STRATEGI PEMERINTAH KOTA MALANG DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) DIMAS NOER ARI PRASETYO SITI RAGIL HANDAYANI ABDULLAH SAID (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
[email protected] Abstract This research is descriptive research with qualitative approach. Data source that used is primary data and secondary data. Primary data is in the form of observation and interview result, while secondary data is in the form of documents of Renstra, Lakip, Renja, and profile book of Dinas Pendapatan Daerah. Data analysis on this research is interactive data analysis model of Miles and Huberman. Strategy undertaken by Dinas Pendapatan Daerah include intensification and extensification strategy. On implement that strategy, Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang face some problems, including less obediently Wajib Pajak, less strong foundation law, and there’s desire from Wajib Pajak to do fraud. Keywords : Intensification strategy, extensification strategy PENDAHULUAN Asas sistem
Pendapatan Daerah, Pajak Daerah yang ada di
desentralisasi
yang
mampu
ketergantungan
menuntut
suatu
Kota Malang bersumber dari sektor Pajak
mengurangi
suatu
Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan
Daerah
kepada
Jalan, Pajak Parkir, Pajak Hotel, dan Pajak
asas
tersebut
Hiburan. Sementara Pajak Air Tanah dan Bea
otonomi
Pemerintah
Pemerintah
Pusat.
Melalui
pemerintah
memberikan
kepada
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
daerah untuk mengurus dan mengatur rumah
(BPHTB) baru dikelola Pemerintah Daerah Kota
tangga daerahnya sendiri (Hanafi dan Mugroho,
Malang pada tahun 2011. Sedangkan Pajak Bumi
2009:
desentralisasi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-
memberikan keleluasaan kepada daerah untuk
P2) baru dikelola Pemerintah Daerah Kota
menyelenggarakan
Malang pada tahun 2013.
177).
Adanya
asas
otonomi
daerah.
Hal
tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
Tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi pajak daerah yang selalu naik dari tahun ke
Pada dasarnya, adanya otonomi daerah
tahun
salah
satunya
diakibatkan
karena
adalah untuk memberikan kewenangan yang
pengalihan BPHTB dan PBB-P2 menjadi pajak
luas, nyata, dan bertanggung jawab (Hanafi dan
daerah. Di tahun 2013, target penerimaan Pajak
Mugroho, 2009: 87). Kewenangan tersebut dapat
Daerah sebesar Rp 186 Miliar dinaikkan menjadi
berupa
maupun
Rp 210 Miliar dan tercapai sebesar Rp 238
pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan
miliar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas
daerah selalu berhubungan dengan Pendapatan
Pendapatan Daerah Kota Malang, Ir. Ade
Asli Daerah (PAD).
Herawanto, MT dalam wawancara dengan
pembangunan
daerah
Menurut Muluk (2006: 77-78), PAD
Media
Center
(Afandi,
2013).
Target
dan
merupakan pendapatan yang ditentukan dan
realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Malang
dikumpulkan
dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:
secara
lokal.
Terdapat
tiga
kategori yang termasuk jenis PAD, meliputi Pajak Daerah, denda, dan pungutan. Pajak Daerah dipandang sebagai penghasilan utama yang diperoleh daerah. Kota Malang merupakan salah satu daerah pelaksanan desentralisasi dan otonomi daerah yang memiliki penghasilan besar melalui Pajak Daerah. Menurut Willstar Sinaga selaku
Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Malang Tahun Target Realisasi 2009 Rp 49.144.638.669,90 Rp 49.467.066.282,96 2010 Rp 56.142.003.282,90 Rp 60.151.082.871,20 2011 Rp 104.644.701.180,71 Rp 125.332.979.877,83 2012 Rp 125.828.676.756,77 Rp 159.124.119.792,89 2013 Rp 210.287.899.778,18 Rp 238.499.748.161,57
Kasi Pengembangan Potensi tahun 2014 di Dinas Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
1
Sumber : Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, diolah (2014) Menurut Direktorat Jenderal Pajak,
faktor
berdasarkan
TINJAUAN PUSTAKA
pengalihan
tersebut,
seluruh
penerimaan BPHTB dan PBB-P2 akan masuk ke Pemerintah
Kabupaten/Kota,
pendukung
dan
penghambat
yang
mempengaruhi strategi tersebut.
Rencana Strategis (Renstra) Di dalam organisasi publik, rencana
sementara Pusat
strategis yang kemudian disingkat dengan
mendapat 10%, Pemerintah Provinsi 16,2%,
Renstra adalah dokumen teknis operasional
Biaya
yang
sebelum
pengalihan, Pemungutan
Pemerintah 9%,
dan
64,8%
ke
menjadi
dan
penyusunan
tahunan
dan
penyusunan
Pemerintah Kabupaten/Kota melalui sektor PBB-
program
P2, sedangkan pada sektor BPHTB, Pemerintah
anggaran pembangunan dan belanja Satuan
Pusat mendapat 20%, Pemerintah Provinsi 16%,
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selama kurun
dan
Kabupaten/Kota.
waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan
Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
merupakan perolehan atau peralihan hak atas
dan
tanah dan/atau bangunan dari satu pihak
(Permendagri) No. 54 Tahun 2010 yang menjadi
kepada pihak yang lain (Zuraida, 2012:79)
pedoman dasar dalam penyusunan Renstra.
