REVOLUSI KESEHATAN:
Percepatan Pembangunan Nasional Berwawasan Kesehatan Berbasis Perdesaan
dr. HANIBAL HAMIDI. M.KES
JAKARTA, 19 SEPTEMBER 2014
MANDAT RPJPN 2005-2025 RPJMN FASE-4 (2020-2024) RPJMN FASE-3 (2015-2019) RPJMN FASE-1 (2005-2009)
Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
RPJMN FASE-2 (2010-2014)
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
REVIEW BAPPENAS ATAS PRIORITAS NASIONAL 3 RPJMN 2010 -2014 Capaian Target Status 2010 2011 2012 2014
No
Indikator
Status Awal (2009)
1
Umur harapan hidup (tahun)
70,7
70,9
71,1
71,1
72,0
2
2
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
228
n.a
n.a
n.a
118
3
3
Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan
74,9
90
2
4
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
34
32 1)
24
3
5
Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak
67
77,67 87,3
34,8
93
1
6
Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%)
18,4
17,9
n.a
n.a
<15,0
2
7
Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)
63.9
67.87 71.4
69.6
85
1
8
Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi )
2,6
2,4 2)
2,6 1)
2,1
3
Keterangan:
1
1) Hasil
79,82 81,25 44,20 34
34
n.a
Sementara SDKI 2012; 2)Sensus Penduduk 2010; 3) Data sampai dengan Maret 2012
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
3
= Sangat Sulit tercapai
20
ISU POKOK
SKN TIDAK KOMPATIBLE DENGAN TUJUAN TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (UU No 36 2009)
JAMINAN KESEHATAN TIDAK RESPONSIF TERHADAP KELOMPOK MISKIN DAN MARGINAL DAN WILAYAH TERPENCIL
• AKI TINGGI • POSTUR ANGGARAN LEBIH UNTUK KURATIF REHABILITATIF • ENAM PELAYANAN DASAR PUSKESMAS TIDAK JALAN • TENAGA KESEHATAN YANG TERKUMPUL DI PERKOTAAN • LEMAHNYA KELEMBAGAAN POSKESDES,
KOMERSIALISASI PELAYANAN KESEHATAN, INDUSTRI KESEHATAN
BIDANG KESEHATAN
REGULASI TIDAK MEMIHAK KEPADA KESEHATAN RAKYAT
MASYARAKAT DIPERLAKUKAN SEBAGAI OBYEK DALAM SKN
LEMAHNYA KOORDINASI ANTAR
KEMENTERIAN / LEMBAGA DALAM
REGULASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN TIDAK MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN KESEHATAN
KURANG PERHATIAN TERHADAP PENYAKIT TROPIS
REVIEW BAPPENAS PRIORITAS NASIONAL 3 RPJMN 2010 -2014
No 9 10
Indikator Persentase jangkauan akses sumber air bersih Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk
Keterangan:
1
Status Awal (2009)
1) Hasil
47,7
Capaian
Target Status 2014 2010 2011 2012 44,19 42,76
326
224
289
n.a
68
3
2813)
224
1
Sementara SDKI 2012; 2)Sensus Penduduk 2010; 3) Data sampai dengan Maret 2012
= Sudah tercapai atau On Track/on Trend
2
= Perlu Kerja Keras
3
= Sangat Sulit tercapai
21
POSISI INDONESIA POSISI INDONESIA DI ANTARA NEGARA ASEAN TAHUN 2013
Posisi Indonesia di ASEAN urutan ke 3 pada tahun 2013 untuk Indeks Pembangunan Manusia; akan tetapi urutan ke 6 untuk Angka Harapan Hidup pada tahun yang sama. Bidang kesehatan masih tertinggal dengan negara negara lain di ASEAN.
