lebih rendah (moral hazard), ada hubungan positif antara laju pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan BPHTB, dari kondisi sosial, Kabupaten Landak berada pada rata-rata kondisi sosial dari kondisi sosial di Provinsi Kalimantan Barat, dan kondisi politik saat ini masih kental dengan politik identitas. Saran dalam penelitian ini yakni antara kepadatan penduduk, ketersediaan barang didaerah dan pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang positif untuk dijadikan peluang demi meningkatan penerimaan pajak. Mengembangkan sumber daya manusia. Lebih intensif dalam membangun jaringan antar lembaga baik secara horizontal maupun vertikal agar terjadi transfer knowledge. Kata-kata Kunci: Implementasi kebijakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Faktorfaktor naik turunnya Pendapatan BPHTB.

Abstract Problems policy implementation TARLB in Landak District isn’t optimal is the rise and fall admission tax for acquisition of land and buildings (TARLB) the effects of policy implementation transfer tax fees for acquisition of land and buildings (TARLB) in the Landak District. As this study aims to find the factors causing the rise and fall admission fees for acquisition of land and buildings (TARLB) the effects of policy implementation transfer tax fees for acquisition of land and buildings (TARLB). The theory used is the theory of Van Meter and Van Horn as an analytic tool with six factors that affect the successful implementation of policies, such as standards and policy goals, resources, relationships between bureaucracy, characteristic of the executing agency, Disposition implementor, social conditions, economic and political. The method in this research is descriptive research method qualitative perspective. With the result, among others, have no inclination target of a campaign

1 NAVOLLION, NIM. E01110008 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


conducted by the Local Revenue Ministry of Landak Regency less evenly until the lower layer, the high standard of VPOTT (Value Principal Objects Taxes Taxable) as determined by the central government, less optimal use of information technology due to the low quality HR, then there are still weaknesses in managing and supervising the performance of employees Local Revenue Ministry and still less intense to absorb information as the problems from the field, then the urgency submission of data about land and buildings, including SVTO (sale value of tax object) and ZNT (Zone Value Land) from the relevant institutions that have done to get TARLB, then there is a positive relationship between the growth of population Landak District against TARLB, there is a tendency for people to pay their taxes lower (moral hazard), there is a positive relationship between economic growth against TARLB, social conditions of Landak District is on the average social conditions of the social conditions in West Kalimantan Province, and the political situation is still thick with identity politics. Suggestions in this research that the population density, availability of goods areas and economic growth is something positive to be used as an opportunity for the sake of increasing tax revenue. Develop human resources. More intensive in building inter-agency networks both horizontally and vertically to enable the transfer of knowledge. Keywords:

Implementation of policy, Taxs Acquisition of Land Rights and Buildings (TARLB), factors rise and fall of income TARLB.

Adapun

A. PENDAHULUAN

latar

penyempurnaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang

PDRD

penyempurnaan tentang

dari

Pajak

merupakan

Undang-undang

Daerah

dan

Retribusi

Daerah,yang sebelumnya diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000, oleh Departemen

belakang terhadap

dilakukan undang-undang

PDRD itu antara lain bahwa pada awal otonomi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, basis pajak daerah yang dikelola daerah masih sangat terbatas, penerapan cara dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih menggunakan mekanisme daftar terbuka (Open List), sistem pengawasan yang

Keuangan Republik Indonesia, Direktorat

represif dan tidak ada sanksi bagi yang

Jendral Perimbangan Keuangan, Direktorat

melanggar. Hal tersebut dijelaskan pada tabel

Pajak

dibawah ini tentang apa saja perubahan yang

Daerah

Daerah.Amandemen

dan

Retribusi

UU

No.34/2000

dilakukan:

menjadi UU No. 28/2009 bertujuan untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan pajak daerah (local taxing power) dan meningkatkan pungutan

efektivitas

daerah

serta

pengawasan penyempurnaan

pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Kemudian, Peraturan Bupati Landak

Semenjak

kebijakan

PDRD

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Dan

diimplementasikan kepada daerah, terjadi

Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak

peningkatan target dan realisasi pendapatan

Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten

asli daerah Kabupaten Landak berdasarkan

Landak, Pemerintah Kabupaten Landak

data yang diperoleh dari DISPENDA Kab.

mengatur objek apa saja yang dapat

Landak Januari 2015, seperti pada tahun

dikenakan pajak BPHTB sesuai dengan

2010 (belum BPHTB) target perolehan

potensi dan ketentuan yang berlaku, yang

2.440.003.186, sedangan realisasi perolehan

kemudian diatur dalam Perda Kabupaten

3.320.847.610,

maka

kelebihan

Landak No. 3/2011 ayat 1, 2 dan 3 pasal 3.

(+)880.844.424

dengan

efektivitas

Selanjutnya, untuk menghitung besaran

136,10%. Pada tahun 2011 target BPHTB

tarif pajak BPHTB sehingga menjadi pokok

11.801.088.196

sedangkan

realisasi

pajak terhutang sesuai dengan pasal 8 Perda

12.425.342.724

maka

kelebihan

No. 3/2011 diformulasikan kedalam NPOP-

(+)624.254.528

dengan

efektivitas

NPOPTKP dikalikan 5% (lima persen)

105,29%. Tahun 2012 target BPHTB

maka akan tampak seperti contoh dibawah

12.152.311.625

ini:

12.343.239.558,95

maka

kelebihan

Contoh 1. Penghitungan pada ayat 1 pasal 7

(+)190.927.933,95

dengan

efektivitas

Perda No. 3/2011

101.57%. Tahun 2013 target BPHTB13.

