Rochmad Effendy Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

JURNAL NOMOSLECA Volume 2, Nomor 1, April 2016

MENGUKUR OBJEKTIVITAS LIPUTAN MEDIA DENGAN RUMUS COEFFICIENT OF IMBALANCE (Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif Pemberitaan Kampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan Republika Terhadap Partai Golkar dan PDI-P) Rochmad Effendy Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang email:[email protected]

Abstract General election which aims at selecting the best national leadership for the next five year office term is people‟s democracy party event which requires the nation attention. Mass media plays an important role to have the event successful by covering general election campaign, along with its rule and procedures, the political party program statements, the prospective candidate track record, and general election irregularities in independent, neutral and impartial manner. By doing so, media functions as voter education to enable them to choose the candidate rationally based on unbiased and balanced media coverage. In addition, media have to control and monitor general election procedures violation committed by each general election stakeholders. If it is the case, the general election will run freely and fairly. To achieve this, media should cover objectively by means separating his subjective opinion from the fact being covered. This type of media coverage, among other things, will undoubtedly bring about free and fair general election. The paper attempts to describe the relation between media and politics, as well as the objectivity of East-Java Province based Jawa Pos newspapers sand Muslim-oriented Republika daily during general election 1999 campaign period. Besides, it tries to measure their coverage objectivity employing the Coefficient of Imbalance formulae especially with regard to the parties namely the presumed pro status quo Golkar party and the reformist PDI-P party. The paper puts its emphasis on the discussing the objectivity method for media coverage using quantitative content analysis. The papers concludes by presenting an example of content analysis result using the formulae on the 1999 general election media coverage which found that each newspaper was biased to each the political party with Jawa Pos favored PDI-P and Republika supported Golkar. Keyword :Objectivity, Content Analysis, Coefficient of Imbalance, Inferences, judgment. Abstrak Pemilihan Umum yang bertujuan untuk menyeleksi kelayakan calon wakil rakyat dan pemimpin nasional merupakan perhelatan yang banyak menyita perhatian masyarakat dalam sebuah negara demokratis. Liputan pers yang independen, netral, tidak berpihak tentang kegiatan pemilu terutama tentang identitas dan rekam jejak calon pemimpin mutlak diperlukan agar masyarakat dapat memilih secara cerdas calon pemimpin mereka. Pers yang mampu menjalankan fungsi pendidikan politik dan kontrol sosial pers dalam kegiatan pemilu, makanya,akan menjadi jaminan utama terhadap penyelenggaraan prosesi pemilu yang bebas, jujur dan adil. Untuk itu, pemberitaan pers yang objektif memainkan peran strategis untuk 211

Rochmad Effendy,Mengukur Objektivitas Liputan Media dengan RumusCoefficient of Imbalance (Studi Kasus Hasil Penelitian Metode Analisis Isi Kuantitatif PemberitaanKampanye Pemilu 1999 di Harian Jawa Pos dan RepublikaTerhadap Partai Golkar dan PDI-P)

mencapai tujuan tersebut. Artikel ini membahas objektivitas liputan pers pada pemilu 1999 yang merupakan kegiatan pesta demokrasi pertama kali yang demokratis pasca Orde Baru.Penekanan di sini, diberikan pada aspek metode mengkaji objektivitas liputan pers pada koranJawapos dan Republika pada pemilu 1999. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif analisis isi dengan menggunakan rumus Koefisien Keberpihakan menemukan adanya keberpihakan kedua koran kepada salah satu partai politik peserta pemilu yakni Golkar dan PDIP. Kata Kunci :Objektivitas, Analisis Isi, Coefisien Keberpihakan, Report, Inferences, Judgement

demikian, media tepat dibebani beberapa

Pendahuluan Kegiatan

pemilihan

umum

merupakan perhelatan politik.Para peserta pemilu mulai dari seperti partai politik beserta calon yang diusung, penyelenggara pemilu,

lembaga

swadaya

masyarakat

pemantau, pemerintah sebagai fasilitator berlomba-lomba untuk menyampaikan pesan politik

masing-masing

kepada

warga

pemilih.Program-program politik, peraturan tentang

penyelenggaraan

pemantuan

pemilu,

penyelenggaraan

hasil pemilu

semuanya tidak memiliki daya guna politik, kalau tidak dilaporkan dan diberitakan media.Dalam

negara

demokrasi

liberal

seperti Indonesia, media telah menjadi aktor politik

seperti

halnya

partai

politik,

pemerintah, lembaga swadaya masyarakat kelompok penekan (Brian McNair : 1999; 73). Media di sini tidak hanya melaporkan peristiwa politik, tapi telah menyatu padu dengan lingkungan politik yang sedang berlangsung

(McNair:

1999:73).

Meski

tugas

dan

fungsi

keberlangsungan

untuk

dan

mengawal

terpeliharanya

pemerintahan yang demokratis. Untuk media itu, media lanjut McNair (1999: 21-22) harus dapat melaksanakan lima fungsi. Pertama, memberikan informasi seputar peristiwa yang di terjadi.Kedua, mendidik warga tentang arti dan nilai penting sebuah ‗fakta‘ yang meniscayakan wartawan untuk bekerja secara

profesional

lewat

menempatkan

objektivitas sebagai nilai utama dalam kegiatan

jurnalistik

menyediakan

mereka.Ketiga,

sebuah

keberlangsungan pembentukan

platform

diskursus opini

demi

politik

publik

dan

termasuk

mengakomodasi pendapat dan gagasan yang berbeda.Keempat, anjing

fungsi

penjaga

memberitakan

dan

pengawas

dan

(watchdog)

dengan

mengawasi

kegiatan

pemerintah dan lembaga politik.Kelima, menjadi

saluran

advokasi

bagi

penyebarluasan gagasan-gagasan politik.

212


Berkaitan dengan hal tersebut, media yang

independen

yang

merupakan

perwujudan dari kebebasan pers adalah salah satu

indikator

pemilu.Untuk objektif,

sukses itu,

penyelenggaraan

liputan

netral,

media

berimbang

yang

merupakan

koefisien

keberpihakan

untuk

menakar

objektivitas pemberitaan pemilu 1999, serta paparan hasil penilitian objektivitas. Hubungan Pers Dengan Aktivitas Politik Dan Pemilu

keniscayaan. Hal ini untuk memberikan

Pers bukan hanya berfungsi sebagai

informasi yang memadai tentang regulasi

pemberi informasi tapi juga agenda setter,

pemilu, partai politik peserta, program kerja

sebagai penentu agenda bagi khalayak.Hal

beserta rekam jejak calon pemimpin kepada

ini mengasumsikan adanya hubungan positif

para pemilih. Fungsi pendidikan pemilih

antara

(voters

tentang topik tertentu/dengan perhatian yang

education)

ini

merupakan

isi

peliputan/pemberitaan

konsekwensi pers yang harus menjalankan

diberikan

fungsinya sebagai sarana pendidikan politik

tersebut. Singkat kata, apa yang dianggap

menjelang dan pada saat pemilu berlangsung.

penting oleh pers akan dianggap penting pula

Di samping itu, pers juga harus berperan

oleh khalayak. Demikian pula apa yang

sebagai kontrol sosial yang mengawasi

dianggap tidak penting akan dianggap tidak

tindakan

dalam

penting pula oleh khalayak (Jalaluddin

penyelenggaraan pemilu (Manuel Kaisiepo,

Rahmat, 1989:92). Akan tetapi informasi

1999:

pentingnya

yang terkemas dalam surat kabar baik yang

independensi pers dalam kegiatan pemilu,

berupa tulisan berita, photo dan gambar

Aliansi

(AJI)

kartun tidak tersaji dalam ruangan hampa.

bekerjasama dengan dengan IRRI Pact

Jelas ada maksud dan tujuan baik tersirat

memandang perlu untuk menyusun buku

maupun yang tersurat dibalik hal tersebut.

bertajuk

Ada praktek seleksi dan interprestasi dalam

penyimpangan

5-6).Mengingat

Jurnalis

Independen

―Bersikap

MeliputPemilu

di

Independen!Pedoman Masa

Transisi

Demokrasi‖.

khalayak

terhadap

media

persoalan

proses produksi teks ; memilih kelayakan berita dan pemuatannya di surat kabar, mendefinisikan dan memilih realitas sosial

Pembahasan Tulisan

empiris, ini

akan

mendiskusikan

tentang relasi pers dengan politik terutama kegiatan pemilihan umum, metode analisis isi kuantitatif dengan menggunakan rumus 213

mengkonstruksi

realitas

politik

sosial tertentu. Sejarah

pers

nasional

dipenuhi

dengan kompetisi sengit memperebutkan


wacana

politik

antar

kekuatan

dengan liputan atau iklan politik dari Partai

dominan.Sebagai aktor politik, pers menjadi

Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan

kekuatan strategis untuk dijadikan sebagai

parpolnya warga Nahdhiyyin. Liputan pers

wahana perjuangan mengembangkan wacana

tentang parpol hanya akan efektif untuk

menggugat

mempengaruhi

keabsahan

penjajah

meski

pihak

menentukan

dan pemenjaraan para pengelola pers saat

voters). Meski demikian, aktivitas kampanye

pemerintahan kolonial.Era kebebasan pers

bagi partai politik tetap perlu dilaksanakan

sebagai

penerapan

untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, ada

demokrasi liberal tahun 1955-1959 bukan

upaya untuk membangkitkan loyalitas para

membuat kinerja pers yang profesional, tapi

pengikut partai dan agar mereka memilih

malah justru melahirkan pers partisan bahkan

partai tersebut.Kedua, ada kegiatan untuk

menjadi corong politik partai politik tertentu.

menjajaki warga negara yang tidak terikat

Era kebebasan pers berakhir total pada era

pada partai atau menciptakan identifikasi

Orde Baru yang mengawasi secara ketat

pada golongan independen.Ketiga, ada usaha

perilaku

kampanye yang ditujukan kepada kaum

pers

yang

dari

tidak

menyisakan

oposisi,

di luar wacana yang telah didiktekan

kepercayaan

penguasa. Bahkan rezim orde baru telah

melainkan untuk rakyat bahwa keadaan akan

mengembangkan

bahasa

lebih baik jika dalam kampanye ini mereka

(language game) dengan memperkenalkan

memilih kandidat dari partai lain (Dan

kosakata, frase dan kalimat tertentu yang

Nimmo, 1993:192).

disampaikan secara berulang-ulang, formal dan eufimistik (Ibnu Hamad: 2004: 76-78). Pengaruh

pers

terhadap

perubahan

dirancang

(swinging

sedikitpun ruang untuk menyuarakan wacana

permainan

bukan

politik

belum

dengan resiko pahit berupada pembredelan

konsekwensi

pilihan

yang

dan

nilai

mengalihkan

anggota

partai,

Berkaitan dengan hal tersebut, pers yang merupakan pilar keempat demokrasi seharusnya memainkan peran strategis dalam

perilaku pemilih tidak signifikan dan hanya

proses

pendewasaan

cenderung memperkuat pilihan terhadap

masyarakat.

parpol tertentu (reinforcement effect) .

dituntut untuk selalu memegang teguh Kode

Pemilih dari kalangan Muhammadiyyah

Etik Jurnalistik yang mewajibkan wartawan

yang secara emosional dan struktural telah

untuk selalu menyajikan produk berita yang

berafiliasi dengan dengan Partai Amanat

objektif, berimbang, netral dan memihak

Nasional (PAN), jelas tidak akan mempan

kepada kebenaran serta memperjuangkan

Untuk

itu,

politik makanya

warga pers

214


kepentingan rakyat. Pers nasional, menurut

menyediakan forum publik untuk kritik

pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers

maupun dukungan warga. (7) Jurnalisme

memainkan peranan untuk: (b) menegakkan

harus berupaya membuat hal-hal penting

nilai-nilai

mendorong

menarik dan relevan. (8) Jurnalisme harus

terwujudnya supremasi hukum dan HAM

menjaga agar berita komprehensif dan

serta

(c)

proporsional (9) Para praktisinya harus

umum

diperbolehkan mengikuti nurani mereka.

berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan

Objektivitas, keberimbangan dan netralitas

benar. (d) melakukan pengawasan, kritik,

pemberitaan pers merupakan hal

koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang

mutlak tersaji dalam liputan pers nasional

berkaitan dengan kepentingan umum. (e)

pada masa pemilu.Pemberitaan yang nihil

memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

kepentingan-kepentingan

dasar

demokrasi,

menghormati

mengembangkan

Untuk

kebhinekaan. pendapat

itu,

dalam

rangka

melaksanakan kegiatan jurnalistiknya, para wartawan menurut Bill Kovach (2004:6 ) memiliki

kewajiban

utama

yakni

menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri mereka. Agar tugas mulia ini bisa dilakukan wartawan, Bill Kovach menyarankan sembilan hal yang mesti dipegang

teguh

dalam

tersebut adalah: (1) Kewajiban pertama jurnalisme

adalah pada

kebenaran. (2)

Loyalitas

pertama

memenuhi

hak mengetahui

jurnalisme

adalah

warga. (3)

Intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. (4) Para wartawan harus menjaga independensi terhadap sumber berita. (5) Jurnalisme harus berfungsi sebagai pemantau kekuasaan. 215

(6)

Jurnalisme

harus

politik

para

pengelola pers, dan elit penguasa diharapkan mampu mendidik para calon pemilih untuk membuat pilihan politis yang rasional. Dengan demikian, berita yang bersih dari sisipan

kepentingan

sempit

politik

ini

diharapkan mampu melaksanakan proses pembelajaran proses demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian tentang liputan pers dan Pemilu

melaksanakan

kegiatan jurnalistik mereka. Sembilan hal

yang

Penelitian tentang kampanye Pemilu 1992 dengan mengkaji editorial surat kabar Suara

Merdeka

(SM)

melalui

metode

semiotika menemukan bahwa koran SM cenderung memihak Golkar. Tapi penelitian tersebut tidak mempelajari lebih dalam alasan mengapa keberpihakan ini terjadi (Y. Krisnawan: 1997). Pada penelitian yang lain yang dilaksanakan pada Pemilu 1977 tapi berbeda dalam obyek kajian mendapatkan hasil temuan yang berbeda. Mustofa Kamil


dengan menganalisa isi 5 surat kabar

dalam mengungkapkan isu-isu kontroversial

nasional terbitan Jakarta (Kompas, Merdeka,

(Harsono Suwardi. 1993: 19-20)

Sinar Harapan, Suara Karaya dan Pelita) menemukan bahwa sebagian besar beritaberita liputan tentang kampanye Pemilu 19977 cenderung bersikap netral. Meski demikian, partisan

terdapat kepada

juga

kecenderungan

parpol

tertentu

dalam

peliputan. Ini terutama pada koran yang berafiliasi dengan parpol tertentu, seperti pada koran Suara Karya yang memihak kepada Golkar dan surat kabar Pelita kepada PPP. Akibat sikap partisan ini, peliputan tentang PDI sangat minim dalam kedua koran tersebut (Don Michael F, 1989: 177). Tambahan, penelitian pemberitaan Pemilu 1987 pada surat kabar Kompas, Suara Pembaharuan, Prioritas,

Suara

Pikiran

Karya,

Rakyat,

Merdeka, Kedaulatan

Rakyat, Suara Merdeka, Jawa Pos, dan Bali Pos menemukan hubungan paternalistik antara pers dengan elit penguasa. Relasi patron-client penguasa dijinakkan dalam

antara

saat

pers

itu.Pers

saat

(domestikasi)

sebuah

menguntungkan

dengan itu

oleh

hubungan (sumbiosis

elit telah

yang

saling

mutualistis).

aroma

sloganistik

yang

lebih

menonjolkan aspek hiburannya daripada materi dan substansi pemilu. Berada dalam cengkeram kekuasaan otoriter orde baru,

karenanya,

penelitian

yang

mengkaji objektivitas peliputan pers tentang kampanye Pemilu parpol terasa mendesak dilakukan dengan beberapa alasan.Pertama, untuk mengetahui sikap pers nasional dalam meliput aktivitas parpol dalam kampanye Pemilu. Dengan kata lain, dalam kondisi kebebasan pers yang sedang menggejala seperti sekarang ini, diperlukan pers yang tetap memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kalau tidak, pers justru akan terjerambab dalam kubangan kepentingan

sempitnya

sendiri.

Ini

mengingat pers masa kini adalah juga merupakan

institusi

bisnis

di

samping

sebagai lembaga sosial dari politik. Kedua, menjelaskan apakah mampu melaksanakan tugas peliputan Pemilu dengan tetap selalu memegang teguh nilai-nilai yang tersebut di atas. Konsep Objektivitas Berita

penguasa

Tidak heran, kalau gaya liputan pemilu lebih kental

Oleh

Konsep obyektivitas dalam peliputan adalah masalah subtle dan bahkan hampir hanya sebatas mitos.Term ini baru dipakai dalam wacana jurnalisme pada tahun 1920an.

