PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA

Tema: Menuju Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Petani

Page | 1 POLITIK PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA

Oleh: Udhoro Kasih Anggoro (Direktur Jenderal Tanaman Pangan)1 Latar Belakang Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dunia menciptakan kompetisi bagi setiap negara untuk memperoleh sumber penghidupan atau kebutuhan bagi rakyatnya, dimana sumber kebutuhan itu sendiri terus mengalami keterbatasan. Kondisi ini mendorong setiap negara melakukan berbagai upaya untuk menguasai sumber-sumber kebutuhan tersebut. Dalam hal ini, ada tiga isu penting yang perlu disikapi yaitu pangan, energi, dan air. Ketiga hal ini merupakan komponen penting bagi kehidupan manusia dimasa mendatang. Secara tematik, ketiga isu dimaksud sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian dalam arti luas2. Pangan menjadi salah isu fundamental, walaupun dua isu lain secara paralel juga sangat penting dalam menggambarkan kualitas hidup manusia. Ancaman krisis pangan dapat kita alami jika kita tidak hati-hati dan bijaksana dalam melihat konstruksi atau tatanan yang utuh dari pangan itu sendiri. Memang, dewasa ini pandangan kita terhadap pembangunan pangan harus utuh yaitu 1) perhitungan kebutuhan pangan dikaitkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan stok yang stabil, 2) perhitungan kebutuhan pangan harus dititikberatkan pada potensi seluruh komoditas pangan, serta 3) perhitungan pangan harus dilakukan dalam kerangka gizi yang cukup dan sehat. Berangkat dari kedua alinea diatas, dapat disimpulkan bahwa 1) pemenuhan pangan menjadi suatu keharusan bagi setiap negara, 2) penyediaan pangan akan semakin berat karena ketersediaan pangan dunia pun mengalami keterbatasan pemenuhan energi akan bergeser dari totalitas dari sumber fosil menjadi sebagian energi bersumber dari sektor pertanian3, 3) laju pertumbuhan penduduk dan transisi demografi menjadi faktor dalam membangun bisnis pangan, serta 4) pembangunan

1

2

3

Makalah ini disampaikan pada series of lecture dalam rangka LUSTRUM XIII Fakultas Pertanian UGM, 14 Mei 2011. Pertanian dalam arti luas adalah semua subsektor pertanian yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan kelautan, baik dilihat dari hulu sampai hilir. Penurunan penggunaan energi bersumber dari fosil disebabkan oleh semakin menipisnya cadangan sumber energi dari fosil.


|2 pangan yangPage utuh menjadi penting untuk digerakkan secara sistematis dan berkelanjutan.

Indonesia 4 sebagai salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia (Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-4) setelah China, India, dan Amerika Serikat, dengan tingkat kontribusi pertambahan jumlah penduduk yang cukup tinggi (nomor ke-5), setelah China, India, Brasil, dan Nigeria. Butir ini memberikan gambaran bahwa Indonesia akan memiliki tantangan pemenuhan pangan yang relatif berat. Walaupun disisi lain, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam, baik lahan maupun keragaman komoditas. Keunggulan ini tidak akan memiliki makna ketika pemenuhan kebutuhan pangan bagi Indonesia sebagian besar bersumber dari impor dan akan sangat tidak logis jika impor terus mengalami peningkatan setiap tahun. Artinya, jika penyediaan pangan bagi manusia Indonesia semakin tergantung pada sumber impor maka secara ekspilsit dapat dikatakan bahwa kita sebagai bangsa yang mengaku “agraris dan bahari” dikategorikan gagal dalam mengupayakan kebutuhan yang paling mendasar bagi rakyat Indonesia. Untuk memberikan nuansa pemikiran yang utuh dan strategis bagi kita semua, makalah yang ditawarkan dengan judul “Politik Pembangunan Pangan Dalam Menghadapi Era Globalisasi dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani”. Dalam konteks ini, makalah ini akan mencoba untuk menguraikan hal-hal sebagai berikut: 1) pemahaman pangan yang utuh dan sasaran pemenuhan pangan nasional; 2) kondisi, tantangan dan strategi pembangunan pangan nasional; 3) politik pembangunan pangan nasional; serta 4) rekomendasi pemikiran pembangunan pangan dikaitkan dengan peranan perguruan tinggi.

Pemahaman Pangan Yang Utuh dan Sasaran Pemenuhan Pangan Pemahaman Pangan Yang Utuh Hiruk pikuk kenaikan harga beras baru-baru ini disikapi secara berbeda-beda oleh pemangku kepentingan bangsa ini. Namun demikian, sikap berbeda-beda ini tidak hanya terjadi pada saat kenaikan harga saja, tetapi sikap tersebut akan terjadi pada saat harga beras Indonesia mengalami penurunan. Memang kenaikan harga pangan (terutama beras) telah menjadi pemicu meningkatnya inflasi. Akibat dari kenaikan harga tersebut maka daya beli masyarakat akan mengalami menurun, sementara akibat dari peningkatan inflasi maka menimbulkan kemiskinan baru

4

Jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai 241,1 juta orang dengan tingkat pertambahan jumlah penduduk 1,49% setiap tahun atau setara dengan peningkatan jumlah sekitar 3,5 juta orang setiap tahun.


Page |3 dengan asumsi pendapatan masyarakat terjadi stagnan. Kondisi ini menjadi sangat dilematis dalam menyusun kebijakan pangan dimasa mendatang.

Dahulu, pangan Indonesia sangat kental dianalogikan dengan slogan “EMPAT SEHAT LIMA SEMPURNA”. Kesan yang dibangun saat itu adalah sumber karbohidrat disinonimkan dengan beras sehingga optimalisasi ketersediaan karbohidrat dilakukan dengan melakukan terobosan dengan menitikberatkan pada komoditas padi atau beras. Hal ini menimbulkan pandangan yang sangat sempit dan sangat tendensius pada komoditas tertentu. Jargon inilah yang menyebabkan pengembangan “beras seperti makanan wajib” bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pengertian pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman”. Pemahaman pangan itu sendiri telah mengalami pergeseran dari orientasi komoditas menjadi orientasi kecukupan gizi. Dalam konteks kecukupan gizi tersebut, pemenuhan kebutuhan sesuai dengan standar angka kecukupan gizi (AKG) maka akan melahirkan pola pangan harapan (PPH) yang lebih baik.5 Struktur pemenuhan pangan yang utuh merupakan kombinasi dari berbagai jenis gizi dan komoditas dengan standar angka kecukupan gizi yang seimbang. Bila dilihat dari fungsi gizi, pangan dapat dikelompokkan menjadi sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, dan mineral. Struktur kebutuhan gizi berdasarkan kelompok pangan dapat diklasifikasikan sebagai berikut; 1) kelompok pangan padi-padian (275 gram/kapita/hari), 2) kelompok pangan umbi-umbian (100 gram/kapita/hari); 3) kelompok pangan hewani (150 gram/kapita/hari); 4) kelompok pangan minyak dan lemak (20 gram/kapita/hari); 5) kelompok pangan buah/biji berminyak (10 gram/kapita/hari); 6) kelompok pangan kacang-kacangan (35 gram/kapita/hari); 7) kelompok pangan gula (30 gram/kapita/hari); serta 8) kelompok pangan sayur dan buah (250 gram/kapita/hari).

5

Secara umum, fungsi zat-zat pada pangan adalah 1) sebagai sumber energi atau tenaga; 2) sebagai sumber untuk menyokong pertumbuhan; 3) sebagai sumber untuk memelihara jaringan tubuh, mengganti yang rusak, atau aus terpakai; 4) sebagai sumber untuk mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan misalnya kesembangan air, keseimbangan asam-basa, dan keseimbangan mineral di dalam cairan tubuh; serta 5) berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit, misalnya antitoksin dan antibodies lainnya (A. Djaeni Sediaoetama, 2008).


| 4 struktur komoditas pada setiap kelompok pangan tersebut masih Bila kitaPage lihat terindikasi ada penekanan pada komoditas tertentu, seperti kelompok pangan padipadian ditekankan pada komoditas beras, jagung, dan gandum. Untuk itu, sebagai

negara yang memiliki keragaman komoditas yang sangat besar sudah saatnya kita mencoba untuk memasukkan jenis komoditas lain menjadi pangan strategis. Inilah tantangan bagi semua pemangku kepentingan pertanian, baik perguruan tinggi dan pelaku industri nasional. Artinya, masa depan pangan kita sangat tergantung pada kemampuan kita melakukan “perubahan radikal atas rincian komoditas dari struktur pangan saat ini”. Sebagai ilustrasi, bahwa kelompok pangan padi-padian dirinci menjadi 3 komoditas yaitu padi (beras), jagung, dan tepung (gandum).

Gambar 1. Kelompok Pangan Yang Utuh Sasaran Pemenuhan Pangan Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, maka sasaran pemenuhan pangan nasional dikelompokkan menjadi 2 tahap yaitu: 1.

Tahap I (Tahun 2009-2011): Pola Pangan Harapan harus mencapai 88,1

2.

Tahap II (Tahun 2012-2015): Pola Pangan Harapan harus mencapai 95.

Untuk memperkuat pencapaian dari Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. Hal ini seharusnya menjadi patokan atau acuan bagi pemerintah daerah dalam


|5 membangun Page sistem pemenuhan pangan di masing-masing daerah. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal seharusnya mampu mendorong partisipasi aktif dari pimpinan daerah.

Kondisi, Tantangan, dan Strategi Pembangunan Pangan Nasional Kondisi Pembangunan Pangan Nasional Dalam lima tahun terakhir ini, isu pangan terus menjadi “topik hangat” di berbagai belahan dunia, walaupun di Indonesia isu tersebut mengalami tendensius pada komoditas tertentu seperti padi (beras), daging, dan gula. Dalam hal ini, topik yang menjadi fokus yaitu kenaikan harga dan kerawanan pangan. Dalam konteks ketersediaan pangan (energi dan protein), pada periode tahun 2005-2009, ketersediaan pangan sudah melebihi dari kebutuhan (2000 kalori/hari) dan begitu juga dengan protein (52 gram/hari).

Data diatas menggambarkan bahwa ketersediaan pangan (karbohidrat dan protein) seharusnya dapat dipenuhi bagi setiap orang. Sering kali kita sering terjebak pada justifikasi yang tidak fair jika terjadi kekurangan pangan di suatu tempat yaitu dengan “mempersalahkan” sisi produksi tanpa melihat sisi lain. Apabila dirunut secara baik dan akurat maka isu pangan tersebut mungkin saja terjadi karena permasalahan non produksi seperti distribusi yang terhambat, ketidakmampuan masyarakat dalam memperoleh pangan karena daya beli yang rendah, atau lebih ekstrim karena ada upaya-upaya spekulasi dari sebagian pelaku usaha.


Page | 6 data Susenas BPS, dalam enam tahun terakhir (2005-2010) Berdasarkan konsumsi pangan nasional mengalami fluktuasi dimana Pola Pangan Harapan terus mengalami naik atau turun dari tahun ke tahun.

Bila dilihat dari data tahun 2005-2010, konsumsi masyarakat perkotaan untuk mengkonsumsi beras terus mengalami penurunan, sementara masyarakat pedesaan cenderung stagnan. Ini merupakan fenomena perubahan akibat globalisasi dimana masyarakat perkotaan dapat memilih berbagai konsumsi secara variatif. (gram/kapita/hari)


Page | 7 Kelompok BahanPangan I. Padi-padian a. Beras b. Jagung c. Terigu II. Umbi-umbian a. Sinkong b. Ubi Jalar c. Kentang d. Sagu e. Umbian lainnya III. PanganHewani a. Daging ruminansia b. Daging unggas c. Telur d. Susu e. Ikan IV. Minyak Lemak a. Minyak kelapa b. Minyak sawit c. Minyak lainnya V. Buah/biji berminyak a. Kelapa b. Kemiri VI. Kacang-kacangan a. Kedelai b. Kacang tanah c. Kacang hijau d. Kacang lain VII. Gula a. Gula pasir b. Gula merah VIII.Sayur danBuah a. Sayur b. Buah X. Lain-lain a. Minum-minuman b. Bumbu-bumbuan

