REVITALISASI INSTITUSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Karya Tulis

REVITALISASI INSTITUSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Murbanto Sinaga

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2006

Murbanto Sinaga : Revitalisasi Institusi Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2006

USU Repository © 2006

DAFTAR ISI

I.

PENDAHULUAN ............................................................................

1

II.

BEBAN TUGAS DAN FUNGSI.....................................................

2

III. PERMASALAHAN DAN AKIBAT ..............................................

4

IV. USUL DAN REKOMENDASI .......................................................

5

V.

6

PENUTUP ........................................................................................



REVITALISASI INSTITUSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

I.

PENDAHULUAN Revisi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan terbitnya UndangUndang No. 25 tahun 2004 tentang Sisterm Perencanaan Pembangunan Nasional menyebabkan kewenangan Gubernur menjadi lebih luas lagi. Sebagai konsekuensi logis perubahan UU, terbitnya UU yang baru tersebut, beban kerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu satuan verja akan semakin bertambah. Berbagai permasalahan di Provinsi Sumatera Utara memerlukan solusi yang tepat yang diperoleh melalui perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dan terpadu antar sektor dan regional baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan tugas Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga penanggung jawab perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dirasakan akan semakin berat. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan revitalisasi lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara secara lebih komprehensif, terpadu, cepat dan tepat.



II.

BEBAN TUGAS DAN FUNGSI Beban tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Provinsi Sumatera Utara estela revisi UU No. 22 tahun 1999 menjadi UU No. 32 tahun 2004 dan terbitnya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Adapun tugas dan fungsi Bappeda Sumatera Utara estela revisi dan terbitnya undang-undang tersebut di atas adalah sebagai berikut : 1.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Utara.

2.

Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara.

3.

Menyelenggarakan

Musyawarah

Rencana

Pembangunan

jangka

Menengah (Musrenbang – JM) Provinsi Sumatera Utara. 4.

Menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Sumatera Utara sebagai penjabaran RPJM Provinsi Sumatera Utara.

5.

Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

6.

Menyelenggarakan Musrenbang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD).

7.

Menyusun Evaluasi Rencana Pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

8.

Menyelenggarakan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi (KISS) antar Kabupaten/Kota.



9.

Membantu Kepala Daerah dalam menyusun Perencanaan Pembangunan di daerah.

10. Mengembangkan pola kerjasama antar pemerintah dan atau dengan pihak ketiga dalam upaya menciptakan pembangunan yang bersinergi dan menggali sumber dana dari berbagai donor baik dari dalam maupun luar negeri. 11. Melaksanakan tugas-tugas yang bersifat tupoksi dan non tupoksi berdasarkan perintah atasan (Gubernur, Sekda), antara lain : a. Menyusun Arah Kebijakan Umum (AKU) dan Strategi Prioritas (SP) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). b. Menyusun RAPBD dan PAPBD. c. Menyusun Rencana dan Pengembangan Wilayah Daerah dan Rencana Pengembangan Kawasan Strategis (Tata Ruang Wilayah). d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi pembangunan satuan kerja (satker) Provinsi. e. Menyusun LKPJ Gubernur. f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program dan proyek APBN. g. Menyusun konsep kebijakan Gubernur tentang standar/ketentuan teknis perencanaan dan kebijakan perencanaan lainnya serta pengendalian atas pelaksanaannya. h. Memberikan masukan yang perlu kepada Gubernur dan Sekda sesuai bidang tugas dan fungsinya.



III. PERMASALAHAN DAN AKIBAT Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Bappeda-SU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya estela revisi undang-undang tentang pemerintahan daerah dan terbitnya undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut : 1) Menyebabkan beban tugas Bappeda Provinsi Sumatera Utara menjadi sangat padat dan kompleks sebab memerlukan waktu dan pemikiran untuk menyelesaikannya (Peran dan Fungsi 1 s/d 11) 2) Menyebabkan peran dan ruang lingkup Bappeda semakin lebih luas, tidak hanya mencakup perencanaan pembangunan pemerintah provinsi, tetapi sudah mencakup kepada aspek perencanaan yang lebih luas lagi yaitu mencakup bidang pengembangan kebijakan publik 3) Mengalami kendala dalam melaksanakan fungsi koordinasi sebab adanya dampak psikologis tingkatan eselon (peran dan fungsi 7 – 8) •

Kepala Bappeda Provinsi dan pimpinan SKPD Provinsi memiliki tingkat eselon yang sama.

•

Kepala Bidang Bappeda Provinsi memiliki tingkat eselon yang lebih rendah daripada eselon Kepala Bappeda Kabupaten/Kota

4) Bappeda Provinsi belum dilibatkan dalam proses pembahasan anggaran baik yang dibahas di pusat maupun di daerah 5) Bertambahnya volume beban kerja staf Bappeda (Peran dan Fungsi 9 s/d 11) Akibat yang ditimbulkan oleh permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :



1. Bappeda belum optimal mengelola perubahan yang semakin kompleks dengan cepat, cermat dan tepat. 2. Bappeda mengalami kendala dalam pelaksanaan peran dan fungsi dengan tepat waktu. 3. Fungsi koordinasi kurang optimal. 4. Terkesan lamban dalam pengambilan keputusan sebab sering sekali pimpinan yang diundang mewakilkan kepada bawahannya. 5. Sinkronisasi program APBN dan APBD belum tercapai secara optimal. 6. Kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan maupun pendanaan. 7. Tidak sesuai antara beban kerja staf dengan perolehan tunjangan (take home pay) staf Bappeda Provinsi tidak berbeda dengan staf di lembaga kerja lainnya yang beban kerjanya relatif lebih sedikit.

IV. USUL DAN REKOMENDASI Usul dan rekomendasi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh Bappeda-SU adalah sebagai berikut : 1. Perlu penguatan struktur Bappeda Provinsi menjadi 11 bidang sesuai dengan 9 bidang pembangunan yaitu : (1) bidang hukum, (2) bidang ekonomi, (3) bidang politik, (4) bidang agama, (5) bidang pendidikan, (6) bidang sosial budaya,



(7) bidang pembangunan daerah, (8) bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta (9) bidang keamanan dan ketertiban, yang bertugas untuk merumuskan strategi-strategi dan kebijakan dalam program pembangunan, ditambah 2 bidang yaitu : (10) bidang pembiayaan dan (11) bidang kerjasama. 2. Perlu

peningkatan

tingkat

eselonisasi

daripada

Bappeda

secara

kelembagaan. 3. Perlu peninjauan kembali Keppres No. 72 tahun 2004 tentang pedoman pelaksanaan APBN, agar melibatkan Bappeda Provinsi dalam proses pembahasan anggaran yang dibahas di pusat maupun di daerah. 4. Perlu disusun suatu perangkat perundang-undangan yang

mengatur

tentang tunjangan fungsional perencana bagi staf Bappeda.

V.

PENUTUP

Disamping beban verja Bappeda Provinsi Sumatera Utara yang bertambah, pertimbangan lanilla atas usulan yang diajukan adalah kedepan Bappeda-SU diharapkan menjadi suatu lembaga yang berwibawa dan menjadi wadah pembinaan karir yang lebih tinggi bagi pejabat-pejabat struktural eselon II dari kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Medan, 13 Juni 2006



REVITALISASI INSTITUSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents