Review PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Review PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG Mangupura, 2013

PENETAPAN KINERJA 2013

PENGANTAR Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan SKPD. Dokumen Penetapan Kinerja yang dimaksud disini adalah suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan (Bupati Badung) dan bawahan (Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung) untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran Dinas Cipta karya Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2013. Dokumen Penetapan Kinerja inilah yang dimanfaatkan oleh pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan menilai keberhasilan Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dalam pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Mangupura, 6 Januari 2013 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, MT Pembina Tk I Nip. 19611010 199403 2 001


DAFTAR ISI

PENGANTAR PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA Daftar Isi

BAB I

BAB II

BAB III

i

Pendahuluan

1

A. Latar Belakang

1

B. Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya

1

C. Tujuan Penetapan Kinerja

10

Penetapan Kinerja

11

A. Sasaran Strategis

11

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja

11

C. Pendanaan Tahun Anggaran 2013

12

Penutup

14

LAMPIRAN FORMULIR PENETAPAN KINERJA

i

Lampiran IA1/2-2

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan

: Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy, MT : Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama Jabatan

: ANAK AGUNG GDE AGUNG : BUPATI BADUNG

Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak Pertama pada tahun 2013 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 6 Januari 2013

BUPATI BADUNG,

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung,

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanthy,MT Pembina TK I Nip. 19611010 199403 2 001


BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Dalam rangka upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi kinerja terus diintegrasikan kedalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja dan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD, salah satunya melalui Penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, salah satu dokumen yang dipergunakan adalah dokumen Penetapan Kinerja dari masing-masing SKPD guna penguatan akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah. Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Cipta Karya, merupakan suatu dokumen pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Dilaksanakan antara pengemban tugas (Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung) dengan atasannya (Bupati Badung) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi . Penetapan Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yaitu setelah proses anggaran selesai (budgeting process).

B.

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Cipta Karya Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Umum

1


3. Bidang Bangunan terdiri dari: a. Seksi Tata Bangunan b. Seksi Ijin Bangunan c. Seksi Pengawasan Bangunan 4. Bidang Tata Ruang terdiri dari: a. Seksi Survai dan pemetaan b. Seksi Perijinan Tata Ruang c. Seksi Teknik Tata Ruang 5. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari: a. Seksi Analisa dan Penilaian b. Seksi Pengumpulan Data dan Informasi c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 6. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan a. Seksi Permukiman b. Seksi Penyehatan Lingkungan c. Seksi Reklamasi dan Konservasi 7. Bidang Pertambangan terdiri dari: a. Seksi Air Bawah Tanah dan Permukaan b. Seksi Bahan Galian c. Seksi Migas, Listrik dan Energi Baru

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung adalah : 1. Kepala Dinas Cipta Karya mempunyai tugas; a.

menyusun program/rencana kerja Dinas Cipta Karya berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b.

melakukan

koordinasi

yang

diperlukan

antar

Bagian/Dinas/Instansi/Badan/ Kantor/Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c.

mengkoordinir penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas Cipta Karya bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang dilingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2


d.

merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang Keciptakaryaan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

e.

membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

memberikan bimbingan / pembinaan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya

agar tercapai kesesuaian dan kebenaran

pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; g.

melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan menghasilkan produk tepat mutu, tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

h.

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan;

i.

menyusun

rencana

kebijaksanaan di bidang Keciptakaryaan dalam

rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; j.

melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k.

membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;

l.

melaksanakan penggunaan Anggaran SKPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

2. Sekretariat mempunyai tugas : a.

menyusun rencana kegiatan Kesekretariatan berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b.

mengkoordinir para Kepala Sub Bagian dalam merumuskan program dan sistem kerja operasional bidang tugas sekretariat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; 3


c.

melakukan

koordinasi

yang

diperlukan

antar

Bagian/Dinas/Instansi/Kantor/ Lembaga terkait melalui Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d.

menyusun

dan

merumuskan

langkah-langkah

operasional

Kesekretariatan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e.

memberi

tugas

kepada bawahan

sesuai

bidang tugasnya untuk

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.

memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h.


i.

menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian , dan Sub Bagian Keuangan;

j.

melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;

k.

