RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA KABUPATEN MURUNG RAYA DAN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA KABUPATEN MURUNG RAYA DAN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. AYAMARU SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1. Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/Auditor Prasyarat) 2. Ir. Oniranto Adifajari, MSi (Auditor Produksi) 4. Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi) 5. Ir. Dasa Iskandar O. (Auditor Sosial) 6. Ir. AL Koestono (Auditor VLK)

g. Tim Pengambil Keputusan

Provinsi Kali mantan Te ngah

: 1.

Ir. Akhmad

2.

Ir. Mukit

3.

Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi 1


(2)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HA PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA b. Nomor & Tanggal SK

: 1. Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/436/2002 tanggal 18 Pebruari 2002 2. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.132/Kpts-II/2006 Tanggal 11 Mei 2006

c. Luas dan Lokasi

: ± 53.960 Hektar Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

d. Alamat Kantor

: 1. Kantor Pusat Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 126, Kel. KaretTengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220 Telp. (021) 5749129 Fax. (021) 5749130 2. Kantor Cabang Jl Pendreh No. 169 Kel Melayu, Kec. Teweh Tengah, Muara Teweh Kalimantan Tengah

e. Pengurus

: 1. Dewan Komisaris : Tjipto Widodo (Komisaris Utama) Achmad Rasyid (Komisaris) 2. Dewan Direksi : Ir. Agus Budi Santoso (Direktur Utama) Khoirun Anam (Direktur)

Lucyana Cristianti Kim (Direktur)


2


(3) No. 1.

Ringkasan Tahapan Tahapan Audit Tahap I

Waktu dan Tempat Bogor

Ringkasan Catatan

  



2.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Palangka Raya, Tanggal 19 Nopember 2013

   

3.

4.

Konsultasi Publik

Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Ruang Rapat Café Daun di Muara Teweh, Tanggal 21 Nopember 2013

Kantor PT. FCS di Muara Teweh. Tanggal 22 Nopember 2013

 

     

Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen. Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HA PT. Fortuna Cipta Sejahtera (PT. FCS), dinilai dengan bobot verifier dengan umur auditi diatas 5 tahun. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VIBPPHH/2012 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Melaksanakan kegiatan entry meeting Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengahdan BPPHP Wilayah XII Palangka Raya. Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. FCS. Menanyakan informasi umum terkait dengan kinerja IUPHHK-HA PT. FCS. Dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten BaRito Utara. LSM/JPIK Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Audit. Paparan oleh PT. FCS terkait kegiatan PHPL IUPHHK-HA di lapangan. Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilaian kinerja. Penetapan Manajemen Representif oleh PT. FCS untuk mendampingi Tim Auditor Penandatanganan Berita Acara Opening

Meeting. 5.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor PT. FCS di Muara Teweh dan Areal PT. FCS di Kecamatan Laung Tuhup. Tanggal 20 Nopember s/d 29 Nopember 2013

  

6.

Melapor ke Dishutbun Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara


Puruk Cahu dan Muara Teweh. Tanggal 27 Nopember 2013

  

Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan. Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan Kampung terdekat dengan PT. FCS. Melakukan klarifikasi temuan lapangan. Melaksanakan kegiatan exit meeting Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. FCS pada saat exit

meeting

3


No. 7.

Tahapan Pertemuan Penutup (Closing Meeting)

Waktu dan Tempat Di Kantor PT FCS Muara Teweh. Tanggal 30 Nopember 2013

Ringkasan Catatan

  

8.

Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BP2HP Wilayah XII Palangka Raya

Palangka Raya, Tanggal 2 Desember 2013

  

9.

Pengambilan Keputusan

Bogor, 11 Januari 2014



Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. FCS Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara Penilaian Keselruhan Kinerja PHPL. Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan BPPHP Wilayah XII Palangka Raya. Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HA PT. FCS. Meminta klarifikasi terhadap temuan lapangan. Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT. FCS memiliki nilai kinerja aktual sebesar 55 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL IUPHHKHA PT. FCS adalah 83,33 % atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 76% s/d 100% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan

memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu.




Atas dasar itu PT. FCS berhak memperoleh sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIdengan No. Sertifikat: 04/A-SERT-PHPL/I/2014, berlaku sejak tanggal 11 Januari 2014 s/d 10 Januari 2019

4


(4)

Resume Hasil Penilaian

(4.1) Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja PHPL No. 1.

Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

PRASYARAT 1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

 Auditee memiliki dokumen legal dan



    1. 2. Komitmen Pemegang Ijin

BAIK





 1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

SEDANG






administrasi tata batas berupa : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.68 tanggal 11 Agustus 2000, Notaris Dr. Irawan Soerdjo, SH, Msi. - Akta Perubahan Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 28 Januari 2009, Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH - Keputusan Bupati Barito Utara Nomor 188.45/436/2002 tanggal 18 Pebruari 2002. - SK Menhut No. SK.132/Menhut-II/2006 tanggal 11 Nopember 2006. Auditee sudah memiliki administrasi tata batas antara lain : - Pedoman Tata Batas berupa Pernyataan Nomor : 75/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 28 Februari 2008. - Pedoman Tata Batas berupa Pernyataan Nomor : 76/PB/IUPHHK-HA/2008 tanggal 28 Februari 2008 (beserta peta lampirannya). Auditee belum melakukan realisasi penataan batas batas definit dan temu gelang untuk areal kerjanya. Terdapat pal batas sementra dari kayu di lapangan dan rintis batasnya. Di dalam areal kerja Auditee pada Blok A terdapat pembukaan lahan untuk ladang oleh masyarakat. Tidak ada perubahan fungsi kawasan dan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Auditee memiliki dokumen yang memuat visi dan misi, yaitu dokumen RKUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2011 S/D 2020 tahun 2011 yang disahkan. Terdapat bukti dilaksanakannya sosialisasi visi dan misi dalam bentuk sosialisasi terpadu kepada karyawan perusahaan dan kepada masyarakat, tetapi kelengkapan bukti sosialisasi ada yang kurang memadai. Impelementasi pengelolaan hutan lestari hanya sebagain yang sesuai dengan visi dan misi. Auditee hanya memiliki 10 orang tenaga teknis kehutanan dari yang seharusnya 27 orang. Jenis tenaga teknis (Ganis) PHPL yang dimiliki auditee hanya 5 (lima) jenis dari yang seharusnya 8 (delapan) jenis Ganis PHPL. Auditee mempunyai bukti upaya peningkatan kompetensi SDM melalui training eksternal.

5

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No.


Nilai




1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

SEDANG

  

  1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

BAIK









2.

PRODUKSI 2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

BAIK

 



2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)


SEDANG



Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan seperti peraturean perusahaan (PP) , sertifikat kepesertaan jamsostek, kebijakan mutasi/promosi pekerja, dan kebijakan dasar dalam pengerahan dan penerimaan tenega kerja. Auditee memiliki strukstur organisasi beserta jobdesknya yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari (PHL). Auditee memiliki perangkat kerja yang digunakan dalam operasional sistem informasi manajemennya. Tidak ada tenaga khusus pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan berlangsungnya sistem informasi manajeman. Tenaga pelaksana SIM melekat pada masingmasing bagian dan Manager Camp. Auidtee mempunyai tenaga SPI yang diangkat oleh Direktur Utama, dan ada laporan hasil audit yang disusun oleh SPI. Ada keterlaksanaan tindak koreksi berbasis hasil monitoring meski hanya sebagian. Terdapat kegiatan sosialisasi RKT Tahun 2012 kepada masyarakat yang termuat dalam Berita Acara Sosialisasi Terpadu “Visi, Misi, Kawasan Lindung, RKT 2012, Perambaan Hutan dan Perlindungan Hutan”. Auditee telah menyusun dokumen AMDAL pada tahun 2002 dan memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Bupati Barito Utara c.q Kepala Bapedalda Kabupaten Barito Utara a.n Ir. Desman Pardede, MSi (NIP. 080052519) di Muara Teweh pada Tanggal 6 Februari 2002. Untuk memberikan informasi dan kejelasan tentang batas areal kerja IUPHHK dengan masyarakat, auditee telah melakukan kegiatan sosialisasi yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Sosialisasi Terpadu. Auditee tidak memiliki bukti persetujuan dalam proses penyusunan program CSR/CD. Namun terdapat bukti dilaksanakannya kegiatan CSR/CD. Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA beserta kelengkapannya yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Penyusunan RKU telah mempertimbangkan hasil IHMB. Penataan areal efektif untuk produksi (blok RKT) telah sesuai dengan rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA periode 2011 - 2020), yaitu berupa penandaan batas blok dan petak tebangan melalui pemasangan patok batas dan rintisan. Kegiatan pemeliharaan batas blok dan petak kerja belum optimal karena sebagian penandaan batas blok atau petak tidak terlihat dengan jelas, baik berupa rintisan maupun identitas blok dan/atau petak kerja di lapangan. Auditee Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari survei potensi, beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta sebaran kelas umur dan peta penataan areal kerja).

