(ttt'') /
RENCANA STRATEGIS
(RTNSTRA)
PROPINSI SUTAWESI SEI,fiTAN TAHUN 200 1n2005
PEMERINTAII PROPINSI STITAIIIIESI SETATAN
PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 45 TAHUN 2OO1
TENTANG RENCANA STRATEGTS (RENSTRA) PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2001-2005 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan amanah
GBHD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000-2004 dan PROPEDA Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005, perlu ditetapkan RENSTRA yang memuat visi dan misi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 20012005.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor
47, Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2102)
jo Undang-
Undang Nomor 13, Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2, Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
I
Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I SulawesiTenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47,Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 1964 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687)',
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara nomor.3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara PertanggungJawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara nomor.4027);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor
1
Tahun
2000 tentang Garis-Garis Besar Haluan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2000'2004. (Lembaran Daerah Propinsisulawesi Selatan Tahun 2000 nomor.l);
11
'
. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda)
Sulawesi Selatan Tahun 2001-2005. (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 nomor.T); 12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 44 Tahun 200:1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (RTRWP).
Dengan persetujuan DEWAN
PE
RWAKI LAN RAKYAT DAE RAH PRO PI NSI SULAWESI SEI-ATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROPTNS| SU|.AWES| SETATAN TAHUN 2001-2005.
Pasal
1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Propinsi Sulawesi Selatan Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan
1. 2. 3. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan 4. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan. Pasal 2
(1) Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu komitmen perencanaan yang disusun untuk dijadikan
alat bantu dan merupakan tolok ukur dalam mengemban amanah yang ditetapkan dalam GBHD Tahun 2000-2004 dan PROPEDA Tahun 2001-2005',
(2) Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas, memuat analisis terhadap kondisi yang sedang berlangsung, visidan misi, kebijakan umum, program strategis, rencana-rencana pengembangan, arah pengembangan, tujuan, sasaran program prioritas dan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2001-
2005:
(3) Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan merupakan landasan dan acuan bagi penyusunan rencana kegiatan seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2001-2005. Pasal 3 Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2001-
2005 bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, kebijakan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan yang disesuaikan dengan posisi dan peran yang diemban.
Pasal
4
:
(1). Sistematika Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Selatan Tahln 2001-2005 sebagai berikut:
I BAB II BAB III BAB IV BAB V BABVI BAB
PENDAHULUAN
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS VISI, MISI, STMTEGIDAN KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
PENGUKUMN DAN EVALUASI KINERJA MATRIKS INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
VII BAB VIII
BAB
KA]DAH PELAKSANMN PENUTUP
LAMPTRAN ANALISIS
SWOT
t
(2). Sistimatika dimaksud ayat (1) merupakan lampiran dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
'
Pasal 5 Setiap awal periode Gubenurdiadakan peninjauan kembali
terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan denl;an Program Pembangunan Daerah, perkembangan kehidutnn
masyarakat dan kemajuan pembangunan Dar:tat Sulawesi Selatan.
tv
Pasal 6 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
di
Makassar Disahkan pada tanggal 11 Desember 2001 G
UBERNUR SULAWESI SELATAN,
Cap/ftd
H.Z.B.PALAGUNA
Diundangkan di Makassar pada tanggal 14 Desember 2001
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI Sulawesi Selatan, Caplttd DRS. H. A. TJONENG MALLOMBASANG
(LEMBARAN DAERAH PROPINSISULAWESI SETATAN TAHUN 2OO1 NOMOR 127)
PENDAHULUAN
Umum LatarBetakang.
. ..
Tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra Landasan Penyusunan Renstra Pola Pikir Sistematika Penulisan
BAB
II
4.2 4.3 4.4
Peningkatan Kualitas Lingkungan Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara............. Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat .............. Penguatan Ketahanan Ekonomi Wilayah Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat ................. Kebijakan
14
'15 16 16
47 17 18
22
25 ?n
MATRIKS INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN
6.1. IndikatorKinerja Program..........;......... 6.2. Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan BAB VII
I
13
PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA
5.1. Pengukuran Kinerja 5.2. Evaluasi BAB VI
6
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
4.1
BAB V
3 3 5
VISI, MISI, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
3.1. Vi s i.............. 3.2. M is i.............. 3.3. Strategi dan Kebijakan................. BAB IV
2
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 2.1. Lingkungan Internal 2.2 Lingkungan Eksternal 2.3. Faktor Penentu Keberhasilan 2.4. Asumsi-Asumsi
BAB IIl
1 ,|
.:.::::.......:.:..:...: :.:...:.::.:.::
37 51
KAIDAH PELAKSANAAN
A. B.
Metode Pelaksanaan 80 1. Pola Penyelenggaraan ............ 80 2. Organisasi Pelaksanaan................ 81 3. Sumber Pembiayaan .. 81 Monitoring dan Eva|uasi........................................... { 81
BAB VIII
PENUTUP.........
LAMPIRAN
ANALISIS SWOT
1.1. UMUM
Rencana Strategis (RENSTRA) Propinsi Sulawesi Selatan tahun
2001-2005 adalah dokumen perencanaan pembangunan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan kelanjutan dan bagian dari Garis-Garis Besar Haluan Daerah (GBHD) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Sulawesi Selatan, yang menjadi kewenangan tugas
Pemerintah Propinsi sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagaidaerah otonom
yang mengakomodasi faktor politik dan aspiratif. Renstra Propinsi Sulawesi Selatan digunakan sebagai acuan dalam
menilai kinerja Gubernur Sulawesi Selatan dalam kurun waktu lima tahun, yang dijabarkan kedalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) yang selanjutnya menjadi landasan pokok penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
1.2. LATAR BELAKANG Sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, serta faktor-faktor berpengaruh yang berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, maka model perencanaan linear yang dikembangkan selama ini perlu ditinjau kembali. Ini diperlukan untuk meningkatkan dan atau mempertahankan kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan dan masalah yang semakin kompleks serta memanfaatkan peluang yang timbul. Sehubungan dengan itu, dikembangkan model perencanaan strategis yang intinya mengacu pada visi, misi, dan berbasis pada analisis lingkungan strategls. Dalam hal ini rencana strategis yang dimaksud mensyaratkan pada pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi alternatif, dan menekankan
implikasi masa depan sesuai dengan keputusan sekarang. Rencana strategis ini diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi dalam arti dapat mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda, dan sekaligus dapat membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi kegiatan-kegiatan.
Pendekatan perencanaan strategis yang digunakan dalam penyusunan Renstra Pemerintah Propinsi sulawesi selatan tidak lagi
pada menggunafan model perencanaan jangka paniang yang dig-unakan perioAl perencanaan sebelumnya. Hal mendasar dalam Renstra yang pertama: berbeda-dengan rencana jangka panjang tersebut antara lain: isupenanganan dan pada Renstri teUin memfokuskan pada identifikasi sedangkan (Moving Taryet), isu stratejik dengAn sasaran yang dinamis pada perencanaan-jangka paniang lebih pada fokus sasaran dan tuiuan y"ng LOin bersifat iuantitaiit. Kedua: pada perencanaan jangka panjang
yani oersitat linear berbeda dengan renstra yang tidak mengikuti
i<ecJnderungan tersebut namun mengikuti kecenderungan baru atau
bersifat disiontuinit a9. Ketiga: Renstra lebih berorientasi tindakan ketimbang perencanaan jangka panjang.
Sejalan dengan perubahan paradigma [epemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka segala
tindakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan. Hal
ini didaiarian. atas PP 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah, yang menekankan adanya pertanglugnjawaban publik atas permasalahan-permasalahan strategis yang diiafsinakan oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal iersiOut maka Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan setelah melalui
pembahasan dengan DPRD Sulawesiselatan menyusun rencana strategis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam. melakukan iinOitan sekaligus sebagai bahan pertanggungjawaban atas kine$a yang telah dicaPai.
1.3. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENSTRA Adapun tujuan dan sasaran penyusunan Renstra Propinsi sulawesi Selatan sebagai berikut
a. b.
c.
Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioiltas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Propinsi; Tersedlanya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Gubernur; Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan menentukan'strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip
d.
"Clean and Good Governance; Merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui
APBD ProPinsi.
2
1.4. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRA
a. b' c. d.
Undang-Undang No. 22Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah; Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan propinsi; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10g rahun 2000 tentang
e.
INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabititas Kinerja Instansi
f.
Pemerintah; Peraturan Daerah Propinsisulawesiselatan No.
1
tahun 2000 tentang
Garis-Garis Besar Haluan pembangunan Daerah (GBHD) propinsi
g.
Sulawesi Selatan: Peraturan Daerah Propinsi sulawesi selatan No. 7 tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) propinsi Sulawesi Selatan. 1. 5. POLA PIKIR Dalam penyusunan Rencana strategis propinsi sulawesi selatan, yang pertama dilakukan adalah menyusun visidan misi melalui pengamatan terhadap lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi propinsi
sulawesi selatan dengan mengacu pada Garis-garis Besar Haluan Pembangunan Daerah (GBHD) propinsi sutawesi selatan Tahun 20002004, dan Program Pembangunan Daer,ah (pRopEDA) sulawesiselatan Tahun 2001-2005 dengan memperhatikan pp No. 2s tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonom.
Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah pemerintah propinsi Sulawesi selatan yang diimplementasikan melaluidukungan dana yang dimuat dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah propinsi sulawesi selatan dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Strategi yang tetah ditetapkan.
Secara skematik hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
@
ffi+
ry ry
-
,
I
rIOTA PEflillTUl{GAR aeCo;
raPoRAN PERHrru[GAN ATgD;
1. 5. SISTEMATIKA PENULISAN Secara sistematis Rencana Strategis pemerintah propinsi Sulawesi Selatan tahun 2001-2005 dapat diuraikan sebagai berikut :
Bab
I
merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial
penyusunan Renstra seperti gambaran umum perlunya penyusunan Renstra, Tujuan dan Sasaran penyusunan Renstra, Landasan Penyusunan Renstra, pola pikir serta Sistematika Penulisan.
Bab
ll
merupakan Bab Lingkungan Strategis yang memuat kondisikondisi yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Renstra saat ini, faktor-faktor berupa Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.
Bab
lll
merupakan Bab Visi, Misi, serta Strategi dan Kebijakan, bab ini menjelaskan tentang potret kondisi masa depan yang
. Bab
lV
Bab
V
diharapkan. merupakan Bab Program dan Kegiatan prioritas Lima Tahunan, menjelaskan tentang rencana-program serta rincian kegiatan menurut bidang prioritas
merupakan Bab Pengukuran dan Evaluasi Kinerja, bab yang
menggambarkan indikator-indikator kinerja dan metode evaluasi kinerja tersebut.
.
Bab
Vl
matriks program dan kegiatan, dalam bab inimenggambarkan keterkaitan kebijakan program dan kegiatan
BAB
Vll
kaidah pelaksanaan, dalam bab inidigambarkan mengenai pola pelaksanaan/penyelenggaraan dengan melibatkan seluruh unit
kerja Pemda Propinsi Sulawesi Selatan. Dalam bab ini juga dijelaskan dari pola pelaksanaan dikaitkan dengan pembiayaan dan selanjutnya sistem monitoring dan evaluasi. Bab
Vlll
merupakan Bab Penutup.
Lampiran Matriks Analisis SWOT.
Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan lingkungan ekstemal. Lingkungan intemal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan ekstemal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, akan tetapi di luar kendali organisasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
2.1. LINGKUNGAN INTERNAL Lingkungan intemal mencakup empat unsur utama yang merupakan
kekuatan organisasi dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi organisasi, yakni: (1) sumberdaya aparatw, (2) prasarana dan sarana, (3) keuangan, dan (4) organisasi kelembagaan.
(1) Sumberdaya AParatur yang dimiliki telah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Namun dari segi kualitas, yakni dengan menggunakan tolok ukur pendidikan formal dan dengan mempertimbangkan tuntutan kompetensi seseorang pegawai dalam menangani bidang tugasnya' masih perlu ditingkatkan. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan sesuai data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Juli Tahun 2001 sebanyak 13.522 orang, 2,7 persen
diantaranya berkuallfikasi pascasarjana, 43,1 5 persen kualifikasi sarjana, dan 58,53 persen yang berkualifikasi SLTA kebawah.
Selain faktor kuantitas dan kualitas tersebut di atas, yang pedu
pula mendapatkan perhatian adalah distribusi sumberdaya aparatur sesuaidengan beban kerja masing-masing unit kerja dalam organisasi Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Distribusi yang relatif tidak seimbang antara jumlah sumberdaya aparaturdengan beban kerja unit organisasi bersangkutan, merupakan faktor penyebab inefisiensi sehingga pencapaian kinerja kurang optimal.
6
l2l Prasarana dan Sarana Prasarana dan sarana yang dimiliki antara lain: gedung kantor
365 buah, rumah dinas 290 buah, aset tanah 223 bidang/persil, kendaraan operasional yang terdiri dari roda empat sebanyak 461 buah
dan roda dua 758 buah. Jumlah prasarana dan sarana ini cukup memadai, namun perlu dikelola dengan baik dalam rangka mempertahankan umurteknis dan ekonomisnya serta kepastian hukum pemilikannya. Untuk itu, administrasi barang daerah perlu mendapatkan perhatian peningkatan dan penyempurnaannya. Pengambilan keputusan manajerialyang tepat dan cepat serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabiltas, keterbukaan dan pelayanan
prima, merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan kinerja Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu ditunjang dengan sistem informasi manajemen dengan memanfaatkan teknologi informasi yang semakin
maju. Selama ini, Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan telah mengusahakan secara bertahap komputerisasi proses administrasi perkantoran dan membangun sistem informasi akan tetapi masih bersifat parsial, sehingga kurang efektip dalam menjawab tantangan perubahan dan perkembangan permasalahan yang semakin kompleks.
(3) Sumberdaya Keuangan
Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan otonomi, menggunakan dana
yang bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta Dana Perimbangan yang terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Danadana ini merupakan komponen Anggaran Pendapatan Daerah yang pemanfaatannya melalui Anggaran Belanja Daerah.
Dengan kebijaksanaan anggaran berimbang dinamis dan prinsip-prinsip penganggaran tersebut di atas, alokasi belanja rutin dan pembangunan diarahkan kepada upaya peningkatan pelayanan pemerintahan dan peningkatan investasi Pemerintah Daerah untuk mendorong kinerja perekonomian daerah Sulawesi Selatan. Dalam 5 tahun terakhir, perkembangan jumlah APBD serta komposisi belanja rutin dan belanja pembangunan daerah digambarkan pada grafik berikut ini.
PERKEIBAI{GAI{ APBD PROP. SULSEL (Rp.
tilyar)
o
t
E
400
+
300
E
200
E
c,
100
0 i
358.7
I
Perb.
I
Totel
2cF-4 225.1
565.1
Tahun Anggaran
I
L-
Grafik tersebut di atas menunjukkan bahrva APBD Sulawesi Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini ditunjang oleh peningkatan Anggaran Pendapatan Daerah, baik dari sumber pAD maupun sumber keuangan yang ditedma dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi komposisi antrara belanja rutin dengan belanja pembangunan mengalami perubahan meskipun tetrap diupayakan peningkatan belania pembangunan. Datam lima trahun mendatang sesuaidatra yang diperoleh dari
Biro Keuangan dan Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan diproyeksikan terdapat kenaikan pendapatan sebagai berikut:
Proyeksl Penerimaan dan Pendapatan Daerah Proplnsl Sulawesl Selatan Tahun 200i-2005 NO
TAHUN ANGGARAII
JEt{rs PEI{ERIMAAN
2001
2002
2003
2W
2005
1
PAD
170,6M
t92,3M
225,4M
26r,8M
301,7M
2
DANA PERIITIBANGAN
299,9111
311,0M
34't,3M
373,8M
410,6M
JUMTAH
470,4M
503,4M
566,7M
635,6M
712,3M
(4) Organisasi Kelembagaan Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berlandaskan UU Nomor 22Tahun 1999 dan PP Nomor 25 Tahun 2000 serta ketentuan
peraturan perundang-undangan lainnya, maka pemerintah propinsi
Sulawesi Selatan telah melakukan penataan organisasi dan kelembagaan.
Dengan tetap mempertimbangkan tuntutan perubahan lingkungan serta perlunya ditempuh langkah-langkah optimalisasi, maka
masalah penataan organisasi kelembagaan pemerintah propinsi
Sulawesi Selatan perlu senantiasa mendapatkan perhatian penyempurnaannya secara bertahap. Agar dapat diwujudkan Birokrasi Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, tangguh, benaribawa dan bertanggungjawab.
2.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL Perkembangan llmu Pengetahuan yang pesat telah mendorong semakin majunya teknologi informasi yang memungkinkan terjadinya interaksi secara global yang semakin mendunia melewati batas-batas negara. Hal inimembawa kecenderungan semakin kompleksnya masalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat
manusia. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi memerlukan pendekatan secara komprehensif integral dalam melakukan analisis terhadap lingkungan strategis yang mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.
(1) Aspek Politik Hal yang menggembirakan bahwa Daerah Sulawesi Selatan tetap berada dalam kondisi politik dan pemerintahbn yang stabil dan kondusif, sementara beberapa Daerah dilanda oleh pertikaian dan kerusuhan. Hubungan yang serasi antara Pemerintah propinsi dengan Badan Legislatif Daerah (DPRD) tetap dapat dipetihara dengan baik.
Demikian pula hubungan koordinatif antara pemerintah propinsi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, tetap berlangsung dengan baik meskipun sudah tidak ada hubungan khierarkhi st$rktural sesuai pengaturan sistem pemerintahan daerah menurut UU ndfiror 22 tahun 1999. Kondisi ini dapat diwujudkan berkat kesatuan pandang dan rasa kebersamaan dari semua komponen masyarakat lokal sulawesi selatan yang dibangun di atas nilai budaya politik masyarakat Sulawesi Selatan yang telah berakar yakni nilai "siri napacce' dan .sipakatau,.
Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan Visi Sulawesi Selatan yang mengedepankan landasan kemandirian lokal dalam bingkai tiegara Kesatuan Republik ndonesia, pem ban gu nan p-olitik di Dairah Sulawesi Selatan hendaknya tetap berdasarkan UUD 1945 dengan memantapkan, mengembangkan penghayatan dan .l
pengamalan nilai-nilai'siri napacce' dan'sipakatau' serta kearifan.lokal
iainnya. Dengan cara yang demikian ini, diharapkan akan dapat
dibenbung dan disadng budaya politik dari luaryang tidak sesuai dengan kepribadian dan budaya bangsa yang dapat mengganggu kestabilan poiiUf Oan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Sulawesi Selatan.
Sdatu kecenderungan global yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan munculnya aspirasi untuk mengimplementasikan sistem
demokrasi parlementer yang berlandaskan paham liberalisme, yang
nyata-nyata bertentangan dengan pokok-pokok pikiran yang tercantum dbtam pembukaan UUD 1945 yang dijiwaioleh Pancasila. Perbedaan pendapat bukanlah hal yang tabu dalam alam demokrasi, akan tetapi tidakjuga dikehendaki perbedaan pendapat mengoyak persatuan dan
kesatuan bangsa. Justeru perbedaan pendapat diharapkan dapat mendorong pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik
yang terbaik, yakni dengan tetap berpegang teguh kepada asas inusyawaran dan permufakatan serta falsafah dan nilai kearifan lokal masyarakat Sulawesi Selatan antara lain'mali' slparappe' malllu
rlpakalnga', tubba slPatokkong.
(2) Aspek Ekonoml Globalisasi ekonomi semakin nyata dengan akan diberlakukannya AFIA pada tahun 2002, APEC pada tahun 201 0, dan
WTO pada tahun 2020. Globalisasi ekonomi tersebut merupakan peluang bagi peningkatan ekspor Sulawesi Selatan yakni semakin ierbukanya peluang pasar, namun mengandung pula tantangan antara lain beberapa upaya peningkatan kualitas Produk dan Akses Ekonomi Daerah ke dalam jaringan pasar nasional dan internasional.
Selain itu, perlu pula diwaspadai ancaman kemungkinan tedesaknya barang dan jasa hasil produksi Sulawesi Selatan dalam pasaran tokal sebagai dampak perdagangan bebas yang tidak inenghendaki adanya kebijaksanaan proteksi dalam mekanisme
perdigangan intemasional seperti kebijaksanaan tarif dan politik dump ing yang dipraktekkan oleh beberapa negara selama ini. Oleh karena itu, p€du didorong dan ditumbuh-kembangkan perilaku ekonomi yang
.
berlandaskan semangat berkompetisi atau bersaing, tidak hanya mengharapkan kebiiaksanaan proteksi dari Pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dalam 20 tahun terakhir memperlihatkan pertumbuhan yang sangat dinamis. Sejak awal tahun 1980-an sampaidengan menjelang akhir 1990-an pertumbuhan 10
ekonomi mencapaidi atas rata-rata 7 (tujuh) persen pertahun. Khusus
pada priode 1994-1996 pertumbuhan ekonomi di atas 8 (delapan)
persen per tahun. Namun akibat krisis ekonomi yang menerpa ekonomi nasional, menyebabkan ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh melambat menjadi 4,30 persen pada tahun 1997 dan mengalami konbaksi (negati$ sebesar 5,33 persen pada puncak krisis tahun 1998. Selama lima trahun terakhir pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan hanya mencapairata-. rata 4,60 persen pet tahun. Dalam pada itu, beberapa komoditi pertanian Sulawesi Selatran
seperti kakao, kopi, hasil-hasil sub sektor perikanan, telah mendapat tempat dalam pasar internasional terutama ke Jepang, Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan China. Sedangkan beras yang selama ini terutama untuk penyediaan stock pangan nasional dan kebutuhan pasar
dalam negeri, telah dapat pula menembus pasar internasional sejak tahun 1999. Pasaran ekspor hasil produksi pertanian Sulawesi Selatran
tersebut perlu tetap dipertahankan dan bahkan hendaknya dapat diperluas. Untuk itu, usaha peningkatan dan perluasan produksiyang lebih efisien dan berkualitas perlu tetap didorong. Mengingat kecenderungan persaingan yang semakin ketat, maka penguatan ekonomi rakyat yang sinergi dengan aktivitae usaha
ekonomi swasta, harus secara sungguh-sungguh didorong perwujudannya antara lain dengan:
(a) Mengembangkan pola kemitraan antara kelompok tani dengan pengusaha swasta.
(b) Adanya lembaga keuangan yang menunjang penguatan ekonomi kerakyatan.
(3) Aspek Sosial Budaya Kemajuan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak berupa globalisasi ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi memungkinkan komunikasi dan informasi mengalir dengan cepat ke seluruh bagian dunia dengan membawa nilai-nilai sosial budaya, sehingga terjadibenturan budaya antar bangsa yang dapat memicu terjadinya perilaku menyimpang dari
nilai-nilai budaya asli suatu kelompok masyarakat atau bangsa bersangkutan.
Dalam keadaan yang demikian itu, dapat terjadi gemakin meningkat dan berkembang perilaku konsumsi tinggi menggeser pola
hidup sederhana, sehingga timbul kecenderungan menggeser pola hidup yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Dampak
negatif yang muncul antara berkembangnya kriminalitas, tindak kekerasan, penyakit HIV dan pemakaian narkoba secara tldak
bertanggungjawab. Di samping itu, benturan nilai sosial budaya pada masyarakat yang masih mengalami kesenjangan sosial ekonomi dapat
menjadi pemicu tumbuhnya sikap primordial sempit yang tidak proporsional dengan kepentingan keutuhan dan pembangunan bangsa. 11
Selain dari pada itu, faktor pendidikan merupakan pula faktor
penting dalam mempertahankan, memantapkan-dan m91t19fatka1
ketaha-nan aspek sosialbudaya. Angka Partisipasi Sekolah (AP€) untuk
penduduk usia Sekolah Dasar (7'12 tahun) dan Sekolah Lqnltltln irertama (13-15 tahun) belum menunjukkan perubahan yakni E9 % untuk usia Sekolah Dasar dan 66 % untuk usia Sekolah Lanjutan Pertama. Justeru usia Sekolah Lanjutan Atas (1&1
E
tahun) meningkat
dari 40 % menjadi 43 %, dan usia Perguruan Tinggi (19'24 talql) meningkat dari-sekitar 12 % menladi sekitar 13 %. Peningkatan APS untuk SLTI dan Perguruan Tinggltersebut merupakan dampak positip dari upaya peningkatan keseiahteraan sosial ekonomiyang ditempuh selama ini.melalui pendekatan pertumbuhan dan pemeratraan ekonomi. Namun APS tersebut masih perlu ditingkatkan pada semua strata pendidikan agar sumberdaya manusia Sulawesi Selatan dapat lebih heningftat kuialitasnya serta mampu menguasai dan memanfaatkan ' iimu pEngetahuan d'an teknologi yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Penduduk Sulawesi Selatan berdasarkan hasil Survey Soslal dan EkonomiNasional (SUSENAS) tahun 1999 berjumlah 7.978.435. jiwa yang terbesar di 24 Kabupaten/Kota dengan Jumlah p€lduduk
ierbesar yakni 1,101.456. iiwa mendlami Kota Makagsar. Secara
seluruhan lumlah penduduk yang berlenis kelamin perempuan leblh banyak dari pada penduduk yang pe{enis laki-laki, yang tercermin dari angka rasio jenis kelamln lakl-laklyang lebih kecildarlS0. Kecuall pada
Kabupaten-kabupaten Gowa, Luwu, Tana Torafa dan MamuJu
menuirlukkan angka rasio lenis kelamin lakl-lakl leblh besar darl 50, yang bbrarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebh besar dariJumlah penduduk perempuan pada keempat Kabupaten tergebut. Penduduk Uela Kefla (PUK) yaknl penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, terdlri darlAngkatan Ke[a dan Bukan Angkatan KerJa' Penduduk yang termasuk Angkatan KerJa adalah penduduk yang bekeria dan atau yang sedang mencari pekerJaan, sedangkai Bukan Angkitan Kerla adalah mereka yang bersekolah, mengurue rumah tangga, atau melakukan kegiatan lalnnya.
.
Penduduk Usia Keria di Sulawbsl Setdtran'tatrun 1999 beriumlah 6.295.7 47, jiwa yang terdiri dari 3, 28 1, 1 73, perempuan dan 3.01 3'974, laki-laki. Jumlah Angkatan Kerja tercatat sebanyak 3.240.449J1wa atau 51,47 o/o dari jumlah keseluruhan PUS di Sulawesl Selatan, dan darl Jumlah angkatan keria initercatat sebanyak 189.041 liwa atau sekltar 5,E5 oi maelh beretatus pencarlkeria. Dlllhat darllapangan usaha, eektor pertanlan merupakan cektor yang terbanyak menyerap tenaga kerJa yaknl sebeear 1.682.910,llwa itau 55,16 p€ru€n darl lumlah penduduk yang bekerJa. Dlgueul oleh Sektor cektor perdagangan dan Jaaa, 12
Memperhatikan data tersebut di atas, maka perluasan lapangan kerja perlu tetap diupayakan, terutama pada sektor-sektor di luar sektor pertanian. Tingkat pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi, mengandung potensi kerawanan sosial yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Melalui perluasan lapangan kerja tersebut diharapkan tingkat pengangguran
dan kemiskinan dapat ditekan, serta dihindari kesenjangan yang semakin melebar, baik antar golongan maupun antara penduduk
pedesaan dengan perkotaan.
(4).Aspek Ketertlban dan Keamanan Letak geografis Sulawesi Selatan yang strategis yakni berada pada lintasan jalur perhubungan dan alur pelayaran intCrndsional (Selat
Makassar), selain mengandung peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi, juga mengandung potensi ancaman terhadap aspek ketahanan dan keamanan terutama yang berbentuk subversi, sabotase, pencurian dan pengrusakan kekayaan sumberdaya alam kelautan.
Menghadapi ancaman dan upaya penangkalannya merupakan
tanggungjawab bersama dari seluruh komponen masyarakat, TNldan POLRI.
Ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat diatasidan dikendalikan berkat keria sama dan keterpadubn cara pandang dari komponen masyarakat, TNldan POLRI. Sehingga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sulawesi Selatan iCtap stabil dan relatip lebih kondusif di banding beberapa daerah lainnya. Kerusakan sumberdaya alam kelautan antara lain kerusakan karang dan abrasi pantaiterutama disebabkan oleh ketidak-pahaman dan dorongan kepentingan ekonomi dari penduduk yang bermukim di pesisir pantai dan pulau-pulau yang umumnya bermata pencaharian
sebagai nelayan- Kemiskinan yang dialami oleh sebagian besar nelayan, dihadapkan kepada beroperasinya kapal-kapal penangkap ikan dari pengusaha bermodal besar, mengandung potehsi konllik.
Sehubungan dengan itu, pembangunan wilayah pesislrdan pulau-pulau perlu mendapatkan perhatian, disamping penataan dan pengawasan perizinan sesuai kewenangan otonomi daerah, 2. 3. FAKTOR.FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
Menilai keberhasilan pencapaian visi dan misi maka pemerintah Propinsi sulawesi selatan menetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan (citicalsuccess facfors). Faktor penentu ini ditetapkan dengan terleblh lahqlu menganalisis faktor lingkungan strategis melalui pendekatan Analisls
qrygT (9t/a ngth= keku atan, We akness=kelemahan, Opportun lty=peluang, & Threat=tantanganl. Berdasarkan analisis tersebut diperoleh rumusan-
rumusan sebagai berikut
:
13
(spiritto Msi sulawesi selatan sebagai kekuatan menjadiyang terbaik bethe
best).
'
ierseOianyi SDM yang prcfesional dan bermoralyang berbasis budaya
,,resopa temma nglngngl namalomo naletel sulawesi Selatan, pammase dewata, resopa namengngamaseang bataraya"' Ao"ny" komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran aparatur dan seterusnya. Dukungan peralatan dan anggaran yang memadai Terbentuknya kelembagaan masyarakat dan kelembagaan Pemerintah Daerah yang efesien dan efektif. Tegaknyi disiplin aparat melalui pola pembinaan karier serta sistem hukuman. penghargaan 'eerperannya dan
semua unit organisasi Pemerintah Propinsi sulawesi
Setitan se6agai suatu tim keria terpadu melalui proses pembelajaran organisasi secara oPtimal.
2.4. .ASUMSI
' .
Adanya komitmen yang kuat bagi seluruh jajaran aparaturuntuk secara konsiiten menyetengglrakan tugas pemedntahan dan pembangunan
yang lebih bermutu dan profesiolal sgrtgakuntabel politik bC4iUnnya kontrol sosial yang efektif mblalui berbagaiaspirasi kerangka dalam konstruktif dan proporsional secara maiyaraiat
t . demokrasi. Berkembangnya kelembagaan dan sistem sosial dengan eenatiasa
pada mengacu kidaoa nitai-nilai lokat yang tidak menutup diri
. . '
14
pembaharuan
hdanya integrasi potensi surnberdaya dengan seluruh komponen Pelaku ekonomi Yang bersinergis' Adbnya.stabilitaskeamanan serta penegakan supremasi hukum secara konsisten. Tersedianya alokasi anggaran yang konsisten terhadap program-program pembangunan yang telah disepakati'
3.1
VtSl s^eba g-a m a n a_te rte ra pa d a G a ris- g a ri s Bes a r H a u a n pem ba n g u n a n Daerah (qBHD) dan Program pembangu-nan Daerah (pRopEDA) pr-opinsi sulawesi selatan ditegaskan bahwa VisiSulawesi selatin tahun 2020 adalah i
I
sebagai berikut:
" MewuJudkan
Sulawesi Selatan menjadi wllayah terkemuka dl
Indonesla melalui pendekatan liemandirian lokal yang bernafaskan keagamaan"
Visi 2020 tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Visi pemerintah
Propinsi sulawesi selatan^denlan- tetap memperhatikan -kewenangan otonomi Propinsi sulawesi selatan sesudi UU nbmor 22lahun 1999 dan
PP nomor 25 tahun 2000, serta dengan memperhatikln analisis
perkembangan |in.gkungan .stJ?!e_gisr mixa orruniuskan
Viii Fropinsi Sulawesi Setatan Tahun 20Ot-20051ebagai berikut : " TenruJudnya Pelayanan prlma meraluI pendekatan kemandirlan fokaf yang didukung oleh aparat profdsional'' "Pelayanan_Prlma" merupakan tujuan yang ingin diwujudkan
dari para pelaksana Pemerintah surawesi s6tatln-daram'terangki
"Kepemerintahan yang baik (Good Governance)" seuagiituiuo nuoun!in konstruktif antara pemerintah, Swas-ta dan Masyaralat. tElg karena :!grglq.dan ()teh itu langkah-langkah untuk mencapai tingkat pelayanah prima -p
ra ui rta n i p m e j u i j. 'peningkatarig r;' I6ii li' o g J J n k€tan kuatitas aparatur, serta " dan penguitan 9?,1-?plil Ketem.bagaan te rs e b
u
t,
d
iI
a k u k a n-s e c a
r
r
d;"#
masyarakat melalui penciptaan lingkungan yan'g kdndusif
Ig?_ran
rercrptanya. penguatan ketahanan ekonomi wilayah yang oioutung
oleh upaya peningkatan kuatitas manusia. pada kondisi yang dEmikian inI
dapat diwujudkan 9'F1T,[T,"kan ctan sating berinteraksi
nuansa peran dan fungiiying seimbang antara.pemerintah, sektor swasti d6n niasyarakat] dalam suasana kehidupan dbmokrasi yang semakin uertemolng dan mantap.
"Pendekatan Kemandirian Lokal" adalah kemampuan suatu tatanan untuk berkembang dan berkoneksi secara internal ddn eksternal sesuai potensi masing-masing, sehingga terwujud interkoneksitas antar tatanan berupa manusia dengan manusia dan dekaligus antara manusia 9:tg:l lingkungannya.yang dibangun datam konteks-kesadaran sprituai
dan Kecintaan terhadap pencipta atau berkembangnya kesabaran kosmologis.
15
Dalam menggerakkan organisasi Pemerintahan Propinsi'Sulawesi Selatan harus didukung oleh "aparat profeslonal'. Yang dimaksud aparat profesional adalah aparatur yang tidak hanya mempunyai kompetensi di bidang tugasnya, melainkan juga memiliki sikap moral yang baik dan berahlak mulia, etos kerja yang tinggi, dan berorientasi pada produktivitas
dan kualitas pelayanan pada masyarakat. Dengan wujud aparat yang demikian itu, diharapkan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatdn mampu memberikan pelayanan prima sesuai kewenangan otonomi yang dimilikinya
dengan berdasarkan kepada sendi-sendi tata laksana pelayanan umum yaitu; kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, hak menurut keadilan dan ketepatan waktu.
3.2 MtSl Untuk mewujudkan Msi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 20012005 tersebut ditetapkan Misi sebagai berikut:
L
2. 3.
Menata birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektip
Menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan daya saing dunia
usaha untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.
Mendorong terciptanya penegakan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
3.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Dalam proses pencapaian Msi dan Misiyang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi dasar, sebagai barikut:
'
Menciptakan lingkungan yang kondusif melatui pelayanan prima dalam kenngka kepemerintahan yang baik (Good Govemance) dengan prinsip-prinsip: (1) akuntabilitns, (2) tnnsparansi, (3) partrsrpasr, (4) atunn hukum, (5) orientasi konsensus, (6) tanggap, (7) hak bedasarkan keadilan, (8) efeffiif dan efisien, dan (9) visi
t'::ffT;tesi
diatas, dirumuskan pokok kebijaran pemerintarr Propinsi SulaweeiSelatan
yangmcliputi:
: KEdua : Ketiga : Keempat :
Pertama
18
_
penlngkatan kualitas lingkungan kcttldtrpan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. pemberdayaan kelembagaan pemerintah dan masyarakat. peningkatanketahananekonomiwilayah. peningkatan kualitas hidup masyarakat,
Program dan kegiatan prioritas Pemerintah propinsi sulawesi selatan lebih ditekankan pada kegiatan yang menjaditugas pokok dan fungqi pemerintah
sesuai dengan PP 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan pemerintah dan Pemerintah Propinsi denga;.1 tetap memperhatikan paradigma baru pembangunan yang berbasis p'ada manusia dan komunitas dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan pendekatan
kemandirian lokal.
4.1 Penlngkatan Kualltas Llngkungan Kehldupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara.
1.
Program Penataan Slstem Leglslasl Daerah.
a. Peningkatan kualitas penegakan supremasi hukum dan HAM b. Penetapan Peraturan Daerah untuk mendukung pemerintahan propinsi sebagai daerah otonom
2.
Program Penrngkatan Kondlsl Keamanan dan Keterflban Masyarakat.
a,
Fasilitasi pencegahan dini terhadap kerusuhan sosial yang
b.
bernuansa SARA, Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota. Pemeliharaan kEtentraman dan ketertiban umum,
c.
. 3. Program Penlngkatan Kualltas Materl dan penyebaran tnformasl. a,
Mendorong pengembangan sistem informasi dan jaringan
b.
komunikasi antar pemerintah daerah. Pengembangan tenaga teknis Informasi dan komunikasi,
c,
Mengembangkan kerjasama informasi antar propinsi dan Luar Negeri
4.2 Pemberdayaan Kelembagaan pemerlntah dan Mrsyarakat. 1. Program Pemberdryran Kelembagaan pemerlntah.
a. Perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan propinsi, b. Peningkatan kualitas pengawasanfungsional. c. Mendorong keriasama antar pemerlntah daerah. d. Faellltaii peningkatan kapasitas kelembagaan pemerlntah Kabupaten/ Kota.
17
e.
Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier
f.
Pegawai.
g. -
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penienjangan dan teknis fungsional tertentu yang m€ncakup wilayah Propinsi. Alokasl dan pemindahan pegaurailtenaga potensial antrar daerah Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsl dan sebaliknYa.
. h, Fasilitasi penyelenggaraan
pendidikan dan sistem politik.
i. Peningkatan kualitas aparatur pemerintah. J. Penataan kelembagaan dan organisasi pemerintah propinsi.
2,
Program Pemberdayaan Kelembagaan ltlasyarakat
a.
Fenataan dan peningkatan p€ran kelembagaan organisasi politik. organis'asi
b. Penataan dan peningkatan peran kelembagaan kemasYarakatan. c. Membantu pslaksanaan pemilihan umum' 3.
Program Pengembangan Tata Ruang Proplnsl.
a, Penetapan perencanaan tata ruang propinsi. b. Pengendalian dan pelaksanaan tata ruang propinsi.
c. '
4.
. 6.
Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang propinsi.
Program Penelltlan, Pengkaflan dan Pengembangan.
a. Penelitian, pengkajian dan pengembangan kebijakan' b. PengkaJian'dan pehgembangan teknologi' c, Diseminasi, soslalieasi, publlkasi hasil'hasil Litbang. d. lnventarisasipotensisumberdaya. ProgramPengembanganPerenbanaan. a. Perencanadn dan pengendalian pembangunan regional secara
b. c. d.
makro. Perencanaan potensi pemberdayaan sumberdaya alam. Perencanaan potensl pemberdayaan eumberdaya manusla' Perencanaan pembiayaan daerah.
4.3 Memperkuat Ketahanan Ekonoml Wllayah.
1.
Program Penlngkatan Daya 9alng Komodltas Unggulan.
a. Penetapan standar pelayanan pertanian. b. PEmantauan, Penyidikan, penanggulangan
dan pengendalian eradikasi organisme pengganggu di bidang pertanlan lintas
c.
d. e.
18
KabuPaten/Kota. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian' Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan KabuPaten/Kota.
Penetapan standarisasi mutu dan pemanfaatan teknologi tepat gune'
f.
Mendorong penerapan manajemen produksi modern pada kelompok-kelompok masyarakat yang terkait dengan industri pada masing-masing kawasan.
2.
Program Pemantapan Ketahanan Pangan. Mendorong peningkatan produksi pangan melalui program
a. b. c.
ekstensifikasi/peningkatan indeks pertanaman, perbaikan mutu intensifikasi dan penurunan tingkat kehilangan hasil.
Mendorong pengembangan makanan alternatif melalui
pemanfaatan sumber pangan lokal.
Perbaikan sistem pengadaan dan distribusi bahan pangan serta kebijakan yang menguntungkan masyarakat.
3.
Program Pemantapan Struktur Ekonomi Daerah.
a. Penyediaan dukungan pengembangan koperasi dan UKM, Industri, Perdagangan, Kesenian dan Pariwisata. b. Pengelolaan laboratorium kemetrologian. c. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota. d. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota. e. Penyelenggaraan perizinan lintas Kabupaten/Kota meliputi pemanfaafan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang
tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengelolaan hasil hutan. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alatdan mesin di bidang kehutanan dan perkebunan. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi,
f. g. sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan. h. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas Kabupaten/ Kota. i. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota. j. Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota.
k. l.
Penyediaan dukungan pengembangan dan kerjasama antar
m.
Kabupaten/Kota dalam bidang industri dan perdagangan. Mendorong pengembangan kegiatan industri pada masing-masing
Perlindungan dan pengamatan hutan pada kawasan lintas Kabupaten/Kota.
kawasan andalan dengan penentuan lokasi berdasarkan
n. o.
pertimbangan efi siensi.
Mendorong pembentukan dan modernisasi asosiasi lembagalembaga keuangan tradisional pada masing-masing kawasan andalan. Mendorong pengembangan agrr,;isnis dan agroindustridi kawasan andalan.
19
Memperkuet Integnrl Ekonoml Pulau Sulawerl' Proqram -fiiJnOoronjpeningkatanlualitag manusia, barang dan
i.
b.
aksesibilltas jaea, terutima melalulJalur trans Sulawesl' Fenjalakan kemungkinan pembangunan. prasarane -d-T 1a.r-1l: tranidortasi darat y6ng meiriliti daya angkut dan kecepatan lebih iinggiguna mengtiuUungkan pusat-pusat kota se Sulawesi' promosi ttljnlOo'rong pengemUanian pusatiniormasi, transaksl dan
c. oedagangan se Sulawesi' d. fuinoSroni kedasama terpadu antar lembaga keuangan daerah se Sulawesi. kelo.mpok'kelompok e. Mendorong pengembangan asosiasi yang terKait 3€
f.
g.
fungsional dengan lembaga keuangan
Yula!?_sl:
.
Peniajakan pengembangan sumber energi muran melalul keriasama dengan Pihak asing. een;alafan pen-geriUangan earana komunlkasi multlmedia'8uper
conido/. Prosram Penataan Pola Pengelolaan SDA yang Berkelanlutan' Fenyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan
a.
sumSerdaya mineral dan energi serta alr bawah tanah. Pemberian izln usaha intl pertambangan umum lintas Kabupaten/ Kotra yang meliputl eksplorasl dan. eksploitasl. Fimfitin izln usaha'inti listrik dan distribusi lintras Kabupaten/ Kota yang disambung ke grid nasional. Fenoltotian eumbeEayimlneral dan energi non migas kecuali bahin radio aktif pada wilayah laut dad 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil. e. Peigendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota. f. Pen-gaturan peigetolaan lingkungan dalam .pem.anfaatan sum6erOaya dut llempat) mil simpai dengan.l2 (dua. belas) mil' g. FCngitunfi tentrani peirgdmanan dan pelestarian sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota. h. Fenitaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi keoiatan-keEiatan yang potensial berdampak negatif pada. miyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu lGbupaten' Kota. Fengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota' t. PenEtapan bdku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu t. lingkungan hiduP nasional. k. [l| jnOor6ng penihgkatan kesadaran dan peran masyarakat tentang pentinsnya kelestarian lingkungan hidup.
b. c.
t.
m.
enO5r6ng peningkatan kelerampilan masyarakat.dalam pengelolaai iumOerdaya alam untuk peningkatan produktifttas' . Floiman penyelenggiraan inventarisasi dan pemetaan hutan/ fu
kebun. n.
Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan lintas Kabupaten/Kota.
20
p. Pedo.man penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksidan hutan.tindung. q. eeO.o131 pe.nyelenggaraan p'engurusan erosi, sadim6ntasi, produktivitas rahan pada daerdh aiiran sungai tinias Gbup;Gn/
r. s. t.
Kota.
Pedoman penyerenggaraan rehabiritasi dan rekramasi hutan
produksi dan hutan lindung.
Penyelenggaraan penunfukan dan pengamanan batas hutan
produksi dan hutan lindung. Pedoman penyerenggaraan pembentukan wirayah dan penyediaan dukungan pengelola taman hutan raya.
Program P-engembangan Sumberdaya pendukung Utama pembangunan Ekonomi Kelautan sebaqal Sulawesl Selatan.-
a. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan tifnofogi serta sumberdaya perairai lainnya. .b. perikanan Pengendalian dan pember-aniasan penyakii ikan di darat. c. Penataan perairan dan pengerotaan rei
kewenangan Propinsi. Rehabilitasidan pengeroraan sumberdaya laut yang sudah kritis.
Mendorong pengembangan dan pemanfaatan jaia lingkungan laut.
Program Pengembangan Ketenagakerjaan.
Penetapan pedoman jaminan k-eseja-hteraan purnakerja. ? b. Penetapan dan p_engawasan atas ielaksanain upah minimum. c. Pengembangan perencanaan ket6nagakerjaan daerah suriwisi Selatan. d' P-enetapan standar mutu rembaga-rembaga peratihan tenaga keria. e. Mendorong pihak perbankan untuk menliaitan rreoit ruiii oisi patra pencari kerja yang telah mengikuti ielbtihan. l.. Mendo.rong pemberdayaan tenaga kerja dan penyempurnaan mekanisme pengiriman tenaga keija ke [uar Ne!eri.' g. Melaksanakan berbagai petalihan keterampitan [erja. h. Mendorong p:ngembanganbursa kerja dankesemp'atan kerja baik pada sektor formal, informal dalam
din luar negeri
Program Pengembangan Sarana Dan prasarana Flsik Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk
a. b.
c. d.
penumpang kelas ekonomi. Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan.lrambu-ranibu) talu lintas jat'an Fropinii, sung.ai lintas Kabupaten/Kotb serta witaydh taut pro'pinsi. flnaydan Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan propinsi. Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara prbpinsiyang OiOingJn atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan Oan Oaniar Jdara y5ng diserahkan oleh Pemerintah kopada propinsi.
21
o. f, g. h. i.
j{ilgT
transportasi jalan Propinsi' Penyusunan dan penetapan pengelolaan Propinsi' SAR Penlaturan dan tertib b.iiiin-Jn, p.tayananian pengendallan kelebihan muatan dan oemanfaatan lalan ProPinel. Flienciniin, pemoan'gu nan dan pemet iharaan jat an Propinsi. b"itit"p"n itinOar batis makslmum muatan dan berat kendaraan
pemanfaatan antar Kabupaten/ bJngin'giutan barang dan terilb
I.
k. t.
Kota, Fenetapan lintas penyebsrangan antar Kabupaten/Kota dan antar Propinsi. Padetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang' perencanaan Oan peniUan-gunan Jaringan Jalan Kereta Api lintas Kabupaten/Kota.
m.
Fim6ertan tzin pengembangan Jatan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota.
n.
ij;Fdi;a;
o.
Ferizinan untuk pendirian, perubahan, dan pem9ongkaran,
p.
itenvusunan roncana dan pinetapan standar pengelolaan
q.
sum6erdaya air lintas Kabupaten/Kola' Pengaturan penggunaan air irigasi lintas Kabupaten/Kota'
etirngan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/
oaram penge-moangan prasarana dan earana wilayah, dan oermukiman oerkotaan/Perdesaan
xJti
prasarana dan sarbna fisik wilayah,lintas Kabupaten/K'ota'
.
.
4.4 Penlngkatan Kualltas Hldup Masyarakat
1.
Program PenghaYatan Agama.
a. -Uendoron! peningkatin pelaksanaan kehidupan beragama' b. Mendoron'g'peniigxatan kualitas pengaiaran dan pendidikan
c. 2.
agama.
Mindorong penataan dan peningkatan peran lembaga keagamaan dalam merirbntapkan kerukunan hidup antar umat beragama'
Program Penlngkatan Kualitas dan Pemerataan Pendldlkan. a. Fenetapan tlUilatan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu'
b.Penyediaanbantuanpengadaanbukupe|ajaranpokok/modu|
pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar sekolah'
c.Mendukung/membantupenye|enggaraanpendidikantinggise|ain
d. ;.
22
pengaturan-kuriku|um,akreditasidanpengangkatantenagaakademis. FertimOangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi' penyelenggarian sekolah luar biasa dan balai pelatihan dary'atau penataan guru. 'eenyeteng-garan pendidikan a gama sesuai jenjang pendidikan'
g. 3.
Penyelenggaraan pendidikan kesenian yang berbasis budaya lokal sesuai jenjang pendidikan.
Program Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi.
a. b. c. d. e.
Penetapan pedoman penyuluhan dan kanpanye kesehatan. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit kanker. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi. Survailans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan kejadian luar biasa.
Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.
f. g.
"Paradigma Sehat 201 0".
h.
bahan berbahaya lainnya. Mendorong peningkatan perbaikan gizi masyarakat dan keluarga.
Mendorong perilaku sehat masyarakat dalam mewujudkan Pengarahan penggunaan obat, makanan dan bahan berbahaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahan obat, narkotika, psikotropika, zat adiftif (NAFSA) dan
Program Pembinaan Olagraga.
a. Mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga. b. Mendorong pembinaan, pendidikan, pelatihan, penyuluhan olahraga berprestasi. c. Mendorong pemassalan olahraga, peningkatan kesegaran jasmani, dan pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.
5.
6.
Program Pengendalian Penduduk.
a. b. c.
Mendorong peningkatan kualitas penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Mendorong terciptanya keserasian mobilitas dan persebaran penduduk dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan. Pengarahan mobilitas dan penyebaran penduduk serta penyediaan informasi persebaran penduduk.
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
a. Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial. b. Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial. c. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan fungsional panti sosial swasta. d. Mendorong pemberdayaan anak, pemuda dan perempuan dalam membangun keluarga bahagia dan sejahtera.
23
7.
Program Pengembangan Budaya dan Kesenian.
a.
b.
Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah,
kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.
Pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, kesenian, bahasa dan sastra.
Memperhatikan program dan kegiatan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diperkiranakan bahwa akan sulit dilaksanakan dan bahkan mungkin
tidak optimal bila dilaksanakan secara serentak, mengingat sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, maupun sumberdaya prasarana dan sarana, serta kelembagaan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, ditetapkan program prioritas sesuai kebutuhan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Program prioritas untuk tahun 2002 meliputi sebagai berikut:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program Penataan Sistem Legislasi Daerah. Program Peningkatan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Program Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah. Program Penelitian dan Pengembangan. Program Peningkatan Daya Saing Komoditas Unggulan. Program Pemantapan Struktur Ekonomi Daerah. Program Pengembangan Ketenagakerjaan. Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Fisik. Program Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pendidikan, Kebudayaan dan Agama. 10. Program Peningkatan Derajat Kesehatan dan Gizi.
Program prioritas tersebut disesuaikan setiap tahun berdasarkan hasil
evaluasi tahun sebelumnya, yang penjabarannya melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA).
24
5.1 PENGUKURAN KINERJA KEBIJAKAN
5.1.1
Konsep Dasar Bagian penting dalam pengelolaan pembangunan adalah evaluasi yang akurat atas pelaksanaan rencana pembangunan. Relevansi keberadaan rencana pembangunan muncul karena evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memperoleh umpan balik agar dapat dikenali secara dini penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan dari rencana
pembangunan, dan kemudian dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat sasaran dan tepat waktu. Jika tujuan pembangunan dapat dipahami sebagai akibat akhir
dari seluruh upaya pembangunan, strategi pembangunan pada dasarnya adalah pilihan lintasan sebab akibat secara sistematik dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan pembangunan tercapai. Asumsi adalah keadaan-keadaan diluar kendali pemerintah propinsi atau keadaan-keadaan yang lebih baik atau lebih tepat disediakan oleh pihak-pihak lain dalam seluruh upaya pembangunan, namun akan mempengaruhi pencapaian tujuan
pembangunan. Strategi merupakan pilihan, karena setiap pilihan lintasan sebab akibat tersebut memiliki konsekuensi biaya, dan resiko pembangunan yang berbeda-beda. Semakin banyak asumsi dalam sebuah rencana pembangunan, biaya pembangunan dapat diharapkan akan mengecil, namun akan diikuti oleh resiko kegagalan pembangunan yang semakin besar. Evaluasi dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat
tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menetapkan indikatorindikator kinerja yang menggambarkan secara tepat keadaan-keadaan
sebab dan akibat dalam strategi pembangunan. Indikator kinerja seharusnya merupakan besaran-besaran yang dapat diukur dengan relatif mudah dan murah, yang mencerminkan keadaan-keadaan sebab
akibat pembangunan.
Strategi pembangunan sebagai pilihan sebab akibat pembangunan, serta indikator-indikatornya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
25
INDIKATOR KINERJA
STRATEGI Tujuan (sebab akhiD
Dampak
Sasaran dan asumsi
Manfaat
Hasil pembangunan dan asumsi
Hasil
Program dan asumsi
Kaluaran
Kagiatan (sebab awal) dan asumsi
Masukan
Bila menjadi efektif adalah menyediakan hasil-hasil pembangunan yang betul-betul perlu disediakan, secara menyeluruh, pemilihan strategi adalah bagaimana tujuan pembangunan sebagai
sebab akhir akan dipengaruhi sebesar-besarnya oleh hasil pembangunan tersebut. Hal itu berarti, perubahan tujuan pembangunan disumbang secara nyata oleh setiap hasil-hasil pembangunan yang dapat disediakan.
Padanan antara strategi pembangunan dalam Rencana Strategi dengan Visi, Misi, Arah Kebijakan dalam Program Pembangunan Daerah sebagai berikut.
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA)
RENCANA STRATEGIS Tujuan
Visi Misi
Sasaran + misi yang diasumsikan
Arah Kebijakan
Hasil-hasil Pembangunan + hasil Pembangunan yang diasumsikan Program + program yang diasumsikan Kegiatan + kegiatan yang diasumsikan
Selanjutnya dapat disusun sebuah Matriks Rencana Strategis (MRS) yang memberikan struktur pembangunan secara menyeluruh dalam
bentuk yang ringkas. MRS dapat dipahami sebagai sebuah dash board dalam sebuah mobil, yang pengemudinya dapat melihat seluruh kondisi pembangunan pada tataran strategis, bukan dalam tataran taktis.
26
5.1.2
Indikator dan Standar Kinerja Dalam rangkah memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah dan murah. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut sedapat-dapatnya mungkin merupakan
kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehari-hari sehingga tidak menimbulkan biaya yang berlebihan. Laporan-laporan yang dikeluarkan dinas, BPS dan pihak-pihak ketiga (Konsultan dan Pusat-pusat Kajian) dalam bentuk seperti Su/se/s Eco-
nomic, social, and Political Outlook dapat pula dipakai sebagai spmbersumber pembuktian.
Perlu diperhatikan, bahwa indikator kinerja tersebut memiliki hirarki yang berbeda di tingkat Gubernur dengan di tingkat Dinas. Di tingkat Dinas, besaran-besaran rencana yang strategis hanya bersifat taktis bagi Gubernur. Karena penyelenggaraan pembangunan memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukan pengukuran kinerja itu, perlu
dikembangkan dokumen-dokumen yang dipakai untuk mencatat pencapaian kinerja yang disepakati dalam Matriks Rencana Strategis (MRS) Dalam MRS sebagai dash board Gubernur, indikator-indikator kinerja yang perlu dipilih adalah indikator-indikator kinerja pencapaian tujuan, sasaran, dan hasil-hasil pembangunan. Ketiga besaran itu adalah komponen strategi dalam rencana strategis. Dinas kemudian perlu menyusun Matriks Rencana Strategis Dinas, yang menempatkan program-program serta kegiatan-kegiatan sebagai besaran Matriks Rencana Strategis.
Standar Kinerja adalah besaran-besaran target yang harus dicapai untuk setiap indikator kinerja yang dipilih. Standar kinerja tersebut dapat dinyatakan sebagai batas bawah (lower bound target) yang masih dapat diterima, atau batas atas (upper bound target) yang masih dapat diterima. Matriks standar kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut:
27
€l
I
l
FI
:l ol ol 6l EI GI ol el 6l
9ol .-x
:{
E€ ,is =5 .eE g6 o.E
6E EE
E}
.:o
o- --
o'6 6C
AE Oa
*€ 6E oo E3
Eg oe bs =e ct oo etr
8E g.s EP :=x la6 EE EO
Ed *t o6
.sa FO
b€ gP E'R ts7
TP en
hE
Eg
F;
;& '6'6 =E 3p
a zlt v g
t o F
6
z
o
o
E9 .86
eE: iic JEC 6.s6 ^o ;oi
9a
tq
s
.9;
EE$
gE€
oo
eE
H€
.E
8.
I
.E
o
o 'c
o
g
N o
g.
o N
E.
N
o-
Io
F.
It5
5E o FF
c 8E
6g Eg o oE
o
igagggaa,BEse,cagEi c
E3
€B
8E€ o.==1v
FqEE
Eg
€ aqg -rE
*9ge
so
oolo o-.o€g s's'9 E
E<
@o
Eft .g.(,, 96
a€ "g gaE e7; sFE *EF
AE
, --E
^s oc rY-
gg
*gE
E ftE
6 o g
o
6 o
:6
o
o
E o E
6 go
:i'.:
oo qo VN oc
o6 3.a Od
E*
ON
:n g; !o
oo
gs .q3
E6 t 'd; vG o> 6q 9n te' Ei oc
E6
:F =d
do
FE 6-d
3g
?
zU 5
o F Y a-
z
SpH m.t:E
J
"€=a.63
e;gi- iigg. iial;E, C
x6 fro
=@
o
-g
FgsiE E FgEE $ggrFEi c.9 oo
E
6
o
;EE i;P
*E^ v;=' E.X< =>,;< > hx'I e>46
J:'o=9Hk
I Fo r F:<-* zztL
o
:x6x z-6t-=
o o
gE
O!
fio ia'
--=
E3
-9e
5.2 EVALUASI Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan penting artinya untuk dilaksanakan minimal satukali setahun, untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan rencana yang telah dibuat. Selanjutnya evaluasi dengan umpan balik hasil pelaksanaan bermanfaat dalam perumusan langkahlangkah perbaikan.
Evaluasi pembangunan dapat dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu menetapkan indikator-indikator kinerja. Oleh sebab itu, indikator kinerja sebaliknya merupakan besaran-besaran yang dapat diukur dengan relatif mudah dan murah. Pengukuran tingkat kinerja, dalam evaluasi, rneliputi; Pengukuran
Kinefia Kegiatan, Pengukuran Kinerja Program dan Pengukuran Kineria Kebijakan.
5.2.1
Dalam rangka Pengukuran Kinerja, terdapat langkah pengukuran,
yaitu:
a.
Penetapan indikator kinerja Masukan (lnputs). Keluaran (Outputs).
l. ll.
lll.
Hasil(Outcomes).
lV.
Manfaat (Benefits). Dampak (lmpacts).
V.
b.
Penetapan pencapaian kinerja
Penetapan capaian kinerja, dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai capaian indikator kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan yang ada dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arahan kepada unit kerja
lingkup Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan didalam menjabarkan kebijakan dan program yang sudah ditetapkan dalam bentuk kegiatan pada masing-masing instansi yang bersangkutan.
Selanjutnya untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan masing-masing instansi, maka dapat digunakan formulir pengukuran kinerja dengan formulasi (rumus), sebagai berikut:
30
Instansi
PENGUKURAN KINERJA
:
T.hIh'
'enetapan Indikato
Penetapan Capaian Indikator Kinerja
Kineria No
Kebijak
Program
sanaan
Kegi
aun
n6il
Capaian
Indikator Satuan
Kinerja
Rencana
Realisasi
lndikator KinerJa
lobot lndikalo Kinerja (%)
l"kl (1)
(3)
l2')
(4)
(5)
(6)
(7)
(s)
(8)
(10)
npu$
Jumlah nilai capaian kelompok indikator
)utputs
Jumlah nilai capaian kelompok indikator
Capaian
lndikator Kineria
Ket
(hl
(11)
(121
Jumlah nilai'caoaian kelomook indikator
l.
Benefits
Jumlah nilai caDaian kelomDok indikator
lmpacts
.lumlah nilai caoaian kelomook indikalor
Dengan Asumsi:
Semakin tinggi realisasi, menggambarkan Pencapaian Indikator Kinerja semakin baik.
.
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja
=-X'100
%
Rencana
ll.
Dengan Asumsi:
Semakin tinggi realisasi, menunjukkan semakin rendahnya Pencapaian Kinerja. Rencana - (Realisasi-Rencana)
x100%
Capaian Indikator Kinerja =
lll.
Nilai Capaian Indikator Kinerja: Capaian Indikator Kinerja - Bobot Indikator Kinerja
Capaian Indikator Kinerja = 100
o/o
31
5.2.2
Kerairgka Pengukuran Kineria yaitu: Evaluasi kinerja, meliputi 3 (tiga) tingkatan (a) Evaluasi Kine{a Kegiatan
(b) Evaluasi Kinerja Program (c) Evaluasi Kinerja Kebijakan'
(a) Evaluasi Kineria Kegiatan' lnstansi:
Tahun
:
Program
Kelompok
Capaian
Bobot
Nilai
lndikator
lndikator
lndikator
Kinerja
Kineria
Kinerja
Capaian lndikator
(Yo)
(Y")
Kineria (%\
Inputs Outputs Benefits Outcomes
lmpacts Jumlah NilaiCaPaian
Capaian Indikator Kinerja x Bobot Indikator Klnerja
Capaian lndikator Kinerja =
32
100 %
(b) Evaluasi Kinerja Program. lnstansi
:
Tahun
:
No.
Kebijakan
Program
Kegiatan
Nilai Capaian Kegiatan
Bobot Kegiatan ("/")
2
4
J
Akhir Kegiatan
(Yo) 1
Nilai Capaian
6
5
7
Nilai Capaian Kegiatan x Bobot Kegiatan Nilai Capaian Akhir Kegiatan
=
100
o/o
(c) Evaluasi Kinerja Kebijakan. lnstansi
Tahun No.
:
'.
Kebijakan
Program
Nilai Capaian Program
Bobot Program (%o)
Nilai Capaian
Akhir Program
("/o)
(%) 1
2
J
6
4
NilaiCapaian Program
x
Bobot Program
Nilai Capaian Akhir Program = 100
o/o
33
5.2.3
Kesimpulan Hasil Evaluasi Kineria Langkahda|amprosespengdkurankinerjaada]ahmembuat
kepada simpulan. Siirpulan hasil evaluasi akan memberikan gambaran penLrima infoimasi mengenai nilai.kinerja instansi pemerintah. Kinerja instansi dalam hal ini dJpat dinilai dengan skala pengukuran ordinal misalnYa:
85 s/d 100 70 s/d 80 55 s/d 70
<55
5.2.4
-
Sangat Baik Baik Sedang Kurang Baik
Analisis PencapaianAkuntabilitas Kinerja
Pe|aporanakuntabi|itaskinerjatidakhanyaberisitingkat
keberhasilan/kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikatorndikator kinerja-sJbagaimana yang ditunjukkan oleh p-engukuran dan penilaian kineija, tetapi harus menyajikan data dan informasi relevan i
iainnya bagi pembuai keputusan agar dapat menginterprestasikan kebeihasilan/ kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.
o|ehkarenaitu,darikesimpu|anhasi|eva|uasiper|udibuat
analisis pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan. Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan program dengan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, dln misi, serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis. Dalam analisis ini, perlu pula dijelaskanpro,ses dan nuansa penca'paian sasaran dan tujuan secara efisien, efektif dan ekonomis sesuai dengan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang te|ah' ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/ data yang diperoleh secara lengkap dan rinci. Disamping itu, perlu
dilakukan analisis terhadap komponen-komponen penting dalam evaluasi kinqrja yang antara lain mencakup analisis inputs-outputs analisis realisisi outdomes dan benefits, analisis impacts baik positif maupun negatif, dan analisis proses pencapaian indikator-indikator kinerja, analisis keuangan, dan analisis kebijakan'
Analisis tersebut antara lain dilakukan dengan cara
membandingkan indikator kinerja dengan realisasi, seperti: 1) Perbandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan; Perbandingan antara kinerja nyata dan tahun-tahun sebelumnya; perbandingan kinerja suatu instansi dengan instansi lain yang unggul di bidangnya atau dengan sektor swasta; peiS'andingan flnerja nyata antara kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional'
2) 3i
4)
34
Bagi pemerintah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perru purl ditetapkan standai yang beriaitan
dengan penggunaan jasa layanan pemerintah, dengan mem.-peninanan standar internasionar dan kendara-kendara atau tin!kat k"p..i"r;; y;;g diinginkan masyarakat pelanggan.
Selanjutnya, untuk_ melihat tingkat keberhasilan kinerja suatu instansi, terutama yang sifatnya lintal sektoral, digunakan inOifator_ indikator ekonomi, sosiar, atau indikator rainnya baik yang bersifat nasionar maupun internasionar, sepelti Indeks eemuangunan-rvr.nuri" (lPM), Produk Dfomestik Bruto (pbB), pDB per capita, tingkat inflasi, gkspor, inpor, tingkat kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan,
tingkat kematian bayi dan barita, tingkat kesehatan ibu dan anat<, tin![at kesehatan gizi masyarakat, dan tingkat usia harapan nioup raia-iata penduduk, dan sebagainya.
lndikator pengukuran kinerja dikenakan pada setiap program
dan kegiatan yang terdiri. atas 5 itima) totak ukur, yaitu: masukan,
keluaran, hasil, dampak, dan manfaat, sesuai dengan: 1)
2) 3) 4) 5)
Laporan Perhitungan ApBD; Nota Perhitungan ApBD; Laporan Aljran Kas; Neraca Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Gubernur.
35
36
6.1. INDIKATOR KINERJA PROGMM RENCANA STRATEGIS PROPINSI SULAWESI SELATAN
PROGRAM PENATMN SISTEM LEGISLASI DAERAH INPUT
-
OUTPUT
-
Oana
Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Penyempurnaan Perda Terlaksananya Efisiensi dan E ektifitas Penerapan Perda Terbentuknya Beberapa Perda yang mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
OUTCOME Sistem legislasi yang baik 14eningkatnya pelayanan Sumberdaya yang dikelola akan menjadi Efektif dan Efisien
Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah PROGRAM PENINGKAIAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT INPUT
-
OUTPUT
-
Dana Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia Kerusuhan Sosial yang bemuansa SARA semakin kecil Tidak atau berkurangnya perselisihan anlar Kab./Kota
OUTCOME Terjaminnya ketentraman dan keterliban umum BENEFIT Tegaknya hak asasi manusia Masyarakat dpt mengembangkan kehadupan sosialnya dgn baik
B. PEMBERDAYMN
KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYAMKAT
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMSAGAAN PEMERINTAH Dana Kegiatan
Sarana dan Prasarana Sumberdava Manusia
37
OUTPUT
Porbaiksn sam dan PEaaEna p€m€riniahen PrcPind Poningkatan P.qElreasntm$io(lc Mondoong kltt.s8ma enter Pst€fitah dacmh
-
-
FaliebsiponingkatanlspasiteE kolambagaan P.fmrintah Kab.rKol,9 Pmy6di.s tukmg€n 8dm fcpcgmaan
-
-
den karior Pogild Ponysler|gg6Eatl pctldxlikan dan p€latihsn pon onjangsn den totnis fungsimC tsrtlnlu Yslg mnciakuP wilayah P{opin3i Alol€si dgn prmindahan p6caw8n6ne9e potensisl antst deorah kab./kote dsn d8.i prcpin3i d€n sebaliknye ksb./kote Fe3ilita3i pany.longgeraan pandifkan dan sist€m Pdid( Pmingkston kuaftas apatstr p.{ncrintih
.
f€bfibegsan
-
Msingkthya P.opesionalisnaapsraM
-
k
-
OUTCOTE
AEilEFrI
Pamtssn ko|cbeos dm dCmalaJ pomlintrhen popin3l maniedi
sfrltit dm dsisn
M€ningkatnYspelayanan
-
Earidmys sistem !6caE
Gfal(tia
dan
6fision
-
Meningkehya kosaiehtaBenmasyaEkat 6.0096
PROGRAI' PENEUIIAN DAII PENGEMBANGAN INPUT
-
Oma KrCislln
-
Temlanggarsya penslitim, prngkeiiin
- Serana d8n Pnlma - Sumb.fibyaMflttr OUTPUT
dan p€ngombslan kEttiakan
- Trelonggemya Peflgkeiien OUTCOME
BEN€FIT
dm
pangembangan t6lrlobgi TeF€longgannya dlominad, sosialisasi. publikasi hasil-2 Litbsrlg Terselenggamnyt in€ntsrisasi polensi sumberdaya
-
TeBgdianya daia dan infomasi t9ntang paket teknologi, sosBk, kelombsgaan SDA dan lingkungan
-
Bahan kebiakan Per6n@nean dan pelaksanaan Pembangunan
-
Meningkatnya kualitas pelayanan dan D€mbioaan k€pada instansi Keb /Kota, dan maaya€kat Meningkatnya k€terkaitan p€renenaan p€mbangMan putat dan pmpnsl d6ngan kab,,tota Efektivitas den sfsbnsi pemnteaten sumberdaya deerah
-
PROORAT' PINII{OKATAN DAYA TAIIiIO KOMODITA! UNOOULAN INPUT
OUTPUT
- Drne - Kagistrn . Strana dan Prarerane -
Sumbffd.ya Mmuli.
-
-
Tarciptenya p.natapan standaF paleFnan partanian TcBrlonCCannya pamenteuen, prnyidikan, psnangoulangen dgn pcn06ndelian aradikssi organism6 pcnccanccu di bldeng psrlanian lintes KebupatgrtKota Trrciptrnya pengsturen pgngguneen
-
bibit unCCd prnsni.n T!rciptrny. pcnetrprn
-
-
.
kMsn
p.ft8nlan tcrpedu bardaserten klsepeksim dlngan Kebupaton/Kota Trrdptenya panaiaprn stienderisa! mulu d.n pomantaetan teknologi lapet guna
TardouCnye pcnmpan manaleman pruduki mod€m pada kelompok-2 ma3y. yg lorlcil don industri pd m88ing-2 kewaran
OUTCOME
BENEFIT
IMPACT
- Poduksi dan.produktivitas mcningket . Teriaminnys pcnggunaan bibit unggul .
Eksporkomunitss mEningkat Pondapatan m8lyaraket msningket
-
Kesejaht8rsan masyarakat m€ningkat PADmeninCkat
-
Dene
PROGRAII. PEMANTAPAIiI
SIRUKTUR EKONOMI DAERAH
- Kagietan - Samna dan Prararana - Sumberdaya Manusia OUTPUT
-
. -
Torsedianya dukungan pengeinbangan kop€rasi & UKM, ind$tri, p€rdagengan, budaya den pariwbate Tsr'laksananya pengelolaan labo€torium kamstrologian Torciptanya penyusunen psililayahan, d*ign, peng€ndalien lehan dan industd primer bidang perkebunan linlas Kabupaten/Kota Terciplanya penyGun6n renena makrc kohulanan & Oarkebunan lintas Kabupater/Kota Tg6elenggaranya porizinan lintas Kebupaten/Kola moliputi pemanfeetan hasil hutan kayu, pemanfaatan tlora dan tauna yang tidak dilindungi, usaha pertebunan, & pgngelolaan hasil hutan
Tercipianya pengewssan psrbenihan pupuk. p€stisida. alat & mosin di bidano kohutanan dan DertebunSn ' Tersalenggaranye ponoilasan ataS nhatilitasi. roklamaEi, sistom Eilvikultur, budidaye, dsn P€ngolshan ' Terselengoaanya p€ngeloltanlaman hutan my8 lint$ Kab./Xota . Tgrciptanys p€netapen p€domn untuk penantuen tarit punguten hasil hulan bukan kayu lintas KabupatenKota . Turut serta secaE aktif baBama Pemenntah dalem mffotapken kilasan sena perubahan funosi dan sultus hutan dalam rangka peMenaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antffa PtoDinsi dan Kabupal€n/Kote - Psrlindunoan E pengsmatan hutan peda kMsan lintas lGb./Kota - Psnyedigan dukungan pang€mbangan den k€4a$ma antar iGbupeterJKota dalam bktano indu3tri dan pcrdagsngan MendffiE p6ngmbangen kcaieten industri pd dtasingf2 kfralan andelan dgn p€n6ntusn lokasi bordesttan perlimbangan efi3issi - Mendoong pembentukan & modemisasi asosiasi lembaga]embaga keuangan tradisronal pada maslng-2 kawasan endalan Mendorongpeng€nbanganaercbrsnis dan aooindustri di kilssn andalan
-
-
OUTCOME
-
Meningkatnya ptodubi & ptod*tiYitos kmoditaE Moninglehya 6k3pot komodiles Msningkatnya arus baEng daniasa
ksluar msuk Sul3el BENEFIT
-
Meningkatnya p€ndapatan masya€kat Bertambahnye lapmgen keria dan berkurangnye p€nganggu€n
-
Penerimaan n€gaE dan daamh meningkat Eerkembangnya ststus Gahe k€cil menjadi usahe memngah
3.
PROGRAM PENGEMBANGAN KETENEGAKERJAAN
-
-
Dana Kegiatan
-
PenetaPan
- SeBmdilP€saEna - Sumberdaya Maru3ia
OUTPUT
-
Pedomn jeminsn kgsejahtsEs Pumekerja Psnebpan dan Pongamsen atas pelaksanaan upah minimum Pengembangen PgGn€naan kstgnag& kerjaan daerah Sulawesi Selatsn Penetapan standar mutu lembagalembaga Pelatihan tenaga keqa Mendorcng Pihak Perbankan untuk manyiapkan krcdit tunak begi para penen kBrja yang telah
mngikuti p€latihan
OUTCOME BENEFIT
Mendorong pemberdayaan tenaga kerje dan penysmpumaan mekanisme tEngrnman tenaga kerja ke Lua. Negori Melaksanakan berbagai petatihan kelorampilan kerja Mendorcng pengembangan bursa kerja dan kesempalan kerja baik pada sekror fomal, informal dalam dan luar negeri
.
Standarpembinaan ketenagakerjaan
.
Adanya stendar upah minimum Sul3€l
'
Adanya kapastian daniaminan kerja
PROGRAM PENGEMAANGAN SARANA & PRASARANA FISIK
- Oana - Kegiatan - Sarana dan PE8arane OUTPUT
-
Sumberdaya Manusia
Penetapen tarif angkutan daEt lintas Kab./Xota untuk penumpang ketas ekonoml - Penetapan lokasi pomasangan dan pemelihaEan alat p€noawesan dan alat pengamanan (rambu-rambu) latu lintas jalan Propinsi. danau dan sungai lintas Kab./Kota serla witayah laut propinsi - Penetapan kebiiakan tatanan dan penzinan p€labuhan Propinsi Pengelolean pelabuhan dan bandar udaE Pbpinsi yang dibanoun atas prakaBa Prcpinsi dan atau petabuhan dan bandar udara yang diserahkan oleh Pemerinteh kepeda propinsi - Penyusunen dan p6n€tapan jaringan tmnsportasi ralan Propinsi - Pengaturan den pengelolaan SAR Prcoinsi Perizinan. pelayanaf, dan pengendaftan kelebihan muatan & tertib pemanfaatan jalan Propinsi - Peren€naan, pombangunan dan pemeliharaan jalen Prcpinsi Penetapan stsndar batas maksimum mualan dan berat ksndaraan pengangkulan barang dan tertib pamantaatan antgr Kab./Kote Penetapan tintas p€nyeberenoan antar Kab.,/Kota & antar Popinsi Penetapan lokasi dan p6ng6lolaaa jombatan timbanO - Peren€oaan & pgmbanguoan Jaringan Jalan Kersta Api lintas Kabupaten/Kota - Pomberian izin pengembangan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kora Penyediaandukungan/bantuanuntuk korjasam antar Kab./Kota dlm pengem_ bengan pfasarana dan sarana wilayah " Perizinan uniuk pendirian, perubahan, dan pembongkeren, prasemna dan seEna fisik wilayah lintas Keb./Kota - P€nyusunan rencana dan Denetapan standar p€ngelolaan sumberdaya ail
-
-
-
-
-
-
c.
ouTcoME
-
P€noaturan panggunaan airitiget' lintas KabuPat€n/l(ote
-
B€rtungsinya 3aEne dan Pre$rana d€ngen baik
-
Meningkatnya akiiviies okonoml Menourangi bieya €konomi tinggi
BENEFIT
IMPACT
- Berkurangnya wilayalFwileyah torisolir - Meningkatnye pondapatan masyarakat
PROGRAM PENINGKATAN KUAUTAS & PEMERATAAN PENDIDIXAN, KEBUDAYAAN OAN AGAMA INPUT
OUTPUT
- Dana - Kegiatan - Sarana dan Prasa€na
-
Sumberdaya Manusia
-
Penetdpaf, kebijakan ttg penerimaan siswa & mahasiswa dan masyarakat minoritas, tetbelakang' dan atau tidak mampu Penyadiaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul p€ndidikan untuk taman kanak-kanak' pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pandidikan
-
-
luar sekolah
Mendukung/membsntu p€ny6len99aEan pendidiken tinggi 36lain pengeturan kurikulum, akredilasi & p€ngangkalan tenaga akadami6 Psrtimbangan P€mbukaan dan penutupan porguruan tinggi Psnyelenggaraan sekolah luar biasa & balai pelatihan Uatau penataan guru
OUTCOME
-
Tertatanya Sistem p€ndidikan yang baik Akses memperoleh buku Pelaiaran
-
-
Kualitas Pendidikan meningkat Berkurangnya angka drol out
-
Kualitas SDM meningkat
-
BENEFIT
IMPACT
PROGRAM PENINGKATAN DERA'AT KESEHATAN & GIZI
INPUT
-
-
-
OU'PUT
Menyelenggaakanpendidikanagama sesuai ienjang Pendidikan Menyelenggarakan pendidikankesenran yang berbasis budaya lokal sesuai jenjang Pendidakan
-
Oana Kegiatan Sarana dan PrasaGna
Sumberdaya Manusia Penetapan pedoman ponyuluhan dan kamPanY€ k€sehatan
-
-
-
OUTCOME
EENEFIT IMPACT
-
Pengelolsan dan pemberian izin sarena dan pra3arans k€86hatan khugus SBpBrti RSjiwa, RS ku6ta, dan RS kanksr Sertitikasi t€knologi kes€hatsn dan gizi Suruailans epidemiologi sErta psnanggulengan wabah p€nyakit dan k€jadian luar biasa P€nempetan tenaga kosshaten stretogis, pemindehan t6neCa k6s6hetan t6rtentu antar Kabupaton/Kota Eorta penyalenggaraan pondidikan tenaga dan polatihsn ke6sheian Porilsku E6het& pamb€rdaysan magy. monuju ma8y, yg 8ehat, mandiri & produktit melalui penerapan'Psradigme Sehet 2010"
Pengarahan penggunaan obat, mekanan & bahen borbehaya untuk molindungi masysrakat dari bahaya penyalehgunaan dan kss8lahan obat, narkotika, psikotropika, zet 8diftif (NAFSA) den bahsn borbehays lernnya Mendorong p€ningkatan porbsiken gizi mcryaraket dan kelusrgg
.
Moninok.tnya derajal k6s6hetan masyarskat Teruujudnya porilsku s6hat
.
Produktivilas SDM meningk€l
-
.
Kesejahtsraanm8ningkat Angka hsdapan hidup meningkat
INDIKATOR KINER]A PROG RAM RENCANA STfdTEGIS PROPINSI SULAWESI SEIATAN
t.
''*l
PROGRAT PENINGXATAN KUALITAS T{ATERI DAN I PENYEAARAN INFORTASI i
f,ururalmrExrus
1..
tNPUr
-D"m
i I I
- Ka9€tan - SffimdanP.a{8E - Sumba.dayeMafifiar OUTPU'
-
Tdlonh*nye JEtan hbmasa dan
j{ingm kdrmik$i pemnntah P.ot*rs
rd$l
- Tmsdiilye
-
dgn
tcnsCs taknis inlolmasi
lomri||sa
Terbcntt|tnysretingsn
keriasiin
inbmi .nLt Propinsi so Prcdni - TcKLmyr tituE p€m.intah prcpi
iai
Sdsal unluk p.nlpmbngsn ksbiiati$
ffin
OUTCOUE
.
-
den
PfogmProgm
Edlunoaitrta acen oplinal 3attcm do.tn a drn irhgm koru$lad P.mriniDh Prot*rsi Suhal yeng dltukung oLh Lnaols infmnaliks yang Ptofclion5l
- Tmiudny8ktrtas.intm$t r prodnsi 3c tula$!3i
BEIIEFIT
-
Dspet monin!fi.t(.n hvo3trd di Udeng dan iilrorrtti bknobd
ekffii
- Al$r inftrm3i ants profmi s slewoti ITIPACT
-
e.
pemeERDAVAAN XergmgeoeAN
I.
PROGMtr PEIIB€RDAYAAI'I
Manangtatr|ya pc.rdapsl,rn matyerabt ManinCkatnya srus intomali mtar prcpns 8a Menhgkalny. PORB mtinlFmdng propin3r ss sulMsl
s|ffil!
pereruwel oen resvenexer
KELEIIBAGAAN MASYARAI(AT INPUT
. . -
. OUTPUT
" -
OUTCOME
44
-
Dana Kegiatan
SaEnadanPrataram Sumberdeya Msu3i9 Penatean dan paningkatan Pam kelembagaan organisa3i Politil Penatean dan penrngkatan kelambagaan organrsasi kemasyarakatan Membantu pelaksanago pemilihan umm
Kosadaran masyaraxat menrngkal d|m b€.ban0sa & b€m€ga€
BENEFIT
-
Berjalannya sistem pemeriniahan
-
Kesadaran masyarakal membayar pajak/retribusi meningkat PAD meningkat
-
Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia
IMPACT
PROGRAM PEIiIGEMBAGAN TATA RUANG PROPINSI INPUT Dana
OUTPUT
-
Tersusunnya rencana tata ruang umum Propinsi Sulawesi Selatan Tersusunnya rencana tata ruang kawasan Adanya alat kontrol pemerintah dalam pelaksanaan dan pengawasan pombangunan
OUTCOME
-
Pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik sesuaa dengan rencana Menciptakan kondisi pembangunan yang kondusif
BENEFIT
-
l\rasyarakauswasta akses dalam berpartisipasa untuk pembangunan Mudah dikontrol dalam pelaksanaan
-
pembangunan Pemanfaatan sumberdaya terkendali
IMPACT
-
Menciptakan lingkungan kondusjf Masyarakat l€bih epat berparlrsipasl dalam pelaksanaan pembangunan Meningkatkan akses ekonomi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN
A.
INPUT
-
Dana
-
Kegiatan Sarana dan Prasarana Sumberdaya Manusia
b.
OUTPUT
-
OUTCOME
Tersusunnya rSncana untuk pengendalian Pembangunan Propinsi Sulsel Tersusunnya ren€na potensi sumberdaya alam Sulsel Tersusunnya rencana pemberdeyaan SUmDerdaya aparatur Tersusunnya renena pembiayaan Prop. Sulsel baik sektoral maupun daerah
- Pelaksanaan pembangunan mudah ots lasanakan dan dievaluasi . Potansi SDA dapat dikelola dengan baik sesuai ren€na
-
Se€ra sistematis pemb€ntukan
-
aparatur yang profesional Alokasi dan dist.ibusi pembaayaan pembangunan secara etektif & efisi€n
-
PahkmaanFnb0guna.t drPrt barl.Ln (hne.n b.lk |.rud (hn!m
nnomr y.ng dlduNng p.muarrn
y.ng.lbhn
- lobrmd.n -
prnb.n$nrn d|prl
dlukur
r.aud &ne.n ilroam
d.pmb.neuM d|p.tdutut |.|ttr|indlt brP.r|mana.n Kln
. Alolori 3umDadq. alllJf (l.n allahn - lr.Lnc.grhbfidht nJmpdrgtrdh Ddak|Jrl||l palnbmeumn
PROOiAf,Plf t{T PAll KIIAI{AMN
PAI{OAN
Dmr K.gl.Un
Sruia
dan
Pn||ram
Sumb.rday. Mtrudr P.nitrek t|n prcdukrl P.ng|n
P.nhekrbn dhr.dfi..l $tro.n
T.dor$gny.
9r*teit[n /odutd glgiln rkrrtrdff arv
p.ng.n m.ldrrl
prllatk|t|n In |.lt Pafianrrnfi, gJbdk|n muu hhmlttfid (||n !..lulut|.r ingial||lrlLngJt harll tanloEienyr paog.|nb||rg|n mal(.nrr ntd.tul p|.n|nh.hn rsnb.r p..re|n lolr|l
rlt m.!|
P.6dk n .bt0n pore.dran.lan ftrDud b.h.n p||rg..r r.rb ||!{.krn yrne mnountunelrn
Panluclrr
gts|
m$y.nl||
mrrynl|t
Pioot^t utilPlRKUAI
ilTtot^]tKoNofl ?uLAU
$ullntl
Dma
K.gl|trn Srrmr dan
Pr[annl
Sumbrrdrya M.nusll Volum. p.rdaganCan mlnlngkrt Pu[t hfotmr.l 9amt
LrmbQr
krtr|.ln. kau|n$n
T.|ldlnyr pJfie|ngm ml|r d|.fi$ dm alcoor
P.nhck.irn p.ndDrbn Manuilnlra kmlddnot
PROOTAM PINATAAI{ POLA
r,mt
Pa'tolloLA N!O^Y t{o IIRXILANJUIAN '3
INPUT
-
Drnl
- Kagi.tm - llarma d|n P||||ranr - Sumbard.ya Mrnurl. b, OUT?UT
-
. -
Padomm dan rtunn lantang P.ng.tohm IDA
P.nganddhn llngkuncm hldup Kabutrtan/Kob
lntrr
Katrdartn maayrrakrl maninelrt
drlrm hrl p.ng.lotln 8DA OUTCOM!
ttNtfrT
fiP Ot
.
Prng.lot.rn 8DA yrnibhk
.
Tldrl t|rJ|dlb.nc.n. drm
. !ilFam
rlrm b.ilurrng
rtooi^t rll{ottl^ilo^f{
t,00rl
tuttliDAYA XllruTAt{
ttttoAr PtNDUt(UilO UT M tltrtlANout{Al{ troilorril ]JLttL
It{PU?
0tnr K.gld|n Sarana drn
Pra[rmr
Sum!|dryr M.nurh OUTIUT
Kud.nn m||yuilat tarhadrp p.nealohrn
l(|lruttn
oulcor!
.
Ttd.k
m.ninClat
aum!.|{ryr
trrlrdlp.nmgt|pm tk.n d.nem
pan0.bomrn
IINIFIT IMIACT
I.
-
Tarprlihar.nyr blotr lrut
.
Frodukd m.nlngkrt
PROOiAilPTilOHAYATAN AOAIIA
1.t01 rr{?uT
-
t,tot
l.l0t
Orm
. l(.gh||n Sarrna dm pnurana . Sumbatdryr Mrnur[ -
!.
OUTPUT
-
. .
M.ninekrlnyr p.t.t[n..n l.hldupm banormr M.nlnehtnyr lu.lltil p.ndtdlk.n |grmr M.ntnghtny. p.nrbm d.n prnlngkrhn
pann tamb.g| kr|grmrrn dat.m mammtrFkan karukunrn hldup
umrl bangrmr
r, ouToott
.
d[r
T.nrujudnya krrukunrn krhlduDrn bangamr
47
.
Md||relctrn Pa.b
mutu Pandidiksn
eg.m
|dm.hekapa.tddcn
- 8dirwr'| Li5.0d.i5.0. l€.onrrJr
BETEF|T
t cJr
rfaa.lt
- T.rEl||Irt r{*nLaI[nr|.b.e.a Cdcr drr rnd ddrn f.ildprl
msyrrlcl
- T.Odn a prrlfrr .ornadflotl drml(. (Lr trtfir kailluoJl martudd
FACT
- lldtre|.!|yr |{|.F.ddtnor.lLt maryId(rt
- ||..'rrafa brmstf rrar uti. t.koLh fl*rdjdri p.il|rrLhrr todd tme ?ROCRATa'E8|{A
ortHR cA
hrur
ll - D-.
- fogarEr - SranrdrnPruJfa - SunrbadayaMJrda
ou?n 7
.
|Jrrr (E/t pauaarra oblrt - M.rftIthy.Ftsit rt, pcttdd(rr, Uarhglctrtr
e.ldrn, p.tuf'lrtobfrre. brDlt
fd
- l|.ri|glalrtrF||tr$&r obrtrgl
gG.rtddn loa.eJrl F$rJi. ('rr
Fnbt|.fr oLlrrg. y. re b{t tr5.tre d tna.yrdct
OUTGilE
- l|dl.lnF
k
C&t oLlnea(s..!.eaa
|(|h.rganr|[nntr|
- Mr.i|cf!!rr.F.trdob|lre. t ilrrraryr c-rl9 o[ta.oa t|rre
r|utdrtdalfl
BETCFTT
- Bdf.ilb.nCny. k CdDl(.eb|i
oldtr.eaff.l,[itn .yfff
- T.miufiyrt iddr.flyl! barpr!atrrd
PACT
- Mdfte||tryr prf,itarlr ddem paors
.
Pdr$ir|s
maryJdct dan Pongcmb.
dsrf,aga
M.r*lgk hy8p.!rt lisuL.lddrm baftlgtrr ar.rFvan oLtr|gt
PROGi TP6aOETDAU t{ PCrOlDlt(
-
-
Oana
]Ggid,.n
- Smmd|nPt.3arrm - Sumbrrdaya M8nuEio OUTPUI
-
Mdingt uU. fu.eiaspandrr'r||(rbqrri p.bru dfr aarjrr pd||Dr|eu|fl
- Tsdphta ||ad|drr
tnob5aa dan
pfr.iffr p.ntuud.ne-d.t
lmpuE(bn dJt nfanofnfinort
OUTCOME
To6edianye nfornari parlrberan p€nduduk
- Leiu panumbqhan pcnduduk tart.nd.ti - Mobilit s dan perlsbar8n plnduduk mskin EdaraE. gcrad dan mimbang dan pusat porlumbuhen dsnoan days dukung dan d,.ya tampung hgkungan PaFnconean pongambangs k€biiak!|kapcndudutan samakjn tGraah
.ntar wilayah,
-
kffas
ns
BEIIEF|r
-
Linokunlm pcmutiman manjedi $hat Manurunnya tjngkat urDeilsasl
- Ts$bamyr k.Cistrskroi.ten perokonmien
didls
dsn
sers
mrrsls dipGftolaan
IIIPACT
'
..
Tarciptanye krrukunsn dan kesciasian tsial dianteE pendudut
PROGRAM PENII{GIGTAI{ KESEJAH'ERAAN SOSIAL INPUT
-
Oane
-
Kogiatrn Sarana dsn pressnng Sumbsdeya Msnu3ia
.
OUTPUT
- Sortembangnya polayanan sorial - Tonvauludnya p.t€rtarian nilei-nihi -
k pshtilanen. k3p.rintisin & kajusnesn, $na ntainilgi tald,akex,anrn soaid Pelaklanaan pcnempatan prkori8
toliat pDtosihd
-
penti roaial
!
funglinal
Ewilta
Mcningkltnya pcmbard8yean uat. pomuda den poFmpuan daLm mambenoun kaluarga bahaeia dan
ttj.hl!ra OUTCOME
- M.mocahken m.3dalFmaldah sosisl dikalenean masya€kat . M.nanobtlln kcm.mpuan profosbnal -
pere pckrria soriat il.numbuhk.n dayr cipte untuk tinCkup Dama3yaEkat
BENEFII
-
-
Mcningkatny. pertilip.si sodat den dalam pambangG nan k€!.jahtcrssn solial
pamllda rotyarakal
Maningkahya tar.t kcs€iahtarean EoEEt
maryenkat locar8 .dil &n n|.rata
PROGRAT' PENGTTBAIIGAN BUDAYA DAN KESENIAN INPUT Dana
K.Ciabn Sarana dan PEEaEna Sumb€rdgya Menwia
.
Tailuludnn mu|.um pfodnal' rurlL p.d.\egdnr arF rh, Lputl,.k|lxn'
t4lm |dmh d.n nlld frdldond
rrfu p.ncrnbmean b$|tr lan
' .
budrta
d||nh
M.nhellhla P.ltlilmm dm Pme.nt ludayr,
|||.n||n, b|hrx
Manunbuhkan
||rtrr
dm
n$d buo'|
dm
lox|lhn dlld.nrn naannLt Hururrn b|elgorillmt,.r
. lt.|w||tlndildxdnlld.nlld
hr.[ya dalm ilnl||rgunln lu{rYa
btrl
.
ilanlng||tryl ludltrr budrYr
m|tyraLl
,
Mrnlnel|try|
pn||m nlY.rrrrl
drhm pdnbJl$nm
hdry|ocnh