Perkotaan 2005 2006 2007 2008 294,40 295,99 297,25 306,15 265,84 266,98 258,04 269,38 1,48 1,75 3,92 2,38 27,08 27,26 35,29 34,39 38,32 14,59 39,39 36,78 26,54 2,88 26,87 24,80 4,90 4,57 4,14 4,46 6,00 6,43 7,36 6,63 0,54 0,14 0,39 0,28 0,34 0,57 0,63 0,61 99,47 93,47 105,38 100,81 7,04 5,28 7,27 6,76 15,04 12,19 16,49 15,38 20,79 19,13 22,62 20,76 6,22 6,78 9,16 8,54 50,38 50,09 49,84 49,37 23,54 22,79 24,21 23,43 8,23 8,11 5,84 4,02 14,62 14,17 17,75 18,85 0,69 0,51 0,62 0,56 7,07 6,42 6,41 5,43 5,97 5,39 5,28 4,42 1,10 1,03 1,13 1,01 27,76 29,25 31,33 27,30 23,53 25,95 27,37 24,13 1,74 1,09 1,66 1,20 2,11 1,91 1,79 1,53 0,38 0,30 0,51 0,44 27,37 24,93 26,11 24,10 25,00 22,80 23,57 21,89 2,37 2,13 2,54 2,21 226,09 211,00 250,55 235,35 137,14 140,71 153,89 145,08 88,95 70,29 96,66 90,27 59,95 49,29 57,92 59,20 48,81 37,61 46,59 48,62 11,14 11,68 11,33 10,58

2009 297,76 263,65 2,09 32,02 30,15 19,39 4,06 5,99 0,21 0,50 95,33 6,41 14,75 20,23 7,92 46,02 22,34 2,53 19,24 0,57 4,93 4,04 0,89 25,65 22,78 1,18 1,22 0,47 22,75 20,82 1,93 198,58 130,26 68,32 61,29 50,69 10,60

2010 292,52 258,78 1,99 31,75 28,88 18,73 3,30 6,26 0,21 0,38 102,85 6,86 16,46 22,56 8,06 48,91 23,16 3,47 18,98 0,71 4,69 3,76 0,93 24,50 21,68 1,21 1,18 0,43 21,77 20,02 1,75 208,29 128,21 80,08 63,77 53,56 10,21

2003 2004 130,01 123,63 119,45 112,10 4,43 5,07 6,13 6,46 23,01 30,55 16,28 19,81 4,12 7,72 1,25 1,25 0,37 0,63 0,99 1,15 27,08 26,55 1,27 1,15 2,65 2,78 4,31 4,54 0,57 0,64 18,28 17,44 7,53 7,50 3,88 3,46 3,55 3,96 0,10 0,08 4,00 3,68 3,74 3,39 0,26 0,29 7,29 7,51 6,11 6,31 0,50 0,57 0,52 0,47 0,16 0,16 10,50 10,27 9,27 9,07 1,23 1,20 77,98 73,62 50,18 48,75 27,79 24,87 13,23 13,47 8,65 8,99 4,58 4,48

2005 342,44 308,07 14,87 19,50 79,03 54,27 15,97 3,74 2,17 2,88 77,76 3,15 7,84 13,34 1,84 51,59 21,62 9,62 11,81 0,19 10,89 9,83 1,06 23,58 19,39 2,12 1,50 0,57 26,81 23,80 3,01 226,73 142,10 84,63 33,34 20,37 12,97

(gram/kapita/hari) Pedesaan 2006 2007 2008 331,61 334,80 344,55 299,27 288,99 303,98 13,53 18,67 13,29 18,81 27,14 27,28 62,36 65,67 65,58 42,93 46,54 45,15 12,00 9,37 10,54 3,14 4,26 4,63 2,00 3,63 2,51 2,29 1,87 2,75 70,58 77,18 79,83 2,06 2,96 2,75 6,03 7,99 7,93 13,21 14,81 14,38 1,96 3,24 3,31 47,32 48,18 51,46 21,52 21,83 22,21 8,91 6,90 5,80 12,34 14,72 16,23 0,27 0,21 0,18 9,51 11,01 9,64 8,50 9,99 8,61 1,01 1,02 1,03 22,88 24,33 21,63 20,17 20,14 18,09 1,46 2,35 1,77 0,95 1,40 1,30 0,30 0,44 0,47 23,86 27,08 27,35 21,39 23,68 24,22 2,47 3,40 3,13 200,13 252,79 247,62 139,70 162,40 162,91 60,43 90,39 84,71 33,34 43,97 45,10 20,37 32,08 33,05 12,97 11,89 12,05

2009 329,97 295,40 9,78 24,79 49,50 32,59 8,90 3,57 1,95 2,49 74,88 2,47 6,98 14,86 2,98 47,59 21,25 4,28 16,77 0,20 8,58 7,72 0,86 19,44 16,74 1,36 0,89 0,45 24,84 22,45 2,39 200,35 141,93 58,42 46,50 35,29 11,21

2010 326,37 292,22 9,03 25,12 48,05 31,15 9,69 3,88 1,68 1,65 82,26 2,71 8,58 17,32 3,31 50,34 21,98 5,33 16,36 0,29 8,38 7,47 0,91 19,77 16,85 1,61 0,87 0,44 24,35 22,05 2,30 214,35 141,34 73,01 48,08 36,61 11,47

Namun, demikian ada beberapa hal yang perlu dicermati dari pola konsumsi masyarakat pedesaan yaitu konsumsi terigu mengalami peningkatan secara egnifikan sedangkan konsumsi ubi kayu (singkong) mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, pola konsumsi masyarakat perkotaan maupun pedesaan terhadap sayur dan buah cenderung menurun. Kondisi ini harus menjadi keprihatinan sekaligus harus menjadi perhatian kita dimasa mendatang. Ada dua hal yang perlu dikaji yaitu apakah konsumsi sayur dan buah tersebut hanya dinikmati secara berlebihan oleh kelompok masyarakat tertentu atau memang masyarakat Indonesia secara umum tidak memiliki kemampuan daya beli dalam mengkonsumsi hal tersebut. Berbagai perubahan pola konsumsi yang terjadi harus menjadi perhatian dari semua stakeholder sehingga kita dapat mendorong kecukupan pangan yang sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila dilihat dari sisi produksi, peningkatan produksi tanaman pangan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan ARAM I Tahun 2011, pencapaian produksi tanaman pangan diperkirakan akan meningkat, kecuali kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Memang pada kondisi perubahan iklim yang cenderung ekstrim dan merata seperti beberapa tahun terakhir ini, strategi pencapaian produksi tanaman pangan akan cenderung lebih berat. Dalam konteks


Page | 8 akan terus digerakkan untuk mewujudkan sasaran yang sudah itu, berbagai upaya ditetapkan.

Memang kebijakan yang telah ditempuh saat ini, diprioritaskan untuk mengamankan stabilitas pangan. Terus terang, penyediaan pangan pokok nasional belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri kecuali untuk komoditas tertentu seperti padi (beras) dan jagung. Importasi beras dilakukan merupakan kebijakan dalam melakukan stabilisasi harga. Persoalan teknis pemasaran di lapangan menjadi faktor penghambat dari proses stabilitas harga. Oleh karena itu, pembangunan pangan nasional harus dikelola secara terukur dan terdata secara sistematis di setiap simpul strategis penyediaan pangan. Hal ini yang sering kali menjadi kelemahan bagi kita semua, sehingga simplikasi permasalahan kenaikan harga didorong pada aspek produksi saja.

Tantangan Pembangunan Pangan Nasional Dalam konteks ini, sistem pembangunan pangan nasional harus didorong secara runut dan sistematis sehingga strategi dan kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih tepat sasaran. Hal ini membutuhkan deregulasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pangan. Sering kali kita melakukan pembahasan pemikiran tentang konsep ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Pandangan kita terkait dengan konsep dimaksud seharusnya diterjemahkan pada sisi rasionalitas dan fokus orientasi. Karena harus disadari bahwa penyediaan pangan secara mutlak dari produksi dalam negeri


mungkin akanPage sulit| 9dilakukan. Oleh karena itu, bobot penyediaan pangan bersumber dari produksi dalam negeri tidak serta merta harus sama di setiap daerah. Pada tahun 2025, dunia diprediksi akan mengalami defisit ± 70 juta ton, dengan prediksi penduduk sebanyak 8 milyar orang. Negara-negara yang diprediksi akan mengalami surplus berada di kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Apabila dilihat dari perbandingan cadangan pangan yang dimiliki setiap negara terhadap jumlah penduduknya, maka diindikasikan negara-negara yang memiliki kekuatan pangan adalah Amerika Serikat, China, India, dan Indonesia (FAO, 2009). Cadangan Pangan Indonesia harusnya mendekati Amerika Serikat.

Strategi Pembangunan Pangan Nasional


Page | 10 Pada dasarnya, kita membutuhkan transformasi yang sangat fundamental, baik berkaitan dengan arah dan kebijakan pembangunan pangan nasional serta tahapan dan fokus komoditas secara teratur. pengembangan “sistem” menjadi

sangat mendesak. Hal ini sebagai tuntutan bagi penyelenggaraan pangan yang lebih baik. Memang, untuk menghasilkan sistem pembangunan pangan yang lebih baik diperlukan koordinasi dan fokus pembangunan yang lebih jelas dan terukur. Oleh karena itu, pemetaan komoditas dan kewenangan serta formulasi anggaran pembiayaan yang diperlukan harus dirumuskan secara baik. Secara eksplisit, harus disadari bahwa untuk mewujudkan pembangunan pangan tertentu menjadi lebih mandiri dan berswasembada produksi maka perlu dilakukan peningkatan jumlah lahan baru sebagai kawasan pertumbuhan yang baru dan nyata. Artinya dengan dilematika yang terjadi di lapangan saat ini yaitu terjadinya pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi dan proses alih fungsi lahan yang cukup besar setiap tahunnya maka penambahan jumlah lahan yang berkelanjutan sangat diperlukan sejak dini. Untuk mengoperasionalkan kebijakan ini sehingga mutualis bagi masyarakat Indonesia maka BUMN Pangan menjadi sangat penting dengan fondasi lahan hak guna usaha (HGU). Melalui penguatan peranan BUMN Pangan di sisi produksi maka akan mendorong tingkat stabilitas yang lebih baik. Dimasa depan, basis pembangunan pangan harus didesain dengan kawasan (food estate) yang terintegrasi dengan penumbuhan industri, dimana pengembangan kawasan diharapkan mendorong berkembangnya “corporate farming” yang tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan petani. Hak-hak masyarakat petani akan terus menjadi perhatian bagi pemerintah. Beberapa permasalahan pertanian yang dirasakan selama ini menjadi kelemahan pembangunan pertanian dalam mendukung pembangunan pangan adalah 1) adopsi dan inovasi teknologi tidak mengalami peningkatan secara signifikan, 2) skala usaha petani yang sangat tidak ekonomis, 3) daya tawar petani sangat rendah terhadap pelaku usaha distribusi, dan 4) pengawasan peredaran barang (hasil produksi) yang tidak fair. Dalam kenyataannya, agenda penguatan kapasitas penyediaan benih/bibit dan pelaku usaha dalam skala yang layak harus menjadi prioritas. Untuk itu, perlu ditumbuhkembangkan dengan baik melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Dalam pemenuhan pangan, sektor pertanian dalam arti luas merupakan sumbernya baik dilihat dari persepsi komoditas maupun jenis subsistem (hulu sampai hilir). Sumber itu sendiri terdiri dari produksi dalam negeri dan impor. Yang jelas, bahwa setiap negara sangat penting mempertahankan stabilitas pangan. “Mempertahankan stabilitas pangan” jangan dipersepsikan tidak boleh terjadi penurunan atau peningkatan namun pergerakkan yang terjadi tidak menimbulkan


Page | 11 krisis atau risiko bagi bangsa itu sendiri. Kita harus sadari bahwa kegagalan produksi di suatu saat tertentu dapat saja terjadi baik karena faktor internal (infrastruktur yang rusak) maupun faktor perubahan iklim. Sementara itu, sumber

pangan dari impor yang terlalu besar akan melahirkan “ketidakpercayaan bagi masyarakat atau menimbulkan ketergantungan yang membahayakan”. Bila kita lihat secara visioner, bahwa kekuatan stabilitas yang paling efektif dalam mengurangi resistensi dampak kegagalan produksi adalah cadangan pangan. Kekuatan cadangan pangan dapat digerakkan setiap saat. Dalam kerangka itu, pengembangan cadangan pangan menjadi sangat penting untuk dibangun dengan baik. Arinya, cadangan pangan menjadi instrumen dalam menghadapi kemungkinan risiko yang terjadi setiap tahunnya. Cadangan pangan Indonesia harus mencerminkan kekuatan minimal untuk kebutuhan 6 bulan, terutama pangan pokok dan strategis. Hal ini juga yang memberikan penegasan bahwa BUMN Pangan harus diciptakan untuk mengemban tugas ini dan konteks ini diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara ekstrim harus kita sadari bahwa dengan perubahan faktor lingkungan strategis dan kelemahan yang dimiliki dalam proses produksi selama ini maka terjadinya kerawanan pangan menjadi mungkin (risiko ekonomi, sosial dan politik menjadi pertaruhannya). Artinya, hal ini harus dipahami sebagai permasalahan bersama (bukan oleh kelompok atau hanya pemerintah saja). Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembangunan adalah; 1) jumlah penduduk (karakteristik dan kelompok usia),


Pagetersedia | 12 2) lahan yang secara berkelanjutan (kawasan),

3) efektivitas dan efisiensi pengembangan komoditas (kelayakan usaha), 4) perubahan selera dan perilaku konsumen (desain industri), 5) situasi perdagangan nasional dan internasinal, serta 6) perubahan iklim. Butir yang perlu direnungkan adalah kita harus berani keluar dari “kebiasaan yang mungkin suatu saat menjebak”. Sebagai contoh, China berani membangun “visi industri baru” dengan mendorong biaya murah sehingga hasil produksi mereka menjadi murah (walaupun beberapa hasil produk mereka tetap berorientasi kualitas). Secara perlahan, mereka terus menciptakan “pangsa pasar diberbagai belahan dunia”.

Politik Pembangunan Pangan Nasional Seringkali kita berada diranah perdebatan antara platform ekonomi kapitalis dengan ekonomi kerakyatan. Hal ini perlu kita garisbawahi, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sangat melindungi pemberian hak dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, ditegaskan bahwa


| 13 berperan pemerintah Page dapat dan menugaskan BUMN untuk memberikan kemanfaatan umum bagi rakyat Indonesia. Artinya secara eksplisit, atas perintah pemerintah maka BUMN dapat diminta untuk eksis dalam memberikan perlindungan

bagi masyarakat Indonesia. Bila dibedah secara mendalam, kewenangan untuk mengelola (mengatur, membina, dan mengawasi) pangan itu sudah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan sebagai berikut a) tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia; b) terciptanya perdagangan yang jujur dan bertanggung jawab; serta c) terwujudnya kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Gambar 2. Pembangunan Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Dalam melaksanakan pembangunan pangan tersebut (mendorong ketersediaan dan konsumsi pangan yang sehat), pemerintah memiliki peranan yang sangat penting khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan (Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan) yaitu 1) menyelenggarakan, membina, dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegaiatn untuk mewujudkan cadangan pangan nasional; 2) menyelenggarakan, mengatur dan atau mengkoordinasikan segala upaya atau kegiatan dalam rangka penyediaan, pengadaan dan atau penyaluran pangan tertentu yang bersifat pokok; 3) menetapkan dan menyelenggarakan kebijakan mutu pangan nasional dan penganekaragaaman pangan; serta 4) mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan atau menanggulangi gejala kekurangan pangan, keadaan darurat dan atau spekulasi atau manipulasi dalam pengadaan dan peredaran pangan.


Page | 14

Namun demikian, beberapa topik yang harus dibangun kembali adalah memastikan kebijakan pangan yang diambil sebagai landasan operasional bagi semua pemangku kepentingan. Satu hal yang harus diputuskan secara politik dalam kondisi saat ini adalah pandangan pembangunan pangan nasional berada dalam koridor mana “apakah konsep ketahanan pangan, kemandirian pangan ataukah kedaulatan pangan”. Untuk itu, dalam memperjelas kedudukan dari konsep dimaksud maka orientasi yang diemban setiap konsep harus jelas. Konsep pembangunan pangan ini akan menentukan “arah dan kebijakan” yang mau ditetapkan. Yang jelas, ketika pilihan itu sudah ditetapkan maka semua pemangku kepentingan harus bekerja untuk mengisi pencapaian-pencapaian yang sudah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.


Tidak Page bisa| 15kita pungkiri lagi bahwa dengan karakteristik Indonesia yang sangat unik maka diperlukan peranan dari BUMN Pangan untuk eksis dalam pengelolaan pangan nasional. Sebetulnya, BUMN hadir dalam memberikan kontribusi pada pangan nasional bukan hal baru, namun sudah ada sejak penjajahan Belanda. Hal ini sangat terlihat jelas di subsektor perkebunan (perkebunan sawit, perkebunan teh, perkebunan gula, dan lain-lain). Adapun kelemahan yang terjadi saat ini adalah “optimalisasi BUMN tersebut”. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelemahan optimalisasi BUMN antara lain 1) karena konsisten lahan-lahan yang menyuplai sering mengalami perubahan seperti lahanlahan tebu serta 2) orientasi dna budaya bersaing belum dimiliki secara menyeluruh. Resistensi persoalan lahan tidak dapat dijadikan sebagai alasan dalam memberikan penilaian bahwa peranan BUMN tidak diperlukan. Hal ini harus kita hindari dalam mencari solusi pembangunan pangan nasional. Satu catatan lain yang sedang dan akan terus berkembangan adalah “infiltrasi perusahaan-perusahaan internasional di bidang pangan akan terus berlangsung”. Perusahaan-perusahaan internasional sangat berkepentingan menguasai “perdagangan mulai dari hulu sampai hilir” dengan mengandalkan kekuatan research dan develpoment (R and D) serta kolaborasi negosiasi bisnis yang sangat kuat. Oleh karena itu, BUMN Pangan harus dijadikan sebagai “benchmark” baru dalam memberikan solusi bagi permasalahan pangan selama ini.

Rekomendasi Pemikiran Untuk UGM Pada masa lalu, Universitas Gadjah Mada (UGM) sering menjadi pelopor dalam melahirkan konsep pembangunan seperti Gerakan KUD. Rasa pelopor ini harus dibangun kembali di semua civitas akademika. Salah satu yang harus didorong adalah betapa pentingnya BUMN Pangan diperkuat, terutama di subsektor tanaman pangan. Dilematika bahwa ada sebagian orang memandang bahwa peranan BUMN Pangan tidak diperlukan harus dilakukan kajian secara adil dan rasional. Kehadiran BUMN Perkebunan saat ini dirasakan sangat bermanfaat dalam mengamankan kebutuhan masyarakat. UGM harus berani melakukan kajian komprehensif terhadap implementasi sistem pembangunan pangan (arah dan kebijakan, struktur pangan, prioritas komoditas secara gradual , serta efektivitas pengawasan). Artinya, bila diperlukan, perubahan atau revisi terhadap undangundang tentang pangan serta turunannya maka harus dilakukan, terutama terkait dengan penguatan kehadiran BUMN Pangan. Ada dua konsentrasi yang perlu dioptimalisasi oleh UGM yaitu UGM harus menjadi 1) “leader dalam bidang inovasi teknologi perbenihan/perbibitan serta 2)


| 16 leader dalam Page menciptakan pelaku usaha baru”. Bila diperlukan maka mahasiswa

difasilitasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dalam meningkatkan kapasitas mahasiswa UGM dimasa mendatang maka diperlukan pemberian mata kuliah “perdagangan internasional dan negosiasi internasional” sebagai mata kuliah wajib. UGM harus mampu menjadi katalisator dalam mendorong terbentuknya BUMN Pangan dalam meningkatkan “stabilitas dan kekuatan pangan nasional”, terutama di subsektor tanaman pangan. Pembangunan yang baik adalah jika strategi dan kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan secara bertahap (bukan menjadi jawaban atas permasalahan itu secara terus menerus). Karena kita perlu diingat, bahwa jenis permasalahan yang boleh mengalami perubahan akibat menyelesaikan masalah tertentu. Inilah makna politik pangan yang harus kita bangun yaitu “mari kita bersuara bersama jika memang hal itu sudah menjadi solusi bagi bangsa ini dimasa mendatang”.

PEMBANGUNAN PANGAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI INDONESIA

Recommend Documents