RINGKASAN EKSEKUTIF KEGIATAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON DI PAPUA PAPUA LOW CARBON DEVELOPMENT TASK FORCE
TAHUN 2010 - 2014
Ir. Augustinus Rumansara. MA Peter Kamarea
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON LATAR BELAKANG
Northern Region Central Highland Region
Peta Rekomendasi Wilayah Pembangunan Rendah Karbon
Southern Region
Satuan Tugas Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon (SATGAS PRK) atau Papua Low Carbon Economy Development Task Force (PLCD-Task Force) adalah Badan Semi-Pemerintah yang didirikan oleh Gubernur Papua, berfungsi sebagai katalisator dalam rangka untuk menjembatani serta mendorong berbagai kegiatan pembangunan rendah emisi karbon di Papua antara badan-badan pemerintah, NGO/LSM didalam dan luar negeri, serta masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
PK
2
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON TUJUAN Tujuan dari program-program Pembangunan Ekonomi Rendah Karbon di Papua, adalah untuk mencegah terjadinya “boom-bust” ekonomi sebagai Business as Usual (BAU), yaitu praktek-praktek pengurasan sumber daya hutan dan alam untuk kepentingan ekonomi melebihi batas-batas daya dukung ekologi. Praktekpraktek seperti ini yang pada akhirnya menciptakan kerusakan pada hutan dan lingkungan (deforestasi & degradasi) sehingga terlepasnya emisi karbon di atmosfer yang menyebabkan Gas Rumah Kaca dan menciptakan pemanasan bumi secara keseluruhan (Global Warming).
PK
3
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON Pembentukan Badan PLCD-Task Force lahir pada saat akhir dari Pertemuan Internasional Keaneka-ragaman Hayati (International Biodiversity Conference) pada tahun 2009, dimana tercapai beberapa rekomendasi dari para peserta pemerhati lingkungan hidup untuk mempertahankan tingkat kelestarian hutan dan alam untuk menjamin terciptanya ruang kehidupan untuk beraneka ragam tanaman, satwa, dan berbagai jenis-jenis kehidupan alam lainnya di Tanah Papua, termasuk manusia Papua itu sendiri. Pemerintah Provinsi Papua kemudian berkomitmen untuk meletakkan suatu dasar untuk program-program pembangunan Rendah Emisi untuk Tanah Papua dengan tingkat pelestarian hutan dan alam sebesar 70% tetap lestari sebagai penyangga seluruh unsur kehidupan di Tanah Papua dan juga untuk seluruh dunia, sebagai salah satu dari tiga hutan tropis yang masih utuh di dunia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia.
Prof Wanggai Dr. Tom (PNG) Dr Bruce Beehler PK & Dr. Terry Hills
4
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON Komitmen Presiden Republik Indonesia “Dr. Susilo Bambang Yudhoyono” pada pertemuan G20 di Pittsburg September 2009, telah mencanangkan bahwa Indonesia akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 26% pada tahun 2020 berdasarkan skenario Business As Usual (BAU), jika negara-negara industri bersedia membantu upaya Indonesia maka emisi tersebut dapat diturunkan lebih besar lagi menjadi 41%, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Pemerintah Provinsi Papua kemudian dalam pertemuan COP 15 di Copenhagen, Desember 2009, mendukung gagasan Presiden Republik Indonesia yang juga merupakan suatu komitmen Pemerintah Provinsi Papua untuk mendedikasikan hutan Papua dengan mempertahankan 70% hutan tetap utuh sebagai paru-paru dunia. PK
5
TUTUPAN HUTAN - 2006
PK
6
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON Komitmen tersebut telah dituangkan dalam kebijakan nasional di Indonesia yaitu: v Rencana Aksi Nasional untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK-PP 61/2011) dan kemudian diturunkan ke daerah sebagai Rencana Aksi Daerah untuk pengurangan Gas Rumah Kaca (RAD GRK-Pergub No 9/2013) , v sedangkan Pengurangan Emisi oleh Deforestasi dan Degradasi pada lahan dan hutan dituangkan dalam Strategi Rencana Aksi Nasional (Kep Ketua SatGas REDD+ No. 02/SATGAS REDD+/09/2012) dan untuk daerah ditetapkan Strategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP REDD+) melalui Pergub No 9/2013 untuk menangani program-program pencegahan emisi PK 7 Gas Rumah Kaca pada pengelolaan hutan dan lahan (land-base).
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON DASAR HUKUM DAN ORGANISASI: SK GUB No: 105 Tahun 2010 pada tgl 11 Oktober 2010
Gubernur Papua
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
ADVISORY PANEL 1. Gov’t Representative 2. NGO Representative 3. Private Sector Rep 4. Academicians Rep 5. Customary Leaders Rep
PLCD Task Force BAPPEDA DISHUT & KON BAPESDALH BIRO HUKUM Prov Papua Prov Papua Prov Papua Prov Papua Setda Prov Papua Ir. A. Rumansara MA Drs. A. Rumaseb MM Ir. M. Kayoi MM Ir. N. Kapisa MSc R. Upessy SH
SECRETARIAT Peter Kamarea
WORKING GROUP-‐I Finance & Investments A. Rumansara Peter Kamarea
WORKING GROUP-‐II Provincial Spatial Planning A. Rumaseb
WORKING GROUP-‐III Geo-‐Ecological Data M. Kayoi N Kapisa
PROGRAM IMPELEMENTATION
WORKING GROUP-‐IV National & Provincial Law & Arbitration R. Upessy PK
8
SATGAS PEMBANGUNAN EKONOMI RENDAH KARBON Tugas-Tugas Pokok SATGAS PRK i.
Membangun konstituen yang luas untuk Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Provinsi Papua, melalui kerja sama dengan institusi pemerintahan terkait dalam program REDD+ (Reduction of Emission from Deforestation and Degradation), Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ditingkat Nasional dan Non-Governmental Organization (NGO) di tingkat internasional dan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat masyarakat,
ii. Mengupayakan pemberdayaan bagi investasi hijau di Papua melalui kerja sama dengan berbagai lembaga ditingkat nasional dan internasional yang berniat membangun proyek-proyek Pembangunan Rendah Karbon di Papua. iii. Mengembangkan System Monitoring Reporting & Verification (MRV) untuk pemantauan pelaksanaan program-program REDD+ di tingkat Kabupaten dan Provinsi, iv. Membangun suatu System Database untuk mendukung system MRV serta pengembangan Research & Development (R & D) untuk memperoleh berbagai kiat-kiat untuk membangun ekonomi hijau dengan tetap mempertahankan PK 9 kelestarian alam dan lingkungan Tanah Papua,
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 Oktober-Desember 2010 : v Melakukan lobby ke berbagai pihak untuk meletakkan kerangka kerjasama dalam program-program Pembangunan Rendah Karbon di Papua, a.l. : Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), Satgas Nasional REDD+ (UKP4), Kedutaan Inggris, Kedutaan Belanda, Kedutaan Norwegia, USAID, DFID/ UKCCU, EU, WWF, ICRAF, CIFOR, Samdhana Institute dan di tingkat internasional dengan Governors’ Climate & Forest Forum (California, USA) dan PERMIAN Institute (Inggris). PK
10
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 Strategi dan Rencana Kerja SATGAS PRK Papua – 2011 > (internal meetings bersama Working Groups dan anggota Advisory Panel dengan partisipasi dari para NGO dan Badan pemerintahan terkait di Provinsi Papua- 8 Desember 2011 & 19-20 Januari 2012 ) (1) terus membangun kerjasama yang luas di Papua dan di luar Papua dengan Badan-badan Nasional dan Internasional dalam bidang Pembangunan Rendah Karbon melalui program-program Tata Guna Lahan untuk REDD+ , (2) konsep Pembangunan Rendah Karbon harus dimasukkan sebagai suatu dasar untuk program kerja pembangunan dari semua SKPD di Provinsi dalam RPJM dan RPJP, (3) mendukung kerjasama berbagai pihak meneruskan Rencana Kerja Pemda Provinsi Papua untuk program Community Based Reforestation