RENCANA PENGELOLAAN BISNIS KPHP MODEL POGOGUL KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

KPHP Model Pogogul Kabupaten Buol Sulawesi Tengah

HALAMAN JUDUL

RENCANA PENGELOLAAN BISNIS KPHP MODEL POGOGUL KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

Pendahuluan - Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

i


LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA PENGELOLAAN HUTAN JANGKA PENDEK KPHP MODEL POGOGUL TAHUN 2015 KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Disahkan di

:

Pada tanggal : Oleh

Buol Desember 2015

:

Kepala KPHP Model Pogogul Ttd Abram, SP., MSi. NIP. 19720404 199803 1 014 (…………………………………………………) NIP……………………………………..


ii


KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya sehingga laporan Penyusunan Rencana Bisnis KPHP Model Pogogul Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dokument ini merupakan acuan utama bagi KPHP Model Pogogul dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bisnis di wilayah kerjanya. Penyusunan Dokumen rencana bisnis ini dibiayai melalui sumber dana APBN Kementerian Kehutanan Tahun 2015 pada Produksi Wilayah XIV Palu Departemen

Kehutanan.

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan

Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan,

Dokumen

ini

menyajikan

gambaran

perencanaan

pengelolaan bisnsi KPHP Model Pogogul meliputi rencana pembangunan bisnis, dan strategi bisnis yang akan dilakukan KPHP Model Pogogul. Diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam proses penyusunan dokumen rencana bisnis KPHP Model Pogogul. Diharapkan dokumen ini dapat memberikan konstribusi yang baik bagi pengelolaan hutan lestari dan mewujudkan kemandirian KPHP Model Pogogul di Kabupaten Buol.

Demikian

dokumen ini disusun, semoga bermanfaat adanya. Palu,

Desember 2015

Kepala KPHP Model Pogogul,

Ttd Abram, SP., MSi. (…………………………………………………) NIP. 19720404 199803 1 014 NIP……………………………………..


3


RINGKASAN EKSEKUTIF

Visi KPHP Model Pogogul. Visi pengelolaan hutan KPHP Model Pogogul adalah “Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan hutan Untuk mengoptimalkan fungsinya secara ekonomi, sosial dan ekologi yang lestari dan berkelanjutan”. Mewujudkan visi tersebut KPHP Model Pogogul perlu mengembangkan usaha pada sektor kehutanan dalam pemanfaatan sumber daya alam telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pembangunan nasional. Kontirbusi berupa peningkatan pendapatan negara dari pembayaran pajak, iuran dan kewajiban lainnya terhadap pemerintah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja, peluang berusaha, merangsang pertumbuhan industri yang membuka lapangan kerja baru.

Perencanaan bisnis di KPHP model Pogogul mencakup tentang gambaran umum rencana meliputi beberapa asepk-aspek yakni jenis produk yang akan dikembangkan, segmentasi pasar dan pemasaran produk, teknik dan tenologi yang digunakan setiap produk, pengembangan manajemen dan organisasi, kondisi keuangan, kondisi operasional dan strategi bisnis dimasa mendatang. Produk yang akan dihasilkan adalah hasil hutan kayu dari hutan alam meliputi kayu meranti, kayu indah dan kayu rimba campuran, hasi hutan bukan kayu meliputi tanaman rotan dan hasil madu pada hutan alam. Perkembangan permintaan produk ke pasar terhadap produksi hasil hutan di provinsi Sulawesi Tengah memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Permintaan produksi kayu bulat dan kayu rimba campuran meningkat dari tahun ke tahun, Keadaan ini menjadi peluang besar bagi KPHP Model Pogogul dalam pembangunan bisnis kehutanan. Pemanfaatan hasil hutan kayu di wilayah kerja KPHP Model Pogogul diketahui luasan efektif areal berhutan dengan potensi diameter diatas 50 cm adalah seluas 671 Ha dengan daur selama 30 tahun. luas tebangan pertahun seluas 22 Ha/Tahun dan jatah produksi tahunan = 169,45 m3/tahun. Hasil perhitungan kelayakan menunjukkan keuntungan mutlak (NPV) positif yakni sebesar Rp. 1.326.653.734,39/tahun sehingga dapat dinilai layak, hasil perhitungan rasio pendapatan biaya (BCR) nilainya sebesar 1,74 sehingga dapat dinilai layak, demikian juga halnya pada sisi IRR-nya (suku bunga rill 6% atau nominal 15%) yakni sebesar 30,95% dan dapat diartikan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan NPV = 0 pada saat suku bunga bank komersial untuk kredit investasi besarnya 30%.


4


Perkembangan potensi dan peluang bisnis hasil pemanfaatan rotan merupakan lahan investasi yang mempunyai prospek yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Realisasi perdagangan rotan antar pulau di Sulawesi Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Rencana pemungutan hasil hutan berupa rotan diarahkan pada lahan-lahan hutan lindung blok pemanfaatan dengan luas 9.653,87 Ha, rotasi pemungutan rotan ditentukan selama 12 tahun dan jatah luas pemungutan rotan pertahun seluas 805 Ha. Rencana bisnis selama 5 tahun kedepan akan ditujukan pemanfaatan rotan fase pertama seluas 4.405,64 Ha. Jenis produk yang akan dihasilkan untuk pemungutan rotan adalah rotan asalan yang akan di pasarkan ke industry fernitur, industri meubel dan pengrajin produk rotan. Hasil perhitungan kelayakan bisnis menunjukkan keuntungan mutlak (NPV) positif yakni sebesar Rp. 4.366.918,69/ton/tahun, sehingga dapat dinilai layak, hasil perhitungan rasio pendapatan biaya (BCR) nilainya sebesar 2,06 dan dinilai layak, serta memiliki nilai IRR (suku bunga rill 6% atau nominal 15%) yakni sebesar 20,10% dan dapat diartikan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan NPV = 0 pada saat suku bunga bank komersial untuk kredit investasi besarnya 20%. Menghasilkan madu alam asli merupakan suatu peluang yang potensial dalam bisnis, karena banyaknya produk madu campuran dipasaran membuat para konsumen sangat sulit mendapatkan madu alam asli. Segmentasi pasar produk madu cukup banyak peluang untuk memenuhi permintaan konsumen baik tingkat kabupaten, provinsi maupun antar provinsi. Saat ini teridentifikasi 974 (Sembilan ratus tuju puluh empat) target pasar dalam pengembangan bisnis hasil madu di tingkat wilayah Kabupaten Buol dan Provinsi Sulawesi Tengah. Pelaksanaan budidaya madu alam akan dilakukan secara kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan yang telah masuk dalam program pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHP Model Pogogul. Pada tahun 2015, telah dibentuk 10 kelompok tani hutan yang akan menjadi target kemitraan yang akan dilakukan dalam pengusahaan madu. Setiap kelempok akan memiliki minimal 10 (sepuluh) kotak untuk 100 (seratus) koloni lebah madu. Hasil perhitungan menunjukkan keuntungan mutlak (NPV) sebesar Rp. 4.366.918,69, sehingga dapat dinilai layak, hasil perhitungan rasio pendapatan biaya (BCR) nilainya sebesar 2,06 sehingga dapat dinilai layak (lebih besar dari 1) dan angka IRR sebesar 20,10% dan dapat diartikan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan NPV = 0 pada saat suku bunga bank komersial untuk kredit investasi besarnya 20%.


5


Melihat potensi dan peluang perkembangan bisnis di sektor kehutanan merupakan lahan investasi yang mempunyai prospek yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Kondisi tersebut, memberikan peluang bisnis kepada KPHP Model Pogogul mengembangankan investasi di wilayah kelolahnya. Keberhasilan bisnis kehutanan bagi KPH adalah Kemampuan KPH dalam mengelola bisnis diwilayahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik tingkat domestik maupun ekspor. Pencapaian keberhasilan tersebut, diperlukan penentuan pasar dan strategi pemasaran terhadap produk hasil hutan. Adanya dokumen rencana bisnis tidak sekedar untuk menghasilkan dokumen rencana yang tersusun rapi. Tanpa ikhtiar dan ketetapan KPH untuk merealisasikan rencana tersebut maka suatu perencanaan tidak akan berarti apa-apa. Oleh karenanya komitmen seluruh aparatur KPH dan pemerintah menjadi bagian penting untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan, baik sasaran kuantitatif maupun kualitatif. Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam rencana bisnis KPHP Model Pogogul menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat terpartisipatif secara maksimal dalam seluruh tahapan pembangunan KPHP Model Pogogul.


6


DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL LEMBAR PENGESAHAN KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR BAB I PENDAHULUAN

i ii iii iv vii ix x

1.1 Latar Belakang ...........................................................

1

1.2 Maksud dan Tujuan ....................................................

2

1.3 Sasaran .....................................................................

3

1.4 Ruang Lingkup ...........................................................

3

1.5 Defenisi Opresaional ..................................................

4

BAB II DESKRIPSI KAWASAN KPHP MODEL POGOGUL 2.1 Visi dan Misi KPHP Model Pogogul ................................

7

2.2 status Organisasi KPHP Model Pogogul .........................

8

2.3 Risalah Wilyah KPHP Model Pogogul ............................

10

2.4 Potensi Wilayah KPHP Model Pogogul .........................

12

2.5 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya .............................

18

2.6 Potensi Bisnis KPHP Model Poggul ................................

23

2.7 Kerangka Perencanaan Bisnis KPHP Model Pogogul .......

28

BAB III RENCANA KEGIATAN..................................................

32

3.1 Pendahuluan .............................................................

32

3.2 Tujaun .......................................................................

32

3.3 Segmentasi Pasar .......................................................

33

3.4 Produksi................................................................ .....

35

3.5 Rencana Kegiatan Bisnis.............................................

36

3.6 Analisis Kelayakan Investasi........................................

44


vii


BAB IV RENCANA BISNIS PEMANFAATAN HASIL ROTAN

BAB V

4.1 Pendahuluan ............................................................

47

4.2 Tujuan ......................................................................

48

4.3 Segmentasi ................................................................

48

4.4 Produksi ....................................................................

50

4.5 Rencana Kegiatan Bisnis Pemanfaatan Hasil Rotan ........

52

4.6 Rencana Investasi .......................................................

58

RENCANA BISNIS PENGUSAHAAN MADU ALAM 5.1 Pendahuluan ............................................................

61

5.2 Tujuan ......................................................................

62

5.3 Segmentasi ................................................................

62

5.4 Rencana Kegiatan Bisnis Penguasahaan Madu Alam .....

64

5.5 Rencana Investasi .......................................................

73

BAB VI RENCANA STRATEGI BISNIS 6.1 Strategi Pemasaran ...................................................

76

6.2 sumber dan Strategi Pendanaan .................................

80

6.3 Strategi Kemitraan Bisnis ............................................

83

6.4 Strategi Manajemen Resiko ........................................

86

PENUTUP ......................................................................

88

LAMPIRAN ..................................................................................

90

BAB V


88


DAFTAR TABEL Tabel

Judul

Halaman

2.1

Luas wilayah hutan di KPHP Model Pogogul .....................

10

2.2

Keadaan penduduk wilayah kecamatan di KPHP unit I ......

18

2.3

Jumlah penduduk beradasarkan matapencaharian penduduk di wialyah KPHP unit I ....................................................

20

2.4

Jenis dan jumlah sarana dan prasara ...............................

20

2.5

Data kelompok tani RHL dlam wilayah BPDAS Palu Poso di Kabupaten Buol .............................................................

22

2.6

Rerata volume hasil hutan kayu di KPHP Model Pogogul....

25

2.7

Potensi hasil hutan berupa rotan di KPHP Model Pogogul Berdasarkan hasil invetarisasi hutan tahun 205 ...............

26

2.8

Kualitas hasil hutan kayu di wilayah KPHP Model Pogogul..

27

2.9

Kualitas hasil hutan rotan di wilayah KPHP Model Pogogul..

28

2.10

Kerangka perencanaan bisnis di KPHP Model Pogogul.. .....

29

3.1

Segmentasi pasar produk hasil hutan di wilayah Sulawesi Tengah ...........................................................

34

3.2

Jenis biaya pengusahaan hasil hutan kayu hutan alam ......

38

3.3

Hasil analsis kelayakan finalisasi pengusahaan hasil hutan Kayu hutan alam ...........................................................

46

4.1

Segmentasi pasar produk hasil rotan ..............................

49

4.2

Potensi hasil hutan berupa rotan di KHPP Model Pogogul Berdasarkan hasil inventarisasi hutan tahun 2015 .............

51

4.3

Hasil analsis kelayakan finalisasi pengusahaan hasil hutan Kayu hutan alam ...........................................................

53

4.4

Kriteria dan indikator pemantauan dan evaluasi kerja KPHP Model Pogogul Tahun 2015 ...................................

59

5.1

Segmentasi pasar produk madu pada berbagai jenis koperasi ........................................................................

63

5.2

Segmentasi pasar produk madu pada berbagai jenis koperasi ........................................................................

74

6.1

Penyediaan pendanaan melalui lembaga mitra untuk Pembangunan KPHP Model Pogogul ................................

82

6.2

Strategi kemitraan bisnis KPHP Model Pogogul ................

84


9


DAFTAR GAMBAR Gambar

Judul

Halaman

2.1

Organisasi KPHP Model Pogogul ......................................

9

2.2

Peta zonasi curah hujan di wilayah KPHP unit I ................

12

2.3

Peta DAS prioritas di wilayah KPH Unit I...........................

16

2.4

Peta penutupan lahan di wilayah KPHP Unit I ...................

17

2.5

Peta administrasi kecamatan di wilayah KPHP Unit I ........

19

2.6

Sediaan jumlah kelas tiang (N) berdasarkan kelompok jenis ..............................................................................

24

2.7

Sebaran kelas diameter berdasarkan kelompok jenis ........

25

2.8

Sediaan rata-rata volume kayu per Hektar.. .....................

25

3.1

Perkembangan permintaan hasil hutan kayu pada tahun 2010-2014 ...........................................................

33

Perkembangan realisasi perdagangan rotan antar pulau di Sulawesi tengah padaa tahun 2010-2014 .....................

49

Rotasi pemanfaatan hasil rotan kelompok hutan Buol KPHP Model Pogogul dengan Daur 12 tahun .............

52

4.3

Struktur organisasi bisnis pemanfaatan hasil rotan ...........

54

4.4

Hasil Rotan Asalan ..........................................................

56

5.1

Segmentasi pasar produk madu pada badan usaha koperasi ..............................................................

63

5.2

contoh kotak untuk 100 koloni lebah madu .....................

64

5.3

Struktur organisasi bisnis pengusahaan madu ..................

65

5.4

Kotak stup......................................................................

68

5.5

Kotak stup berisi frame/sisiran ........................................

68

5.6

Perlengkapan kerja pemanenan madu .............................

72

5.7

Perlengkapan produksi madu...........................................

72

6.1

Skema strategi pengembangan segmentasi pasar produk

4.1 4.2

6.2

Hasil hutan dan rotan .....................................................

77

Skema strategi segmentasi pasar pengusahaan madu.......

78


1 0


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Di Tahun 2020 mendatang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mentargetkan, bahwa seluruh wilayah kawasan hutan di Indoensisa telah terbentuk kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengelolaan hutan dilakukan melalui pembentukan KPH akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan, baik di level nasional, provinsi maupun kabupaten-kota. Pembentukannya ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan

secara

efisien

dan

berkelanjutan

pada

tingkat

tapak.

Pembangunan KPH diarahkan menuju pengelolaan hutan lestari sekaligus

berkontribusi

pada

perekonomian

dan

meningkatkan

kesejahteraan pada masyarakat. KPHP Model ini dibentuk pada tahun 2013 berdasarkan Peraturan Bupati Buol Nomor: 04/Dishut Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit I Pogogul pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buol. Sejak berdirinya KPHP Model Pogogul telah disusun Rencana Pengelolaan HUtan Jangka Panjang (RPHJP) periode tahun 2014-2023.

Adanya

dokumen RPHJP tersebut, dimaksudkan untuk menjadi acuan rencana pengelolaan hutan yang diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi produksi dan jasa sumberdaya hutan dan lingkungannya, baik produksi kayu, produksi bukan kayu, maupun jasa-jasa lingkungan, melalui kegiatan pokok berupa pemanfaatan, pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian lingkungan yang merupakan satu kesatuan kegiatan.


i


Fungsi utama dokumen RPHJP adalah sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan hutan secara optimal dengan menyiapkan sebuah

peluang

usaha

dibidang

kehutanan

dengan

tetap

mengedepankan asas kelestarian. Usaha-usaha yang dilakukan akan memberikan kontribusi bagi kemadirian KPH melalui membangun sebuah pola wirausaha di sektor kehutanan yang nantinya secara bertahap akan menjadi sumber pendapatan bagi unit KPH tersebut dan berimplikasi pada pendapatan negara secara keseluruhan. Mewujudkan Pencapaian kemandirian KPHP Model Pogogul dipandang perlu untuk menyusun sebuah rencana usaha KPH yang kemudian dikenal dengan istilah “Business Plan KPH”. Business Plan KPH merupakan sebuah penjabaran dari visi suatu unit KPH terhadap potensi sumberdaya yang ada dalam wilayah kerja yang nantinya akan menjadi inti dari model kewirausahaan sektor kehutanan yang akan dibangun oleh unit KPH yang bersangkutan. Visi kewirausahaan KPH akan dibangun melalui rencana-rencana bisnis yang berbasis pada profit oriented, dengan tidak melupakan asas kelestarian pengelolaan hutan. Pengembangan bisnis-bisnis KPH dapat berupa pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu serta pemanfaatan jasa lingkungan. 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan rencana bisnis KPHP Model Pogogul dimaksudkan untuk memberikan arahan dan acuan bagi KPH dalam melakukan pembangunan

dan

pengembangan

bisnis

di

wilayahnya

melalui

penciptaan peluang investasi kepada mitra KPH. Tujuan rencana bisnis KPH adalah untuk mencapai rencana pengelolan KPH secara optimal serta meningkatkan efektiitas pembangunan KPH.