Sebelumnya,

digunakan

dalam

istilah diskursus

yang selalu jurnalisme

adalah kata unbiased (tidak memihak, tidak bias) dan uncolored (tidak diwarnai oleh

membuat pers saat itu harus berhati-hati 216


opini pribadi, benar berdasarkan fakta nyata

peristiwa, memberikan prinsip keseimbangan

di lapangan). Istilah-istilah ini menurut

dan keadilan serta melihat peristiwa dari dua

pengertian

perspektif.

aslinya

berarti

menemukan

Dennis

percaya,

objektivitas

kebenaran melalui usaha sungguh-sungguh

dapat diterapkan apabila mengadopsi metoda

sebagai mana layaknya ilmuwan berusaha

dan

mencari menemukan kebenaran (finding the

subjektivitas wartawan atau editor. Prosedur

truth

of

ini diterapkan baik pada tingkat peristiwa

scientist) (Richard Strekfuss, 1990: 975).

yang akan diliput (apa pertimbangan objektif

Tidak

dan rasional

though

heran,

rigorous

kalau

methodology

hal

sempat

ini

prosedur

yang

dapat

membatasi

mengapa suatu peristiwa

mengundang perdebatan alot antara kubu pro

diliput), mencari data ( dari mana saja data

objektivitas

diambil), sampai menulis ( kata apa yang

dan

pihak

yang

anti

objektivitas.John C. Merril seperti dikutip

dipakai), editing tulisan ( apa

alasan

Eriyanto (2000: 87) menyatakan bahwa

menempatkan berita menjadi headline), dan

objektivitas jurnalistik itu mustahil terwujud

lain sebagainya (Eriyanto: 2000: 87).

karena semua aktivitas jurnalistik pada dasarnya adalah subjektif. Ini, lanjutnya, bisa

Meski

konsep

objektivitas

dilihat dari mulai mulai pencarian berita,

mengundang perdebatan, tapi Hayakawa

peliputan, penulisan sampai editing yang

(1946)seperti dikutip Severin dan Tankard

kesemuanya adalah melibatkan subjektivitas

(1992: 82-83) memberikan jalan keluar dari

wartawan; kenapa suatu peristiwa diliput,

perdebatan ini dengan cara selalu berusaha

siapa

meliput

yang

diwawancarai,

apa

yang

warta

dalam

report

yang

ditanyakan, kemana kecenderungan berita

memungkinkan dilakukannya validasi dan

ditulis, kenapa mengambil sudut pandang

verifikasi

berita tertentu, bagian mana yang dihapus

menghindari

dan ditonjolkan. Sebaliknya, Everette E.

(kesimpulan), judgement (peniliaian), dan

Dennismemandang objektivitas jurnalistik

slanting (memilih dan memilah bahan yang

sangat dimungkinkan dan bukan sesuatu

sesuai atau tidak sesuai dengan materi yang

yang mustahil.Ini, lanjutnya, karena semua

sedang dideskripsikan). Yang dimaksud

kegiatan jurnalistik pada dasarnya dapat

dengan

diukur dengan nilai-nilai objektif. Ini bisa

mengandung

dilihat

diverifikasi

dari

beberapa

prinsip

seperti:

terhadap sejauh

objek

mungkin

Reportadalah fakta dan

berita

yang

yang

bisa

oleh

pihak

kalimat

yang

disangkal

memisahkan fakta dari opini, menghindari

lain.Inferences

pandangan emosional dalam memandang

mengandung sebuah pernyataan tentang

217

adalah

inference

kalimat

keras

serta


sesuatu yang belum diketahui dan dibuat

dan neutrality (sikap netral). (2) Faktualitas

dibuat berdasarkan pada sesuatu yang telah

yang mencakup truth (kebenaran), relevance

diketahui. Dengan kata lain, kalimat yang

(relevansi) dan informativeness (lihat tabel

berusaha menyimpulkan sesuatu yang belum

dibawah).

terverifikasi serta hanya berlandaskan dari

berkaitan dengan nilai dan fakta yang

sesuatu

memiliki

yang

diketahui

sebelumnya.

Menurutnya,

implikasi

objektivitas

evaluatif.Faktualitas

Sementara judgements adalah kalimat yang

berarti sebuah bentuk reportase tentang

mengandung ungkapan suka atau tidak suka

peristiwa

oleh sang penulis terhadap kejadian, orang

diverifikasi terhadap sumber berita dan

atau obyek tertentu yang sedang penulis

disajikan bebas dari opini subjektif wartawan

jelaskan. Petunjuk praktis di sini adalah

atau paling tidak terpisah dari komentar

sebuah kalimat yang terdiri kata sifat dan

subjektif. Ini juga meliputi kelengkapan data,

adverb atau kata yang kuat atau yang secara

akurasi data dan wujudnya niat untuk tidak

jelas

menyembunyikan

menggambarkan

perasaan

penulis

terhadap obyek sikap tertentu

Objektivitas McQuail posisi

terpisah

adalah

dan

pernyataan

apa

yang

yang

bisa

penting.

Relevansi lebih berkaitan dengan proses

menurut

(2000:172)

dan

Dennis mengambil

netral

dengan

pemilihan

daripada

penyajian.

Hal

mempersyaratkan tersebut

dengan ini

bahwa

berlangsung

bentuk makanya,

proses

secara

seleksi

jelas

dan

menanggalkan subjekvitas dan pendapat

berkesinambungan tentang apa yang penting

pribadi

objek

untuk khalayak/masyarakat. Singkat kata,

pemberitaan atau sumber berita. Ini juga

apa berkaitan secara langsung terhadap

berarti memegang teguh secara ketat prinsip

masyarakat adalah yang paling relevan.

akurasi

Dalam

wartawan

dan

relevansi

kriteria

dan

terhadap

kebenaran

kasus

perkosaan

misalnya, wartawan harus menyajikan fakta

maksud

kasus tersebut dengan menggunakan rumus

tersembunyi untuk mengutamakan melayani

5H 1H apa adanya dan tidak terjebak pada

pihak ketiga. Untuk menjelaskan konsep ini,

eksploitasi

Wasterstahl (dalam Dennis McQuail: 2000:

secara detil bagaimana proses bagaimana

173-4)

objektivitas

pemerkosaan itu terjadi. Ini karena hal ini

meliputi dua konsep utama yakni: (1)

tidak relevan, tidak memiliki kepentingan

impartiality

apapun

berarti

menyatakan

(sikap

data.

memberitakan

Ini

sekaligus

kelengakapan

seperti

nihilnya

bahwa

nonpartisan)

yang

mencakup aspek balance (keberimbangan)

pornografi

terhadap

dengan mengulas

masyarakat.

Adapun

impartiality mengasumsikan sebuah sikap 218


netral

yang

harus

menerapkan

dengan

tersaji secara berimbang dan adil serta

keberimbangan

memaparkan pendapat-pendapat alternatif

waktu/ruang/penekanan)

dengan cara yang tidak bias dan tidak

prinsip

(keberimbangan dalam

diwujudkan

memperlakukan

pandangan

yang

menyajikan

hal

penafsiran,

bertentangan tersebut

secara

sensasional (Dennis. McQuail: 2000: 173-4).

serta

Information should be objective in the sense

tidak

of

being

accurate,

honest,

sufficiently

berpihak. Singkat kata, informasi yang tersaji

complete, true to reality, reliable, and

dalam pers harus objektif dalam arti akurat ,

separating fact from opinion. Information

jujur, cukup lengkap, sesuai dengan realitas,

should be balanced and fair (impartial),

terpercaya

reporting alternative perspectives in a non-

dan

terpisah

dari

gagasan

subjektif. Disamping itu, informasi harus

sensational, unbiased way.

Objectivity Impartiality

Factuality

Truth

Balance

Relevance

Neutrality

Informativeness Sumber : Dennis. McQuail: 2000: 173

Berkaitan

dengan

objektivitas

pemberitaan. Ini berkaitan dengan hal-hal

(faktualitas dan imparsialitas) tersebut di

seperti : (a) kesesuaian judul berita dengan

atas, Siti Hanifa (2014: 7) mengemukan

isi berita; (b) kelengkapan data yang

sembilan tolok ukur pemberitaan yang

disajikan seperti dalam rumus penyusuan

objektif.Hal ini seperti faktualitas, akurasi,

berita

kelengkapan,

relative

pendukung atau kelengkapan informasi atas

priority, proporsional, cover both side, non

kejadian yang ditampilkan; (d) ada tidaknya

evaluatif, dan non sensasional.Sementara itu,

pencampuran fakta dengan opini wartawan

Henri Subiakto dkk (2000) mengulas konsep

yang menulis berita yang tercermin dari

tersebut secara operasional.Pertama, Aspek

penggunaan kata-kata opinionative seperti

faktualitas

tampaknya,

relative

salience,

meliputi akurasi pemberitaan

yang menekankan pada kejujuran dalam 219

5

terkesan,

WH;

(c)

Penggunaan

diperkirakan, kesannya,

data

seakan-akan,

seolah,

agaknya,


diperkirakan,

diramalkan,

kontroversi,

menggunakan

konsep

semantik

bahasa.

mengejutkan, manuver, sayangnya, dan kata-

Dalam studinya ―How Time Stereotype

kata opinionatif lainnya. Kedua, aspek

Theree

imparsialitas

mencakup

mengelompokkan enam jenis bias dalam

keseimbangan penulisan berita. Ini dapat

pemberitaan: Attribution bias, adjective bias,

diukur dari : (a) Keseimbangan dalam

adverbial bias, outright opinion, contextual

memberikan porsi yang sama pada masing-

bias, photogrphic bias, adjective

masing pihak yang diberitakan baik dilihat

adverbial bias, outright opinion, contextual

dari kedudukan mereka sebagai sumber

bias, photographic bias. Hasil studinya

berita, mapun dari jumlah sumber beritanya;

menemukan bahwa ditemukan bias negatif

(b) Kesamaan perlakuan dalam memberikan

yang kuat terhadap Truman, bias positif yang

proporsi ruang luas kolom (centimeter

kuat terhadap Eisenhower dan peliputan

kolom), dan waktu. Henri Subiakto (2000)

yang berimbang terhadap Kennedy.

atau

fairness

U.S

Presidents,‖

Merrill

bias,

lantas menambah satu point objektivitas pemberitaan

yakni

validitas

keabsahan

Singkat

kata,

objektivitas

pemberitaan. Ini meliputi dua hal yakni

menganut

atribusi dan kompetensi nara sumber yang

(Eriyanto: 2002: 20-35). Pandangan mereka

dirujuk dalam pemberitaan. Aspek atribusi

lantas dipaparkan oleh Eriyanto dengan

mencakup pencantuman sumber berita secara

mempertentangkannya dengan pandangan

jelas (baik identitas maupun dalam upaya

para konstruksionis. Positivis melihat adanya

konfirmasi atau cek dan ri-cek).Sedangkan

fakta yang ‗riil‘ yang diatur oleh kaidah-

aspek kompetensi sumber berita berkaitan

kaidah

dengan hasil liputan.Berita yang dihasilkan

universal.Media, makanya bertugas untuk

merupakan

menyalurkan

karya

pengamatan

langsung

pandangan

tertentu

kaum

berita positivis

yang

pesanyang

berlaku

merupakan

wartawan, atau dari sumber berita yang

cerminan dan pantulan dari kenyataan. Sebab

menguasai persoalan, atau hanya sekadar

berita yang disampaikan harus sama dan

kedekatannya

sebangun dengan fakta yang hendak diliput.

dengan

media

yang

bersangkutan atau karena jabatannya.

Nah agar objektif, berita harus faktual

Ada kriteria lain yang ditawarkan oleh John Merrill (1965) dalam Severin dan Tankard (1992: 84) untuk mengukur sejauh mana

bias

sebuah

warta

dengan

dengan menyingkirkan pandangan subjektif dari

pembuat

berita.

