IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMINDAHAN HAK JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KOTA PONTIANAK

PublikA, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2016 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMINDAHAN HAK JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KOTA PONTIANAK OLEH: MEILYANTI PUTRI ANZANI NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Email : [email protected]

Abstrak Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan Kota Pontianak, yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. Permasalahan yang terjadi mengenai proses pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan yang merupakan salah satu perolehan dari BPHTB, dikeranakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli tanah dan bangunan belum melakukan proses BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan, serta kurangnya sosialisasi atau penyampaian khusus mengenai wajibnya melakukan proses BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan. Teori yang digunakan dalam menganalisis proses implementasi kebijakan BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan Kota Pontianak yaitu teori Charles. O. Jones yang memiliki indikator yaitu organisasi, interprestasi dan aplikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini peneliti menunjukkan bahwa hingga sampai saat ini pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan masih memiliki kendala, hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi antara DISPENDA Kota Pontianak dengan aktor terkait, serta DISPENDA Kota Pontianak hanya melakukan sosialisasi atau penyampaian mengenai wajib pajak, namun tidak adanya sosialisasi mengenai wajibnya melakukan pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat (wajib pajak) untuk melakukan pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan. Saran dari peneliti adalah pihak implementor supaya meningkatkan kerjasama dengan aktor terkait, selain itu perlunya sosialisasi atau penyampaian terhadap masyarakat mengenai wajibnya melakukan pemindahan hak jual beli, serta adanya teguran bagi wajib pajak yang menunda melunasi BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan. Kata-kata Kunci :

Implementasi, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemindahan Hak Jual Beli Tanah dan Bangunan, Kota Pontianak

IMPLEMENTATION OF THE POLICIES ON LAND AND BUILDING TITLE TRANSFER FEE (BPHTB) IN THE TRANSFER OF THE RIGHTS TO PURCHASE AND SALES OF LAND AND BUILDINGS IN PONTIANAK CITY Abstract The purpose of this study is to find out about the implementation of the Policies on Land and Building the Title Transfer Fee (BPHTB)in the transfer of the rights to purchase and sales of land and buildings in Pontianak City, which has been implemented by the Regional Tax and Revenue Office (DISPENDA) of Pontianak. the problems that occured regarding the transfer of the right to purchase and sales of land and buildings which generates income of the BPHTB, are that there are still many people buying and selling land and buildings who have not go through the process of the BPHTB in the transfer of the rights to purchase and sales of land and buildings, as well as the lack of socialization regarding the necessity of the process of BPHTB when purchasing and selling land and buildings. The theory used in analyzing the policy implementation the process of BPHTB in Pontianak City is by Charles O. Jones whith the following indicators: organization, interpretation, and

1 MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


application. This study was descriptive research with a qualitative approach. The ressult of the study showed that to date the purchase and sales of land and buildings still have problems, due to lack of coordination between the DISPENDA of Pontianak City and relevant actors. In addition, the DISPENDA of Pontianak City only disseminates information about taxpayers, but lack the socialization regarding requirement for the transfer of the rights to purchase and sales of land and buildings to increase locally generated revenue (PAD) of Pontianak, and also there is a lack of public awareness (taxpayers) to perform the transfer of the rights to purchase and sales of land and buildings. Suggestions from this research: The implementor should improve cooperation whith relevant actors. In addition, there is a need to disseminate information the public about the necessity of the transfer of the rights to purchase and sales of land and buildings are well as warning the taxpayers who delated the payment for the BPHTB in the transfer of the rights to purchase and sales of land and buildings. Keywords: Implementation, Land and Building Title Transfer Fee (BPHTB), Transfer of the Rights to Purchase and Sales of Land and Buildings, Pontianak City

tanah, maka semakin besar pula kinerja

A. PENDAHULUAN

implementor Kota Pontianak merupakan ibukota

dalam

mengimplementasikan

kebijakan

Provinsi Kalimantan Barat menjadikan

pemungutan pajak atas jual beli tanah

Kota Pontianak menjadi salah satu wilayah

melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

yang

pertumbuhan

Bangunan (BPHTB) Pemindahan Hak

diantaranya

milik atas Jual Beli Tanah dan Bangunan.

cepat

penduduknya,

dalam hal

ini

dikarenakan Kota Pontianak sebagai pusat

Di

pemerintahan,

pemungutan

ekonomi,

maupun

kota

Pontianak

yang

pajak

melakukan

adalah

Dinas

pembangunan infrastruktur yang lebih

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota

pesat dibandingkan dangan kota lain yang

Pontianak.

berada di Kalimantan Barat. Seiring dengan

perkembangan

zaman

Dasar pengelolaan pendapatan daerah

maka

adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun

pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak

2009 tentang pajak daerah dan retribusi

semakin meningkat, hal ini didukung pula

daerah,

dengan bertambahnya kebutuhan akan

kewenangan

tanah diantaranya sebagai pemukiman

pemungutan pajak. Dalam Undang-undang

masyarakat. Tanah memberikan manfaat

Nomor 28 Tahun 2009 ini terdapat empat

kegunaan dalam berbagai aspek kehidupan

jenis pajak yang dialihkan ke Pemerintah

pemiliknya, baik dalam aspek ekonomi,

Daerah

sosial, dan termasuk dalam hubungannya

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

dengan pembangunan (sutedi 2014:9).