Adanya rencana

bisnis KPH diharapkan dapat memberikan sumbangan pendapatan daerah demi kemakmuran masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah

KPHP


Model

Pogogul.

ii


1.3 Sasaran Sasaran rencana bisnis KPHP Model Pogogul adalah peluang bisnis yang ada di wilayah Kerja KPHP Model Pogogul baik hasil hutan kayu, hasil hutan non kayu maupun jasa lingkungan. 1.4 Ruang Lingkup Ruang lingkup rencana bisnis KPHP Model Pogogul disusun berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.6/MenhutII/2010, Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P.47/Menhut-II/2013. Adapun ruang lingkup rencana bisnis KPHP Model Pogogul adalah sebagai berikut; 1. Ringkasan eksekutif; memuat ringkasan pembangunan dan pengembangan bisnis di wilayah KPHP Model Pogogul, yang mengandung informasi singkat tentang; gambaran bisnis, dan tingkat keuntungan. 2. Pendahuluan; memuat informasi rencana bisnis berupa latar belakang, maksud dan tujuan, sararan, ruang lingkup, dan defenisi operasional. 3. Deskripsi Kawasan; mengandung informasi tentang : a) risalah wilayah KPHL Model Pogogul yang meliputi letak, luas, aksesibiltas kawasan, batas-batas, sejarah wilayah KPHP Model Pogogul; b) potensi umum wilayah KPH e) Keadaan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan; f) potensi bisnis KPHP Model Pogogul; g) deskripsi calon wilayah tertentu yang akan dikelola KPH; h) kerangka perencanan bisnis KPHP Model Pogogul. 4. Rencana Bisnis Pemanfaatan Tegakan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu; mengandung insformasi tentang; pendahuluan dan tujuan bisnis, pasar dan segmentasi pasar, produksi dan analisis peluang


usaha.

3


5. Rencana

Bisnis

Pengelolaan

Hasil

Rotan;

mengandung

insformasi tentang; pendahuluan dan tujuan bisnis, pasar dan segmentasi pasar, produksi dan analisis peluang usaha. 6. Rencana Bisnis Pengelolaan Hasil Madu Alam; mengandung insformasi tentang; pendahuluan dan tujuan bisnis, pasar dan segmentasi pasar, produksi dan analisis peluang usaha. 7. Strategi

Pengembangan

Bisnis;

mengandung

insformasi

tentang; manajemen bisnis, sumber pendanaan, kemitraan bisnis. rencana strategi bisnis, dan strategi manajemen Resiko meliputi manajemen resiko sosial, dan resiko lingkungan; 8. Penutup; mengandung insformasi tentang rekomendasi rencana bisnis KPHP Model Pogogul; 9. Lampiran; berisikan peta tematik wilayah KPHP Model Pogogul meliputi peta tematik sebaran potensi bisnis dan peta pendukung lainnya. 1.5 Defenisi Operasional 1.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3.

Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan

hutan


dan

konservasi

alam.

4


4.

Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

5.

Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

6.

Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan produksi.

7.

Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disusun oleh Kepala KPH, berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dengan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan, memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan jangka pendek.

8.

Rencana

Pengelolaan

Hutan

Jangka

Panjang

KPH

yang

selanjutnya disebut RPHJP KPH adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPHP dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun. 9.

Rencana Bisnis adalah deskripsi tertulis yang komprehensif tentang produk berupa barang dan jasa yang diproduksi, proses dan teknologi produksi yang digunakan, pangsa pasar dan pengguna produk yang menjadi target, strategi pemasaran, kriteria dan jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan, bentuk organisasi, persyaratan yang diperlukan dalam hal: infrastruktur dan peralatan, sumber-sumber pembiayaan yang diharapkan, serta berisi perincian inflow dan outflow keuangan selama periode tertentu.

10. Pemanfaatan

Hutan

adalah

kegiatan

untuk

memanfaatkan

kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan


5


hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariaannya. 11. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan

hutan

untuk

kepentingan

pembangunan

di

luar

kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. 12. Inventarisasi Hutan adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi sumber daya hutan serta lingkungannnya secara lengkap. 13. Blok adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan. 14. Wilayah tertentu dalam KPH antara lain, adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. 15. Kemitraan

kehutanan

setempat dengan

adalah

pemegang

kerjasama izin

antar

pemanfaatan

masyarakat hutan

atau

pengelola hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan dan atau KPH dalam pengembangan kapasitas dan pemberian

akses,

dengan

prinsip

kesetaraan

dan

saling

menguntungkan. 16. Etat adalah jatah tebangan tahunan (JPT) yang diperkenankan dan disesuaikan dengan rotasi atau daur tebang yang telah ditetapkan. Etat dibagi menjadi dua, yaitu etat luas dan etat volume.


6


II. DESKRIPSI KAWASAN KPHP MODEL POGOGUL 2.1 Visi dan Misi KPHP Model Pogogul Visi KPHP Model Pogogul. Visi pengelolaan hutan KPHP Model Pogogul adalah “Terwujudnya pengelolaan dan pemanfaatan

hutan Untuk mengoptimalkan fungsinya secara ekonomi, sosial dan ekologi yang lestari dan berkelanjutan”.

Pencapaian visi

tersebut telah dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai berikut: 1.

Peningkatan Pengelolaan dan Pemanfaatan hutan produksi dan hutan

lindung

sesuai

zona

-zona

yang

telah

ditetapkan

berdasarkan ketentuan yang berlaku; 2.

Mendorong percepatan dan terbentuknya kelembagaan KPHP sesuai ketentuan yang berlaku;

3.

Mendorong dan membuka peluang invenstasi disektor kehutanan melalui pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan dan jasa lingkungan;

4.

Menjabarkan, mengimplementasikan dan melakukan pemantauan serta penialaian kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya;

5.

Mengoptimalkan dan menjamin akses masyarakat terhadap hutan serta mendukung penyelesaian konflik lahan;

6.

Melakukan

rehabilitasi

hutan,

reklamasi

pemulihan

dan

perlindungan dengan monitoring dan evaluasi; 7.

Melaksakana tata kelolah pemerintah dan pelayanan publik yang akuntabel, adil transparan, efektif dan efesien;

8.

Meningkatkan SDM aparatur dan masyarakat melalui Diklat magang

dan

Deskripsi Kawasan - Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

lain-lain.

7


Berdasarkan misi tersebut, KPHP Model Pogogul berupaya secara maksimal menyelenggarakan pengurusan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dan lestari secara efisien dan efektif. Pengelolaan hutan dilakukan dengan memperhatikan fungsi ekologis, produksi, sosial dan ekonomi. Kedepan diharapkan KPHP dapat mengelola hutan secara lestari dan mandiri dengan membangun dan mengembangkan investasi kehutanan. Salah satu misi KPHP Model Pogogul adalah mendorong dan membuka peluang invenstasi disektor kehutanan melalui pemanfaatan kawasan hutan, hasil hutan dan jasa lingkungan. Mendukung peran dan fungsi KPHP terhadap misi tersebut, KPHP dipandang perlu untuk menyusun

sebuah

rencana

usaha

(Business Plan)

KPHP

guna

membangun sektor kehutanan yang mandiri. 2.2 Status Organisasi KPHP Model Pogogul Sampai dengan saat penyusunan dokumen ini, kelembagaan KPHP Model Pogogul masih berbentuk model Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kehutanan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah. Permendagri No. 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Organisasi UPTD KPHP Model Pogogul memiliki tipe A, yaitu Organsasi KPH yang memiliki karakteristik terhadap pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel, dukungan stakeholder tinggi, dan potensi usaha baik.. Kelembagaan UPTD KPHP Model Pogogul menuju KPH yang mandiri dibutuhkan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang mengelolanya, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas. Kualitas SDM terutama yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi staf yang memiliki relevansi dengan komponen-komponen kegiatan yang akan


8


ditanganinya. Penunjukan Personil pengelola KPH Model berdasarkan Keputusan Bupati Buol Nomor: 800/10-71/Dishut Tanggal 07 Maret 2013 disajikan pada gambar berikut: Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah Kepala KPHP Model Pogogul

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tata Usaha

Staf Tata Usaha

Seksi Pengelolaan

Seksi Perencanaan

Gambar 2.1. Organisasi KPHP Model Pogogul Pembangunan bisnis yang akan diusahakan KPHP Model Pogogul perlu

melakukan

pembenahan

organisasi

KPHP,

karena

dalam

pembagunan bisnis yang akan dilakukan memerlukan penambahan dan penempatan beberapa staf diantaranya pada bagian pemanenan hasil hutan dan pemasaran hasil hutan. Penambahan staf tersebut dianggap penting untuk mengoptimalkan pelaksanaan bisnis yang diusahakan KPHP Model Pogogul. 2.3 Risalah Wilayah KPHP Model Pogogul 1. Letak dan Luas Wilayah KPHP Model Pogogul secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten Buol yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Lakea, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan


9


Bunobogu,

Kecamatan

Gadung,

Kecamatan

Karamat,

Kecamatan

Lipunoto, Kecamatan Momunu, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, dan Kecamatan Tiloan. Luas wilayah pengelolaan KPHP Model Pogogul berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.635/Menhut-II/2013 tanggal 24 September 2013 adalah sebesar ± 187.544,27 Ha.

Adapun rincian masing-masing luas kawasan hutan

berdasarkan fungsi hutan diuraikan pada Tabel 2 berikut: Tabel 2.1. Luas wilayah hutan di KPHP Model Pogogul. No.

Fungsi Hutan

Luas (Ha)

Persentase (%)

1

Hutan Lindung (HL)

42.310,38

22,56

2

Hutan Produksi Terbatas (HPT)

49.789,32

26,55

3

Hutan Produksi (HP)

95.444,57

50,89

187.544,27

100

Jumlah

Sumber: Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Model Pogogul, 2013.

2. Aksesibilitas Kawasan Lokasi PHP Model Pogogul di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah pada

ebelas wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Lakea,

Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh, dan Kecamatan Paleleh Barat. Aksesibilitas Kawasan Wilayah KPHP Model Pogogul belum cukup memadai

sehingga

arus

transportasi

antar

desa dalam

wilayah

kecamatan maupun dari dan menuju desa di kecamatan yang lainnya masih sulit. Disamping itu sarana penunjang berupa jembatan juga belum

memadai

untuk

melintasi

wilayah

ini.

Dengan

demikian

keterjangkauan wilayah KPHP belum cukup memadai dijangkau hingga pada

batas-batas

luar


kawasan

hutan.

10


3. Batas-batas KPH KPHP Model Pogogul, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: a) Sebelah utara: berbatasan dengan kawasan APL di wilayah Kecamatan Paleleh s.d. Kecamatan Biu Kabupaten Buol. b) Sebelah timur: berbatasan dengan kawasan APL Desa Umu Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol. c) Sebelah selatan: berbatasan dengan KPHL Unit III Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo. d) Sebelah barat: berbatasan dengan KPHP Unit II Kabupaten Tolitoli. 4. Sejarah Wilayah KPH KPHP Unit I yang terletak di wilayah Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.79/MENHUT-II/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan sejarah pengelolaan hutan, wilayah KPHP Unit I pernah dikelola oleh HPH PT. PT. Regasia Jaya Nusantara hingga awal tahun 1990-an seluas 71.700 Ha. Selanjutnya mulai tahun 2000 PT. Inhutani I diserahi tugas oleh Departemen Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi dan pengamanan Eks HPH tersebut. Pada tahun 2000, PT. Inhutani memperoleh surat rekomendasi dari Bupati Kepala Dati II Buol Tolitoli No. 522/1296/Tapem tgl 1 Maret 2000 untuk ditetapkan sebagai areal HPH PT Inhutani I. 2.4 Potensi Wilayah KPHP Model Pogogul 1. Iklim Wilayah KPHP Unit I dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni musim Barat dan musim Timur dengan iklim tropis. Dari hasil analisis Peta Curah Hujan RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, curah hujan


11


rata-rata tahunan di wilayah KPHP Unit XVI berkisar 1.800 – 2.800 mm/tahun. Curah dominan berkisar 2.000 - 2.600 mm/tahun.

Gambar 2.2. Peta Zonasi Curah Hujan di Wilayah KPHP Unit I Dari hasil analisis data curah hujan dan hari hujan Kabupaten Buol periode tahun 2002-2007 diketahui bahwa curah hujan rata-rata tahunan mencapai 1.920,43 mm/thn. Jumlah bulan basah sebanyak 11 bulan dan bulan kering 0 bulan. Dengan demikian tipe iklim berdasarkan klasifikasi Smith dan Ferguson adalah termasuk dalam tipe iklim A. Selanjutnya berdasarkan data curah hujan Tahun 2007 diketahui jumlah hari hujan sebanyak 126 hh atau rata-rata 10 hh. Rata-rata curah hujan selama tahun 2007 adalah 187 mm/bulan, yang mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April (430 mm) dan terendah terjadi pada bulan September (45 mm). Suhu udara maksimum rata-rata tertinggi di wilayah Buol dan sekitarnya adalah


12


32,45 0C pada bulan Mei dan suhu udara minimum rata-rata terendah adalah 23,53 0C dibulan Februari. Kelembaban udara rata-rata bulanan juga bervariasi, tertinggi adalah 88,00% yang terjadi pada bulan September dengan kelembaban udara rata-rata terendah sebesar 82,00% yang terjadi pada bulan Oktober. 2. Geologi, Tanah dan Geomorfologi Geologi: Berdasarkan peta Geologi Bersistem Indonesia skala 1:250.000, wilayah Kabupaten Buol termasuk dalam Mendala Geologi Sulawesi Barat. Dari sisi kompleksitas struktur geologi, bagian timur wilayah ini relatif lebih erpengaruhi secara tektonik dibanding bagian baratnya. Di bagian timur, sesar-sesar vertikal dengan dua arah utama yaitu tenggara-barat laut dan timur laut-barat daya. Disamping itu, terdapat sesar-sesar dekstral di Pegunungan Paleleh dan G. Tentalomatinan. Adapun bagian timur Buol, gejala struktur relatif tidak dominan, hanya terdapat dua struktur utama, yaitu sesar sungkup di barat Momunu dan sesar vertikal di sebelah barat Leok. Struktur geologi lainnya yang dijumpai adalah lipatan antiklin dan kekar-kekar yang banyak terdapat pada seluruh formasi batuan yang ada di wilayah ini. Tanah: Berdasarkan

data

FAO/UNESCO/Soil

Survey

Staff

(1968),

penyebaran jenis di wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah jenis tanah yang ada berdasarkan sistem soil taksonomi (Soil Survei Staff USDA, 1999), ditemukan tiga order utama tanah diantaranya adalah Entisols, Inceptisols, dan Mollisols. Entisols menempati wilayah pesisir dengan variasi sifat-sifat kimia tanah yang cukup beragam, sedangkan Inceptisols dan Mollisols penyebarannya sempit dengan variasi sifat-sifat tanah yang relatif kecil. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi tanah LPT Bogor, jenis tanah yang terdapat di wilayah DAS Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah didominasi jenis Podsolik


13


Merah Kuning, Litosol, Rendzina, Mediteran Merah Kuning, dan Aluvial. Jenis tanah lainnya adalah Latosol, Hidromorf, dan Organosol (Sumber: Peta Lahan Kritis Kabupaten Buol, BPDAS Palu Poso, Tahun 2009). Geomorfologi: Secara fisiograti, wilayah Kabupaten Buol berada di antara jajaran vulkanik lengan utara (northern volcanic ranges) dengan wilayah pegunungan bagian tengah (central mountains) dari Pulau Sulawesi. Morfologi wilayah ini sebagian merupakan perbukitan dengan relief sedang, sebagian besar yang berelief tinggi terutama pada bagian selatan. Sebagian lagi berelief rendah yang umumnya berupa dataran alluvial dan menempati wilayah-wilayah pesisir pantai, atau bagian utara Kabupaten Buol. Berdasarkan

pada

proses

geologi,

pengelompokan

umum

morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dapat dlbagi dalam: 1. Lereng/tebing depresi, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut, lereng yang terbentuk berupa tebing curam Karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 10 - 200 meter. 2. Daerah paparan; dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut kabupaten ini. 3. Dataran; terdiri dari: a. Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Lipunoto. b. Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada. Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan permukiman yang sudah lama


dibuka.

14


4. Perbukitan, terdiri dari: a. Punggung bukit sedimen asimetrik tak terorientasi. Bentukan seperti ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan

pesisir

bagian

selatan

sepanjang

wilayah

Kabupaten Buol b. Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral Bentukan bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Biau. c. Deretan bukit sangat curam di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan dan Kecamatan Paleleh. 5. Pegunungan, terdiri dari: a. Punggung

bukit

sedimen

asimetrik

tertoreh

melebar,

sebarannya dijumpai di sebagian wilayah kecamatan yang ada. b. Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol. 3. Hidrologi dan DAS Di wilayah KPHP Unit I terdapat dua DAS prioritas I yaitu DAS Kuala besar, Lintidu, Bodi, Lantikadigo-mulat, Lonu, Bunobogu, Buol, Lakea, Lakuan, dan Maraja. Sedangkan DAS lainnya termasuk dalam prioritas II dan III. Umumnya sungai-sungai utama di wilayah KPHP Unit I memiliki pola aliran dendritik dan paralel yang seluruh sungai utama dan anak sungainya mengalirkan air ke arah utara (Laut Sulawesi)


15


Gambar 2.3. Peta DAS Prioritas di Wilayah KPHP Unit I Air

sungai

diimanfaatkan

di

wilayah

masyarakat

KPHP untuk

ini

hanya

sebahagian

besar

pemenuhan

kebutuhan

irigasi

pertanian. Hamparan lahan sawah cukup luas terdapat di wilayah Kecamatan

Biau,

Kecamatan

Tiloan,

Kecamatan

Momunu,

dan

Kecamatan Paleleh. Pada desa-desa lainnya umumnya air sungai dimanfaatkan penduduk untuk air, mandi, dan mencuci. Sungai-sungai penyumbang banjir dan sedimentasi terbesar di wilayah KPHP ini adalah Sungai Buol. 4. Penutupan Vegetasi/Lahan Kondisi penutupan lahan/vegetasi di wilayah KPHP Unit I terdiri atas: 123,79 ha hutan mangrove primer, 0,06 Ha hutan mangrove sekunder, 145,399,99 Ha hutan primer, 41.852,59 ha hutan sekunder, 248,18

perkebunan,

3.709,96

pertanian

lahan

kering,

3.999,94

pertanian lahan kering campur, 75,41 sawah, 4.149, 40 ha semak belukar,

dan

16,79

ha

tambak.


(Dishut

Sulteng,

2011)

16


Gambar 2.4. Peta Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Unit I 5. Potensi Kayu/Non-Kayu KPHP Unit I adalah salah satu wilayah KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna)

yang

cukup

tinggi.