64%
ke
Pemerintah
kerja
pedoman
Peraturan
Menteri
Dalam
Negeri
terjadi
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010,
karena pemindahan hak maupun pemberian
Renstra diartikan sebagai dokumen perencanaan
hak baru. “Pemindahan hak bisa terjadi karena
jangka menengah yang menggambarkan visi,
jual beli, tukar-menukar, maupun hibah dan
misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program
hibah wasiat. Sementara pemberian hak baru
prioritas. Selain itu Renstra juga merupakan
terjadi karena kelanjutan pelepasan hak atau di
penjabaran gambaran permasalahan SKPD yang
luar pelepasan hak” (Zuraida, 2012:79). Oleh
dihadapi serta indikasi program yang akan
karenanya BPHTB dikenakan jika terdapat
dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan
peralihan/perolehan hak.
secara terencana, akomodatif dan sistematis
Peralihan
hak tersebut
bisa
BPHTB
dengan mempertimbangkan potensi, peluang
merupakan jenis pajak daerah yang pasif
dan ancaman yang ada. Fungsi dari Renstra ini
ditinjau dari sisi pemungutannya. Artinya,
sendiri
BPHTB akan diproses jika ada Wajib Pajak yang
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kerja
melaporkan. BPHTB lebih menekankan sikap
(Permendagri No. 54 Tahun 2010).
Menurut
aktif
dari
Willstar
Wajib
Sinaga,
Pajak,
sementara
adalah
Proses
Dinas
sebagai
pedoman
penyusunan
dalam
Renstra
ini
Pendapatan Daerah selaku pemungut BPHTB
berpedoman pada Undang-Undang No. 25
lebih bersifat pasif. Selain sikap aktif Wajib
Tahun
Pajak, Dinas Pendapatan Daerah selaku Satuan
Pembangunan
Kerja
Undang
Perangkat
Daerah
(SKPD)
yang
2004 No.
tentang Nasional 32
Sistem
Perencanaan
(SPPN),
Tahun
2004
Undangtentang
menangani pelaksanaan pemungutan BPHTB
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah
diharapkan mampu berperan besar dalam
No. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara
meningkatkan penerimaan BPHTB mulai dari
penyusunan,
perencanaan
pelaksanaan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta
pemungutan BPHTB. Dinas Pendapatan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
dalam
untuk
No. 54 Tahun 2010 yang menjadi pedoman
harus
dasar dalam penyusunan Renstra. Pedoman lain
memperhatikan asas-asas pemungutan pajak.
yang dapat digunakan adalah rumusan Visi,
Artinya, strategi tersebut diharapkan tidak
Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program
memberatkan wajib pajak mengingat Wajib
Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Rencana
Pajak yang memiliki peran aktif.
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional,
strategi
hingga
melaksanakan
meningkatkan
strategi
penerimaan
Penelitian
ini
BPHTB
bertujuan
untuk
Rencana
pengendalian
Pembangunan Nasional,
dan
Jangka
Rencana
evaluasi
Menengah
mengetahui dan mendeskripsikan strategi yang
(RPJM)
Pembangunan
dilakukan Pemerintah Kota Malang beserta
Jangka Menengah (RPJM) Provinsi atau Renstra Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
2
Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka
Proses
Menengah Daerah (RPJMD). Sementara strategi
menyebabkan
Menurut kamus besar bahasa Indonesia (2011)
semakin tinggi dan tuntutan bagi pemerintah
merupakan rencana yang cermat mengenai
daerah untuk mengutamakan pelayanan kepada
kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.
masyarakat juga semakin tinggi. Terciptanya tata
Pemerintahan Daerah Menurut
Muluk
(2009:204),
“dalam
kelola
transisi peran
serta
pemerintah
governance)
baik
keuangan,
maupun
memberikan
kepuasan
Pelaksanaan
good
daerah
terbatas
sebagai
organ
yang
akan
(good
pelayanan,
kepada
governance
pada
baik
hal
pembangunan
22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pemerintah authority)
yang
stakeholder
dalam
Undang-Undang sebelum Undang-Undang No. (Local
inilah
akan
stakeholder.
tidak
penggunaan
hanya
peraturan
pelaksana pemerintahan di daerah selalu tepat
perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga
asas dengan mencakup DPRD (council) dan
menerapkan
Kepala Daerah (mayor)”. Sementara itu, dalam
pemerintahan yang baik, yang melibatkan
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
internal
Pemerintahan
Sabarno
pengertian
Daerah
dijelaskan
pemerintahan
tentang
dan
prinsip
penyelenggaraan
eksternal
(2008:17),
birokrasi.
Menurut
pemahaman
konsep
daerahbahwa
government ditujukan pada suatu organisasi
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara
pengelolaan berdasarkan kekuasaan tertinggi
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
(negara dan pemerintah). Sementara konsep
dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
governance tidak hanya melibatkan pemerintah,
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
tetapi juga melibatkan peran stakeholder di luar
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
pemerintah
Kesatuan
Republik
menjadi sangat luas.
dimaksud
dalam
Indonesia
sebagaimana
Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah
pemerintahan
Pelaksanaan
pihak
otonomi
yang
terlibat
daerah
perlu
ditunjang sistem pengelolaan keuangan daerah
Daerah
menyelenggarakan
sehingga
dalam
yang rasional, adil, partisipatif, transparan, dan
memiliki
akuntabel (Suhadak dan Nugroho, 2007:132).
hubungan dengan Pemerintah Pusat. Aspek
Sistem
hubungan
meliputi
bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
hubungan wewenang, keuangan, pelayanan
dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-
umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan
lain pendapatan yang sah. Sementara itu,
sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
adil
wewenang,
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil
pemanfaatan
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
menimbulkan
dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan
keuangan,
sebagaimana
selaras.
