PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
63 TAHUN 2016 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa
dalam
rncningkatkan
rangka
tertib
administrasi
efektifitas pelaksanaan
Pcrbendaharaan
Negara
menyempurnakan
tugas Pejabat.
mengelola
Anggaran perlu
Negara,
Belanja
dan
Pcndapatan
dalam
dan
Peraturan Menteri Agama Nomor 45
Ta hun 2014 ten tang Pejabat Perbendaharaan
Negara
pada Kementerian Agama; b.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mcntcri
Agama
Len.tang
Perubahan
atas
Peraturan
Men teri Agama Nomor 45 Tahun 2014 ten.tang Pejabat Perbendaharaan
Menginga1
l.
Undang-Undang l<cuangan l ndoricsia
Negara pada Kementerian
Nomor
Negara Tah un
17
Tahun
(Lembaran 2003
Nomor
Agama;
2003
Negara 4 7,
tentang Republik
Tambahan
Lcrnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
-2-
2.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
1
Tahun
2004
Negara (Lembaran
tentang
Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3.
Undang-Undang Pemeriksaan
Nomor
15 Tahun
Pengelolaan
Keuangan
(Lembaran
Tahun 2004
dan
Negara
2004
tentang
Tanggung
Jawab
Republik
Nomor 66, Tambahan
Indonesia
Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400); 4.
Undang-Undang Kementerian Indonesia
Nomor Negara
Tahun
39
Tahun
(Lembaran
2008
2008
tentang
Negara
Nomor
166,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5.
Peraturan
Pemerintah
Penyusunan
Rencana
Kementerian Republik
Nomor 90 Tahun 2010 ten tang dan
Negara/Lembaga Indonesia
Tambahan
Kerja
Tahun
Lembaran
Anggaran
(Lembaran 2010
Negara
Negara
Nomor
Republik
152,
Indonesia
Nomor 5178); 6.
Peraturan Tata
Pemerintah
Cara
Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 54 23); 7.
Peraturan
Presiden
Pengadaan
Barang/ .Jasa
telah beberapa Presiden
Negara
Pemerin tah
tentang
Peraturan
2015
se bagaimana
Nomor 54 Tahun
Barang/Jasa
Indonesia
Lembaran
ten tang Perubahan
Presiden
Pengadaan
Republik
Tambahan
2010 tentang
kali diubah terakhir dengan Peraturan
Nomor 4 Tahun
Keempat atas 2010
Nomor 54 Tahun
Tahun
Negara
(Lembaran
2015
Republik
Nomor 5, Indonesia
Nomor 5655); 8.
Peraturan Organisasi
Presiden
Nomor 7 Tahun
Kementerian
Negara
2015
ten tang
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahuri 2015 Nomor 8);
-3-
9.
Peraturan
Presiden
Kementerian
Nomor 83 Tahun
Agama
(Lembaran
2015
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 10. Peraturan
Menteri
tentang Organisasi
Agama
Nomor
13 Tahun
dan Tata Kerja Instansi
2012
Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 11.
Peraturan
Menteri
190/PMK.05/2012
Keuangan
tentang
dalam Rangka Pelaksanaan Belanja
Negara
(Berita
Tata
Cara
Nomor Pembayaran
Anggaran Pendapatan
Negara
Republik
dan
Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1191); 12. Peraturan 2013
Menteri
tentang
Keuangan
Bagan
Akun
Nomor 214/PMK.05/Standar
(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618); 13. Peraturan tentang
Menteri Pejabat
Agama
Nomor 45 Tahun
Perbendaharaan
Negara
2014 pada
Kementerian Agama (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1740); 14.
Peraturan
Menteri
Keuangan
2015 ten tang Petunjuk Rencana
Kerja
Negara/Lembaga Pelaksanaan
Nomor
Penyusunan
dan dan
dan Penelahaan
Anggaran Pengesahan
Anggaran
(Berita
143/PMK.02/
Kementerian Daftar
Negara
Isian
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088); 15. Peraturan
Menteri
Agama
Nomor 42 Tahun
2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! AGAMA NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PADA KEMENTERIANAGAMA.
-4-
Pasall Beberapa
ketentuan
Nomor 45 Tahun
dalam
Peraturan
2014 tentang
Menteri
Pejabat
Agama
Perbendaharaan
Negara pada Kementerian
Agama (Berita Negara Republik
Indonesia
Nomor
Tahun
2014
1740) diubah
sebagai
berikut:
1.
Ketentuan
Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai
berikut:
Pasal
1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.
Anggaran Pendapatan selanjutnya
dan Belanja Negara yang
disingkat
keuangan
tahunan
APBN adalah
pemerintahan
rencana
negara
yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2.
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
selanjutnya
disingkat
DIPA adalah
pelaksanaan
anggaran
yang digunakan
yang
dokumen se bagai
acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan
sebagai
pelaksanaan
APBN. 3.
Pengguna
Anggaran yang selanjutnya
PA adalah pemegang
Menteri
Agama
kewenangan
disingkat
sebagai
penggunaan
pejabat anggaran
Kementerian Agama. 4.
Kuasa
Pengguna
disingkat kuasa
Anggaran
KPA adalah
dari
kewenangan
pejabat
PA untuk dan
yang
selanjutnya
yang memperoleh
melaksanakan
tanggung
jawab
sebagian
penggunaan
anggaran pada Kementerian Agama. 5.
Satuan
Kerja yang
adalah
unit
kegiatan kewenangan anggaran.
selanjutnya
orgamsasi Kementerian dan
tanggung
disebut
yang
melaksanakan
Agama, jawab
Satker
memiliki penggunaan
-5-
6. . Kepala Unit Pelaksana disingkat
UPT
melaksanakan dan/ atau
Teknis yang selanjutnya
adalah
organisasi
tugas teknis operasional tugas
teknis
yang tertentu
penunJang
pada
Kernenterian Agama. 7.
Pejabat
Pembuat
disingkat
Komitmen
PPK adalah
tindakan
yang
yang
pejabat
selanjutnya
yang melakukan
mengakibatkan
pengeluaran
anggaran belanja negara. 8.
Pejabat
Penanda
Membayar
yang
tang an
Surat
selanjutnya
disebut
adalah pejabat yang melaksanakan menandatangani Surat
Perintah PPSPM
pengujian dan
Surat Perintah Pembayaran
Permintaan
Pembayaran
yang
atas
diajukan
Pejabat Pembuat Komitmen. 9.
Bendahara
Penerimaan
ditunjuk
untuk
menyetorkan,
menatausahakan
rangka
orang
menenma,
tanggungjawabkan dalam
adalah
uang
yang
menyrmpan , dan
mernper-
pendapatan
negara
pelaksanaan
APBN pada Satker
Kementerian Agama. 10.
Bendahara
Pengeluaran
ditunjuk
untuk
membayarkan,
menenma,
menatausahakan
tanggungjawabkan negara
adalah
dalam
orang
menyimpan, dan
memper-
uang untuk keperluan
rangka
pelaksanaan
yang
belanja
APBN pada
Satker Kementerian Agama. 11. Bendahara
Pengeluaran
selanjutnya
disingkat
BPP adalah
ditunjuk
untuk
membantu
Pengeluaran kepada
untuk
yang
pelaksanaan 12.
Pembantu
melaksanakan berhak
guna
orang
yang yang
Bendahara pembayaran kelancaran
kegiatan tertentu.
Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP adalah petugas yang ditunjuk KPA untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
.. 6 -
13.
Pembayaran
Langsung
Pembayaran
LS
dilakukan
selanjutnya
adalah
langsung
kepada hak
perjanjian
keputusan,
kerja,
surat
penerbitan Uang
perintah Surat
uang
muka
bersifat
kepada
yang
daur
membiayai Satker menurut
dengan
dilakukan
dan
surat
tugas
Langsung.
jumlah
diberikan un tuk
sehari-hari
pengeluaran
tujuannya
tidak
mekanisme
UP
tertentu
hanya
operasional
melalui
melalui
(revolving)
membiayai
sifat
dasar
disingkat
Pengeluaran
kegiatan
atau
Membayar
ulang
Bendahara
atas
lainnya
selanjutnya
kerja
yang
Bendahara
lainnya
kerja
Perintah
Persediaan
adalah yang
surat
disebut
pembayaran
Pengeluaran/penerima
atau
14.
yang
yang mungkin
pembayaran
langsung. 15.
Tambahan
Uang
Persediaan
yang
selanjutnya
disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk kebutuhan
yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan, yang besarnya melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. 16. Pertanggungjawaban yang
Tambahan
selanjutnya
disingkat
pertanggungjawaban 1 7. Surat Permintaan disingkat
Uang Persediaan PTUP
atas penggunaan Pembayaran
adalah
TUP.
yang selanjutnya
SPP adalah dokumen
yang diterbitkan
oleh PPK, yang berisi permintaan
pembayaran
tagihan kepada negara. 18. Surat
Permintaan
selanjutnya yang
Pembayaran
disingkat
diterbitkan
SPP-LS adalah
oleh
PPK,
pembayaran
tagihan
hak/Bendahara
Pengeluaran.
19. Surat
Perintah
disingkat oleh
Langsung
Membayar
yang
dokumen
dalam
rangka
kepada
penerima
yang
selanjutnya
SPM adalah dokumen yang diterbitkan
PPSPM untuk
bersumber dari DIPA.
mencairkan
dana
yang
-7-
20.
Bagan Akun Standar yang selanjutnya BAS adalah daftar perkiraan kode
dan
fungsi,
kode
buku besar meliputi
uraian
organisasi,
program,
kegiatan,
anggaran/unit
organisasi
perkiraan
secara
yang
perencanaan,
fungsi
sub
bagian
eselon I/Satker dan
untuk
disusun
anggaran,
dan
dan
memudahkan
pelaksanaan
pertanggungjawaban
dan
output,
ditetapkan
sistematis
disingkat
laporan
serta
keuangan
pemerintah pusat. 21. Arsip Data Komputer yang selanjutnya ADK adalah arsip data keuangan softcopy
yang
penyimpanan 22.
Gaji Induk
disimpan
disingkat
dalam bentuk dalam
media
digital. adalah gaji yang dibayarkan
secara
rutin bulanan kepada pegawai negeri yang telah diangkat surat
oleh pejabat
keputusan
yang berwenang dengan
sesuai
ketentuan
perundang-
undangan pada Satker, yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji. 23. Menteri
adalah
Menteri
Agama
Republik
(2) Pasal
5 diubah
Indonesia.
2.
Ketentuan
ayat
( 1) dan
ayat
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 (1)
Kepala Satker/Kepala Agama
secara
Satker/UPT Madrasah
UPT
ex-officio
pada
Kementerian
sebagai
masing-masing
KPA pada
kecuali
Kepala
Ibtidaiyah Negeri yang tidak memiliki
kewenangan mengelola DIPA. (2)
Dalam
hal
sebagaimana diangkat
Kepala dimaksud
Satker pada
I Kepala ayat
(1)
UPT belum
secara definitif, tugas dan kewenangan
KPAdilaksanakan
oleh Pelaksana Tugas KPA.
-8 -
(3)
Kepala
Kantor
Wilayah
Kementerian
Agama
provinsi dan Kepala Kantor Kementerian kabupaten/kota
menjadi
Agama
KPA pada
masmg-
masing DIPA.
3.
Diantara
ayat (1) dan ayat (2) Pasal
18 ditambah
1
(satu) ayat, yakni ayat ( la) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 18 ( 1)
Dalam melaksanakan
kewenangan
KPA di bidang
belanja pegawai, KPA mengangkat
PPABP untuk
membantu
PPK dalam
mengelola
administrasi
belanja pegawai. ( la) Kepala
Kernenterian
Kantor
Agama
Kabupaten/ Kota dapat mengangkat DIPA Program
Pendidikan
PPABP pada
Islam
pada
Kantor
Kementerian Agama kabupaten/kota. (2)
PPABP bertanggung administrasi
(3)
jawab
atas
pengelolaan
belanja pegawai kepada KPA.
PPABP sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
memiliki tugas: a.
melakukan secara
pencatatan
elektronik
berhubungan
data
dan/ atau
kepegawaian manual
yang
dengan belanja pegawai secara
tertib, teratur, dan berkesinambungan; b.
melakukan
penatausahaan
keputusan
kepegawaian
pendukung
lainnya
pegawai
pada
dokumen dan
dalam
Satker
dokumen
dosir
yang
terkait
setiap
bersangkutan
secara tertib dan teratur; c.
memproses
pembuatan
Daftar
Gaji Susulan,
Kekurangan
Wafat/Tewas,
Terusan
Uang
Muka
Gaji,
Uang
Gaji Induk,
Gaji, Uang Duka Penghasilan/Gaji, Lembur,
Uang
Makan, Honorarium, Vakasi, dan pembuatan Daftar
Permintaan
Pegawai lainnya;
Perhitungan
Belanja
-9-
d.
e.
memproses
pembuatan
Penghentian
Pembayaran;
Keterangan
tercantum
memproses
perubahan
data yang
pada
keterangan
untuk
surat
tunjangan
f.
Surat
keluarga
anggaran
atau
susunan
keluarga;
setiap
setiap
menyampaikan
Daftar
dan
tahun
perubahan
Permintaan
Belanja
Data Pegawai, ADK
Pegawai, Daftar
Pegawai,
awal
terjadi
Pegawai, ADK Perubahan Belanja
mendapatkan
Perubahan
dokumen
Data
pendukungnya
kepada PPK; g.
mencetak
Kartu
Pengawasan
Pegawai
Perorangan
setiap
Belanja
awal
tahun
dan/ a tau apabila diperlukan; dan h.
melaksanakan berhubungan
tugas-tugas
lain
dengan penggunaan
yang
anggaran
belanja pegawai.
4.
Ketentuan
Pasal 25 diubah
dan ditambah
1 (satu)
ayat, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25 (1)
PPK pada
Madrasah
Aliyah Negeri, Madrasah
Tsanawiyah
Negeri dijabat
Usaha,
pada
dan
Madrasah
oleh
Kepala
Ibtidaiyah
dijabat oleh Guru yang berstatus
Tata Negeri
Pegawai Negeri
Sipil. (2)
PPK pada Madrasah
Ibtidaiyah Negeri yang tidak
memiliki kewenangan mengelola DIPA dijabat oleh Kepala Madrasah.
5.
Ketentuan
Pasal 27 ditambah
berbunyi sebagai berikut:
1 (satu) ayat, sehingga
- 10 -
Pasal27 ( 1)
PPK yang mengelola anggaran
Komisi Pengawas
Haji Indonesia
oleh Kepala Sub
(KPHI) dijabat
Direktorat Fasilitasi KPHI. (2)
PPK yang mengelola anggaran
UPT dijabat
oleh
pejabat eselon IV pada UPT Asrama Haji.
6.
Ketentuan
Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: Pasal 32 PPSPM pada Kementerian Agama dijabat oleh: a.
Kepala Biro Keuangan
dan Barang Milik Negara
pada Sekretariat Jenderal; b.
Sekretaris Ditjen pada Direktorat .Jenderal;
c.
Sekretaris Itjen pada Inspektorat Jenderal;
d.
Sekretaris
Badan
Pengembangan e.
Sekretaris
pada
Badan
Penelitian
clan
serta Pendidikan clan Pelatihan;
Ditjen
Penyelenggaraan
Haji
dan
Umrah pada KUH Indonesia Arab Saudi di Jeddah dan Subdit Fasilitasi KPHI; f.
Kepala
Biro
yang
bertanggung
jawab
atas
pengelolaan keuangan pada IAIN, UIN, clan IHDN; g.
Kepala
Bagian
Administrasi
pada
STAIN,
STAKN/STAKPN,STAHN, dan STABN; h.
Kasubbag Tata Usaha pada Lajnah Pentashihan Al-Qur'an;
1.
Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
J.
Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
k.
Kasubbag Tata Usaha pada Balai Diklat dan Balai Litbang;
1.
Kepala Madrasah pada MAN, MTsN, dan MIN;
m.
Kepala
Sub
Kementerian Madrasah kewenangan
Bagian Agama
Ibtidaiyah pengelola
Tata
Usaha
pada
kabupaten/kota
Kantor untuk
Negeri yang tidak memiliki DIPA~dan
:
- 11 -
n.
Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Asrama Haji.
7.
Di antara
ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 disisipkan
1
(satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1)
Dalam
meningkatkan
pelaksanaan (la)
efektivitas
anggaran,
Kepala
dan
efisiensi
Satker
dapat
menetapkan
beberapa BPP sesuai kebutuhan.
Kepala
Kantor
kabupaten/kota Madrasah
dapat
Kementerian
Agama
menetapkan
BPP pada
Ibtidaiyah N egeri yang tidak diberikan
kewenangan mengelola DIPA. (2)
BPP
sebagaimana
melakukan sesuai
dimaksud
pembayaran
pengujian
atas
pada
ayat
( 1)
UP yang dikelola
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 35 ayat (3). (3)
BPP sebagaimana ayat
(2)
dimaksud
harus
pertanggungjawaban Pengeluaran
pada ayat (1) dan
menyampaikan kepada
setiap bulannya
la poran Bendahara
dan diketahui
oleh
PPK.
Pasal II Peraturan
Menteri
diundangkan.
mi
mulai
berlaku
pada
tanggal
- 12 -
Agar
sctiap
orang
pengundangan pencmpalannya
mengetahuinya,
Peraturan
Menteri
memerintahkan dengan
1n1
dalam Serita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2016
MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
30 De sernber 2016
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANC-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
Salinan sesuai dcngan aslinya Kernen terian Agama RI Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,
;
\
, ~--""')A
-hmad Gunaryo
:~,r~~t~~2,os
1 o 1 991031003 7 ยท
2016
NOMOR
2098
