Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Persoalan
dalam
Pembangunan banyaknya,
perlu
penyelenggaraan dipecahkan
sedangkan
kita
dan
senantiasa
Pemerintahan
diselesaikan
dan
sedemikian
diperhadapkan
dengan
kenyataan bahwa sumber daya yang dapat digunakan tersedia dalam jumlah terbatas. Oleh karena itu diperlukan pemikiran, tindakan dan tekad untuk melakukan pembangunan secara selektif yaitu mengenal prioritas masalah yang harus dipecahkan, dimana tidak semua bidang permasalahan perlu ditangani melainkan permasalahan tertentu saja. Begitu pula dengan peluang yang ada, tidak perlu ditangani semua tetapi peluang tertentu saja. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu proses perencanaan yang sistematis, berkelanjutan pengambilan keputusan dalam memilih alternatif yang beresiko dengan mempertimbangkan antisipasi di masa mendatang terhadap permasalahan yang mungkin terjadi yang dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang merupakan hasil dari suatu proses pencapaian yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.
1
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
B. Dasar Hukum Yang
menjadi
landasan
hukum
dalam
penyusunan
dan
penetapan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru adalah : 1)
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2)
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3)
Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
4)
Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5)
Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7)
Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
8)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9)
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Wewenang Kabupaten Barru; 13) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Barru Tahun 2005 – 2025; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barru Tahun 2010 – 2015; C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana strategis merupakan dokumen hasil perencanaan yang mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia, pemanfaatan
sumber
daya
yang
pemanfaatan
kondisi
lingkungan
dimiliki strategi
organisasi organisasi
dan serta
merupakan hasil kesepakatan bersama tentang hasil-hasil apa saja yang akan dicapai, bagaimana mencapainya sehingga dokumen Renstra akan menjadi pemandu dan penuntun organisasi Badan Pengelola
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Barru
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.
3
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
2. Tujuan Adapun tujuan penyusunan Renstra SKPD adalah a. Bahwa Renstra dirancang untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi akibat dinamika sosial yang demikian cepat sehingga sumber daya dengan adanya Renstra permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya pemusatan kinerja organisasi padahal hal yang bersifat strategis dan menjadi prioritas. b. Bahwa Renstra dapat dijadikan sebagai acuan atau monitoring untuk mengolah sumber daya dalam pencapaian hasil yang harus diwujudkan dengan strategi yang ada. c. Renstra merupakan organisasi untuk melihat gambaran umum dimasa depan yang hendak diwujudkan dan bagaimana mencapainya. d. Renstra merupakan acuan perencanaan, fleksibel dan adaptif berdasarkan visi dan misi yang telah ditentukan dan tidak bersifat kaku dan statis. e. Renstra disusun untuk membangun komitmen bersama dalam organisasi dan para stakeholder sehingga terwujud suatu sinergitas dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. D. Hubungan Renstra – SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai slah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan rencana strategis oleh satuan kerja perangkat daerah memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJP, RPJM Daerah yang bersifat indikatif.
4
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
RPJM tersebut dijabarkan dalam Renstra SKPD, dan Renstra SKPD akan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Renja SKPD dan pendanaannya akan dituangkan pada APBD. E. Sistematika Penulisan Untuk
memperoleh
gambaran
secara
sistematis
terhadap
Renstra SKPD ini, akan dikemukakan enam pokok pembahasan yang merupakan suatu rangkaian yang saling berhubungan satu dengan lainnya yaitu: BAB I
PENDAHULUAN, yang menguraikan tentang : A. Latar Belakang F. Maksud dan Tujuan G. Landasan Hukum H. Hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya I.
BAB II
Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN SKPD, yang menguraikan tentang : A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Standar Pelayanan
BAB III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI A. Kondisi Umum Masa Kini B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan C. Isu - Isu Strategis
5
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB IV
VISI, MISI, DAN FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN A. Visi dan Misi B. Tujuan dan Sasaran C. Strategi D. Kebijakan
BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF A. Program dan Kegiatan Kewenangan Dinas Pengelola Keuangan Daerah B. Program dan Kegiatan Lintas Dinas Pengelola Keuangan Daerah C. Program dan Kegiatan Kewilayahan
BAB VI
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
BAB VII PEDOMAN TRANSSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
6
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH A. Tugas dan Fungsi 1. Pembentukan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Peraturan
Daerah
Kabupaten
Barru
Peraturan
Daerah
Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03), Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung
jawab
kepada
Bupati
melalui
Sekretaris
Daerah,berdasakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007,maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru,Perlu disesuaikan dan dibentuk kembali pembentukan tersebut mengingat hal tersebut diatas pembentukan Dinas Pengelola Keuangan Daerah berdasar dari Undang-Undang Peraturan yang dimaksud adalah: 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
7
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Nomor
38
Pemerintahan
Tahun antara
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor
41
Tahun
2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03);
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah yakni sebagai unsur pelaksana Otonomi daerah di Bidang Pendapatan,
Pengelolaan
Daerah,mempunyai
tugas
Keuangan pokok
dan
Asset
melaksanakan
urusan
Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Adapun
Fungsi
Dinas
Pengelola
Keuangan
Daerah
Kabupaten Barru adalah sebagai berikut: 1. Perumusan
Kebijakan
Teknis
di
Bidang
Pendapatan,
Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah; 3. Pembinaan
dan
Pelaksanaan
tugas
Bidang
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 9
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Adapun tugas Pokok dan fungsi dari Masing-masing Bagian Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah A. Sekertariat Sekertariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam Melakukan
koordinasi
penyusunan
program,
pelayanan
administrasi serta pengelolaan keuangan, baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam lembaga antar dinas/perangkat daerah lainnya. Sekertariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkoordinasian Penyusunan program; 2. Pengelolaan Keuangan; 3. Pelayanan
Administrasi
yang
meliputi
surat
menyurat,
kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. B. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam pentyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan dibidang pengelolaan pendapatan daerah Bidang melaksanakan
Pengelolaan tugas
Pendapatan
sebagaimana
Daerah
dalam
dimaksud
diatas
menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pendapatan daerah; 2. Penyelenggaraan
dan
pelayanan
urusan
pemerintahandi
Bidang Pengelolaan Pendapatan daerah; 10
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan pendapatan daerah;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. C. Bidang Perencanaan dan Anggaran Bidang Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang perencanaan dan anggaran. Bidang Perencanaan dan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan
perumusan
kebijakan
teknis
dibidang
perencanaan dan anggaran; 2. Penyelenggaraan
dan
pelayanan
urusan
pemerintahan
dibidang perencanaan anggaran; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan anggaran; dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pelngelola Keuangan Daerah. 5. D. Bidang Pengelola Belanja Daerah Bidang Pengelola Belanja Daerah mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas
dan
melakukan
kegiatan
dalam
menyusun
perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta
pembinaan di bidang pengelolaan
belanja daerah. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan belanja daerah;
11
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
2. Penyelengaraan dan pelayanan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan belanja daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan belanja daerah;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah. E. Bidang Asset Bidang Asset mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis,menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan dibidang Asset Bidang Asset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarkan fungsi; 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang asset 2. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang asset; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang asset;dan 4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
F. Bidang Akuntansi Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan teknis menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta pembinaan di bidang Akuntansi. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarkan fungsi: 1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis dibidang akuntansi; 2. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang akuntansi; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;dan 12
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
4. Melaksanakan
tugas lain
yang
diberikan
Kepala
Dinas
Pengelola Keuangan Daerah.