Pokok Pajak Terhutang = Tarif Pajak x

111.621.128 realisasi 10.732.589.315,08

(nilai perolehan objek pajak – 60.000.000)

maka sisa terhutang (-) 2.379.031.812,92

= 5% x ( 70.000.000 – 60.000.000 )

dengan efektivitas 81,86%. Dan tahun 2014

= 5% x 10.000.000,-= 500.000,-

target BPHTB 50.066.143.947, realisasinya

Contoh 2. Penghitungan pada ayat 2 pasal 7 Perda No. 3/2011 Nilai Perolehan Objek Pajak harus

dan

realisasinya

sebesar 53.086.244.046,37 maka kelebihan (+)3.020.100.099,37

dan

efektivtas

106,03%.

lebih besar dari 300.000.000,-(Tiga Ratus

Dari data tersebut dapat dilihat

JutaRupiah) maka pajak terhutang dapat

bahwa pada tahun 2010 pendapatan asli

dipungut.

daerah

Pajak

Kab.

Landak

sebanyak

Rp.

Pokok Pajak Terhutang = Tatif

3.320.847.610, namun setelah implementasi

x (nilai perolehan objek pajak –

pajak daerah dan retribusi daerah pada

300.000.000)

tahun 2011 terjadi kenaikan yang cukup

= 5 % x ( 350.000.000 – 300.000.000 )

signifikan antara rentang tahun 2011-2014,

= 5 % x 50.000.000,-= 2.500.000,-

terlebih kenaikan tersebut dipicu oleh 3

NAVOLLION, NIM. E01110008 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


BPHTB. Kenaikan penerimaan BPHTB

(+)2.371.085.790

tidak lepas dari tingkat kepemilikan hak

105,37%.

dengan

efektivitas

guna usaha (HGU), selanjutnya berkaitan

Seperti yang terlihat pada data

dengan pajak hasil jual beli maupun sewa

diatas bahwa terjadi peningkatan terhadap

lahan yang dilakukan oleh perusahaan

penerimaan BPHTB, namun fluktuatif,

perkebunan sawit ataupun perseorangan,

karena ditahun 2011 realisasi BPHTB

tetapi untuk pembayaran HGU tersebut

sebesar

9.694.679.555,

ditahun

2012

hanya dilakukan sekali saja, namun untuk

sebesar

9.159.266.213,

ditahun

2013

pembayaran BPHTB dapat berlangsung

menurun sebesar 6.221.886.828 dan ketika

apabila terjadi peralihan hak. Sementara,

2014 sebesar 46.539.085.790. Dari tahun-

pajak properti masih stabil belum ada

tahun tersebut, terdapat realisasi yang tidak

kenaikan yang berarti, hanya pada tahun

sesuai dengan target

2014 saja mengalami kenaikan.Kenaikan

penetapan target dari penerimaan BPHTB

penerimaan BPHTB Kab.Landak dapat

antara lain adalah, akumulasi dari potensi

dilihat dari data penerimaan BPHTB pada

objek pajak sesuai perda no. 3/2011 ayat 1,

tahun

2014

2 dan 3. Ternyata naik turun penerimaan

Kab.

pajak BPHTB tersebut disebabkan oleh

Landak Januari 2015 secara berturut-turut

pembayaran pengalihan hak atas tanah dan

sebagai berikut, Pada tahun 2011 target

bangunan yang hanya sekali dilakukan oleh

BPHTB

perusahaan saat diawal pengurusan izin,

2011

berdasarkan

realisasinya

sampai sumber

dengan

DISPENDA

10.000.000.000

sisa

dan kemudian dikenakan pajak kembali

dengan

apabila terjadi transaksi jual beli atau sewa

efektivitas 96,95%, pada tahun 2012 target

atas peralihan hak tanah atau bangunan

BPHTB

sedangan

menjadi hak pakai ataupun hak kelola yang

realisasinya 9.159.266.213 maka kelebihan

apabila nilai jual objek pajak yang dialihkan

(+)159.266.213

lebih besar daripada nilai pokok objek pajak

terhutang

9.694.679.555

sedangkan

(-)

maka

karena landasan

305.320.445

9.000.000.000

dengan

efektivitas

101,77%, pada tahun 2013 target BPHTB

tidak

10.000.000.000

Rp.60.000.000,00.Kedua asumsi

dan

realisasinya

kena

penulis

karena

(-)3.778.113.172

efektivitas

penerimaan BPHTB di Kabupaten Landak,

62,22%, dan pada tahun 2014 target

adalah mengenai permasalahan yang sedang

BPHTB 44.168.000.000 dan realisasinya

terjadi saat proses implementasi Perda No.

46.539.085.790

3/2011 tentang BPHTB Kabupaten Landak,

maka

kelebihan

fenomena

sebesar

6.221.886.828 maka sisa terhutang sebesar dengan

adanya

pajak

fluktuasi

yaitu bahwa besarnya nilai pokok objek 4 NAVOLLION, NIM. E01110008 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


pajak tidak kena pajak (NPOPTKP) yang

B. TINJAUAN PUSTAKA

ditetapkan berdasarkan ketentuan kebijakan utama yaitu UU No. 28/2009 sebesar Rp.

1.

Pengertian Kebijakan Publik

60.000.000,00 menjadi penyebab lain dari

Pada umumnya kebijakan dapat

naik turunnya penerimaan BPHTB di

dibedakan

Kabupaten Landak, hal itu karena nilai

regulatory, yaitu yang mengatur perilaku

NPOPTKP dinilai terlalu besar.Beranjak

orang,

dari 2 jawaban sementara yang penulis

mendistribusikan kembali kekayaan yang

jelaskan adalah pertanyaan apakah masih

ada, atau mengambil kekayaan dari yang

ada faktor-faktor lain yang menyebabkan

kaya lalu memberikannya kepada yang

naik turunnya penerimaan tersebut. Untuk

miskin,

menjawab

permasalahan

melakukan distribusi atau memberikan

berdasarkan pada fenomena tersebut, maka

akses yang sama terhadap sumber daya

penulis merasa perlu untuk melakukan

tertentu dan terakhir adalah constituent,

penelitian guna mengidentifikasi faktor-

yaitu ditujukan untuk melindungi negara.

faktor

pertanyaan

real

penyebab

fenomena

atas

empat

bentuk

redistributive,

selanjutnya

yaitu

yaitu

distributive

yaitu

naik

turunnya penerimaan BPHTB di Kabupaten

2.