(BPHTB)

Semakin meningkatnya kebutuhan akan

diperoleh karena adanya pemindahan hak

pemerintah

daerah

yang

salah

satunya

diberikan

besar

adalah

dalam

Bea

pada ayat (1) yaitu BPHTB



karena jual beli, pewarisan, hibah dan lain

Pontianak, pada pasal 53 tentang Bea

sebagainya. Yang sebelumnya menjadi

Perolehan Hak Atas Tanah dan bangunan

wewenang

khususnya pada ayat (3) bagian (a) yaitu

pemerintah

pusat

kepada

pemerintah daerah, merupakan kebijakan

BPHTB

yang diambil oleh pemerintah dalam

pemindahan hak jual beli, pewarisan,

sistem perpajakan. Kebijakan BPHTB buat

hibah, lelang dan lain sebaginya. Sejalan

untuk

dengan

diberlakukannya

Daerah (PAD) Kota Pontianak, BPHTB

tersebut,

setiap

diperoleh

melakukan

meningkatkan

Pendapatan

diantaranya

karena

Asli

adanya

diperoleh

karena

adanya

peraturan

masyarakat

pemindahan

hak,

yang wajib

pungutan pajak pemindahan hak jual beli,

membayar pajak pemindahan hak sebesar

yaitu setiap masyarakat yang melakukan

5% dari nilai perolehan objek pajak,

pembelian tanah dan bangunan harus

pemungutan perolehan pajak ini dibuat

melunasi BPHTB pemindahan hak jual

untuk meningkatkan pendapatan daerah

beli. Kebijakan pemindahan hak dari

Kota

pemerintah pusat ke pemerintah daerah

masyarakat yang mengurus balik nama

sudah tepat dilakukan, namun yang tidak

kepemilikan

kalah pentingnya adalah bagaimana proses

dapat meningkatkan penerimaan daerah.

kebijakan tersebut berhasil atau tidaknya

Balik nama sertifikat tanah sendiri baru

diimplementasikan,

akan dilakukan oleh Badan Pertanahan

sehingga

daerah

Pontianak

dengan

sertifikat

tanah-nya

Nasional

BPHTB pemindahan hak jual beli tanah

tersebut

dan bangunan.

dibuktikan dengan tanda bukti setor pajak

mendapatkan

sudah

pajak

akan

benar-benar dapat melakukan pemungutan

Untuk

apabila

banyaknya

dibayar

pemindahan lunas,

yang

pengelolaan

pemindahan hak (BPHTB) Pemindahan

pajak yang maksimal dalam peningkatan

Hak Jual Beli Tanah dan bangunan.

pendapatan

Adanya

daerah,

diperlukan

suatu

syarat

pelunasan

pajak

kebijakan atau program yang diambil oleh

pemindahan hak sebelum proses balik

pemerintah daerah Kota Pontianak, karena

nama pada sertifikat tanah bertujuan untuk

pentingnya pemindahan hak jual beli

meningkatkan PAD dan pentingnya balik

sebagai sumber penerimaan Pendapatan

nama pada sertifikat tanah itu sendiri

Asli

ini

sebagai kepemilikan tanah yang sah

pemerintah Kota Pontianak mengeluarkan

dimata hukum, untuk menghindari apabila

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 6

suatu

Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota

kepemilikan tanah.

Daerah

(PAD),

dalam

hal

saat

terjadi

sengketa

atas



Berdasarkan data yang penulis peroleh

Dalam hal ini yaitu sebesar 30%

dari Budi Prasetiyono, SH Notaris/PPAT

sertifikat jual beli yang belum melunasi

Kota Pontianak, jumlah pemindahan hak

BPHTB Pemindahan Hak Jual Beli,

jual beli tanah dan bangunan Kota

sehingga bisa di proses untuk pemindahan

Pontianak lebih tinggi dari pada jumlah

hak balik nama jual beli tanah dan

pemindahan hak karena pewarisan, hibah,

bangunan

lelang dan lain sebaginya. Namun pada

Berdasarkan

pemindahan hak jual beli masih ada

menunjukan bahwa implementor masih

kendala, yaitu pada tahun 2015 jumlah jual

memiliki

beli tanah dan bangunan di Kota Pontianak

implementasi

sebanyak 70% sertifikat dan jumlah jual

pemindahan hak

beli yang sudah melakukan pemindahan

bangunan yang tidak mencapai 100%

hak, sedangkan 30% sisanya belum bisa di

pemindahan hak. Walaupun realisasi PAD

proses untuk melakukan pemindahan hak,

dan BPHTB di Kota Pontianak pada tahun

dikarenakan masyarakat telah memiliki

2015 sudah mencapai target, namun

kuitansi

memiliki

permasalahan yang terjadi pada pajak

sertifikat tanah yang belum balik nama,

BPHTB pemindahan hak jual beli yang

menganggap bahwa pemindahan hak telah

hanya mencapai 70% dan sisanya 30%

sah dan belum bisa di proses dikarenakan

belum tercapai.

belum

pembayaran

melunasi

dan

pajak

di

BPN

Kota

Pontianak.

data

yang

diperoleh

kendala

pada

kebijakan

proses BPHTB

jual beli tanah dan

BPHTB

Implementasi kebijakan pemindahan

Pemindahan Hak Jual Beli Tanah dan

hak perlu adanya pemahaman isi dan

Bangunan, maupun kurangnya kesadaran

tujuan

masyarakat untuk melunasi pajak BPHTB

kebingungan terhadap apa yang akan

pemindahan hak sebesar 5% dari objek

dilakukan oleh para pelaksana kebijakan,

pajak. Adapun proses pembayaran pajak

baik yang diperlukan oleh pelaksana


kebijakan maupun penyampaian informasi

dan bangunan ini, sesuai SOP yang telah

yang diberikan kepada masyarakat yang

ditetapkan DISPENDA adalah selama 7

dilakukan secara terbuka dan berkala.