Sumber : UNDP, 2014
KONDISI ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI NASIONAL SASARAN PRIORITAS 3 KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi
INDIKATOR 1.Penurunan tingkat kematian Ibu (AKI) 2.Penurunan tingkat kematian Bayi (AKB)
STATUS
3 3
ANGKA KEMATIAN BAYI
Capaian dan Target
2.Berdasarkan hasil SDKI 2012 bahwa terdapat sedikit peningkatan status kesehatan terkait Angka Kematian Bayi (AKB) yang menurun dari 34 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 32 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012) 3.Berdasarkan hasil SDKI 2012 bahwa terdapat penurunan status kesehatan terkait Angka Kematian Ibu (AKI) yang meningkat dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007) menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup 10 (SDKI 2012)
Waktu Tempuh Penduduk Ke Pelayanan Kesehatan (Puskesmas) Di Daerah Tertinggal
% Akses >30 menit Akses <= 30 menit Total*
Jumlah Desa Bidan Dokter 41,3 58,7 100
11.924
Bidan Desa
281
5.783
2.038
16.959 22.116
4.862
4.317
28.883 22.397 10.645
6.355
Ket * : Diluar Kab DT di Prov Sumatra Barat.
Jumlah desa dengan waktu tempuh > 30 menit ke puskesmas adalah 11.924 atau 41,3%.
Jumlah bidan, bidan-desa dan dokter lebih sedikit di desa-desa tersebut.
Perkembangan Akses RT Terhadap Air Minum Layak, 2010 - 2011 2010 Lingkup
Jumlah Rumah Tangga
2011
Akses Ke Air Layak Jumlah RT %
Jumlah Rumah Tangga
Akses Ke Air Layak Jumlah RT %
61.768.957
27.296.404
44,19
62.630.214
31.568.785
Daerah Tertinggal
11.201.295
4.600.385
41,07
11.568.336
4.820.821
Daerah Non Tertinggal
50.567.662
22.696.019
44,88
51.061.878
26.747.964
Nasional
42,79
41,67
42,99
Target MDGs 2015 untuk Akses RT terhadap air layak adalah 68,87%. Pada tahun 2011 di daerah tertinggal masih 41,67. Capaian ini masih jauh dari target.
Termasuk target nasional masih belum tercapai. Secara nasional persentase rumah tangga yang mampu mengakses air layak mengalami penurunan 2010 – 2011. Laporan Pemerintah tentang hal ini disebabkan oleh meningkatnya rumah tangga menggunakan air kemasan dan air isi ulang; sementara keduanya tidak termasuk dalam definisi air layak.
Sumber : susenas 2010, 2011
Jumlah & Persentase Rumah Tangga
Memiliki Sanitasi Yang Layak, 2010 Lingkup Nasional Daerah Non Tertinggal Daerah Tertinggal
Jumlah RT
RT Sanitasi Layak
% RT Sanitasi Layak
61.768.957,05
34.302.818,41
55,53
50.567.662,05
30.693.916,82
60,70
11.201.295,00
3.608.901,58
32,22
Target MDGs tentang akses terhadap sanitasi pada tahun 2015 adalah 62,41%. Daerah tertinggal masih jauh dari capaian tersebut.
Terdapat 7,59 juta Rumah Tangga yang belum memiliki sanitasi yang layak
Status Gizi Buruk & Gizi Kurang Berdasarkan Provinsi
Tahun 2012 29,429,2
27,6
Provinsi Provinsi dengan daerah tertinggal 26,5 26,526,5 26,225 dominan masih memiliki gizi buruk dan 23,7 23,622,822,8 gizi kurang di atas 20%. 21,3 20,5 19,919,7 18,517,9 17,1 17,116,316,2 17,2 15,715,3 14,9 14,113,5 13 11,3 11,3 10,9 10,6
lB Ka ar l Su sel G lten o Pa ron g pu tal a o MBa al ra u t Su ku ls el A M c e al h uk u KUata lr Su seal lte n S Su um g la ut w es SiuB mara Ja setl m Ba bi n N ten as Su io m na at l Jaera w B a a T r Kaim at lt ur Pa im pu R a Ja ia w u a T Ke Be en p ng ga Ba ku h ng lu kaK eBp e La .liRtui m an Ja pu ug D wa ng IY B o a D gya rat KI k Ja art ka a Su Brata la li w es iU ta ra
Ka
N
TB N TT
30,5
Sumber : Profil Kesehatan, Kemenkes, 2012
Mayoritas DT
Pengeluaran Kesehatan Melalui APBD Berdasarkan Fungsi
di Kabupaten DT dan Nasional, 2010 - 2012 25,05
25,01 21,96 16,95
16,66
8,75
14,96 9,49
8,79
9,54
8,98
9,87
2,46
2,46
2,23
2,23
2,15
2,15
2010
Nasional
2011
Nasional
2012
Nasional
Rata Rata Minimal Maksimal
Ket : data pengeluaran kesehatan belum mengeluarkan belanja pegawai.