dimaksud
Hubungan
pelayanan
umum,
hubungan
administrasi
dan
kewilayahan antar susunan pemerintahan. Di
balik
luasnya
kewenangan
pengelolaan
keuangan
tersebut
yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam
pemerintah daerah tidak mampu dilepaskan
menggali
dari peran otonomi daerah yang menuntut
otonomi
adanya
pelaksana
desentralisasi (Undang-Undang No. 33 Tahun
daerah
2004). PAD merupakan pendapatan daerah yang
merupakan pilihan yang paling tepat dalam
berasal dari pemanfaatan potensi yang dimiliki
mencapai peningkatan kesejahteraan rakyat
daerah. Di era otonomi daerah, pemerintah
yang
daerah
perubahan
pemerintahan
daerah.
demokratis
Kesatuan
sikap
dalam
Republik
Otonomi
konsepsi
Indonesia”
Negara
pendanaan daerah
dituntut
melalui
sebagai
untuk
pelaksanaan
perwujudan
mencari
asas
sumber
(Sabarno,
penerimaan alternatif yang dapat dimanfaatkan
2008:32). Dalam hal memenuhi kesejahteraan
secara optimal guna meningkatkan PAD (Hanafi
rakyat, diperlukan waktu dan proses sehingga
dan Mugroho, 2009:31).
membutuhkan kesadaran semua pihak dan persamaan persepsi visi otonomi daerah dalam
Desentralisasi Fiskal
pelaksanaannya. Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
3
Menurut Hanafi dan Mugroho (2009:3),
dimaksud dengan hak atas tanah dan atau
desentralisasi fiskal memang tidak secara jelas
bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
dinyatakan dalam Undang-undang No. 33
pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,
Tahun
dana
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
perimbangan merupakan sumber penerimaan
di bidang pertanahan dan bangunan (Siahaan,
daerah yang sangat penting dalam pelaksanaan
2010:579).
2004.
Namun
desentralisasi.
komponen
Desentralisasi
fiskal
juga
Besarnya BPHTB ditetapkan melalui
merupakan salah satu pilar dalam memelihara
dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak
kestabilan kondisi ekonomi nasional. Adanya
BPHTB adalah nilai perolehan obyek pajak
transfer dana ke daerah akan mendorong
dalam hal jual beli, tukar menukar, hibah, hibah
aktivitas perekonomian masyarakat di daerah.
wasiat, waris, penunjukkan pembeli dalam
Tujuan penerapan prinsip desentralisasi
lelang dan pengalihan hak yang lain yang diatur
fiskal adalah mendorong daerah-daerah untuk
dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
giat meningkatkan PAD, termasuk dengan
Dasar pengenaan pajak inilah yang kemudian
menciptakan
digunakan
berbagai
bentuk
pajak
dan
dalam
melakukan
pemungutan
retribusi daerah (Rahmawati, 2008:34-35). Meski
BPHTB. Sistem pemungutan pajak yang dikenal
kini
otonomi
di Indonesia meliputi self assessment, official
daerah telah mengalami pergeseran dan tidak
assessment, dan withholding system (Supramono
lagi berpangkal pada prinsip auto money, namun
dan
pada kenyataannya kapasitas keuangan daerah
digunakan dalam pemungutan BPHTB adalah
masih
self assessment system. Sistem ini meletakkan
paradigma
dititik
penyelenggaraan
beratkan
pada
kemampuan
Damayanti,
Wajib
pendaftaran hingga pelaporan BPHTB (Willstar
meningkatkan
kualitas
adalah
untuk
pelayanan
publik,
berperan
yang
daerah.
semula
untuk
Sistem
menggali PAD dari sektor pajak dan retribusi Tujuan
Pajak
2010:4-5).
aktif
dari
Sinaga, 2014).
namun ternyata pajak dan retribusi yang
METODE PENELITIAN
dipungut justru menimbulkan beban baru,
Penelitian
yang
digunakan
dalam
antara lain menimbulkan ekonomi biaya tinggi
penelitian ini adalah penelitian jenis deskriptif
dan memberatkan bagi masyarakat daerah yang
dengan
bersangkutan (Rahmawati, 2008:34-35).
Narbuko dan Achmadi (1997:44), penelitian
Implementasi memberikan
desentralisasi
kewenangan
pendekatan
kualitatif.
Menurut
fiskal
deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang
kepada
menjadi jenis penelitian ini sangat berguna
kabupaten/kota untuk menggali dan mengelola
dalam
mendeskripsikan,
sumber keuangannya sendiri. Hal ini akan
menginterpretasikan permasalahan yang ada,
berdampak pada munculnya berbagai kebijakan
sehingga
yang mengarah pada upaya peningkatan PAD.
permasalahan tersebut dan disajikan dalam
Upaya peningkatan PAD tersebut dapat berupa
bentuk
intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Pemberian
Strategi
kewenangan oleh pusat kepada daerah untuk
Meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak
memungut pajak (taxing power) mengakibatkan
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara
munculnya berbagai aturan dan kebijakan
yang menjadi fokus penelitian adalah strategi
perpajakan di daerah.