Sebaliknya,

konstruksionis memandang bahwa fakta merupakan Kebenaran

konstruksi suatu

fakta

atas bersifat

realitas. relatif, 220


berlaku sesuai dengan konteks tertentu.

komunikasi merupakan pertukaran makna

Media, makanya media merupakan agen

yang bersifat dinamis yang merupakan

konstruksi pesan. Ini karena berita tidak

produk konstruksi dan interaksi antara

mungkin merupakan cermin dari realitas,

pengirim dan penerima. Karena makna tidak

karena berita yang terbentuk merupakan

terlihat

konstruksi atas realitas. Berita, makanya

substansinya

selalu bersifat subjektif, sebab saat meliput

menafsirkannya

wartawan

interpretif

menggunakan

subjektifnya.

pertimbangan

Konsekwensinya,

adalah

alias

laten,

maka

dapat lewat

kualitatif

isi

atau

diungkap

dengan

metode

analisis

seperti

framing,

semiotika dan wacana.

wartawan menurut positivis adalah pelapor atas

peristiwa

yang

diliput

yang

mewajibkannya untuk menyingkirkan nilai,

Mengukur Objektivitas dengan Rumus Coefficient of Imbalance

etika, pilihan moral saat meliput peristiwa. Tidak

demikian

halnya

dengan

konstruksionis yang memandang bahwa wartawan sebagai partisipan yang bertugas menjembatani

keragaman

subjektivitas

pelaku sosial. Nilai, etika atau keberpihakan wartawan, makanya tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan suatu peristiwa. Dengan kata lain, objektivitas menurut Fiske seperti dikutip Eriyanto (2011: 2-4) mengikuti aliran transmisi yang memandang bahwa

komunikasi

sebagai

proses pengiriman pesan secara linear dari pengirim kepada penerima. Pesan bersifat statis berupa materi konkrit yang terlihat serta dapat dirasakan, didengar atau dibaca. Pesan

tersebut,

makanya

hanya

akan

diketahui isinya kalau diukur dan dihitung dengan metode analisis isi kuantitatif. Hal ini jelas berbeda dengan aliran produksi dan pertukaran makna yang memandang bahwa 221

Agar dapat diketahui objektivitas pemberitaan, analisis isi kuantitatif dapat diterapkan untuk tujuan tersebut. Analisis isi menurut

Klaus

Krippendorff

(1993:15)

merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat simpulan data yang dapat ditiru (replicable)

dan

sahih

dengan

memperhatikan konteksnya. Metode analisis isi pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih. Kerlinger (2000), analisis isi didefinisikan sebagai suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara sistematik, obyektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak dengan tujuan untuk

mengukur

merupakan

variabel.

metode

Analisis

penelitian

isi yang


sistematis, objektif dan kuantitatif (Wimmer

2. C (u) = (f-u).u/r.t. Rumus ini

& Dominick 2003: 141).Eriyanto (2011: 15)

digunakan ketika jumlah kalimat

mendefinsikannya

teknik

negatif

penelitian ilmiah yang ditujukan untuk

positif.

mengetahui gambaran karakteristik isi dan

SimbolCberari koefsien keberpihakan

menarik inferensi dari isi. Hal ini diarahkan

. f berarti jumlah kalimat positif. Simbol u

untuk mengidentifikasi secara sistematis isi

berarti jumlah kalimat negatif. Simbol r

komunikasi yang tampak (manifest), dan

berarti

dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan

positif dan netral

dapat direplikasi. Analisis isi, makanya

penyikapan yang. Sedang simbol t berarti

metode penelitian yang objektif, sistematis,

jumlah seluruh kalimat baik yang terkait

replikabel, manifes (isi yang tampak), serta

maupun yang tidak terkait dengan obyek

melakukan perangkuman (summarizing) dan

penyikapan. Selanjutnya, setiap unit kalimat

generalisasi.

positif memperoleh nilai +1. Sedangkan unit

sebagai

suatu

Koefisien keberpihakan (Coefficients of Imbalances) merupakan rumus yang dikembangkan leh Janis dan Fadner (1965). Rumus ini digunakan untuk mengukur derajat

keberpihakan suatu surat kabar

terhadap obyek penyikapan tertentu. Ini dapat diterapkan dengan cara menghitung keseluruhan isi komunikasi dan konten komunikasi yang releven dengan objek penyikapan (object attitude) yang akan diteliti (Diana Peh dan Melkote. 1991: 67). Keberpihakan di sini berarti kadar rasio perbedaan antara informasi positif, negatif, berimbang/netral.

Rumus koefisien ini

adalah sebagai berikut: 1. C (f) = (f-u). f/r.t. Rumus digunakan jika jumlah kalimat positif lebih banyak daripada yang negatif.

jumlah

melebihi

jumlah

kalimat

kalimat-kalimat

negatif,

yang berkait

objek

kalimat negatif mendapatkan nilai – 1, unit kalimat netral dan tidak terkait dengan objek penyikapan memperoleh nilai 0. Teknik menerapkan rumus ini adalah dengan cara menghitung jumlah kalimat yang positif dan negatif yang menyangkut objek penyikapan tertentu. Kalau jumlah kalimat positif lebih banyak daripada yang negatif, rumus nomor 1 digunakan. Sebaliknya, jika jumlah kalimat negatif melebihi jumlah kalimat positif, rumus

nomor

2

digunakan.

Koefisien

Keberpihakan berada pada rentang nilai +1 dan – 1. Agar rumus ini dapat diterapkan dapat diterapkan, maka arah dan kecenderungan jumlah kalimat (negatif, positif, netral) terhadap objek penyikapan harus dihitung. Operasionalisasi ragam kalimat tersebut adalah

sebagai

berikut.

(1)

Kalimat 222


dikategorikan negatif, arti

negatif

kalau mengandung

terhadap,

atau

menjelaskan obyek secara negatif atau

akan

positif. Juga yang tidak membenarkan atau

dimungkinkan menggiring para pembaca

mengutuk.

membentuk pendapat negatif terhadap suatu

sebagai tidak terikat dengan obyek kajian,

obyek tertentu. Kalimat negatif mengandung

kalimat

penjelasan negatif para pelaku dan perilaku

obyek kajian, termasuk di sini adalah kalimat

dan mengutuk tindakan dan pelaku yang

transisi. Di samping itu, juga dihitung jumlah

terlibat.(2) Kalimat disebut positif,

kalau

ragam kalimat klasifikasi Hayakawa seperti

mengandung arti positif terhadap, atau akan

report, inferences dan judgment.Kerangka

dimungkinkan menggiring para pembaca

waktu

membentuk pendapat positif terhadap suatu

pemberitaan koranJawa Pos dan Republika

obyek

akan

adalah 19 Mei hingga 4 Juni 1999. Selama

mengandung penjelasan positif para pelaku

periode pemberitaan tersebut ditemukan

atau perilaku dan menghargai tindakan dan

beberapa hal sebagai berikut.

pelaku

tertentu.

yang

dikategorikan

Kalimat

terlibat. netral,

ini

(3)

kalau

(4)

Kalimat

diklasifikasikan

tersebut membahas topik di luar

penelitian

untuk

mengkaji

Kalimat ia

tidak

Tabel 1 Sebaran Dan Prosentase Jumlah Kalimat Negatif, Positif, Netral, Tidak Terkait Serta Koefisien Keberpihakan Coeficients OfImbalances Terhadap Objek Penyikapan Golkar dan PDI-Perjuangan di Harian Jawa Pos Surat Kabar Jawa Pos Arah Kalimat

Obyek Penyikapan Thd. PDI-P Kalimat

Kalimat

%

Positif

128

30,1

225

24,3

Negatif

122

28,7

314

33,9

Netral

142

33,4

340

36,7

32

7,5

46

4,9

424

100

925

100

Tidak Terkait Total Col

223

%

Obyek Penyikapan Thd. Golkar

0,0046

-0,034


Tabel 2 Sebaran Dan Prosentase Jumlah Kalimat Negatif, Positif, Netral, Tidak Terkait Serta Koefisien Keberpihakan Coeficients Of Imbalances Terhadap Objek Penyikapan Golkar Dan PDI-Perjuangan di Harian Republika Surat Kabar Republika Arah Kalimat

Obyek Penyikapan Thd PDI-P Kalimat

Obyek Penyikapan Thd Golkar

%

Kalimat

%

Positif

23

5,1

106

51,2

Negatif

255

57,1

30

14,4

Netral

168

37,6

56

27

45

10

35

16,9

446

100

207

100

Tidak Terkait Total Col

-0,029

0,226

Dua tabel di atas menunjukkan

Makanya, ia harus dihabisi hingga akar-

bahwa Jawa Pos telah bias dalam meliput

akarnya. Sebaliknya, Jawa Pos menganggap

Partai Golkar dengan memberikan gambaran

PDI-P sebagai kekuatan reformasi yang pro

yang negatif dengan nilai – 0, 034 dan

rakyat

memberitakan PDI-P secara positif dengan

menghadapi kekuatan status quo.

yang

harus

didukung

untuk

nilai 0,0046 dalam koefisien keberpihakan

Berbeda dengan Jawa Pos, Republika

(tabel 1). Perlakuan diskriminatif terhadap

memberikan Golkar secara positif dengan

Golkar yang dilakukan Jawa Pos mungkin

nilai 0,226 dan memperlakukan PDI-P secara

disebabakan

yang

negatif dengan nilai –0,029 dalam koefisien

sedang dinikmati sebagian warga masyarakat

keberpihakan (tabel 2). Republika berbuat

termasuk pers. Perilaku yang menonjol pada

demikian sebab ia adalah penerbitan yang

era reformasi tersebut adalah menanggalkan

berafiliasi

semua tata aturan yang telah diletakkan Orde

makanya

Baru dan merubahnya dengan yang baru

memperjuangkan

sama sekali. Di samping itu, hujatan

muslim. Di samping itu, Republika juga

terhadap rezim Orde Baru mewarnai sikap

berada dalam Yayasan Abdi Bangsa yang

dan tindakan masyarakat yang diwujudkan

diketuai Presiden Habibie. Tidak heran,

dengan menganggap Golkar adalah sisa-sisa

kalau Republika bersikap sangat ‗bersahabat

rezim Orde Baru dan sangat pro status quo.

karib‘

euphoria

kebebasan

kepada harus

dengan

ummat

Islam

memihak kepentingan

Golkar.

yang dan

pembaca

Sebaliknya, 224


Republikabersikap ofensif terhadap PDI-P

kedua

surat

kabar

yang

bermaksud

dengan mengangkat isu-isu agama. Dari

menghimbau warga muslim agar memilih

sektarian yang dikembangkan ini diharapkan

partai yang calegnya memeluk agama yang

akan mendapatkan sambutan antusias dari

sama dengan mereka.

masyarakat. Ini bisa dilihat dari maraknya iklan layanan masyarakat yang dimuat di Tabel 3 Distribusi dan Prosentase Inferences, Judgement Terhadap Kedua Objek Penyikapan PDI-P & Golkar DiHarian Jawa Pos&Republika Jawa Pos

Surat Kabar

Kalimat

Republika %

Kalimat

%

Inferences

27

2

15

2,2

Judgement

10

0,1

11

1,6

1349

100

653

100

Total Semua Kalimat Yang Dikaji Meski

terjadi

pemihakan

dari

masing-masing surat kabar, Republika dan Jawa Pos (tabel 3) jarang dan sedikit sekali

PDI-P. Ini karena kedua koran tersebut lebih banyak mengandalkan kalimat report. Temuan tersebut menunjukkan sikap

memperkuat

bias

mereka

dengan

partisan yang ditunjukkan kedua surat kabar

menggunakan

kalimat-kalimat

subjektif

memang jauh dari fungsi ideal pers nasional

inferences dan judgement dalam pemberitaan

sebagaimana

mereka. Republika hanya menggunakan

Tentang Pers. Pers yang seharusnya berperan

2,2% kalimat inferences dan 1,6% kalimat

sebagai mesin penggerak bahkan percepatan

judgement dari

proses demokratisasi tidak mampu berfungsi

yang

diteliti

total keseluruhan kalimat sebanyak

UU

No

40

kalimat.