Di

wilayah

ini

terdapat

hutan

pegunungan/hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, yang kaya jenis-jenis vegetasi berkayu dan vegetasi tak berkayu baik komersial dan non-komersial. Jenis-jenis flora yang cukup dikenal masyarakat bernilai komersial tinggi di pasar Internasional maupun domestik, khususnya dari jenis kayu adalah Kayu Meranti (Shorea spp.), Palapi (Herriteria sp.), Nyatoh (Palaqium

spp.),

Rau

(Dracontamelon mangiferum),

Bintangur

(Calophyllum soulatri), Maraula (Diospyros macrophylla), Agatis/Damar (Agathis spp.), Matoa (Pometia pinnata), Dao (Dracontamelon dao), Mangga hutan (Mangifera foetida), Binuang (Octomeles sumatrana), dll.


17


Selanjutnya dari jenis flora berupa jenis non-kayu adalah Rotan (Calamus spp.), Bambu (Bambusa spp.), Aren (Arenga pinnata) dan jenis palma lainnya. Dari jenis flora tersebut beberapa jenis yang dikategorikan sebagai jenis tanaman multiguna seperti Agatis (penghasil kayu dan getah damar), Durian (penghasil kayu dan buah), Aren (penghasil nira, ijuk, pati, lidi, buah), dsb. 2.5. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya 1. Kependudukan Secara administratif KPHP Unit I berada dalam wilayah Kecamatan Biau, Karamat, Lipunoto, Bukal, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat dan Paleleh di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sebaran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada tiga belas wilayah kecamatan di Kabupaten Buol disajikan pada tabel berikut. Adapun gambaran secara spasial administrasi kecamatan tersebut disajikan pada Gambar berikut. Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Wilayah Kecamatan di KPHP Unit I NO

Kecamatan

1

2

A

Kabupaten buol

1

Biau

2

Kramat*)

3

Luas Wiayah (km2)

Jumlah Penduduk (Jiwa)

Jumlah KK

Kepadatan Pendududk (jiwa/km2)

3

4

5

6

361,65

16.630

3.689

12

Liponoto

217,8

20.283

4.623

7

4

Momonu

400,4

12.954

2.988

14

5

Tiloan

1.437,70

7.450

1.961

8

6

Bokat

196,1

11.831

2.852

14

7

Bukal

355,52

11.875

2.956

13

8

Bonubogu

327,15

8.287

1.826

8

160,38

10.650

2.371

8

586,87

15.161

3.621

17

26.887

101

9

Gadung

10

Paleleh

11

Paleleh Barat *) Jumlah

4043,57

115.121


18


Gambar 2.5. Peta Administrasi Kecamatan di Wilayah KPHP Unit I 2. Mata Pencaharian dan Pendapatan Matapencaharian

penduduk

yang

dimaksud

adalah

mata

pencaharian utama (penduduk usia produktif) yang merupakan sumber penghidupan pokok penduduk, dimana dalam hal ini merupakan sumber penghasilan penduduk minimal 50% dari keseluruhan penghasilan mereka. Jadi dengan mengetahui mata pencaharian penduduk yang bermukim pada satu wilayah akan memudahkan kita dalam mengetahui tingkat pendapatannya. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi mata-pencaharian

yang

diperoleh

dari

data

BPS

Kecamatan

di

Kabupaten Buol (KPHP Unit I), diperoleh hasil seperti yang tertera pada tabel


berikut.

19


Tabel

2.3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk di Wilayah KPHP Unit I

Matapencaharian

no

Kecamatan

Petani dan Nelayan

Pedagang

PNS/ Karyawan

Jasa dan Industri, dll

jumlah (Org)

1

2

3

4

5

6

7

1

Biau/Kramat

3.032

91

126

449

3.698

2

Lipunoto

2.774

55

462

832

4.632

3

Momonu

2.532

95

139

231

2.988

4

Tiloan

1.608

43

67

243

2.961

5

Bokat

2.424

73

97

258

2.852

6

Bukal

2.542

79

101

234

2.956

7

Bunobogu

1.570

47

62

146

1.826

8

Gadung

2.039

61

81

190

2.371

9

Paleleh/Palele Barat

3.114

93

123

290

3.621

21.635

637

1.258

2.873

27.905

Jumlah

Dari tabel di atas, nampak bahwa jenis matapencaharian penduduk di wilayah DAS dalam wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah masih didominasi petani dan nelayan, disusul pegawai, pedagang, industri dan jasa layanan lainnya. 3. Sarana dan Prasarana Perekonomian Keberadaan sarana dan prasarana perekonomian di wilayah KPHP Unit I bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi. Adapun kondisi sarana dan prasarana perekonomian disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.4. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana No

Nama Kecamatan

Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian (buah) Bank Bank Koperasi BPD BPR Swasta Pemerintah Primer

1

Biau

-

-

-

1

5

2

Kramat *)

-

-

-

-

-

3

Lipunoto

-

1

-

2

61

4

Momonu

-

-

-

-

12

5

Tiloan

-

-

-

-

9

6

Bokat

-

-

-

-

9

7

Bukal

-

-

-

-

11


20


No

Nama Kecamatan

Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian (buah) Bank Bank Koperasi BPD BPR Swasta Pemerintah Primer

8

Bunobogu

-

-

-

-

6

9

Gadung

-

-

-

-

12

10

Paleheh

-

-

-

1

14

11

Paleleh Barat *)

-

-

-

-

Data pada tabel terlihat jenis sarana dan prasarana perekonomian untuk menunjang kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah kecamatan yang meliputi; jenis dan jumlah perbankan, jenis dan jumlah koperasi. Selain itu terdapat pasar tradisional, toko, warung dan kios. 4. Sarana dan Prasarana Kesehatan Sarana dan prasarana kesehatan di wilayah KPHP Unit I, di setiap kecamatan telah tersedia, seperti pukesmas dan puskemas pembantu. Untuk di Kecamatan Lipunoto sebagai ibu kota kabupaten disamping tersedia puskemas juga tersedia rumah sakit. 5. Sarana dan Prasarana Pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah KPHP Unit I, di setiap kecamatan telah tersedia sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Untuk di ibu Kota Kabupaten terdapat Perguruan Tinggi Swasta. 6. Lembaga Formal dan Informal Desa-desa dan kelurahan di dalam dan sekitar wilayah KPHP Unit I semuanya telah mempunyai lembaga masyarakat, baik yang bersifat formal maupun yang non-formal sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan BPD. Selain itu, juga terdapat lembaga informal yang merupakan Lembaga/Badan/Organisasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif kelompok/ warga masyarakat tertentu dengan dana warga


21


masyarakat bersangkutan, seperti kelompok tani, lembaga adat dan lainnya. Dari data BPDAS Palu Poso Tahun 2009, di wilayah Kabupaten Buol sampai dengan Tahun 2008 terdapat sebanyak 57 kelompok tani hutan dengan jumlah peserta sebanyak 2.210 orang yang tersebar pada 45 desa/kelurahan dalam sebelas wilayah kecamatan. Kelompok tani hutan dimaksud adalah kelompok tani pada kegiatan RHL (Gerhan, DAK dan MDM) dengan luas areal sasaran 2.063 Ha. Untuk jelasnya disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.5. Data Kelompok Tani RHL dalam Wilayah BPDAS Palu Poso di Kabupaten Buol

No

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Jumlah Kelompok (Bh)

Jumlah Anggota

Jumlah Luas (Ha)

Jenis Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

Domag

1

49

50

Gerhan

Nonu

2

124

124

Gerhan

Ponipingan

2

50

35

DAK

Labuton

1

123

100

Gerhan

Taat

2

70

60

Gerhan

Rupu Bogu

1

17

10

Gerhan

Diapatih

1

25

25

Gerhan

Lokodidih

1

25

25

Gerhan

Petangoan

1

65

50

DAK

Mooyong

2

78

78

Gerhan

Mopu

3

171

175

DAK, Gerhan

Bungkudu

1

25

25

Gerhan

Momunu

1

25

25

Gerhan

Lamadong

1

50

50

Gerhan

Puji Mulyo

1

52

50

Gerhan

Pinamula

2

50

50

MDM

Potogu

1

25

25

Gerhan

Busak II

1

45

50

DAK

Lakea I

3

74

60

Gerhan

Lamakan

1

58

50

Gerhan

Tualan

1

50

50

Gerhan

Mondalan

2

40

35

Gerhan

1

2

3

4

5

Bunobogu

Gadung

Bukal

Momunu

Biau/Kramat


22


No

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Jumlah Kelompok (Bh)

Jumlah Anggota

Jumlah Luas (Ha)

Jenis Kegiatan

1

2

3

4

5

6

7

Lakuan Buol

1

25

25

Gerhan

Bodi

2

59

50

DAK, Gerhan

Harmoni

1

16

10

Gerhan

Tolau

1

50

50

Gerhan

Molangato

1

35

50

MDM

Pikopo

1

50

50

DAK

Kodolagon

1

50

50

Gerhan

Doulan

1

50

50

Gerhan

Negeri Lama

1

25

5

Gerhan

Kantanan

1

25

5

Gerhan

Bongo

1

50

50

Gerhan

Bukamog

1

53

50

Gerhan

Tang

1

50

50

Gerhan

Bokat

1

50

50

Gerhan

Air Terang

1

50

50

Gerhan

Maniala

1

50

50

Gerhan

Jatimulya

1

25

25

Gerhan

Boilan

1

50

50

Gerhan

Kel. Leok I

2

85

80

Gerhan

Kumaligen Kampung Bugis

1

15

10

Gerhan

1

15

10

Gerhan

Kel. Kali

1

15

16

Gerhan

6

7

8

9

Paleleh/Paleleh Barat

Bokat

Tiloan

Liponotu

2.6. Potensi Bisnis KPHP Model Pogogul Dalam rangka mempercepat pembangunan KPHP Model Pogogul menjadi KPHP yang mandiri, maka di wilayah KPHP ini dialokasikan lahan hutan produksi terbatas dan hutan produksi guna dimanfaatkan menjadi usaha hasil hutan kayu alam dan atau restorasi ekosistem. Selain itu, untuk pengembangan usaha hasi hutan bukan kayu (rotan, madu dan getah) dan jasa lingkugan (Jasling) berupa usaha jasa wisata alam (Jasling-WA), usaha jasa penyerap dan atau penyimpanan karbon dan jasa sumber air. KPHP menyediakan pula lahan-lahan hutan di


23


kawasan hutan lindung. Pengembangan wilayah untuk tujuan kelola sosial di KPHP Model Pogogul terdapat blok pemberdayaan masyarakat, yang akan dikembangkan sebagai pemanfaaatan hasil hutan kayu dengan model pengembangan Hutan Kemasyarakat (HKM) seluas ±7.622,36 Ha, dan pemafaatan hasil hutan kayu melalui model pengembangan hutan desa seluas ±2.900 Ha. Pengembangan investasi di wilayah KPHP Model Pogogul memiliki potensi untuk penyelengaraan setiap jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan berbagai pihak yang akan melakukan investasi di wilayah KPHP. Rencana pengembangan investasi di wilayah KPHP dilakukan melalui pemanfaatan hasil hutan kayu (pemanfataan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman), dan hasil bukan hutan kayu (rotan, madu dan getah). 1. Potensi Hasil Hutan Kayu pada Hutan ALam Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) di wilayah KPHP Model Pogogul yang dilakukan tahun 2015 pada tahap I seluas 7.336,19 Ha, bahwa terdapat potensi kayu meliputi kayu indah, kayu meranti, dan kayu rimba campuran sebagai mana disajikan pada Gambar 2.6 dan hasil rata-rata volume kayu per hektar disajikan pada

Jumlah Pohon

Gambar 2.7, Gambar 2.8 dan Tabel 2.6 berikut. 400 350 300 250 200 150 100 50 0 N

Kayu Indah

Meranti

Rimba Campuran

59

172

355

Gambar 2.6. Sediaan jumlah kelas tiang (N) berdasarkan kelompok jenis.


24


350 300 250 200 150 100 50

Kayu Indah

Meranti

80-UP

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

80-UP

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

80-UP

70-79

60-69

50-59

40-49

30-39

20-29

0

Rimba Campuran

Gambar 2.7. Sebaran Kelas Diameter Berdasarkan Kelompok Jenis 35,000

Volume (M³/Ha)

30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 ,000 ,000

10 - 19

N

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

70 - 79

80 - Up

19,923

22,683

18,585

28,365

24,260

32,656

7,677

Gambar 2.8. Sediaan Rata-rata Volume Kayu Per Hektar Tabel 2.6. Rerata volume hasil hutan kayu di KPHP Model Pogogul No.

Kategori Pohon

Kelas Diameter

Jumlah Batang

Volume (M³ / Ha)

1

Pohon Kecil

20 - 29

369

19,92

2

Pohon Besar

30 - 39

270

22,68

3

Pohon Besar

40 - 49

116

18,59

4

Pohon Besar

50 - 59

62

28,37

5

Pohon Besar

60 - 69

56

24,26


25


No.

Kategori Pohon

Kelas Diameter

Jumlah Batang

Volume (M³ / Ha)

6

Pohon Besar

70 - 79

49

32,66

7

Pohon Besar

80 - Up

95

7,68

Jumlah Rerata Volume (M3/Ha)

22,02

2. Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Jenis rotan yang dijumpai dilokasi sampel plot adalah 8 (delapan jenis) dengan jumlah 1759 individu.

Lokasi sampel plot tersebut

didominasi oleh jenis rotan lambang (Calamus ornatus Blume), rotan batang (Calamus zollingeri Becc), rotan susu (Daemonorops robusta Warb), dan rotan tohiti (Calamus inops Becc).

Potensi rotan di KPHP

Model Pogogul berdasarkan hasil inventarisasi hasil hutan bukan kayu dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7.

No

Potensi Hasil Hutan Berupa Rotan di KPHP Model Pogogul Berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan Tahun 2015 Nama Lokal

Jumlah Individu

INP

1

Lambang (Calamus ornatus Blume)

504

45,22

2

Batang (Calamus zollingeri Becc)

347

36,30

3

Susu (Daemonorops robusta Warb)

258

28,87

4

Tohiti (Calamus inops Becc)

118

20,91

5

Rotan Tikus (Calamus didymocarpus Warb)

195

11,65

6

Umbul (Calamus symphysipus)

48

9,83

Keberadaan potensi sumber daya hutan yang dimiliki KPHP Model Pogogul dapat memberikan peluang investasi terhadap usaha di sektor kehutanan. KPHP sebagai pengelola hutan menawarkan investasi berbagai produk terhadap pemanfaatan kawasan hutan dan sumber daya hutan. Rencana Pengembangan Investasi di wilayah KPHP Model Pogogul dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha pemanfaatan


26


hutan melalui pemanfaatan hasil kayu pada hutan alam dan hutan tanaman serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Keberadaan KPHP Model Pogogul telah memiliki fasilitas yang memadai dalam mendukung dan melakukan usaha di sektor kehutanan. Failitas KPHP yang telah dimilki adalah Kantor KPHP Model Pogogul, saran dan prasarana (sapras) operasional lapangan meliputi sapras perkantoran, kendaraan operasional, dan sapras survey potensi hutan. Selain itu, telah terdapat persemaian permanen untuk pengelolaan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pembanguan usaha di wilayah KPHP akan dilakukan penyediaan fasilitas dalam pengelolaan produksi hasil hutan, guna mengoptimalkan penyelenggaraan investasi di KPHP Model Pogogul. 3. Keunggulan Produk Keungulan produk hasil hutan KPHP Model Pogogul meurpakan hasil hutan yang dikelolah oleh KPH dengan memiliki izin legalitas hasil hutan. Adapun kualitan hasil hutan kayu dan rotan yang berada di wilayah KPHP Model Pogogul disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.8. Kualitas Hasil Hutan Kayu di Wilayah KPHP Model Pogogul No. Jenis Hasil Hutan 1

Kayu Indah; Ebony

2.

Meranti

3.

Rimba Campuran;  Nyatoh  Palapi  Bintangur  Bayur  Jabon  Benuang

Kelas Kuat

Awet

I

I

I-II

I-II

I I II-III II-III III-IV IV-V

II I-II III IV V V


Keterangan Mebel Mewah Venir, Kayu Olahan, Kayu Gergajian, Mebel

Kayu Olahan, Kayu Gergajian, Mebel, dan Pulp

27


Tabel 2.9. Kualitas Hasil Hutan Rotan di Wilayah KPHP Model Pogogul

1

Batang

Kelas Kuat I

2.

Tohiti

I

71

146

3

Lambang

II

48

99

No.

Jenis

Kelas Mekanik 74

Kelas Sifat 140

Keterangan Industri bahan baku, bahan setengah jadi dan barang jadi

Kekuatan utama potensi hasil hutan cukup besar, kualitas produk yang baik dan berpotensi untuk diproduksi memenuhi permintaan pasar dari tahun ke tahun. Produksi hasil hutan dilakukan dengan menyortir hasil hutan dan mengutamakan kualitas hasil hutan. 2.7. Kerangka Perencanaan Bisnis KPHP Model Pogogul Rencana strategis bisnis pemanfaatan hutan KPHP Model Pogogul disusun berdasarkan kondisi serta data dan fakta aktual di lapangan, sesuai dengan konsep Pengelolaan Hutan Produksi Alam Lestari (PHAPL) dalam rangka menghadapi tuntutan pasar domestik dan internasional terhadap produk hasil hutan. Produk hasil hutan merupakan segala sumber daya hutan yang dapat ditawarkan ke pasar untuk

memuaskan

kebutuhan

dan

keinginan

konsumen

atau

pelanggan. Produk yang akan dihasilkan adalah hasil hutan kayu dari hutan alam meliputi kayu meranti, kayu indah dan kayu rimba campuran, hasi hutan bukan kayu meliputi tanaman rotan dan hasil madu pada hutan alam. Perencanaan bisnis di KPHP model Pogogul mencakup tentang gambaran umum rencana meliputi beberapa asepk-aspek yakni jenis produk yang akan dikembangkan, segmentasi pasar dan pemasaran produk,

teknik

dan

tenologi

yang

digunakan

setiap

produk,

pengembangan manajemen dan organisasi, kondisi keuangan, kondisi operasional dan strategi bisnis dimasa mendatang. Adapun kerangka perencanaan bisnis KPHP Model Pogogul disajikan pada tabel berikut.