yang
dapat tulisan
diambil yang
Pemerintah
dilakukan
menguraikan, kesimpulan
sistematis Kota
dari
mengenai
Malang
Pemerintah
dan
Kota
dalam
Malang
beserta faktor pendukung dan penghambatnya BPHTB
dalam Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan
melaksanakan
strategi
tersebut
(Sugiyono,2010:207). Adapun
lokasi
penelitian
dalam
hak atas tanah dan atau bangunan. Menurut
penelitian ini adalah Kota Malang. Penelitian ini
Siahaan (2010:579), maksud dari perolehan hak
dilakukan
atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan
transaksi jual beli tanah dan/atau rumah di Kota
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
Malang mencapai lebih dari 10.000 transaksi.
diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan
Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Daerah
di
Kota
Malang
dikarenakan
oleh orang pribadi atau badan. Adapun yang Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
4
Kota Malang, pada tahun 2011 transaksi BPHTB
Peningkatan pengetahuan sumber daya
mencapai 9.008 transaksi, tahun 2012 mencapai
manusia pengelola BPHTB tidak dilaksanakan
10.737 transaksi dan pada tahun 2013 mencapai
secara
10.041 transaksi. Selain itu, di Kota Malang
dilaksanakan ketika dibutuhkan, misalnya saja
terdapat sekitar 126 Perumahan yang telah
saat ada peraturan maupun kebijakan baru yang
terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota
berbeda
Malang. Lebih lanjut Kota Malang merupakan
pengamatan peneliti, diketahui bahwa Dinas
salah satu Kota yang telah memiliki Peraturan
Pendapatan
Daerah
sebagai
memberikan pengetahuan kepada pengelola
pemungutan
BPHTB sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BPHTB yang mana landasan hukum tersebut
Pengetahuan ini berupa pelatihan Pegawai
merupakan syarat agar BPHTB dapat dialihkan
dengan
menjadi pajak daerah.
sumber daya manusia pengelola Pajak Daerah
dan
landasan
Peraturan
hukum
Walikota
pelaksanaan
Sumber data yang digunakan berupa
terus
menerus,
dari
namun
sebelumnya. Daerah
PPAT.
hanya
Berdasarkan
berusaha
Peningkatan
untuk
pengetahuan
menjadi salah satu kebijakan yang dituangkan
data primer dan data sekunder. Data primer
dalam
berasal
observasi,
Pendapatan Daerah tahun 2008-2013. Kebijakan
sementara data sekunder berasal dari dokumen,
tersebut meliputi semua jenis Pajak Daerah yang
catatan, arsip maupun laporan yang dilaporkan
dikelola Pemerintah Daerah.
oleh pihak diluar peneliti. Adapun analisis data
Penataan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Pengawasan
dari
wawancara
dan
rencana
analisis model interaktif Miles dan Huberman
strategis
Administrasi
Penataan
(Renstra)
Dinas
dan
Peningkatan
administrasi
dimaksudkan
(Miles dan Huberman, 1992:20).
untuk mendukung pencapaian kerja yang efektif
HASIL DAN PEMBAHASAN
dan efisien. Penataan administrasi ini nantinya
1. Strategi Dinas Pendapatan Daerah
akan berpengaruh terhadap kelancaran proses
a. Strategi Intensifikasi
pelayanan
dan
administrasi
data
Strategi intensifikasi merupakan suatu tindakan
untuk
memperbesar
pengawasan. objek
dan
Penataan
Wajib
Pajak
penerimaan
merupakan suatu hal yang sangat diperlukan
dengan cara melakukan pemungutan yang lebih
dalam menunjang kinerja pengelola BPHTB.
giat, ketat, dan teliti. Strategi intensifikasi
Ada dan tertibnya data administrasi objek dan
mencakup
aspek
Wajib Pajak akan mempermudah pelaksanaan
ketatalaksanaan, dan aspek personalianya, yang
pemungutan maupun penagihan BPHTB. Setiap
pelaksanaannya
pengelola
aspek
kelembagaan,
melalui
kegiatan-kegiatan.
Strategi Intensifikasi meliputi: Peningkatan
BPHTB
dituntut
mendokumentasikan
Pengetahuan
Sumber
untuk
data-data
mampu
yang
ada,
Daya
sehingga apabila suatu saat diperlukan akan
Manusia Pengelola Bea Perolehan Hak Atas
mudah ditemukan. Penempatan letak data objek
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dan Wajib Pajak yang disusun berdasarkan
Peningkatan pengetahuan Sumber Daya
nama
sesuai
dengan
memudahkan
dalam
pekerjaan. Disisi lain, peningkatan pengawasan
pengelolaan
BPHTB.
langkah
Hal
tersebut
positif
dalam
menggerakkan dan mengerahkan sumber daya pegawai mencapai
dalam
organisasi
tujuan
yang
agar
telah
juga
prioritas
Dinas
melakukan Pendapatan
Daerah.
berhasil
ditetapkan.
menjadi
untuk
akan
Manusia merupakan fungsi yang sangat penting merupakan
pengelola
fungsinya
Dalam
melaksanakan
pengawasan,
Dinas Pendapatan Daerah melakukan tindakan
Bertambahnya pengetahuan pegawai dalam
tanpa
bidang dan tugasnya akan menumbuhkan
tersebut berupa verifikasi lapangan. Verifikasi
kepekaan
dalam
lapangan dilakukan apabila data objek pajak
ada.
yang dilaporkan diduga tidak sesuai dengan
dan
kepedulian
pegawai
menghadapi
berbagai
masalah
Pengetahuan
pegawai
sangat
yang
berpengaruh
positif dalam mencapai hasil yang diinginkan.
pengetahuan
kenyataan
yang
Wajib
Pajak,
sebenarnya.
kegiatan
Sebelumnya,
verifikasi lapangan rutin dilaksanakan setiap minggu, namun kini pelaksanaannya hanya jika
Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
5
diperlukan.
