RUMUSAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KOTAKU (KOTA TANPA KUMUH) SOSIALISASI DAN WORKSHOP NASIONAL KOTAKU 2016 HOTEL SHERATON – HOTEL AMBHARA – HOTEL SAHID JAKARTA, 26 – 29 APRIL 2016 Rumusan Hasil-hasil Sosialisasi dan Lokakarya Nasional Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai 29 April 2016. I.
RUMUSAN HASIL SOSIALISASI NASIONAL
1. Bahwa KOTAKU sebagai bagian program pembangunan kawasan permukiman pada RPJMN 2015-2019, sasarannya adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha; 2. Penanganan kawasan permukiman kumuh melalui program KOTAKU mencakup komponen-komponen kegiatan yang terdiri atas : a. Pengembangan kelembagaan dan kebijakan; b. Integrasi perencanaan dan pengembangan kapasitas bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat; c. Peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di kawasan kumuh, meliputi : infrastruktur primer dan sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di Kabupaten / Kota terpilih; dan infrastruktur tersier atau lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan; d. Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; serta e. Dukungan untuk kondisi darurat bencana; 3. Upaya mewujudkan penanganan kumuh perkotaan tidak mungkin dapat dilakukan dan diselesaikan sendiri oleh Pemerintah apalagi oleh satu Kementerian/ Lembaga, maka diperlukan kolaborasi semua pihak dan semua pelaku antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai; 4. Implementasi platform kolaborasi sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas, membutuhkan peran Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai nakhoda, dalam penanganan kumuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemeliharaan serta keberlanjutannya; 5. Agar peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai nakhoda dalam program KOTAKU berjalan efektif, maka beberapa perlu strategi sebagai berikut: a. Perlunya landasan hukum di daerah untuk penanganan kumuh
b. Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (misalnya : RP2KPKP1 dan atau sejenisnya), yang disusun berdasarkan profil kumuh perkotaan dan RTRW/RDTR, serta diakomodir dalam RPJMD; c. Pemerintah Kabupaten/ Kota secara proaktif mengkonsolidasikan seluruh potensi pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi melalui pengembangan kelembagaan tingkat Kota/Kabupaten seperti Pokja PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) atau memfungsikan kelembagaan yang sudah ada; d. Pemerintah Kabupaten/ Kota secara proaktif memfasilitasi dan melakukan revitalisasi kelembagaan masyarakat (LKM/BKM) menjadi partner utama di masayarakat dalam penanganan kumuh perkotaan; e. Pemerintah Kabupaten/ Kota secara proaktif memfasilitasi proses integrasi perencanaan penanganan kumuh (misalnya : dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman atau dokumen sejenisnya) sebagai bagian integral dari rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan; f. Pemerintah Kabupaten/ Kota mengalokasikan anggaran yang memadai untuk merealisasikan rencana penanganan kumuh di perkotaan yang bersumber dari APBD, dan sumber-sumber anggaran lainnya (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Swadaya Masyarakat, Swasta/CSR, LSM dan Perguruan Tinggi), sehingga target pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen di wilayahnya dapat direalisasikan; 6. Bahwa dukungan Pemerintah Pusat dalam program KOTAKU, sesuai dengan kewenangannya diwujudkan melalui : a. Dukungan kebijakan pelaksanaan program, antara lain dengan menerbitkan SPM (Standar Pelayanan Minimum) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Agraria, serta Standar Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan kebutuhan; b. Dukungan Bantuan Teknis Kota/Kabupaten Perkotaan
penanganan
kumuh
kepada
seluruh
c. Dukungan bantuan pembiayaan bersumber dari APBN, yang orientasinya untuk pembiayaan komponen-komponen kegiatan sebagaimana dimaksud pada poin 2 di atas; 7. Dalam rangka membangun transparansi dan akuntabilitas, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan audit internal dan eksternal, dan untuk
1
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
memastikan kualitas audit perlu dilakukan pengembangan kapasitas kepada auditor dan auditee 8. Bahwa penanganan kumuh bukan hanya soal fisik, akan tetapi juga soal sikap perilaku manusia, maka perlu kepedulian semua pihak antara lain perguruan tinggi yang memerlukan sarana untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang di milikinya di masyarakat.
II.
RUMUSAN HASIL LOKAKARYA NASIONAL 1. Pemerintah Kabupaten/ Kota sebagai nakhoda dalam pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (KOTAKU), berkomitmen agar: a. Perencanaan Pemda menjadi acuan utama untuk semua pihak yang akan terlibat dalam penanganan kumuh b. Membangun dukungan kondusif dari kalangan DPRD, serta memberikan dukungan kebijakan (Perda, SK, dan sejenisnya) sebagai landasan pelaksanaan program KOTAKU; c. Mengidentifikasi dan menggerakkan potensi seluruh pemangku kepentingan dan SKPD terkait,untuk membangun platform kolaborasi di dalam pelaksanaan program KOTAKU; d. Memberikan fasilitasi dan melaksanakan penguatan kapasitas dan revitalisasi peran kelembagaan masyarakat (LKM/BKM), termasuk di dalam penyusunan RPLP untuk mendukung pelaksanaan program KOTAKU; e. Memfasilitasi seluruh rangkaian program KOTAKU dari mulai tahapan persiapan sampai dengan tahapan keberlanjutan; f. Khusus di Wilayah DKI Jakarta, posisi komitmen Pemda sebagai Nakhoda akan dibangun pada level Pemerintah Propinsi melalui Sekretaris Daerah Propinsi;
2. Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam perencanaan dan penganggaran pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (KOTAKU), berkomitmen untuk: a. Konsolidasi data permukiman (seperti pemanfaatan data baseline 100 0 100) dan sumber data lainnya digunakan dalam penyusunan atau penajaman dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD; b. Tertuangnya Target penanganan kumuh dalam RPJMD/RKPD dan harus mampu menjawab tantangan ke depan; c. Melakukan penyusunan atau review dokumen perencanaan penanganan permukiman kumuh;
d. Pelibatan semua pihak (khususnya masyarakat) dalam proses perencanaan dan penganggaran penanganan kumuh; e. Konsultasi penganggaran dengan pihak pemberi dana dimanfaatkan dengan baik;
agar
dapat
f. Alokasi anggaran dari APBD dan menggali potensi pendanaan dari berbagai sumber; g. Mengusahakan ketersediaan dana operasional sebagai penunjang kegiatan penanganan kumuh di kota/kabupaten masing-masing; h. Pola-pola pembangunan yang diinisiasi oleh BKM/LKM dapat dilanjutkan dalam penanganan kumuh; i. Khusus di Wilayah DKI Jakarta, proses perencanaan dan penganggaran akan dikomitmenkan melalui mekanisme penganggaran daerah pada SKPD-SKPD terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah; 3. Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam penyiapan dan pengembangan kelembagaan tingkat kota untuk menggerakkan platform kolaborasi pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (KOTAKU), berkomitmen agar: a. Mengidentifikasi potensi-potensi kelembagaan di tingkat Kabupaten/ Kota, b. Membangun atau memfungsikan kelembagaan yang khusus untuk penanganan kumuh sesuai kebutuhan Kabupaten/ Kota masing-masing (Pokja PKP atau sejenisnya) yang mampu menjalankan misi program KOTAKU dan merealisir platform kolaborasi; c. Mengoptimalkan peran strategis LKM/BKM untuk mendukung program KOTAKU, sekaligus sebagai subyek dan obyek program; d. Khusus di Wilayah DKI Jakarta, proses revitalisasi kelembagaan di level Kota/Kabupaten hanya dapat dilakukan jika komitmen pengembangannya dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Pemerintah Provinsi di bawah koordinasi Sekretaris Daerah atau Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup-SETDA Provinsi DKI Jakarta; 4. Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen (KOTAKU) dan keberlanjutannya, berkomitmen untuk: a. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada skala sedang/besar (primer dan sekunder) dilakukan melalui pola kontraktual (dengan pihak ke-3) melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di Pemerintah Daerah; b. Pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada skala kecil (tersier) dilakukan melalui pola swa-kelola oleh masyarakat melalui LKM/BKM;
c. Perlu serah terima asset sesegera mungkin dari pokja /satker kepada Pemda agar dianggarkan pemeliharaannya oleh pemda; d. Pemanfaatan/pengelolaan asset, termasuk pemeliharaan (O/P) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/ Kota dan perlu didukung oleh regulasi daerah, sehingga peran para pihak dalam pemeliharaan (O/P) jelas dan memiliki kepastian hukum, termasuk menyangkut alokasi pembiayaannya; Demikian Rumusan hasil Sosialisasi dan Lokakarya Nasional ini dengan harapan dapat menjadi rujukan dan acuan untuk menggerakan seluruh pihak agar terlibat dalam penanganan kumuh secara nasional. Jakarta, 29 April 2016