Landak dengan mengambil tema penelitian

Teori Van Metter dan Van Horn Standar dan sasaran kebijakan

yakni mengenai faktor-faktor penyebab

Standar dan sasaran kebijakan harus

naik turunnya penerimaan pajak perolehan

jelas

hak atas tanah dan bangunan saat proses

direalisasikan.

implementasi

kebijakan kabur, maka akan terjadi multi

kebijakan

peralihan

bea

dan

terukur

sehingga

Apabila

interpretasi

(BPHTB) di Kabupaten Landak. Fokus

konflik diantara para agen implementasi.

penelitian

faktor-faktor

Implementasi yang efektif terjadi apabila

penyebab naik turunnya penerimaan bea

para pembuat keputusan sudah mengetahui

perolehan hak atas tanah dan bangunan

apa

(BPHTB) efek dari implementasi kebijakan

Pengetahuan atas apa yang akan mereka

pajak bea perolehan hak atas tanah dan

terima kerjakan dapat berjalan dengan baik.

mengenai

yang

mudah

dan

perolehan hak atas tanah dan bangunan

ini

dan

standar

dapat

akan

menimbulkan

mereka

kerjakan.

bangunan (BPHTB) di Kabupaten Landak dengan rumusan permasalahan mengapa implementasi

kebijakan

BPHTB

Kabupaten Landak belum optimal?

di

3.

Sumber daya Implementasi

kebijakan

perlu

dukungan sumber daya, baik sumber daya manusia

maupun

sumber

daya

non 5



manusia.

Hal

kecakapan

ini

berkenaan

pelaksana

dengan

kebijakan

publik

untuk carry out (melaksanakan) kebijakan

dan informal suatu badan dengan badan “pembuat

keputusan”

atau

“pelaksana

keputusan”.

secara efektif. Namun keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung

5.

Hubungan Antar Birokrasi

dari kemampuan sumber daya manusia yang

merupakan

sumber

daya

yang

Hubungan antar birokrasi

lebih

berkenaan dengan komunikasi yang terjadi

terpenting dalam menentukan suatu proses

antar

keberhasilan proses implementasi. Tahap-

kebijakan harus dikomunikasikan pada

tahap

organisasi atau publik serta ketersediaan

tertentu

dari

eseluruhan

proses

pelaksana

daya

kebijakan.Dimana

implementasi menurut adanya sumber daya

sumber

untuk

melaksanakan

manusia yang berkualitas sesuai dengan

kebijakan, sikap dan tanggap dari para

pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan

pihak yang terlibat dan struktur organisasi

yang telah ditetapkan.

pelaksana kebijakan.Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi yang berhasil

4.

serngkali

Karakteristik Agen Pelaksana Van

Meter

mengetengahkan mungkin

dan

dalam

mekanisme-

Van

Horn

mekanisme dan prsedur-prosedur lembaga.

unsur

yang

Hal

suatu

kemungkinan yang lebih besar bagi pejabat-

mengimplementaskan

pejabat tinggi (atasan) unutk mendorong

beberapa

berpengaruh

organisasi

membutuhan

kebijakan:Kompetensi

terhadap

dan

ukuran

staf

ini

pelaksana

sebenarnya

akan

(pejabat-pejabat

mendorong

bawahan)

suatu badan. Tingkat pengawasan hierarkis

bertindak dalam suatu cara yang konsisten

terhadap keputusan-keputusan sub unit dan

dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-

proses-proses

tujuan kebijakan. Para pejabat dalam

dalam

pelaksana.Sumber-sumber

badan-badan politik

suatu

struktur organisasi mempunyai kekuatan

organisasi (misalnya dukungan di atara

personil yang diukur: pertama rekruitmen

anggota-anggota

dan

dan seleksi, kedua penugasan dan relokasi,

eksekutif).Vitalitas suatu organisasi.Tingkat

ketiga kenakan pangkat dan keempat

komunikasi-komunikasi

legislatif

“terbuka”

yang

pemecatan.

jarngan

kerja

organisasi maupun antar pemerintah, dua

komunikasi horizontal dan vertikal secara

tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal

bebas serta tingkat kebebasan yang relatif

yang paling penting. Pertama, nasihat dan

tinggi dalam komunikasi dengan individu-

bantuan teknis yang dapat diberikan dengan

individu diluar organisasi.Kaitan formal

menginterprestasikan

didefinisikan

sebagai

Dalam

hubungan

antar

peraturan-peraturan 6



dan garis-garis pedoman pemerintah, kedua

elit

adalah atasan dapat menyadarkan pada

kebijakan.

berbagai

sanksi,

baik

positif

politik

8.

Dasar Hukum Perpajakan

pelaksanaan ini dengan menunjuk kepada antar

kekuasaan

normatif,

renumeratif, dan koersif.

Sederhana,

hanya

dalam

pemungutan pajak, namun yang lebih adalah

mengupayakan

agar

kewajiban perpajakan atas tiap jenis objek

Disposisi implementor Disposisi

bukan

jumlah, jenis, struktur tarif dan sistem

penting 6.

implementasi

maupun

negatif artinya dapa menyelediki aspek

perbedaan

mendukung

implementor

ini

pajak (misalnya jenis penghasilan dalam hal

mencakup tiga hal, yakni (1) respon

pajak penghasilan), dapat dipenuhi baik

implementor terhadap kebijakan yang akan

oleh aparat maupun wajib pajak dengan

dipengaruhi

cara

kemauannya

untuk

yang

mudah

sederhana.

melaksanakan kebijakan (2) kognisi, yakni

Mencerminkan

pemahamannya terhadap kebijakan, dan (3)

pembebanannya dan adil dalam struktur

intensitas disposisi implementor, yakni

tarifnya. Memberikan kepastian hukum,

prefensi

baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

nilai

yang

dimiliki

oleh

implementor.

atas

dan

pemerataan

dalam

Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang. Memberikan

7.

Kondisi sosial, ekonomi dan politik Indikator ini mencakup sumber daya

ekonomi,

memberlakukan

sistem

self

assesment. Menunjang tercapainya sasaran

implementasi

pembangunan, dengan cara mendukung

kelompok-

tercapainya sasaran kebijakan ekonomi,

kelompok kepentingan dapat memberikan

khususnya melalui berbagai ketentuan pajak

dukungan bagi implementasi kebijakan,

penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan

karakteristik

nilai (PPN).

kebijakan,

yang

dengan

dapat

mendukung

lingkungan

kepercayaan yang besar kepada wajib pajak

keberhasilan sejauh

para

mana

partisipan,

yakni

mendukung atau menolak, komunikasi atar organisasi dan kegiatan pelaksanaan ukuran dan tujuan kebijakan kinerja implementasi

9.

Reformasi Administrasi Perpajakan Meningkatkan Meningkatkan

kepatuhan

karakteristik badan pelaksana sumber daya

perpajakan.

kepercayaan

disposisi pelaksana lingkungan ekonomi

terhadap

dan sosial politik bagaimana sifat opini

perpajakan.Meningkatkan

publik yang ada dilingkungan dan apakah

aparat perpajakan. Program dan kegiatan

adminisrasi produktivitas



dalam kerangka reformasi dan modernisasi

C. METODE PENENELITAN

perpajakan dilakukan secara komprehensif meliputi

software,

hardware

dan

Penelitian ini menggunakan metode

humanware. Software adalah perbaikan

penelitian kualitatif dengan sudut pandang

struktur organisasi dan kelembagaan, serta

deskriptif

penyempurnaan

(2012:76) Penelitian

dan

penyerderhanaan

yang

menurut

Suryabrata

deskriptif adalah

sistem operasi (mulai dari pengenalan dan

penelitian yang bermaksud untuk membuat

penyebaran

pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-

informasi

perpajakan,

pemeriksaan dan penagihan, pembayaran,

situasi

pelayanan, hingga pengawasan) agar lebih

Williams (1995) dalam (Moleong, 2013:5)

efektif

adalah

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah

pengadaan sarana dan prasarana yang

pengumpulan data pada suatu latar alamiah,

memenuhi

dan

dengan menggunakan metode alamiah, dan

menunjang upaya modernisasi administrasi

dilakukan oleh orang atau peneliti yang

perpajakan di seluruh Indonesia.

tertarik secara alamiah.Oleh karena itu

dan

efisien.

Hardware

persyaratan

mutu

atau

kejadian-kejadian.

David

penulis memilih jenis penelitian deskriptif 10. Kerangka Pikir UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Landak Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab naik turunnya pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan BPHTB di Kabupaten Landak.

Mengetahui faktor-faktor penyebab naik turunnya pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)efek dari implementasi kebijakan pajak pengalihan BPHTB di Kabupaten Landak.

guna

masalah

yang

Penelitian

fenomena

terjadi

ini

di

dimulai

atau

masyarakat. dari

studi

keperpustakaan untuk menemukan teoriteori, dokumen, karya ilmiah seperti tesis dan skripsi serta browsing ke internet untuk menemukan diupload

jurnal

sesuai

ilmiah

dengan

yang

telah

konteks

dari

penelitan ini, kemudian penulis melakukan observasi lapangan awal. Dengan lokasi inas

Van Meter dan Van Horn (Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Hubungan antar birokrasi, Karakteristik agen pelaksana, Disposisi implementor, Kondisi sosial, ekonomi dan politik)

menggambarkan

Pendapatan

Daerah(DISPENDA)

Kabupaten Landak dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Landak, serta beberapa

lembagalain

yang

bersedia

dimintai keterangan terkaitBPHTB. Subjek

penelitian

ini

adalah

pimpinan atau orang yang mewakili Dinas Pendapatan

Daerah

(DISPENDA) 8



Kabupaten Landak dan Badan Pertanahan

ditelaah, maka langkah berikutnya ialah

Nasional

melakukan

(BPN)

Kabupaten

Landak

penyempitandata

yang

maupun lembaga lain terkait yang bersedia

dilakukan dengan cara membuat abstaksi.

dimintai keterangan BPHTB, beberapa

Teknik keabsahan data, penelitian ini

masyarakat Kabupaten Landak. Sedangkan

menggunakan triangulasi dengan sumber

objek penelitiannya antara lain faktor-faktor

berarti membandingkan dan mengecek

yang kemudian yang menyebabkan naik

balik derajat kepercayaan suatu informasi

turunnya penerimaan bea perolehan hak

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

atas tanah dan bangunan (BPHTB) efek dari

berada dalam metode kualitatif (Patton

implementasi kebijakan pajak pengalihan

1987:331). Hal tersebut dapat dicapai

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

dengan cara: (1) membandingkan data hasil

(BPHTB) di Kabupaten Landak.Adapun

pengamatan dengan hasil wawancara, (2)

instrumen

membandingkan apa yang dikatakan orang

kunci

penelitian

atau

alat

pengumpulan data yaitu peneliti sendiri dan

didepan

instrumen bantu penelitian adalah perangkat

dikatakannya

elektronik seperti kamera, laptop, recorder,

membandingkan apa yang dikatakan orang-

alat tulis, pedoman wawancara, pedoman

orang tentang situasi penelitian dengan apa

observasi

dokumentasi.

yang dikatakannya sepanjang waktu, (4)