Berubahnya
jadwal
kegiatan
sosialisasi, masyarakat diharapkan mengetahui
verifikasi
lapangan
selain
karena
proses dan mekanisme BPHTB. Sosialisasi yang
karena
dilakukan Dinas Pendapatan Daerah bersifat
pengelola BPHTB sudah memiliki peta geografis
learning by doing, cara seperti ini dirasa efektif
Kota Malang. Peta geografis tersebut telah
karena
terintegrasi dengan teknologi informasi dan
dilaksanakan. Dinas Pendapatan Daerah juga
bekerjasama dengan bidang Pajak Bumi dan
melakukan sosialisasi dalam bentuk kegiatan
Bangunan, oleh karenanya apa yang ada di peta
kemasyarakatan seperti jalan sehat sadar pajak,
tidak jauh berbeda dengan keadaan di lapangan.
Gerakan Ibu Sadar Pajak (GISPA), dan bentuk
Sosialisasi
kegiatan yang lain. Sosialisasi semacam ini
penyederhanaan
administrasi,
kepada
Pegawai
juga
dan
Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sosialisasi
program
yang
dicanangkan
sudah
seolah memberikan prestasi langsung kepada
maupun
penyuluhan
Wajib Pajak. Jalan sehat sadar pajak misalnya,
merupakan agenda kegiatan Dinas Pendapatan
hanya Wajib Pajak atau masyarakat yang
Daerah dalam meningkatkan dan menyadarkan
membayar
Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak.
kegiatan
Sosialisasi BPHTB terdiri dari dua macam, yang
masyarakat akan berusaha memenuhi kewajiban
pertama sosialisasi internal dan yang kedua
perpajakannya. Kegiatan sosialisasi memang
sosialisasi
eksternal.
internal
harus dilakukan dan dikemas dalam bentuk
dilakukan
kepada
Dinas
yang menarik minat masyarakat serta serasa
Sosialisasi para
pegawai
pajaklah tersebut,
yang maka
prestasi
bisa mau
Pendapatan Daerah yang mengemban tugas
memberikan
melaksanakan pemungutan BPHTB. Tujuan dari
pembayar pajaknya.
pelaksanaan sosialisasi internal adalah untuk
Mempermudah
memberikan pengetahuan bagi pegawai Dinas
Perizinan Investasi Properti
mengikuti tidak
langsung
Pelayanan
mau
kepada
dan
Proses
Pendapatan Daerah untuk dapat melaksanakan
Pelayanan dan proses perizinan yang
tugas maupun memahami peraturan-peraturan
mudah menjadi magnet bagi para investor
baru. Sementara sosialisasi eksternal ditujukan
untuk berinvestasi di Kota Malang. Saat ini ada
kepada PPAT.
eksternal
sekitar 126 perumahan yang ada di Kota
tersebut adalah untuk mengajak PPAT turut
Malang. Perumahan-perumahan tersebut berada
serta menyadarkan Wajib Pajak dan mengetahui
dalam tataran menengah keatas. Harga yang
proses pembayaran maupun peraturan terbaru.
relatif dan pengkreditan yang mudah menjadi
b. Strategi Ekstensifikasi
daya tarik bagi masyarakat untuk turut membeli
Tujuan sosialisasi
Strategi
ekstensifikasi
merupakan
hunian di perumahan. Namun satu hal yang
usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber
harus
penerimaan BPHTB yang baru. Namun, strategi
Banyaknya
ekstensifikasi tidak dapat bertentangan dengan
menunjukkan bahwa perizinan di Kota Malang
kebijakan
tidak sulit. Hampir disemua Kecamatan yang
pokok
nasional,
yang
mana
pemungutan pajak dilaksanakan tidak semata-
disadari
adalah
perumahan
proses di
perizinan.
Kota
Malang
ada di Kota Malang terdapat perumahan.
mata untuk menggali pendapatan daerah, tetapi
Banyaknya
perumahan
memang
juga untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya
memberikan dampak yang signifikan terhadap
agar
penerimaan BPHTB. Pengalihan hak tanah dan
tidak memberatkan bagi
masyarakat.
Strategi ekstensifikasi terdiri dari:
rumah yang begitu cepat menunjukkan bahwa
Melakukan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak
pelayanan dan perizinan tidaklah rumit. Namun
yang belum Terdata di Kota Malang
harus disadari, semakin banyaknya perumahan
Pentingnya
Pajak
yang ada di Kota Malang akan mengurangi
untuk mau membayarkan pajaknya merupakan
jumlah lahan hijau yang ada di Kota Malang.
tantangan bagi Dinas Pendapatan Daerah.
Lahan-lahan produktif, lahan-lahan pertanian
Dalam
cepat
rangka
kesadaran
Wajib
meningkatkan
kesadaran
atau
lambat
akan
Pemerintah
menjadi
lahan
Kota
harus
masyarakat, Dinas Pendapatan Daerah harus
perumahan.
memiliki langkah khusus, langkah ini yang
memperhatikan hal tersebut, jika Pemerintah
kemudian disebut sosialisasi. Melalui kegiatan
Kota hanya berfokus pada penerimaan BPHTB,
Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
6
maka lahan hijau akan semakin berkurang,
Pemenuhan
estetika Kota Malang sebagai Kota yang sejuk
Menunjang Implementasi Kebijakan
akan hilang.
Sarana
dan
Prasarana
dalam
Faktor pendukung internal yang kedua berupa pemenuhan sarana dan prasarana dalam
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam
melaksanaan
pemungutan
menunjang
pekerjaan.
Dinas
Pendapatan
BPHTB di Kota Malang, Dinas Pendapatan
Daerah Kota Malang dalam melaksanakan
Daerah mendapati beberapa faktor pendukung
kebijakan
dan faktor penghambat. Kedua faktor tersebut
administrasi maupun pelaksanaan lapangan
memberikan pengaruh terhadap penerimaan
membutuhkan sarana dan prasarana yang
BPHTB. Berikut faktor pendukung dan faktor
menunjang. Sarana prasarana yang terdapat
penghambat tersebut:
pada Ruang Kerja BPHTB di Dinas Pendapatan
a. Faktor Pendukung Internal dan Eksternal
Daerah Kota Malang sangat diperlukan dalam
Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif
menunjang pelaksanaan pemungutan BPHTB.
turut Menunjang Melalui Penerbitan Landasan
Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa
Hukum
peralatan
baik
yang
administrasi
berupa
pelaksanaan
seperti
telepon,
yang
komputer, laptop, printer, maupun peralatan
pertama berupa adanya penerbitan landasan
operasional yang berupa kendaraan roda empat.
Faktor
pendukung
internal
Kendaraan
hukum dari lembaga eksekutif dan legislatif di
operasional
merupakan
Daerah. Tidak dapat dipungkiri dalam beberapa
sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan
tahun terakhir sektor pajak daerah Kota Malang
operasi/verifikasi
mendapatkan
kendaraan operasional terkadang berbenturan
Pemerintah
perhatian Daerah
yang
Kota
luas
Malang.
dari Target
dengan
urusan hal
lapangan.
Penggunaan
bidang
yang
tersebut
Dinas
lain.
Malang
membuat
Untuk
penerimaan pajak daerah yang selalu meningkat
menyiasati
sebagaimana tabel 1.1 menunjukkan besarnya
Daerah
perhatian Pemerintah Daerah Kota Malang
penggunaan
terhadap potensi Pajak Daerahnya. Dalam usaha
penggunaannya
memenuhi target tersebut, Pemerintah perlu
Sementara prasarana yang tersedia di Ruang
memiliki aturan sebagai landasan hukumnya.
Kerja
Sejak tahun 2002 hingga 2013, setidaknya ada 85
mendukung tugas pemungutan BPHTB. Selain
Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak
adanya sarana dan prasarana yang bersifat fisik,
yang dikelola oleh daerah serta ada tiga
ada juga sarana yang berupa nonfisik, sebagai
Peraturan Walikota yang mengatur tentang
contoh adanya peta geografis yang terintegrasi
BPHTB. Landasan hukum BPHTB yang dimiliki
dengan sistem informasi.
Kota Malang antara lain: (1) Peraturan Daerah
Iklim Investasi Properti dan Jual Beli Tanah di
Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea
Kota Malang
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. (2)
Iklim
Kota
Pendapatan
kendaraan,
BPHTB
tidak sudah
investasi
lagi
sehingga berbenturan.
memadai
properti
jadwal
dalam
merupakan
Peraturan Walikota Malang Nomor 55 Tahun
faktor pendukung eksternal yang pertama. Jual
2010
Pembayaran,
beli rumah dan/atau tanah di Kota Malang
Penyetoran, dan Tempat Pembayaran BPHTB.
tergolong berkembang pesat, Dinas Pendapatan
(3) Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun
Daerah mencatat, setidaknya ada lebih dari
2011
dan
10.000 transaksi yang terjadi. Pada tahun 2013,
Pemeriksaan BPHTB. (4) Peraturan Walikota
ada 10.041 transaksi yang tercatat di Dinas
Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pendapatan Daerah, sementara pada tahun 2012
Penagihan BPHTB. Landasan hokum tersebut
sebesar 10.737 dan tahun 2011 sebesar 9.008
sudah memuat segala hal mengenai BPHTB,
transaksi. Banyaknya transaksi, tentu akan
mulai
memberikan
tentang
tentang
dari
Tata
Tata
Cara
Cara
pemungutan,
Penelitian
tarif,
pelaporan,
pengaruh
kepada
penerimaan
pembayaran hingga penagihan. Namun ada hal
BPHTB. Selain itu, hal yang menyebabkan
yang belum diatur dalam landasan hukum,
transaksi jual beli tanah dan atau rumah di Kota
salah satunya restitusi atau pengembalian.
Malang begitu besar adalah banyaknya para pendatang maupun Mahasiswa yang bertempat
Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
7
tinggal di Kota Malang. Tidak dapat dipungkiri
tentu
bahwa besarnya iklim investasi properti di Kota
utamanya
Malang merupakan satu pendukung dalam
merupakan pengembalian kepada Wajib Pajak
meningkatkan penerimaan BPHTB. Pemerintah
atas uang yang mereka bayarkan dikarenakan
Kota maupun Dinas Pendapatan Daerah harus
adanya kelebihan pembayaran. Hal tersebut
jeli mengoptimalkan sektor investasi properti
tentu menjadi evaluasi bagi Pemerintah Daerah
tersebut. Namun harus disadari bahwa iklim
dan
investasi properti tidak akan selamanya besar.
melaksanakan
Adanya Desentralisasi dan Otonomi Daerah
permasalahan teknis dan landasan hukum
Faktor pendukung eksternal yang kedua adalah adanya desentralisasi
dan otonomi
menjadi
permasalahan
mengenai
Dinas
tersendiri,
restitusi.
Pendapatan
Restitusi
Daerah
kebijakan.
dalam
Permasalahan-
hendaknya menjadi prioritas untuk ditangani. Apalagi restitusi berhubungan dengan Wajib
daerah. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
Pajak
yang
tentunya
akan
mempengaruhi
daerah memberikan kewenangan kepada daerah
penerimaan BPHTB.
untuk mengurusi rumah tangganya sendiri.
Terbatasnya Tenaga Penilai Tanah dan Rumah
Peran desentralisasi dan otonomi daerah akan
Faktor penghambat internal yang kedua
memberikan kebijakan seluas-luasnya secara
adalah terbatasnya tenaga penilai tanah dan
nyata dan bertanggung jawab. Atas dasar
rumah. Tenaga penilai tanah dan rumah yang
tersebut, daerah diberikan keleluasaan atau
ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
peluang
hanya berjumlah satu orang.
untuk
melaksanakan
pemungutan
Keterbatasan
BPHTB maupun menggali objek-objek BPHTB
tenaga penilai ini perlu segera disiasati oleh
yang belum terdata dengan catatan sesuai
Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, bisa
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
dengan cara menambah tenaga penilai yang
Kewenangan
proporsional
baru maupun melatih sumber daya manusia
diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan
yang sudah ada untuk mempelajari tata cara
otonomi daerah. Hal ini diwujudkan dengan
menilai tanah dan bangunan. Tenaga penilai
peraturan, pembagian dan pemanfaatan sumber
merupakan
daya
hal
pelaksanaan verifikasi lapangan. Peran tenaga
adanya
penilai dalam pelaksanaan verifikasi lapangan
Pemerintah
adalah sebagai penilai dan melihat apakah data
yang
pelaksanaan otonomi Daerah
yang
dimiliki
daerah.
pemungutan
daerah untuk
Dalam
BPHTB,
memudahkan
membuat
landasan
hukum,
kebijakan, maupun menggali objek BPHTB yang
bagian
terpenting
dalam
yang dilaporkan Wajib Pajak dengan data yang ada di lapangan sudah sesuai.
baru. b. Faktor Penghambat Internal dan Eksternal Strategi
yang
dijalankan
Dinas
Kewajiban Perpajakan Umumnya dipenuhi Menjelang Akhir Tahun
Pendapatan Daerah Kota Malang bukan tanpa
Sementara faktor penghambat eksternal
hambatan. Ada faktor-faktor penghambat yang
yang pertama mengenai Wajib Pajak yang
turut
umumnya memenuhi kewajiban perpajakannya
mempengaruhi
implementasi
strategi
tersebut. Faktor tersebut berasal dari lingkungan
menjelang
internal dan eksternal. Berikut faktor-faktor
dilakukan karena pada tahun berikutnya NJOP
penghambat tersebut:
(Nilai Jual Objek Pajak) akan naik, sehingga
Produk Hukum Daerah Masih ada yang belum
Wajib Pajak akan memenuhi kewajibannya pada
sesuai
akhir tahun. Hal seperti ini tidak dilarang dan Adanya
Peraturan
tahun.
Motif
seperti
ini
maupun
tidak melanggar aturan yang ada, namun akan
Peraturan Walikota ternyata belum mampu
memberikan kesulitan pada pegawai pengelola
mengatur
ada
BPHTB untuk memproses BPHTB secara cepat.
merupakan faktor penghambat internal yang
Semakin banyak Wajib Pajak yang melapor
pertama.
menjelang akhir tahun,
segala
Daerah
akhir
permasalahan
Permasalahan
restitusi
yang
misalnya,
semakin membuat
dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan
berkas menumpuk. Penumpukan berkas akan
Walikota, pelaksanaan restitusi BPHTB belum
membuat proses pelayanan sedikit terhambat.
diatur. Belum adanya aturan hukum tersebut
Dinas
Pendapatan
Daerah
akan
berusaha
Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
8
memberikan pelayanan yang terbaik, namun
ternyata belum mampu diterapkan pada semua
kendalanya ketika harus dilaksanakan verifikasi
jenis Pajak Daerah. BPHTB yang menjadi
lapangan. Apabila dalam satu hari ada banyak
primadona penerimaan Pajak Daerah belum
berkas yang mengharuskan verifikasi lapangan,
mampu memaksimalkan teknologi informasi
maka hal ini akan membutuhkan waktu lebih
dan menggunakan e-tax. Hal ini tentu menjadi
lama.
sebuah kelemahan, mengingat BPHTB mampu
Wajib Pajak Berusaha Meringankan atau
berkontribusi hampir 50% terhadap penerimaan
Memperkecil Beban BPHTB
Pajak Daerah (Sukarelawati, 2012). Letak Kantor
Faktor kedua
penghambat
mengenai
eksternal
kecurangan.
yang
Dinas
Pendapatan
Daerah
sebagai
tempat
Kecurangan
pelaporan BPHTB yang jauh dari pusat kota,
maupun pelaporan yang tidak benar selalu
tentu menjadi sebuah kelemahan. Penggunaan
menjadi
teknologi informasi seharusnya menjadi solusi
kendala
dalam
meningkatkan
penerimaan pajak. Adanya keinginan untuk
untuk mengatasi kelemahan tersebut.
meringankan pajak yang seharusnya dibayar merupakan
wujud
adanya
kecurangan.
PENUTUP
Kecurangan tersebut bukan datang dari Pegawai
Kesimpulan
Dinas
1. Desentralisasi
Pendapatan
Daeah
maupun
PPAT,
dan
otonomi
daerah
namun justru dari Wajib Pajak. Wajib Pajak
memberikan kesempatan pada Pemerintah
merupakan pihak yang paling mengetahui
Kota Malang untuk mengelola daerahnya
harga atau transaksi yang sebenarnya, tidak
sendiri,
mengherankan
jika
meringankan
Wajib
beban
Pajak
ingin
pajaknya.
Dalam
mulai
dari
peraturan-peraturan,
rencana, implementasi, sampai evaluasi. 2. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah
praktiknya, sistem pelaporan dan pembayaran
Kota
BPHTB
system,
penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
kewajiban
dan Bangunan (BPHTB) meliputi strategi
menganut
sehingga
Wajib
self
Pajak
assessment memiliki
menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah BPHTB yang terutang. Oleh karenanya, tidak
Malang
dalam
meningkatkan
intesifikasi dan strategi ekstensifikasi. 3. Pelaksanaan
strategi
tidak
selamanya
mengherankan jika masih ditemukan Wajib
berjalan
lancar,
dalam
Pajak yang salah hitung maupun memalsukan
terdapat
faktor
pendukung
BPHTBnya.
penghambat yang mempengaruhi strategi
Percepatan
Perkembangan
Teknologi
penghambat
dan
faktor
tersebut. Saran
Informasi Belum Dapat Diaplikasikan Faktor
implementasinya,
eksternal
yang
1. Pemerintah
Kota
Malang
perlu
teknologi
mengoptimalkan peran desentralisasi dan
informasi. Perkembangan informasi merupakan
otonomi daerah. Pemerintah Kota Malang
suatu hal yang tidak dapat dihindari di era
masih dapat menggali potensi BPHTB yang
terakhir
adalah
globalisasi
perkembangan
ini.
Hampir
semua
birokrasi
lebih besar.
untuk
2. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas
pelayanan maupun untuk sosialisasi, tidak
Pendapatan Daerah perlu mengevaluasi dan
terkecuali bidang perpajakan. Dinas Pendapatan
menyesuaikan apakah strategi tersebut masih
Daerah Kota Malang selaku pemungut Pajak
bisa
Daerah
maupun
memanfaatkan
teknologi
telah
informasi
memaksimalkan
untuk
Dilaksanakannya
informasi
menunjang e-tax
teknologi pekerjaan.
(Electronic
Tax),
diterapkan. setiap
bagaimana
teknologi informasi dalam tataran birokrasi. E-
3. Faktor-faktor
adanya
tahun
bulan
akan
turut
seharusnya
dilaksanakan.
wujud
setiap
mensukseskan dan memberikan gambaran
penggunaan
merupakan
Evaluasi
strategi
penghambat
tersebut
yang
menjadi
tax yang diaplikasikan oleh Dinas Pendapatan
kendala pemungutan BPHTB hendaknya
Daerah Kota Malang, untuk saat ini masih
dapat diatasi, bahkan bisa dijadikan sebagai
menangani Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak
faktor
Parkir, dan Pajak Reklame. Teknologi informasi
perkembangan
teknologi
informasi.
Perkembangan
teknologi
informasi
pendukung.
Misalnya
saja
Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
9
hendaknya
dapat
membantu
diaplikasikan
implementasi
untuk
Siahaan, Marihot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan
pelaksanaan
Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang
pemungutan.
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Press.
Daftar Pustaka
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif,
Afandi, Achmad Syaiful. 2013. “Lampaui Target, 2014 Dispenda ditarget Rp 250 M”, diakses pada
tanggal
19
Desember
2013
Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta. Suhadak
dan
Trilaksono
Nugroho.
2007.
dari
Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah
http://mediacenter.malangkota.go.id/2013/12
dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi.
/lampaui-target-2014-dispenda-ditarget-rp-
Malang: Bayumedia Publishing.
250-m/
Sukarelawati, Endang. 2012. “PAD Terbesar Kota
Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus
Malang ditopang BPHTB”, diakses pada
Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa ed.4.
tanggal
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
http://www.antarajatim.com/lihat/berita/101
Direktorat Pelayanan, Penyuluhan, dan Humas. 2012.
“Pengalihan
PBB-P2
sebagai
Pajak
Daerah”, diakses pada tanggal 29 November 2013
dari
http://www.pajak.go.id/content/pengalihanpbb-perdesaan-dan-perkotaan#.Upf_t0ULEh.twitter
21
Februari
2014
dari
703/pad-terbesar-kota-malang-ditopangbphtb Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2010. Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: ANDI OFFSET. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Hanafi, Imam dan Tri Laksono Mugroho. 2009.
Retribusi Daerah.
Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Indonesia. Malang: UB Press.
Pusat dan Daerah.
Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman.
Zuraida, Ida. 2012. Teknik Penyusunan Peraturan
1992. Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan
Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-
Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Press. Muluk, M.R. Khairul. 2006. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publishing. ______________________. Desentralisasi
dan
2009.
Peta
Pemerintahan
Konsep Daerah.
Surabaya: ITS Press. Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Rahmawati, Farida. 2008. Desentralisasi Fiskal: Konsep, Hambatan, dan Prospek. Dalam Ahmad Erani Yustika: Desentralisasi Ekonomi di Indonesia, Kajian Teoritis dan Realitas Empiris. Malang: Bayumedia Publishing. Sabarno, Hari. 2008. Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafika. Jurnal Perpajakan |Vol. 1 No. 1 Januari 2015| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
10