Program, yaitu ke-3 lokasi yang terus menerus terancam Deforestasi dan Degradasi secara laten, yaitu: Pegunungan Cycloop, Lembah Baliem dan Hutan di sekitar Danau Paniai di Enarotali., (4) mendukung program legislasi untuk Kepastian dan Keadilan Tenurial untuk masyarakat adat di Tanah Papua, (5) bersama dengan para akademisi dengan dukungan dari NGO dan badan-badan pemerintahan terkait memformulasikan bentuk Satgas PRK menjadi suatu badan independen untuk menjadi bagian dari system pemerintahan di Provinsi Papua dalam memonitor dan mengevaluasi serta memberi saran untuk pembangunan ekonomi rendah emisi karbon melalui program-program REDD+ yang dilaksanakan di Provinsi Papua. PK
11
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 v Kerja-sama dengan BAPESDALH dan ICRAF Oktober 2010-Juni 2011 dan 2013-2016: 1. Kerjasama pertama adalah untuk pelatihan Perhitungan Stock Karbon dan Emisi Karbon untuk Pemetaan Stock Karbon dengan peserta dari staf BAPPEDA, Dinas Kehutanan, BPKH, BKSDA, BAPESDALH Provinsi Papua dan para pemangku kepentingan di Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat melalui desktop analisis dalam program ALLREDDI (Accountability & Local Level Initiative to Reduce Emission from Deforestation & Degradation) dari bulan Oktober 2010 s/d Juni 2011, 2. dilanjutkan dari Januari 2013 dan diteruskan sampai dengan tahun 2016 untuk program ParCiMon (Participatory Monitoring by Civil Society of Land-use Planning for Low Emissions Development Strategy) yaitu: Pemantauan Partisipatif oleh Masrayakat Sipil untuk Perencanaan Tenurial untuk Strategi Pembangunan Rendah Emisi di 3 Kabupaten: Jayapura, Jayawijaya & Merauke. PK 12
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 v Kerja-sama dengan Kedutaan Inggeris (DFID/UKCCU) - November 2010-2011: (1)
Pembentukan Papua Green Entrepreneurs (PGE), yaitu mendorong para Pengusaha Muda Papua untuk mengembangkan usaha-usaha & investasi dalam bidang industry yang ramah lingkungan, a.l.: (i) community logging dengan konsep RIL (Reduced Impact Logging), (ii) perkebunan plasma coklat untuk masyarakat di kabupaten Jayaura dan Keerom, (iii) pengelolaan sampah untuk penembangan energy non-fossil, (iv) HTR untuk memproduksi wood chips untuk biomass energy dan (v) pembuatan brickets dari sisa gergajian dari sawmill menggantikan arang bakar untuk menghentikan penggunaan kayu dari pohon hidup yang diambil dari lereng-lereng gunung cycloop,
(2)
Membentuk suatu Badan Usaha Bersama (Holding Company), Papua Green Investment Company (PGIC), bersama para pengusaha PGE untuk menangani investasi dari pihak investor dari luar negeri (foreign investment) untuk program Pembangunan Rendah Karbon. Program-program ini kemudian diteruskan sekarang oleh UKCCU dengan BAPPEDA Provinsi Papua. PK
13
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 v Kerja-sama dengan WWF – Oktober 2010, 2011 & 2012: 1)
2)
Prof Dr B. Kambuaya Prof Dr Emil Salim
Melakukan study kelayakan bersama BAPPEDA Provinsi Papua untuk program pemetaan lahan gambut di wilayah dataran rendah Mimika, Asmat, Mappi dan Merauke dalam suatu program yang dirancang bersama Kedutaan Belanda,