hari kerja, namun pada kenyataanya waktu

Namun pada proses kebijakan BPHTB

yang ditentukan untuk melakukan proses

pemindahan hak jual beli tanah dan

pemindahan hak memakan waktu lebih

bangunan Kota Pontianak, berdasarkan

dari 7 hari kerja.

informasi

kebijakan

yang

agar

penulis

tidak

peroleh

terjadi

dari

pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota 4 MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Pontianak, belum ada sosialisasi khusus

Akta

yang

mengeluarkan akta jual beli tanah, Dinas

diberikan

DISPENDA

Kota

Tanah

sebagai

Pendapatan

kepada

wajibnya

sebagai instansi yang mengelola perolehan

melakukan pembayaran pajak BPHTB

pajak BPHTB pemindahan hak jual beli


tanah dan bangunan di Kota Pontianak

bangunan, sebagai syarat untuk melakukan

sampai dengan Badan Pertanahan Kota

proses pemindahan hak dan balik nama

Pontianak

selaku

pada sertifikat kepemilikan tanah yang sah

memiliki

wewenang

dimata hukum dan hasil prolehan wajib

kepemilikan tanah pada pengalihan hak

pajak

balik nama jual beli tanah dan bangunan,

tentang

pemindahan

tersebut

untuk

menambah PAD Kota Pontianak.

pemerintah

kota

Pontianak

implementor

yang

pendataan

ulang

untuk memberikan perlindungan hukum

Keberhasilan implementasi dari suatu kebijakan

Kota

yang

Pontianak, maupun Badan Pertanahan masyarakat

Daerah

pihak

Pontianak

atas pemindahan hak kepemilikan tanah yang sah.

tergantung pada proses tingkat kerja

Berdasarkan dari latar belakang masalah

implementor kebijakan, yang mana dalam

yang dikemukanan, maka penulis tertarik

hal ini dijalankan oleh Dinas Pendapatan

untuk melakukan penelitian mengenai

Daerah Kota Pontianak. Apabila kebijakan

“Implementasi Kebijakan Bea Perolehan

pemerintah

Hak

yang

telah

diusul

tidak

atas

Tanah

dan

Bangunan

diimplementasikan dengan baik maka


tidak menutup kemungkinan kebijakan

Bangunan Kota Pontianak.

tersebut tidak akan sampai dengan tujuan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Penelitian memfokuskan

ini

akan

lebih

implementasi

proses

Proses BPHTB pemindahan hak jual

kebijakan bea perolehan hak atas tanah dan

beli tanah dan bangunan bukan hanya

bangunan pemindahan hak jual beli tanah

dilaksanakan

dan bangunan Kota Pontianak.

oleh

satu

lembaga

pemerintah saja melainkan antar lembagalembaga,

tahapan

yang

Tujuan dari penelitian ini adalah

panjang

Untuk mengetahui Proses Implementasi

pemindahan hak jual beli tidak terlepas

Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dari implementor kebijakan. Yaitu oleh

dan Bangunan Pemindahan Hak Jual Beli

Notaris sebagai yang mengesahkan adanya

Tanah Dan Bangunan Kota Pontianak.

tanda tangan sebagai proses perjanjian jual beli di bawah tangan, Pejabat Pembuat 5 MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Menurut

B. TINJAUAN PUSTAKA

Winarno

(2002:147)

Implementasi kebijakan dipandang dalam Kajian kebijakan publik ada beberapa fokus

penelitian

implementasi kebijakan E.Anderson

yaitu

formulasi,

pengertian yang luas, merupakan “tahap dari

proses kebijakan

segera

setelah

dan

evaluasi.

Kajian

penetapan undang-undang, implementasi

publik

menurut

James

dipandang secara luas mempunyai makna

(dalam

subarsono,2011:2)

pelaksanaan

undang-undang

di

mana

mendefenisikan “kebijakan publik sebagai

berbagai aktor, organisasi, prosedur dan

kebijakan yang di tetapkan oleh badan-

teknik

badan dan aparat pemerintah”. Sedangkan

menjalankan kebijakan atau program-

menurut

program”.

Thomas

R.

Dye

(dalam

bekerja

bersama-sama

untuk

subarsono,2011:2) adalah “Apapun pilihan

Model yang digunakan sebagai

pemerintah untuk melakukan atau tidak

penelitian ini adalah model Charles O.

melakukan (public policy is whatever

Jones

goverments choose to do or not to do)".

mengatakan bahwa imlementasi kebijakan

Implementasi

kebijakan

(dalam

Widodo,

2012:89)

(dalam

adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan

Winarno, 2002:147) merupakan “tahap

untuk mengoperasikan sebuah program

yang krusial dalam proses kebijakan

dengan

publik”. Suatu program kebijakan harus

utama kegiatan, yaitu:

diimplementasikan

1.organisasi,

agar

mempunyai

memperhatikan

yaitu

tiga

siapa

aktivitas

saja

yang

dampak atau tujuan yang diinginkan.

melaksanakan kebijakan pemindahan hak

Implementasi suatu program melibatkan

jual beli tanah dan bangunan, dan siapa

upaya-upaya

pelakunya serta bagaimana kerjasama

policy

maker

untuk

mempengaruhi prilaku birokrat pelaksana

antar

agar bersedia memberikan pelayanan dan

pelaksana kebijakan tersebut. Kemudian,

mengatur prilaku birokrat pelaksana agar

bagaimana DISPENDA Kota Pontianak

bersedia memberikan

yang

menetapkan tata kerja (juklak dan juknis)

sasaran.

