KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/354/2016 HK.02.02/ME TENTANG TIM PENILAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penganugerahan penghargaan fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi perlu dilakukan seleksi penilaian secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; b. bahwa untuk melaksanakan seleksi penilaian tingkat nasional perlu dibentuk Tim Penilai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi Tingkat Nasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penilai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi Tingkat Nasional; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penilaian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Berprestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 522); 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL. KESATU
: Membentuk Tim Penilai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEDUA
: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penilaian yang terdiri atas: a. menerima dan mengumpulkan usulan fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi dari tingkat provinsi; b. melakukan seleksi administrasi; c. menentukan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang akan dilakukan verifikasi lapangan; d. melaksanakan verifikasi lapangan; dan
-3e. menetapkan penerima penghargaan fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi. KETIGA
: Dalam menjalankan tugasnya, Tim Penilai dapat berkoordinasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan para pakar/ahli dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan penilaian fasilitas kesehatan tingkat pertama berprestasi.
KEEMPAT
: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan penilaian kepada Menteri Kesehatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan penilaian selesai.
KELIMA
: Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan dan Sumber lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KEENAM
: Keputusan Menteri ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
tanggal
-4LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/354/2016 TENTANG TIM PENILAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL SUSUNAN TIM PENILAI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
PELINDUNG
: Menteri Kesehatan.
PENGARAH
: Sekretaris Jenderal.
KETUA
: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
WAKIL KETUA
: Direktur Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
SEKRETARIS
: Direktur Pelayanan Kesehatan Primer.
ANGGOTA
: 1.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 4. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. 6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. 7. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. 8. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 9. Direktur Kesehatan Keluarga. 10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
-511. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 12. Kepala Biro Kepegawaian, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 13. Kepala Subdirektorat Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 14. Kepala Subdirektorat Pusat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 15. Kepala Subdirektorat Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 16. Kepala Subdirektorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. 17. Kepala Subdirektorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 18. Kepala Subdirektorat Standar Pelayanan dan Manfaat Jaminan Kesehatan, Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan. 19. Kepala Subdirektorat Manajemen dan Klinikal Farmasi Direktorat Pelayanan Kefarmasian. 20. Kepala Departemen Manajemen Manfaat dan Kemitraan Faskes Primer, BPJS Kesehatan. 21. Kepala Subbagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai, Biro Kepegawaian. 22. Kepala Subbidang Standarisasi Sistem Informasi, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi. 23. Kepala Subbagian Program, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. 24. Kasie Penyehat Tradisional, Subdirektorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional. 25. Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 26. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Puskesmas, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer.
-627. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis Praktik Perorangan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 28. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. 29. Kepala Seksi Penunjang Pelayanan Kesehatan Klinik, Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer. SEKRETARIAT
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
drg. Enita Pardede Bambang Heryanto, SKM dr. Ika Hariyani, MKM dr. Aina Fatiya drg. Aditya Putri dr. Adi Pamungkas Retno Purwijati, SKM Dewi Esty Saptanti, BSc Emma Ningrum, SH dr. I.G.A.N. Apriyanti Shinta Dewi, MARS Vernanda Dosiema S.Farm., Apt. dr. Made Anggarawati dr. Tia Mardiyah Arifin dr. Irwan Panca Wariaseno dr. Rinda Juwita
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
NILA FARID MOELOEK