Sedangkan teknik pengumpulan data studi

membandingkan keadaan dan perspektif

keperpustakaan mencari buku atau jurnal

seseorang dengan berbagai pendapat dan

terkait

mengadakan

pandangan orang seperti rakyat biasa, orang

observasi lapangan awal dan observasi

yang berpendidikan menengah atau tinggi,

lapangan yang lebih mendalam, wawancara

orang berada, orang pemerintahan dan (5)

terhadap

membandingkan hasil wawancara dengan

dan

dengan

pedoman

penelitian,

subjek

penelitian

serta

pengumpulan dokumen, baik itu secara

umum

dengan secara

apa

yang

pribadi,

(3)

isi suatu dokumen yang berkaitan.

langsung maupun melalui media internet terkait

BPHTB.Terakhir

teknik

analisa

data

adalah dimulai

proses dengan

D. HASIL PENELITIAN DAN

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai

sumber,

yaitu

wawancara,

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan dokumen

lapangan, resmi,

dokumen gambar,

PEMBAHASAN

pribadi, foto

dan

sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan

1.

Kepadatan

Penduduk

Kabupaten

Landak Dari

total

kenaikan

rata-rata

penduduk sebesar 5.952 atau 0,33%, Pada 9



tahun 2011, tahun pertama pemungutan

menjadi

BPHTB dilakukan dengan kenaikan jumlah

Perkembangan nilai PDRB pada tahun 2012

penduduk dari 2010 ke 2011 sebesar 6.431

adalah yang tertinggi diantara periodesasi

atau sebesar 0,36%, tingkat efektivitas

grafik tersebut, hal ini sejalan dengan

penerimaan BPHTB 96,95%. Pada tahun

tingkat efektivitas penerimaan BPHTB

2012 terjadi kenaikan jumlah penduduk

yaitu sebesar 101,77% . Sedangkan pada

sebesar

tingkat

tahun 2011 apabila dihubungkan dengan

efektivitas penerimaan BPHTB sebesar


101,77% dan pada tahun 2013 terjadi

sebesar 96,95% dan pada tahun 2013

kenaikan penduduk 6.869 atau 0,38%

sebesar 62,22%. Dari hubungan tersebut


dapat dikatakan bahwa ada hubungan erat

hanya 62,22%. Hal ini menunjukkan bahwa

antara

jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor

penerimaan

yang

penerimaan

dipengaruhi perkembangan PDRB maupun

BPHTB, ada beberapa faktor lain seperti

jumlah penduduk, kesiapan daerah terkait

pertumbuhan

dengan pengelolaan pajak tersebut yang

4.555

atau

menentukan

0,26%,

tingkat

ekonomi,

kebutuhan

1.931,08

PDRB

milyar

dan

BPHTB,

namun

tidak

hanya

BPHTB

infrastuktur maupun dari faktor manajemen,

paling

SDM,

peningkatan penerimaan BPHTB.

penerapan

teknologi

informasi

dominan

rupiah.

dalam

mendorong

maupun data-data teknis tentang pertanahan

Pengaplikasian Teori Van Meter dan

dan bangunan.

Van Horn

2.

3.

Produk Domestik Regional Btuto

StandarDan Sasaran Kebijakan Bahwa

(PDRB) Kabupaten Landak Nilai

PDRB

atas

dasar

harga

DISPENDA

dalam

hal

Kabupaten

pelayanan,

Landak

telah

konstan Kabupaten Landak pada tahun

menyiapkan pegawainya sebagai humas

2009 sebesar 1.525,78 milyar rupiah,

dalam

meningkat sebanyak 78,32 juta

BPHTB, sehingga apabila masyarakat ingin

menjadi

memberikan

gurustenting

pelayanan

1.604,10 milyar rupiah ditahun 2010 dan

men

pada tahun 2011 meningkat 110,67 juta

diakomodir, walaupun dalam prakteknya

rupiah mencapai 1.714,77 milyar rupiah.

penulis melihat bahwa pegawai tersebut

Sedangkan pada tahun 2012 meningkat

memiliki

103,46 juta rupiah menjadi1.818,23 milyar

bekerja pada bidang pengelolaan asetdaerah

rupiah dan pada tahun 2013 meningkat lagi

sehingga relatif kurang efisien. Masih

sebanyak 112,85 juta rupiah sehingga

terkait dengan standar pelayanan yang

rangkap

BPHTB

terkait

jabatan

adaptsager

yaitu

yang



diberikan

oleh

DISPENDA

dalam

memenuhi kebutuhan masyarakat yang

4.

Kerjasama Antar Lembaga atau Birokrasi

akan membayar PBB, pemerintah daerah

Sangat penting kerjasama antar

telah menyiapkan unit pelayanan dengan

lembaga yang terkait tersebut baik oleh

mendesain salah satu ruangan didalam

pengelola

kantor dinas pendapatan daerah menjadi

DISPENDA,BPN maupun Notaris dan

loket pembayaran layaknya yang terdapat

PPAT. Kerjasama ini dilakukan untuk

pada umumnya bank, hal ini bertujuan agar

memperlancar

pelayanan

semakin

BPHTB di pemerintah daerah, termasuk

maksimal dan fungsi DISPENDA yaitu

didalamnya adalah pengadaan training dan

sebagai pengawas berdasarkan Undang-

pendampingan

undang

dapat

DISPENDA.Selain itu, keahlian penilai

mengenai

perlu dperkuat pada pegawai DISPENDA

sasaran dari perda no. 3/2011 adalah

untuk bisa menjalankan tugasnya sesuai

berbicara

penerimaan

dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh

BPHTB, target tersebut merupakan acuan

DJP. Faktor penting lain dalam kerjasama

dari DISPENDA dalam memungut BPHTB

tersebut adalah diserahkannya data-data

sehingga terdapat usaha dalam memenuhi

tentang tanah dan bangunan, termasuk

target

pencapaian

NJOP sekaligus juga ZNT yang sangat

penerimaan BPHTB berimplikasi terhadap

penting untuk pembaharuan NJOP yang ada

tambahan pendapatan asli daerah, selain itu

didaerah tersebut. Pada prinsipnya tidak ada

diperlukan cara untuk mencapai target atau

lembaga yang paling penting peranannya,

melebihi

tentu dengan

tetapi lembaga-lembaga tersebut sepert

mekanisme untuk menargetkan tingginya

KPP, DISPENDA, BPN dan Notariat

penerimaan pajak adalah

sangat berperan penting untuk optimalisasi

yang

tentang

terlaksana.