28


Tabel 2.10. Kerangka Perencanaan Bisnis KPHP Model Pogogul Produk yang akan dikembangkan Komponen Hasil Kayu Hutan Alam

Rotan

Madu Hutan

Segmen Pasar - Siapa Pelanggan

Industri kayu gergajian, Industri K Industri furniture, pengrajin rotan Bulat, Industri furniture, Sawmil,

Toko herbal supermarket

- Tingkat daya Beli

Menengah ke atas

Menengah ke atas

Semua Lapisan

- Apa yang paling menarik bagi pelanggan

Kebutuhan kayu bangunan semakin meningkat

Murah, multi fungsi, permintaan hasil rotan meningkat

Kebutuhan madu asli hutan alam semakin meningkat

- Bagaimana pelanggan memperoleh produk

Melalui staf pemasaran KPH



- Apa yang KPH tawarkan kepada Pelanggan

Log kayu

Rotan Asalan

Madu dalam kemasan 600 ml

- Keunggulan produk

Kelas awet kayu 1-2 dan

Jenis komoditi rotan unggulan

Madu asli dari hutan alam

Nilai produk yang ditawarkan

kelas kuat kayu 1,2,3


29


Produk yang akan dikembangkan Komponen Hasil Kayu Hutan Alam

Rotan

Madu Hutan

Jaringan - Bagaimana pelanggan menginginkan saluran terhadap pasokan

Langsung ke KPH

Langsung ke KPH

Langsung ke KPH

- Bagaimana distribusi tersebut dapat efisien

Membuat unit pemasaran di KPH



- Tipe distribusi pemasaran yang dilakukan

Komunikasi langsung

Komunikasi langsung

Komunikasi langsung, melalui web?

Melalui fasilitas pelayanan jaminan pasokan, harga yang kompetitif, melakukan kerjasama dan mengikuti pameran



Hasil hutan kayu alam dengan diameter kayu diatas 50 Cm dan memiliki produktivitas yang tinggi

Tanaman rotan siap panen dengan kondisi rotan unggul sesui ketentuan produksi rotan alam

Hasil inventarisasi sarang madu alam pada Kelompok Tani Hutan yang berada di blok pemberdayaan

Hubungan kepada pelanggan - Bagaimana mengikat pelanggan yang potensial

Sumberdaya - Sumberdaya yang dibutuhkan dalam sistem produksi


30


Produk yang akan dikembangkan Komponen Hasil Kayu Hutan Alam

Rotan

Madu Hutan

- Sumber daya manusia yang diperlukan untuk memelihara pelanggan

Sumberdaya manusia di bidang pemasaran



- Sumberdaya yang dibutuhkan untuk melancarkan pendapatan

Modal awal, modal operasional, dan modal kerja sama dalam invetasi bisnis



- Aktivitas penyiapan sistem produksi

Baru berupa data potensi, belum sampai pada sistem produksi



- Penyiapan SDM Profesional

Masih minim

Kerja sama dengan petani rotan

10 Kelompok Tani Hutan

- Penyiapan lembaga Bisnis

belum

belum

Belum

Aktivitas yang sudah dilakukan


31


III. RENCANA BISNIS PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM 3.1 Pendahuluan Hasil

Hutan

kayu

dimanfaatkan untuk

adalah

salah

satu

potensi

yang

akan

pengembangan bisnis KPHPP Model Pogogul,

bisnis pemanfaatan hasil hutan kayu diharapkan

mampu memberikan

kontribusi pendapatan daerah serta diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kayu

bagi masyarakat, kayu pertukangan, kayu meoubler

mapun kayu bakar. Permintaan hasil hutan kayu pada tingkat kabupaten dan provinsi di Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini menjadi peluang bagi KPH dalam membangun bisnis pengelolaan hasil hutan kayu dalam memenuhi permintaan kayu baik untuk kebutuhan bahan baku industri kayu olahan, kayu lapis, meubel dan lain-lain. Pemanfaatan hasil

hutan kayu yang ada di wilayah kerja KPHP

Model Pogogul didasarkan atas masih banyaknya potensi Kayu sesuai dengan hasil inventarisasi

tegakan

yang

dilakukan pada wilayah

tertentu terdapat potensi jenis kayu meranti, jenis kayu indah diantaranya eboni, cempaka dan cendana, kayu rimba campuran diantaranya nyatoh, palapi, bintangur, jabon, dan benuang. Keberadaan potensi hasil hutan kayu tersebut, memberikan peluang besar kepada KPH untuk membangun bisnis hasil hutan kayu 3.2 Tujuan Tujuan

yang

akan

dicapai

dalam

pembangunan

dan

pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu diantaranya; 1. Memberikan gambaran prospek bisnis pengelolaan hasil hutan kayu

Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam- Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

32


2. Memberikan arahan startegi dalam pengembangan bisnis 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten dan provinsi sekaligus memberikan pendapatan pada negara 4. Menjaring mitra dari berbagai pihak dalam pengembangan investasi usaha hasil hutan kayu 3.3 Segmentasi Pasar Pasar (Market) adalah salah satu bagian dalam sumber daya bisnis kehutanan. Tanpa adanya pasar untuk hasil produksi, jelas tujuan bisnis produk kehutanan tidak mungkin tercapai. Menganalisis aspek pasar dan pemasaran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan perkembangan permintaan produk hasil hutan. Perkembangan permintaan produk ke pasar terhadap produksi hasil hutan di provinsi Sulawesi Tengah memiliki peningkatan dari tahun ke tahun. Permintaan produksi kayu bulat dan kayu rimba campuran meningkat dari tahun ke tahun, Keadaan ini menjadi peluang besar bagi KPHP Model Pogogul dalam pembangunan bisnis kehutanan. Adapun perkembangan realisasi permintaan hasil hutan disajikan pada gambar berikut. 90.000,00 80.000,00 70.000,00 Kayu Bulat/logs

60.000,00 50.000,00

Kayu Gergajian/sawn wood

40.000,00 30.000,00

Kayu Rimba Campuran/Forest Wood

20.000,00 10.000,00 0,00 2010

2011

2012

2013

2014

Gambar 3.1. Perkembangan permintaan hasil hutan kayu pada tahun 2010-2014


33


Melihat potensi dan peluang perkembangan bisnis di sektor kehutanan merupakan lahan investasi yang mempunyai prospek yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Kondisi tersebut, memberikan

peluang

bisnis

kepada

KPHP

Model

Pogogul

mengembangankan investasi di wilayah kelolahnya. Keberhasilan bisnis kehutanan bagi KPH adalah Kemampuan KPH dalam mengelola bisnis diwilayahnya untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik tingkat domestik maupun ekspor. Pencapaian keberhasilan tersebut, diperlukan penentuan pasar dan strategi pemasaran terhadap produk hasil hutan. Segementasi pasar dilakukan dengan mempertahankan pasar yang sudah ada dan mencari pasar baru. Perencanaan dalam penentuan segmentasi pasar bisnis kehutanan melalui usaha pemisahaan pasar pada kelompok-kelompok segmentasi pasar menurut jenis-jenis produk yang dihasilkan. Segmentasi pasar untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah terdapat peningkatan industri manufaktur kehutanan. Saat ini terdapat

13

(tiga

belas)

industri

sebagai

target

pasar

dalam

pengembangan bisnis hasil hutan di tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun beberapa industri kehutanan yang akan menjadi

target segmentasi pasar sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 3.1.

No.

Segmentasi Pasar Produk Hasil Hutan di Wilayah Sulawesi Tengah.

Nama Perusahaan

Produk

Alamat Desa Bokat, Buol Sulawesi Tengah Jl. Lanang Desa Lampassio, Toli Toli 95516

1

UPK. Mitra Patnership

Kayu Olahan

2

CV. Sumber Harapan

Kayu Olahan

3

CV. Budi Abadi

Kayu Olahan

Jl. Towua No. 96 A Palu Selatan

4

CV. Sinar Palu

Kayu Olahan

Jl. Roviga No. 27 Palu Timur

5

CV. Pantai Timur Jaya

Kayu Olahan

Jl. Trans Sulawesi Palu Utara, 94352

6

CV. Kayu Abadi

Kayu Gergajian

Jl. Surevele . Palu Utara

7

PT. Tetehe Nusa Jaya

Kayu Gergajian

Jl. Saro Fele, Palu Utara


34


No.

Nama Perusahaan

Produk

Alamat Jl. Moh. Yamin No.3 Taipa, Palu Utara, 94352 Jl. Trans Palu-Pantoloan Km 15 Palu Utara

8

CV. Saudara Inda Jaya

Kayu Gergajian

9

PT. Fairco Mitra Aneka Wood Industry

Plywood

10

PT. Leang Yang Group

Meubel

Jl. Pantoloan, Palu Utara

11

CV. Lywan

Meubel

Jl. Datu Adam, Palu Barat

12

CV. Unggul Utama

Furniture

Jl. Palu Pantoloan, Palu Utara

13

CV. Multi Pusmit mulia

Kayu ekspor

Jl. Trans Sulawesi, Palu Utara

Data statistik Kementerian Kehutanan permintaan hasil hutan berupa kayu olahan (kayu bulat, kayu gerajian dan kayu lapis) mengalami peningkatan baik untuk kebutuhan ekspor. Produk kayu dari wilayah Indonesia diekspor ke berbagai Negara terutama Asia seperti Jepang, Hongkong, Cina dan Korea Selatan, sebagian lagi ke negaranegara Eropa, Australia dan Amerika. 3.4 Produksi Kegiatan

penebangan

atau

pemanenan

kayu

adalah

suatu

kegiatan untuk memanen pohon/tegakan yang telah memenuhi syarat untuk dipanen sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya yang menyangkut limit diameter pohon. Namun demikian agar kegiatan pemanenan yang dilakukan dapat menjamin kelestarian fungsi produksi, perlu terlebih dahulu dilakukan perhitungan etatnya. Analisis zonasi lokasi pemanfaatan hasil

hutan kayu di wilayah

kerja KPHP Model Pogogul diketahui luasan efektif areal berhutan dengan potensi diameter diatas 50 cm adalah seluas 671 Ha. Rencana penebangan mencerminkan rencana pengaturan kelestarian hasil hutan dengan menentukan daur selama 30 tahun.

Dengan luasan efektif

tersebut, maka etat (jatah tebang) luas tebangan tahunan adalah; Etat Luas = Luas efektif areal berhutan ÷ Daur = 671 Ha ÷ 30 Tahun = 22 Ha / Tahun


35


Penentuan luas, lokasi dan urutan blok tebangan tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan data sediaan tegakan (standing

stock) hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) yang telah dilakukan, dengan prinsip dasar yakni areal dengan sediaan tegakan yang lebih tinggi sedapat mungkin direncanakan untuk dilakukan penebangan terlebih dahulu, dengan tetap memperhatikan aspek kelayakan teknis dan ekonomis dalam pelaksanaan operasionalnya. Sediaan stok yang terlebih dahulu akan diproduksi adalah jenis tegakan komersial berdiameter 50 cm ke atas. Berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) pada luasan wilayah tersebut, volume sediaan tegakan komersial berdiameter 50 cm ke atas pada areal efektif untuk produksi seluas 7.336,19 Ha adalah sebesar 9.007,74 m3. Selanjutnya perhitungan etat (jatah tebang) volume dan Jatah Produksi Tahunan (JPT) adalah; Etat Volume = (Volume sediaan tegakan x fp) ÷ Daur = (9.077,74 m3 x 0,8) ÷ 30 tahun = 242,07 m3/tahun JPT

= etat volume x factor eksploitasi (fe) = 242,07 m3/tahun x 0,7 = 169,45 m3/tahun

Dengan demikian produksi hasil hutan kayu pada hutan alam di wilayah KPHP Model Pogogul berdasarkan luasan efektif seluas 671 Ha, dengan hasil

produksi pohon

berdiameter diatas

50 cm selama rotasi

penebangan 30 tahun adalah luas tebangan pertahun = 22 Ha/Tahun dan jatah produksi tahunan = 169,45 m3/tahun. 3.5 Rencana Kegiatan Bisnis Rencana kegiatan bisnis pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam dilakukan pada wilayah tertentu yang telah ditetapkan pada kegiatan tata hutan KPHP Model Pogogul. Wilayah tertentu adalah


36


wilayah hutan yang situasi dan kondisinya dapat menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan usaha pemanfaatannya. Pembangunan KPHP di wilayah tertentu setidaknya memiliki spesifikasi atau kekhasan tersendiri sebagai keunggulan komparatif untuk pengembangan usaha sektor kehutanan guna meraih pangsa pasar hasil hutan yang diproduksi. Pemanfaatan hutan dalam wilayah tertentu dialokasikan areal hutan seluas 26.197, 46 ha, terdistribusi pada 3 kelompok hutan (KH) yakni KH. Bonubogu-Dondo, KH. Buol dan KH. Paleleh. Keberadaan wilayah tertentu berdasarkan RPHJP 2014-2023 diperuntukkan untuk rencana

kegiatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atau Restorasi

Ekosistem (HHK-HA/RE) seluas 19.835,64 Ha dan hasil hutan kayu hutan tanaman 6.361,82 Ha. Pada tahun 2015 KPHP Model Pogogul telah melakukan kegiatan IHMB untuk identifikasi potensi kayu seluas 7.336,19 Ha atau sebesar 37% dari jumlah luas rencana kegiatan HHK-HA/RE seluas 19.835,64 Ha. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pengelola KPH agar dapat melakukan kegiatan IHMB untuk mengidentifikasi potensi kayu rencana kegiatan HHK-HA/RE seluas 12.499,45 Ha, agar pembangunan bisnis dapat dilakukan untuk seluruh kawasan hutan pada rencana kegiatan HHK-HA/RE. Perencanaan kegiatan bisnis pengelolaan hasil hutan kayu pada hutan alam hanya ditujukan untuk kawasan yang memiliki potensi kayu yang berdiameter

diatas

50

cm

seluas 671 Ha dengan daur

pengusahaan 30 tahun. Adapun rencana pemanfaatan hasil hutan kayu pada

hutan

di

wilayah

tertentu

disajikan

pada

tabel


berikut.

37


Tabel 3.2. Rencana Waktu Kegiatan dan Tata Waktu Pelaksanaan Bisnis Pengelolaan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam KPHP Model Pogogul Nama Blok

Lokasi Blok/Petak

Rencana Kegiatan

Sistem Jumlah Silvikultur Petak

Jumlah Luas (Ha)

Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2016 No. Petak

2017 Luas (Ha)

No. Petak

2018 Luas (Ha)

No. Petak

2019 Luas (Ha)

No. Petak

2020 Luas (Ha)

No. Petak

Luas (Ha)

KH BunoboguDondo

Kec. Paleleh, Desa Baturata dan Desa Kuala Besar

HHK-HA/RE

TPTI/TR

5

228,62

HP - 780

23,20

HP - 745

46,61

HP - 779

64,18

HP - 869

38,70

HP - 868

55,93

KH Buol

Kec. Tiloan, Desa Air Terang dan Desa Lamuli

HHK-HA/RE

TPTI/TR

4

442,06

HP - 2495

37,07

HP 1285

45,63

HP - 2626

115,37

HP - 2626

115,37

HP 1329

128,62

9

670,68

Jumlah

60,27

92,25

179,54

154,06


184,55

38

Penyelenggaraan skema kegiatan HHK-HA di wilayah tertentu KPHP Model Pogogul dimaksudkan untuk memanfaatkan hutan alam produksi secara lestari (jangka panjang) dengan memperhatikan kelestarian usaha dan keseimbangan lingkungan, sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat, sehingga operasionalisasi pemanfaatan hutan tahunan di lapangan dapat dilakukan secara rasional terukur, sesuai dengan kemampuan regeneratif alami maupun buatan. Penerapan pendekatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dapat dilakukan melalui prakondisi situasi sosial sekitarnya agar penyelenggaraan pengelolaan hutan dapat lebih kondusif di sekitar wilayah KPH. Pendekatan tersebut dimaksudkan pengelola KPH segera melakukan penataan areal pada lokasi tersebut khususnya melakukan penataan batas kawasan hutan guna mencegah terjadinya konflik baru antara pengelola KPHP dengan masyarakat. Selanjutnya pengelolan KHP dapat melakukan rencana kegiatan pengelolaan hasil hutan kayu hutan alam dengan melakukan rencana pemanfaatan sebagai berikut. 1). Tata Batas IUPHHK Tata batas areal dilaksanakan sesuai waktu yang tercantum didalam SK. IUPHHK atau kalau belum dilaksanakan maka jadwalkan dengan waktu 1 tahun.Untuk areal yang telah ditata batas agar dijadwalkan untuk direkonstruksi. 2). Zonasi Areal Zonasi hutan merupakan kegiatan membagi-bagi areal ke dalam kawasan lindung, kawasan tidak untuk produksi dan kawasan produksi dengan melakukan deliniasi makro areal IUPHHK dengan penjelasan sebagai berikut:  Kawasan lindung: kawasan yang dilindungi sesuai PP No. 32/1992

(sumber

mata

air,

kiri-kanan

sungai,

kawasan

pelestarian plasma nutfah, sempadan danau/sungai, buffer

zone hutan lindung/kawasan konservasi, dll). Kawasan yang


39

dilindungi ini juga termasuk areal untuk keperluan religi dan budaya masyarakat hukum adat setempat.  Kawasan tidak untuk produksi: merupakan areal yang tidak dimanfaatkan untuk budidaya pohon, yaitu: sungai, danau, sarana-prasarana, PUP, dsb.  Kawasan produksi: merupakan areal yang dimanfaatkan untuk budidaya pohon/hutan. 3). Penataan Areal Kerja (PAK) Penataan hutan pada dasarnya adalah pengaturan areal kerja untuk kelestarian produksi. Untuk melaksanakan penataan hutan agar mempunyai kepastian dalam pengelolaan, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah penataan batas areal kerja dan pengukuhannya. Penataan areal kerja paling lambat dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan kegiatan penebangan. Penataan Areal Kerja (PAK) adalah pembagian kawasan hutan ke dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan; kemudian blok-blok tersebut dibagi ke dalam petakpetak kerja. Pembagian petak kerja dilakukan sesuai dengan daur tebangan

seluas

22

Ha/Tahun.