Melakukan Loka-karya bersama beberapa NGO (CI, Kehati, dll) dalam bulan Oktober 2010 untuk menghidupkan kembali Yayasan Papua Conservation Trust Fund (Dana Hibah untuk Konservasi) atau sejenis lembaga yang dapat menangani pembiayaan programprogram pembangunan rendah karbon di Papua, 3) Tahun 2013 bersama-sama, dan atas dorongan dari Menteri Lingkungan Hidup, Prof Kambuaya dan Prof Dr Emil Salim, mendirikan Papua Conservation dan Development Trust Fund (PCDTF), yaitu Yayasan Dana Hibah untuk Konservasi dan Pembangunan untuk mendukung Pengembangan dan Pembangunan Ekonomi Hijau di Tanah Papua. Yayasan ini sudah mendapat PK 14 dukungan rekomendasi dari DPR Provinsi Papua dan masih menunggu dukungan rekomendasi dari Gubernur Papua
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 v Kerjasama dengan Samdhana Institute, yang disponsori oleh Climate & Land Use Alliance (CLUA) : September 2011 – November 2012. Tujuan Utama: (1) Provinsi Papua memiliki data dan informasi dasar mengenai stok
karbon dan pengelolaan sumber daya alam:
Ø Mengumpulkan dan mempublikasikan informasi dan data yang tersedia mengenai stok karbon di Papua Ø Merencanakan dan memastikan ketersediaan dana untuk penelitian stok karbon untuk seluruh provinsi
PERTEMUAN AWAL KERJASAMA Tgl 28.10.2011 di Bali
Ø Menetapkan dasar untuk pengembangan suatu sistem MRV untuk karbon dari hutan Ø Mengumpulkan dan mempublikasikan informasi dan data mengenai perijinan penggunaan sumber daya alam di Papua Ø Melakukan Audit terhadap ijin yang ada dan menentukan dasar langkah-langkah penyelesaian masalah Ø Mengumpulkan informasi dari inisiatif-inisiatif pemetaan partisipatif dan data lain yang relevan dari masa lampau dan yang ada sekarang (2) Provinsi Papua memiliki suatu kerangka juridis yang kuat untuk
penetapan hak-hak ulayat sebagai suatu kerangka acuan untuk pembangunan rendah karbon
Peta Hak Ulayat di Urunum Guay - Jayapura
Ø Memperkuat dasar juridis untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat adat Ø Kerangka Acuan yang sah secara hukum untuk memperkuat kebijakan-kebijakan untuk Pembangunan Rendah Karbon di Papua Ø Road map untuk pengakuan hak-hak masyarakat adat di Papua dipublikasikan
(3) Menyediakan dana administrasi dan operasional untuk PLCD – Task Force
PK
15
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 v Kerja sama dengan GCF (Governors Climate & Forests Forum)-2008-2013: Forum ini didirikan oleh Gubernur California Arnold Schwarzenegger dalam tahun 2008 untuk menggabungkan semua negara-negara yang masih memiliki hutan tropis di Amerika Latin, Afrika dan Indonesia dengan tujuan untuk menghadapi pasar karbon secara global. Kegiatan GCF sekarang ini dikoordinir oleh Secretariat GCF Task Force yang berdomisili di University of Colorado, Amerika Serikat.
GCF di Indonesia: tercatat sekarang 22 negara bagian sebagai anggota, termasuk 6provinsi di Indonesia yang bekerjasama dengan GCF, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat dikoordinir oleh National Coordinator di kantor Kemitraan di Jakarta. Kerjasama dengan GCF Forum sudah terindikasi mulai pada saat tiga provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Papua dan Papua Barat, mendeklarasikan logging moratorium di tahun 2007. Kemudian berturut-turut sejak tahun 2008 - 2013, Provinsi Papua sudah hadir dalam Konferensi Tahunan untuk negara-negara anggota GCF di California, Buenos Aires, Palangkaraya, Cancun dan terakhir di Puerto Aldonado, Peru. Pada tahun 2013.