diberikan

PDRD

Ketika

mengenai

berbicara

target

tersebut.Tingginya

capaian target

penerimaan

tahun

juga

berkaca pada

sebelumnya

BPHTB

seperti

kegiatan

bagi

KPP,

pengelolaan

pegawai

dan

penerimaan BPHTB di daerah. Untuk

mengaitkan beberapa faktor-faktor lain

mengefektifkan kerjasama antar lembaga

sepertipertumbuhan ekonomi, kepadatan

tersebut, penting sekali untuk menerapkan

penduduk dan

teknologi informasi (TI) yang terintegrasi,

Produk Domestik Bruto

(PDRB) serta faktor-faktor lain berpengaruh.

yang

dengan

tujuan

untuk

menciptakan

pengololaan BPHTB yang efisien. Kendala selanjutnya adalah walaupun pemerintah bertujuan menjalankan prinsip keadilan dalam

pengenaan

pajak

mengingat 11



masyarakat yang masih hidup dibawah

penerima dan penyetor PBB di Kantor

garis

negara

cabang Bank Kalbar Ngabang khusus untuk

tidak

PBB yang dibayarkan dari sejumlah Desa

menetapkan

di Landak dan saat ini sudah ditetapkan

kemiskinan

membebaskan

sehingga

mereka

dikenakan

pajak

NPOPTKP

sebesar

untuk

dengan Rp.

60.000.000,00

menjadi

tersangka

karena

(enam puluh juta rupiah). Namun nilai

korupsi

dan

NPOPTKP oleh beberapa daerah masih

Terdeteksinya kasus tersebut karena KPP

terlalu tinggi, sehingga tax basedaerah

Pratama Sanggau melakukan penyesuaian

menjadi berkurang.Sebelum di daerahkan

data dengan DISPENDA Landak kemudian

nilai tersebut sebesar 20 juta rupiah,

ditemukan selisih dengan kekurangan uang

sehingga bisa menjangkau WP yang kecil

400 juta lebih dari target penerimaan 1

karena masih terdapat harga tanah yang

Milyar

relatif murah persatuan meternya.

lebih.Akibat dari tindakan NB tersebut

pencucian

hanya

melakukan uang

terealisasi

PBB.

800

juta

Negara mengalami kerugian dan yang lebih 5.

penting adalah uang pajak dari masyarakat

Karakteristik Agen Pelakasana Faktor

selanjutnya

adalah

dipindahtangankan.

karakteristik agen pelaksana, yang mana agen

pelaksana

mencakup

birokrasi,norma-norma

dan

struktur

6.

Sumber Daya

pola-pola

Sumber daya manusia yang ada di

hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang

DISPENDA

semuanya akan memengaruhi implementasi

memadai, salah satunya adalah pemahaman

suatu

Tupoksi,

program.

Tetapi

apabila

agen

Landak

SOP,

SOTK

masih

terkait

kurang

dengan

pelaksana tidak melakukan norma-norma

pengelolaan BPHTB. Hal ini penulis amati

yang seharusnya dilakukan seperti yang

dan alami ketika penulis meminta informasi

penulis kutip dari koran Tribune Pontianak

dari

kolom Landak-Sanggau terbit Rabu, 22

kuisioner yang penulis berikan, didalam

April 2015 tentang kelanjutan kasus korupsi

ruangan pengelolaan BPHTB dan PBB P2

dan pencucian uang yang dilakukan NB

tersebut mereka kurang cukup berani untuk

umur 44 tahun yang tersandung kasus

menjawab pertanyaan serta saling lempar

pidana karena diduga menyalahgunakan

pengambilan keputusan untuk bertanggung

dana dari PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

jawab

tahun 2013 sekitar 400 juta. NB sendiri

dengan alasan diplomatis yang beragam

adalah

seperti masih baru dibagian BPHTB dan

pegawai

staf

di

DISPENDA

informan

dalam

menjawab

mengisi

pertanyaan

lembar

tersebut

Kabupaten Landak yang bertugas sebagai 12 NAVOLLION, NIM. E01110008 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


PBB P2, belum ahli dibidangnya dan belum

keharusan penelitian kepatuhan pemenuhan

berpengalaman.

kewajiban perpajakan bagi pejabat publik tertentu.Memanfaatkan

7.

media

internet

untuk sosialisasi perpajakan.

Disposisi Implementor Berdasarkan disposisi yang pertama

yaitu respon implementor adalah bermakna

8.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

bagaimana reaksi pegawai DISPENDA

Bahwa

total

penduduk

miskin

Kabupaten Landak terhadap peraturan UU

perkecamatan adalah 26.526,10 jiwa dan

No. 28 tahun 2009 tentang PDRD, terkait

apabila dirata-ratakan sebesar 2040,47 jiwa

antara reaksi ada hubungan erat dengan

perkecamatan.

kinerja

kegiatan

Kalimantan Barat pada tahun 2013,jumlah

sebagai wujud dari reaksi tersebut yang

penduduk miskin di Kabupaten Landak

dapat

adalah sebesar 14,18% dari total penduduk

dalam

dilihat

melaksanakan

dari

cerminan kegiatan-

Menurut

kegiatan yang terdapat didalam kuisioner

347.504.

yang

kemiskinannya

penulis

buat.

Adapun

kegiatan-

BPS

Sedangkan 2,65

Provinsi

kedalaman dan

keparahan

kegiatan yang dilakukan oleh DISPENDA

kemiskinan 0,83 dengan garis kemiskinan

Kabupaten Landak berdasarkan kuisioner

sebesar 252.336 terbanyak ke sembilan di

antara lain: melanjutkan kampanye sadar

Provinsi Kalimantan Barat. Untuk jumlah

dan peduli pajak kepada berbagai pihak,

angkatan

seperti partai politik, perguruan tinggi,

Kalimantan

asosiasi usaha, LSM, wajib pajak, pemda,

Kabupaten Landak memiliki angkatan kerja

tokoh agama dan masyarakat profesi.

sebanyak

Kemudian DISPENDA melakukan kegiatan

partisipasi angkatan kerja (TPAK) sebanyak

meningkatkan

70,67 dan tingkat pengangguran terbuka

intensitas

sosialisasi

kerja,

data

Barat

pada

158.986

Provinsi

tahun

dengan

tingkat

(TPT)

lainnya (misalnya cafe pajak, panggung

pengangguran terbuka terbanyak ke delapan

terbuka

di

wawancara

perpajakan

Kalimantan

3,24

2013

perpajakan melalui media massa dan media

dan

sebanyak

BPS

Barat.

adalah

tingkat

Menurut

BPS

lainnya). Pemasangan billboard perpajakan

Kabupaten Landak tercatat bahwa distribusi

ditempat-tempat strategis.Melakukan materi

PDRB

pendidikan perpajakan seebagai bagian

lapangan usaha atas dasar harga berlaku

good governance framework.Mengusulkan

menunjukkan

materi

struktur ekonomi dari tahun ke tahun.

pendidikan

pendidikan

perpajakan

kedinasan

pemerintah.Mengusulkan

pada

menurut

sektor

peranan

dan

di

atau

perubahan

instansi-instansi

Struktur

aturan

Landak sampai dengan tahun 2013 masih

tentang

perekonomian

ekonomi

Kabupaten



didominasi oleh tiga sektor utama yaitu

kebijakan

untuk

meningkatkan

sektor pertanian, perdagangan, hotel dan

kesejahteraan

restoran, serta sektor industri pengolahan

Landak,maka

yang memberikan kontribusi sebesar 80,07

mengidentiffikasi kebijakan apa saja yang

persen. Sektor pertanian masih menjadi

telah dilakukan untuk pembangunan.

penduduk dapat

Kabupaten

dilakukan

dengan

sektor yang dominan di Kabupaten Landak dengan peranannya sebesar 49,36 persen. Hal ini berarti bahwa naik turunnya

E. SIMPULAN DAN SARAN

pertumbuhan disektor pertanian akan sangat memengarruhi naik turunnya pertumbuhan

a) Kesimpulan

perekonomian

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kabupaten

secarra

Landak.

keseluruhan

demikian,

Ada kecenderungan bahwa sasaran dari

sektor pertanian masih menjadi leading

kampanye yang dilakukan oleh pihak

sectoratau dengan kata lain sebagai sektor

DISPENDA Kabupaten Landak kurang

pemimpin

produksi

merata hingga lapis bawah, sehingga

lainnya dalam menyumbang perekonomian

informasi yang diterima masyarakat

di Kabupaten Landak. Dalam kurun waktu

relative kurang. Hal tersebut dapat

2010-2012

menyebabkan

bagi

telah

Dengan

di

sektor-sektor

terjadi

penurunan

sikap

antusiasme

kontribusi sektor pertanian. Namun pada

dimasyarakat terhadap setiap kebijakan

tahun

pemerintah daerah juga relative kurang

2013

meningkat

peranan

sektor

dibandingkan

pertanian

tahun

2012,

mendapatkan respon. Tingginya standar

dimana tahun 2012 peranannya sebesar

NPOPTKP (Nilai Pokok Objek Pajak

49,08 persen. Situasi politik di Kabupaten

Tidak

Landak tetap aman terkendali, dan belum

ditetapkan oleh pemerintah pusat.

terjadi suatu konflik yang berarti. Hal ini

Kena

Pajak)

yang

telah

2. Sumber daya

dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan

Masih kurang optimalnya penggunaan

masyarakat di Kabupaten Landak tidaklah

teknologi

mudah terpancing isu-isu yang nanti akan

pekerjaan

mengganggu kestabilan antar suku yang

kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

selama ini telah terjalin harmonis. Apabila

dalam

memudahkan

diakibatkan

rendahnya

3. Karakteristik agen pelaksana

kemudian kondisi politik dilihat dari sudut

Masih

terdapat

pandang lahirnya kebijakan yang dimaksud

mengatur

adalah menggunakan sarana politik untuk

pegawai

kemulusan jalan menuju terciptannya suatu

mengakibatkan

dan

kelemahan mengawasi

DISPENDA, pegawai

dalam kinerja sehingga

menyalahi 14



etika yaitu menggunakan kewenangan

maupun

untuk kepentingan pribadi.

meningkatkan

4. Hubungan antar birokrasi

sewa

otomatis

peluang

akan

mendapatkan

pajak bagi pemerintah terutama pajak

DISPENDA Kabupaten Landak masih

BPHTB.

kurang

menyerap

masyarakat dalam membayar pajaknya

informasi berupa permasalahan dari

lebih rendah (moral hazard) daripada

lapangan untuk dijadikan kajian agar

yang

dapat

keluarnya.

disebabkan oleh informasi yang kurang

penyerahan

merata dan adanya peluang untuk

data-data tentang tanah dan bangunan,

melakukan hal tersebut yakni kepastian

termasuk NJOP (Nilai jual Objek Pajak)

hokum dan mekanisme pembayaran

sekaligus ZNT (Zona Nilai Tanah) dari

yang

lembaga

assessment.

intens

dalam

ditemukan

jalan

KemudianUrgensi

terkait

dari

sebelumnya

yang

Ada

kecenderungan

seharusnya

dibayarkan

menggunakan Ada

hubungan

pertumbuhan

self positif

pernah melakukan pemungutan BPHTB

antara

baik itu KPP Pratama maupun BPN

terhadap penerimaan BPHTB. Laju

kepada DISPENDA Kabupaten Landak

ekonomi yang berasal dari sumber

menjadi penting agar pemerintah daerah

sewa, kontruksi dan pertanian ternyata

dapat menyesuaikan harga pasar dengan

kurang

NJOP berdasarkan ZNT.

penerimaan

5. Disposisi implementor

laju

system

yang

berpengaruh

ekonomi

terhadap

BPHTB.

kecenderungan

bahwa

Ada

pertumbuhan

Belum tampak upaya yang maksimal

yang dihasilkan tersebut tidaklah selalu

dari

bersentuhan

pemerintah

daerah

Kabupaten

dengan

BPHTB.

