DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114); MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan: 1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. 2. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. 3. Zakat fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. 4. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang Islam yang berkewajiban untuk menunaikan zakat. 5. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. 6. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. 7. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan zakat. 8. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 9. Zakat uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 10. Zakat Perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. 11. Aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama. 12. Kewajiban jangka pendek atau hutang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang. 13. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. 14. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. 15. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 16. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 17. Zakat ...

17. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. 18. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan. 19. Usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat. BAB II SYARAT ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH Pasal 2 (1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: a. milik penuh; b. halal; c. cukup nisab; dan d. haul. (3) Syarat haul sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat rikaz. (4) Syarat zakat fitrah sebagai berikut: a. beragama Islam; b. hidup pada saat bulan ramadhan; c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya idul fitri; Pasal 3 (1) Zakat mal meliputi: a. zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya; b. zakat uang dan surat berharga lainnya; c. zakat perniagaan; d. zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan; e. zakat peternakan dan perikanan; f. zakat pertambangan; g. zakat perindustrian; h. zakat pendapatan dan jasa; dan i. zakat rikaz. (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras (makanan pokok) atau dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras (makanan pokok) tersebut.

BAB III ...

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH Bagian kesatu Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Paragraf 1 Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya Pasal 4 (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas emas sebesar 2,5%. (3) Dalam hal emas yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki. Pasal 5 (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai nisab 595 gram perak. (2) Kadar zakat atas perak sebesar 2,5%. (3) Dalam hal perak yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki. Pasal 6 (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5%. (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari logam mulia lainnya yang dimiliki. Pasal 7 (1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas. Paragraf 2 Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya Pasal 8 (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar zakat atas uang sebesar 2,5%. (3) Dalam hal uang yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari uang yang dimiliki. Pasal 9 (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai nisab 85 gram emas. (2) Kadar ...

(2) Kadar zakat atas surat berharga sebesar 2,5%. (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dari nilai surat berharga yang dimiliki. Pasal 10 (1) Zakat uang dan surat berharga ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan zakatnya disatukan dengan nisab senilai 85 gram emas. Paragraf 3 Zakat Perniagaan Pasal 11 (1) Nisab zakat perniagaan senilai dengan 85 gram emas. (2) Kadar zakat perniagaan sebesar 2,5%. Pasal 12 (1) Harta perniagaan yang dikenakan zakat dihitung dari Aktiva Lancar dikurangi Kewajiban Jangka Pendek. (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. menghitung aktiva lancar yang dimiliki badan usaha pada saat haul. b. menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar oleh badan usaha pada saat haul. c. menghitung selisih Aktiva Lancar dengan Kewajiban Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b. (3) Dalam hal selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c telah mencapai nisab, maka jatuh kewajiban menunaikan zakat perniagaan. Pasal 13 Zakat perniagaan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Paragraf 4 Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Pasal 14 (1) Nisab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan senilai 653 kg gabah. (2) Kadar zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh muzaki melebihi nisab, zakat yang harus dibayar sebesar 10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya. Pasal ...

Pasal 15 Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Paragraf 5 Zakat Peternakan dan Perikanan Pasal 16 (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan di tempat penggembalaan umum. (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara di dalam kandang dikategorikan sebagai zakat perniagaan. Pasal 17 (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. (2) Nisab dan kadar zakat atas ternak unta, sapi/kerbau, kuda dan kambing. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agama ini. Pasal 18 Zakat peternakan ditunaikan satu tahun sekali pada saat nisab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tercapai dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Pasal 19 (1) Hasil perikanan yang dikenakan zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan. (2) Nisab zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas. (3) Kadar zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5%. Pasal 20 Zakat hasil perikanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Paragraf 6 Zakat Pertambangan Pasal 21 (1) Nisab zakat pertambangan senilai 85 gram emas. (2) Kadar zakat pertambangan sebesar 2,5%. (3) Zakat pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Pasal ...

Pasal 22 Zakat pertambangan ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Paragraf 7 Zakat Perindustrian Pasal 23 (1) Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang senilai 85 gram emas. (2) Nisab zakat atas atas usaha yang bergerak dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. (3) Kadar zakat perindustrian sebesar 2,5%. Pasal 24 Penghitungan zakat perindustrian mencakup penghitungan zakat perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12. Pasal 25 Zakat perindustrian ditunaikan setelah mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Paragraf 8 Zakat Pendapatan dan Jasa Pasal 26 (1) Nisab zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras. (2) Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%. Pasal 27 Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi. Paragraf 9 Zakat Rikaz Pasal 28 (1) Zakat rikaz tidak disyaratkan adanya nisab. (2) Kadar zakat rikaz sebesar 1/5 atau 20%. Pasal 29 Zakat rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

Bagian ...

Bagian Kedua Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah Pasal 30 (1) Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa. (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Pasal 31 (1) Zakat fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. (2) Zakat fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. BAB IV PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF Pasal 32 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pasal 33 Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; b. memenuhi ketentuan syariah; c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Pasal 34 Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik. Pasal 35 (1) Lembaga pengelola zakat wajib melaporkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang dengan ketentuan sebagai berikut: a. lembaga pengelola zakat pada tingkat kabupaten/kota menyampaikan laporan kepada BAZNAS tingkat provinsi dan bupati/walikota; b.lembaga ...

b. lembaga pengelola zakat pada tingkat provinsi menyampaikan laporan kepada BAZNAS dan gubernur; dan

c. BAZNAS menyampaikan laporan kepada Menteri.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas mustahik; b. identitas lembaga pengelola zakat;

c. jenis usaha produktif; d. lokasi usaha produktif;

e. jumlah dana yang disalurkan; dan f. perkembangan usahanya. Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan usaha produktif diatur oleh BAZNAS. BAB V

KETENTUAN PENUTUP Pasal 37

Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2014 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

dengan aslinya terian Agama RI Sama Luar Negeri,

hmad Gunaryo, M.Soc.,Sc^ 196208101991031003

1830

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2014 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN ZAKAT FITRAH SERTA PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK USAHA PRODUKTIF NISAB DAN KADAR ZAKAT ATAS TERNAK: 1. Unta NISHAB (EKOR)

2.

ZAKAT YANG WAJIB DIKELUARKAN

25-35

1 ekor anak unta betina (umur >1 tahun)

36-45


46-60


61-75


76-90


91-120


121-129


130-139

1 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

140-149


150-159


160-169


170-179


180-189


190-199


200-209

4 ekor anak unta betina (umur >3 tahun) atau 5 ekor anak unta betina (umur >2 tahun)

Sapi/Lembu

NISHAB (EKOR)


30-59

1 ekor anak sapi betina

60-69

2 ekor anak sapi jantan

70-79

1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan

80-89

2 ekor anak sapi betina

90-99

3 ekor anak sapi jantan

110-119

2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan

> 120

3 ekor anak sapi betina atau 3 ekor anak sapi jantan

3. Kuda NISHAB (EKOR)


30-59

1 ekor anak kuda betina

60-69

2 ekor anak kuda jantan

70-79

1 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak sapi jantan

80-89

2 ekor anak kuda betina

90-99

3 ekor anak kuda jantan

100-109

1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan

110-119

2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan

> 120

3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

4. Kambing NISHAB (EKOR)


5-9

1 ekor kambing

10-14

2 ekor kambing

15-19

3 ekor kambing

20-24

4 ekor kambing

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents