BAB IV PEMBANGUNAN PERTANIAN DI ERA GLOBALISASI (Konsolidasi Agribisnis dalam Menghadapi Globalisasi)
Sebagai suatu negara yang aktif dalam pergaulan dunia, Indonesia senantiasa dituntut untuk cepat tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi pada lingkungannya. Perubahan lingkungan global tersebut tanpa kecuali tentu mempengaruhi struktur sektor pertanian yang merupakan basis perekonomian negara kita. Atas dasar itu, terus-menerus sangat diperlukan arah-arah yang tepat dalam memanfaatkan segala peluang dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi. Globalisasi yang mewarnai kehidupan warga dunia pada saat ini telah merupakan istilah yang selalu dipakai untuk mengacu kepada kondisi dimana kegiatan perdagangan (produksi dan pemasaran) dilakukan hampir-hampir tanpa batas. Indonesia sebagai bagian dari negara-negara ASEAN telah merupakan anggota dari WTO dan telah memberikan komitmennya pada kesempatan GATT pada Putaran Uruguay di Marrakesh, bulan April 1994 untuk menjalankan liberalisasi perdagangan. Selain itu, negara-negara ASEAN juga berpartisipasi aktif dalam APEC di Bogor pada tanggal 15Nopember 1994 yang mengupayakan kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020. masingmasing negara dapat mengajukan rencananya dalam liberalisasi perdagangan melalui Rencana Aksi Individu (Individual Action Plan). Dalam pada itu, di antara negara-negara ASEAN sendiri bersepakat dalam AFTA yang pada dasarnya merupakan keinginan bersama dalam membentuk zona perdagangan bebas yang diupayakan melalui skema Common Effective Prefential Tariff (CEPT) akan melibatkan ekonomi Indonesia pada perdagangan global yang lebih kompetitif. Dengan demikian, terlihat paling tidak ada tiga jenis komitmen dalam menuju liberalisasi perdagangan tersebut bagi negara-negara ASEAN. Sektor pertanian, sebagai sektor yang tetap diharapkan sebagai “mainstream” dalam perekonomian nasional tidak terlepas dari keharusannya untuk meningkatkan daya saingnya dalam perekonomian global yang kompetitif tersebut. BUKU PEDOMAN PRAKTIKUM MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN LABORATORIUM KOPERASI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN
Apa yang diungkapkan di atas pada dasarnya menjadi pertanda bahwa keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan bebas merupakan konsekuensi pilihan negara ini dalam pergaulan dunia yang telah diperhitungkan secara matang. Indonesia yang ikut dalam penandatanganan berbagai persetujuan tersebut mau tidak mau harus mematuhi komitmen-komitmennya. Termasuk di dalamnya, bahwa produk pertanian pun kini dalam proses untuk dimasukkan ke dalam skema CEPT. Ini berarti bahwa produk-produk kita harus dapat bersaing di pasaran internasional dengan pemasok-pemasok negara lain. Komoditas kita pun harus dapat menjadi tuan rumah di pasar domestik yang bersaing dengan barang-barang impor, karena kita pun harus membuka pasar bagi produk negara lain. Konsekuensinya bahwa kita harus memfokuskan kepada komoditas-komoditas andalan yang dapat kita produksi dengan murah, berkualitas, dan memenuhi standard baik internasional maupun domestik. Seperangkat kebijaksanaan harus dirancang untuk tujuan tersebut, baik kebijaksanaan makro maupun sektoral agar sektor pertanian menjadi sektor yang lebih vital lagi bagi perekonomian kita. Berdasarkan hal tersebut, maka arah yang kita tuju untuk meningkatkan peran ekonomi pertanian dalam abad 21 adalah mewujudkan sosok pertanian modern dengan “memfokuskan komoditas-komoditas unggulan” yang dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Kegiatan pertanian pun mulai kita pandang sebagai kegiatan industrial, dengan semua prasyaratnya. Dengan demikian, dituntut adanya keterkaitan dari keseluruhan rantai kegiatan usaha pertanian, sejak tahap pengelolaan produksi, budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, sampai dukungan kegiatan lainnya. Inilah yang kita maksudkan sebagai pendekatan pembangunan pertanian dengan berwawasan agribisnis. Dengan pendekatan demikian, jelas dibutuhkan “platform” kebijakan ekonomi makro yang konsisten untuk mendudukkan sektor pertanian ke dalam “mainstream ekonomi nasional”. Dibutuhkan dukungan sektor-sektor lain untuk mengembangkan “mainstream” tersebut dalam suatu kebijaksanaan nasional yang menyeluruh. Antisipasi untuk menyiapkan sektor pertanian berorientasi agribisnis dalam menyongsong era perdagangan terbuka, setidaknya harus dilihat 2 (dua) BUKU PEDOMAN PRAKTIKUM MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN LABORATORIUM KOPERASI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN
simpul krisis utama dan sangat penting, yaitu (1) bagaimana mengembangkan pasar, dan (2) bagaimana mengembangkan usaha pertanian yang berdaya saing.
1. Mengembangkan Pasar Upaya pengembangan pasar seyogyanya diawali dengan penanganan sistem pengembangan mutu yang selanjutnya secara simultan didukung oleh pengembangan mekanisme pasar dan jaringan informasinya. Beberapa langkah operasional yang seyogyanya segera dilakukan guna mengantisipasi hambatan-hambatan teknis tersebut, misalnya: 1. Identifikasi dan analisa peraturan TBT dan SPS baik negara-negara mitra bisnis maupun di Indonesia sendiri. 2. Menyusun program-program jaminan mutu dan kemaanan hasil pertanian yang terpadu. 3. Harmonisasi sistem standardisasi dan pembinaan untuk hasil pertanian dengan negara-negara mitra bisnis Indonesia.
2. Mengembangkan Usaha Pertanian Jika dilihat secara umum, banyak kendala yang masih melekat di dalam upaya pengembangan usaha dibidang pertanian, yaitu antara lain skala usaha di dalam sistem produksi yang relatif sangat kecil, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam pasca panennya, relatif kurangnya pengetahuan terhadap perilaku pasar, kuantitas dan kualitas baik produk maupun bahan baku serta permasalahan di dalam pembentukan modal yang dirasakan masih sangat terbatas. Semua kendala tersebut jika dilihat dari sisi bisnis tidak dapat disangkal merupakan resiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan resiko bisnis di bidang lainnya. Melihat karakteristik agribisnis tersebut di atas, penanganan aspek pengembangan usaha dibidang pertanian khususnya di tingkat lokalita dapat dikelompokkan menjadi tiga hal, yaitu: 1. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) Agribisnis (melalui kewirausahaan). BUKU PEDOMAN PRAKTIKUM MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN LABORATORIUM KOPERASI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN
2. Pengembangan jaringan kelembagaaan dan kemitraan usaha. 3. Penciptaan iklim usaha dan investasi.
Implikasi dan Prospek Agribisnis Masa Depan Menyongsong abad ke-21, sektor pertanian (agribisnis) sebagai bagian dari ekonomi nasional pada dasarnya harus melakukan penyelarasan dengan dinamika ekonomi global, dimana pendekatan “produktivitas” dan “efisiensi” merupakan kunci dari penguatan daya saing. Strategi pendekatan untuk meningkatkan
peran
ekonomi
pertanian
khususnya
dalam
memperkuat
perekonomian perdesaan dan perekonomian nasional pada umumnya, berangkat dari upaya menumbuhkan sistem agribisnis terpadu yang utuh, dengan langkah-langkah kegiatan yang diharapkan mampu menggerakkan pembangunan pertanian yang berkembang dalam berbagai pola pengembangan spesifik lokalita, dengan memperhatikan berbagai aspek seperti sifat usahatani, sumberdaya manusia, teknologi, skala usaha, sarana dan prasarana, keterkaitan/kemitraan antar subsistem, orientasi usaha dan kelestarian lingkungan.
BUKU PEDOMAN PRAKTIKUM MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN LABORATORIUM KOPERASI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN
BUKU PEDOMAN PRAKTIKUM MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN LABORATORIUM KOPERASI DAN KELEMBAGAAN PERTANIAN