REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA
I
·- i
I !
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN BELANDA
I
I . !
,.
DALAM BIDANG KEBUDAYAAN
: '
I
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan llmu Pengetahuan Belanda, selanjutnya dimaksud dengan "Peserta"; BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan antara kedua negara dan rakyatnya, untuk mendorong kerja sama ekonomi dan politik antara kedua negara, serta untuk mempromosikan saling pengertian dan pengetahuan melalui kerjasama budaya , antara kedua negara; I I'
MENIMBANG hubungan budaya yang kuat dan mendalam antara Peserta setelah beberapa dekade. MENGAKUI pencapaian yang sudah diperoleh dalam bidang ini, termasuk dalam kerangka kerja sama teknis; MENGACU pada Persetujuan Kerjasama Kebudayaan antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, yang ditandatangani pada 7 Juli 1968; MENGINGAT kelanjutan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Belanda, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi Bersama oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda mengenai Kemitraan Komprehensif, yang diluncurkan oleh masing-
~ • masing Kepala Pemerintahan di Jakarta pada 20 November 2013 ;
SESUAI dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing- masing negara serta prosedur dan kebijakan di bidang kebudayaan;
I
'
i
TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERi KUT: PARAGRAF I TUJUAN Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan saling pengertian di bidang kebudayaan antara Para Peserta.
PARAGRAF II BIDANG KERJASAMA Para Peserta akan mengembangkan kerja sama kebudayaan dalam bidang-bidang berikut ini: 1. Kerjasama Permuseuman Mendorong kolaborasi dengan maksud untuk saling bertukar pikiran dan menawarkan layanan, termasuk tetapi tidak terbatas pada ilmu permuseuman, infrastruktur museum, pelestarian koleksi, peningkatan pengujung, program pendidikan dan pe.latihan, presentasi digital, promosi bagi museum/galeri seni dan museum warisan dan ;,
I'
pertukaran pameran.
i 2. Warisan dan Arsip Budaya ,I
Mendorong kolaborasi dalam pelestarian, pemulihan, perlindungan dan pengembangan warisan budaya, termasuk namun tidak terbatas pada pelestarian kota bersejarah; Mendorong pertukaran kunjungan pejabat dan ahli di bidang administrasi perlindungan monumen dan situs, penggalian arkeologi, daya tarik pengunjung, dan pelatihan profesional; Mendorong kerjasama dalam teknik konservasi, pelestarian dan penggunaan (kembali) bangunan dan teknologi digital; Mendiskusikan tindakan bersama yang ditujukan untuk pencegahan ekspor, impor dan pengalihan kepemilikan secara ilegal dalam kaitannya dengan kepemilikan benda budaya serta tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan benda-benda tersebut dalam kasus ekspor dan impor ilegal; Memperkuat kerjasama di bidang arkeologi kemaritiman dengan mengidentifikasi, melestarikan dan menjaga warisan maritim (bersama);
tujuan
Mendukung konservasi, pelestarian, presentasi dan pendigitalan arsip bersama; mendukung kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat kepentingan publik dalam warisan budaya. :~
I "'
3. Pendidikan Budaya Mendorong pertukaran antara lembaga pendidikan seni dan jejaring keilmuan dengan tujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kualitas program pendidikan dan penelitian seni; Mempromosikan pertukaran pemuda pelaku budaya untuk dapat bersekolah dan pemberian beasiswa di bidang kebudayaan yang bertujuan untuk mengintensifkan pertukaran dan hubungan yang telah dijalin; Membantu perkembangan hubungan pendidikan melalui pertukaran dan perjanjian kerjasama antara masing-masing lembaga terkait desain.
4. Seni Mendorong dan memfasilitasi pameran karya seni asli dan mendorong serta membantu melalui kunjungan seniman dan ahli guna mendukung pameran termasuk dukungan pertukaran pameran; Mendorong program residensi seniman, baik program yang sudah atau akan ada di Indonesia dan di Belanda; Mendorong pertunjukan seni di masing-masing negara.
5. Perfilman Mendorong pengembangan jejaring pendidikan melalui pertukaran dan perjanjian kerjasama antara akademisi perfilman dan pembuat film; Mendorong kerja sama antara lembaga film EYE dan Museum Film di Belanda dan lembaga perfilman lainnya di Indonesia; Memfasilitasi partisipasi di masing-masing festival film, baik dalam format digital (festival film dalam jaringan) serta di bioskop dan tempat-tempat lainnya.
PARAGRAF Ill KELOMPOK KERJA BERSAMA 1. Peserta akan membentuk Kelompok Kerja Bersama untuk memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan meninjau pelaksanaan MSP ini. 2. Kelompok Kerja Bersama akan terdiri dari Para Peserta, perwakilan dari Para Peserta, dengan partisipasi Kementerian atau Lembaga lain dari Para Peserta yang akan bertemu setidaknya sekali dalam dua tahun . Kelompok Kerja Bersama dapat dihadiri oleh Kementerian terkait secara bergantian di Republik Indonesia dan di Belanda.
PARAGRAF IV PELAKSANAAN
1. Kegiatan yang disebutkan dalam MSP ini dapat dilaksanakan melalui penyusunan pengaturan khusus, program dan proyek antara lembaga atau organisasi masing-masing Peserta. Pengaturan, program dan proyek tersebut harus mencantumkan antara lain, tujuan, pengaturan keuangan dan rincian lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
2. MSP
ini
tidak
akan
mengenyampingkan
kemungkinan
pengorganisasian
dan
penyelenggaraan kegiatan budaya lainnya sesuai dengan tujuan MSP yang disepakati oleh Para Peserta.
3. Kondisi khusus dari pelaksanaan MSP ini (termasuk keuangan) akan ditentukan dalam konsultasi bilateral secara langsung antara organisasi kedua negara yang tertarik dengan kepentingan Para Peserta atas dasar timbal balik dan kesetaraan.
PARAGRAFV HAK KEKAVAAN INTELEKTUAL Hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Peserta dalam pelaksanaan kegiatan dalam MSP ini akan tetap menjadi milik Peserta yang bersangkutan.
PARAGRAFVI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN CERITA RAKYAT
1. Para Peserta harus mengakui keberadaan dan mempromosikan perlindungan yang efektif atas pengetahuan tradisional dan cerita rakyat serta hak-hak Para Peserta untuk mencegah eskploitasi dan penyalahgunaan pengetahuan tradisional dan cerita rakyat dari Para Peserta.
2. Setiap penggunaan pengetahuan tradisional dan cerita rakyat dari Para Peserta dalam MSP ini akan dilakukan melalui pengaturan khusus yang disusun oleh Para Peserta.
PARAGRAF VII AMANDEMEN Salah satu Peserta secara tertulis dapat meminta perubahan atau modifikasi bagian dari MSP ini. Setiap perubahan atau modifikasi yang disepakati oleh Para Peserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini. Perubahan atau modifikasi tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Peserta.
PARAGRAF VIII PENYELESAIAN SENGKETA Setiap perselisihan antara Para Peserta mengenai pemaknaan dan/atau pelaksanaan MSP ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui kon:;ultasi dan/atau negosiasi.
PARAGRAF IX KETENTUAN AKHIR
1. MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. MSP ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis selama 5 (lima) tahun kecuali salah satu Peserta secara tertulis memberitahukan keinginannya untuk mengakhiri MSP ini melalui saluran diplomatik di setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhirannya. 3. Pengakhiran MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap program yang sedang berjalan atau kegiatan yang dibuat di bawah MSPP ini hingga
1
selesainya program atau kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani MSP ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal tiga belas bulan februari tahun dua ribu tujuh belas, masing-masing dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa lnggris, seluruh naskah berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran MSP ini, maka teks Bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN BELANDA
M
PROF. DR. MUHADJIR EFFENDY MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
/
)>R. JET BUSSEMAKER ~RI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN ILMU PENGETAHUAN
1
R.EPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE OF THE NETHERLANDS IN THE FIELD OF CULTURE
The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Education, Culture and Science of the Netherlands, hereinafter referred to as "the
Participants"; DESIRING to strengthen the friendly relationship between the two countries and their
1
people, to foster economic and political cooperation between the two countries, and to promote mutual understanding and knowledge through cultural cooperation between the two countries; RECOGNIZING the strong and deep cultural relations between the Participants over many
decades. ACKNOWLEDGING the achievement already obtained in these areas, including within the framework of technical cooperation; REFERRING to the Agreement on Cultural Cooperation between the Kingdom of the
Netherlands and the Republic of Indonesia, signed on 7 July 1968; CONSIDERING further the comprehensive partnership between Indonesia and the
Netherlands, as stated in the Joint Declaration by the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Netherlands on a Comprehensive Partnership, launched by the respective Heads of Government in Jakarta on November 20, 2013; 1
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries as well as the procedures and policies in the field of culture;
,
HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING: PARAGRAPH I OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to enhance cooperation and mutual understanding in the field of culture between the Participants.
PARAGRAPH II AREAS OF COOPERATION
The Participants will develop cooperation in the field of culture in the following areas: 1. Museum Cooperation Encourage collaboration with a view to exchanging ideas and offering services including but not restricted to museology, infrastructure of museums, collection preservation, audience development, education and training programmes, digital presentation, promotion for both art museums/galleries and heritage museums and exchange of exhibitions. 2. Cultural Heritage and Archives Encourage collaboration in the preservation, restoration, protection and development of cultural heritage, including but not limited to the preservation of historical cities; Encourage exchange visits of officials and experts in the field of administration of monument and site protection, archaeological excavation, visitor attractions, and professional training; Encourage cooperation in conservation techniques, preservation and (re)use of buildings and digital technologies; Discuss mutual measures aimed at the prevention of illegal export, import and transfer of ownership with regard to cultural property as well as measures aimed at their return in case of illegal export and import; Strengthen the cooperation in the field of maritime archaeology with the aim of identifying, preserving and safeguarding (shared) maritime heritage; Support the conservation, preservation, presentation and digitisation of shared archives; support activities aimed at strengthening the public interest in cultural heritage.
3. Cultural Education Encourage the exchange between arts education institutions and knowledge networks with an aim to strengthen the knowledge and quality of arts education programmes and research; '
Promote the exchange of young cultural practitioners attending schools and provide scholarships in the field of culture with the aim to intensify existing exchanges and relations; Foster the development of educational links via exchange and cooperation agreements between the respective design-related institutions.
4. Arts Encourage to and help facilitate exhibitions of original works of art and encourage and assist with visits by artists and specialists to provide support for such exhibitions including support for exhibition exchanges; Encourage artist-in-residency programmes, either existing or future programmes in Indonesia and in the Netherlands; : '~
Encourage performing arts in each other's countries.
,,
S. Cinema Encourage the development of educational links via exchange and cooperation agreements between film academies and film makers; I
I
Encourage the cooperation between the film institute EYE and the Film Museum in Netherlands and other film institutions in Indonesia; i
Facilitate the participation at each other's film festivals, both in digital format (online film festivals) as well as at theatres and other venues.
PARAGRAPH Ill JOINT WORKING GROUP
1. The Participants hereby establish a Joint Working Group to facilitate, monitor, evaluate, and review the implementation of this MoU. 2. The Joint Working Group will consist of the Participants, by a representative of the Participants, with participation by authorized offices of other Ministers and Agencies from both Participants and will meet at least once every two years. The Joint Working Group may be attended by the relevant Ministries alternately in the Republic of Indonesia and in the Netherlands.
PARAGRAPH IV IMPLEMENTATION
1. The activities mentioned in this MoU may be implemented through the development of specific arrangements, programmes and projects between the institutions or organizations of each Participants. Such arrangements, programmes and projects should specify inter alia, the objective, financial arrangement and other details relating to specific activities. 2. This MoU shall not rule out the possibility of organizing and conducting other cultural events corresponding to the purpose of this MoU and approved by the Participants. 3. Specific conditions of implementation of actions of this MoU (including financial) will be defined within bilateral consultations directly between the interested organizations of both countries with interests of the Participants on the basis of reciprocity and parity. PARAGRAPH V INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
Any intellectual property rights brought by one of the Participants for the implementation of the activities under this MoU will remain the property of the concerned Participant.
PARAGRAPH VI TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE
1. The Participants will recognize the existence and promote the effective protection of traditional knowledge and folklore as well as the rights of the Participants to prevent any misexploitation, misappropriation and misuse, of the traditional knowledge and folklore of the Participants. 2. Any use of traditional knowledge and folklore of the Participants under this MoU will be carried out through special arrangements to be decided by the Participants.
PARAGRAPH VII AMENDMENT
Either Participant may request in writing amendment or modification of any part of this MoU. Any amendment or modification decided upon by the Participants will constitute as an integral part of this MoU. Such amendment or modification shall come into effect on the date as may be determined by the Participants.
PARAGRAPH VIII SETTLEMENT OF DISPUTE
Any disputes between the Participants concerning the interpretation and/or implementation of this MoU will be settled amicably through consultations and/or negotiations.
PARAGRAPH IX FINAL PROVISIONS
1. This MoU will come into effect on the date of its signing. 2. This MoU will remain in force for the period of 5 (five) years and will be automatically extended for another 5 (five) years unless either Participant notifies in writing of its intention to terminate this MoU through diplomatic channels at least 3 (three) months prior to the date of its expiry. 3. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programmes or activities made under this MoU until the completion of such programmes or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this MoU. SIGNED in Jakarta on the
/31hday of fe~ry
in the year of 2017, in duplicate, in the
Indonesian and English language, all texts having equal validity. In case of any divergence in the interpretation of the Memorandum of Understanding the English text will prevail.
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PROF. DR. MUHADJIR EFFENDY MINISTER OF EDUCATION AND CULTUR
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE OF THE NETHERLANDS
DR. Jfrl BUSSEMAKER TER OF EDUCATION, CULTURE AND SCIENCE
,