Pengukuran

koordinat

dan

penandaan Blok Tebangan dan Petak Kerja di lapangan dilakukan dengan menggunakan GPS. 4). Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) Penyusunan

rencana-rencana

kerja

HHK-HA/RE

tersebut

mengacu pada hasil kegiatan inventarisasi/IHMB maupun ITSP. Berdasarkan

hasil

hasil

inventarisasi/IHMB

selanjutnya

dapat

dihitung Jatah Pohon Tebang (Annual Allowable Cut/AAC). Jatah produksi tahunan pengelolaan hail hutan kayu hutan alam sebesar 169,45 m3/tahun. Namun dalam hal ini perlu dilakukan ITSP unutk mengetahui besaran tegakan yang akan siap di tebang pada luasan etat 22 Ha/Tahun. Jatah Produksi Tahunan (JPT) yang ditetapkan


40

oleh Kementerian Kehutanan (m3/tahun). Besarnya jatah pohon tebang tertuang dalam SK. RKT (self-approval) sebesar (m3). Khusus untuk jenis kayu indah, kuota tebang ditetapkan oleh Tim Terpadu yang terdiri atas LIPI (scientific authority), Balai BKSDA (management authority), Perguruan

Tinggi,

dan

Litbang

Kehutanan. 5). Pemetaan Pemetaan dilakukan secara digital dengan menggunakan aplikasi program GIS. Peta-peta yang dibuat untuk keperluan pengusahaan hutan antara lain: Peta Vegetasi; Peta Dasar Areal Kerja; Peta RKUPHHK; Peta Rencana Kerja Tahunan; Peta Rencana PAK; Peta Rencana ITSP; Peta Jaringan Jalan; Peta Persebaran Pohon; Peta Kawasan Lindung. 6). Sistem Silvikultur Sistem silvikultur disusun sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi, dan pedoman pelaksanaannya. Selain itu, penetapan sistem silvikultur yang akan diterapkan pada rencana wilayah pemanfaatan HHK-HA memperhatikan kondisi biofisik lokasi rencana HHK-HA yang didominasi kelas agak curam dan curam dengan didominasi jenis-jenis tanah pekah erosi, dan aspek

tujuan

pemanfaatan

hutan,

maka

direkomendasikan

menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI), Tebang Rumpang (TR) dan penanaman areal tidak produktif.

Sistem silvikultur pada pendekatan restorasi ekosistem

pada tahap sebelum mencapai keseimbangan dilakukan dengan sistem TPTI atau Tebang Rumpang (TR) yang disinkronisasikan dengan

teknik


penjarangan.

41

7). Teknik Pemanenan dan Peralatan yang Digunakan: Teknik pemanenan pada sistem silvikutur TPTI berdasarkan limit diameter dengan fokus terhadap pembinaan tegakan tinggal khususnya pohon inti. Penerapan teknik pemanenan dilakukan dengan berdampak rendah (RIL) meliputi aspek perencanaan (pembuatan peta pohon, topografi, pengaturan jalan sarad, dan tempat penimbunan kayu) dan aspek produksi (pengaturan arah rebah pohon, pengaturan arah penyaradan dan deaktivasi pasca tebangan). Teknik penebangan berdampak rendah ditujukan untuk meminimalkan kerusakan tanah, dan tegakan tinggal (potensi tegakan yaitu semai dan pancang) serta optimalisasi pemanenan hutan. Pemanenan dilakukan secara mekanis dengan menggunakan peralata utama seperti chain saw dan jika memungkinkan pada areal tertentu dapat menggunakan tractor loader dan logging truck. 8). Penggunaan dan Penjualan: Rencana pemanfaatan hasil, penggunaan dan atau penjualan hasil hutan

berupa

produksi

karbon,

pemanfaatan

kawasan/jasa

lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan HHKHA dialokasikan untuk pemanfaatan produk unggulan berupa hasil hutan kayu seperti gaharu dan pemanfaatan hasil hutan kayu komersial setempat seperti Nantu, palapi, meranti, nyatoh dll 9). Tenaga Kerja: Perencanaan

tenaga

kerja

dilakukan

berdasarkan

lokasi

penempatan dan bidang kerja meliputi manajer camp, bidang perencanaan (pengukuran dan pemetaan, penataan batas, cruising, dan pembukaan wilayah hutan), bidang pembinaan hutan dan bidang produksi. Kebutuhan tenaga kerja meliputi tenaga kerja teknis

dan

non

teknis,

lokal

dan


pendatang.

42

10). Perlindungan dan Pengamanan Hutan: Rencana perlindungan dan pengamanan hutan berisi kegiatan secara garis besar selama jangka 10 (sepuluh) tahun yang meliputi penanggulangan pencurian kayu, perladangan berpindah, dan penanggulangan kebakaran hutan. 11). Kelola Sosial: Rencana kelola sosial memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pola kegiatan disajikan

secara

ringkas

pengembangan

ekonomi

(koperasi,

peternakan, agroforestry, perkebunan dll), penguatan lembaga ekonomi masyarakat secara jelas mampu menjadi mitra bisnis, penataan batas partisipatif dan penanganan konflik social (sesuai perkembangan di lapangan). 12). Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan: Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas berdasarkan AMDAL/SEMDAL yang telah dilaksanakan. Dalam penjelasan pada Sub Bab ini diuraikan tentang kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan) dan dampak (positif dan negatif) akibat aktivitas pembalakan hutan, tindakan yang akan dikerjakan untuk memperkecil kerusakan hutan. Data hidrologis, DAS atau Sub DAS (luas DAS, erosi, sedimentasi, dll) dan implikasi kebijakan pemanfaatan IUPHHK dalam Hutan Alam terhadap pengendalian

hidrologi.Rencana

pengelolaan

dan

pemantauan

lingkungan ini (rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka 10 (sepuluh) tahun. 13). Penelitian dan Pengembangan: Rencana penelitian dan pengembangan berisi kegiatan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan hutan lestari. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur (teknis penebangan kayu, teknis


43

permudaan, perlindungan,

teknis

pembibitan,

dan

lain-lain)

teknis

pemeliharaan,

manajemen

dan

teknis

kelembagaan/

organisasi, aspek sosial, produktivitas alat dan tenaga kerja, dan sebagainya. 14). Kontribusi Terhadap Pembangunan: Pada

sub

bab

ini

memuat

kontribusi

IUPHHK

terhadap

pembangunan, baik bagi pembangunan daerah dan nasional, bukan bagi

perusahaan

semata.

Kontribusi

perusahaan

terhadap

pendapatan daerah dan nasional yang meliputi: Iuran IUPHHK, Pajak-pajak

dan

sebagainya.

Perlu

dijelaskan

pula

tentang

kontribusi perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja, kontribusi peningkatan ekonomi

sumber

daya

masyarakat

manusia

setempat.

dan

ikut

Hubungan

menggerakkan kemitraan

dan

keterkaitan bisnis terutama dengan masyarakat setempat harus jelas. 3.6 Analisis Kelayakan investasi Analisis kelayakan investasi bisnis hasil hutan kayu dilakukan dengan pendekatan perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersidiaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan dan menilai apakah usaha akan berkembang terus. Analisis kelayakan akan dijadikan tolok ukur besaran keuntungan yang diberikan bisnis pengelolaan hasil hutan kayu. Arus Penerimaan (Inflow) Penerimaan yang diterima dari bisnis hasil hutan kayu adalah berasal dari penjualan tegakan siap panen berupa log kayu per meter kubik. Pendekatan perhitungan penerimaan akan dilakukan dengan pendekatan harga pasar loga kayu pada hutan alam. Harga pasaran jual


44

kayu pada kabupaten buol per 1 m3 jenis kayu rimba campuran adalah sebesar Rp. 1.500.000 /m3. Arus Pengeluaran (Outflow) Arus pengeluaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pada selama bisnis investasi berlangsung. Biaya tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Komponen outflow terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Pendekatan biaya aan dilakukan dengan metode perhitungan biaya yang akan dikeluarkan perhektar. Adapun jenis biaya dalam arus pengeluaran adalah sebagai berikut; 1. Biaya investasi; terdiri dari biaya tata batas, zonasi areal, penataan areal kerja dan inventarisasi tegakan sebelum penebangan; 2. Biaya tetap, terdiri dari biaya sarana penebangan, perlengkapan penebangan, bengkel dan instalasi penebangan,

dan pembuatan

jalan sarad; 3. Biaya opersional; terdiri dari biaya umum meliputi gaji staf KPH, biaya administrasi, pajak, operasional penebangan, opersional penjualan, kelola sosial, pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan penelitian serta pengembangan pengelolaan hasil hutan kayu hutan alam. Evaluasi Kelyakan Investasi Kriteria evaluasi yang dipilih dalam analisis finansial ini adalah angka nilai sekarang netto (NPV), rasio pendapatan biaya terdiskon (BC Ratio), serta prosentase keuntungan internal (internal/financial rate of return atau IRR/FRR). Seperti telah diuraikan di muka perhitungan besarnya NPV dan BCR didasarkan biaya suku bunga riil sebesar 6 % (atau suku bunga nominal sebesar 15%). Demikian juga halnya dengan tingkat keuntungan yang digunakan sebagai angka pembanding IRR yang


45

ditemukan.

Berdasarkan

uraian di atas, hasil analisis menunjukkan

angka sebagai berikut: Tabel 3.3. Hasil analisis kelayakan finansial pengusahaan hasil hutan Kayu hutan alam Indikator

Nilai

NPV (Rp/Tahun)

Kesimpulan

1.326.653.734,39

Layak

1,74

Layak

30,95 %

Layak

3 tahun 6 bulan

Layak

BCR (PV) IRR (%)

Payback Periods (Tahun) Sumber ; Data setelah diolah, 2015.

Dari hasil perhitungan kelayakan bisnis dapat diketahui bahwa proyek dan

ini

bisa

menunjukkan

diperkirakan

dapat

keuntungan

menghasilkan

mutlak

(NPV)

keuntungan

positif sebesar

Rp. 1.326.653.734,39 sehingga dapat dinilai layak. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio pendapatan biaya (BCR) nilainya sebesar 1,74 sehingga dapat dinilai layak (lebih besar dari 1). Sejalan dengan NPV dan BCR, demikian juga halnya pada sisi IRR-nya. Angka IRR untuk proyek ini ternyata diperoleh lebih dari nilai oportunitas kapital yang berlaku (rill 6% atau nominal 15%) yakni sebesar 30,95% dan dapat diartikan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan NPV = 0 pada saat suku bunga bank komersial untuk kredit investasi besarnya 30%. Sedangkan hasil perhitungan payback periods dapat diketahui bahwa modal investasi diperkirakan dapat kembali pada waktu 3 tahun 6 bulan. Artinya, dari sisi payback periods usaha hasil hutan kayu di KPH dapat dinilai layak. Berdasarkan analisis tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa investasi ini menurut kriteria finansial, adalah layak untuk

dilanjutkan

sebagai

bisnis

KPHP

Model


Pogogul.

46

IV. RENCANA BISNIS PEMANFAATAN HASIL ROTAN 4.1 Pendahuluan Rotan merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang sangat besar peranannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat serta penerimaan devisa negara. Indonesia merupakan pengahasil rotan terbesar di dunia, berdasarkan data dan informasi Kementerian Perindustrian, bahwa diperkirakan 80%

bahan baku rotan di seluruh

dunia dihasilkan oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh Negara lain seperti : Philippina, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya. Daerah penghasil rotan yaitu

Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau

Sulawesi dan Pulau Papua, dengan potensi rotan

Indonesia sekitar

622.000 ton/Tahun. Hasil statistik produksi kehutanan, jumlah produksi rotan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perkembangan realisasi perdagangan rotan antar pulau di Sulawesi tengah pada tahun 2014 sebesar 433.667,21 ton dan meningkat 40,58% dari tahun-tahun sebelumnya. Data buletin perdagangan luar negeri ekspor menurut kelompok jenis komoditi rotan pada tahun 2015 meningkat 164,53% dari tahun sebelumnya dan memberikan kontribusi nilai ekspor rotan sebesar

US

$

583.000,- atau

meningkat 292,66%

dari

tahun

sebelumnya. Keadaan ini menjadi peluang besar bagi KPHP model Pogogul dalam membangun dan mengembangkan bisnis pemanfaatan hasil rotan di wilayahnya. Hasil inventarisasi rotan di wilayah KPH, bahwa wilayah KPHP Modle Pogogul didominasi oleh jenis rotan lambang (Calamus ornatus Blume), kemudian rotan Batang (Calamus zollingeri Becc) dan rotan Susu (Daemonorops robusta Warb). Keberadaan potensi rotan di KPHP

Pemanfaatan Hasil Rotan Alam- Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

47

Model Pogogul akan menjadi potensi dalam peluang usaha hasil hutan rotan di Kabupaten Buol dan Provinsi Sulawesi Tengah. Mewujudkan bisnis hasil rotan, KPHP menyusun rencana bisnis pemanfaatan hasil rotan sebagai upaya salah satu entitas wirausaha di KPHP Model Pogogul. 4.2 Tujuan Tujuan

yang

akan

dicapai

dalam

pembangunan

dan

pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan rotan diantaranya; 1. Memberikan gambaran prospek bisnis pengelolaan hasil hutan rotan 2. Menjadikan usaha pemanfaatan rotan sebagai salah satu sumber kemandirian KPHP Model Pogogul. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten dan provinsi sekaligus memberikan pendapatan pada negara. 4. Menjaring mitra dari berbagai pihak dalam pengembangan investasi usaha hasil hutan kayu 4.3 Segmentasi Pasar Industri

mebel

rotan

yang

berkembang

pesat di

Cirebon,

Jogyakarta, Solo, dan Surabaya hampir sebagian besarnya, terutama untuk rotan berukuran besar, dipasok dari Provinsi Sulawesi Tengah. Data dari Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo) dari situs Mongabay menyatakan bahwa 80 persen dari total produksi rotan alam Indonesia berasal dari provinsi Sulawesi Tengah. Besarnya potensi rotan di Sulawesi Tengah ini, mendorong berkembangnya industri pengolahan rotan. Perkembangan

realisasi perdagangan

rotan

antar

pulau

di

Sulawesi Tengah berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Keadaan ini

menjadi

pembangunan

peluang bisnis

besar

bagi

kehutanan.

KPHP Adapun

Model

Pogogul

perkembangan

dalam realisasi

perdagangan hasil rotan antar pulau di Sulawesi Tengah disajikan pada gambar


berikut.

48

451.000,00

433.667,21

Volume (ton)

401.000,00 351.000,00 301.000,00 251.000,00 201.000,00

176.009,72

151.000,00 101.000,00 51.000,00

4.581,43

11.160,00

16.498,88

2010

2011

2012

1.000,00 2013

2014

Tahun

Gambar 4.1. Perkembangan realisasi perdagangan rotan antar pulau di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2010-2014 Perkembangan potensi dan peluang bisnis hasil pemanfaatan rotan merupakan lahan investasi yang mempunyai prospek yang sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. Perencanaan dalam penentuan segmentasi pasar bisnis pemanfaatan rotan untuk tingkat Provinsi Sulawesi Tengah terdapat peningkatan industri manufaktur kehutanan. Saat ini teridentifikasi 10 (sepuluh) industri sebagai target pasar dalam pengembangan bisnis hasil hutan di tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun beberapa industri kehutanan yang akan menjadi

target segmentasi pasar bisnis rotan sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.1.

Segmentasi Pasar Produk Hasil Rotan.

No.

Nama Perusahaan

Produk

Alamat

1

CV. Kencana Sakti Rattan

Rotan

Desa Baiya, Palu Utara, Palu

2

UD. Margalewa Rotan

Rotan

Jl. RE Martadinata Palu Timur

3

PT. Abadi Sejahtera

Rotan

Dusun Liku Palu Utara


49

No.

Nama Perusahaan

Produk

4

UD. Sinar Teluk Tomini

Rotan

5

CV. Budi Mulia

Rotan

6

CV. Bumi Indah Rotan

Rotan

7

CV. Bonelayana Jaya

Meubel Rotan

8

CV. Tora Tora

Meubel Rotan

9

CV. Irma Jaya

Furniture Rotan

10

CV. Kaili Jaya

Meubel Rotan

Alamat Jl. Trans Taipa Palu Utara Jl. Latantu Pantoloan Palu Timur Jl. Trans Sulawesi Palu Utara, 94352 Jl. Trans LIK Layana Blok K No. 15 Palu Kelurahan Ujuna Kota Palu Jl. S. Lewara No. 31 Kelurahan Ujuna, Kota Palu Jl. S. Lewara No. 35 Kelurahan Ujuna, Kota Palu

4.4 Produksi Kegiatan penebangan atau pemanenan rotan

adalah suatu

kegiatan untuk memanen rotan yang telah memenuhi syarat untuk dipanen sesuai dengan ketentuan umur rotan alam. Menurut Kasmudjo (2011), bahwa jenis-jenis rotan pada hutan alam umumnya dipungut pada umur 7-12 tahun. Kegiatan pemanenan yang dilakukan dapat menjamin

kelestarian

fungsi

produksi,

perlu

terlebih

melakukan

pembagian rotasi pemanenan dari luasan efektif berdasarkan umur rotan alam. Rencana pemungutan hasil hutan berupa rotan pada hutan lindung diarahkan pada lahan-lahan hutan lindung yang kondisi vegetasi hutan berupa hutan primer dan hutan sekunder dalam wilayah KPHP Model Pogogul dalam blok pemanfaatan di hutan lindung, dengan luas kawasan sebesar 10.083,77 Ha. Rotasi pemungutan rotan ditentukan selama 12 tahun berdasarkan rata-rata umur produksi rotan pada hutan alam. Dengan demikian jatah pemungutan rotan pertahun adalah; Jatah luas pemungutan = luas efektif ÷ umur produksi rotan = 9.653,87 Ha ÷ 12 tahun = 805 Ha/Tahun


50

Jatah luasan pemungutan rotan pertahun 840,31 Ha, dengan pembagian rotasi pemungutan selama 12 tahun. Menurut Dahrul (2011), menjamin kelestarian produksi rotan, sebaiknya

penebangan

atau pemungutan rotan dilakukan berselang dalam waktu 2 – 4 tahun. Berdasarkan hasil pembagian rotasi rotan selama 12 tahun berarti pada petak kerja pemungutan rotan di lokasi pertama akan dipungut kembali pada tahun ke 13 (tiga belas). Dengan demikian, proses pemungutan rotan yang dilakukan akan menjamin tingkat kelestarian hasil rotan yang di wilayah KPHP Model Pogogul. Jenis rotan yang akan menjadi bisnis pemanfaatan rotan adalah daftar komoditi hasil hutan yang menjadi urusan depetemen kehutanan berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kehutanan

Nomor;

P.35/Menhut-

II/2007. Adapun jenis rotan yang berada di wilayah KPHP Model Pogogul berdasarkan peraturan tersebut adalah; Tabel 4.2.

