REVITALISASI KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI *) I Wayan Dipta**) Abstract

REVITALISASI KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI (I Wayan Dipta)

REVITALISASI KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI*) I Wayan Dipta**) Abstract Entering the age of sixty five years of the Indonesian cooperatives, in terms of quantity, their growth in the last 5 years is quite significant, around 5.72%. However, in terms of quality, they are still far behind other cooperatives in the world, even if we compare with other cooperatives in Asia. Some problems are still faced by Indonesian cooperatives, including lack of quality on human resources, limited access to financial resources, especially banking sector and low member participation. To cope with these problems, the role of education centers for human resources development is very important to be strengthened. Besides, providing financial schemes for working capital and investment of cooperatives are also need to be widened. Entering globalization era, cooperatives need to be strengthened their competitiveness, so that they can gain the benefits from trade and investment liberalization. In order to strengthen the role of cooperatives entering globalization era, some revitalization programs are required covering: The first, member education and other educations for cooperative boards and managers. This program is urgent, not only to increase awareness of member participation, but also to improve cooperative management. The second, merger or amalgamation for non-active cooperatives and also for small cooperatives is required to strengthen their position. In addition, for those non-prospective cooperatives, the solution is their legal status should be closed down. The third, business and institutional cooperative reposition are also important, especially between primary and secondary cooperative, in order to create clear roles and functions among them. The fourth, controlling implementation of principles and cooperative identity, especially for saving and loan of cooperatives is still very weak. As such, law enforcement for un-performed cooperatives should be firmly conducted. The fifth, promoting conducive-business environment is important and proposing programs without dependency on government support. The sixth,

*)

Artikel diterima 10 Januari 2012, peer review 20 April 2012, review akhir 14 Mei 2012

**)

Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK, Kementerian Koperasi dan UKM

1

INFOKOP VOLUME 20 - Juni 2012 : 1-15

promoting business networking and partnership between cooperatives and other business entities are also important to cope with globalization era. Keywords : revitalization, active-cooperative, non-active cooperative, challenge, globalization Abstrak Memasuki usia 65 tahun koperasi Indonesia, secara kuantitas selama 5 tahun terakhir pertumbuhannya 5,72%. Namun, secara kualitas keberadaannya masih jauh di belakang koperasi-koperasi dunia, termasuk jika dibandingkan dengan koperasi di Asia. Masih ada beberapa masalah yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia, antara lain keterbatasan sumberdaya manusia yang bekualitas, keterbatasan akses pembiayaan, khususnya dari perbankan serta rendahnya partisipasi anggota. Untuk mengatasi masalah ini peranan lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting. Hal lain, adalah dukungan skema pembiayaan baik untuk modal kerja maupun investasi perlu diperluas. Memasuki era globalisasi, penguatan daya saing koperasi menjadi sangat penting agar mereka dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam era perdagangan dan investasi bebas ini. Guna memperkuat peranan koperasi dalam era globalisasi, beberapa program revitalisasi koperasi harus dilakukan. Revitalisasi koperasi tersebut harus mencakup: Pertama, pendidikan pada anggota dan diikuti kepada pengurus serta pengelola koperasi. Program ini sangat mendesak untuk dilakukan, bukan saja untuk membangun kesadaran berkoperasi, tetapi juga memperbaiki kualitas pengelolaan koperasi. Kedua, penggabungan atau amalgamasi bagi koperasi yang tidak aktif dan skala kecil guna meningkatkan posisinya. Selain itu, bagi koperasi yang tidak mungkin dikembangkan harus ada solusi pembubaran. Ketiga, reposisi kelembagaan dan usaha juga penting dilakukan khususnya antara koperasi primer dan sekunder, untuk memperjelas posisi, tugas dan fungsi masingmasing. Keempat, pengawasan terhadap prinsip dan jatidiri koperasi, khususnya pada KSP/USP. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas agar KSP/USP melaksanakan usaha sesuai dengan aturan berlaku.

2


Kelima, penumbuhan iklim usaha kondusif dan pengembangan program yang tidak membuat ketergantungan pada pemerintah. Keenam, mendorong adanya jejaring bisnis dan kerjasama antara koperasi dan dengan pelaku bisnis lainnya Kata Kunci : Revitalisasi, koperasi aktif, koperasi tidak aktif, tantangan, globalisasi I.

