Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Persoalan

dalam

Pembangunan banyaknya,

perlu

penyelenggaraan dipecahkan

sedangkan

kita

dan

senantiasa

Pemerintahan

diselesaikan

dan

sedemikian

diperhadapkan

dengan

kenyataan bahwa sumber daya yang dapat digunakan tersedia dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, tindakan dan tekad untuk melakukan pembangunan secara selektif yaitu mengenal prioritas masalah yang harus dipecahkan, dimana tidak semua bidang permasalahan perlu ditangani melainkan permasalahan tertentu saja. Begitu pula dengan peluang yang ada, tidak perlu ditangani semua tetapi peluang tertentu saja. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu proses perencanaan yang sistematis, berkelanjutan pengambilan keputusan dalam memilih alternatif yang beresiko dengan mempertimbangkan antisipasi di masa mendatang terhadap permasalahan yang mungkin terjadi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang merupakan hasil dari suatu proses pencapaian yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1


B. Dasar Hukum Yang

menjadi

landasan

hukum

dalam

penyusunan

dan

penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru adalah : 1)

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

2)

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3)

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

4)

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5)

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6)

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7)

Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

2


8)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Wewenang Kabupaten Barru; 13) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015; C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana strategis merupakan dokumen hasil perencanaan yang mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan

sumber

daya

yang

pemanfaatan

kondisi

lingkungan

dimiliki strategi

organisasi organisasi

dan serta

merupakan hasil kesepakatan bersama tentang hasil-hasil apa saja yang akan dicapai, bagaimana mencapainya sehingga dokumen Renstra akan menjadi pemandu dan penuntun organisasi Badan Pengelola

Keuangan

Daerah

Kabupaten

Barru

dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

3


2. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah a. Bahwa Renstra dirancang untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi akibat dinamika sosial yang demikian cepat sehingga sumber daya dengan adanya Renstra permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya pemusatan kinerja organisasi padahal hal yang bersifat strategis dan menjadi prioritas. b. Bahwa Renstra dapat dijadikan sebagai acuan atau monitoring untuk mengolah sumber daya dalam pencapaian hasil yang harus diwujudkan dengan strategi yang ada. c. Renstra merupakan organisasi untuk melihat gambaran umum dimasa depan yang hendak diwujudkan dan bagaimana mencapainya. d. Renstra merupakan acuan perencanaan, fleksibel dan adaptif berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan dan tidak bersifat kaku dan statis. e. Renstra disusun untuk membangun komitmen bersama dalam organisasi dan para stakeholder sehingga terwujud suatu sinergitas dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. D. Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai slah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan rencana strategis oleh satuan kerja perangkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJP, RPJM Daerah yang bersifat indikatif.

4


RPJM tersebut dijabarkan dalam Renstra SKPD, dan Renstra SKPD akan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Renja SKPD dan pendanaannya akan dituangkan pada APBD. E. Sistematika Penulisan Untuk

memperoleh

gambaran

secara

sistematis

terhadap

Renstra SKPD ini, akan dikemukakan enam pokok pembahasan yang merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan satu dengan lainnya yaitu: BAB I

PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang : A. Latar Belakang F. Maksud dan Tujuan G. Landasan Hukum H. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya I.

BAB II

Sistematika Penulisan

GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang menguraikan tentang : A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Standar Pelayanan

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Kondisi Umum Masa Kini B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan C. Isu - Isu Strategis

5


BAB IV

VISI, MISI, DAN FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi D. Kebijakan

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pengelola Keuangan Daerah B. Program dan Kegiatan Lintas Dinas Pengelola Keuangan Daerah C. Program dan Kegiatan Kewilayahan

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

BAB VII PEDOMAN TRANSSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

6


BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH A. Tugas dan Fungsi 1. Pembentukan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Peraturan

Daerah

Kabupaten

Barru

Peraturan

Daerah

Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03), Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan

bertanggung

jawab

kepada

Bupati

melalui

Sekretaris

Daerah,berdasakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru,Perlu disesuaikan dan dibentuk kembali pembentukan tersebut mengingat hal tersebut diatas pembentukan Dinas Pengelola Keuangan Daerah berdasar dari Undang-Undang Peraturan yang dimaksud adalah: 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

7


3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pembagian

Pemerintah Urusan

Nomor

38

Pemerintahan

Tahun antara

2007

tentang

Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8


9. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

2007

tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03);

2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah yakni sebagai unsur pelaksana Otonomi daerah di Bidang Pendapatan,

