Indonesia Menghadapi Globalisasi Kellangan
r
t DAFTAR lSI
mua pihak yang telah
DAFTAR 151
Sambutan Gubernur Bank Indonesia Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia Pengantar Kepala Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Daftar lsi
iii
v
vii
xi
BAB 1
PENDAHULUAN
1
BAB 2
PERKEMBANGAN KONDISI GLOBAL DAN DOMESTIK
15
1. Sekilas Perkembangan Perekonomian Dunia a. Menguatnya Perekonomian Global dan Episode Kenaikan Harga Minyak Dunia
(2004-2006)
b. Krisis Subprime Mortgage dan Krisis ekonomi Global (2007-2009)
c. Pemulihan Ekonomi Global (2010-2011) 2. Sekilas Perkembangan Perekonomian Indonesia a. Pertumbuhan Ekonomi b. Laju Inflasi c. Perkembangan l'Jilai Tukar 2004-201'1 d. Perkembangan Neraca Pembayaran 2004-2011
e. Perkembangan Utang Luar Negeri 2004-2011
f. Perkembangan Keuangan Pemerintah g. Perkembangan Likuiditas Perekonomian 2004-2011
3. Perkembangan Sosial Politik di Indonesia
16
17
22
32
36
36
43
49
56
64
68
79
86
XI
DAFTAR 151
SEJARAH BANK INDONESIA Periode : VII 2004 - 2011
BAB 3
XII
PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA
93
1. Undang-Undang NO.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia a. Makna Independensi Bank Indonesia b. Tujuan Bank Indonesia c. Ketentuan Modal Bank Indonesia d. Pengalihan Kewenangan Penetapan Target Inflasi dari Bank Indonesia Kepada Pemerintah (Menteri Keuangan) e. Badan Supervisi Bank Indonesia f. Pengangkatan dan Pemilihan Dewan Gubernur g. Kemandirian Anggaran Bank Indonesia h. Penguatan Akuntabilitas dan Tranparansi Pengalihan Pengawasan Perbankan Program Divestasi Bank Indonesia 2. Undang-Undang NO.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang 3. Fungsi Bank Indonesia sebagai The Lender of the Last Resort (LoLR) a. LoLR Dalam Undang-undang Bank Indonesia b. LoLR Dalam Perpu No.2 Tahun 2008 c. LoLR Dalam Perpu NO.4 Tahun 2008 (Perpu JPSK) d. LoLR Dalam Undang-Undang NO.6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan
95
96 97 99 101
103 107 113 116 120 123 124
128 128 139 142 148
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang e. LoLR Dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan 4. Pemantapan Peran Perbankan Syariah a. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah c. Kelembagaan Bank Indonesia terkait UndangUndang Perbankan Syariah 5. Penetapan Bank Indonesia Sebagai Wajib Pajak 6. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan a. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan b. Tujuan, Fungsi dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan 7. Penguatan Peran Bank Indonesia dalam Penyelenggaran Kegiatan Transfer Dana 8. Koordinasi pengadaan dan pengelolaan Mata Uang dengan Pemerintah 9. Museum Bank Indonesia a. Visi dan Misi Museum Bank Indonesia b. Program Utama dan Kegiatan Museum Bank Indonesia c. Sejarah Bangunan Museum Bank Indonesia 10. Perkembangan Organisasi Bank Indonesia a. Organisasi Bank Indonesia Kantor Pusat b. Organisasi di Kantor Bank Indonesia (KBI) c. Organisasi di Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia di Luar Negeri
149 155 158 159 162 165 167 168 169 172 175 177 178 179 180 181 185 191
DAFTARISI SEJARAH BANK INDONESIA Periode : VII 2004 - 2011
BAB4
KEBIJAKAN MONETER
193
1 . Kebijakan Moneter a. Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Moneter dengan Kerangka Kerja Sasaran Inflasi
194 196
(Inflation Targetting Framework-ITF)
BAB 5
XIV
.........
b. Penyempurnaan Kerangka Operasional Kebijakan Moneter c. Kebijakan Suku Bunga d. Kebijakan Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa e. Kebijakan Makroprudensial f. Komunikasi Kebijakan Moneter 2. Penguatan Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Kebijakan Moneter a. Koordinasi Kebijakan Moneter, Fiskal dan Pengelolaan Uang Negara b. Koordinasi Kebijakan Terkait Nilai Tukar dan Cadangan Devisa c. Tim Pengendali Infiasl (Daerah)-TPI (D) 3. Kerjasama dengan Lembaga Terkait Bank Sentral a. MOU dan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik b. Kerjasama Internasional
203
KEBIJAKAN PERBANKAN 1. Kebijakan Umum Sektor Perbankan a. Arah Kebijakan dan Pengembangan Infrastruktur Perbankan b. Konsolidasi Perbankan c. Kebijakan Perbankan Lainnya 2. Perkembangan Kinerja dan Kebijakan Bank a. Perkembangan Kinerja Bank Umum Konvensional
303
223 229 248 256 258 BAB 6
258 262 264 267 268 269
305 305 320 324 327 327
I
b. Perkembangan Kebijakan Bank Umum
Konvensional
c. Perkembangan Kinerja Bank Umum Syariah d. Perkembangan Kebijakan Bank Umum Syariah e. Perkembangan Kinerja Bank Perkreditan
Rakyat Konvensional (BPR)
f. Perkembangan Kinerja Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS)
g. Perkembangan Kebijakan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional h. Perkembangan Kebijakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
332
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH 1. Sistem Pembayaran a. Sistem Pembayaran Bernilai Besar (High Value Payment System) yang Diselenggarakan oleh Bank Indonesia b. Sistem Pembayaran Ritel c. Masyarakat Ekonomi ASEAN 2. Pengelolaan Uang Rupiah a. Kebijakan Pengelolaan Uang Rupiah b. Penyediaan Uang Berkualitas dan Terpercaya c. Pengelolaan Uang Rupiah yang Aman, Handal dan Efisien d. Layanan Kas Prima e. Penguatan Infrastruktur Peralatan Perkasan dan Sistem Informasi Pengedaran Uang f. Pengelolaan Museum Artha Suaka
411
362 367 389 392 395 395
411 414
429 447 451 452 464 484 488 497 502
xv
SEJARAH BANK INDONESIA Periode : VII 2004
2011 DAFTARISI
Daftar Pustaka Daftar Singkatan dan Akronim Glosarium Sambutan Gubernur Bank Indonesia Sambutan Deputi Gubernur Bank Indonesia Pengantar Kepa/a Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Daftar lsi
625 641 651 iii v vii xi
•
LAMPIRAN Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII
Kebijakan Moneter Kerangka ITF Keterkaitan antar variabel dan pencapaian target inflasi Operasi Moneter Matriks Penyebaran Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah Daftar Susunan Dewan Gubernur Bank Indonesia 2004-2011 Daftar Susunan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia Kebijakan Umum Sektor Perbankan Perkembangan Modal Minimum
509 510 511 512 514 519 520 525
25 Basel Core Principles for effective Banking 526 Supervision
Rincian Pilar Basel II Kebijakan Good Corporate Governancce (GCG) Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Syariah Mempersyaratkan Sertifikasi Manajemen Risiko
529 530
Sistem Informasi Debitur Peningkatan Perlindungan Nasabah Konsolidasi Perbankan Program Penjaminan Laporan Bank-Bank Dewan Komisaris Penetapan status Bank Prinsip Kehati-hatian Perkembangan Kebijakan BUS Perkembangan Kinerja BPR Perkembangan Kinerja BPRS Perkembangan Kebijakan BPR Perkembangan Kebijakan BPRS Kebijakan Dewan Komisaris dan Direksi BPRlBPRS Lampiran XXVIII Pembukaan dan Penutupan Kantor Cabang BPRlBPRS Lampiran XXIX Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus
Lampiran XXX Tahapan Penyehatan dan Exit Policybagi Bank yang Tidak Ikut Dalam Program Penjaminan Pemerintah Lampiran XXXI Rencana Perbaikan Permodalan Lampiran XXXII Prosedur Bank Dalam Pengawasan Intensif dan Dalam Pengawasan Khusus Lampiran XXXIII Bank Dalam Pengawasan Khusus (Special Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran __ ... ,... _.. Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV XXVI XXVII
535 537 542 546 549 556 558 560 563 568 570 573 575 577 580 583
585
586 589 589
Surveillance)
Lampiran XXXIV Daftar dan Nomor Kebijakan Perbankan Periode 2004-2011 Lampiran XXXV Tabel-Tabel Kebijakan Perbankan
533
I
594 606
XVII