B. Sumber Daya Dinas Pengelola Keuangan Daerah Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu dengan lainnya Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 03). Susunan Organisasi pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, yang terdiri dari : 1) Sub Bagian Penyusunan Program; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum; c. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah , terdiri dari : 1) Seksi Pendapatan Asli Daerah; 2) Seksi Dana Perimbangan; 3) Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; d. Bidang Perencanaan dan Anggaran, yang terdiri dari : 1) Seksi Pengolahan Data dan Analisis Belanja; 2) Seksi Dana Perimbangan; 3) Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Syah. e. Bidang Pengelolaan Belanja Daerah, yang terdiri dari : 1) Seksi Perbendaharaan 2) Seksi Kas Daerah 3) Seksi Verifikasi
13
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
f. Bidang Aset, yang terdiri dari : 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan 2) Seksi Distribusi 3) Seksi Penilaian dan Penghapusan Asset g. Bidang Akutansi, yang terdiri dari : 1) Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas 2) Seksi Akuntansi Aset 3) Seksi Penyusunan Laporan Keuangan h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) i. Kelompok Jabatan Fungsional Untuk lebih jelas dari Susunan Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru maka dapat dilihat pada skema berikut ini :
KEPALA
SEKRETARIS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SeksiSubag Akuntansi Penerimaan Penyusunan dan Pengeluaran Progam Kas
Subag Keuangan
Subag Umum
Seksi BidangAkuntansi Pengel. Penerimaan Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kas
Bidang Perencanaan dan Anggaran
SeksiBidang Akuntansi Penerimaan Pengelolaan dan Pengeluaran Kas Belanja Daerah
Bidang Aset
Bidang Akuntansi
SeksiSeksi Akuntansi Penerimaan Pendapatan dan Asli Pengeluaran Daerah Kas
Seksi Pengel. Data dan Analisis Belanja
SeksiSeksi Akuntansi Penerimaan dan Perbendaharaan Pengeluaran Kas
Seksi Perencanaan Kebutuhan
Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Seksi Seksi Akuntansi Dana Penerimaan dan Perimbangan Pengeluaran Kas
Seksi Penyusunan Anggaran
Seksi Seksi Akuntansi Kas Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Kas
Seksi Distribusi
Seksi Akuntansi Aset
Seksi SeksiAkuntansi Lain-lain Penerimaan dan PAD Yang Sah Pengeluaran Kas
Seksi Otorisasi DPA - SKPD
Seksi Seksi Akuntansi Verifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Seksi Penilaian & Penghapusan Assset
Seksi Penyusun Laporan Keuangan
UPTD 14
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
C. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran bugzeting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah , yaitu sebagai berikut : Tabel 2.2.1 JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU NO
NAMA JABATAN
JUMLAH
1
Kepala Dinas
1
2
Sekretaris
1
3
Kepala Bidang
4
4
Kepala Subag / Seksi
-
5
Kepala UPT Dinas
-
6
Fungsional
JUMLAH
6
Tabel 2.2.2 JUMLAH PEGAWAI DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU (Berdasarkan Tingkat Pendidikan) JUMLAH NO
JABATAN
KETERANGAN S2
S1
1
Kepala Dinas
1
2
Sekretaris
1
3
Kepala bidang
1
3
4
Kepala Subag/Seksi
5
Staf/Pelaksana
1
21
7
Staf Honorer JUMLAH
D3
SLTA
SLTP
1
39
1
3 4
27
SD
40 1
79
1
15
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
Tabel 2.2.3 JUMLAH PEGAWAI MENURUT DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIIKUTI DALAM LINGKUP DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH NO
DIKLAT KEPEMIMPINAN
JUMLAH
3
SPAMEN/PIM II
-
2
SPAMA/PIM III
6
1
ADUMLA/PIM IV
14 JUMLAH
21
Tabel 2.2.4 REKAPITULASI SARANA DAN PRASARANA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Digambarkan kodisi NO
JENIS SARANA PRASARANA
JUMLAH
SATUAN
1
Kendaraan roda empat
Unit
2
2
Kendaraan roda dua
Unit
24
3
Komputer
Unit
15
4
Meja
Buah
35
5
Kursi
Buah
45
6
Lemari Arsip
Buah
12
7
Mesin Tik
Unit
2
8
Mesin Ferporasi
Unit
1
9
Air Conditioner
Unit
2
10
Kursi Rapat
Buah
60
KETERANGAN
16
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