maksimal. Kedua pers yang diteliti lebih

Sementara Jawa Pos menggunakan 2%

asyik bermain denga hidden agenda mereka

kalimat

sendiri dan tidak peduli terhadap proyek

inferences

dan

653

diamanatkan

0,1%

kalimat

judgement dari jumlah keseluruhan kalimat

pemberdayaan

politik

rakyat

serta

sebanyak 1349 kalimat. Ini berarti Republika

mengabaikan

proyek

dan Jawa Pos masih bersikap objektif dalam

kepentingan rakyat seperti yang digambarkan

meliput pemberitaan tentang Golkar dan

oleh Bill Kovach yang mengharuskan pers

memperjuangkan

melakukan sembilan kewajiban: berpegang 225


teguh kepada kebenaran, mengutamakan

jumlah

kepentingan

jumlah kalimat positif, rumus nomor

masyarakat,

bersikap

independen terhadap sumber berita, menjadi sarana

mengawasi

perilaku

penguasa,

kalimat

negatif

melebihi

2 diterapkan. 4. Agar

dapat

diketahui

menyediakan forum publik untuk kritik dan

objektivitas

dukungan warga

memperbolehkan

katergori kalimat yang dikembangkan

wartawan untuk menggunakan hati nurani

Hayakawa juga dapat digunakan

dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

dengan

serta

pemberitaan,

kadar

cara

menghitung

tiga

jumlah

kalimat yang mengandung aspek Penutup

report,

inferences,

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan

judgement.Kadar objektivitas sebuah

beberapa hal di bawah ini:

liputan

dianggap

tinggi,

dan

ketika

jumlah kalimat yang mengandung 1. Rumus koefisien keberpihakan yang

report melebihi jumlah kalimat yang

dikembangkan oleh Janis dan Fader

berisikan inferences dan judgement.

merupakan

Sebaliknya,

formula

analisis

isi

kadar

kuantitatif yang dapat digunakan

dianggap

untuk menakar kadar objektivitas

kalimat inferences dan judgement

liputan pemberitaan media cetak.

lebih banyak daripada jumlah kalimat

2. Rumus ini dapat diterapkan dengan

rendah,

objektivitasnya ketika

jumlah

report.

terlebih dahulu menentukan objek penyikapan (attitude

yang

hendak

dikaji

object).Kemudian

ruang

lingkup waktu pemberitaan berkaitan dengan

objek

penyikapan

tersebut.Lantas, menghitung jumlah kecenderungan kalimat baik negatif, positif, netral, dan tidak terkait tentang objek penyikapan yang telah ditentukan. 3. Kalau jumlah kalimat positif lebih banyak daripada yang negatif, rumus nomor 1 digunakan.Sebaliknya, jika 226


Daftar Pustaka Denis, Everette E, (1991), Understanding Mass Media, Boston, Houghton Milfin Company Eriyanto, (2000), Objektivitas Media: Pandangan Konstruksionis dan Positivistik. Dalam Jurnal Pantau Edisi 08 / Maret- April 2000. Eriyanto, 2002, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media, Lkis, Yogyakarta Eriyanto, 2011, Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya, Kencana, Jakarta Flournoy, Michael Don, (1989), Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Hamad, Ibnu, (2004), Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Discourse Analysis, Granit, Jakarta. Hanifa, Siti, 2014, Objektivitas Berita Pemilu Presiden RI 2014, Analisis Isi Atas Objektivitas Berita Pemilu Presiden RI dalam Berita Online Tempo.co,id dengan Detik.com, skripsi Fikom Universitas Islam Bandung, diakses pada http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.p hp/Jurnalistik/article/download/118/26. Hasibuan, Imron (editor), 1999, Bersikap Independen! Pedoman Meliput Pemilu di Masa Transisi Demokrasi”, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan IRRI Pact, Jakarta 227

Hayakawa, Samuel, I, (1946), Language in Action and Thought, NY; Harcout, Brace and World Janis, I. L., & Fadner, R. 1965. The Coefﬁcient of Imbalance. In H. Lasswell, N. Leites, & Associates (Eds.), Language of politics: 153–169. Cambridge, MA: MIT Press. Kovach, Bill & Rosienstiel, Tom, (2004), Sembilan Elemen Jurnalisme: Apa Yang Seharusnya Diketahui Wartawan dan Yang Diharapkan Publik, Yayasan Pantau, Institut Studi Arus Informasi, dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jakarta Kaisiepo, Manuel, 1999,dalam Imron Hasibuan (editor), 1999, Bersikap Independen! Pedoman Meliput Pemilu di Masa Transisi Demokrasi, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) bekerjasama dengan IRRI Pact, Jakarta Krippendorf, Klaus, (1993), Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta McQuail, Dennis, Communication London

(2000), Theories,

Mass Sage,

McNair, Brian, 1999, An Introduction to Political Communication, Routledge, New York. Merrill, John, C, (1965), How Stereotyped Three US. President, Journalism Quarterly, 42;563-570 Nimmo, Dan, (1993), Komunikasi Politik; Komunikator, Pesan, dan Media, Remaja Rosda Karya, Bandung


Peh, Diana & Melkote, Srinivas S, (1991), Bias in Newspaper Reporting: A Content Analysis of the Coverageof Korean Airlines and Iran Airbus Shooting in The U.S Elite Press, International Communication Gazette,Vol 47 No. 2, (January 1991)

Introduction, Thomson Wadsworth, Belmont California, United States.

Rahmat, Jalaluddin, (1989), Metode Penelitian Komunikasi, Bandung, Remaja Karya Severin, Werner J, & Tankard, James, W, (1992), Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media, New York, Longman Strekfuss, Richard, (1990), Objectivity in Journalism: A Search and Assessment, Journalism Quarterly; 67: 973-975 Syafiya & Yahya, (1990), Australian Perception of Indonesia: Content Analysis of The Australian Newspapers‟ News Coverage on East Timor Affiairs, Laporan Penelitian di IAIN Malang yang tidak dipublikasikan Suwardi, Harsono. 1993, Peran Pers Dalam Politik di Indonesia; Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu 1987, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta Subiakto, Henri, Cahyana, Yan Yan, et.al . 2000, Obyektifitas Pemberitaan Pers Indonesia, diakes pada http://www.journal.unair.ac.id/login/jur nal/filer/J.%20Penelit.Din.%20Sos.13%20Des%202000%20%5B06%5D.p df Wimmer, Roger, D & Dominick, Joseph, R., 2003, Mass Media Research. An 228

Rochmad Effendy Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Merdeka Malang

Recommend Documents