No

Potensi Hasil Hutan Berupa Rotan di KPHP Model Pogogul Berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan Tahun 2015 Nama Lokal

Hasil Produk

1

Lambang (Calamus ornatus Blume)

Rotan Polish dan belah

2

Batang (Calamus zollingeri Becc)


3

Susu (Daemonorops robusta Warb)


4

Tohiti (Calamus inops Becc)


5

Rotan Tikus (Calamus didymocarpus Warb)


6

Umbul (Calamus symphysipus)


Rencana bisnis pemanfaatan rotan akan melakukan pemungutan rotan jenis rotan lambang, batang, susu dan tohiti, dikarenakan jenis tersebut memiliki nilai Indek Nilai Penting (INP) tinggi dan jumlah batang yang cukup untuk diproduksi, sementara jenis rotan tikus dan umbul

tidak


diproduksi.

51

4.5 Rencana Kegiatan Bisnis Pemanfaatan Hasil Rotan Perencanaan bisnis berdasarkan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang dijabarkan dalam Rencana Bisnis dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) yang direncanakan

setiap

tahun.

Pelaksanaan

perencanaan

bisnis

pemanfaatan hasil rotan melalui penyusunan rencana dari seksi perencanaan

bersama

seksi

pengelolaan

berkaitan

kegiatan

pembentukan oraganisasi bisnis, pemanenan rotan, pengolahan, dan pemasaran rotan. Pemanfaatan hasil rotan berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang tahun 2014-2023 ditujukan pada kawasan hutan lindung blok pemanfaatan yang berada di kelompoh hutan buol seluas 9.653,87 Ha terbagi dalam daur pengusahaan 12 tahun, sebagaimana pada Gambar 4.2, dan rencana bisnis pemanfaatan hasil rotan untuk 5 tahun akan dikelolah seluas 4.405,64 Ha disajikan pada Tabel 4.3.

Gambar 4.2. Rotasi pemanfaatan Hasil Rotan Kelompok Hutan Buol KPHP Model Pogogul dengan Daur 12 Tahun


52


Tabel 4.3. Rencana Waktu Kegiatan dan Tata Waktu Pelaksanaan Bisnis Pemanfaatan Hasil Rotan Alam di KPHP Model Pogogul

Nama Blok

KH. Buol

Lokasi Blok/Petak

Kec. Bukal, Desa Binuang, Desa Winangun, Desa Rantemeranu

Rencana Kegiatan

Pemanfaaatan Hasil Rotan Alam

Jumlah Petak

69

Jumlah Luas (Ha)

4.405,64

Tahun Pelaksanaan Kegiatan 2016 No. Luas Petak (Ha)

HL-31, HL-32, HL-50, HL-51, HL-59

800,11

2017 No. Luas Petak (Ha) HL- 66, HL-68, HL-74, HL-81, HL-83, HL-91, HL-95, HL-96

984,49

2018 No. Luas Petak (Ha) HL-266, HL-342, HL-60, HL-80, HL-86, HL-88, HL-89

874,59

2019 No. Luas Petak (Ha)

HL-28, HL-33, HL-34, HL-35, HL-43

842,40


2020 No. Luas Petak (Ha) HL-280, HL-44, HL-48, HL-49, HL-54, HL-58, HL-62.

904,05

53

A. Organisasi Pemanfaatan Hasil Rotan Alam Organisasi pengelolaan bisnis pemanfaatan hasil rotan di KPHP Model Pogogul disusun agar setiap orang mengetahui dengan jelas kegiatan dan tugasnya disetiap masing-masing bagian dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis pemanfaatan hasil rotan di KPHP Model Pogogul. Adapun organisasi yang terdapat dalam bisnis pemanfaatan hasil rotan adalah sebagai berikut. Kepala KPHP Model Pogogul

Seksi Perencanaan

Kelompok Tani Hutan


Seksi Pengelolaan

Produksi Rotan

Pengolahan Rotan

Pemasaran Rotan

Gambar 4.3. Struktur Organisasi Bisnis Pemanfaatan Hasil Rotan Deskripsi tugasn dan tanggung jawab masing masing dalam struktur organisasi bisnis pemanfaatan hasil rotan di KPHP Model Pogogul adalah 1. Kepala KPHP Model Pogogul bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan bisnis KPHP Model Pogogul. 2. Sub bagian tata usaha bertugas melaksanakan, mengelola dan mengawasi

kegiatan

administrasi

dan

keuangan

serta

operasional kegiatan bisnis KPH. 3. Seksi Perencanaan bertugas melakukan perencanaan bisnis melalui koordinasi kepada seksi pengelolaan dalam setiap program bisnis pemanfaatan hasi rotan di Wilayah KPHP Model Pogogul


54

4. Seksi pengelolaan bertugas melakukan serangkaian program dan kegiatan dalam pengelolaan bisnis kehutanan di Wilayah KPHP Model Pogogul 5. Kelompok Tani Hutan

(KTH) sebagai

mitra KPH

dalam

melakukan kegiatan pemanenan rotan yang telah direncanakan KPH berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada setiap tahun. 6. Staf produksi rotan bertugas melakukan kegiatan produksi rotan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan KPH dan memastikan jaminan sediaan bahan baku, peralatan dan pelaksanaan pemanenan berjalan sesuai dengan fungsinya 7. Staf pengolahan bertugas melakukan serangkaian kegiatan memastikan pelaksanaan pengolahan rotan mentah menjadi rotan asalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 8. Staf Pemasaran bertugas mengelola dan memasarkan produk rotan asalan dan melaksanakan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. B. Deskripsi Kegiatan Pemanenan Rotan Pemanenan rotan dilakukan dengan tebang pilih (selectif

cutting) yaitu hanya menebang batang rotan yang umurnya sudah masak tebang. Rotan masak tebang memiliki ciri-ciri bagian bawah batang sudah tidak tertutup lagi oleh daun kelopak/pelepah atau selundang, sebagian daun sudah mengering dan mengelupas dari batangnya, duri dan daun kelopak sudah rontok. Bagi rotan yang tidak selundang, batang yang telah tua ditandai dengan warnanya yang menguning. Rotan yang telah dipanen kemudian dibersihkan dari daun dan duri, selanjutnya melakukan penggosokan rotan yang telah dipanen


55

dengan mengunakan serbuk gergaji atau sabut kelapa dan dipotong-potong sesuai standarnya. Setelah itu rotan diangkut ke Tempat Pengumpulan Sementara (TPS), selanjutnya rotan dipikul dan dialiri ke sungai terdekat sampai ke Tempat Penimbunan Rotan (TPR). Pengolahan Rotan Rencana bisnis pemanfaatan hasil rotan di wilayah KPHP Model Pogogul adalah produk hasil rotan asalan. Rotan asalan adalah rotan batangan yang telah mengalami proses pengeringan melalui penggorengan atau penjemuran, sudah kering, warna permukaan rotan berubah dari hijau menjadi coklat atau kuning, belum dicuci, masih kotor. Pengolahan rotan asalan merupakan pengelolaan hasil pemanenan rotan selanjutnya diolah menjadi barang setengah jadi, seperti pada gambar berikut.

Gambar 4.4. Hasil Rotan Asalan Pengolahan rotan asalan dilakukan melalui proses pemisahan rotan bulat yang telah dipanen menjadi bagian-bagian rotan seperti kulit dan hati, masing-masing bagian tersebut diolah lagi sesuai tujuan dan pemanfaatannya. Pengolahan rotan terdiri pengolahan rotan berdiameter kecil (<18 mm) dan rotan berdiamerter besar (>18


mm).

56

Pengolahan rotan dilakukan ditempat pengumpulan rotan. Kegiatan

pengolahan

rotan

yakni

penggorengan

rotan,

penggosokkan dan pengeringan rotan asalan. Adapun secara rinci kegiatan pengolahan rotan adalah 1. Penggorengan rotan merupakan kegiatan memasak kering rotan, dengan tujuan untuk menurunkan kadar air dan untuk mencegah terjadinya serangan jamur. Wadah penggorengan menggunakan

drum

penggorengan

yang

didesain

sesuai

dengan panjang rotan. Cara penggorengan adalah potonganpotongan rotan diikat menjadi satu bundelan, kemudian dimasukan kedalam drum penggorengan yang sudah disiapkan campuran

solar

dan

minyak

kelapa.

Setelah

kegatan

penggorengan, rotan tiriskan beberapa menit, kemudia lanjut ke kegiatan penggosokan dan pencucian. 2. Penggosokan rotan adalah kegiatan pembersihan rotan yang telah digoreng, agar sisa kotoran terutama getah yang masih menempel pada kulit rotan dapat dilepaskan. Penggosokan dilakukan

dengan

kain

perca

atau

karung

goni

yang

dicampurkan dengan serbuk gergaji, sehingga rotan menjadi bersih

dan

akan

menghasilkan

warna

yang

cerah

dan

mengkilap. 3. Pengeringan rotan merupakan kegatan pengeringan rotan di udara terbuka yang terkena sina atau panas matahari dan selanjutnya dianginkan pada gudang penumpukan rotan. 4. Pengawetan rotan adalah proses perlakuan kimia atau fisis terhadap rotan yang bertujuan meningkatkan masa pakai rotan dan berfugsi untuk mencegah atau memperkecil kerusakan rotan

akibat

oganisme

perusak.

Bahan

kimia

untuk

mengawetkan rotan tersebut adalah bahan pengawet campuran garam yang mengandung bahan aktif boron (boraks), asam


57

borat, timbor dan genapol X-80 (Isotridekanol polyglylether) sebagai bahan anti jamur biru (blue stain). 5. Pemasaran rotan merupakan kegiatan yag dilakukan oleh bagian pemasaran hasil rotan asalan sesuai dengan strategi pemasaran yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis. 4.6 Rencana investasi Rencana

investasi

bisnis

pemanfaatan

hasil

rotan

adalah

penentuan rencana dalam penanaman modal pada proyek bisnis pamnfaatan

hasil

rotan

untuk

mendapatkan

keuntungan

yang

berkelanjutan. Kegatan investasi meliputi ketersediaan dana, biaya modal, kemampuan proyek untuk membayarkan dan mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan serta menilai kepekaan

(sensivitas)

bisnis

terhadap

perkembangan

usaha.

Pendekatan yang dilakukan melalui perhitungan biaya dan manfaat yang

diharapkan

dan

membandingkan

antara

pengeluaran

dan

pendapatan. Analisis kelayakan akan dijadikan tolok ukur besaran keuntungan yang diberikan bisnis pengelolaan hasil hutan kayu. Arus Penerimaan (Inflow) Penerimaan yang diterima dari bisnis hasil hutan berupa rotan adalah berasal dari harga jual masing-masing produk rotan dipasaran per kilogram.

Harga pasaran jual rotan masing-masing adalah harga

pasar rotan asalan sebesar Rp.11.000/Kg. Arus Pengeluaran (Outflow) Arus pengeluaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pada selama bisnis investasi berlangsung. Biaya tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Komponen outflow terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Pendekatan biaya aan dilakukan dengan metode perhitungan biaya yang akan dikeluarkan


58

perhektar. Adapun jenis biaya dalam arus pengeluaran adalah sebagai berikut; 1. Biaya investasi langsung; terdiri dari biaya tata batas, zonasi areal dan penataan areal kerja; 2. Biaya tetap, terdiri dari biaya bangunan pengolahan rotan, sarana prasarana pemanenan dan pengolahan rotan, bengkel dan instalasi pengolahan; 3. Biaya opersional; terdiri dari biaya umum meliputi biaya umum dan administrasi, pajak,

operasional penebangan, dan opersional

penjualan. Evaluasi Kelyakan Investasi Kriteria evaluasi yang dipilih dalam analisis finansial ini adalah angka nilai sekarang netto (NPV), rasio pendapatan biaya terdiskon (BC Ratio), serta prosentase keuntungan internal (internal/financial rate of return atau IRR/FRR). Seperti telah diuraikan di muka perhitungan besarnya NPV dan BCR didasarkan biaya suku bunga riil sebesar 6 % (atau suku bunga nominal sebesar 15%). Demikian juga halnya dengan tingkat keuntungan yang digunakan sebagai angka pembanding IRR yang ditemukan.

Berdasarkan


angka sebagai berikut: Tabel 4.4. Hasil analisis kelayakan investasi pemanfaatan hasil rotan Indikator NPV (Rp/Ton/Tahun) BCR (PV) IRR (%)

Payback Periods (Tahun)

Nilai

Kesimpulan

4.366.918,69

Layak

2,06

Layak

20,10 %

Layak

1 tahun 2 bulan

Layak

Sumber ; Data setelah diolah, 2015.


59


ini

bisa

menunjukkan

diperkirakan

dapat

keuntungan

menghasilkan

mutlak

(NPV)

keuntungan

positif sebesar

Rp. 4.366.918,69, sehingga dapat dinilai layak. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio pendapatan biaya (BCR) nilainya sebesar 2,06 sehingga dapat dinilai layak (lebih besar dari 1). Sejalan dengan NPV dan BCR, demikian juga halnya pada sisi IRR-nya. Angka IRR untuk proyek ini ternyata diperoleh lebih dari nilai oportunitas kapital yang berlaku (rill 6% atau nominal 15%) yakni sebesar 20,10% dan dapat diartikan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan NPV = 0 pada saat suku bunga bank komersial untuk kredit investasi besarnya 20%. Sedangkan hasil perhitungan payback periods dapat diketahui bahwa modal investasi diperkirakan dapat kembali pada waktu 1 tahun 2 bulan. Artinya, dari sisi payback periods usaha hasil rotan di KPH dapat dinilai layak.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, bisa

disimpulkan bahwa investasi ini menurut kriteria finansial, adalah layak untuk


dilanjutkan.

60

V. RENCANA BISNIS PENGUSAHAAN MADU ALAM

5.1 Pendahuluan Pengelolaan hasil sumber daya hutan yang dapat dikelolah KPHP Model Pogogul tidak hanya berupa kayu saja, melainkan juga non-kayu seperti: getah, biji tengkawang, rotan, madu dan lain sebagainya. Salah satu kegiatan pengusahaan hasil hutan non-kayu yang memiliki potensi bisnis yang dapat dikembangkan adalah pengusahaan lebah madu. Pengusahaan lebah madu ditujukan sebagai salah satu sector wirausaha yang

dapat

mendatangkan

laba,

penciptaan

lapangan

kerja,

peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, peningkatan nilai tambah dan pendapatan negara, serta menjamin kelestarian produksi sumber daya hutan. Kegiatan pengusahaan lebah madu dapat menjadi potensi bisnis dalam menghasilkan produk yang berupa madu, bee propolis, bee

pollen ataupun royal jelly. Produk-produk tersebut bergizi tinggi karena mengandung fruktosa, glukosa, sukrosa dan mineral-mineral penting seperti: natrium, kalsium, magnesium, tembaga, mangan, besi, kalium dan fosfor yang tersusun dengan kadar mendekati komposisi mineral darah manusia. Selain itu, produk-produk tersebut juga mengandung protein dan vitamin B1, B2, K dan C serta beberapa enzim yang membantu proses pencemaan manusia. Statistik produksi kehutanan, jumlah produksi madu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pulau Sulawesi berada peringkat ketiga produksi hasil madu di Indonesia, tahun 2013 sebesar 3,48 ribu liter dan tahun 2014 sebesar 5,85 ribu liter. Kabupaten Buol melalui adanya KPHP Model Pogogul memiliki potensi besar bagi pengembangan usaha

Pengusahaan Madu Alam- Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

61

perlebahan, dengan hutan yang relatif luas dapat dimanfaatkan sebagai pakan lebah. 5.2 Tujuan Tujuan

yang

akan

dicapai

dalam

pembangunan

dan

pengembangan usaha pemanfaatan hasil hutan rotan diantaranya; 1. Memberikan gambaran prospek bisnis pengusahaan madu alam 2. Menjadikan usaha pengusahaan madu alam sebagai salah satu sumber kemandirian KPHP Model Pogogul. 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten dan provinsi sekaligus memberikan pendapatan pada negara. 4. Menjaring mitra dari berbagai pihak dalam pengembangan investasi pengusahaan madu alam 5.3 Segmentasi Pasar Menghasilkan madu alam asli merupakan suatu peluang yang potensial dalam bisnis, karena banyaknya produk madu campuran dipasaran membuat para konsumen sangat sulit mendapatkan madu alam asli. Segmentasi pasar produk madu cukup banyak peluang untuk memenuhi permintaan konsumen baik tingkat kabupaten, provinsi maupun antar provinsi. Pendekatan segmentasi pasar dapat dilakukan melalui segmentasi geografis yakni pasa disesuaikan dengan kondisi wilayah dan pembagian pasar dapat dilakukan dengan beberapa badan usaha seperti koperasi, apotek, swalayan dan pada pasar-pasar tradisional.

Adapun

jumlah

potensi

segemntasi

pasar

dalam

memasarkan produk madu disajikan pada tabel dan gambar berikut.


62

Total

Kab. Sigi

Kab.Parigi Moutong

Kota Palu

Jenis Usaha

Kab. Buol

No.

Kb. Toli toli

Tabel 5.1. Segmentasi pasar produk madu pada berbagai jenis koperasi

1

Koperasi Pegawai Negeri (KPN)

4

23

78

20

18

143

2

Koperasi Unit Desa (KUD)

7

16

-

30

13

66

3

Koperasi Karyawan

1

7

39

5

1

53

4

Koperasi ABRI

-

3

11

-

-

14

5

Koperasi Serba Usaha

56

26

119

60

11

272

6

Koperasi Pasar

2

1

4

4

-

11

7

Koperasi Pertanian

8

11

-

47

12

78

8

Koperasi Wanita

12

7

12

9

1

41

9

Koperasi Lainnya

136

8

68

6

78

296

226

102

331

181

134

974

Total 350

331

300 250 200

226 181

150

134

100 102 50 0 Kab. Buol

Kab. Toli toli

Kota Palu

Kab.Parigi Moutong

Kab. Sigi

Gambar 5.1. Segmentasi Pasar Produk Madu pada badan usaha koperasi


63

Saat ini teridentifikasi 974 (Sembilan ratus tuju puluh empat) target pasar dalam pengembangan bisnis hasil madu di tingkat wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan potensi dan peluang bisnis hasil pemanfaatan rotan merupakan lahan investasi yang memiliki prospek sangat baik dan potensial untuk dikembangkan. 5.4 Rencana Kegiatan Bisnis Pengusahaan Madu Alam A. Perencanaan Perncanaan bisnis pengusahaan produk madu di wilayah KPHP Model Pogogul adalah madu hutan. Jenis madu dipertimbangkan karena madu jenis ini paling disukai oleh kansumen. Firmansyah (2006), menunjukan bahwa madu hutan diminati 25% dari seratus orang responden sedangkan janis madu lainnya kurang dari 17%. Pelaksanaan budidaya madu alam akan dilakukan secara kemitraan dengan masyarakat sekitar kawasan hutan yang telah masuk dalam program pemberdayaan masyarakat di wilayah KPHP Model Pogogul. Pada tahun 2015, telah dibentuk 10 kelompok tani hutan yang akan menjadi target kemitraan yang akan dilakukan dalam pengusahaan madu. Setiap kelempok akan memiliki minimal 10 (sepuluh) kotak untuk 100 (seratus) koloni lebah madu, seperti yang disajikan pada ambar berikut.