melaksanakan

pengelolaan

administrasi

keuangan,

administrasi

Kepegawaian administrasi Umum, Kerumah tanggaan serta Kehumasan; l.

mengumpulkan, mensistematisasikan dan menganalisa data hasil pelaksanaan tugas Keciptakaryaan.

m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n.

membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

o.

melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

4


3. Bidang Bangunan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. melaksanakan perencanaan,

bantuan

teknik,

pelaksanaan

pengawasan

pembangunan

dan

pengendalian

renopsi,

pemeriksaan

keamanan dan keselamatan bangunan gedung pemerintah serta bangunan umum; i.

melaksanakan

pengawasan,

penerbitan,

pendataan

inventarisasi,

pengaturan pemanfaatan bangunan gedung Negara, rumah dinas, penerbitan izin layak huni serta tanda bukti pemilikan bangunan; j.

melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5


k. membuat laporan dibidang tugasnya sesuai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; l.


4. Bidang Tata Ruang mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. melaksanakan pengumpulan, analisa dokumentasi data perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah serta survey dan pemetaan ruang; i.

melaksanakan perencanaan Tata Ruang, pemantauan dan Evaluasi perkembangan tata ruang wilayah kota dan daerah;

j.

melaksanakan pengendalian dan penelitian permohonan izin prinsip tata ruang;

6


k. menyelenggarakan/menyajikan informasi dibidang pembangunan dan rencana penggunaan tanah sesuai tata ruang dan pembangunan; l.

merumuskan petunjuk-petunjuk dan kebijaksanaan pelaksanaan tata ruang kota serta menyelenggarakan kegiatan pengembangan tata ruang wilayah kota dan daerah;

m. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; n. membuat laporan dibidang tugasnya sesuai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

5. Bidang Pendataan dan Pelaporan terdiri dari: a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; 7


h. menyusun/mengkoordinasikan, mengendalikan program kegiatan kepala dinas, SKPD melalui program kerja, pedoman operasional teknis, pedoman pengendalian/penguasaan dan pelaporan, pedoman pengujian bahan, struktur dan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan

Perundang-Undangan

yang

berlaku,

mengacu

kepada

kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah i.

menyusun

pedoman

operasional

teknis,

pedoman

pengendalian/penyusunan dan pelaporan j.

menyusun dan melaksanakan pengujian bahan struktur dan konstruksi sesuai dengan ketentuan teknis dan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengacu pada kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

k. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. l.

membuat laporan

dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan

pertanggungjawaban kepada atasan; m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Permukiman dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; b. melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; . c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8


f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan hasil yang dicapai dengan mencocokkan terhadap petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam menilai peningkatan karier bawahan; h. menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional di bidang tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.

melaksanakan tugas pengaturan, perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan perumahan dan permukiman beserta prasarana lingkungannya serta pengelolaan ijin layak huni dan pengaturan penghunian rumah dinas;

j.

menyelenggarakan perencanaan teknis, pengawasan dan pengendalian penanganan pembangunan, penyehatan lingkungan dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan;

k.


l.

membuat laporan dibidang tugasnya sesuai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

7. Bidang Pertambangan mempunyai tugas: a.

menyusun rencana kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b.

melakukan koordinasi yang diperlukan antar Sub Bagian/Kepala Seksi intern Dinas melalui Sekretaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c.

menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

9


d.

membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya untuk dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai keserasian dan kebenaran tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f.

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g.


h.

merumuskan kebijaksanaan operasional dibidang pertambangan dan energi berdasarkan kebijaksanaan pertambangan dan energi;

i.


j.

membuat laporan dibidang tugasnya sesuai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

k.

C.


Tujuan Penetapan Kinerja Penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari penetapan kinerja adalah : 

Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur



Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi.



Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur



Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

10


BAB II PENETAPAN KINERJA A. Sasaran Strategis Sasaran strategis Dinas Cipta Karya yang tertuang dalam Renstra terdiri dari 6 (enam) yaitu : 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja 5. Terwujudnya usaha Migas dan Ketenagalistrikan Yang memiliki ijin 6. Terwujudnya Reklamasi dan Konservasi Lahan Pasca Tambang Setelah dilakukan konsultasi kepada Tim Lakip Kabupaten dan dari Kementerian Pan-RB, demi penyempurnaan AKIP Dinas Cipta Karya dilakukan perubahan/ review terhadap Sasaran Strategis no 4, 5 dan 6 menjadi 1 Sasaran dengan pertimbangan mempunyai formula dan alat ukur yang sama yaitu usaha ESDM yang dibina. Dengan adanya perubahan/ review tersebut diatas, maka Sasaran Strategis Dinas Cipta Karya menjadi 4 Sasaran strategis yaitu: 1. Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif 2. Terwujudnya sarana prasarana publik sesuai kebutuhan 3. Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik 4. Terwujudnya pengendalian pengusahaan SDA dibidang ESDM

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Cipta Karya. Tujuan Indikator Kinerja Utama adalah : a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

11


Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Cipta Karya terdiri dari : 1. Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 2. Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif 3. Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik 4. Persentase kepatuhan pengusaha akan keselamatan kerja penambangan 5. Persentase kepatuhan pengusaha migas terhadap kualitas dan kuantitas BBM 6. Persentase pemanfaatan air tanah yang tidak merusak lingkungan Dengan adanya perubahan/ review

terhadap Sasaran Strategis, maka

berdampak pada perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya menjadi 4 yaitu: 1. Persentase kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR 2. Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif 3. Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik 4. Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha C. Pendanaan Tahun Anggaran 2013 Pada Tahun Anggaran 2013, sesuai DPA Dinas Cipta Karya TA 2013, alokasi dana yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung secara total dapat dirinci sebagai berikut:

12


Rincian Belanja Tahun Anggaran 2013 Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

NO I II

PAGU DANA

Belanja Tidak Langsung

13,889,650,573.00

Belanja Langsung 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD (Renja, RKA) 5 Program Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan dan Permukiman 6 Program Penyehatan Lingkungan 7 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

281,907,318,013.00 1,185,604,550.00 123,742,127,389.00 407,000,000.00 2,500,000.00 28,615,350.00 22,680,929,476.00 29,227,524.00

Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral 1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 2 Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi merusak lingkungan 3 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

92,648,841.00 164,050,650.00 10,130,650.00

Urusan Wajib Perumahan 1 Program Lingkungan Sehat Perumahan

120,504,019,208.00

Urusan Wajib Penataan Ruang 1 Program Pemanfaatan Ruang 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

11,940,370,600.00 1,120,093,775.00 TOTAL BELANJA

295,796,968,586.00

Adapun alokasi anggaran untuk masing-masing Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut adalah: (Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan terlampir pada lampiran) NO

SASARAN

I

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

PAGU ANGGARAN (Rp) 954.431.475,00

II

Terwujudnya Sarana Prasarana Publik sesuai kebutuhan

134,685,053,439

III

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

147,288,660,702

IV

Terwujudnya Pengendalian Pengusahaan SDA di bidang ESDM TOTAL DANA

13

256,699,491

283,184,845,107


BAB III PENUTUP Penetapan Kinerja SKPD Dinas Cipta Karya Tahun 2013 dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintahan tetap mengacu kepada dokumen-dokumen terkait diantaranya: RPJMD Kabupaten Badung Tahun 20102015, Renstra Dinas Cipta Karya Tahun 2010 – 2015 dan DPA Cipta Karya Tahun Anggaran 2013. Peningkatan mekanisme dan penyediaan kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung SKPD Dinas Cipta Karya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan. Penetapan Kinerja SKPD Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap – tiap unit kerja dan personil didalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya di dalam kegiatan keciptakaryaan.

14


LAMPIRAN

15

FORMULIR PENETAPAN KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD TAHUN ANGGARAN NO (1)

: DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG : 2013

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (3)

Target (%) (4)

1

(2) Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif

2


3

Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi Persentase prasarana dasar permukiman dengan baik kondisi baik

47,56%

4

Terwujudnya Pengendalian pengusahaan SDA di bidang ESDM

42,99%

Persentase Kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

23,20%

Persentase sarana prasarana Gedung Pemerintah dan Masyarakat umum yang representative