PK
16
KEGIATAN - KEGIATAN SATGAS PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DI PAPUA 2010-2013 v Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+: Strategi Rencana Aksi ini didasarkan pada Strategi Rencana Aksi Nasional (STRANAS) sesuai dengan Perpres No 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK), khususnya untuk penurunan emisi gas rumah kaca, yang disebabkan oleh degradasi dan deforestasi pada lahan pertanian, kehutanan dan lahan gambut, yaitu REDD+. Penyusunan SRAP REDD+ dilakukan oleh Satuan Tugas REDD+ Nasional (SATGAS-NAS REDD+), ditetapkan dalam Kepres No: 25/Tahun 2011 dan berada dibawah Unit Kerja Pembantu Presiden untuk Percepatan Pembangunan (UKP4). STRANAS REDD+ kemudian dikokohkan melalui Kep No No. 02/SATGAS REDD+/09/2012 oleh Ketua Satgas Nasional REDD+/Kepala UKP4, Bp Dr Kuntoro Mangkusubroto. v SRAP REDD+ untuk Papua: Penyusunan SRAP REDD+ Provinsi Papua ini dimulai dengan kerja sama SATGAS-NAS REDD+ pada tahun 2011 dengan Provinsi Papua yang diwakili oleh Badan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (BAPESDALH) Provinsi Papua. Berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua dan Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua (Satgas PRK Papua), dilakukan penetapan Tim Pegumpulan Data Lapangan dan Tim Penulis dari bebagai instansi terkait dan didanai oleh UNDP. Proses ini dimulai sejak Februari 2012 s/d tersusunnya Buku SRAP REDD + Provinsi Papua, dengan Kata Pengantar dari Bp. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH, pada bulan AgustusPK2013 17 disahkan melalui Pergub No 09/2013.
RENCANA DAN KEGIATAN SATGAS PRK TAHUN 2014 Kegiatan Proyek ParCiMon- ICRAF Tahun 2013-2014: Proyek ParCiMon di Papua dilaksanakan oleh konsorsium mitra antara World Agroforestry Centre (ICRAF) dengan Satuan Tugas untuk Pembangunan Rendah Emisi di Papua (PLCD-TF). Partner kerja sama lainnya adalah Yayasan Konservasi dan Pemberdayaan Masyarakat Papua (YKPM), Yayasan Lingkungan Hidup Irian Jaya (Yali Papua) dan Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya, Kerja sama ini akan berlangsung selama 4 tahun (Januari 2013 Desember 2016). Kegiatan ini mendapat dukungan dana dari Uni Eropa (EU). Program ParCiMon SRAP REDD+ PAPUA
RPMJ PROV PAPUA
RPMJ KABUPATEN
Kabupaten: Jayapura, Jayawijaya, Merauke
Tujuan: (1) Terbangunnya kapasitas kelompok masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan memantau siklus perencanaan pembangunan rendah emisi di sektor berbasis lahan; (2) Tersedianya tools (alat), indikator dan sistem monitoring dan evaluasi untuk perencanaan tata guna lahan dalam pembangunan rendah emisi; (3)Terfasilitasinya penyusunan RAD-GRK untuk sektor berbasis lahan di tingkat kabupaten secara inklusif, proses kompilasi dan negosiasi di tingkat propinsi, dan proses berjenjangnya sampai kepada tingkat nasional Target: Sejak tahun 2013 – 2014 telah terbangun kerja sama dengan Pemerintah kabupaten Jayaprua, Jayawijaya dan Merauke dan sudah terbentuk Kelompok Kerja Inisiatif Pembangunan Rendah Emisi (POKJA IPRE) di 3 Kabupate PK tsb. 18
LOGFRAME PARCIMON
Development of Tools, indicators, Monitoring & Evaluation System Design
Community-based Carbon and biodiversity monitoring system Inclusive, Integrated and Informed Spatial Planning for Multiple Environmental Services, incl. Carbon Storage CSO M&E system of Implementation of Spatial Land Use Planning CSO M&E system of investment and development initiatives CSO M&E system of sustainable landscape
WP2. YALI, YKPM, UB Capacity Strengthening in Planning, Monitoring & Evaluation
WP3. Papua Low Carbon Development Task Force Strategy Development, Planning, Implementation, Monitoring & Evaluation at the district and province level
CSO and community trainings
Working group facilitation Network for cross-learning
Evaluation Process and Performance Monitoring, MRV
WP1. ICRAF
Implementatio n Sustainable Landscape Green Economy
Review of Papua Land-based Development and CC Policy and Strategy SRAD REDD +
SRANA S REDD +
LUP for Low emission Development
Dialogues across stakeholders
Platform for stakeholder negotiations
CC Mitigation Action at the National level
Landbased RAD GRK Action Planning
Papua Land-based Development and CC Policy and Strategy
Landbased RAN GRK Indonesia CC Policy and Strategy PK
19
RENCANA DAN KEGIATAN SATGAS PRK TAHUN 2014 TINDAK LANJUT SRAP REDD+ : v Lokakarya untuk Sinkronisasi Pelaksanaan SRAP REDD+ dalam Menunjang Aksi Penurunan GRK Provinsi Papua pada tgl 13-14 Februari : Lokakarya tersebut diikuti oleh kepalakepala instansi terkait di tingkat provinsi, yaitu: BAPPEDA, Dinas Kehutanan dan Konservasi, Dinas Pertanian, dan BAPPEDA serta Dinas Kehutanan dari kabupaten Jayawijaya, Merauke, Mimika, Sarmi, Biak, Yapen termasuk Ka KPHL Biak Numfor, KPHP Keerom dan KPHP Yapen. Juga ikut serta dalam Lokakarya tersebut adalah dari BAPPENAS, BP REDD +, para NGO Mitra Pembangunan yang mendanai programprogram pembangunan rendah emisi di Provinsi Papua, serta para pemangku kepentingan dari orgarnisasi masyarakat. v FGD sebagai tindak lanjut pada tgl 21 Mei bersama instansi terkait di Kabupaten untuk menentukan lokus pelaksanaan program PRK di masing-masing Kabupaten Pilot dan pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan programnya masingmasing. Masing-masing kabupaten Pilot yang terlibat dalam Lokakarya ini mengisi matriks kegiatan PRK sesuai dengan rencana kerja program pembangunan rendah karbon di kabupatennya. Hasil dari pengisian matriks ini nanti kemudian akan ditindak-lanjutkan dalam Rencana Lokakarya bersama dengan BP REDD+ pada bulan Oktober 2014, sesudah penanda-tanganan MoU antara BP REDD+, Gubernur Papua dan Kabupaten Pilot. PK
20
RENCANA DAN KEGIATAN SATGAS PRK TAHUN 2014 Badan Pengelola REDD+
:
Badan ini yang didirikan oleh Presiden dengan PerPres No: 62/2013 untuk melakukan Pengamanan serta Pengelolaan Rencana Strategis Penurunan Emisi Karbon melalui program-program REDD+ di Indonesia. Kerja sama dengan Badan ini merupakan kelanjutan dari kerjasama awal dengan SATGAS NASIONAL REDD+ (SATGAS NAS REDD+) dalam penyusunan Srategi Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ Papua yang hasilnya kemudian akan ditindak-lanjuti oleh BP REDD+. Prioritas Implementasi REDD+ di Papua:
Prinsipnya impelementasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi nasional. Dari 5 pilar spesifik di atas yang menjadi prioritas implementasi adalah: 1. Pembentukan kelembagaan, regulasi dan organisasi REDD+ Provinsi. 2. Pemantapan kawasan hutan melalui pembentukan KPH (KPHL, KPHP dan KPHK), penataan batas, pengukuhan kawasan serta resolusi konflik. Ø Kedua strategi diatas akan menjadi pra kondisi implementasi REDD+ Papua, yaitu: i. Pembentukan lembaga REDD+ di Papua ii. Pengembangan dan Pembangunan 56 Unit KPH iii. Review regulasi dan tata kelola hutan dan perijinan iv. Pembentukan lembaga MRV v. Redesain tata batas, percepatan penetapan fungsi kawasan vi. Penentuan lokasi prioritas pengembangan REDD+ Papua PK
21
RENCANA DAN KEGIATAN SATGAS PRK TAHUN 2014 Kerja-sama dengan BPREDD+: §
Indonesia 11 ke III: Pertemuan tgl 2-3 April 2014 di Jakarta bersama 11 provinsi berhutan di Indonesia. Ditujukan kepada para Gubernur dari ke 11 provinsi berhutan untuk membahas program dan kegiatan REDD+ yang akan dikerjasamakan dengan Provinsi dan Kabupaten . Dihadiri oleh Ka BPLH, Ir Noak Kapisa, MSc & Ir Marthen Kayoi, MM
§
Lokakaryya Pelatihan untuk perhitungan Reference Emission Level (REL) – dilakukan berturut-turut sejak tgl 26-28 Maret 2014 di Jayapura, tgl 23-25 April dan terakhir pada tgl 7-9 Mei di Jakarta, yang melahirkan Reference Emission Level (REL) yang mengacu pada REL Nasional sebagai kriteria untuk perhitungan stock dan emisi karbon selanjutnya yang dapat diterima secara nasional dan internasional.
§
Baseline data dan peta kadastral – tgl 3-4 April – dihadiri oleh Ir Marthen Kayoi mewakili Pemprov Papua
§
Rencana Lokakarya Sosialisasi Perubahan REL Papua (Revisi Mei 2014) dan Implementasi Program REDD+ di Kabupaten Pilot di Papua.tentative Oktober 2014
§ §
Rencana Penanda-tanganan MOU dengan Gubernur Papua dan Para Bupati dari 8 Kabupaten Pilot proyek REDD+ di Papua - tentative Oktober 2014 Rencana Pembentukan Badan REDD+ di Provinsi Papua - tentative Oktober 2014
PK
22
RENCANA DAN KEGIATAN SATGAS PRK TAHUN 2014
Konferensi-konferensi internasional GCF tahun 2014: §
§
Konferensi Tahunan negara-negara anggota GCF: dilaksanakan di Rio Branco, pada tgl 12-14 Agustus 2014. Konferensi ini dhadiri oleh 26 negara bagian , termasuk didalamnya 6 provinsi dari Indonesia yang merupakan anggota-anggota GCF. Hasil Utama dari pertemuan ini adalah “The Rio Branco Declaration”. Pernyataan tsb yang kemudian pada tgl 23 September y.l. dibacakan oleh Gub KalTeng, Bp Teras Narang , di depan Climate Summit di New York yang diselenggarakan oleh Sekjen PBB, Ban Ki Moon
Rio Branco Acre Rio Branco Acre
Rencana kedepan adalah:
(1) Pertemuan para Gubernur dari provinsiprovinsi anggota GCF di Indoensia –tentative Oktober 2014
Mewakili Indonesia Gubernur KalTeng & KalBar
(2) Pertemuan tahunan COP 20 di Lima-Peru-pada tgl 1-12 Desember 2014. Pembahasan yang akan menarik dalam pertemuan para pelaku pembangunan rendah emisi sedunia ini adalah: “Sustainable Innovation Forum “ Delegasi Papua Barat
(3) Pertemuan Tahunan GCF untuk tahun 2015 akan dilaksanakan di Catalonia, Barcelona. . Delegasi Papua
Delegasi Aceh
PK
23
Terimakasih
Wariskanlah HUTAN & MATA AIR untuk anak cucu kita bukan HUTANG & AIR MATA PK
24