serta koordinasi antara instansi lainnya

mengatur

prilaku

Implementasi

pada

pelayanan

kelompok sisi

yang

lain

yang

unit-unit

akan

yang

menjadi

melaksanakan

pelaku

kebijakan

merupakan fenomena yang kompleks yang


mungkin dapat dipahami sebagai suatu

bangunan.

proses, suatu keluaran (output) maupun

2. interpretasi, adalah penjelasan dari suatu

sebagai dampak (outcome).

kebijakan

dalam

bahasa

yang

lebih 6

MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


operasional dan mudah dipahami sehingga

C. METODE PENELITIAN

dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Dalam hal

Dalam

penelitian

ini

penulis

ini, peneliti melihat bagaimana Dinas

menggunakan

Pendapatan

dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu

Daerah

Kota

Pontianak

pendekatan

kualitatif

mampu menjelaskan kebijakan BPHTB

mendeskipsikan


Implementasi

Bangunan ini kepada target group atau


kelompok-kelompok yang menjadi sasaran

Bangunan

dari kebijakan tersebut.

menyarankan

3.aplikasi, adalah aktivitas penyediaan

dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta.

pelayanan secara rutin, sesuai dengan

bagaimana

Proses

Kebijakan

Kota

BPHTB

Pontianak

agar

yang

penelitian

Langkah-langkah

yang

penelitian

yang

tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

dilakukan oleh peneliti dalam penelitian

Atau ketentuan rutin dari pelayanan,

ini adalah sebagai berikut :

pembayaran atau lainnya yang disesuaikan

1. Mengkaji Pustaka

dengan tujuan atau perlengkapan program.

Peneliti mencari teori-teori kebijakan

Bagan 1 Bagan kerangka pikir

dan menemukan dan memahami teori

Peraturan Daerah Kota Pontianak No.6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak Peraturan Walikota Pontianak No. 76 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kota Pontianak

implementasi mempelajari

Peraturan

Undang-Undang dengan

Fenomena : Masih banyaknya masyarakat yang belum melunasi BPHTB pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan, selain itu adanya proses administrasi yang panjang dalam pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan, dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak dan koordinasi dengan aktor-aktor yang terlibat dalam kebijakan ini, kepada masyarakat mengenai wajibnya membayar pajak BPHTB Pemindahan Hak Jual Beli Tanah dan Bangunan.

kebijakan.

Kemudian Daerah dan

yang

berkenaan

permasalahan

Implementasi

Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak Jual

beli

Tanah

dan

Bangunan.

Kemudian mencari dokumen-dokumen untuk mengkaji permasalahan yang

Teori : Proses Implementasi kebijakan Menurut Charles O. Jones (dalam Widodo, 2012:89) : 1. Organisasi (organization) 2. Interpretasi (interpretation) 3. Aplikasi (application)

diambil

yaitu

dapat

mencari

dari

instansi pemerintah yang berkenaan dengan permasalahan. 2. Penelitian Lapangan

Output : Proses Implementasi Kebijakan Pemindahan Hak Dapat Terlaksana, dan Jumlah BPHTB Pemindahan Hak Jual Beli Tanah dan Bangunan Kota Pontianak Sesuai dengan jumlah Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Pontianak.

Peneliti terjun langsung ke lapanagan untuk mencari informasi dan data sedalam-dalamnya

dengan 7



menggunakan metode penelitian yaitu instrumen

pengumpul

dengan

data, berarti merangkum, memilih hal-hal

pedoman

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

wawa, dan alat pencatat dokumen.

yang penting dan mencari benang merah

teknik pengumpulan data yaitu dengan

dari data-data yang terkumpu, sehingga

melakukan

pengamatan

memudahkan peneliti untuk mengambil

secara langsung untuk memperoleh data

kesimpulan. dan terakhir yaitu penarikan

yang

kesimpulan.

mengunakan

check

wawancara

list,

observasi

sebenarnya dengan

data

Teknik analisis data meliputi reduksi

sesuai

fakta,

para

subjek

penelitian serta dokumentasi . Adapun

subyek

Teknik

keabsahan

data

menggunakan triagulasi sumber dalam penelitian ini, dalam penelitian ini sebagai

penelitian

yang

informan triagulasi sumber yaitu informan

menjadi informan dalam penelitian dan

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak,

selanjutnya akan diwawancaria adalah :

Badan

a. Notaris/PPAT Budi Prasetiyono, SH

Notaris/PPAT Budi Prasetiyono, SH serta

b. Kabid Pendaftaran, Penetapan dan

masyarakat Kota Pontianak.

Pertanahan

Kota

Pontianak,

Piutang di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak. c. Kasi Pengembangan dan Pengawasan di Dinas

Pendapatan

Daerah

D. HASIL

Kota

PENELITIAN

DAN

PEMBAHASAN

Pontianak. d. Sub Seksi Peralihan Hak dan PPAT di Badan Pertanahan Kota Pontianak e. Masyarakat

wajib

pajak

BPHTB

1.

Organisasi organisasi dalam hal ini memiliki

dampak

dalam

proses

implementasi


kebijakan, yang dilihat dari tujuan awal

Bangunan berjumlah 5(lima) orang,

dari organisasi yaitu untuk menjalankan

yang penulis temui saat melunasi pajak

kebijakan yang telah dirancang (Jones,

pemindahan hak jual beli di Dinas

1996:311).