Gambar 5.2. Contoh kotak untuk 100 koloni lebah madu Pengusahaan Madu Alam- Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

64

Pengusahaan madu akan mengembangkan budidaya jenis lebah

Apis melifera. Situmorang

dan

Hasanudin

menyatakan bahwa jenis lebah Apis melifera

(2014),

merupakan jenis

lebah unggul, dan memiliki potensi hasil madu yang baik untuk memenuhi kebutuhan ekspor. B. Organisasi Pengelolaan Organisasi pengelolaan bisnis pengusahaan madu di KPHP Model Pogogul disusun agar setiap orang mengetahui dengan jelas kegiatan dan tugasnya disetiap masing-masing bagian dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis pengusahaan madu. Adapun organisasi yang terdapat dalam bisnis pengusahaan madu adalah sebagai berikut.

Kepala KPHP Model Pogogul Seksi Perencanaan

Kelompok Tani Hutan


Seksi Pengelolaan

Budidaya Lebah Madu

Pemanenan Madu

Pemasaran Madu

Gambar 5.3. Struktur Organisasi Bisnis pengusahaan madu Deskripsi tugas dan tanggung jawab masing masing dalam struktur organisasi bisnis pemanfaatan hasil rotan di KPHP Model Pogogul adalah 1. Kepala KPHP Model Pogogul bertugas menjalankan fungsi kepemimpinan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan bisnis

KPHP

Model


Pogogul;

65

2. Sub bagian tata usaha bertugas melaksanakan, mengelola dan mengawasi

kegiatan

administrasi

dan

keuangan

serta

operasional kegiatan bisnis KPH; 3. Seksi Perencanaan bertugas melakukan perencanaan bisnis melalui koordinasi kepada seksi pengelolaan dalam setiap program bisnis kehutanan di Wilayah KPHP Model Pogogul; 4. Seksi pengelolaan bertugas melakukan serangkaian program dan kegiatan dalam pengelolaan bisnis kehutanan di Wilayah KPHP Model Pogogul; 5. Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai mitra KPH dalam melakukan

kegiatan

budidaya

lebah

madu

yang

telah

direncanakan KPH berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka pendek pada setiap tahun; 6. Staf budidaya lebah madu pengusahaan madu bertugas melakukan kegiatan produksi budidaya lebah madu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan KPH dan memastikan jaminan sediaan bahan baku, peralatan dan pelaksanaan pemanenan berjalan sesuai dengan fungsinya; 7. Staf

pemanenan

madu

bertugas

melakukan

serangkaian

kegiatan memastikan pelaksanaan pemanenan dan pengolahan madu serta pengemasan produk madu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; 8. Staf Pemasaran bertugas mengelola dan memasarkan produk pengusahaan madu dan melaksanakan strategi pemasaran yang telah ditetapkan. C. Deskripsi Kegiatan Lokasi Penentuan

lokasi

perlebahan

perlu

mempertimbangkan

ketersediaan pakan, pendataan jenis -jenis tanaman penghasil


66

nektar dan pollen. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai daya dukung optimal perlebahan terhadap jumlah stup/koloni yang ada. Kompetisi

lebah

dalam

mencari

pakan

dapat

menyebabkan

turunnya produksi atau terganggunya keseimbangan populasi lebah dan bahkan memungkinkan hijrahnya lebah. Lebah madu biasanya mencari makan dalam radius 3 km dari sarang, tetapi kadangkadang mereka melakukan perjalanan jauh jika memang harus (Situmorang dan Hasanudin, 2014). Pemilihan lokasi pengusahaan madu akan dilakukan pada kawasan yang akan berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Keberadaan lokasi sangat mempengaruhi kualitas madu hutan alam yang akan diproduksi. Lokasi pengusahaan madu ditempatkan pada blok pemberdayaan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

Keberadaan lokasi yang dipilih akan mempertimbangkan

pelaksanaan kegiatan budidaya madu secara efektif dan efisiensi pengusahaan madu serta berdekatan dengan sumber pakan madu alam. Pembuatan Kotak Sarang (Stup) Berternak lebah sebaiknya menggunakan kotak sarang (stup) lebah,

guna

memungkinkan

manajemen

koloni

lebah

dan

memudahkan proses pemanenan madu tanpa mengorbankan anaknya. Pembuatan kotak stup menggunakan bahan kayu yang sudah kering dan tidak berbau menyengat. Hal

ini menghindari

pindahnya koloni lebah karena tidak betah dan pengaruh dari bau kayu tersebut. Untuk menjaga keawetan stup, bagian luar kayu dapat dicat dengan cat eksterior berwarna terang. Hal ini bertujuan untuk melindungi kayu dari pelapukan. Adapun desain stup disajikan

pada

gambar


berikut.

67

Gambar 5.4. Kotak stup (tampak samping)

Gambar 5.5. Kotak stup berisi frame/sisiran Persiapan sarang dilakukan dengan menggosok bagian dalam sarang dengan propolis atau dengan lilin lebah yang sudah diencerkan atau dilunakkan. Kotak sarang juga dapat ditempatkan pada tanah, menggantungkannya pada batang pohon, atau ditempatkan diatas dudukan (standar). Dasar pijakan harus kuat jika ingin ditempatkan dalam posisi bertingkat. Yang diperhatikan adalah ketinggian penempatan sarang. Mempersiapkan Bibit Lebah Ratu lebah merupakan inti dari pembentukan koloni lebah, oleh karena itu, pemilihan jenis bibit lebah unggul ditujukan optimalisasi produksi setiap satu koloni lebah. Usaha dalam Pengusahaan Madu Alam- Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

68

mempersiapkan lebah yang akan dipelihara dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut: a. Berburu, yaitu dengan cara menangkap lebah dari hutan, atap rumah atau dari pohon, dan lain-lain. b. Memasang perangkap berupa stup kosong/glodog yang sudah biasa ditempati lebah di tempat-tempat tertentu. c. Membeli ratu atau koloni lengkap dengan stup/glodog dari para penangkap lebah. Pembelian ratu atau koloni dilakukan dengan membeli bibit unggul yakni A. cerana dan A. mellifera. Pemeriksaan Koloni Pemeriksaaan koloni bertujuan untuk memeriksa kondisi dan perkembangan koloni lebah itu sendiri. Waktu terbaik untuk memeriksa koloni adalah ketika hari terang atau cerah, ketika lebah bekerja secara normal yaitu pada pagi hari (jam 06.00 s/d 10.00) atau sore hari (jam 16.00 s/d 18.00) yakni saat lebah dewasa banyak keluar sarang. Lebah tidak boleh terganggu karena cuaca dingin, hujan, angin kencang atau di malam hari. Penggabungan Koloni Cara

penggabungan

koloni

dapat

dilakukan

dengan

meletakkan kotak eram yang tidak mempunyai ratu diatas kotak eram yang lain. Diantara kedua kotak eram tersebut letakkan kertas yang

diberi

lubang-lubang

kecil

dan

dioles

dengan

cairan

gula/madu. Pertemuan antar kedua koloni dimulai dari saling menghisap cairan tersebut. Dalam satu atau dua hari biasanya lebah telah menembus kertas penyekat tersebut, dan secara bertahap

kedua

koloni

akan

bercampur

karena

adanya

pencampuran aroma. Penggabungan sebaiknya dilakukan pada petang


hari.

69

Pengendalian Hama dan Penyakit Faktor pendukung bagi habitat lebah madu adalah ada tidaknya gangguan lingkungan, terutama hama pengganggu dan penyakit. penanganan hama predator dan penyakit digunakan istilah pengendalian, karena pada prinsipnya adalah mengatur populasi

jasad

pengganggu

tersebut

tetap

dalam

kendali.

Pengendalian terhadap hama dan penyakit tidak dapat dilakukan dengan sembarangan, tetapi harus terlebih dahulu mengenali perilaku jasad pengganggunya. Cara pengendalian hama dan penyakit adalah; a. Cara

mekanis

dilakukan

dengan

menangkap

hama

dan

mebinasakannya. Cara ini dilakukan apabila populasi hama atau predator dalam jumlah sedikit dapat dikenali dengan segera; b. Cara perbaikan varietas dilakukan dengan perbaikan varietas generasi baru yang lebih tahan terhadap serangan jasad pengganggu; c. Cara

biologi

dilakukan

dengan

memanfaatkan

kelemahan

perilaku jasad pengganggu, seperti memutuskan siklus hidup dan menggunakan musuh alami hama atau predator tersebut; d. Cara sanitasi dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan habitat

inang

lebang

agar

tetap

bersih,

sehingga

tidak

mengundang kehadiran jasad pengganggu; e. Cara kimiawi dilakukan sebagai alternatif terakhir apabila populasi hama dan predator dalam jumlah besar dan melebihi batas kewajaran. f. Pengendalian penyakit dilakukan dengan mengenal penyebab dan

jenis

Selanjutnya

penyakit

yang

pemberantasan

menyerang penyakit

usaha

perlebahan.

dilakukan

melalui

pemberian antibiotika pada lebah. Antibiotika yang diberikan dicampurkan

dengan


larutan

gula. 70

Pemanenan Madu Kegiatan pemanenan produksi madu ditujukan untuk dapat memperoleh kualitas madu yang dihasilkan budidaya madu. Pelaksanaan pemanenan dilakukan dalam beberapa tahap yakni kegiatan pemanenan dengan dari kotak eram/stup dan pemanenan dari kotak frame/sisiran. a.

Madu dari kotak eram bisa dipanen bila kotak frame/sisiran yang berisi madu telah tertutup oleh lilin;

b.

Apabila kotak frame/sisiran belum menggunakan fondasi sarang, maka dilakukan pemotongan sebatas sisiran yang berisi madu. Sisa potongan yang berisi anakan dikembalikan ke dalam kotak;

c.

Lakukan pemerasan madu dengan menggunakan kain kasa dan penjepit kayu. Jangan membuang lilin sisa perasan ke sembarang tempat, dikumpulkan untuk diproses (malam, fondasi sarang);

d.

Dianjurkan tidak memanen madu semuanya. Sisakan sebuah sisiran yang ada madu, agar membuat koloni tetap berada dalam kotak stup. Menunjang kegiatan pemanenan madu para petugas perlu

dilengkapi dengan berbagai perlengkapan. Perlengkapan kerja teridi dari; pakaian kerja, sarung tangan, sepatu bahan karet, masker, pengungkit, sikat lebah, pisau pengupas, pengesap (smoker), dan kurungan ratu serta alat panen ekstraktor. Adapun perlengkapan kerja

pemanenan

dapat

dilihat

pada


gambar

berikut.

71

Catatan; (a) pakaian kerja dilenkapi pelindung wajah; (b) sarung tangan karet; (c) smoker; (d) pengungkit sarang; (e) pisau pengupas madu; dan (f) sikat lebah, (Situmorang dan Hasanudin, 2014).

Gambar 5.6. Perlengkapan kerja pemanenan madu Perlengkapan produksi madu adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pemanenan madu (alat peras madu). Prinsip kerjanya yaitu memutar sarang madu/sisir madu (dengan gaya centrifugal) sehingga madu keluar dengan sendirinva. Bahan yang digunakan adalah material yang tak bereaksi

dengan

madu

seperti

bahan

stainless.

Adapun

perlengkapan produksi madu dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 5.7. Perlengkapan produksi madu Pengusahaan Madu Alam- Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

72

5.5 Rencana Investasi Rencana investasi bisnis pengusahaan madu adalah penentuan rencana dalam penanaman modal pada proyek untuk mendapatkan keuntungan

yang

ketersediaan

dana,

berkelanjutan. biaya

modal,

Kegatan

investasi

kemampuan

meliputi

proyek

untuk

membayarkan dan mengembalikan dana tersebut dalam waktu yang telah ditentukan serta menilai kepekaan (sensivitas) bisnis terhadap perkembangan usaha. Pendekatan yang dilakukan melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Analisis kelayakan akan dijadikan tolok ukur besaran keuntungan yang diberikan bisnis pengusahaan madu. Arus Penerimaan (Inflow) Penerimaan yang diterima dari bisnis pengusahaan madu adalah berasal dari harga jual produk madu dipasaran per botol dengan ukuran 650 ml/botol. Harga pasaran madu sebesar Rp. 85.000/botol. Arus Pengeluaran (Outflow) Arus pengeluaran merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan pada selama bisnis investasi berlangsung. Biaya tersebut merupakan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang. Komponen outflow terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Pendekatan biaya aan dilakukan dengan metode perhitungan biaya yang akan dikeluarkan perhektar. Adapun jenis biaya dalam arus pengeluaran adalah sebagai berikut; 1. Biaya investasi langsung; terdiri dari biaya penataan areal kerja; 2. Biaya tetap, terdiri dari biaya bangunan pengolahan madu, sarana prasarana budidaya lebah dan pemanenan madu; 3. Biaya opersional; terdiri dari biaya umum meliputi biaya umum dan administrasi,

pajak,

operasional

penebangan,

dan

opersional

penjualan.


73

Evaluasi Kelyakan Investasi Kriteria evaluasi yang dipilih dalam analisis finansial ini adalah angka nilai sekarang netto (NPV), rasio pendapatan biaya terdiskon (BC Ratio), serta prosentase keuntungan internal (internal/financial rate of return atau IRR/FRR). Seperti telah diuraikan di muka perhitungan besarnya NPV dan BCR didasarkan biaya suku bunga riil sebesar 6 % (atau suku bunga nominal sebesar 15%). Demikian juga halnya dengan tingkat keuntungan yang digunakan sebagai angka pembanding IRR yang ditemukan.

Berdasarkan


angka sebagai berikut: Tabel 5.2. Hasil analisis kelayakan investasi pemanfaatan hasil rotan Indikator

Nilai

NPV (Rp/Ton/Tahun) BCR (PV) IRR (%)

Payback Periods (Tahun)

Kesimpulan

16.646.517

Layak

1,61

Layak

24,10 %

Layak

1 tahun 4 bulan

Layak

Sumber ; Data setelah diolah, 2015.


ini

bisa

diperkirakan

menunjukkan dapat

keuntungan

menghasilkan

mutlak

(NPV)

keuntungan

positif sebesar

Rp. 4.366.918,69, sehingga dapat dinilai layak. Selanjutnya, hasil perhitungan rasio pendapatan biaya (BCR) nilainya sebesar 2,06 sehingga dapat dinilai layak (lebih besar dari 1). Sejalan dengan NPV dan BCR, demikian juga halnya pada sisi IRR-nya. Angka IRR untuk proyek ini ternyata diperoleh lebih dari nilai oportunitas kapital yang berlaku (rill 6% atau nominal 15%) yakni sebesar 20,10% dan dapat diartikan bahwa usaha tersebut akan menghasilkan NPV = 0 pada saat suku bunga bank komersial untuk kredit investasi besarnya 20%.


74

Sedangkan hasil perhitungan payback periods dapat diketahui bahwa modal investasi diperkirakan dapat kembali pada waktu 1 tahun 4 bulan. Artinya, dari sisi payback periods bisnis pengusahaan madu di KPH dapat dinilai layak. Berdasarkan analisis tersebut di atas, bisa disimpulkan bahwa investasi ini menurut kriteria finansial, adalah layak untuk


dilanjutkan.

75

VI. RENCANA STRATEGI BISNIS

6.1 Strategi Pemasaran Aspek pemasaran disusun atau dibentuk strategi serta taktik pemasaran perusahaan dalam menghadapi pasar global agar dapat mengikuti perkembangan bisnis serta mengetahui selera konsumen terhadap produk yang akan dipasarkan atau dijual. Konsep pemasaran lebih menekankan kepada pemasaran dari produk kepada pelanggan. Tujuan sistem ini yaitu mencari laba atau keuntungan dimana pencapaiannya

dengan

menggunakan

sistem

bauran

pemasaran

(marketing mix) atau 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Strategi pemasaran yang akan diterapkan adalah mengutamakan keunggulan produk, pengembangan wilayah pemasaran, kegiatan promosi dan strategi penetapan harga, sehingga produk yang dihasilkan diharapkan mampu bersaing dipasaran. Strategi Wilayah Pemasaran Wilayah pemasaran dengan mempertahankan pasar lama dan melakukan pengembangan wilayah pemasaran baik untuk kebutuhan dalam negeri (domestik) antar pulau provinsi Se-Sulawesi, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Selain untuk kebutuhan luar negeri (ekspor). Strategi pemasaran wilayah dalam negeri dilakukan dengan penjaringan mitra bisnis

hasil

hutan

yang

akan

diusahakan.

Penjaringan

mitra

dikelompokan berdasarkan jenis hasil hutan yang akan diproduksi. Pemasaran hasil hutan kayu akan menjaring industri kayu olahan, kayu gergajian dan kayu mebel. Industri penggergajian kayu tergolong dalam industri pengolahan kayu hulu dimana industri ini akan memanfaatkan bahan baku kayu bulat untuk kemudian diolah menjadi kayu gergajian yang merupakan barang setengah jadi yang kemudian

Strategi Bisnis - Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

76

dimanfaatkan lebih lanjut di industri lainnya.

Sistem pemasaran hasil

industri kayu gergajian dan hasil hutan rotan dikelompokkan untuk skala besar dan skala kecil dilakukan melalui saluran pemasaran ke pasar industri baik untuk industry pengrajin kayu/rotan maupun mebel. Adapun skema strategi pengembangan segmentasi pasar disajikan pada gambar berikut. Produksi Wilayah Tertentu KPHP

Produksi dari Blok Pemberdayaan

Produk Hasil Hutan

 Kayu Bulat  Kayu Gergajian  Rotan

Konsumsi Luar Negeri

Konsumsi Dalam Negeri

Konsumsi Kayu dan Rotan Skala Kecil

Konsumsi Kayu, Bahan Industri

 Kayu Bentukan (Moulding)  Kayu Mebel Slinder/Bundar (Dowel)  Papan Vinil (Flooring)  Kayu Perkakas  Kayu Mebel Skala Besar

   

Bahan Bangunan Kayu Gergajian Mebel/Furniture Bahan Kerajinan

Gambar 6.1. Skema strategi pengembangan segmentasi pasar produk hasil kayu dan rotan


77

Strategi pemasaran pengusahaan madu dilakukan oleh bagian pemasaran KPH. Petugas pemasaran KPHP dengan saluran pemasaran dengan menjual madu KPH ke Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi karyawan, koperasi ABRI, koperasi seba usaha, koperasi pasar, koperasi pertanian, koperasi wanita, took-toko serba guna, dan pasar swalayan. Adapun skema wilayah pemasaran produk madu adalah sebagai berikut.

Budidaya Lebah

Produksi Madu

Toko dan Pasar Swalayan

Koperasi

Konsumen

Gambar 6.2. Skema strategi segmentasi pasar pengusahaan madu Kegiatan Promosi Saluran pemasaran bergantung KPH dalam melakukan promosi terhadap setiap jenis produk yang akan diusahakan. Usaha promosi akan dijadikan sebagai alat pengenalan produk sekaligus meraih pangsa pasar. Kegiatan promosi dilakukan atas emapat perangkat kegiatan yaitu, melalui iklan, promosi penjualan (sales promotion), hubungan masyarakat (public relation) dan penjualan kemitraan (partnership

selling). Pendekatan kegiatan promosi dilakukan dengan promosi


78

penjualan

melalui

pameran-pameran,

brosur-brosur

hasil

hutan,

kerjasama dengan berbagai pihak swasta dan promosi via online. Strategi Harga Menentukan harga suatu produk merupakan keputusan penting dari bisnis yang akan dijalani, karena harga adalah satu-satunya variabel strategi pemasaran yang secara langsung menghasilkan pendapatan. Umumnya harga hasil hutan akan dilakukan dengan penyesuaian harga pasar untuk setiap jenis produk hasil hutan. Penyesuaian harga akan ditetapkan berada pada suatu titik antara harga yang terlalu rendah dan harga yang terlalu tinggi. Biaya produk menentukan harga terendah dan persepsi konsumen terhadap nilai produk menentukan harga tertinggi. KPHP Model Pogogul akan menentukan harga diantara kedua titik tersebut untuk menentukan harga yang paling baik. Penentuan harga setiap jenis produk hasil hutan menggunakan metode cost-plus, dimana perhitungan penentuan harga dilakukan dengan menghitung biaya ditambah dengan margin keuntungan yang dikehendaki oleh KPH. Margin kontribusi merupakan analisis biaya volume laba bagian dari manajemen akuntansi terhadap margin keuntungan dalam penjualan per unit dan berguna dalam melaksanakan berbagai perhitungan atau digunakan sebagai ukuran operasional. Adapun perhitungan harga jual dilakukan sebagai berikut.

tingkat pendapatan penduduk dan mengukur tingkat konsumsi masyarakat dibutuhkan data-data di sektor ekonomi antara lain adalah


79

data tenaga kerja dan perkembangan tingkat harga. Fluktuasi harga di pasar merupakan salah satu indikator utama dalam menggambarkan stabilitas perekonomian suatu Negara atau daerah. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat keseimbangan antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) akan barang dan jasa pada saat tertentu 6.2 Sumber dan Strategi Pendanaan Pengelolaan KPHP Model Pogogul membutuhkan dana dalam penyelenggaraan setiap jenis kegiatan usaha yang akan dikembangkan. Peluang penyediaan pendanaan pembangunan KPHP Model Pogogul dapat melalui pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten, serta penyediaan pendanaan melalui kemitraan dengan berbagai pihak yang berminat berinvestasi di wilayah KPH. Adapun sumber pendanaan KPHP Model Pogogul adalah sebagai berikut: Pendanaan APBN Perwujudan komitmen Pemerintah dalam pembangunan KPH adalah mengeluarkan kebijakan Permenhut Nomor P.41/Menhut-II/2011 Tentang

Standarisasi

Fasilitasi

Sarana

dan

Prasara

Kesatuan

Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Hutan Produksi Model, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MenLHK-II/2015 Tentang Fasilitas Biaya Operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan. Kebijakan dikeluarkan sebagai pedoman bagi KPH dalam

melaksanakan

kegiatan

untuk

mendorong

percepatan

operasional KPH di tingkat tapak. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari dengan menerapkan tata kelola yang baik di tingkat tapak. Adapun penyediaan pendanaan bersumber operasional

dari

APBN

sebagai

strategi

adalah


pendanaan sebagai

untuk

biaya

berikut;

80

1. APBN DIPA dari Balai sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan di daerah

sesuai

kewenangannya

seperti

Balai

Pemantapan

Kawasan Hutan (BPKH), Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP), dan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS). 2. Dana alokasi khusus kehutanan dari APBN yang masuk dalam batang tubuh APBD. 3. Dana Perbantuan dari dana APBN yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten. 4. Dana bergulir dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Pendanaan APBD Provinsi dan Kabupaten Penyediaan pendanaan melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Buol dapat dilakukan melalu beberapa skema berikut: 1. APBD Provinsi; dilaksanakan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 2. APBD Provinsi Luncuran; dilaksanakan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Buol dan dilaksanakan oleh KPHP Model Pogogul. 3. Dana dekonsentrasi kehutanan; dilaksanakaan

melalui

Dinas

Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah 4. Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR); dilaksanakan oleh KPHP dalam batang tubuh APBD. 5. Dana kerja sama antar sektor pada instansi pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten dalam pembangunan daerah Sulawesi Tengah.


81

Pendanaan Kemitraan Rencana usaha pemanfaatan kawasan hutan dan hasil hutan diharapkan penyediaan pendanaan dapat dilaksanakan melalui sistem kemitraan melalui cost-sharing dengan berbagai pihak pemerintah dan pemegang izin usaha terutama lembaga-lembaga Non Pemerintah, serta dunia perbankan baik lokal maupun Internasional. Beberapa skema dapat dikembangkan terhadap sistem kemitraan pada berbagai pihak antara lain disajikan pada tabel berikut. Tabel 6.1. Penyediaan pendanaaan melalui lembaga mitra untuk Pembangunan KPHP Model Pogogul No

Skema

Ruang Lingkup Penyediaan Pendanaan

1

Forclime TC-GIZ

a). Peningkatan Kelembagaan KPH (organisasi, SDM, Rencana Pengelolaan) b). Pengembangan model-model pengelolaan berbasis KPH dan mansyarakat. c). Rencana pengelolaan kawasan lindung dan konservasi alam

2

Forclime FC-KFW, BP-REDD+/FREDDI

Pengembangan Program REDD+

Pemegang izin IUPHHK-HA/HT

a). Membangun kemitraaan dalam pemanfaatan hasil hutan antara lain HHK_HA/HT, HHBK, pemanfaatan limbah dan jasa lingkungan b). PMDH, CSR dan Kemitraan dengan masyarakat

Perusahaan Jasa peggunaan air seperti PDAM

Membangun kemitraaan dalam pemanfaatan hasil jasa air dan lingkungan

3

4


82

No

Skema

Ruang Lingkup Penyediaan Pendanaan

5

Universitas

a). Fasilitasi dan pendampingan PHPL untuk IUPHHK-HA/HT, IUPHTR, IUPHKm, IUPHD dan, b). Kerjasama penelitian dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan KPHP.

6

Industri atau perusahaan pengelohan kayu dan hasil hutan bukan kayu serta jasa wisata

Membangun kemitraaan dalam kewirausahaan pada sektor pengelolaan hasil hutan antara lain HHK-HA/HT, HHBK, dan jasa lingkungan

Lembaga-lembaga Non Pemerintahan/LSM

a). Peningkatan Kapasitas KPH, Masyarakat dan IUPHHK-HA b). Pendampingan Sertifikasi PHPL bagi IUPHHK-HA/HT c). Memabangun desa model dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari berbasis masyarakat. d). Fasilitasi LSM untuk pengembangan desa model e). Fasilitasi kegiatan kemitraan dengan KPH

Mitra Perbankan

a). Mendukung pengelolaan sumberdaya alam lestari berbasis masyarakat b). Pengembangan kelembagaan c). Pengembangan investasi kehutanan

7

8

6.3 Strategi Kemitraan Bisnis Secara umum UPTD. KPHP Model Pogogul memiliki kewenangan dalam pengelolaan hutan dan pengembangan bisnis di wilayahnya. Pelaksanaan pengembangan bisnis, KPH perlu membangun pola hubungan dengan menjalin komunikasi dan kerja sama yang intensif dengan melibatkan stakeholders dalam mewujudkan pengembangan bisnis di wilayahnya, sehingga KPHP model Pogogul akan memperoleh


83

banyak manfaat dengan adanya bisnis yang telah direncanakan untuk dikelola

secara

baik

dan

profesional

untuk

meningkatkan

kemanfaatannya bagi pembangunan ekonomi yang mandiri bagi KPH dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pengembangan bisnis di KPHP Model Pogogul dilakukan bersama dengan para stakeholders yang lain, termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten; masyarakat setempat; lembaga swadaya masyarakat; perguruan tinggi; pihak swasta dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam mengembangkan bisnis di wilayah KPH, sebagaimana telah tergambarkan dalam penyediaan pendanaan bagi KPH. Proses kemitraan tidak hanya terbatas pada bidang tertentu namun dapat juga diterapkan pada cakupan yang lebih luas dalam mencapai kemandirian KPHP Model Pogogul. Strategi kemitraan dalam membangun dan mengembangkan bisnis dirumuskan berdasarkan beberapa kriteria dalam menjalankan fungsi manajamen menurut masing-masing tingkat dengan memperhatikan aspirasi dari masingmasing pihak. Penentuan masing-masing pihak untuk mendukung sinerginya pembangunan dan pengembangan bisnis dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6.2. Strategi kemitraan bisnis KPHP Model Pogogul Tahapan Perencanaan

Stakeholders yang terlibat  KPHP Model Pogogul  BPKH Wil. XVI Palu  BPPHP Wil. XIV Palu  Dishut Provinsi dan Kabupaten  BAPPEDA Kab. Buol  Lembaga mitra

Dimensi Kemitraan 1. Adanya kejelasan koordinasi wewenang setiap stakeholders

Output 1. Rencana Pengelolaan Jangka Panjang

2. Membangun pastisipasi 2. Rencana stakeholders yang Pengelolaan optimal jangka pendek 3. Membangun hubungan 3. Kerja sama kerjasama dalam pengembangan pengembangan bisnis Bisnis KPH 4. Menyusun program 4. Kesepakatan kerja dan pendanaan stakeholders program bersama


84

Tahapan

Stakeholders yang terlibat

Dimensi Kemitraan

Output

Pengorganisasian  KPHP Model 1. Adanya mekanisme dan prosedur dalam Pogogul membangun partisipasi  BPPHP Wil. XIV stakeholders Palu  Dishut Provinsi 2. Adanya bentuk organisasi yang jelas dan Kabupaten  Pemeritah Kab. bagi setiap level Buol, pengelolaan bisnis Kecamatan, dan 3. Adanya tata hubungan Desa kerjasama yang jelas  Universitas antara antar  Lembaga mitra stakeholders

Kesepakatan tata hubungan, hak dan kewajiban masing-masing

Pelaksanaan

1. Membangun kesepakatan dalm bentuk MoU

1. Adanya pola kerja KPHP Model sama program pada Pogogul bersama masing-masing skema semua kerja yang telah stakeholders ditetapkan yang terlibat dalam kerjasama 2. Adanya komunikasi yang efektif bisnis 3. Adanya frekuensi hubungan dan koordinasi kerja antar stakeholders. 4. Adanya pembagian peran melalui pendekatan skema bisnis pada setiap level pengelolaan bisnis yang dikembangkan

Monitoring dan 1. Monev antar  KPHP Model evaluasi (Monev) stakeholders bersifat Pogogul pada sektor hubungan  Dishut Provinsi kerjasama yang dan Kabupaten dibangun dalam setiap  Pemerintah Kab. Buol bisnis 2. Adanya pengawasan  Universitas yang bersifat  Lembaga mitra partisipatif antar stakenholders yang terlibat dalam kerjasama

stakeholders

2. Membentuk pola kerjasama setiap level bisnis 3. Pembagian peran dan tanggung jawab berdasarkan tupoksi masingmasing

stakeholders

1. Adanya kebijakan dan aturan 2. Adanya efektifitas tata hubungan antar

stakeholders

3. Adanya monev setiap jenis bisnis KPH 4. Penguatan kapasitas pasrtisipasi

stakeholders


85

Kemitraan bisnis stakeholders dilakukan berdasarkan hak dan tanggung jawab masing-masing stakeholders melalui model kerja sama yang diterapkan oleh KPHP Model Pogogul. Model kerja sama di bangun untuk pengembangan beberapa produk yang telah direncanakan untuk pada tahapan produksi sampai pemasaran hasil produ bisnis di KPH. Proses kerjasama yang dilakukan perlu memperhatikan wewenang dan tanggung jawab mitra atau stakeholders secara lebih jelas selama pelaksanaan kerjasama. Strategi kemitraan adalah dibutuhkan jaminan kerjasama melalui penjaringan mitra atau stakeholders yang dapat memberikan keberlanjutan terhadap pengelolaan hutan lestari dan keberlanjutan bisnis di KPH. 6.4. Strategi Manjemen Resiko Resiko Sosial Salah satu aspek penting dalam konsep pengelolaan hutan lestari adalah

aspek

sosial.

Pengembangan

masyarakat

sekitar

hutan

merupakan bagian dari dimensi sosial. Perusahaan berupaya untuk konsisten

memberikan

pemberdayaan

kontribusi

masyarakat

terutama

bagi di

pengembangan sekitar

pusat

dan

kegiatan

operasional. Meminimalisir resiko sosial agar tidak terjadi konflik terhadap kegiatan investasi, maka dilakukan kegiatan

kelola sosial yang

dilaksanakan KPHP Model Pogogul antara lain: 1. Rekruitmen tenaga kerja lokal dari kampung sekitar areal kerja KPH, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan dan menambah kesempatan kerja bagi warga sekitar; 2. Bantuan sarana dan prasarana desa diantaranya kayu dan bahan bangunan umum diantaranya kantor desa, mesjid dan bantuan program air bersih dan lain-lain; 3. Pengadaan

bibit

melalui

kerjasama

masyarakat

yang

telah

difasilitasi dengan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR);


86

4. Penataan batas hutan dan desa yang dilakukan secara partisipatif; 5. Pelaksanaan kegiatan penebangan di lapangan mengindari lokasi yang

berpotensi

menimbulkan

konflik dengan

masyarakat

setempat. Resiko Lingkungan Penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan sediaan tegakan pada setiap petak dan perkembangan terkini mengenai kondisi hutan di areal dimaksud serta kemudahan pelaksanaan kegiatan penebangan di lapangan,

termasuk

dengan

mengindari

lokasi

yang

berpotensi

menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, khususnya pada areal-areal yang bebatasan dengan ladang masyarakat di sepanjang kanan kiri sungai. Manajemen minimalisir resiko lingkungan perlu memperhatikan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan diuraikan secara ringkas berdasarkan AMDAL/ SEMDAL yang telah dilaksanakan. Kondisi lingkungan (keutuhan dan kerusakan)

dan

dampak

(positif

dan

negatif)

akibat

aktivitas

pembalakan hutan akan diupayakan dengan tindakan-tindakan guna memperkecil kerusakan hutan. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan akan disusun Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun untuk selama jangka waktu tertentu. Mencapai pengelolaan lingkungan yang optimal, setiap kegiata pengusaahan bisnis di KPHP akan diimplementasikan kegiatan penelitian dan

pengembangan

berisi

kegiatan

untuk

meningkatkan

kinerja

pengelolaan hutan lestari. Bidang-bidang yang diteliti antara lain: silvikultur

(teknis

penebangan

kayu,

teknis

permudaan,

teknis

pembibitan, teknis pemeliharaan, teknis perlindungan, dan lain-lain), pengembangan pemanenan dan produksi olahan rotan, pengembangan produk budidaya perlebahan, manajemen dan kelembagaan/ organisasi, aspek sosial, produktivitas alat dan tenaga kerja, dan sebagainya.


87

VII. PENUTUP

Pembangunan bisnis di KPHP Model Pogogul dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan ragam usaha bagi KPH, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan sektor kehutanan.

Terkait dengan upaya mewujudkan percepatan bisnis yang

mandiri di KPH, pengelola perlu melakukan pembenahan areal kerja setiap bisnis yang akan diusahakan. Pembenahan areal kerja ditujukan untuk meminimalisir permasalahan pengelolaan kawasan hutan dan lokasi usaha. Penyelesaian

permasalahan

dilakukan

dengan

segenap

upaya-upaya

strategis, yang dapat ditempuh sebagai upaya manajemen kelola bisnis pada tingkat tapak, sesuai tugas dan fungsi pokok dan peruntukan setiap bisnis secara efisien dan lestari. Penyusunan

program

dan

kegiatan

pada

rencana

bisnis

KPHP

merupakan bagian tak terpisahkan dari pencapain visi dan misi KPHP Model Pogogul.

Tersusunnya rencana bisnis KPHP Model Pogogul dimaksudkan

sebagai acuan dan arah bagi kegiatan tahunan, dan akan diturunkan terhadap rencana-rencana kegiatan teknis. Penyususnan rencana bisnis adalah sebagai pedoman untuk peningkatan kinerja bisnis pengelolaan hutan lestari khususnya KPHP Model Pogogul. Pada akhirnya, pelaksanaan rencana bisnis diharapkan dapat memberi arah terhadap pengelolaan hutan yang melibatkan semua pihak terkait dalam implementasi bisnis di KPHP Model Pogogul Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, dokumen rencana bisnis ini perlu

segera disosialisasikan kepada publik dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Kehutanan agar dapat difungsikan sebagai alat ukur bagi kinerja bisnis KPH. Program strategi yang dilakukan KPH akan sangat dipandang perlu dilakukan untuk percepatan implementasi rencana bisnis yang

akan

diusahakan

Penutup - Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

KPHP

Model

Pogogul.

88

Dukungan semua pihak demi terlaksananya program-program dalam rencana bisnis KPHP Model Pogogul menjadi jaminan atas pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan. Untuk itu kepedulian, kebersamaan dan partisipasi seluruh institusi dan elemen masyarakat diharapkan dapat terpartisipatif secara maksimal dalam seluruh tahapan pembangunan KPHP Model Pogogul.

Penutup - Dokumen Rencana Bisnis Tahun 2015

89

RENCANA PENGELOLAAN BISNIS KPHP MODEL POGOGUL KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH

Recommend Documents