65,00%

Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan penyelenggaran usaha

a. Jumlah Anggaran Sasaran 1

Rp

954.431.475,00

b. Jumlah Anggaran Sasaran 2

Rp

134.685.053.439,00 147.288.660.702,00

c. Jumlah Anggaran Sasaran 3

Rp

d. Jumlah Anggaran Sasaran 4

Rp

256.699.491,00

e. Jumlah Total Anggaran sasaran Th 2013

Rp

283.184.845.107,00

f. Jumlah Total Anggaran Pendukung Th 2013

Rp

12.612.123.479,00

Rp

295.796.968.586,00

g. (Belanja Langsung dan Tak langsung) Jumlah Total Anggaran Dinas Cipta Karya Th 2013

Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

h. (Belanja Langsung dan Tak langsung)

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk I NIP. 19611010 199403 2 001

Lampiran PK

FORMULIR PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

SKPD TAHUN ANGGARAN No

Sasaran Strategis 1

1

2

Terwujudnya Manajemen Penataan Ruang Yang Efektif


: DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN BADUNG : 2013 Indikator Kinerja Utama

Target 3

2 Persentase Kepatuhan membangun berdasarkan dengan RDTR

23,20

Program/ Kegiatan

Anggaran

4

5

%

954.431.475 954.431.475

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Persentase sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum yang representatif

65,00

1

Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan

226.052.325

2

Studi Evaluasi Pemanfaatan Ruang dan Struktur Tata Ruang di Kabupaten Badung

260.855.400

3

Kajian teknis informasi Tata Ruang

79.744.400

4

Pemeliharaan Patok dan Papan Jalur Hijau di Kab. Badung

80.945.400

7

Identifikasi Alih Fungsi Lahan menjadi kawasan terbangun di Kabupaten Badung

56.500.000

8

Pengawasan Pelaksanaan Kabupaten Badung

Bangunan

52.058.300

9

Pemetaan Pola Penggunaan Lahan Kota Mangupura Tahun 2013

198.275.650

Ijin

Mendirikan

134.685.053.439

%

122.744.682.839

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1

Renovasi Gedung Unit II Kantor Camat Kuta Utara

3.125.064.806

2

Renovasi Kantor Camat Kuta

3.484.391.150

3

Renovasi Kantor Camat Kuta Selatan

4.180.247.300

4

Renovasi Kantor Lurah Sading

2.860.285.700

5

Renovasi Kantor Lurah Tuban

978.336.775

6

Renovasi Kantor Lurah Kerobokan Kaja

2.739.151.200

7

Renovasi Kantor Lurah Kerobokan

1.438.621.400

8

Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran di Kawasan Bali Pecatu Graha Kecamatan Kuta Selatan

1.657.601.600

9

Pembangunan Gedug Blok B dan C RSUD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

77.406.188.721

10 Penyusunan DED Gedung Blok D,E,F,G dan Penataan Halaman RSUD Kabupaten Badung

2.818.359.757

1

No

Sasaran Strategis 1

Indikator Kinerja Utama

Target

2

3

Program/ Kegiatan

Anggaran

4

5

11 Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan Petang

2.047.265.650

12 Pembangunan Kantor UPT Dinas Pemadam Kebakaran di Kecamatan Mengwi

2.722.705.050

13 Renovasi Bale Paselang, Bale Pawedan dan Bale Gegitan di Pura Lingga Bhuana Puspem Badung (Tahun Jamak)

419.233.900

14 Pembuatan Pelinggih di Kantor DPRD Kabupaten Badung (Tahun Jamak)

460.740.500

15 Penataan Lapangan Kecamatan Mengwi

di

915.255.150

16 Penyusunan DED PembangunanGedung Kantor Perpustakaan, Kantor Arsip dan Depo Arsip dan Gedung Badan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kawsan Puspem Kabupaten Badung

1.630.421.550

Pratu

Jania

Kelurahan

Sading

17 Penyusunan DED Renovasi Kantor Lurah Abianbase

52.758.750

18 Renovasi Wantilan di Balai Diklat Kabupaten Badung

298.187.400

19 Pembangunan USB SMPN 5 Mengwi

11.940.370.600

Program Pemanfaatan Ruang 1 2 3 4 5 6

3

Persentase prasarana dasar permukiman dengan kondisi baik Terwujudnya Prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik

47,56

13.509.866.480

Penataan Pedestrian Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun di Kec. Mengwi Penataan Halaman, Renovasi Toilet, Perbaikan Tembok Pagar di Kawasan Obyek Wisata Taman Ayun Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Gianyar Pembangunan Pos Keamanan di Kecamatan Kuta Selatan

8.725.313.100

Pembangunan Tanda Batas Kabupaten Badung dengan Kabupaten Bangli Pembangunan Wantilan dan Taman Kolam Wanara Pura Luhur Uluwatu

838.788.400

798.110.950 218.142.500 394.092.500

965.923.150

147.288.660.702

%

120.146.252.202

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1

Pemutakhiran database prasarana Jalan lingkungan permukiman dan perumahan di Kabupaten Badung

157.579.600

2

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Petang

118.856.000

3

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Abiansemal

309.532.000

4

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Mengwi

372.303.000

5

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara

252.132.000

2

No

Sasaran Strategis 1


Target

2

3

Program/ Kegiatan

Anggaran

4

5

6

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Utara

193.610.000

7

Pengawasan Peningkatan jalan Lingkungan Permukiman di Kecamatan Kuta Selatan

251.902.000

8

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan

2.104.369.550

9

Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

4.547.158.452

Kelurahan

1.515.949.750

11 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pecatu di Kecamatan Kuta Selatan

4.607.832.400

10 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Tanjung Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

12 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan

Kelurahan

5.014.721.350,0

13 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kutuh di Kecamatan Kuta selatan

739.225.450,0

14 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara 15 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tibubeneng di Kecamatan Kuta Utara 16 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kelod di Kecamatan Kuta Utara 17 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan Kaja di Kecamatan Kuta Utara 18 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kerobokan di Kecamatan Kuta Utara 19 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dalung di Kecamatan Kuta Utara

1.744.399.050,0

20 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Cemagi di Kecamatan Mengwi 21 Peningkatan Jalan Permukiman Lingkungan Kelurahan Sading di Kecamatan Mengwi 22 Peningkatan Jalan Permukiman Kelurahan Abianbase di Kecamatan Mengwi 23 Peningkatan Jalan Lingkungan Kelurahan Sempidi di Kecamatan Mengwi 24 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kapal di Kecamatan Mengwi 25 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kuwum di Kecamatan Mengwi

1.129.097.000

26 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sembung di Kecamatan Mengwi 27 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Gulingan di Kecamatan Mengwi 28 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Buduk di Kecamatan Mengwi 29 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Tumbak Bayuh di Kecamatan Mengwi 30 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Munggu di Kecamatan Mengwi 31 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pererenan di Kecamatan Mengwi 32 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Kekeran di Kecamatan Mengwi

1.852.874.400

1.240.821.850,0 1.898.281.350,0 4.708.395.450,0 3.330.537.150 2.485.649.550

892.901.150 2.357.755.000 2.557.715.800 3.690.074.250 2.299.732.400

3.440.599.650 2.696.987.050 527.300.000 1.900.222.950 1.646.933.800 1.465.386.450

3

No

Sasaran Strategis 1


Target

2

3

Program/ Kegiatan 4

Anggaran 5

33 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwi di Kecamatan Mengwi

1.957.302.000

34 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi

3.890.270.450

35 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Baha di Kecamatan Mengwi 36 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Werdhi Bhuwana di Kecamatan Mengwi 37 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sobangan di Kecamatan Mengwi

1.518.776.850

38 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mengwitani di Kecamatan Mengwi

1.457.639.500

39 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Lukluk di Kecamatan Mengwi

1.089.793.400

40 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Seminyak di Kecamatan Kuta 41 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Legian di Kecamatan Kuta 42 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tuban di Kecamatan Kuta 43 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kedonganan di Kecamatan Kuta 44 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Kelurahan Kuta di Kecamatan Kuta 45 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Punggul di Kecamatan Abiansemal 46 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sedang di Kecamatan Abiansemal 47 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa di Kecamatan Abiansemal 48 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mekar Bhuana di Kecamatan Abiansemal 49 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Dharmasaba di Kecamatan Abiansemal 50 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibangkaja di Kecamatan Abiansemal 51 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Ayunan di Kecamatan Abiansemal 52 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Jagapati di Kecamatan Abiansemal

1.154.015.500

53 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Mambal di Kecamatan Abiansemal 54 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Angantaka di Kecamatan Abiansemal 55 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal di Kecamatan Abiansemal 56 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Abiansemal Dauh Yeh Cani di Kecamatan Abiansemal 57 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Blahkiuh di Kecamatan Abiansemal 58 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Taman di Kec. Abiansemal 59 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Selat di Kec. Abiansemal

561.093.250

60 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sangeh di Kec. Abiansemal

2.059.462.000 545.000.000

1.435.613.500 3.387.133.850 3.823.653.000 4.376.043.500 1.692.391.050 2.017.656.800 2.010.851.000 1.791.250.400 939.979.000 1.606.294.500 1.101.900.000 552.500.000

1.871.009.750 4.065.060.700 913.618.600 590.880.000 534.000.000 542.000.000 1.651.126.700

4

No

Sasaran Strategis 1


Target

2

3

Program/ Kegiatan

Anggaran

4

5

61 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sibang Gede di Kec. Abiansemal 62 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Bongkasa Pertiwi di Kec. Abiansemal 63 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Petang di Kec. Petang 64 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pelaga di Kec. Petang 65 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Pangsan di Kec. Petang 66 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Getasan di Kec. Petang 67 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Sulangai di Kecamatan Petang 68 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Belok Sidan di Kec. Petang 69 Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Desa Carangsari di Kec. Petang Program Penyehatan Lingkungan

4

Terwujudnya Pengendalian Persentase kepatuhan pengusaha ESDM terhadap ketentuan pengusahaan SDA di bidang penyelenggaraan usaha ESDM

42,99

%

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

796.459.250 596.223.000 1.369.266.000 2.035.525.000 812.733.000 756.148.000 789.557.600 1.206.966.200 596.223.000

14.889.567.000 1

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Dangin Peken Desa Penarungan di Kecamatan Mengwi

559.207.000

2

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jalan Pantai Balangan di Kecamatan Kuta Selatan

1.540.310.400

3

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Sawangan Kel.Benoa di Kec. Kuta Selatan

441.054.400

4

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Br. Canggu Desa Canggu di Kecamatan Kuta Utara

2.570.033.800

5

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Desa Plaga di Kecamatan Petang

8.923.180.400

6

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl. Melasti Lingkungan Br. Kelod Desa Ungasan di Kecamatan Kuta Selatan

452.979.400

7

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Ayodya Lingkungan Mumbul Kelurahan Benoa di Kecamatan Kuta Selatan

162.389.800

8

Penyediaan sarana Prasarana air bersih Jl.Taman Giri Puspa Kelurahan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan

240.411.800

1

Pemasangan sambungan rumah Jaringan Air Limbah di Kecamatan Kuta (Tahun Jamak)

12.252.841.500

256.699.491

1

Pengendalian Pelaksanaan kegiatan penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Badung

8.835.981

2

Monitoring dan pengendalian pengusahaan jasa minyak dan gas bumi

9.276.250

5

No

Sasaran Strategis 1


Target

2

3

Program Pembinaan dan Pengawasan bidang Pertambangan

Program Pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yg berpotensi merusak lingkungan

Jumlah Total Anggaran Th 2013 Jumlah Anggaran Sasaran strategis Th 2013 Jumlah Program Prioritas

Rp

295.796.968.586,00

Rp

283.184.845.107,00

Program/ Kegiatan

Anggaran

4

5

3

Pengambilan sampel pengujian kualitas dan kuantitas BBM di SPBU Kabupaten Badung

21.359.900

1

Evaluasi dan Pemeliharaan Sumur Pantau di Kabupaten Badung

22.473.100

2

Akurasi data pengambilan air tanah di Kabupaten Badung

11.388.000

3

Pengendalian pelaksanaan kegiatan pemakaian air tanah

19.315.610

1

Penyelidikan Pendugaan Geolistrik di Kab. Badung

2

Pemetaan daerah rawan terintrusi air laut

120.242.550 43.808.100

8 program

Mangupura, 6 Januari 2013 Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung

Ir. Ni Luh Putu Dessy Dharmayanty, M.T Pembina Tk.I NIP. 19611010 199403 2 001

6

Review PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Recommend Documents