Pendapatan daearah Kota Pontianak dan

Berdasarkan hasil wawancara dengan

saat mengurus pemindahan hak jual beli

Kabid Pendaftaran, Penetapan dan Piutang

tanah dan bangunan untuk melakukan

DISPENDA Kota Pontianak, organisasi

balik nama sertifikat tanah di kantor

yang

Badan Pertanahan Kota Pontianak.

Pendapatan

terlibat

diantaranya

Daerah

Kota

Dinas Pontianak

khususnya bidang pendaftaran, penetapan 8 MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


dan piutang serta bidang pengawasan dan

menjadi rencana dan pengarahan yang

pengembangan yang terlibat dalam proses

tepat

BPHTB pemindahan hak jual beli. Aktor

dilaksanakan. Interprestasi dimaksudkan

terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional

agar

Kota Pontianak khususnya Sub Seksi

kebingungan dalam melaksanakan suatu

Peralihan pembebanan hak dan PPAT. Dan

kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan

Notaris/PPAT Kota Pontianak sebagai

oleh George C. Edwards (dalam Jones,

pelaksana terkait yang dianggap sebagai

1996:320) bahwa kebutuhan utama bagi

pelaksana wajib pajak yang masuk dalam

keefektivan pelaksana kebijakan bahwa

rangkaian

mereka

untuk

menjelaskan

kepada

dan

dapat

implementor

yang

diterima

tidak

serta

mengalami

menerapkan

keputusan

masyarakat yang berkaitan dengan wajib

haruslah tahu apa yang seharusnya mereka

untuk melakukan proses pemindahan hak

lakukan.

jual beli dengan melunasi BPHTB.

Adapun

Kebijakan ini telah diatur dalam Perda

dasar

hukum

atau

arahan

kebijakan pemindahan hak jual beli tanah

Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2010

dan bangunan sebagai berikut:

Tentang Pajak Daerah Kota Pontianak,

a. Peraturan

Daerah

Kota

Pontianak

pada pasal 53 tentang Bea Perolehan Hak

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak

Atas Tanah dan bangunan (BPHTB)

Daerah Kota Pontianak, pada pasal 53

khususnya pada ayat (3) bagian (a) yaitu

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah

BPHTB

diperoleh diantaranya karena

dan bangunan khususnya pada ayat (3)

adanya pemindahan hak karena jual beli.

bagian (a) yaitu BPHTB diperoleh

Dan Perwa Kota Pontianak Nomor 76

karena adanya pemindahan hak karena

Tahun 2013 tantang Sistem dan Prosedur

jual beli.

pemungutan Bea Perolehan Hak Atas

b. Peraturan

Daerah

Kota

Pontianak

Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak

Pontianak.

Daerah Kota Pontianak, pada pasal 59 Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris

2. Interpretasi

hanya

dapat

menandatangani

akta

Menurut Charles O’Jones tahap kedua

Pemindahan Hak Hak Jual beli Tanah

dalam proses implementasi kebijakan yaitu

dan Bangunan setelah Wajib Pajak

interpretasi. Menurut Jones (1996:296)

menyerahkan bukti pembayaran pajak

Interprestasi merupakan tahap menafsirkan

pemindahan

hak

jual

beli

setelah

agar program (seringkali dalam hal status) 9 MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan

sesuai

Daerah Kota Pontianak.

kebijakan yang ada.

c. Peraturan Walikota Pontianak Nomor

dengan

tujuan

dan

sasaran

Namun berdasarkan hasil wawancara

76 tahun 2013 tentang Sistem dan

peneliti

Prosedur Pemungutan Bea Perolehan

Pontianak bahwa sekitar 30% masyarakat

Hak

Kota Pontianak yang melakukan jual beli

atas

Tanah

dan

Bangunan

(BPHTB) di Kota Pontianak

dengan

Notaris/PPAT

Kota

tanah dan bangunan di Kota Pontianak

d. PP 24 mengenai Peralihan Hak tahun

belum melunasi BPHTB pemindahan hak

1997 Nomor 97 ayat (1) adanya

jual beli, hal ini juga didukung dengan data

peralihan hak jual beli

yang peneliti dapatkan dari DISPENDA

Berdasarkan hasil wawancara dengan

Kota Pontianak yaitu pada tahun 2015

Analisis Perencanaan DISPENDA Kota

jumlah pemohon pemindahan hak jual beli

Pontianak,

sebanyak

bahwa

DISPENDA

Kota

8.202

pemohon,

sedangkan

Pontianak sebagai implementor dalam

jumlah pemohon pemindahan hak jual beli

kebijakan ini telah melakukan sosialisasi

yang sudah melakukan pembayaran 5.795

atau penyampaian kepada masyarakat

pemindahan hak jual beli, dan sisanya

wajibnya membayar pajak, namun tidak

yaitu 2.407 belum melakukan pembayaran

ada

pemindahan hak jual beli.

sosialisasi

khusus

mengenai

pentingnya melakukan proses BPHTB pemindahan

hak

jual

beli

dengan

Dalam hal ini walaupun realisasi BPHTB

yang

merupakan

salah

satu

membayar pajak BPHTB pemindahan hak

perolehan dari pemindahan hak jual beli

jual beli tanah dan bangunan, bagi

tanah dan bangunan sudah mencapai

masyarakat yang melakukan jual beli tanah

110,86% (sudah mencapai target), namun

di Kota Pontianak

pada pemindahan hak jual beli tanah dan bangunan, masih banyak masyarakat Kota Pontianak yang melakukan jual beli tanah

3. Aplikasi Menurut Widodo (2012:94) tahap aplikasi

merupakan

tahap

penerapan

dan bangunan, belum melakukan proses atau

pelunasan

wajib

pajak

BPHTB

rencana pelaksanaan proses implementasi


ke dalam realitas nyata. Dalam hal ini

Bagunan.

DISPENDA

Kota

Pontianak

menyediakan

pelayanan

secara

telah rutin,



pada proses BPHTB Pemindahan hak Jual

E. KESIMPULAN

Beli yang seharusnya selesai 7 hari kerja Berdasarkan paparan yang penulis

hingga validasi pembayaran, namun lebih

peroleh tentang Implementasi Kebijakan

dari

7

hari,

hal

ini

menyebabkan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

banyaknya masyarakat yang mengurus

Bangunan Pemindahan Hak Jual Beli

Pemindahan Hak Jual Beli menggunakan

Tanah dan Bangunan Kota Pontianak,

jasa

maka ada beberapa hal yang dapat ditarik

menyebabkan ada beberapa Notaris/PPAT

kesimpulan dari pembahasan tersebut:

yang melakukan kecurangan mengenai

Notaris/PPAT,

sehingga

nilai objek pajak. Dan masih banyak wajib 1.

pajak BPHTB pemindahan hak jual beli

organisasi

Organisasi

dalam

menjalankan

tanah dan bangunan Kota Pontianak yang

Implementasi Kebijakan Bea Perolehan

tidak menginformasikan letak objek pajak

Hak

Bangunan

secara jelas dan tidak menyampaikan


besarnya NJOP Pemindahan Hak Jual Beli

Bangunan Kota Pontianak menunjukan

Tanah dan Bangunan secara benar. Serta

bahwa,

tidak adanya sangsi/hukuman bagi Wajib

atas

Tanah

Pegawai

dan

DISPENDA

sebagai

koordinator pelaksana kebijakan tidak ada

Pajak

pelatihan

dalam

melakukan kecurangan mengenai besarnya

menetapkan NJOP dari proses adanya

NJOP. Dan adanya kenaikan NJOP pada

BPHTB Pemindahan Hak Jual Beli Tanah

tahun 2013 hingga tahun 2014 sebesar

dan Bangunan. Sedangkan pada proses

58,46%, dan kenaikan NJOP pada tahun

pelunasan BPHTB Pemindahan Hak Juala

2014

Beli sebagaian masyarakat Kota Pontianak

sehingga

mengurus BPHTB Pemindahan Hak Jual

permohonan

Beli menggunakan jasa Notaris/PPAT


dikarenakan proses BPHTB Pemindahan

Bagunan. Dan masih kurangnya peralatan

Hak

di

pengawasan untuk melakukan pengecekan

DISPENDA memakan waktu yang cukup

lapangan, yang mengakibatkan lamanya

lama

walaupun

DISPENDA menentukan tafsiran objek

BPHTB

pajak BPHTB Pemindahan Hak Jual Beli

Pemindahan Hak Jual Beli telah memiliki

Tanah dan Bangunan yang harus dibayar.

SOP kenyataan di lapangan masih ditemui

Pada koordinasi DISPENDA dengan BPN

pelayanan

Jual

tidak

pelayanan

Beli

maupun

yang

sesuai pelunasan

dilakukan

SOP, pajak

maupun

hingga

Notaris/PPAT

2015

sebesar

yang

23,94%,

mempengaruhi

jumlah

pembayaran

BPHTB



hanya menyampaikan jumlah Permohonan

pemindahan

Pendaftaran yang sudah validasi melunasi

melakukan proses pemindahan hak jual

pembayaran BPHTB Pemindahan Hak

beli tanah dan bangunan. Namun tidak

Jual Beli di Dinas Pendapatan Daearah

adanya sosialisasi yang dilakukan BPN

Kota

selaku

Pontianak,

namun

tidak

ada

hak

jual

beli

implementor

sebelum

pendukung

koordinasi mengenai naiknya NJOP (Nilai

dikarenakan tidak adanya biaya sosialisasi

Jual

kepada

Objek

Pajak)

Kota

kurangnya koordinasi

Pontianak,

masyarakat.

Masyarakat

Kota

yang dilakukan

Pontianak mendukung adanya kebijakan

antara implementor/aktor terkait dengan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan

Bangunan Pemindahan Hak Jual Beli



dan

DISPENDA,

namun DISPEDA lama dalam menentukan

Notaris/PPAT, dan BPN. Terbukti bahwa

besarnya tafsiran harga NJOP Pemindahan

DISPENDA kurang koordinasi kepada

Hak Jual Beli Tanah dan Bangunan yang

PPAT mengenai tafsiran harga NJOP yang

harus

harus di bayar.

penyampaian mengenai besarnya tafsiran

bangunan.

Seperti

di

bayar.

Serta

tidak

adanya

harga NJOP yang di tentukan DISPENDA. 2.

Interpretasi Interpretasi

pada

proses

BPHTB


3.

Aplikasi Aplikasi

proses

Implementasi

Bangunan Kota Pontianak, DISPENDA

Kebijakan Bea Perolehan Hak atas Tanah

Kota

melakukan

dan Bangunan Pemindahan Hak Jual Beli

sosialisasi mengenai wajibnya pajak akan


tetapi sosialisasi yang dilakukan tidak

berdasarkan data dari Notaris/PPAT yang

rutin, dan tidak ada sosialisasi khusus

sebelumnya peneliti peroleh bahwa 30%

mengenai wajibnya pelunasan BPHTB

sertifikat tanah di Kota Pontianak belum


melakukan Pemindahan Hak Jual Beli

bangunan untuk mrlakukan pemindahan

Tanah dan Bangunan dikarenakan belum

hak

aktor

melunasi BPHTB Pemindahan hak jual

penyampaian

beli, hal ini juga dibuktikan dengan adanya

Pontianak

dan

pendukung

telah

Notaris/PPAT melakukan

selaku

kepada masyarakat yang melakukan jual

jumlah

beli

Pemindahan Hak Jual Beli DISPENDA

tanah

dan

bangunan

mengenai

wajibnya melakukan pelunasan BPHTB

yang

permohonan

belum

seluruhnya

pelayanan

melakukan 12



pembayaran BPHTB Pemindahan Hak

kecurangan mengenai NJOP. Serta

Jual Beli dengan menunda pembayaran

adanya

BPHTB Pemindahan Hak Jual Beli.

pelayanan BPHTB Pemindahan Hak

Walaupun penetapan target Bea Perolehan

Jual Beli dengan SOP yaitu 7 hari

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

kerja, dan adanya pemberitahuan dari

realisasinya telah mencapai target, yaitu

DISPENDA

lebih

Notaris/PPAT

dari

100%,

namun

pada

kesesuaian

penyelesaian

kepada

BPN

maupun

dan

masyarakat

kenyataannya jumlah Pemindahan Hak

mengenai tafsiran NJOP yang di

Jual Beli Tanah dan Bangunan yang

tentukan DISPENDA. Dan Walikota

merupakan salah satu perolehan yang

Pontianak hendaknya memantau serta

diperoleh dari (BPHTB) belum seluruhnya

mengevaluasi pelaksanaan Perda no 6

melakukan pemindahan, dalam hal ini

tahun 2010 tentang Pajak Daerah,

pada aplikasinya dapat diketahui bahwa

untuk melihat kelemahan ataupun

masih rendahnya target yang ditentukan

kekurangan dalam sistem koordinasi

DISPENDA.

yang belum jelas yang seharusnya dilakukan DISPENDA. 2.

Pada

interprestasi

perlu

adanya

sosialisasi khusus mengenai wajibnya

F. SARAN

membayar BPHTB Pemindahan Hak 1.

Pada bagian Organisasi seharusnya

jual

DISPENDA

Pontianak


pelayanan

Bangunan, soaialisasi yang rutin serta

mengenai proses kebijakan BPHTB

terjadwal dengan baik, dan perlunya


penyampaian lewat Kelurahan, Ketua

Bangunan dikarenakan Dispenda tidak

RT maupun media masa. Untuk

hanya melakukan tugas di kantor

mendukung hasil yang lebih baik lagi

tetapi juga melakukan peninjauan

sosialisasi

lapangan terhadap NJOP lapangan di

adanya Baliho untuk tidak menunda

Kota

dapat

wajib pajak BPHTB Pemindahan Hak

menerapkan

Jual Beli, karena hasil perolehan

kebijakan. Seharusnya adanya sangsi

Pemindahan Hak Jual Beli tersebut

bagi

maupun

untuk pembangunan Kota Pontianak.

melakukan

seharusnya adanya dana sosialisasi

melaksanakan

Kota pelatihan

Pontianak

ditingkatkan

Wajb

Notaris/PPAT

mungkin

dalam

Pajak yang

beli

untuk

bisa

melakukan

dilakukan

dengan



yang dilakukan oleh BPN, karena

pemikiran-pemikiran

sosialisasi yang dilakukan oleh BPN

tulisasn. Selain itu, kurangnya pengalaman

dirasa

melakukan penelitian ilmiah. Kelemahan

perlu

untuk

kesadaran

meningkatkan

masyarakat

bentuk

untuk

tersebut khususnya keterbatasan dalam

melakukan proses pemindahan hak ual

melakukan wawancara, teknik pengmpulan

beli

Kota

data dan analisis data. Keterbatasan yang

Pontianak. dan perlunya penyampaian

peneliti rasakan juga adanya keterbatasan

mengenai tafsiran NJOP yang di

waktu yang dimiliki invorman sehingga

tentukan

dalam wawancara ada beberapa informan

tanah

dan

oleh

banguna

DISPENDA,

baik

penyampaian atau sosialisasi kepada

yang

masyarakat,

yang sanggat sederhana (singkat) dan tidak

maupun

BPN

dan

Notaris/PPAT. 3.

kedalam

memberikan

pendapat/pernyataan

mendalam.

Perlunya kesesuaian antara target dan realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang

G. REFERENSI

di tentukan oleh DISPENDA, sesuai dengan yang terjadi di lapangan dikarenakan Pemindahan Hak Jual Beli Tanah dan Bangunan yang merupakan salah satu perolehan dari BPHTB, dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum melakukan proses

BPHTB

Pemindahan

Hak

Balik Nama Jual Beli Tanah dan

Buku : Agustino, Leo.2012.Dasar-Dasar Kebijakkan Publik. Bandung : Alfabeta Gulo, W. 2010. Metodologi Penelitian. Jakarta : Grasindo Islamy, M. Irfan. 20017. Primsip-Prinsip perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara Masyhuri. Zainuddin. 2009. Metodologi Penelitian “Pendidikan Praktis & Aflikatif”. Bandung : PT.Refika Aditama.

Bangunan.

3. KETERBATASAN PENELITIAN Di dalam proses penelitian yang dilakukan, peneliti memiliki beberapa kekurangan,

diantaranya

kurangnya

keterampilan peneliti dalam merangkai kalimat

yang

menyebabkan

peneliti

mengalami kesulitan untuk menuangkan

Moleong, J. Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Subarsono, 2011. Analisis Kebijakan Publik.Yogyakarta : Pustaka Belajar Sugiyono. 2012 Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta 14



..............., 2012. Memahami penelitian Kualitatif.Bandung : Alfabeta ..............., 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatf dan R&D.Bandung : Alfabeta

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Pontianak. FISIP UNTAN. 2015.

Suharto, Edi. 2012. Analisis Kebijakan Publik.Bandung : Alfabeta

Tesis : Alkadri. TESIS : Implementasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Sintang.Tesis.Pontianak:FISIP UNTAN. 2012

Sutedi, adrian. 2014. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undang : Undang Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

..............., 2014. Sertifikat Hak Atas Tanah. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Daerah Kota Pontianak No6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak

Syafri, Wirman dan Setyoko, Ismawan. 2010. Kebiajakan Publik yang Membumi Dan Etika Profesi Pamong Praja. Jatinangor:Alqa Prisma Incerdelta Tachjan, 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara

PP Peralihan Hak tahun 1997 Nomor 97 ayat (1) adanya perelihan hak jual beli

Rujukan Elektronik: Bapeda.PontianakKota.go.id diakses 1 Juni 2016

Widodo, joko.2012. Analisis Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia. Winarno, Budi.2014. “Apakah kebijakan Publik ?” Konsep dan Aplikasi Analisis Proses kebijakan publik”. Yoyakarta : Media Pressindo ......................., 2014. Kebijakan Publik. Yogyakarta : PT.Buku Seru

Skripsi : Debbie Yuari Siallagan. SKRIPSI : Implementasi Pengalihan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) ke Daerah Dalam 15 MEILYANTI PUTRI ANZANI, NIM. E01112074 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

i

i

\t4 tffi-..l

r
'-Jalen

PENGELOLA JT]RNAL MAHASISWA Prof. Dr. H. Ilsdart Nawewi, Pontienrk lfutrkPos 78124

LEMBAR PEqNYATAAN. PERSETUruAN UNGGAH / PUBLIKASI KARYA ILMIAH TJNTIJK JI.JRNAL ELEKTRONIK IV{AHASISWA Sebagai sivitas akadenrika Uuiversius Taqiungpura ymg bertandatangan di bawah

ini, saya:

NamaL,engkap

MM / Periodelulus Tanggal Lutus fakultas/ Jnrusan

Progran Studi E-mailad&€s/HP demi p6rrg€lribangm ilmu pengAahuan dan pemenuhan syarat adminisEgtif,kdulusm mahasiswa (Sl), Mahasiswa .......:($2{f.5d..,..'....'..-....--.-.-') pada -."yit,j"i nnOrk-mcmbcrikan kepada Pengclola Jurnal Fakultas lbnu sosil'dsr llmu Politik Universitas nogram-Stuai ..L.C.t1......... ......................... faain1gp1r4'Hak Bebas Royalti Non-ek*lusif (Non-exclusive Rolnlty-Free Nght) atas trya ilmish saya yang

berjudul*t)

:

\r..rp[cn^e,r{er. .:....}.;.............

Ft 5t!.F

o- B.o

Fi:iliii:;ii;:;::,:..t*:i.:.:j.-*i.:::l'-ii::

Pero tet^o.

n H.ts 4{'r fanah P.::.....-B.S:1..^.\^ "

$;h::il:i:::::!;il;]:.]Fiil.. Pii-d:iit

perar*a yang dip€dukan (bila ada). Dengm Hak Bebas Royalti Non-e&*lusif ini, Pengelola Jurnd d.** moif*ryq mcngatih{edid fo $d-km, mengelolanya dalm bentt* pugknlan dda bgs€(ta

(O6tasc) *r*g.uiUri*nrya, ddm€nryilkan/menpublilcasiknnryadi ttt€m€t darmedialain): '

fl

Secra/ullter

@content s&el

scsuai dengon dtmdarpenulis

jurnalymgffialr11

*ademis tmpa tmpa perlu meminta inn dtri saya selma teqr mcartrnlc8ilr nma taya sctagli paulis/ penciptadan nu pcncrtityang b€rsmghtall

11qtuk kcpeoaingB

Ssyib€r$cdia un1tlk mc|ruggung sesffa prbadi tmpa melit*kan pih* Pengelola Jumal, segglabentrk '-..-:lrutUm yq34imbtr! a*ldapgesr,an IIak Cipq dale krryi i16i"1t saya ini.

*tiomm

: Ponti^'.o t Dibuatdi . ' Padatanggsl' :

\^."id:l*4xs NIM. €outt-o?f

gof?ooztat oo3

Crah:

junat 'trlis rma

&zd/rir

sosuai prcdi

madng{asing toeiwe)

mendry* perseaujuan dari pengetola Jurnal, ber*as ini hrus di sco dalflm format PDF dan b€*gs (submissim sesuai proses unggah Uifaopi*m p"d" ;.p4 +i"a *diit

S€tel8h

a$s)

"renmy

.

=:=:: .':

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PEMINDAHAN HAK JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN KOTA PONTIANAK

Recommend Documents