Dari

Landak untuk berkeinginan menambah

kondisi sosial yang ada, Kabupaten

sumber

pendapatan

mengandalkan perkebunan

sector kelapa

BPHTB

selain

Landak tidaklah terlalu terbelakang

lahan

untuk

ataupun

sawit,

dengan

sumber lain.

hubungan

hal

ini

dapat

dikatakan bahwa Kabupaten Landak berada pada rata-rata kondisi sosial dari

6. Kondisi social, ekonomi dan politik Ada

terdepan,

positif

antara

kondisi sosial di Provinsi Kalimantan Barat sehingga memiliki peluang untuk

pertumbuhan penduduk yang berada di

mengeksplorasi

sumber

pendapatan

Kabupaten Landak terhadap penerimaan

agar menjadi daerah yang berkembang.

BPHTB, artinya kepadatan memerlukan

Dan Kondisi politik dimana kondisi

lahan untuk perumahan dan akan terjadi

politik yang sedang berlangsung saat ini

proses peralihan baik itu penjualan

masih kental dengan politik identitas, 15



hal ini menurut penulis karena dampak

b. Lebih

intensif

dalam

membangun

dari otonomi daerah dimana otonomi

jaringan antar lembaga baik secara

berdampak pada munculnya raja-raja

horizontal maupun vertikal agar terjadi

baru di daerah khususnya pada tingkat

transfer knowledge. Sehingga dapat

II.

rawan

menciptakan inovasi kerja yang lebih

menimbulkan konflik didaerah, karena

banyak dikarenakan kondisi sosial yang

beberapa

rata-rata

Situasi

yang

demikian

kebijakan

mungkin

tidak

dan

ketetapan

NPOPTKP

berimbang dan beberapa diantaranya

(Nilai Pokok Objek Pajak Tidak Kena

tidak akan populer diantara golongan

Pajak) yang dapat diturunkan.

tertentu, lama-kelamaan tentu akan menyebabkan dekadensi pertumbuhan ekonomi karena kebijakan yang kurang

F. REFERENSI

mengarah kepada kelompok sasaran. 1. b) Saran Dari kesimpulan diatas maka saran yang

dapat

penulis

merekomendasikan

lakukan

beberapa

hal

adalah yang

antara lain adalah: a. Memanfaatkan

antara

kepadatan

penduduk, ketersediaan barang didaerah dan

pertumbuhan

ekonomi

untuk

dijadikan peluang demi meningkatan penerimaan

pajak,

kemudian

Buku-Buku

Agus Purwanto, Erwan., Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik:Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Arifin, Anwar. 2008. Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: Raja GrafindoPersada Atmosudirdjo, prajudi. 2003. Teori Administrasi. Jakarta : STIALAN. Badan Pusat Statistik Kabupaten Landak. 2014. Kabupaten Landak Dalam Angka 2014.

mengembangkan potensi sumber daya yang dimilki oleh daerah terutama

, 2013. Kabupaten Landak Dalam Angka 2013.

sumber daya manusia dan menciptakan dinamika politik yang berimbang tanpa

, 2012. Kabupaten Landak Dalam Angka 2012.

terasa sekat primordial yang nantinya hanya akan menghambat pembangunan yang

kemudian

penerimaan

memengaruhi

pajak

khususnya

Bungin, H.M. Burhan. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

penerimaan pajak BPHTB.



Efriza. 2009. Ilmu Politik Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan. Bandung: Alfabeta. Juliartha, Efdward. 20r09. Model Implentasi kebijakan Publik. Jakarta: Trio Rimba Persada. Moleong.Lexy J. 2002.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Rahayu, Ani Sri. 2010. Pengantar Kebijakan Fiskal.Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta. Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publk: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama. Widodo, Joko. 2012. Analisis Kabjakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing Winarsih, Atik Septi & Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Winarno, Budi. 2012. Teori Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pusat Antar University Studi Sosial UGM. Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan aerah.Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

2.

Sumber elektronik:

http://www.djpk.depkeu.go.id/links/go/249/ diakses pada 17/10/2014 pukul 15.06 wib. http://borneoclimatechange.org/berita-875pemberian-izin-perkebunan-sawit-di-

kalbar-meningkat-tajam-htmldiakses tanggal 17/10/2014 pukul 15.18 wib.

pada

http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_sawit/ diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.32 wib. http://yanti164.wordpress.com/2013/11/17/t eknik-pemeriksaan-keabsahan-keabsahandata/diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.37 wib. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelit ian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku_id=70347&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.45 wib. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelit ian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku_id=70735&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.47 wib. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelit ian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku_id=68672&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.48 wib. http://etd.ugm.ac.id/index.php?mod=penelit ian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view &typ=html&buku_id=61134&obyek_id=4 diakses pada tanggal 17/10/2014 pukul 15.50 wib.

3.

Sumber Surat Kabar:

Koran Tribune Pontianak kolom LandakSanggau terbit Rabu, 22 April 2015 Sumber Peraturan: Peraturan Bupati Landak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Landak.



Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Distribusi dan Retribusi Daerah.


IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN LANDAK

Recommend Documents