Pendahuluan Tahun 2012 ini usia koperasi Indonesia sudah memasuki usia 65 tahun. Pada usia ini mestinya koperasi sudah mampu menunjukkan jati dirinya sebagai wadah yang andal bagi kekuatan ekonomi rakyat. Sejak semula gagasan pembentukan koperasi ditujukan untuk meningkatkan posisi tawar anggotanya. Koperasi mestinya bisa mensejahterakan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Kenyataan ini sudah terbukti mampu dilakukan di berbagai negara maju di dunia. Di Denmark, misalnya hampir sebagaian besar supermarket dimiliki dan dikelola oleh koperasi. Anggota dan masyarakat merasa memiliki dan senang berbelanja di koperasi karena dapat diskon. Demikian juga di Finlandia, ketika penulis berkunjung pada tahun 2002, kontribusi koperasi pada produk domestik bruto di Finlandia mencapai angka 60 persen. Di Finlandia, hutan dikelola dan dimanfaatkan oleh koperasi, sehingga ekspor hasil dan produk yang terbuat dari hasil hutan hampir sebagian terbesar dilakukan oleh koperasi. Berbicara tentang koperasi di negara lain, memang rasanya Indonesia sangat jauh ketinggalan. Bukan saja di negara-negara Eropa, khususnya negara Skandinavia koperasinya berkembang dengan baik. Demikian juga di Amerika, Kanada dan bahkan Jepang sendiri perkembangan koperasinya luar biasa. Penulis pada akhir tahun 2007 dan 2009 lalu sempat berkunjung ke Oita dalam rangka menghadiri seminar One Village One Product (OVOP), khususnya ke kota Oyama, salah satu koperasi pertanian di Oyama yang pengurusnya kebetulan dipilih secara turun temurun, berkembang sangat baik. Yang menarik dari koperasi pertanian di Oyama ini adalah semua anggotanya adalah petani yang sangat sukses. Bahkan Ketua koperasinya yang adalah seorang akademisi yang bergelar doktor dan menjadi petani terkaya di Jepang sudah juga berkunjung ke lebih dari 125 negara di dunia. Bagaimana dengan keperasi di Indonesia? Rasanya koperasi di Indonesia belum mampu berperan besar dalam memperkuat ekonomi lokal. Apalagi menghadapi era globalisasi, maka koperasi perlu direvitalisasi guna memperkuat ekonomi lokal.

3


1.

Kondisi Koperasi di Indonesia Walaupun sudah 65 tahun usia koperasi di tanah air, tampaknya koperasi di Indonesia belum bisa sejajar dengan koperasi-koperasi di dunia. Dalam “global 300 cooperatives” misalnya tidak ada satupun koperasi dari Indonesia masuk. Koperasi-koperasi besar dunia umumnya masih didominasi oleh Negara-negara di daratan Eropa, Amerika Serikat dan beberapa Negara maju di Asia, seperti Jepang, Korea, dan Singapura. Kurang berkembangnya koperasi-koperasi di Indonesia, mungkin disebabkan oleh keterbatasan kualitas sumberdaya manusia (SDM) insan koperasi, dukungan lembaga keuangan formal, khususnya perbankan yang masih rendah terhadap koperasi, serta rendahnya partisipasi anggota dalam berkoperasi. Nasution (2002) mengatakan bahwa dalam menyusun rencana kegiatan koperasi diperlukan masukan penting dari anggota, terutama menyangkut kepentingan anggota. Lebih lanjut disebutkan bahwa jika penyusunan rencana itu hanya didasarkan atas pengetahuan pengurus, maka nantinya tidak akan ada peran aktif anggota, sehingga koperasi tidak mendapat dukungan yang kuat dari anggota. Artinya, peran dan partisipasi anggota sangat penting menentukan arah gerak koperasi. Pada sisi lain, kebijakan dan program pengembangan koperasi belum kondusif dan kurang konsisten dilaksanakan. Adanya ego sektoral dalam pembinaan dan pemberdayaan koperasi juga menjadi kendala dalam pengembangan koperasi di tanah air. Sebagai akibat dari kelemahan tersebut, banyak koperasi yang dikelola tidak secara professional dan kerjasama antar koperasi kurang berjalan secara optimal. Guna mendorong perkembangan koperasi lebih baik di masa mendatang, maka peran dan partisipasi anggota perlu ditingkatkan, pendidikan dan pelatihan perlu terus digalakkan, dukungan pembiayaan perlu dikembangkan, serta kerjasama antar dan sesama koperasi dan pelaku bisnis lainnya perlu terus dikembangkan.

2.

Belajar dari Jepang Ketika penulis berkunjung ke Jepang pada bulan Nopember 2007 dan Mei 2009 lalu, salah satu yang dapat kita petik dari Jepang adalah pengembangan koperasi yang menggunakan pendekatan bottom-up dan topdown. Koperasi dibiarkan tumbuh secara alami atas kesadaran dari oleh, dan untuk anggota. Karena pemerintahnya menyadari akan manfaat dan peran strategis koperasi, khususnya dikaitkan dengan peningkatan posisi tawar anggota, peningkatan kesejahteraan dalam rangka mengatasi kemiskinan,

4


memang saat itu pemerintah Jepang berkepentingan mengatasi kemiskinan, dan juga berkaitan dengan masalah pengangguran. Adapun yang menurut penulis patut kita tiru dalam pengembangan koperasi di Jepang adalah peran koperasi untuk menjadi wadah bisnis para anggota sekaligus mengangkat potensi produk lokal yang sering dikenal dengan One Village One Product (OVOP) yang diperkenalkan oleh Morihiko Hiramatzu pada tahun 1979. Dalam pengembangan OVOP ini esensi pelibatan koperasi adalah sebagai wadah dalam pengorganisasiannya. Pengembangan OVOP (Hiramatzu, 2008) dilakukan dengan 3 prinsip dasar, yaitu: (1) local yet global; (2) Self-relience and creativity; and (3) Human resources development. Penulis memang hanya mengunjungi satu koperasi yang berkecimpung dalam bidang agribisnis. Koperasi yang sempat dikunjungi adalah Koperasi Pertanian Oyama. Koperasi yang beranggotakan 700 orang anggota yang semuanya adalah petani dengan pemilikan lahan minimal 40 are perorang. Ada beberapa hal yang menarik dari koperasi ini adalah sebagai berikut: b.

Pengembangan sumberdaya manusia menjadi prioritas dan kunci sukses dalam pengembangan koperasi. Beberapa program pengembangan SDM yang dilakukan seperti: (a) pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan secara peroidik dan kontinyu; (b) magang; (c) studi banding; (d) pendampingan dan konsultasi;

c.

Semua anggota koperasi saat ini sudah menjadi orang kaya dan sebagian terbesar pernah ke luar negari, walaupun sebagai petani. Bahkan Ketua Koperasi yang dikelola secara turun temurun sejak 40 tahun lalu sudah pernah berkunjung ke 136 negara di dunia;

d.

Untuk mengembangkan usaha koperasi dan anggotanya, koperasi mengembangkan usaha yang sejalan dengan kebutuhan anggota dan masyarakat, seperti: (a) Usaha simpan-pinjam; (b) Usaha asuransi; (c) Usaha pelayanan saprodi; dan (d) Usaha waserda dan pelayanan pemasaran produk anggotanya. Adapun yang menarik dalam pemasaran produk anggotanya adalah penetapan harga dan lebel dilakukan sendiri oleh para anggota. Artinya, setiap anggota koperasi bebas menetapkan harga jual produk pertanian yang dihasilkan dan dipasarkan pada kios atau mini market yang dikelola oleh koperasi.

e.

Koperasi juga mengembangkan restoran atau rumah makan, dimana semua kebutuhan bahan baku makanan yang disajikan di restoran milik koperasi merupakan hasil produk para petani yang juga adalah anggota

5


koperasi. Bahkan yang lebih menarik, dengan jumlah 7 restoran yang sudah dimiliki oleh koperasi, semua karyawannya adalah para ibu-ibu atau anak-anak dari para petani yang juga anggota koperasi. Disinilah koperasi berperan semakin besar dalam penyerapan tenaga kerja dengan mengembangkan usaha yang tetap sejalan dengan usaha para petani yang juga anggota koperasi. Peran pemerintah dalam membesarkan koperasi menurut amatan penulis tidaklah dominan. Koperasi tetap berperan penting dalam mengembangkan usahanya. Ketika koperasi memerlukan fasilitas dari pemerintah, khususnya berkaitan dengan modal investasi dan modal kerja tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Sebagai contoh, ketika koperasi ingin mengembangkan kios atau mini marketnya, pemerintah membantu sebagian kecil saja dari kebutuhan modal investasi yang dibutuhkan. Disinilah tampak nyata bahwa koperasi tidak selamanya harus mengandalkan dukungan pemerintah. Kelihatannya, pemerintah Jepang sangat sistematik dan konservatif dalam mengembangkan koperasi. Hal ini dapat dilihat dari penetapan kebijakan yang selalu didasarkan pada hasil riset. Diantaranya, hasil kajian yang dilakukan oleh lembaga riset ditemukan bahwa pemberian subsidi kepada koperasi cenderung membuat koperasi semakin tergantung dan kurang berkembang dengan baik. Oleh karena itu, peran pemerintah lebih banyak pada fasilitasi termasuk di dalamnya promosi produk-produk yang dihasilkan para petani yang juga menjadi anggota koperasi. Fasilitasi yang terbesar diberikan oleh pemerintah adalah dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta bimbingan dan konsultasi kepada koperasi dan para anggota. II.

Perkembangan Koperasi di Indonesia Selama lima tahun terakhir (2007-2011), perkembangan koperasi di tanah air secara kuantitatif berkembang dengan pesat. Pada tahun 2007 ada sebanyak 149.793 unit koperasi, berkembang menjadi 186.907 unit pada bulan Juni tahun 2011 atau mengalami kenaikan sebesar 5,72% setiap tahun. Namun demikian, secara prosentase jumlah koperasi aktif cenderung stagnan setiap tahun, yakni di kisaran 70%. Bapak Menteri Koperasi dan UKM dalam berbagai kesempatan menyatakan ingin meningkatkan jumlah koperasi aktif dan menurunkan jumlah koperasi tidak aktif.

6


Keanggotaan koperasi juga cenderung menurun setiap tahun. Pada tahun 2007, rataan jumlah anggota koperasi aktif sebesar 275 orang dan pada tahun 2011 menurun menjadi 229 orang perkoperasi. Ada apa dibalik sinyalemen penurunan jumlah anggota koperasi ini, sementara perkembangan jumlah koperasi meningkat? Secara keseluruhan perkembangan kinerja koperasi Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Perkembangan Kinerja Koperasi di Indonesia Tabel 1.Tabel Perkembangan Kinerja Koperasi di Indonesia N o

Uraian

1.

Jumlah Koperasi (Unit) a. Aktif (unit) b. Tdk Aktif (unit) c. Prosentase Kop. Aktif (%) Jumlah Anggota (org)

2.

3.

4.

5.

Rataan anggota/ Kop. Aktif (org) RAT (unit) Rataan RAT Kop. Aktif (unit) Volume Usaha (Rp.Jt) Rataan Volume Usaha Kop. Aktif (Rp.Jt) Sisa Hasil Usaha (Rp.Jt) Rataan SHU Kop. Aktif (Rp.Jt)

2007

2008

149.793

154.964

164.111

177.482

186.907

Perkem bangan (%) 5,72

104.999 44.794

108.930 46.034

114.173 49.938

124.885 52.627

133.237 53.670

6,17 4,65

70,10 28.888.067

70,29 27.318.619

69,57 29.240.091

70,36 30.431.122

71,29 30.472.955

1,45

275

251

243

244

229

-

48.262

47.150

58.534

55.818

54.430

3,68

46

43

49

45

41

-

63.080.596

68.446.249

82.138.587

76.822.082

94,502.795

11,26

600,77

628,35

719,42

615,29

709,28

-

3.470.459

3.964.819

5.303.814

5.622.174

7.393.972

96,99

33,05

36,40

46,45

45,03

55,49

Tahun 2009

2010

2011*)

Keterangan: Sumber data dari www.depkop.go.id diolah

Keterangan: Sumber data *) Posisi Junidari 2011www.depkop.go.id diolah *) Posisi 20111 di atas, dapat dilihat bahwa secara kuantitatif, DariJuni Tabel perkembangan koperasi dapat dikatakan cukup pesat dan ini juga

Dari Tabel 1 dibahwa atas, dapat dilihat bahwa kuantitatif, perkembangan menunjukkan minat masyarakat untuksecara berkoperasi masih sangat tinggi. koperasiNamun, dapat dikatakan cukup pesat dan belum ini juga menunjukkan bahwa minat perkembangan jumlah koperasi diwujudkan dalam sisi kualitas. Selain ditunjukkan oleh jumlah koperasi yang tidak aktif cenderung masyarakat untuk berkoperasi masih sangat tinggi. Namun, perkembangan meningkat (tumbuh sebesar 4,65%), pada beberapa jenis koperasi, khususnya jumlah koperasi belum diwujudkan dalam sisi kualitas. Selain ditunjukkan koperasi simpan-pinjam/unit simpan-pinjam (KSP/USP) masih ada ditemukan oleh jumlah koperasi yangmenerapkan tidak aktifprinsip cenderung sebesar koperasi yang belum dan jatimeningkat diri koperasi(tumbuh dengan baik. KSP/USPjenis masih melayanikhususnya non-anggotakoperasi sampai bertahun-tahun 4,65%), Beberapa pada beberapa koperasi, simpan-pinjam/ tanpa perlu menjadi anggota. Hal seperti ini tentu melanggar prinsip dan jati unit simpan-pinjam (KSP/USP) masih ada ditemukan koperasi yang belum diri koperasi. Bahkan, ada beberapa koperasi yang memberikan pinjaman menerapkan dan jati diribunga koperasi baik.Penulis Beberapa KSP/USP kepadaprinsip masyarakat dengan yang dengan sangat besar. menemukan beberapa kasus di Jawa Barat, Bali, dan NTB. Hal ini harus menjadi perhatian dan sebagai peringatan dini agar koperasi tidak semakin terperosok lebih dalam. Bahkan, di beberapa daerah juga ada ditemukan suatu lembaga yang mengatasnamakan koperasi yang tujuannya hanya ingin mencari keuntungan sesaat. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan saja masyarakat yang rugi, tapi citra koperasi juga akan

7


masih melayani non-anggota sampai bertahun-tahun tanpa perlu menjadi anggota. Hal seperti ini tentu melanggar prinsip dan jati diri koperasi. Bahkan, ada beberapa koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan bunga yang sangat besar. Penulis menemukan beberapa kasus di Jawa Barat, Bali, dan NTB. Hal ini harus menjadi perhatian dan sebagai peringatan dini agar koperasi tidak semakin terperosok lebih dalam. Bahkan, di beberapa daerah juga ada ditemukan suatu lembaga yang mengatasnamakan koperasi yang tujuannya hanya ingin mencari keuntungan sesaat. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, bukan saja masyarakat yang rugi, tapi citra koperasi juga akan tercoreng. Kalau citra koperasi tidak baik di mata masyarakat, maka memulihkan kembali akan sulit dilakukan. Kalau dicermati dari perkembangan koperasi di luar negeri dan membandingkannya dengan koperasi di dalam negeri rasanya koperasi di Indonesia sangat jauh ketinggalan. Kurang berkembangnya kualitas koperasi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, koperasi tumbuh secara umum bukan merupakan kesadaran para anggotanya, tetapi lebih banyak karena dorongan pembina atau yang lebih keren disebut “top down approach”. Akibatnya pengelolaan koperasi tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, tetapi lebih karena terpaksa. Koperasi seperi ini sering juga disebut koperasi “pedati”, untuk dapat berkembang perlu terus ditarik oleh pemerintah. Kedua, koperasi didirikan oleh para anggotanya karena kecerdikan masyarakat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Mereka berhimpun membentuk koperasi hanya sekedar ingin mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Bahkan tidak jarang koperasi seperti ini sering bubar dan menghilang begitu saja setelah mendapatkan fasilitas dari pemerintah, apalagi fasilitas yang disediakan berupa dana segar. Koperasi yang tipenya hanya mengejar fasilitas pemerintah seperti ini, sering dikenal sebagai koperasi “merpati”. Bak burung merpati, kalau makanan yang disediakan sudah habis, maka mereka akan menghilang. Ketiga, koperasi yang didirikan tidak didahului dengan pendidikan kepada para pendiri koperasi yang juga calon anggota atau “member education”. Keterbatasan pemahaman tentang koperasi diantara anggota berpengaruh terhadap kinerja koperasi. Akibat ketidak fahaman dalam mengelola koperasi, prinsip-prinsip koperasi sering dilanggar atau diabaikan. Untuk

8


sekedar mengingatkan, prinsip koperasi tersebut adalah: (a) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; (b) pengelolaan dilakukan secara demokratis; (c) pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; (d) pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan (e) kemandirian. Di samping prinsip tersebut, dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut: (a) pendidikan perkoperasian dan (b) kerja sama antar koperasi. Peranan pendidikan kepada anggota sangat penting sekali agar pemahaman terhadap koperasi tidak kabur. Karena salah persepsi dalam mengembangkan koperasi, bukan koperasi semakin baik sesuai dengan jati dirinya yang akan didapat, tetapi justru sebaliknya koperasi akan berkembang tanpa tujuan dan arah yang jelas, karena tidak memiliki pegangan yang jelas. III.

Tantangan dan Peluang dalam Globalisasi Selain menghadapi era globalisasi, tantangan yang sedang dan akan kita hadapi adalah demokratisasi dan desentralisasi atau otonomisasi. Demokratisasi dicirikan oleh kebebasan berfikir, berkata, dan bertindak. Pada era demokratisasi ini juga dituntut para pelaku bisnis untuk selalu inovatif, kreatif dan mampu beradaptasi karena tidak ada lagi keberpihakan khusus kepada yang lemah. Demikian juga dalam era otonomisasi. Dalam era otonomisasi ini peran pemerintah pusat tidak seperti pada era sebelumnya yang sentralistis. Masingmasing daerah bebas mengembangkan kreasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pada era otonomisasi ini pula masing-masing koperasi akan memperoleh perlakuan yang berbeda sesuai dengan kapasitas daerah dimana koperasi itu berada. Pada daerah yang mampu dari segi pendanaan kalau ditunjang oleh konsep yang jelas dalam pemberdayaan koperasi akan mampu menghasilkan koperasi yang tangguh sesuai dengan potensi daerah bersangkutan. Sebaliknya, pada daerah yang miskin akan terjadi keterbatasan dalam upaya pemberdayaan koperasi di daerah bersangkutan. Kalau hal ini terus kita biarkan, tanpa adanya motivasi yang tinggi dari masing-masing pelaku usaha untuk maju, maka mereka akan selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha yang lain, di dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, koperasi sebagai badan usaha harus bisa eksis terus, baik dalam era otonomisasi ini, maupun dalam era globalisasi yang semakin ketat dengan persaingan.

9


Disamping menghadapi tantangan tersebut, Indonesia sendiri juga dipandang sebagai negara yang memiliki daya saing sangat rendah. Menurut World Economic Forum (2011), pada tahun 2011-2012 posisi daya saing Indonesia menduduki urutan ke 46 dari 142 negara yang disurvei dan turun 2 tingkat dari tahun 2010-2011 yang sempat berada pada posisi ke 44. Posisi ini sangat jauh sekali dibandingkan negara tetangga kita, Malaysia yang menduduki urutan ke 21 naik 5 tingkat dari tahun 2010-2011 pada posisi 26, dan Thailand yang menempati urutan ke 39 turun 1 tingkat, yakni dari urutan 38 pada tahun 2010-2011. Bahkan Singapura, walaupun turun 1 tingkat dari tahun 2010-2011 menduduki urutan ke-2 pada tahun 2011-2012. Viet Nam yang termasuk Negara baru bergabung di ASEAN sudah memiliki daya saing yang baik, yakni menduduki peringkat 65 dari 142 negara yang disurvei pada tahun 2011-2012, walau terjadi penurunan dari tahun 2010-2011 yang sempat menduduki peringkat ke-51 dari 139 negara yang disurvei saat itu. Tentu penurunan daya saing Negara ini jangan dianggap remeh, Negara-negara tetangga di ASEAN sendiri yakin terus berbenah untuk meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, Indonesia-pun hendaknya melakukan hal yang sama dengan mengkaji pada aspek mana yang masih lemah yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Misalnya, dalam perolehan ijin memulai berusaha yang selama ini selalu dikatakan berbelit-belit. Kita harus berbenah dan introspeksi kenapa di negara lain bisa lebih baik. Untuk memberikan komparasi beberapa Negara di kawasan Asia dan ASEAN, maka pada Table 2 berikut disajikan peringkat daya saing global beberapa Negara. Tabel 2. Indek dan Peringkat Daya Saing Global Beberapa Negara (2011-2012) No.

Negara

Tahun 2011-2012 Peringkat

10

Tahun 2010-2011

Skor

Peringkat

1

Singapura

2

5,63

3

2

Jepang

9

5,40

9

3

Hong-Kong, SAR

11

5,36

11

4

Taiwan

13

5,26

13

5

Malaysia

21

5,08

26

6

Korea Selatan

24

5,02

22

7

China

26

4,90

27

8

Brunei Darussalam

28

4,78

28

9

Thailand

39

4,52

38

10

Indonesia

46

4,38

44

11

India

56

4,30

51

No.

Negara

Tahun 2011-2012 Peringkat

Tahun 2010-2011

Skor 2

Peringkat

1

Singapura

5,63

3

Indek dan Peringkat Daya Saing11Global Beberapa Hong-Kong, SAR 5,36 Negara (2011-2012) Taiwan 13 5,26

REVITALISASI KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI Tabel 2.9 5,40 (I Wayan 2Dipta)Jepang

4

5No. MalaysiaNegara

3 9 11 13

Tahun 212011-2012 5,08 Tahun 2010-2011 26 Peringkat24

Skor5,02

Peringkat 22

Singapura China

2 26

5,63 4,90

273

2 8

Jepang Brunei Darussalam

289

5,40 4,78

289

3 9

Hong-Kong, SAR Thailand

11 39

5,36 4,52

11 38

4 10

Taiwan Indonesia

13 46

5,26 4,38

13 44

5 11

Malaysia India

21 56

5,08 4,30

26 51

6 12

KoreaNam Selatan Viet

24 65

5,02 4,24

22 59

7

China 26 Sumber: World Economic Forum 2011-2012

4,90

27

8

Brunei Darussalam

4,78

28

6

Korea Selatan

1 7

28

Dibalik tantangan yang berat tersebutsebenarnya sebenarnya ada ada potensi potensi peluang Dibalik tantangan yang berat tersebut peluang yang sangat besar. Namun demikian, hal ini sangat tergantung pada 9 Thailand 39 4,52 38 yang sangat besar. Namun demikian, hal ini sangat tergantung pada bagaimana bagaimana kita mampu menggali dari potensi yang ada tersebut. 10 mampu Indonesia 46 tersebut.4,38 44 kita menggali dari potensi yang ada

Beberapa peluang yang ada diantara tantangan tersebut adalah jumlah India 56 tantangan4,30 51 Beberapa yang ada diantara tersebut adalah penduduk dipeluang dalam negeri sekitar 238 juta orang merupakan potensi jumlah pasar cukup besar. Selainsekitar itu adanya kawasan/wilayah perdagangan 12 yang Vietdi Nam 65 atau 4,24 59 penduduk dalam negeri 238 blok juta orang merupakan potensi pasar dan investasi yang bebas, seperti ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3 dan APEC. yang cukup besar. Selain itu adanya atau kawasan/wilayah perdagangan Sumber: World Economic Forumblok 2011-2012 Di kawasan ASEAN dengan penduduk lebih dari 700 juta jiwa ada AFTA dan investasi yang bebas,sejak seperti ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3 danmenjadi APEC. yang sudah tahun 2003tersebut lalu dansebenarnya pada tahun 2015 akan Dibalikdimulai tantangan yang berat ada potensi peluang Di kawasan ASEAN dengan penduduk lebih dari 700 juta jiwa ada masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN-China FTA juga yang memiliki yang sangat besar. Namun demikian, hal ini sangat tergantung AFTA pada penduduk lebih dari 2 tahun milyar orang merupakan market besar yang dapat yang sudah dimulai 2003 lalu dan pada tahun 2015 akan menjadi bagaimana kita sejak mampu menggali dari potensi yang ada yang tersebut. dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, termasuk koperasi. Di kawasan Asia dan masyarakat ekonomipeluang ASEAN. ASEAN-China FTA tersebut juga yang diantara tantangan adalahmemiliki jumlah PasifikBeberapa ada APEC, yang yang bagi ada anggota ekonomi sedang berkembang seperti penduduk lebihyang dari 2 milyar merupakan market yang yangbebas dapat penduduk di dalam negeri sekitar 238 juta perdagangan orang merupakan potensi pasar Indonesia baru akan orang bergabung dalam danbesar investasi yang cukup besar. Selain itu adanya blok atau perdagangan dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, termasuk koperasi. Di kawasan Asia dan pada tahun 2020. Kawasan perdagangan dankawasan/wilayah investasi regional ini dapat dan investasi yang bebas, seperti ASEAN, ASEAN+1, ASEAN+3 dan APEC. dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi bisnis bagi koperasi. Tentu hal Pasifik ada APEC, yang bagi anggota ekonomi sedang berkembang seperti Di sangat kawasan ASEAN pada dengan penduduk lebih dari 700memanfaatkan juta jiwa ada potensi AFTA ini tergantung kelihaian koperasi dalam Indonesia yang baru akan bergabung dalam perdagangan dan investasi bebas yang sudah dimulai sejak tahun 2003 lalu dan pada tahun 2015 akan menjadi yang ada tersebut. pada tahun 2020.ekonomi Kawasan perdagangan dan investasi regional ini dapat masyarakat ASEAN. ASEAN-China FTA juga yang memiliki pendudukuntuk lebih dari 2 milyar orang merupakan market yang besar yang dapat dimanfaatkan mengembangkan potensi bisnis bagi koperasi. Tentu hal dimanfaatkan oleh pelaku bisnis, termasuk koperasi. Di kawasan Asia dan ini sangat tergantung pada kelihaian koperasi dalam memanfaatkan potensi 9 Pasifik ada APEC, yang bagi anggota ekonomi sedang berkembang seperti yang ada tersebut. Indonesia yang baru akan bergabung dalam perdagangan dan investasi bebas pada tahun 2020. Kawasan dan investasi regionalbelakangan ini dapat Di samping peluang pasar perdagangan domestik dan regional tersebut, dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi bisnis bagi koperasi. Tentu hal beberapa negaratergantung baik di pada Asiakelihaian dan kawasan Pasifik menyadari ini sangat koperasiAsia dalamdan memanfaatkan potensi pentingnya pembentukan kawasan-kawasan baru. Untuk kawasan ASEAN, yang ada tersebut. 11

selain ASEAN plus three, yaitu ASEAN, China, Korea Selatan dan Jepang, juga telah berkembang antara ASEAN dengan Australia dan New Zealand, 9 ASEAN+US, dan sebagainya. Secara perlahan tapi pasti pada kawasan baru ini akan terjadi kesepakatan untuk melakukan liberalisasi dalam bidang perdagangan dan invesatsi.

11


IV.

Revitalisasi Koperasi Untuk Kebangkitan Agar perkembangan dan citra koperasi semakin baik ke depan, kita perlu melakukan penataan terhadap koperasi sehingga dapat tumbuh secara berkualitas di kemudian hari. Kalau mengacu pada data tahun 2007-2011, dimana sekitar 70-an persen koperasi yang aktif, artinya masih memiliki kegiatan usaha, maka koperasi yang tidak aktif harus direvitalisasi. Untuk kebangkitan koperasi Indonesia, maka upaya revitalisasi dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pertama, sejak pendirian, setiap masyarakat yang ingin mendirikan koperasi harus diawali dengan penyuluhan dan pendidikan. Melalui penyuluhan diharapkan masyarakat paham tentang manfaat berkoperasi, sehingga mereka tahu akan hak dan kewajiban dalam berkoperasi. Pendidikan terhadap pengurus, pengelola dan anggota koperasi juga sangat penting dan akan menentukan arah berkembangnya koperasi sekaligus untuk membangun kesamaan visi, misi dan strategi dalam menjalankan koperasi serta memperkuat interaksi anggota dengan koperasi dalam menjalankan usahanya. Melalui penyuluhan dan pendidikan ini diharapkan koperasi dapat berkembang sesuai dengan prinsip dan jatidirinya. Kedua, beberapa koperasi yang tidak aktif atau tidak efisien perlu ada upaya penggabungan, bagi yang masih punya potensi untuk dikembangkan, atau harus dibubarkan, karena sudah tidak mungkin untuk dikembangkan. Apalagi dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian Nomor 25 tahun 1992 sudah ada diatur secara khusus dalam bab tersendiri, yaitu Bab X tentang Pembubaran Koperasi. Dalam hal tertentu, kalau rapat anggota koperasi tidak melakukan pembubaran terhadap koperasinya sendiri, pemerintah dapat mengambil alih pembubaran koperasi dengan syarat-syarat yang kuat. Syarat-syarat tersebut, adalah: (a) terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang; (b) kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan; dan (c) kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. Ketiga, mereposisi kelembagaan dan bisnis koperasi. Reposisi kelembagaan disini menyangkut penataan posisi, tugas dan fungsi perangkat organisasi koperasi, serta penataan hubungan kerja antara primer dan skunder koperasi. Dalam hal yang terakhir ini, sering kita temui, peran sekunder tidak signifikan dalam mengembangkan koperasi primer yang adalah anggotanya. Bahkan tidak jarang sekunder koperasi besar karena dukungan primer koperasi. Sedangkan reposisi bisnis koperasi lebih ditujukan agar bisnis utama yang dikelola

12


koperasi betul-betul sejalan dengan kebutuhan anggota. Koperasi besar kalau bisnis anggota juga berkembang, bukan sebaliknya. Disinilah kejelian dan keikhlasan pengelola koperasi sangat dituntut tanggung jawabnya. Dalam kaitan dengan bisnis koperasi ini, pengelola koperasi idealnya dilaksanakan oleh kalangan profesional. Kalangan profesional yang juga adalah anggota koperasi tentu akan lebih baik sehingga koperasi betul-betul dikembangkan dari, oleh dan untuk anggota. Keempat, bagi KSP/USP yang tidak menjalankan prinsip dan jati diri koperasi dengan baik harus ditindak secara tegas. Kalau hal ini dibiarkan secara berlarut-larut dampaknya tidak baik terhadap perkembangan koperasi secara umum, khususnya KSP/USP. Oleh karena itu, fungsi pengawasan terhadap KSP/USP menjadi sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam kaitan ini, setiap dinas/badan yang membidangi pengembangan koperasi perlu segera membentuk suatu forum atau kelompok kerja pengawasan koperasi, baik di tingkat provinsi, maupun kabupaten/kota. Kelima, dukungan kebijakan yang kondusif dan program berkaitan dengan pengembangan koperasi tidak membuat ketergantungan. Beberapa kebijakan kondusif yang berkaitkan dengan pengembangan koperasi adalah: (a) adanya kepastian dalam pengurusan badan hukum termasuk waktu dan biaya yang dibutuhkan; (b) dukungan infrastruktur yang memadai dalam menunjang pengembangan bisnis koperasi; (c) ketersedian dan kemudahan mendapatkan dukungan finansial; (d) ketersediaan dan kemudahan akses pada informasi dan teknologi; (e) ketersediaan lembaga layanan pendidikan dan pelatihan; dan (f) ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas. Keenam, menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompetitip dan terbuka luas dalam era globalisasi ini, koperasi tidak mungkin mengembangkan bisnisnya sebagaimana biasanya. Membangun jejaring atau business networking atau kerjasama secara vertikal mapun horizontal sesama koperasi ataupun dengan pelaku bisnis lainnya mutlak harus dikembangkan. Kerjasama atau jejaring ini bisa dikembangkan mulai dari akses bahan baku, teknologi, pembiayaan, bahkan dalam tata rantai pemasaran produk, baik untuk pasar domestik maupun untuk pasar luar negeri. Kerjasama antar koperasi di dunia sudah banyak diterapkan di Negara maju di dunia.

13


V.

Penutup Dalam rangka kebangkitan koperasi menghadapi era globalisasi yang dicirikan oleh semakin ketatnya persaingan, mau tidak mau para insan koperasi harus sadar dan perlu berbenah diri. Koperasi, kalau dikelola dengan baik sudah sangat terbukti sukses dalam mengangkat ekonomi lokal, termasuk ketika terjadi gejolak krisis keuangan, maupun krisis ekonomi dunia. Sinyalemen ini telah terbukti, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 dan krisis keuangan global 2-3 tahun terakhir ini dimana ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh diyakini karena peran koperasi dan UKM. Menghadapi era globalisasi ini, agar tidak menjadi tamu di negeri sendiri, maka koperasi perlu diperkuat. Masalah-masalah rendahnya partisipasi anggota koperasi selama ini, keterbatasan akses pembiayaan, terbatasnya kerjasama antar koperasi dan penataan kelembagaan dan usaha, khususnya antara koperasi primer dan sekunder perlu ditata dengan baik. Program revitalisasi koperasi guna mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi merupakan suatu keharusan untuk dilakukan. Koperasi, sebagaimana juga di negara maju haruslah kuat dan mampu mensejahterakan anggotanya. Koperasi Indonesia harus mampu sejajar dengan koperasi-koperasi lain di dunia. Indonesia dengan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya yang tidak kalah harus mampu dikelola dengan baik, termasuk oleh koperasi. Dalam kerangka ini, penumbuhan iklim yang kondusif dengan memberikan kemudahan dan kesempatan yang sama kepada pelaku bisnis, termasuk koperasi harus dikembangkan. Program-program pemberdayaan koperasi harus diciptakan untuk membuat ketidak tergantungan koperasi. Kesadaran berkoperasi harus ditumbuhkan, pendidikan kepada anggota, termasuk pengurus dan pengelola koperasi harus ditingkatkan. Tidak kalah pentingnya, kerjasama dan pengembangan jejaring antar dan dengan pelaku bisnis lainnya harus dikembangkan guna memperkuat posisi tawar koperasi dan mampu berkiprah dalam kancah persaingan ketat di era globalisasi.

DAFTAR PUSTAKA Anonymous (2005). Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian. Kem.KUKM, Jakarta, 75h.

14


Hiramatzu, Morihiko (2008). One Village, One Product: Spreading throughout the World. Oita OVOP International Exchange Promotion Committee, Japan, 32h. International Co-operative Alliance (2011). Global300 Report 2010: The World’s major co-operatives and mutual businesses. Http://www.ica.coop/ publications/Global300Report2011.pdf/[30 Desember 2011]. Kementerian Koperasi dan UKM (2011). Tabel Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi. Http://www.depkop.go.id/index.php? option=comphocadownload&view =category&id=93;data-koperasi2011&itemid=93/[29 September 2011]. Nasution, Muslimin (2002). Evaluasi Kinerja Koperasi: Metode Sistem Diagnosa. Sajadah.Net, 98h. World Economic Forum (2011). The Global Competitiveness Report 2011-2012. Http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-20112012?ol=1.../[30 Desember 2011].

15

REVITALISASI KOPERASI INDONESIA MENGHADAPI ERA GLOBALISASI *) I Wayan Dipta**) Abstract

Recommend Documents