Pengelolaan

Daerah,mempunyai

tugas

Keuangan pokok

dan

Asset

melaksanakan

urusan

Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Adapun

Fungsi

Dinas

Pengelola

Keuangan

Daerah

Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: 1. Perumusan

Kebijakan

Teknis

di

Bidang

Pendapatan,

Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 3. Pembinaan

dan

Pelaksanaan

tugas

Bidang

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 9


4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Adapun tugas Pokok dan fungsi dari Masing-masing Bagian Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah A. Sekertariat Sekertariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melakukan

koordinasi

penyusunan

program,

pelayanan

administrasi serta pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar dinas/perangkat daerah lainnya. Sekertariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkoordinasian Penyusunan program; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pelayanan

Administrasi

yang

meliputi

surat

menyurat,

kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. B. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam pentyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan dibidang pengelolaan pendapatan daerah Bidang melaksanakan

Pengelolaan tugas

Pendapatan

sebagaimana

Daerah

dalam

dimaksud

diatas

menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah; 2. Penyelenggaraan

dan

pelayanan

urusan

pemerintahandi

Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah; 10


3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pendapatan daerah;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. C. Bidang Perencanaan dan Anggaran Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perencanaan dan anggaran. Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan

perumusan

kebijakan

teknis

dibidang

perencanaan dan anggaran; 2. Penyelenggaraan

dan

pelayanan

urusan

pemerintahan

dibidang perencanaan anggaran; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan anggaran; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pelngelola Keuangan Daerah. 5. D. Bidang Pengelola Belanja Daerah Bidang Pengelola Belanja Daerah mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas

dan

melakukan

kegiatan

dalam

menyusun

perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta

pembinaan di bidang pengelolaan

belanja daerah. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan belanja daerah;

11


2. Penyelengaraan dan pelayanan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan belanja daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan belanja daerah;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. E. Bidang Asset Bidang Asset mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis,menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan dibidang Asset Bidang Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarkan fungsi; 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang asset 2. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang asset; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang asset;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.

F. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Akuntansi. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarkan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi; 2. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang akuntansi; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;dan 12


4. Melaksanakan

tugas lain

yang

diberikan

Kepala

Dinas

Pengelola Keuangan Daerah.

B. Sumber Daya Dinas Pengelola Keuangan Daerah Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03). Susunan Organisasi pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum; c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah , terdiri dari : 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah; 2) Seksi Dana Perimbangan; 3) Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; d. Bidang Perencanaan dan Anggaran, yang terdiri dari : 1) Seksi Pengolahan Data dan Analisis Belanja; 2) Seksi Dana Perimbangan; 3) Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah. e. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah, yang terdiri dari : 1) Seksi Perbendaharaan 2) Seksi Kas Daerah 3) Seksi Verifikasi

13


f. Bidang Aset, yang terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan 2) Seksi Distribusi 3) Seksi Penilaian dan Penghapusan Asset g. Bidang Akutansi, yang terdiri dari : 1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 2) Seksi Akuntansi Aset 3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) i. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru maka dapat dilihat pada skema berikut ini :

KEPALA

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SeksiSubag Akuntansi Penerimaan Penyusunan dan Pengeluaran Progam Kas

Subag Keuangan

Subag Umum

Seksi BidangAkuntansi Pengel. Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kas

Bidang Perencanaan dan Anggaran

SeksiBidang Akuntansi Penerimaan Pengelolaan dan Pengeluaran Kas Belanja Daerah

Bidang Aset

Bidang Akuntansi

SeksiSeksi Akuntansi Penerimaan Pendapatan dan Asli Pengeluaran Daerah Kas

Seksi Pengel. Data dan Analisis Belanja

SeksiSeksi Akuntansi Penerimaan dan Perbendaharaan Pengeluaran Kas

Seksi Perencanaan Kebutuhan

Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Seksi Seksi Akuntansi Dana Penerimaan dan Perimbangan Pengeluaran Kas

Seksi Penyusunan Anggaran

Seksi Seksi Akuntansi Kas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Kas

Seksi Distribusi

Seksi Akuntansi Aset

Seksi SeksiAkuntansi Lain-lain Penerimaan dan PAD Yang Sah Pengeluaran Kas

Seksi Otorisasi DPA - SKPD

Seksi Seksi Akuntansi Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Seksi Penilaian & Penghapusan Assset

Seksi Penyusun Laporan Keuangan

UPTD 14


C. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah , yaitu sebagai berikut : Tabel 2.2.1 JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NO

NAMA JABATAN

JUMLAH

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

1

3

Kepala Bidang

4

4

Kepala Subag / Seksi

-

5

Kepala UPT Dinas

-

6

Fungsional

JUMLAH

6

Tabel 2.2.2 JUMLAH PEGAWAI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU (Berdasarkan Tingkat Pendidikan) JUMLAH NO

JABATAN

KETERANGAN S2

S1

1

Kepala Dinas

1

2

Sekretaris

1

3

Kepala bidang

1

3

4

Kepala Subag/Seksi

5

Staf/Pelaksana

1

21

7

Staf Honorer JUMLAH

D3

SLTA

SLTP

1

39

1

3 4

27

SD

40 1

79

1

15


Tabel 2.2.3 JUMLAH PEGAWAI MENURUT DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIIKUTI DALAM LINGKUP DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NO

DIKLAT KEPEMIMPINAN

JUMLAH

3

SPAMEN/PIM II

-

2

SPAMA/PIM III

6

1

ADUMLA/PIM IV

14 JUMLAH

21

Tabel 2.2.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Digambarkan kodisi NO

JENIS SARANA PRASARANA

JUMLAH

SATUAN

1

Kendaraan roda empat

Unit

2

2

Kendaraan roda dua

Unit

24

3

Komputer

Unit

15

4

Meja

Buah

35

5

Kursi

Buah

45

6

Lemari Arsip

Buah

12

7

Mesin Tik

Unit

2

8

Mesin Ferporasi

Unit

1

9

Air Conditioner

Unit

2

10

Kursi Rapat

Buah

60

KETERANGAN

16


3. CAPAIAN KINERJA SKPD Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan senantiasa berdasar akan keadaan dan kebutuhan dari tiap-tiap kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi keselarasan antara anggaran yang diperuntukkan dengan

kegiatan

yang

akan

dilaksanakan,kegiatan

yang

dilaksanakan pada tahun 2007-2010 yang terbagi atas kegiatan fisik yang masyarakat

diperuntukkan seperti

untuk meningkatkan

pembangunan

Pasar

Desa

kesejahteraan dan

Pasar

Kecamatan yang akan meningkatkan perekonominan dan hasil produksi pertanian dan perkebunan, Dinas Pengelola Keuangan daerah dalam kegiatannya mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak,Retribusi dan pendapatan Asli daerah lainnya yang sah. Selain dari

kegiatan pengelolaan keuangan yang

merupakan kegiatan inti dari dinas pengelola keuangan, mengelola semua Asset dari semua SKPD yang ada

di Kabupaten Barru,

kegiatan pengelolaan Asset dipusatkan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah ditujukan agar nilai asset yang ada

bisa

diketahui secara Akuntabel dan peruntukan dan penggunaannya jelas . Untuk lebih jelas Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru maka dapat dilihat pada matriks berikut ini :

17


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Sebagai

kelanjutan

usaha

untuk

melakukan

perbaikan

berkelanjutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka usaha reformasi birokrasi semakin menuntut komitmen percepatan dengan selalu berorientasi pada terciptanya kerangka kepemerintahan yang lebih baik (good governance). Reformasi birokrasi dipandang sebagai alternatif pertama untuk melakukan reformasi pada tatanan yang lain. Semakin cepat reformasi birokrasi diselenggarakan semakin cepat pula tatanan reformasi dibidang yang lain, seperti reformasi peran dan tanggung jawab dunia usaha. Reformasi birokrasi pada prinsipnya ditujukan pada tiga pokok yaitu : Reformasi kelembagaan pemerintahan, reformasi dan perbaikan manajemen pemerintahan, dalam hal ini adalah sistem kerja dan prosedur kerja dan reformasi bagi terciptanya sumber daya manusia birokrasi yang memenuhi standar proporsional. Ketiga komponen atau variabel reformasi tersebut mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dan antara satu dan yang lainnya saling terkait. Bahwa berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pengelola

Keuangan

Daerah

dalam

penyusunan

kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. . Namun sampai saat ini harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mengingat keterbatasan dan kelemahan berbagai faktor yang masih memerlukan perbaikan sebagai berikut : a.

Ketersediaan

Sarana

dan

prasarana

yang

dimiliki

Dinas

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan, pengkoordinasian dan pembinaan administrasi terhadap SKPD. 28


b.

Belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

c.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi belum memadai .

d.

Penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi aparatur belum optimal.

B. Isu-Isu Strategis Perkembangan

masyarakat

dewasa

ini

telah

membawa

pemerintah pada posisi sentral, dalam arti peran pemerintah semakin diharapkan untuk melaksanakan berbagai hal untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Di

sisi

lain

birokrasi

sebagai

unsur

terdepan

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum mampu untuk

mengatasi

berbagai

persoalan

yang

terjadi

di

tengah

masyarakat, hal ini diakibatkan persoalan internal birokrasi itu sendiri yang belum dapat teratasi dengan baik dan menjadi isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat antara lain : a.

Ketidakdisiplinan aparatur pemerintah dalam berbagai hal, termasuk dalam pemberian pelayanan dan mentaati ketentuan jam kerja.

b.

Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah yang belum optimal.

c.

Rendahnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah.

d.

Rendahnya kualitas pelayanan umum.

e.

Rendahnya tingkat kesejahteraan PNS

f.

Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai.

Analisa strategi program (Strategic Analysis Programming) Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Barru dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal ( ALI & ALE). 29


Adapun analisa lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Analisa Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan (Strenght) 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru. 2) Political Wil / Kebijaksanaan Bupati Barru dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 3) Pelimpahan kewenangan dari Bupati 4) Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah 5) Kerjasama dan semangat kerja staf yang tinggi

b. Kelemahan (Wekkness) 1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana. 2) Masih rendahnya profesionalisme aparat 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas pokok dan tupoksi masing-masing bidang. 4) Jumlah aparatur dibanding dengan beban tugas masih kurang

2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang (Opportunity) 1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3) Dukungan

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pemerintahan 4) Kerjasama antar Muspida dan Instansi Vertikal lainnya. 5) Adanya dukungan Pemerintah Pusat.

30


b. Ancaman (Treath) 1) Rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat. 2) Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan teknologi yang berbasis computer

31


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Visi secara singkat dapat disimpulkan sebagai suatu cara pandang yang proaktif mengenai arah dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Dengan demikian, maka visi pada dasarnya mencakup suatu tujuan relatif sangat luas dan menggambarkan aspirasi di masa depan yang mutlak dalam aplikasinya, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi atau tenaga yang benarbenar profesional. Agar

dapat

dijadikan

pedoman

dan

dijabarkan

wujud

pernyataan misi bertahap, maka visi harus dikomunikasikan dalam wujud pernyataan misi persuasif pimpinan berupa komitmen pimpinan secara penuh sehingga benar-benar didukung secara optimal oleh seluruh komponen organisasi. Visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah sepatutnya sejalan dan mampu menjadi stimulator bagi terwujudnya visi Kabupaten Barru sebagaimana termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah Kabupaten Barru. Bertitik tolak pada batasan arti penting visi seperti tersebut, maka secara singkat dapat dirumuskan visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru adalah

32


“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan Demi Terciptanya Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Bernapaskan Keagamaan” Selanjutnya dari Visi tersebut dapat diuraikan tentang makna yang terkandung di dalamnya,yaitu : 1.

Akuntabel pengelolaan

dan

Transparan

keuangan

bermakna

secara

sebagai

proses

terstruktur sesuai dengan

menejemen pengelolaan keuangan dimana kinerja dan tindakan organisasi wajib diinformasikan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 2.

Sejahtera bermakna pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat.

3.

Bernafaskan

keagamaan

bermakna

seluruh

aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai keagamaan Agar visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka perumusan misi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti tuntutan perkembangan atau perubahan yang terjadi. Instansi pemerintah dengan peran dan program-programnya Pada dasarnya misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi pemerintah agar tujuan organisasi dapat diwujudkan

33


dengan sebaik-baiknya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi/pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal

secara

jelas

serta

hasil

yang

diharapkan

dapat

diperbolehkan di masa yang akan datang. Oleh karena merupakan penentu arah tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi, pihak tertentu yang terkait dengan kegiatan organisasi, demikian pula berbagai masalah yang harus ditangani. Dengan demikian misi yang telah dirumuskan dapat menjadi alat bagi setiap unsur pimpinan dalam organisasi untuk melakukan pengukuran kinerja, standar evaluasi dan sekaligus sebagai pemberi arah dan petunjuk kegiatan yang diperluhkan oleh organisasi. Bertitik tolak pada pengertian visi dimaksud, maka secara rinci dikemukakan rumusan misi sebagai berikut :: 1) Mewujudkan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih,berkelanjutan dan transfaran. 2) Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi. 3) Meningkatkan kelancaran system dan mekanisme kerja dalam pemungutan pendapatan daerah. 4) Mewujudkan aparat pengelola keuangan dan Asset daerah yang berkualitas 5) Mengembangkan system manajemen keuangan dan Asset daerah

34


B. Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah, maka dalam penyelenggaraan tugas organisasi memiliki tujuan yang merupakan peluang-peluang yang prioritas untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 sampai lima tahun sebagai berikut : 1) Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 2) Meningkatnya daya saing daerah 3) Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Sasaran adalah suatu kondisi yang diinginkan agar tujuan akhir yang telah ditetapkan dapat terwujud. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah : 1) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya. 2) Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah. 3) Tercapainya

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan

program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 4) Meningkatnya

tranparansi

dan

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan dan aset daerah 5) Terciptanya pelayanan publik yang prima. 6) Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.

35


C. Strategi dan Kebijakan 1) Strategi Strategi ialah suatu seni mengunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui pola interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi adalan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan strategi yang tepat oleh organisasi. Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy yang ditetapkan oleh Pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran sebagai berikut: “Terciptanya

kesesejahteraan

ekonomi

dan

sosial

masyarakat” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Kerjasama Pembangunan

KEGIATAN Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

36


“Terpenuhinya

fasilitas

yang

dapat

mengakselerasi

pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM

KEGIATAN

program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

“Tercapainya

pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produk hasil pertanian/perkebunan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan

efektifitas

dan

efisiensi

pengelolaan

program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan semesteran Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

37


PROGRAM Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

KEGIATAN Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

*

“Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah

KEGIATAN Penyusunan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Aset Daerah Pengelolaan dan Analisis Data Aset Daerah

38


“Tercapainya pelayanan publik yang prima” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mewujudkan koordinasi dan pengendalian Pembangunan perekonomian Daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Peningkatan Pelayanan Publik

KEGIATAN Penyusunan Standar Pelayanan

“Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mewujudkan koordinasi dan pengendalian Pembangunan perekonomian Daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

KEGIATAN Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

D. Kebijakan Kebijakan merupakan pilihan terbaik untuk merealisasikan strategi yang ditetapkan untuk pencapain tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya kebijakan dimaksud diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk operasional berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun kebijakan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas perencanaan dan pengawasan. 2. Pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan aset daerah 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur. 4. Peningkatan aksesibilitas wilayah 39


BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit, dimana di dalamnya terkandung kumpulan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu titik tujuan yang sama. Program dapat pula diartikan, sebagai suatu penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Output setiap program,

harus

selalu

dikaitkan

dengan

tercapainya

tujuan

pengembangan satu atau lebih sektor pembangunan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan dapat pula diartikan sebagai aktivitas paling operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah untuk melihat sejauhmana suatu kegiatan sejalan dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran organisasi akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Olehnya itu kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi. Adapun program dan kegiatan daripada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru dapat kami kemukakan sebagai berikut : A. Program

dan

Kegiatan

Kewenangan

Dinas

Pengelola

Keuangan Daerah 1) Program Kerjasama Pembangunan - Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lem- baga 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produk hasil pertanian/perkebunan 40


- pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Peny. Lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan RKA dan DPA - Monitoring dan Evaluasi 5) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan meubeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 41


6) Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah - Penyusunan dan Pengumpulan Data Aset Daerah - Pengelolaan dan Analisis Data Aset Daerah 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 8) Program Peningkatan pelayanan publik - Penyusunan standar pelayanan 9) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal - Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan

42


BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya bersifat ; (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) :

MATRIKS INDIKATOR KINERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011 – 2015

NO

1

2

3 4

5

6

7

8

INDIKATOR KINERJA

Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi Jumlah kecamatan yang memiliki pasar yang layak Tertibnya administrasi dan keuangan Persentase pencapaian sasaran kinerja Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Tersusun dan terimplementasikannya SOPP Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional

KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA (2010)

TARGET CAPAIAN KINERJA

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2015)

2011

2012

2013

2014

2015

4 Lembaga

0 Lembaga

1 Lembaga

0 Lembaga

1 Lembaga

0 Lembaga

6 Lembaga

5 Unit

5 Unit

6 Unit

7 Unit

7 Unit

7 Unit

7 unit

91,66%

1,66%

1,66%

1,66%

1,66%

1,66%

100%

91,66%

1,66%

1,66%

1,66%

1,66%

1,66%

100%

70,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

95%

79,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

4,16%

100%

50,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

100%

65,68%

1,96%

3,09%

3,09%

3,09%

3,09%

80%

48


BAB VII PEDOMAN TRANSSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

A. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.

B. KAIDAH PELAKSANAAN 1. Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru berkewajiban menjamin konsistensi Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015 dengan Rencana Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru. 4. Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten tahun 2010 - 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. 5. Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten tahun 2010 - 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Sumber dana untuk melaksanakan rencana program dan kegiatan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

49

Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents