PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

LAKIP Pengadilan Negeri Klaten Tahun2014

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILANNEGERIKLATEN

PENGADILAN NEGERIKLATEN Jl. Klaten – Solo Km. 2 Klaten Jawa Tengah Telp./Fax. (0272) 323566

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KLATEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: H. Hisbullah Idris, SH.,MHum : Ketua Pengadilan Negeri Klaten.

Selanjutnya disebut Pihak Pertama : Nama Jabatan

: Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H., M.H : Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapain target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak Kedua akan melakukan suvervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klaten, 15 Februari 2017 Pihak pertama

H. HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum NIP. 19600701 199212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Unit Kerja : Pengadilan Negeri Klaten Kelas IB NO. Sasaran Program / Kegiatan 1 1.

.

Indikator kinerja

2 3 Peningkatan kinerja Pelayanan 1. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama Masyarakat dalam bidang Perkara memimpin dan bertanggung jawab atas dan membuat program kerja jangka terselenggaranya tugas Pengadilan secara pendek dan jangka panjang. baik dan lancar . 2. Membuat perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang baik dan selaras . 3. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik . 4. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama atara sesama pejabat/petugas yang bersangkutan . 5. Melaksanakan pengawasan administrasi keuangan perkara dan keuangan rutin / pembangunan . 6. Melaksanakan pertemuan berkala sekurangkurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurangkurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan . 7. Membuat/menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting . 8. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku . 9. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim . 10. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan . 11. Melakukan pengawasan intern dan extern : a. Intern : pejabat peradilan, keuangan dan material. b. Extern : pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap . 12. Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu . 13. a.Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan . b.Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 5 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim . 14. Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi . 15. Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharmayukti, IKAHI, Koperasi dan PTWP dan IPASPI.

target 4 100 %

100 %

100 %

90 %

90 %

90 %

90 % 90 %

90 % 90 %

90 %

90 % 90 %

90 % 90 %

NO. Sasaran Program / Kegiatan

Indikator kinerja

target

16. Melakukan koordinasi antar sesama instansi dilingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan istansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah didaerahnya apabila diminta . 17. Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapinya bila dipandang perlu . 18. Menetapkan/menentukan hari-hari tertentu untuk melakukan persidangan perkara . 19. a. Menetapkan panjar biaya perkara b. Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkannya untuk beracara secara prodeo . 20. Membagi perkara gugatan dan permohonan kepada Hakim untuk disidangkan . 21. Menunjuk Hakim untuk mencatat gugatan atau permohonan secara lisan . 22. Memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan pemanggilan, agar dilakukan tegoran (aanmaning) untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta merta, putusan provisi dan pelaksanaan eksekusi lainnya. 23. Memerintahkan kepada jurusita untuk melaksanakan konsinyasi. 24. a. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk jangka waktu tertentu dalam hal ada gugatan perlawanan . b. Berwenang menangguhkan eksekusi dalam hal ada permohonan Peninjauan Kembali hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung . 25. Menetapkan : a. Biaya jurusita . b. Biaya eksekusi . c. Pelaksanaan lelang . d. Tempat pelaksanaan lelang . e. Kantor Lelang Negara sebagai pelaksana lelang 26. Melaksanakan putusan serta merta : a. Dalam hal perkara dimohonkan banding wajib meminta ijin kepada Pengadilan Tinggi . b. Dalam hal perkara yang dimohonkan kasasi wajib meminta ijin kepada Mahkamah Agung . 27. Menyediakan buku khusus untuk anggota Hakim Majelis yang ingin menyatakan berbeda pendapat dengan kedua Anggota Majelis lainnya dalam memutus perkara serta merahasiakannya . 28. Melaksanakan keputusan-keputusan, suratsurat edaran, petunjuk-petunjuk pimpinan Mahkamah Agung R. I. Baik teknis maupun non teknis .

90 %

90 %

90 % 90 %

90 % 90 % 90 %

90 % 90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

NO. Sasaran Program / Kegiatan

Indikator kinerja

target

29. Disposisi surat-surat masuk dan tanda tangan surat keluar serta surat-surat keputusan, surat perintah dan lain-lain . 30. Penyumpahan dan pelantikan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan pejabat-pejabat Pengadilan lainnya 31. Memberikan ijin kepada hakim yang keluar kantor dalam jam dinas. 32. Tugas-tugas lain sesuai ketentuan UndangUndang .

90 %

90 %

90 % 90 %

Klaten, 15 Februari 2017 Pihak pertama

H. HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum NIP. 19600701 199212 1 001

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KLATEN

PENETAPANKINERJATAHUN2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: Sri Prih Utami, SH,MH

Jabatan

: Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Klaten

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama

: Bongbongan Silaban, SH.,MH

Jabatan

: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Klaten,1 Februari 2016

Mengetahui, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten

Panitera Pengadilan Negeri Klaten

Bongbongan Silaban, SH.,MH

Sri Prih Utami, SH.,MH

NIP. 19681225 199212 1 001

NIP. 196208101982032002

PENETAPANKINERJATAHUNAN PENGADILANNEGERIKLATEN TAHUN2016 NO SASARAN 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2.

3.

Peningkatan putusan Hakim

Peningkatan pengelolaan perkara

INDIKATOR KINERJA a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan c. Persentase perkara yang diselesaikan d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan aksepbilitas Persentase perkara yang tidakmengajukanupaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali efektifitas a. Persentase berkas yang diajukan penyelesaian kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat. e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

TARGET 30% 100% 85% 98% 2%

30% 20% 2% 100%

100% 100%

100% 2%

4.

5.

6.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya pengawasan

kualitas

f. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

70% 100%

40%

100%

100% 100%

Klaten,1 Februari 2016 Mengetahui, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klaten

Panitera Pengadilan Negeri Klaten

Bongbongan Silaban, SH.,MH

Sri Prih Utami, SH.,MH

NIP. 19681225 199212 1 001

NIP. 196208101982032002

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN NEGERI KLATEN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Jabatan

: SRI PRIH UTAMI, SH.,MH : Panitera Pengadilan Negeri Klaten

Nama : SUROTO, SH. Jabatan : SekretarisPanitera Pengadilan Negeri Klaten Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : HISBULLAH IDRIS, SH.,MHum Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri KlatenKelas IB Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua. Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Klaten,02Januari2017 Panitera

Sekretaris

Pengadilan Negeri Klaten

PengadilanNegeriKlaten

Sri Prih Utami, SH,MH NIP. 196208101982032002

Suroto, SH NIP. 195908151983031002 Mengetahui,

KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB

H. HISBULLAH IDRIS, SH.M.HUM. NIP 196007011992121001

PENETAPANKINERJATAHUNAN PENGADILAN NEGERI KLATEN TAHUN 2017

KINERJAUTAMA 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA a.Persentasemediasiyang menjadi aktaperdamaian b.Persentasesisa perkarayang diselesaikan: - Perdata - Pidana c.Persentase perkarayang diselesaikan: - Perdata :Gugatan Permohonan - Pidana : Biasa/Khusus Singkat Cepat d.Persentaseperkarayangdiselesaikandalamjangkawaktu maksimal 5 bulan - Perdata - Pidana

TARGET 2% 100% 100% 80% 98% 90% 100%

98% 100%

e.Persentaseperkarayangdiselesaikandalamjangkawaktu lebih dari 5bulan - Perdata - Pidana 2.Peningkatanaksepbilitas putusan Hakim

3.Peningkatan

a. Persentaseperkara Pidana yangtidakmengajukanupayahukum:- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali b. Persentaseperkara Perdata yangtidakmengajukanupayahukum:- Banding - Kasasi - PeninjauanKembali

a.PersentaseberkasyangdiajukankasasidanPKyang disampaikansecaralengkap pengelolaanpenyelesaian - Perdata perkara - Pidana

0% 0% 96% 95% 99% 86% 85% 99%

efektifitas

b.Persentaseberkasyangdiregisterdansiapdidistribusikan keMajelis - Perdata - Pidana c.Persentase penyampaianpemberitahuanrelaasputusantepat d.Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat e.Ratio Majelis Hakim terhadap perkara f.Presentaseresponden yang puas terhadap proses peradilan 4. Peningkatanaksesibilitas a.Persentaseperkaraprodeoyang diselesaikan masyarakat terhadap b.Persentase(amar)putusanperkara(yangmenarikperhati peradilan (acces to an justice) 5.Meningkatnyakepatuhan Persentasepermohonaneksekusiatasputusanperkaraper terhadap data yang berkekuatan hukumtetap yangditindaklanjuti putusan pengadilan.

85% 100%

100% 100% 100% 96% 100% 80% 100% 100%

70%

KINERJAUTAMA 6.Meningkatnya pengawasan

INDIKATOR KINERJA

kualitas a.Persentase

pengaduan

masyarakatyang

TARGET ditindak-

100%

lanjuti b.Persentasetemuanhasilpemeriksaaninternaldanekster

100%

Klaten, Januari 2017 KETUA PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS IB


PENETAPAN KINERJA ANGARAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I B DIPA 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO 1 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

INDIKATOR KINERJA OUT PUT URAIAN 4

SASARAN STRATEGIS 3

TARGET 5

TARGET CAPAIAN 6

12 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN

100%

Belanja Bahan 95 OK KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI Belanja Bahan 120 OK Belanja perjalanan biasa 76 KEG RAPAT KERJA (DAERAH/NASIONAL) Belanja perjalanan biasa 6 OH Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 48 OK PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI Belanja Bahan 60 OK 12 bulan layanan

Layanan Perkantoran

100%

100%

100%

Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Operasional dan Pemeliharaan Kantor KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air PEMELIHARAAN KANTOR Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Layanan Internal (Overhead)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 73 400 12 12 12 12 12 12 1.430 1 1 720 84 1

Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

98% BLN OT LBR 99% BLN BLN BLN BLN BLN BLN M2 THN THN

98%

99% OH OB THN

4 Layanan Pengadaan Teknologi Informasi

100% Belanja Modal Lainnya - Anti Virus

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

1 SIS -

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC - Printer - Proyektor

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

100%

2 UNIT 1 UNIT 1 PKT -

Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Brangkas - Arsip 2 Pintu - Lemari Toga - AC Split - Filing Kabinet

1 10 2 10 2

100%

UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT

NO 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

SASARAN STRATEGIS 3


TARGET 5

TARGET CAPAIAN 6

Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Laptop - PC - Printer - TV LED - UPS - Scanner - ATR - E-Skum

1 3 3 1 2 1 1 1

100%

UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT UNIT



PENETAPAN KINERJA ANGARAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I B DIPA 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO 1 1

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN STRATEGIS

2 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

3

Pos Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Belanja Jasa Konsultan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu [Base Line] PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH

312 Jam Layanan 312 OJ

6

100%

100 perkara

Pendaftaran berkas perkara

100% Belanja Bahan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

100 PKR 100 PKR

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

100 PKR

Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang

100%

Pemeriksaan di sidang Pengadilan

540 OK 100 PKR

Belanja Bahan Minutasi Belanja Bahan Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa

100% 100%

100% 20 OK

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan

100% 200 OK

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama

100% Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

10 PKR 4 OK

Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

5 PKR 2 OK

Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

3

TARGET CAPAIAN

-

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2

TARGET 5

100%

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara [Base Line]

2 PERKARA Biaya Penyelesaian Perkara

Belanja Bahan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Biaya Eksekusi Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2 2 1 4 1

90% PKR PKR PKR PKR 90% PKR



LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA ANGARAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I B DIPA 005.01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI INDIKATOR KINERJA NO 1 1

PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan

3

INDIKATOR KINERJA

OUT PUT

SASARAN STRATEGIS URAIAN 4

OUT COME TARGET 5

URAIAN 6

ANGGARAN TARGET 7

12 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Belanja Bahan KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI Belanja Bahan Belanja perjalanan biasa RAPAT KERJA (DAERAH/NASIONAL) Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI Belanja Bahan

Layanan Perkantoran

PELANTIKAN/PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 95 OK 120 OK 76 KEG 6 OH 48 OK 60 OK 12 bulan layanan

Belanja Bahan KOORDINASI/KONSULTASI/PEMBINAAN/PENGAWASAN/SOSIALISASI Belanja Bahan Belanja perjalanan biasa RAPAT KERJA (DAERAH/NASIONAL) Belanja perjalanan biasa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PERTEMUAN/JAMUAN TAMU/DELEGASI Belanja Bahan

95 120 76 6 48 60

OK OK KEG OH OK OK

Gaji dan Tunjangan

8

Rp. Rp.

8.763.224.000

Rp.

54.060.000

Rp.

54.060.000

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1.900.000 1.900.000 39.800.000 1.800.000 38.000.000 10.560.000 5.280.000 5.280.000 1.800.000 1.800.000 8.709.164.000 7.869.782.000 3.564.707.000 58.000 277.237.000 82.521.000 46.540.000 2.613.650.000 434.650.000 212.095.000 619.344.000 18.980.000

Rp. Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS

Operasional dan Pemeliharaan Kantor KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air PEMELIHARAAN KANTOR

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 73 400 12 -


Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


8.763.224.000

839.382.000 BLN OT LBR BLN

KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges LANGGANAN DAYA DAN JASA Belanja Keperluan Perkantoran Belanja pengiriman surat dinas pos pusat Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air PEMELIHARAAN KANTOR

12 73 400 12 -

BLN OT LBR BLN

289.080.000 181.730.000 105.850.000 1.500.000 225.687.000 28.527.000 6.600.000 178.560.000 8.400.000 3.600.000 228.960.000

INDIKATOR KINERJA NO 1

PROGRAM / KEGIATAN 2

URAIAN 4

3

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya 2

INDIKATOR KINERJA

OUT PUT

SASARAN STRATEGIS

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Layanan Internal (Overhead)

OUT COME TARGET 5 1.430 1 1 720 84 1

M2 THN THN OH OB THN

URAIAN 6 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya

ANGGARAN TARGET 7 1.430 1 1 720 84 1

M2 THN THN OH OB THN

277.700.000

-

277.700.000 277.700.000

Pengadaan Teknologi Informasi

Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC - Printer - Proyektor Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Brangkas - Arsip 2 Pintu - Lemari Toga - AC Split - Filing Kabinet Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Laptop - PC - Printer

1 SIS

93.795.000 131.665.000 3.500.000 95.655.000 10.800.000 49.800.000 35.055.000

-

4 Layanan

Belanja Modal Lainnya - Anti Virus

8

Belanja Modal Lainnya - Anti Virus

-

5.000.000

1 SIS

5.000.000 5.000.000

-

-

37.000.000

-

-

37.000.000

2 UNIT 1 UNIT 1 PKT

37.000.000 20.000.000 2.000.000 15.000.000

-

-

90.200.000

-

-

90.200.000

2 UNIT 1 UNIT 1 PKT

1 10 2 10 2


Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PC - Printer - Proyektor

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Lemari Brangkas - Arsip 2 Pintu - Lemari Toga - AC Split - Filing Kabinet

1 10 2 10 2


90.200.000 8.000.000 20.000.000 7.000.000 50.000.000 5.200.000

-

-

145.500.000

-

-

145.500.000

1 UNIT 3 UNIT 3 UNIT

145.500.000 15.000.000 30.000.000 6.000.000

1 UNIT 3 UNIT 3 UNIT

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Laptop - PC - Printer

INDIKATOR KINERJA NO 1


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

OUT PUT URAIAN 4

3 -

TV LED UPS Scanner ATR E-Skum

OUT COME TARGET 5 1 2 1 1 1


URAIAN 6 -

TV LED UPS Scanner ATR E-Skum

ANGGARAN TARGET 7 1 2 1 1 1


8 20.000.000 20.000.000 7.500.000 27.000.000 20.000.000

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA ANGARAN TAHUN 2017 PENGADILAN NEGERI KLATEN KELAS I B DIPA 005.03 BADAN PERADILAN UMUM

NO 1 1

PROGRAM / KEGIATAN


SASARAN STRATEGIS

2 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

3

TARGET 5

ANGGARAN TARGET 7

Pos Bantuan Hukum Pos Bantuan Hukum Belanja Jasa Konsultan Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu [Base Line] PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH JAWA TENGAH

8 Rp. Rp.

-

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2

INDIKATOR KINERJA OUT COME URAIAN 6

312 Jam Layanan Pos Bantuan Hukum 312 OJ Belanja Jasa Konsultan

312 OJ

61.380.000

Rp. Rp. Rp.

61.380.000 31.200.000 31.200.000 31.200.000

Rp.

28.600.000

Rp.

28.600.000

Rp.

8.000.000

Rp. Rp.

3.000.000 5.000.000

Rp.

5.000.000

100 perkara

Pendaftaran berkas perkara Belanja Bahan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

100 PKR 100 PKR


100 PKR

Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan di sidang Pengadilan Belanja Bahan Minutasi Belanja Bahan Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

540 OK 100 PKR

20 OK

200 OK

Belanja Bahan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

100 PKR 100 PKR


100 PKR

Belanja Bahan Belanja Bahan


Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

540 OK 100 PKR

20 OK

200 OK

Rp.

5.000.000

Rp.

8.700.000

Rp. Rp. Rp.

8.700.000 3.000.000 3.000.000

Rp.

1.000.000

Rp. Rp.

1.000.000

Rp.

2.000.000 2.000.000

NO 1


SASARAN STRATEGIS 3


Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama

TARGET 5


10 PKR 4 OK


5 PKR 2 OK

Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama

3

INDIKATOR KINERJA OUT COME URAIAN 6

Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara [Base Line]

ANGGARAN TARGET 7

8


10 PKR 4 OK


5 PKR 2 OK

2 PERKARA Biaya Penyelesaian Perkara

Biaya Eksekusi Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2 2 1 4 1

PKR PKR PKR PKR

600.000

Rp. Rp.

400.000 200.000

Rp.

300.000

Rp. Rp.

200.000 100.000

1.580.000


Rp.


PKR Belanja Barang Non Operasional Lainnya

2 2 1 4 1

1.040.000 PKR PKR PKR PKR PKR

140.000 160.000 300.000 440.000 540.000 540.000

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Recommend Documents