Rata rata belanja kesehatan berdasarkan fungsi di Kab. Tertinggal masih rendah dan dibawah rekomendasi WHO sebesar 10% (Provinsi + Kabupaten), diluar belanja pegawai. Hal ini disebabkan rendahnya kapasitas fiskal daerah.
AGENDA KE DEPAN ▪ REKONSTRUKSI TOTAL ARSITEKTUR SISTIM KESEHATAN NASIONAL BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN (PERDESAAN SEHAT) ▪ PENCEGAHAN KETERHUBUNGAN SECARA LANGSUNG PROSES "TRANSAKSIONAL" PELAYANAN KESEHATAN DENGAN SDM KESEHATAN ▪ MEMPERKUAT RISET DAN PENGEMBANGAN UNTUK MENANGANI PENYAKIT TROPIS.
REVITALISASI PUSKESMAS
SISTEM KESEHATAN NASIONAL
RUMAH SAKIT YANG TERHUBUNG KUAT DENGAN PUSKESMAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDOMAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT
(Permen PDT No. 1 Tahun 2013 - STRANAS PPS) PEMERATAAN DERAJAT KESEHATAN YANG SETINGGI-TINGGINYA YANG DAPAT DICAPAI DI DTTTPK YANG SETARA DENGAN DAERAH MAJU TAHUN 2025
Visi 2025
❑ Percepatan peningkatan keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan dasar berdasar struktur kependudukan dan sumber daya wilayah perdesaan ❑ Percepatan peningkatan keberdayaan masyarakat untuk bereran Serta Secara Aktif dalam pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan.
Misi
❑
Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Puskesmas dan Poskes Masyarakat
❑ Komitmen yang kuat dan dukungan regulasi yang berkeadilan ❑ Koordinasi dan sinergi kebijakan melalui kelembagaan PS ❑ Pelaksanaan prinsip Ketersediaan, Keteraksesan, Keberterimaan dan Kualitas dalam pemenuhan Hak atas Kesehatan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Ketersediaan Gizi yang seimbang dan berfungsi dan berfungsi Air Bersih Sanitasi yang bagi ibu hamil, Ibu Dokter Bidan Desa untuk setiap baik untuk Menyusui, bayi dan Puskesmas pada setiap Rumah setiap Rumah balita pada setiap Desa Tangga Tangga Puskesmas 158 Kabupaten Daerah Tertinggal Yang Memiliki Nilai IPM < 72,2 Sekaligus AHH < 68,8
Strategi Utama
Strategi Pelaksanaan
Sasaran Prioritas Fokus Intervensi Sasaran Prioritas Lokus Intervensi
PILAR PERDESAAN SEHAT 1.PERCEPATAN KETERSEDIAAN dan berfungsinya DOKTER PUSKESMAS BAGI SELURUH PUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL; 2.PERCEPATAN KETERSEDIAAN BIDAN DESA BAGI SELURUH DESA DI DAERAH TERTINGGAL; 3.PERCEPATAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH BAGI SETIAP RUMAH TANGGA DI DAERAH TERTINGGAL; 4.PERCEPATAN KETERSEDIAAN SANITASI BAGI SETIAP RUMAH TANGGA DI DAERAH TERTINGGAL; 5.PERCEPATAN KETERSEDIAAN GIZI SEIMBANG BAGI IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA BIDAN DESA ADALAH SEORANG YANG LULUS DARI PENDIDIKAN KEBIDANAN YANG TELAH TEREGISTRASI SESUAI DENGAN
31
SEKILAS PROFIL • NAMA: DR. HANIBAL HAMIDI, M.KES
• ALAMAT KANTOR: JL. ABDUL MUIS NO. 7 JAKARTA PUSAT • TELP.: 08111991857 • EMAIL:
[email protected] • WEBSITE: http//www.perdesaansehat.com http//www.perdesaansehat.or.id • JABATAN: ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYA KESEHATAN, KPDT • PENDIDIKAN: A.S-1 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA B.S-2 FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA C.S-3 IPDN (PROSES PENDIDIKAN) • PELATIHAN
A.2007 - LEMHANAS B.2004 - DIKLATPIM TINGKAT III PROP. LAMPUNG C.2001 - PELATIHAN DOKTER KELUARGA, DEPKES D.1999 - PENATARAN KESEHATAN OLAH RAGA, KEMENPORA
• PENGHARGAAN/PRODUK KERJA
A.2012: PERUMUSAN, PENETAPAN DAN PENCANANGAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASIS DALAM KERANGKA PRIORITAS NASIONAL 10, DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK B.2011: BERSAMA PROF. HASBULLAH, PROF. ASCOBAT GANI MELAKUKAN KONTRIBUSI AKTIF DALAM MEYAKINKAN BERBAGAI MACAM PIHAK BAGI TERBITNYA UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PELAKSANA JAMINAN SOSIAL SEBAGAI AMANAH UNDANGUNDANG NO 40 TAHUN 2003 TENTANG SISTIM JAMINAN SOSIAL NASIONAL C.2008: PENGHARGAAN KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA SEBAGAI INISIATOR DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN INSTRUMEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN SOSIAL EKONOMI DAERAH TERTINGGAL (P2SEDT) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL D.1998: PENGHARGAAN SEBAGAI DOKTER TELADAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT.
6
• RIWAYAT PEKERJAAN DI KPDT A. 2012: ANGGOTA TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN POKJA II B. 2012: ANGGOTA TIM PELAKSANA PADA KOMISI NASIONAL PENGENDALIAN ZOONOSIS C. JANUARI 2011 – SEKARANG: ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYA KESEHATAN PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA D. MARET 2010 – JANUARI 2011: ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGEMBANGAN PERDESAAN PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS E. JUNI 2009 – MARET 2010: KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KLN – KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL F. FEBUARI 2007 – JUNI 2009: ASISTEN DEPUTI URUSAN PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH KESEHATAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN LEMBAGA SOSIAL DAN BUDAYA
• RIWAYAT PEKERJAAN LAINNYA 1.2005 – 2006: KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WAY KANAN 2.2004 – 2005: KEPALA BIDANG BINA PROGRAM PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS 3.2003 – 2004: KEPALA PUSKESMAS GADING REJO-KABUPATEN TANGGAMUS 4.2001 – 2003: KEPALA PUSKESMAS PRING SEWU - KABUPATEN TANGGAMUS 5. 2000 – 2001: KEPALA PUSKESMAS KOTA AGUNG, KABUPATEN TANGGAMUS 6.1999 – 2000: KEPALA PUSKEMAS FAJAR BULAN, LAMPUNG BARAT 7.1997 – 1999: KEPALA PUSKESMAS BENGKUNAT, LAMPUNG BARAT 8.1995 – 1997: KEPALA PUSKESMAS PESISIR UTARA, LAMPUNG BARAT 9.1993 – 1995: DOKTER LEPAS PANTAI PERTAMINA
7