6



Nilai




2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

BAIK

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK

2. 6. Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM Provinsi Kali mantan Te ngah

SEDANG

Auditee hanya memiliki data pengukuran riap tegakan (PUP) untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan belum dianalisis.  Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.  Auditee memiliki SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku keseluruhan kegiatan.  Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur.  Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥25 batang/Ha)  Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (≥ 100 batang tiang/ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).  Auditee tidak membuat prosedur khusus pemanfaatan hutan ramah lingkungan, tetapi auditee memiliki 4 (empat) jenis SOP yang dapat yang menjelaskan tahapan kegiatan pemanfaatan hutan ramah lingkungan.  Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tiga atau lebih tahapan kegiatan silvikultur.  Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon ≤ 15%.  Faktor eksploitasi (Fe) lebih besar dari 0,80.  Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi isinya hanya sebagian yang mengacu pada RKU yang disahkan.  Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada seluruh batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung  Realisasi volume tebangan kurang dari 70% lebih dari 105%, dan lokasinya sesuai dengan RKT.  Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh auditee mencapai rata-rata di atas 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.  Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan antara 20-50%.

7



Nilai


 

 3.

EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

BAIK



   

3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

SEDANG



  

3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

SEDANG



     3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah ( Threatened) dan Endemik


SEDANG



Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan tidak lancar dan tidak sesuai dengan tata waktunya. Realisasi kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHKHA melebihi 80% tapi belum seluruhnya. Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) antara 60% - 80% dari yang direncanakan. Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL/UKL- UPL/DPPL/DPLH, RKUPHHK; dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 65,89 % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 97,38 %. Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping. Auditee mempunyai prosedur perlindungan hutan yang tertuang dalam 2 (dua) jenis SOP, tetapi tidak mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Auditee memiliki jenis dan jumlah sarana prasarana sarana prasarana tidak sesuai dengan ketentuan tetapi fungsinya sesuai. Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah personil belum memadai sesuai dengan ketentuan. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/ represif ) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. Auditee memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam 14 SOP dan 4 (empat) instruksi kerja, namun belum terdapat SOP Pengelolaan Sampah Domestik dan SOP Pengelolaan Limbah Bengkel Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik. Auditee belum memiliki Ganis PHPL Keling. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan. Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air. Tersedia prosedur pengelolaan flora dan fauna yang terdapat di areal auditee yang dituangkan dalam 2 (dua) SOP, tetapi tidak dibedakan untuk masing-masing jenis dilindungi.

8



Nilai




3. 5. Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik

SEDANG

 



BAIK





 4.

SOSIAL Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

4. 1.

SEDANG



 

  4. 2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAIK



 


Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun belum dilakukan identifikasi secara spesifik terhadap spesies flora dan fauna dilindungi dan/atau langka Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak secara khusus menyebutkan prosedur pengelolaan setiap jenis flora dilindungi. Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi/langka/jarang/ terancam punah/endemik, namun belum tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan untuk masing-masing jenis fauna sesuai dengan status perlindungannya. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi/langka/jarang/ terancam punah/endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin. Terdapat sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

9



Nilai


  4. 3.

Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK











4. 4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

SEDANG

   

4. 5.

Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

SEDANG

   


mengelola SDH namun hanya sebagian. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Terdapat bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap Terdapat konflik dan tersedia peta konflik namun belum lengkap belum lengkap Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan kurang memadai dalam mengelola konflik Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi Terdapat dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian diimplementasikan

10


(4.2) Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu No. 1

2

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin a. Dokumen Surat Memenuhi PT. FCS telah memenuhi mampu Keterangan Hak kelengkapan dan keabsahan SK menunjukkan Pengusahaan Hutan IUPHHK-HA pada Hutan Produksi : keabsahan Izin (SK IUPHHK1. Terdapat Akta Pendirian Usaha HA/HPH) Perseroan Terbatas Nomor 68 Pemanfaatan Hasil yang di buat oleh kantor Notaris Hutan Kayu Dr. Irawan Soerodjo, SH. (IUPHHK). tanggal 11 Agustus 2000 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Azasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: C-1482.HT.01.01. Tahun 2001, tanggal 28 Februari 2001. 2. Terdapat Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 132/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Fortuna Cipta Sejahtera Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 53,960 (Lima Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. b. Bukti pemenuhan Memenuhi 1. Terdapat Surat Perintah kewajiban Iuran Izin Pembayaran Iuran Usaha Usaha Pemanfaatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Kayu Nomor : 522.3/DK(IIUPHHK) BU/001a/4.02/II/2002 Tanggal 11 Februari 2002. 2. Terdapat Bukti Copy Aplikasi Kiriman Uang melalui Bank BNI yang telah divalidasi tanggal 19 November 2002 kepada Bupati Barito Utara Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Muara Teweh. 3. Terdapat Bukti Copy Aplikasi Kiriman Uang yang telah divalidasi tanggal 19 November 2002 kepada Bendahara Umum Negara Sub Rekening Iuran HPH dan IHH. K2.1 Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1 RKUPHHK/ RPKH a. Dokumen RKUPHHK/ Memenuhi 1. Terdapat Dokumen RKUPHHK-HA dan Rencana Kerja RPKH, RKT/Bagan Untuk Jangka Waktu 10 Tahunan (RKT/ Kerja/RTT beserta (Sepuluh) Tahun Periode 2011Bagan Kerja/RTT) lampirannya yang 2020 sesuai dengan Salinan disahkan oleh yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan berwenang. pejabat yang Nomor SK.65/VI-BUHA/2011. berwenang, meliputi: 2. Lampiran Peta RKUPHHK-HA Dokumen dengan skala 1 : 50.000 telah RKUPHHK/ RPKH dinilai oleh Kepala Sub Direktorat & lampirannya Rencana Kerja Pemanfaatan yang disusun Hutan Alam, disetujui dan berdasarkan ditandatangani oleh Direktur Bina IHMB/risalah Usaha Hutan Alam. hutan dan 3. Dokumen RKTUPHHK tahun dilaksanakan oleh 2012 yang telah disahkan secara Ganis PHPL Self Approval melalui Surat Timber Cruising Keputusan Direktur Utama dan/ atau Canhut IUPHHK-HA PT. Fortuna Cipta Dokumen Sejahtera Nomor : RKT/RTT yang 66/01/FCS/VI/2012 disusun 4. Dokumen RKTUPHHK tahun 2013 berdasarkan yang telah disahkan secara Self RKU/RPKH dan Approval melalui Surat


11


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self

5.

approval

Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasi di lapangan

K2.2. 2.2.1.

2.2.2.

3


Memenuhi

c. Penandaan lokasi Memenuhi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan Adanya rencana kerja yang sah Pemegang izin a. Dokumen Rencana Memenuhi hutan Kerja Usaha mempunyai Pemanfaatan Hasil rencana kerja Hutan Kayu yang sah sesuai (RKUPHHK) (bisa dengan dalam proses) peraturan yang dengan lampiranberlaku. lampirannya b. Kesesuaian lokasi dan Tidak volume pemanfaatan Dapat kayu hutan alam diverifikasi pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Seluruh Izin peralatan dan Memenuhi peralatan yang mutasi dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan)

Keputusan Direktur Utama IUPHHK-HA PT. Fortuna Cipta Sejahtera Nomor : 88/01/FCS/VI/2013. Lampiran peta RKTUPHHK-HA Tahun 2012 dan Tahun 2013 skala 1 : 50.000, dibuat oleh Ganis PHPL Canhut A.n. Ir. Rifnal Juanda.

1. Pada Peta RKT PT. FCS tahun 2012 dan 2013 Skala 1: 50.000 yang telah disahkan, alokasi Kawasan Lindung (kawasan yang tidak boleh ditebang) digambarkan secara jelas, 2. Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa areal yang tidak boleh ditebang terbukti bahwa pada areal tersebut tidak terdapat penebangan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan (Uji Petik) diketahui Auditee telah melakukan penandaan batas blok/petak tebangan. Terdapat Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (RKUPHHK-HA) Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2011 – 2020 sesuai dengan Salinan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 65/VIBUHA/2011. Auditee tidak ada Rencana Alokasi Pemanfaatan Kayu bagi Penyiapan lahan untuk Pembangunan Hutan Tanaman.

Ijin Penggunaan Peralatan termasuk dalam Ijin RKTUPHHK tahun yang bersangkutan. Terdapat Dokumen RKTUPHHK tahun 2012 yang telah disahkan secara Self Approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama IUPHHKHA PT. Fortuna Cipta Sejahtera Nomor : 66/01/FCS/VI/2012 dan Dokumen RKTUPHHK tahun 2013 yang telah disahkan secara Self Approval melalui Surat Keputusan Direktur Utama IUPHHK-HA PT. Fortuna Cipta Sejahtera Nomor : 88/01/FCS/VI/2013. K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu Dokumen LHP yang Memenuhi Hasil Verifikasi untuk RKTUPHHK bulat yang telah disahkan oleh Tahun 2012: ditebang/ pejabat yang 1. Dari hasil penelusuran dokumen dipanen atau berwenang. tata usaha kayu (TUK) diketahui yang dipanen/ bahwa PT. FCS telah menyusun dimanfaatkan laporan hasil penebangan (LHP) telah di-LHPkan terhadap seluruh log dari hasil penebangan pada Blok RKT Tahun 2012.


12


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi 2.

3.

3.1.2.

Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) dan lampirannya dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan atau pedagang kayu bulat

Memenuhi

1.

2.

3.1.3.

3.1.4.

Petugas Pembuat LHP: Sri Ariyanto dengan Nomor Register : Reg. 99/17/1702/FCS/SAO/ KB/KBS/KBK dan Agus Fitriono dengan Nomor Register : Reg. 100/17/1713/FCS/ AFO/ KB/KBS/KBK. Petugas Pengesah LHP: Faknur Ibrahim, S.Hut dengan Nomor Register : 08/17/1713/FTCS/ FIM/P2LHP dan Asgeger Hari Kartono dengan Nomor Register : 01/17/1713/FTCS/ AHK/P2LHP. PT. FCS telah memiliki kelengkapan dokumen Tata Usaha Kayu (TUK) antara lain :

Buku ukur, Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHPKB), Rekapitulasi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (RLHPKB), Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB, Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Laporan Mutasi Kayu Bulat (LM-KB), Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB), FA-KB Lanjutan , Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (SPP PSDH) dan Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR).

Seluruh dokumen SKSKB dan FAKB tersebut telah diterbitkan oleh Petugas Penerbit dokumen SKSKB dan FA-KB untuk Kayu Bulat. 3. PT. FCS telah memiliki dokumen legal untuk pemindahan Kayu dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan akhir pengiriman kayu dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. Tidak Tanda-tanda PUHH pada Kayu tidak Dapat dapat diverifikasi di lapangan karena Diverifikasi belum ada pelaksanaan kegiatan penebangan/pemanenan pada tahun 2013.

Pembuktian asal a. Tanda-tanda PUHH usul kayu bulat /barcode pada kayu (KB) dari dari Pemegang izin pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA, IUPHHK IUPHHK-HT/ RE bisa dilacak balak. IUPHHK-RE/Peme gang Hak b. Identitas kayu yang Tidak Verifikasi terhadap Identitas kayu Pengelolaan diterapkan secara Dapat hasil penebangan/pemanenan hasil konsisten oleh Diverifikasi hutan tidak dapat dilakukan di pemegang izin. lapangan karena belum ada pelaksanaan kegiatan penebangan/ pemanenan pada tahun 2013. Pemegang izin Arsip SKSKB dan Memenuhi Dari hasil verifikasi terdapat bukti mampu dilampiri Daftar Hasil bahwa terdapat kelengkapan dan membukti kan Hutan untuk hutan keabsahan dokumen SKSHH untuk adanya catatan alam, dan arsip FAKB RKT Tahun 2012.(Dibuat/Diterbitkan angkutan kayu dan lampirannya untuk oleh Petugas yang berwenang). ke luar TPK hutan tanaman Dokumen SKSKB untuk RKTUPHHK Tahun 2013 tidak dapat diverifikasi karena bukti fisik kayu hasil penebangan belum ada. (belum ada kegiatan Penebangan). PT. FCS telah memiliki dokumen surat


13


4

5

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


keterangan sahnya hasil hutan untuk pengangkutan dari TPK hutan ke TPK Antara atau ke tujuan pengiriman sesuai dengan ketentuan. K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin a. Dokumen SPP Memenuhi Hasil Verifikasi Dokumen PT. FCS menunjukkan (Surat Perintah tentang Surat Perhitungan bukti Pembayaran) Dana Pemungutan / Pembayaran & pelunasan Dana Reboissi (DR) Penyetoran DR dan PSDH untuk Reboisasi (DR) dan/atau PSDH telah RKTUPHHK Tahun 2012 mendapati dan Provisi diterbitkan bahwa terdapat Dokumen SPP (Surat Sumber Daya Perintah Pembayaran) DR dan PSDH Hutan (PSDH) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Barito Utara. b. Bukti Setor DR dan/ Memenuhi Hasil Verifikasi Dokumen untuk atau PSDH tahun 2012 adalah sebagai berikut: 1. Terdapat bukti setor pembayaran PSDH sesuai dengan seluruh SPP yang ditagihkan pada tahun 2012. 2. Pada RKTUPHHK Tahun 2013 belum ada penerbitan SPP baik untuk DR maupun PSDH, hal ini dikarenakan belum adanya kegiatan penebangan pada Tahun 2013. c. Kesesuaian tarif Memenuhi PT. FCS telah memenuhi kewajiban PSDH dan DR atas untuk membayar DR dan PSDH kayu hutan alam sesuai dengan tarif PSDH menurut (termasuk hasil ketentuan yang berlaku. kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau 3.3.1. Pemegang izin Dokumen PKAPT Memenuhi Terdapat Surat Rekomendasi untuk yang mengirim pengurusan sebagai Pedagang Kayu kayu bulat antar Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dari pulau memiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, pengakuan Koperasi Dan UMKM Kabupaten sebagai Murung Raya dengan Nomor Pedagang Kayu 561/510/PPK-UKM/XI/2013. Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) 3.3.2. Pengangkutan Dokumen yang Memenuhi Terdapat Dokumen Identitas Kapal kayu bulat yang menunjukkan identitas yang memperlihatkan bahwa kapal menggunakan kapal. angkutan kayu dari PT. FCS adalah kapal harus kapal Kapal Berbendera Indonesia. yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.


14

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 6

7

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K4.1

Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin Dokumen Memenuhi PT. FCS telah memiliki Dokumen telah memiliki AMDAL/DPPL/UKLAMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang Dokumen UPL/RKL-RPL telah disetujui dan disahkan oleh AMDAL/DPPL/UKL Bupati Barito Utara Cq. Kepala -UPL meliputi BAPEDALDA Kabupaten Barito Utara Analisa Dampak tanggal 6 Februari 2002. Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. 4.1.2. Pemegang izin a. Dokumen RKL dan Memenuhi PT. FCS telah memiliki Dokumen memiliki laporan RPL AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL) yang pelaksanaan RKL telah disetujui dan disahkan oleh dan RPL yang Bupati Barito Utara Cq. Kepala menunjukkan BAPEDALDA Kabupaten Barito Utara penerapan tanggal 6 Februari 2002. tindakan untuk mengatasi b. Bukti pelaksanaan Memenuhi Berdasarkan hasil telaah dokumen dampak pengelolaan dan diketahui bahwa IUPHHK-HA PT. FCS lingkungan dan pemantauan dampak telah menyusun Laporan Hasil menyediakan penting aspek fisikPelaksanaan RKL Dan RPL Periode : I manfaat sosial. kimia, biologi dan (Juni – Agustus 2013) IUPHHK-HA sosial PT. Fortuna Cipta Sejahtera, dilaporkan pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan surat Kepala Cabang PT. FCS tertanggal 3 September 2013 . Dokumen Laporan tersebut ditembuskan kepada Dirjen BUK cq Direktur Bina Usaha Hutan Alam, Ketua Umum APHI dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Murung Raya. K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 5.1.1 Prosedur dan a. Implementasi Memenuhi - Terdapat Prosedur Pelaksanaan / mplementasi K3 prosedur K3 Standard Operating Procedure (SOP) Nomor : 14/PRDFCS/04/2013 tanggal 6 September 2013, Tentang: Keselamatan Kerja Dalam Pemanenan Kayu. - Tersedia Berita Acara Sosialisasi Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). b. Ketersediaan Memenuhi - Peralatan Kesehatan dan Obatperalatan K3 obatan tersedia di Klinik yang terdapat pada Base Camp Sei Mantalino. - Terdapat Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan. - Terdapat Kelengkapan dan Kondisi Alat Pelindung Diri (APD). c. Catatan kecelakaan Memenuhi Tersedia Laporan Rekapitulasi Data kerja Kecelakaan Kerja Tahun 2012 Dan Rekapitulasi Data Kunjungan Pasien Periode Tahun 2013 sampai dengan Bulan Oktober 2013.


15

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Alam No. 8

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


Memenuhi

Terdapat pernyataan tertulis yang menyebutkan bahwa perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk membentuk serikat pekerja, berupa Surat Pernyataan / Pemberitahuan dari Direktur Utama PT. Fortuna Cipta Sejahtera Nomor: 083/01/FCS/2012. Terdapat Peraturan-perusahaan (PP) PT. FCS yang ditandatangani pada tanggal 22 Oktober 2012 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Murung Raya sesuai dengan Nomor: KEP.560/62/DSTT-MR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012. Terdapat Surat Pernyataan Nomor : 035-A/SP/FCS-BC/I/2012, tanggal 05 Januari 2012 yang menyatakan bahwa PT. FCS tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur (18 tahun) Karyawan termuda adalah atas nama Tedi dengan tanggal lahir 5 Oktober 1994 dengan Jabatan Helper Chain Saw Tendo.

K.5.2 5.2.1

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan Ada serikat pekerja atau berserikat bagi kebijakan perusahaan pekerja yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

5.2.3

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Jakarta, Desember 2013 LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi Ttd, Direktur


16

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA PT. FORTUNA CIPTA SEJAHTERA KABUPATEN MURUNG RAYA DAN BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Recommend Documents