3. CAPAIAN KINERJA SKPD Dinas Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan senantiasa berdasar akan keadaan dan kebutuhan dari tiap-tiap kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan terjadi keselarasan antara anggaran yang diperuntukkan dengan
kegiatan
yang
akan
dilaksanakan,kegiatan
yang
dilaksanakan pada tahun 2007-2010 yang terbagi atas kegiatan fisik yang masyarakat
diperuntukkan seperti
untuk meningkatkan
pembangunan
Pasar
Desa
kesejahteraan dan
Pasar
Kecamatan yang akan meningkatkan perekonominan dan hasil produksi pertanian dan perkebunan, Dinas Pengelola Keuangan daerah dalam kegiatannya mengelola Pendapatan Asli Daerah yang berupa Pajak,Retribusi dan pendapatan Asli daerah lainnya yang sah. Selain dari
kegiatan pengelolaan keuangan yang
merupakan kegiatan inti dari dinas pengelola keuangan, mengelola semua Asset dari semua SKPD yang ada
di Kabupaten Barru,
kegiatan pengelolaan Asset dipusatkan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah ditujukan agar nilai asset yang ada
bisa
diketahui secara Akuntabel dan peruntukan dan penggunaannya jelas . Untuk lebih jelas Capaian Kinerja Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru maka dapat dilihat pada matriks berikut ini :
17
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Sebagai
kelanjutan
usaha
untuk
melakukan
perbaikan
berkelanjutan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka usaha reformasi birokrasi semakin menuntut komitmen percepatan dengan selalu berorientasi pada terciptanya kerangka kepemerintahan yang lebih baik (good governance). Reformasi birokrasi dipandang sebagai alternatif pertama untuk melakukan reformasi pada tatanan yang lain. Semakin cepat reformasi birokrasi diselenggarakan semakin cepat pula tatanan reformasi dibidang yang lain, seperti reformasi peran dan tanggung jawab dunia usaha. Reformasi birokrasi pada prinsipnya ditujukan pada tiga pokok yaitu : Reformasi kelembagaan pemerintahan, reformasi dan perbaikan manajemen pemerintahan, dalam hal ini adalah sistem kerja dan prosedur kerja dan reformasi bagi terciptanya sumber daya manusia birokrasi yang memenuhi standar proporsional. Ketiga komponen atau variabel reformasi tersebut mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dan antara satu dan yang lainnya saling terkait. Bahwa berdasarkan tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Pengelola
Keuangan
Daerah
dalam
penyusunan
kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif dan efisien. . Namun sampai saat ini harapan tersebut belum sepenuhnya dapat diwujudkan, mengingat keterbatasan dan kelemahan berbagai faktor yang masih memerlukan perbaikan sebagai berikut : a.
Ketersediaan
Sarana
dan
prasarana
yang
dimiliki
Dinas
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru belum memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas penyusunan kebijakan, pengkoordinasian dan pembinaan administrasi terhadap SKPD. 28
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
b.
Belum terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang optimal.
c.
Ketersediaan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi belum memadai .
d.
Penguasaan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi aparatur belum optimal.
B. Isu-Isu Strategis Perkembangan
masyarakat
dewasa
ini
telah
membawa
pemerintah pada posisi sentral, dalam arti peran pemerintah semakin diharapkan untuk melaksanakan berbagai hal untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Di
sisi
lain
birokrasi
sebagai
unsur
terdepan
dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum mampu untuk
mengatasi
berbagai
persoalan
yang
terjadi
di
tengah
masyarakat, hal ini diakibatkan persoalan internal birokrasi itu sendiri yang belum dapat teratasi dengan baik dan menjadi isu-isu strategis yang berkembang di tengah masyarakat antara lain : a.
Ketidakdisiplinan aparatur pemerintah dalam berbagai hal, termasuk dalam pemberian pelayanan dan mentaati ketentuan jam kerja.
b.
Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pemerintah yang belum optimal.
c.
Rendahnya efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur pemerintah.
d.
Rendahnya kualitas pelayanan umum.
e.
Rendahnya tingkat kesejahteraan PNS
f.
Sarana dan prasarana kerja aparatur belum memadai.
Analisa strategi program (Strategic Analysis Programming) Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten
Barru dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal ( ALI & ALE). 29
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
Adapun analisa lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: 1. Analisa Lingkungan Internal (ALI) a. Kekuatan (Strenght) 1) Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 13 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru. 2) Political Wil / Kebijaksanaan Bupati Barru dan DPRD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan 3) Pelimpahan kewenangan dari Bupati 4) Komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah 5) Kerjasama dan semangat kerja staf yang tinggi
b. Kelemahan (Wekkness) 1) Terbatasnya Sarana dan Prasarana. 2) Masih rendahnya profesionalisme aparat 3) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait mengenai tugas pokok dan tupoksi masing-masing bidang. 4) Jumlah aparatur dibanding dengan beban tugas masih kurang
2. Analisa Lingkungan Eksternal (ALE) a. Peluang (Opportunity) 1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 2) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 3) Dukungan
masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan 4) Kerjasama antar Muspida dan Instansi Vertikal lainnya. 5) Adanya dukungan Pemerintah Pusat.
30
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
b. Ancaman (Treath) 1) Rendahnya tingkat kemampuan aparat merespon berbagai perubahan strategis, sehingga berimplikasi pada rendahnya kinerja aparat. 2) Rendahnya tingkat keterampilan/kemampuan aparat dalam penguasaan teknologi yang berbasis computer
31
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Visi secara singkat dapat disimpulkan sebagai suatu cara pandang yang proaktif mengenai arah dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi. Dengan demikian, maka visi pada dasarnya mencakup suatu tujuan relatif sangat luas dan menggambarkan aspirasi di masa depan yang mutlak dalam aplikasinya, memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi atau tenaga yang benarbenar profesional. Agar
dapat
dijadikan
pedoman
dan
dijabarkan
wujud
pernyataan misi bertahap, maka visi harus dikomunikasikan dalam wujud pernyataan misi persuasif pimpinan berupa komitmen pimpinan secara penuh sehingga benar-benar didukung secara optimal oleh seluruh komponen organisasi. Visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah sepatutnya sejalan dan mampu menjadi stimulator bagi terwujudnya visi Kabupaten Barru sebagaimana termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang menengah daerah Kabupaten Barru. Bertitik tolak pada batasan arti penting visi seperti tersebut, maka secara singkat dapat dirumuskan visi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru adalah
32
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
“ Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel dan Transparan Demi Terciptanya Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat yang Bernapaskan Keagamaan” Selanjutnya dari Visi tersebut dapat diuraikan tentang makna yang terkandung di dalamnya,yaitu : 1.
Akuntabel pengelolaan
dan
Transparan
keuangan
bermakna
secara
sebagai
proses
terstruktur sesuai dengan
menejemen pengelolaan keuangan dimana kinerja dan tindakan organisasi wajib diinformasikan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 2.
Sejahtera bermakna pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi seluruh masyarakat.
3.
Bernafaskan
keagamaan
bermakna
seluruh
aktivitas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan nilai-nilai keagamaan Agar visi yang telah dirumuskan dapat secara bertahap diaplikasikan, maka perumusan misi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi sehingga dapat terus eksis dan mengikuti tuntutan perkembangan atau perubahan yang terjadi. Instansi pemerintah dengan peran dan program-programnya Pada dasarnya misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi pemerintah agar tujuan organisasi dapat diwujudkan
33
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
dengan sebaik-baiknya. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi/pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal
secara
jelas
serta
hasil
yang
diharapkan
dapat
diperbolehkan di masa yang akan datang. Oleh karena merupakan penentu arah tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi, pihak tertentu yang terkait dengan kegiatan organisasi, demikian pula berbagai masalah yang harus ditangani. Dengan demikian misi yang telah dirumuskan dapat menjadi alat bagi setiap unsur pimpinan dalam organisasi untuk melakukan pengukuran kinerja, standar evaluasi dan sekaligus sebagai pemberi arah dan petunjuk kegiatan yang diperluhkan oleh organisasi. Bertitik tolak pada pengertian visi dimaksud, maka secara rinci dikemukakan rumusan misi sebagai berikut :: 1) Mewujudkan peningkatan capaian penerimaan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang bersih,berkelanjutan dan transfaran. 2) Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi. 3) Meningkatkan kelancaran system dan mekanisme kerja dalam pemungutan pendapatan daerah. 4) Mewujudkan aparat pengelola keuangan dan Asset daerah yang berkualitas 5) Mengembangkan system manajemen keuangan dan Asset daerah
34
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
B. Tujuan dan Sasaran Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelola Keuangan Daerah, maka dalam penyelenggaraan tugas organisasi memiliki tujuan yang merupakan peluang-peluang yang prioritas untuk dapat dicapai dalam kurun waktu 1 sampai lima tahun sebagai berikut : 1) Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 2) Meningkatnya daya saing daerah 3) Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat Sasaran adalah suatu kondisi yang diinginkan agar tujuan akhir yang telah ditetapkan dapat terwujud. Adapun sasaran yang telah ditetapkan adalah : 1) Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya. 2) Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah. 3) Tercapainya
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaan
program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif 4) Meningkatnya
tranparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan dan aset daerah 5) Terciptanya pelayanan publik yang prima. 6) Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur.
35
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
C. Strategi dan Kebijakan 1) Strategi Strategi ialah suatu seni mengunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai tujuan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui pola interaksi yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Strategi adalan rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui pelaksanaan strategi yang tepat oleh organisasi. Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan/policy yang ditetapkan oleh Pimpinan. Strategi pencapaian sasaran tersebut dijelaskan untuk masing-masing sasaran sebagai berikut: “Terciptanya
kesesejahteraan
ekonomi
dan
sosial
masyarakat” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Kerjasama Pembangunan
KEGIATAN Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga
36
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
“Terpenuhinya
fasilitas
yang
dapat
mengakselerasi
pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/ kemandirian wilayah” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM
KEGIATAN
program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
“Tercapainya
pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produk hasil pertanian/perkebunan pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan
efektifitas
dan
efisiensi
pengelolaan
program/kegiatan yang transparan, akuntabel dan partisipatif” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
KEGIATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan semesteran Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
37
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
PROGRAM Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
KEGIATAN Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
*
“Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mendorong pemerintahan yang dapat mengefektifkan pelaksanaan otonomi daerah dengan rincian program kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah
KEGIATAN Penyusunan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data Aset Daerah Pengelolaan dan Analisis Data Aset Daerah
38
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
“Tercapainya pelayanan publik yang prima” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mewujudkan koordinasi dan pengendalian Pembangunan perekonomian Daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Peningkatan Pelayanan Publik
KEGIATAN Penyusunan Standar Pelayanan
“Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur” Sasaran ini dilaksanakan melalui kebijakan untuk mewujudkan koordinasi dan pengendalian Pembangunan perekonomian Daerah dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut : PROGRAM Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
KEGIATAN Pendidikan dan pelatihan formal Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
D. Kebijakan Kebijakan merupakan pilihan terbaik untuk merealisasikan strategi yang ditetapkan untuk pencapain tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya kebijakan dimaksud diterjemahkan lebih lanjut dalam bentuk operasional berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun kebijakan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut : 1. Peningkatan efektifitas perencanaan dan pengawasan. 2. Pengelolaan dan penatalaksanaan keuangan dan aset daerah 3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur. 4. Peningkatan aksesibilitas wilayah 39
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Program adalah suatu jenis rencana yang disusun lebih kongkrit, dimana di dalamnya terkandung kumpulan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda, akan tetapi menuju pada satu titik tujuan yang sama. Program dapat pula diartikan, sebagai suatu penentuan tindakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Output setiap program,
harus
selalu
dikaitkan
dengan
tercapainya
tujuan
pengembangan satu atau lebih sektor pembangunan. Sedangkan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan dapat pula diartikan sebagai aktivitas paling operasional dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi pemerintah untuk melihat sejauhmana suatu kegiatan sejalan dengan program, kebijakan, tujuan dan sasaran organisasi akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi. Olehnya itu kegiatan merupakan cerminan dari strategi konkrit organisasi. Adapun program dan kegiatan daripada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru dapat kami kemukakan sebagai berikut : A. Program
dan
Kegiatan
Kewenangan
Dinas
Pengelola
Keuangan Daerah 1) Program Kerjasama Pembangunan - Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lem- baga 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan - pembangunan sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produk hasil pertanian/perkebunan 40
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
- pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana pasar kecamatan/pedesaan produksi hasil pertanian/perkebunan 3) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa kebersihan kantor - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Peny. Lap. capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan semesteran - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan RKA dan DPA - Monitoring dan Evaluasi 5) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan meubeleur - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 41
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
6) Program Peningkatan Pengelolaan Aset milik Daerah - Penyusunan dan Pengumpulan Data Aset Daerah - Pengelolaan dan Analisis Data Aset Daerah 7) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Penyusunan rancangan Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD - Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah - Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 8) Program Peningkatan pelayanan publik - Penyusunan standar pelayanan 9) Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur - Pendidikan dan pelatihan formal - Sosialisasi peraturan perundang-undangan - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan
42
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisir. Indikator kinerja dimaksud hendaknya bersifat ; (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) :
MATRIKS INDIKATOR KINERJA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2011 – 2015
NO
1
2
3 4
5
6
7
8
INDIKATOR KINERJA
Terbentuknya kerjasama dalam pelayanan publik dan ekonomi Jumlah kecamatan yang memiliki pasar yang layak Tertibnya administrasi dan keuangan Persentase pencapaian sasaran kinerja Persentase aset daerah yang tercatat dan sesuai dengan peruntukannya Tersedianya dokumen dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja Tersusun dan terimplementasikannya SOPP Persentase aparat yang mengikuti diklat Teknis dan fungsional
KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA (2010)
TARGET CAPAIAN KINERJA
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA (2015)
2011
2012
2013
2014
2015
4 Lembaga
0 Lembaga
1 Lembaga
0 Lembaga
1 Lembaga
0 Lembaga
6 Lembaga
5 Unit
5 Unit
6 Unit
7 Unit
7 Unit
7 Unit
7 unit
91,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
100%
91,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
1,66%
100%
70,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
5,00%
95%
79,16%
4,16%
4,16%
4,16%
4,16%
4,16%
100%
50,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
100%
65,68%
1,96%
3,09%
3,09%
3,09%
3,09%
80%
48
Rencana Strategik Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010-2015
BAB VII PEDOMAN TRANSSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
A. PEDOMAN TRANSISI Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2016 dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016 maka Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015 juga mencakup rencana program dan kegiatan indikatif satu tahun berikutnya.
B. KAIDAH PELAKSANAAN 1. Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru berkewajiban untuk melaksanakan programprogram dalam Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015 dengan sebaik-baiknya. 2. Sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru berkewajiban menjamin konsistensi Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2010 - 2015 dengan Rencana Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru. 4. Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten tahun 2010 - 2015 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan. 5. Rencana Strategis Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten tahun 2010 - 2015 bersifat dinamis dan fleksibel sehingga memungkinkan adanya perubahan kegiatan yang tetap mengacu pada program yang ada, apabila terjadi keadaan yang memaksa atau diluar kendali dan hal-hal lain yang belum terakomodir namun sifatnya sangat mendesak untuk dilaksanakan melalui perubahan sesuai ketentuan yang berlaku. 6. Sumber dana untuk melaksanakan rencana program dan kegiatan Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Barru tahun 2010 - 2015 berasal dari pendapatan daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
49