26, ,17 BT dan , ,27 LU. Wilayah. KPHP Model Pogogul secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten

Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul

BAB

DESKRIPSI KAWASAN

A. Risalah Wilayah KPH 1. Letak dan Luas Secara geografis wilayah KPHP Model Pogogul terletak pada 120° 13’ 26,87” - 120° 47’ 05,17” BT dan 00° 33’ 29,48” - 01° 12’ 52,27” LU. Wilayah KPHP Model Pogogul secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten Buol yang tersebar di 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Lakea, Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal, Kecamatan Bunobogu, Kecamatan Gadung, Kecamatan Karamat, Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Momunu, Kecamatan Paleleh, Kecamatan Paleleh Barat, dan Kecamatan Tiloan. Luas wilayah KPHP Model Pogogul berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.756/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 seluas ± 199.534 Ha. Merujuk pada peta lampiran SK tersebut, wilayah KPHP Model Pogogul berada pada wilayah Kabupaten Buol. Kedua berkas landasan hukum KPHP Model Pogogul ini tidak selaras, karena konsideran SK menyatakan sebagai KPH kabupaten, tetapi peta lampirannya mengisyaratkan sebagai KPH lintas. Berdasarkan Laporan Penyiapan Penetapan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Unit I, Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah (Anonim, 2012), disarankan bahwa wilayah KPHP Model Pogogul yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Tolitoli dikeluarkan dan digabung ke wilayah KPHP Unit II. Hal ini berdasarkan hasil analisis SWOT

dengan

pertimbangan

utama

pada

efisiensi

dan

efektifitas II-1


kelembagaan KPH. Dengan mempertimbangkan batas administrasi tersebut, luas wilayah KPHP Model Pogogul setelah dideliniasi ulang adalah 190.520 Ha. Luas inilah yang digunakan dalam penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan KPHP Model Pogogul. Senada dengan hal tersebut, perubahan luas wilayah ini telah diusulkan Pemerintah Kabupaten Buol ke Menteri Kehutanan

untuk

ditetapkan

melalui

Surat

Bupati

Buol

Nomor:

522.13/16.51/Dishut tanggal 31 Agustus 2013 (Surat Terlampir). Seiring dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor

SK.635/Menhut-II/2013

tanggal

24

September

2013

tentang

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan , dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sulawesi Tengah, luas KPHP Model Pogogul

setelah

disesuaikan

dengan

SK

Menhut

tersebut

menjadi

± 187.544,27 Ha. Adapun rincian masing-masing unit diuraikan sbb.:Hutan Lindung (HL) seluas 42,310.38 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 49,789.32 ha, dan Hutan Produksi (HP) seluas 95,444.57 ha.Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.: Tabel 2.1 Fungsi Kawasan Hutan di Wilayah KPHP Model Pogogul No. Fungsi Hutan Luas (Ha) Persentase (%) 1 Hutan Lindung (HL) 42.310,38 22,56 2 Hutan Produksi Terbatas (HPT) 49.789,32 26,55 3 Hutan Produksi (HP) 95.444,57 50,89 Jumlah 187,544.27 100 Sumber: BPKH WilayahX VI Palu, 2013 2. Aksesibilitas Kawasan Lokasi PHP Model Pogogul

di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi

Tengah pada sebelas wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan

Lakea,

II-2


Kecamatan Biau, Kecamatan Karamat, Kecamatan Momunu, Kecamatan Tiloan,

Kecamatan Bokat, Kecamatan Bukal,

Kecamatan Bunobogu,

Kecamatan Gadung, Kecamatan Paleleh, dan Kecamatan Paleleh Barat. Aksesibilitas Kawasan Wilayah KPHP Model Pogogul belum cukup memadai sehingga arus transportasi antar desa dalam wilayah kecamatan maupun dari dan menuju desa di kecamatan yang lainnya masih sulit. Di samping itu sarana penunjang berupa jembatan juga belum memadai untuk melintasi wilayah ini. Dengan demikian keterjangkauan wilayah KPHP belum cukup memadai dijangkau hingga pada batas-batas luar kawasan hutan. 3. Batas-batas KPH KPHP Model Pogogul, memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:  Sebelah utara: berbatasan dengan kawasan APL di wilayah Kecamatan Paleleh s.d. Kecamatan Biu Kabupaten Buol.  Sebelah timur: berbatasan dengan kawasan APL Desa Umu Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol.  Sebelah selatan: berbatasan dengan KPHL Unit III Kabupaten Parigi Moutong dan Provinsi Gorontalo.  Sebelah barat: berbatasan dengan KPHP Unit II Kabupaten Tolitoli. 4. Sejarah Wilayah KPH KPHP Unit I yang terletak di wilayah Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah terbentuk sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.79/MENHUT-II/2010 Tanggal 10 Februari 2010 Tentang Penetapan Wilayah Pengelolaan KPHL dan KPHP Provinsi Sulawesi Tengah.

II-3


Berdasarkan sejarah pengelolaan hutan, wilayah KPHP Unit I pernah dikelola oleh HPH PT. PT. Regasia Jaya Nusantara hingga awal tahun 1990-an seluas 71.700 Ha. Selanjutnya mulai tahun 2000 PT. Inhutani I diserahi tugas oleh Departemen Kehutanan untuk melakukan rehabilitasi dan pengamanan Eks HPH tersebut. Pada tahun 2000, PT. Inhutani I memperoleh surat rekomendasi dari Bupati Kepala Dati II Buol Tolitoli No. 522/1296/Tapem tgl 1 Maret 2000 untuk ditetapkan sebagai areal HPH PT Inhutani I. 5. Pembagian Blok Wilayah KPH Sesuai dengan Permenhut Nomor P.6/Menhut-II/2010 serta mengacu pada Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan Nomor P.5/VII-WP3H/2012 serta kondisi wilayah KPHP Model Pogogul secara garis besar, blok-blok pengelolaan dibagi menjadi empat blok yaitu blok inti, blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok pemberdayaan masyarakat. Blok yang direncanakan adalah bagian wilayah KPH yang dibuat relatif permanen untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan.Selanjutnya berdasarkan blok-blok tersebut, dibagi lagi menjadi petak-petak pengelolaan. Petak adalah bagian dari blok dengan luasan tertentu dan menjadi unit usaha pemanfaatan terkecil yang mendapat perlakuan pengelolaan atau silvikultur yang sama. Dengan demikian, pembagian petak diarahkan sesuai dengan peruntukan berdasarkan identifikasi lokasi dan potensi wilayah tertentu, antara lain: (a).wilayah yang akan diberikan izin, dan (b).wilayah untuk pemberdayaan masyarakat. Memperhatikan kondisi kawasan KPHP Model Pogogul yang terbagi atas tiga fungsi kawasan yaitu hutan lindung (HL), hutan produksi terbatas

II-4


(HPT) dan hutan produksi tetap (HP) maka dalam penyusunan rencana pengelolaan jangka panjang diarahkan pada pemanfaatan kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu serta pemberdayaan masyarakat. Wilayah KPHP Model Pogogul yang sebahagian kawasan menjadi daerah tangkapan air bagi wilayah bawahannya berupa daerah irigasi pertanian serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan pembangunan wilayah maka kawasan hutan lindung dengan luas 42.310,37 Ha dibagi kedalam dua blok yaitu blok inti, dan blok pemanfaatan. Selanjutnya pada kawasan hutan produksi (HPT dan HP) seluas 145.233,89 Ha dibagi kedalam lima blok yaitu blok perlindungan, blok pemanfaatan kawasan, blok pemanfaatan HHK-HA, blok pemanfaatan HHK-HT dan blok pemberdayaan masyarakat. Adapun pembagian blok dan petak pengelolaan kawasan hutan wilayah KPHP Model Pogogul disajikan pada peta penataan hutan. Adapun blok/petak pengelolaan hutan diuraikan sbb.; 1. Blok inti pada hutan lindung: Blok ini dapat difungsikan sebagai perlindungan tata air dan perlindungan lainnya. Penetapan blok inti didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi HL ini sulit untuk dimanfaatkan dan apabila dimanfaatkan akan membahayakan daerah bawahannya. 2. Blok Perlindungan pada hutan produksi: Blok ini direkomendasikan untuk perlindungan tata air dan perlindungan lainnya. Blok ini direncanakan pula untuk tidak dimanfaatkan, kecuali untuk pemanfaatan jasa lingkungan berupa pengelolaan jasa aliran air. Disamping itu, pertimbangan lain penetapan blok perlindungan pada hutan produksi adalah untuk

II-5


memberikan kesempatan pada hutan alam dalam meregenerasi dirinya secara alami dalam jangka waktu 10 tahun kedepan. 3. Blok Pemanfaatan pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung Blok pemanfaatan pada hutan produksi diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman (HHK-HT), pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam dalam bentuk/sistem restorasi ekosistem (HHKRE), pemanfaatan jasa lingkungan seperti wisata alam/hutan, jasa aliran air, dan jasa karbon. Pada hutan lindung, pemanfaatan hutan diarahkan pada pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam (HHBK-HA) seperti pemungutan rotan, getah, lebah madu, buah/biji. 4. Blok Pemberdayaan Masyarakat Blok pemberdayaan masyarakat ini diarahkan pada pembangunan/ pengembangan hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), baik hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu. 6. Pembagian Blok Pada Wilayah Tertentu 1. Blok Pemanfaatan pada Hutan Produksi Penerapan pendekatan pemanfatan hasil hutan alam (HHK-HA) pada hutan produksi diarahkan pada tutupan vegetasi hutan primer dan hutan sekunder rapat sedangkan pemanfaatan hasil hutan dengan restorasi ekosistem dalam hutan alam (HHK-RE) diarahkan pada tutupan vegetasi hutan kerapatan rendah dan sedang pada hutan produksi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memprakondisikan situasi sosial ke arah yang lebih kondusif di sekitar wilayah KPH guna mencegah terjadinya konflik baru antara pengelola KPH dengan masyarakat sekitarnya. Izin Usaha

II-6


Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya pemulihan

melaluikegiatan

ekosistem

hutan

pemeliharaan,

perlindungan

termasukpenanaman,

dan

pengayaan,

penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora danfauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati(tanah, iklim dan topografi). Sedangakan Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Hutan Tanaman/Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HT/HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutanberupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan,penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.

2. Blok Pemanfaatan pada Hutan Lindung Blok Pemanfaatan pada hutan lindung dimaksudkan dalam rangka Penyelenggaraan usaha pemanfaatan jasa lingkungan serta Pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) pada hutan lindung. di wilayah

KPHP

Model

Pogogul

pemanfaatan

jasa

lingkungan

dikelompokkan kedalam empat jenis, yaitu kelompok jenis jasa wisata alam

(WA),

jenis

jasa

penyerapan/penyimpanan

aliran

karbon

air (RAP-

(JAL),

dan

KARBON

jenis

jasa

dan/atau

PAN-

KARBON) serta area riset/penelitian habitat alamnya.

II-7


B. Potensi Wilayah KPH 1. Iklim Wilayah KPHP Unit I dipengaruhi oleh dua musim yang tetap yakni musim Barat dan musim Timur dengan iklim tropis. Dari hasil analisis Peta Curah Hujan RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, curah hujan rata-rata tahunan di wilayah KPHP Unit XVI berkisar 1.800 – 2.800 mm/tahun. Curah dominan berkisar 2.000 - 2.600 mm/tahun.

Gambar 2.1. Peta Zonasi Curah Hujan di Wilayah KPHP Unit I Dari hasil analisis data curah hujan dan hari hujan Kabupaten Buol periode tahun 2002-2007 diketahui bahwa curah hujan rata-rata tahunan mencapai 1.920,43 mm/thn. Jumlah bulan basah sebanyak 11 bulan dan bulan kering 0 bulan. Dengan demikian tipe iklim berdasarkan klasifikasi

II-8


Smith dan Ferguson adalah termasuk dalam tipe iklim A. Selanjutnya berdasarkan data curah hujan Tahun 2007 diketahui jumlah hari hujan sebanyak 126 hh atau rata-rata 10 hh. Rata-rata curah hujan selama tahun 2007 adalah 187 mm/bulan, yang mana curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April (430 mm) dan terendah terjadi pada bulan September (45 mm). Suhu udara maksimum rata-rata tertinggi di wilayah Buol dan sekitarnya adalah 32,45 0C pada bulan Mei dan suhu udara minimum ratarata terendah adalah 23,53 0C dibulan Februari. Kelembaban udara rata-rata bulanan juga bervariasi, tertinggi adalah 88,00% yang terjadi pada bulan September dengan kelembaban udara ratarata terendah sebesar 82,00% yang terjadi pada bulan Oktober.

5. Geologi, Tanah dan Geomorfologi Geologi: Berdasarkan peta Geologi Bersistem Indonesia skala 1:250.000, wilayah Kabupaten Buol termasuk dalam Mendala Geologi Sulawesi Barat. Dari sisi kompleksitas struktur geologi, bagian timur wilayah ini relatif lebih terpengaruhi secara tektonik dibanding bagian baratnya. Di bagian timur, sesar-sesar vertikal dengan dua arah utama yaitu tenggara-barat laut dan timur laut-barat daya. Disamping itu, terdapat sesar-sesar dekstral di Pegunungan Paleleh dan G. Tentalomatinan. Adapun bagian timur Buol, gejala struktur relatif tidak dominan, hanya terdapat dua struktur utama, yaitu sesar sungkup di barat Momunu dan sesar vertikal di sebelah barat Leok. Struktur geologi lainnya yang dijumpai adalah lipatan antiklin dan kekar-kekar yang banyak terdapat pada seluruh formasi batuan yang ada di wilayah ini.

II-9


Secara regional, berdasarkan Peta Geologi dan Potensi Bahan Galian Provinsi Sulawesi Tengah, skala 1 : 750.000 (Tahun 1995) satuan batuan yang menyusun geologi Kabupaten Buol terdiri atas: Formasi Tinombo: Litologi penyusun formasi ini berupa lava basal, basal spilitan, lava andesit, breksi gunung api, batupasir wake, batulanau, patupasir hijau, batugamping merah, batugamping kelabu dan batuan termetamorfosa lemah. Di Kabupaten Buol satuan ini terdapat di bagian selatan dengan arah memanjang relatif timur-barat relatif pada wilayah batas dengan kabupaten lain. Umur formasi ini diduga Eosen-Oligosen, dengan tebal formasi lebih dari 500 m. Batuan Vulkanik: Batuan gunung api umumnya bersifat andesitik, tersebar di banyak tempat namun tidak meluas. Ukuran kristal batuannya umumnya halus. Juga terdapat batuan lain berupa lava, breksi andesit dan basal. Sebarannya antara lain Momunu bagian barat dan selatan, sebelah barat Leok dan sebelah selatan Bokat yang merupakan batas dengan kabupaten/propinsi lain. Sebaran batuan ini masih meluas ke arah barat (Tolitoli) dan menyebar luas di selatan (Parigi Moutong). Satuan ini diperkirakan menjemari dengan Formasi Tinombo. Berumur Eosen Oligosen. Diorit Bone: Merupakan batuan beku menengah, terdiri dari diorit, diorit kwarsa, granodiorit dan andesit. Penyebaran batuan ini relatif sempit setempat-setempat. Penyebaran terluas di Kabupaten Buol kurang dari 600 ha. Umur batuan diperkirakan Miosen Awal sampai Miosen Tengah. Diorit Boliohuto: Terdiri dari diorit dan granodiorit dan tergolong dalam jenis batuan beku dalam yang bersifat menengah sampai asam. Di

II-10


Kabupaten Buol batuan ini hanya terdapat di sekitar G. Tentolomatinan sebelah selatan Lokodako. Umur batuan adalah Miosen Tengah sampai Miosen Atas. Formasi Dolokapa: Litologi terdiri dari batupasir wake, batulanau, batulumpur, kongtomerat, tufa, tufa lapili, aglomerat, breksi vulkanik dan lava yang bersifat andesit serta basal. Penyebaran formasi ini relatif luas, relatif memanjang dari sebelah selatan Momunu dan Mopu ke arah ke arah timur laut sampai mencapai daerah Paleleh. Umur formasi adalah Miosen TengahMiosen Atas. Breksi Wobudu: Merupakan batuan vulkanik, terdirl dari breksi vulkanik, aglomerat, tufa, tufa lapili dan lava yang bersifat andesit sampai basal. Penyebarannya di bagian selatan Bunobogu dan wilayah yang luas sepanjang pegunungan Peleleh ke arah timur laut, yaitu G. Tentolomatinan dan G. Boondalo. Umur batuan diperkirakan Pliosen. Molase Celebes Sarasin dan Sarasin (Formasi Lokodidi): Formasi ini terdiri dari konglomerat, batupasir, batulanau dan batulempung, batugamping koral, tufa, serpih hitam dan napal. Sebagian batuan ini mengeras lemah, terutama batugamping dan batulempung gampingan. Secara regional, formasi ini tersebar tuas di Provinsi Sulawesi Tengah dan di wilayah Kabupaten Buol formasi ini merupakan penyusun utama wilayah Bakat, Momunu dan Mopu. Penyebaran setempat-setempat di Bunobogu, Taang, Tunggulo dan Bungalon di pesisir pantai utara. Umur formasi ini adalah Pliosen - Pleistosen. Batugamping Terumbu: Batugamping koral merupakan penyusun utama satuan batuan ini. Penyebaran terluas terdapat di pesisir utara Buol,

II-11


yaitu Monolipo, Busak, Mokupo, Leok, Kasenangan, Lamolan sampai ke bagian utara Momunu. Penyebaran setempat-setempat dijumpai sepanjang pantai dari Tamit sampai Paleleh. Umur formasi Pleistosen-Holosen. Aluvium: Terdiri dari material pasir, lempung, lanau, lumpur, kerikil dan kerakal. Endapan terluas terdapat di dataran Kota Buol yang melebar ke arah Leok, Lamolan, Bokat dan Momunu terutarna dataran banjir S. Momunu. Tebal satuan beberapa meter sampai puluhan meter. Tanah: Tanah adalah hasil alih rupa (transformasi) bahan mineral dan bahan organik yang terjadi pada muka dataran dibawah pengaruh faktor-faktor lingkungan yang berlangsung selama jangka waktu yang sangat panjang, dan hasilnya itu berbentuk suatu tubuh dengan organisasi dan morfologi tertentu yang berbeda jelas dengan organisasi dan morfologi tubuh alam yang lain. Tanah dan landscape terus mengalami perubahan, baik secara fisik, kimiawi maupun biologis.

Disamping itu tanah dapat berfungsi sebagai

penerima, pengubah dan pancaran energi. Dalam proses pembentukannya tanah disuatu daerah dipengaruhi oleh (1) bahan induk, (2) topografi, (3) iklim, (4) organisme, dan waktu.

Komposisi dari masing-masing faktor tersebut

dapat menghasilkan jenis dan tingkat kesuburan tanah yang beragam. Disamping faktor tersebut di atas, sifat-sifat tanah disuatu daerah dipengaruhi oleh cara pengolahan dan pemanfaatannya. Tanah yang selalu dimanfaatkan untuk lahan sawah umumnya menunjukkan ciri-ciri khusus, seperti berwarna kelabu (gley). Keadaan ini diakibatkan oleh tidak sempurnanya proses oksidasi reduksi tanah.

II-12


Tanah-tanah di wilayah Kabupaten Buol terbentuk dari bahan induk yang bervariasi, antara lain batu gamping, estuarim marine, napal, batu karang, andesit, endapan, kipas aluvial, tuft, batu pasir, batu kapur, aluvium muda, endapan sungai, campuran endapan muara dan endapan laut. Dengan demikian tingkat perkembangan tanah yang ada di lapangan juga agak bervariasi. Pada daerah yang dilalui oleh jalur aliran sungai, tanah yang terbentuk mempunyai tingkat perkembangan sedang (muda).

Hal itu erat kaitannya

dengan proses pengendapan bahan tanah yang terus berlangsung secara berkala. Sedangkan pada daerah yang jauh dari sungai, terutama diperbukitan atau didataran berombak, tingkat perkembangan daerah itu agak lanjut, hal itu disebabkan oleh proses erosi dan tingkat pengolahan tanah terus berlangsung. Berdasarkan data FAO/UNESCO/Soil Survey Staff (1968), penyebaran jenis di wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah jenis tanah yang ada berdasarkan sistem soil taksonomi (Soil Survei Staff USDA, 1999), ditemukan tiga order utama tanah diantaranya adalah Entisols, Inceptisols, dan Mollisols. Entisols menempati wilayah pesisir dengan variasi sifat-sifat kimia tanah yang cukup beragam, sedangkan Inceptisols dan Mollisols penyebarannya sempit dengan variasi sifat-sifat tanah yang relatif kecil. Selanjutnya berdasarkan klasifikasi tanah LPT Bogor, jenis tanah yang terdapat di wilayah DAS Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah didominasi jenis Podsolik Merah Kuning, Litosol, Rendzina, Mediteran Merah Kuning, dan Aluvial. Jenis tanah lainnya adalah Latosol, Hidromorf, dan

II-13


Organosol (Sumber: Peta Lahan Kritis Kabupaten Buol, BPDAS Palu Poso, Tahun 2009).

Geomorfologi: Secara fisiograti, wilayah Kabupaten Buol berada di antara jajaran vulkanik lengan utara (northern volcanic ranges) dengan wilayah pegunungan bagian tengah (central mountains) dari Pulau Sulawesi. Morfologi wilayah ini sebagian merupakan perbukitan dengan relief sedang, sebagian besar yang berelief tinggi terutama pada bagian selatan. Sebagian lagi berelief rendah yang umumnya berupa dataran alluvial dan menempati wilayah-wilayah pesisir pantai, atau bagian utara Kabupaten Buol. Wilayah bertopografi tinggi terdiri dari deretan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi lebih dari 2.000 m di atas permukaan laut (dpl). Selain itu terdapat pula perbukitan yang sebagian berupa karst, ada yang menjorok hingga ke batas garis pantai dengan elevasi antara 100 - 300 m, yaitu Tanjung Dako di Kecamatan Biau. Beberapa pulau yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Buol berupa pulau kecil dengan morfologi yang tidak rumit, diantaranya Pulau Busak, Pulau Raja, Pulau Boki, Pulau Panjang dan Pulau Lesman di perairan Laut Sulawesi. Berdasarkan pada proses geologi, pengelompokan umum morfologi laut dan daratan wilayah Kabupaten Buol, dapat dlbagi dalam: 1) Lereng/tebing depresi, menghubungkan daerah depresi yang dalam dengan daerah paparan yang relatif dangkal. Pada beberapa bagian laut,

II-14


lereng yang terbentuk berupa tebing curam Karena proses subduksi. Lereng depresi kedalamannya berkisar antara 10 - 200 meter. 2) Daerah paparan; dengan kedalaman kurang dari 200 m dengan lebar dari pantai yang relatif bervariasi ditemui pada sepanjang dasar laut kabupaten ini. 3) Dataran; terdiri dari: 

Dataran kipas alluvial yang melereng landai, umumnya merupakan lahan datar pesisir yang tersebar pada sebagian besar wilayah terutama di wilayah Kecamatan Tiloan yang berakhir di wilayah Kecamatan Lipunoto.



Dataran Lumpur antara pasang surut, tersebar pada luasan yang sempit pada semua kecamatan yang ada. Secara umum, sebagian dari satuan morfologi ini merupakan

permukiman yang sudah lama dibuka. 4). Perbukitan, terdiri dari: 

Punggung bukit sedimen asimetrik tak terorientasi. Bentukan seperti ini dijumpai dalam luasan yang sempit pada daerah perbukitan pesisir bagian selatan sepanjang wilayah Kabupaten Buol



Perbukitan karst (kapur) di atas batu gamping coral Bentukan bukit karst seperti ini dapat ditemui di wilayah Kecamatan Biau.



Deretan bukit sangat curam di atas batuan beku, dijumpai di bagian barat dan timur Kabupaten Buol seperti pada Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan dan Kecamatan Paleleh.

5). Pegunungan, terdiri dari:

II-15




Punggung bukit sedimen asimetrik tertoreh melebar, sebarannya dijumpai di sebagian wilayah kecamatan yang ada.



Punggung gunung metamorfik terorientasi terjal, dijumpai pada hampir semua wilayah kecamatan di bagian selatan Kabupaten Buol. Satuan ini merupakan bagian terbesar morfologi yang terdapat di

wilayah Kabupaten Buol. Ketinggiannya berkisar 800 - 2.500 m dpl (G. Malino). Wilayah-wilayah pegunungan yang termasuk dalam satuan ini meliputi deretan Pegunungan Malino, G. Bangkalang dan G. Tetembu serta G. Tentolomatinan di Pegunungan Paleleh. Penyebaran morfologi lahan sesuai peta RTk-RHL DAS wilayah kerja Palu Poso Tahun 2009 sesuai LMU-terseleksi diketahui terdapat sebanyak tiga kelas yaitu kelas hilir (Hi), Tengah (Tg) dan Hulu (Hu). Untuk wilayah Kabupaten Buol khususnya pada LMU-terseleksi diketahui sbb.: Morfologi hulu menempati areal seluas 22.011,20 Ha, morfologi tengah menempati areal seluas 11.932,07 Ha, dan morfologi hilir menempati areal seluas 808,05 Ha. 6. Topografi dan Lereng Topografi

Kabupaten

Buol

terdiri

atas topografi

pegunungan,

perbukitan dan dataran. Topografi dataran menyebar pada seluruh wilayah kecamatan, demikian pula topografi perbukitan. Untuk topografi pegunungan dominan dijumpai di wilayah Kecamatan Biau, Tiloan, Bukal, Bunobogu, Gadung, Paleleh barat dan Paleleh. Berdasarkan kondisi topografi wilayah, Kabupaten Buol terbagi menjadi tinggi bagian yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi memanjang dari Timur ke

Barat

disepanjang deretan

pegunungan

II-16


perbatasan Provinsi Gorontalo, Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Tolitoli. Sedangkan dataran rendah dapat dijumpai diseluruh wilayah kecamatan. Ketinggian tempat berkisar antara 0 m – 2.394 m di atas permukaan laut dimana titik terendah berada di tepian laut dan titik tertinggi adalah G. Malino 2.394 m.dpl. di Kecamatan Tiloan.

Topografi di wilayah KPHP Unit I didominasi pegunungan dan perbukitan. Adapun topografi dataran, berombak dan bergelombang hanya dijumpai pada wilayah-wilayah sempit diantara perbukitan dan pegunungan. Namun demikian wilayah dataran terluas di jumpai di kawasan hutan produksi (HP dan HPT) DAS Buol, DAS Yango dan DAS Mayangato. Wilayah KPHP Unit I merupakan daerah berbukit dan bergunung terutama pada bagian tengah yang memanjang dari timur ke barat. Sedangkan daerah dataran rendah ditemukan pada bagian utara wilayah KPHP yang berbatasan dengan kawasan permukiman dan pertanian di APL. Ketinggian wilayah berkisar antara 80 m – 2.071 m di atas permukaan laut. Karena sebagian besar wilayah ini merupakan pegunungan maka kemiringan lahan di wilayah KPHP unit I sangat beragam, mulai kelas lereng datar hingga sangat curam. Namun demikian yang mendominasi wilayah KPHP ini adalah kelas sangat curam.

II-17


Gambar 2.2. Peta Kelas Lereng di Wilayah KPHP Unit I 7. Hidrologi dan DAS Di wilayah KPHP Unit I terdapat dua DAS prioritas I yaitu DAS Kuala besar, Lintidu, Bodi, Lantikadigo-mulat, Lonu, Bunobogu, Buol, Lakea, Lakuan, dan Maraja. Sedangkan DAS lainnya termasuk dalam prioritas II dan III. Umumnya sungai-sungai utama di wilayah KPHP Unit I memiliki pola aliran dendritik dan paralel yang seluruh sungai utama dan anak sungainya mengalirkan air ke arah utara (Laut Sulawesi).

II-18


Gambar 2.3. Peta DAS Prioritas di Wilayah KPHP Unit I Air sungai di wilayah KPHP ini hanya sebahagian besar diimanfaatkan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan irigasi pertanian. Hamparan lahan sawah cukup luas terdapat di wilayah Kecamatan Biau, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Momunu, dan Kecamatan Paleleh. Pada desa-desa lainnya umumnya air sungai dimanfaatkan penduduk untuk air, mandi, dan mencuci. Sungai-sungai penyumbang banjir dan sedimentasi terbesar di wilayah KPHP ini adalah Sungai Buol.

5. Penutupan Vegetasi/Lahan

II-19


Kondisi penutupan lahan/vegetasi di wilayah KPHP Unit I terdiri atas: 123,79 ha hutan mangrove primer, 0,06 Ha hutan mangrove sekunder, 145,399,99 Ha hutan primer, 41.852,59 ha hutan sekunder, 248,18 perkebunan, 3.709,96 pertanian lahan kering, 3.999,94 pertanian lahan kering campur, 75,41 sawah, 4.149, 40 ha semak belukar, dan 16,79 ha tambak. (Dishut Sulteng, 2011).

Gambar 2.4. Peta Penutupan Lahan di Wilayah KPHP Unit I 6. Potensi Kayu/Non-Kayu KPHP Unit I adalah salah satu wilayah KPH di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang cukup tinggi. Di wilayah ini terdapat hutan pegunungan/hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, yang kaya jenis-jenis vegetasi berkayu dan vegetasi tak berkayu baik komersial dan non-komersial.

II-20


II-21


Jenis-jenis flora yang cukup dikenal masyarakat bernilai komersial tinggi di pasar Internasional maupun domestik, khususnya dari jenis kayu adalah Kayu Meranti (Shorea spp.), Palapi (Herriteria sp.), Nyatoh (Palaqium spp.), Rau (Dracontamelon mangiferum), Bintangur (Calophyllum soulatri), Maraula (Diospyros macrophylla), Agatis/Damar (Agathis spp.), Matoa (Pometia pinnata), Dao (Dracontamelon dao), Mangga hutan (Mangifera foetida), Binuang (Octomeles sumatrana), dll.

Selanjutnya dari jenis flora

berupa jenis non-kayu adalah Rotan (Calamus spp.), Bambu (Bambusa spp.), Aren (Arenga pinnata) dan jenis palma lainnya. Dari jenis flora tersebut beberapa jenis yang dikategorikan sebagai jenis tanaman multiguna seperti Agatis (penghasil kayu dan getah damar), Durian (penghasil kayu dan buah), Aren (penghasil nira, ijuk, pati, lidi, buah), dsb. Dari uraian jenis vegetasi di atas, nampak bahwa potensi hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu yang cukup tersedia di kawasan hutan produksi dan hutan lindung dalam wilayah KPHP Unit XVI sbb.: (a) Hasil hutan kayu yang bernilai komersial di wilayah ini antara lain; Palapi (Heritiera sp), Nyatoh (Palaqium sp), Cempaka (Elmerillia sp), Agatis (Agathis sp), Meranti (Shorea sp), dan Jabon (Antocephalus macrophylla). (b) Hasil hutan bukan kayu: Rotan (Calamus sp), Bambu (Bambusa sp), dll. (c) Hasil hutan serbaguna (MPTS): Agatis (kayu, getah damar), Aren (nira, gula aren, ijuk, tepung aren, sayur), Durian (kayu, buah), Pangi (kayu, buah), dll. 7. Keberadaan Flora dan Fauna Langka Di wilayah KPHP Unit I terdapat beberapa jenis flora dan fauna langka, tergolong endemik dan dilindungi.

II-22


Jenis-jenis flora/tumbuhan yang bersifat endemik (punya persebaran terbatas di Sulawesi) dan flora yang bersifat dilindungi. Beberapa jenis diantara merupakan jenis flora langka, endemik dan dilindungi seperti Casuarina oligodon subspec celebica, Myristica ultrabasica, Beilschmidia gigantocarpa, Agathis celebica, Macadamia hildebrandii, Polyathia celebica, Dinochloa barbata, Calamus zollingerii, Korthalsia celebica, Calamus ornatus var. celebicus, Dillenia celebica, Myristica ultrabasica, Gymnocranthera maliliensis, Gronophyllum microspadix(A), Deplancea bancana, Knema celebica,

Timonius

minahasae,

Horsfieldia

costulata,

Beilschimidia

gigantocarpa dan lain-lain. Untuk jenis-jenis yang dilindungi diantaranya adalah Pterospermum celebicum, Arenga pinnata dan lain-lain. Selanjutnya ditambahkan bahwa terdapat beberapa jenis flora yang bersifat endemik (distribusinya terbatas di Sulawesi saja) seperti

Casuarina oligodon

sbsp.celebica dan Mangifera minor serta beberapa bersifat dilindungi seperti Cordea

subcordata,

Durio

zibethinus

(Dilindungi,

SK

Mentan

No.54/Kpts/Um/2/1972, dilarang melakukan penebangan pohon berdiameter di bawah 40 cm.). Jenis fauna langka dan endemik (jenis burung) yang terdapat di wilayah KPHP Unit I, yaitu: Elang bondol, Burung madu sriganti, Cekakak sungai, Elang hitam, Raja udang meninting, Serindit paruh merah, Kuntul kecil dan Walet. Ditambahkan bahwa terdapat jenis-jenis satwa liar (Mamalia, Reptilia dan Amphibia) baik yang bersifat endemik (penyebaran terbatas) ataupun yang dilindungi oleh perundang-undangan di Indonesia sbb.: Anoa dataran rendah (Bubbalus depresicornis), Yakis (Macaca tonkeana), Rusa

II-23


(Cervus timorensis), Kuskus (Ailurops ursinus), Kobra hitam (Ophiophagus Hannah), dan Katak hijau (Rana cancrivora). 8. Erosi dan Kekritisan Lahan Wilayah KPHP Unit I memiliki kondisi erosi dan tingkat kekritisan lahan di setiap wilayah DAS yang ada. Dari hasil analisis peta RTkRHL BPDAS Palu Poso Tahun 2009, diketahui bahwa kondisi erosi di wilayah DAS KPHP Unit I didominasi kelas erosi ringan.

280000

300000

320000

340000

360000

380000

400000

10160000

10160000

PETA KELAS EROSI WILAYAH KPHP UNIT I KABUPATEN BUOL DAN TOLITOLI KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAESI TENGAH KETERANGAN: Sangat Berat (SB) Berat (B) 10140000

10140000

LAU T S U LA W E SI

# R Ka ra ma t

# Biau

S

Sedang (S) Ringan (R)

Lip un oto

#

KA B UP ATE N TO LITO L I

R

S #

B

S # Lam ad ong

#

Tiloan

Pa le leh B arat

# Bo ka t

Bu nob ogu

#

Bu ka l

#

# Ga du ng

# Pa le leh

S

B

R

KABUPATE N B UOL

R

R

10100000

10100000

10120000

10120000

R

R

PRO V IN SI G O RO NTA LO

Sumber: Peta RTkRHL DAS BPDAS Palu Poso, 2009.

10060000

10060000

10080000

10080000

R

KA B UP ATE N P A RIG I MO U TO NG

N

W

E

S

280000

300000

320000

340000

360000

30

380000

400000

0

30

60 Kilometers

Gambar 2.5. Peta Erosi di Wilayah KPHP Unit I Dari peta erosi diketahui penyebaran tingkat erosi sedang s.d. sangat berat. Kelas-kelas erosi tersebut dominan dijumpai di wilayah DAS Kecamatan Momunu, Bunobogu, Gadung dan Paleleh.

II-24


Selanjutnya kondisi tingkat kekritisan lahan di wilayah KPHP Unit I terdiri atas kelas sangat kritis, kritis, agak kritis dan tidak kritis.

Gambar 2.6. Peta Kekritisan Lahan di Wilayah KPHP Unit I Dari peta tingkat kekritisan lahan diketahui bahwa penyebaran kelas lahan sangat kritis hingga agak kritis dominan dijumpai di wilayah DAS Kuala Besar, Yango, Mayangato, Bunobogu, Lantikadigo-Mulat, Buol dan Lakuan. Dari data RTkRHL BPDAS Palu Poso tahun 2009 diketahui luas lahan kritis yang terdapat di wilayah KPHP unit I mencapai jumlah 2.819,02 Ha dengan rincian, seluas 357,57 Ha berupa kelas kritis dan seluas 2.461,45 Ha berupa lahan agak kritis.

II-25


9. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam Di wilayah KPHP Unit l ini terdapat areal kawasan hutan yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan jasa lingkungan dan wisata alam. Jasa lingkungan yang dapat dibina di kawasan tersebut adalah Peluang pengembangan wisata alam pada kawasan hutan produksi di wilayah Kecamatan Lipunoto tepat di Desa Kumaligon yaitu berupa sumber-sumber mata air dari celah bebatuan kapur. Selain itu dapat pula dikembangan jasa wisata alam pegunungan Tabong-Kokobuka. Di wilayah hulu sungai Tabong terdapat gua yang ditempati bersarang burung Walet. C. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat 1. Kependudukan Secara administratif KPHP Unit I berada dalam wilayah Kecamatan Biau, Karamat, Lipunoto, Bukal, Bokat, Bunobogu, Gadung, Paleleh Barat dan Paleleh di Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun gambaran secara spasial administrasi kecamatan tersebut disajikan pada Gambar 2.7 berikut.

II-26


280000

300000

320000

340000

360000

380000

400000

10160000

10160000

PETA BATAS ADMINISTRASI KECAMATAN WILAYAH KPHP UNIT I KABUPATEN BUOL DAN TOLITOLI KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAESI TENGAH KETERANGAN: Lipunoto (1) Momunu (2) Biau (3) # 4 Ka ra ma t

#

Karamat (4)

10140000

10140000

LAU T S U LA W E SI

Tiloan (5) Bukal (6)

Biau

Mom un u

#

Tiloan

#

#

Bo ka t

Pa le leh B arat

Bu nob ogu

#

Bu ka l

Bunobogu (8)

# Pa le leh

Gadung (9) Paleleh Barat (10)

10 9

KABUPATE N B UOL

6

Paleleh (11) 11

8

6

Baolan (12)

10100000

10100000

12

Ga du ng

#

#

5

Bokat (7)

#

2

2

KA B UP ATE N TO LITO L I

#

Lip un oto

10120000

10120000

1

3

3

7

Batas Kecamatan Batas Kabupaten Jalan Raya

PRO V IN SI G O RO NTA LO

Sumber: Peta RTkRHL DAS BPDAS Palu Poso, 2009.

KA B UP ATE N P A RIG I MO U TO NG

#

Kota Kabupaten

#

Kota Kecamatan

10060000

10060000

10080000

10080000

5

N

W

E S

280000

300000

320000

340000

360000

30

380000

0

400000

30

60 Kilometers

Gambar 2.7. Peta Administrasi Kecamatan di Wilayah KPHP Unit I Selanjutnya sebaran jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada tiga belas wilayah kecamatan di Kabupaten Buol disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

II-27


Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Wilayah Kecamatan di KPHP Unit I No. 1 A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kecamatan 2 Kabupaten Buol Biau Kramat*) Lipunoto Momunu Tiloan Bokat Bukal Bonubogu Gadung Peleleh Paleleh Barat*) Jumlah A

Luas Wilayah (Km²) 3

Jumlah Penduduk (Jiwa) 4

361,65

16.630

217,80 400,40 1.437,70 196,10 355,52 327,15 160,38 586,87

20.283 12.954 7.450 11.831 11.875 8.287 10.650 15.161

4.043,57

5

Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²) 6

3.698

12

4.623 2.988 1.961 2.852 2.956 1.826 2.371

7 14 8 14 13 8 9

3.621

17

26.896

102

Jumlah KK

115.121

Sumber: Dianalisis Tahun 2012 dari Data BPS Kabupaten Buol, Tahun 2008-2010. *) masih menyatu kecamatan induk. **) Luas kawasan hutan (HL dan HPT) dalam wilayah KPH = 68,13 km 2 dan tidak ada penduduk, lokasi berada di wilayah perbatasan kabupaten Buol-Tolitoli.

Data pada Tabel 2.2 di atas, Kabupaten Buol memiliki jumlah penduduk sebanyak 115.121 jiwa dan sebanyak 26.896 KK. Penduduk lakilaki sebanyak 58.348 jiwa dan perempuan 56.773 jiwa, sex rasio 103, ratarata penduduk per RT sebanyak 4 jiwa. Hasil sensus penduduk BPS Kabupaten Buol tahun 2010 menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk selama 10 tahun terakhir rata-rata 3,42% pertahun dengan total penduduk mencapai 98.005 jiwa. Salah satu pendorong tingginya pertumbuhan penduduk adalah arus migrasi masuk yang cukup signifikan yang sebagian besar diantara mereka adalah pendatang yang bekerja dan mencari nafkah di daerah ini serta transmigrasi umum. Persebaran penduduk terbesar jumlahnya berada di Kecamatan Lipunoto sebesar 17,62%, diikuti Kecamatan Biau dan Peleleh. a. Tekanan Penduduk Tekanan

penduduk

adalah

indeks

yang

dimaksudkan

untuk

menghitung dampak penduduk di lahan pertanian terhadap lahan tersebut. makin

besar

jumlah

penduduk

makin

besar

pula

kebutuhan

akan

II-28


sumberdaya, sehingga

tekanan terhadap sumberdaya juga meningkat.

Dengan kualitas penduduk yang rendah, kenaikan tekanan terhadap sumberdaya akan meningkat sebanding dengan kenaikan jumlah penduduk. Salah satu permasalahan kependudukan adalah ledakan penduduk yang akan dapat berakibat timbulnya permasalahan pemukiman, lapangan kerja, pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan dan mutu lingkungan. Selanjutnya, tekanan

penduduk

(TP)

dihitung

menggunakan

rumus

sbb.:

(Otto

Soemarwoto, 1984). fPo (1 + r)^t TP = Z x L Keterangan: Luas lahan minimal per petani untuk hidup layak = Z Proporsi petani dalam populasi =f Jumlah penduduk (KK) pada waktu t=0 = Po Tingkat pertumbuhan penduduk rerata pertahun = r Rentang waktu yang diperhitungkan (5 tahun) =t Total luas wilayah lahan pertanian =L Hasil perhitungan tersebut diinterpretasikan sbb.:  TP<1, lahan masih dapat menampung lebih banyak penduduk petani.  TP>1, tekanan penduduk melebihi kapasitas lahan.

Dari hasil perhitungan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, diketahui bahwa tingkat tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di sekitar wilayah KPHP Unit I berada pada angka TP>1). Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3. Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di KPHP Unit I No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kecamatan Biau/Kramat Lipunoto Momonu Tiloan Bokat Bukal Bonubogu Gadung Paleleh/Paleleh Barat Kabupaten

F 0.82 0.60 0.84 0.82 0.85 0.86 0.86 0.86

Po*) 3,698 4,623 2,988 1,961 2,852 2,956 1,826 2,371

Z 2 2 2 2 2 2 2 2

r 0.03420 0.03420 0.03420 0.03420 0.03420 0.03420 0.03420 0.03420

t 5 5 5 5 5 5 5 5

L 5,872.83 1,524.13 8,035.69 7,666.46 5,277.04 8,842.56 2,928.92 3,662.22

fPo 3,032 2,774 2,523 1,608 2,424 2,542 1,570 2,039

(1+r)^t 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18

TP 0.61 4.31 0.74 0.50 1.09 0.68 1.27 1.32

0.86

3,621

2

0.03420

5

3,971.29

3,114

1.18

1.86

0.82

26,896

2

0.03420

5

47,781.14

22,038

1.18

1.09

Keterangan:*) Berdasarkan Jumlah KK. Dianalisis Tahun 2012 dari data BPS Kab. Buol Tahun 2008.

II-29


Dari Tabel 2.3 di atas, nampak bahwa terdapat sebanyak lima wilayah kecamatan di Kabupaten Buol memiliki nilai TP = 1,09. Hal ini berarti besarnya jumlah penduduk untuk 5 tahun mendatang di Kabupaten Buol akan melebihi kapasitas lahan pertanian yang ada, sehingga masyarakat khususnya petani dalam 5 tahun akan datang dalam mengelola lahan pertanian akan sulit untuk hidup layak (paling tidak dapat mampu menghasilkan sebesar 640 Kg ekivalen beras per tahunnya). Kecamatan dengan nilai TP>1 adalah Lipunoto, Bokat, Bonubogu, Gadung dan Paleleh/Paleleh Barat. Untuk wilayah Kecamatan Lipunoto sebagai ibu kota Kabupaten

secara

berangsur-angsur

beralih

kepada

non-usahatani

(perdagangan, jasa, dsb.). b. Kegiatan Dasar Wilayah Indeks kegiatan dasar wilayah digunakan untuk menentukan sektor ekonomi yang paling berpengaruh terhadap penduduk di wilayah tertentu. Rumus yang digunakan adalah sbb.: LQi = (Mi/M)/(Ri/R) Keterangan: LQi = Koefisien lokasi Mi = Jumlah tenaga kerja yang terlibat di dalam sektor I pada satu wilayah Pengembangan M = Jumlah tenaga kerja yang ada di satu wilayah pengamatan tersebut Ri = Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam sektor i pada seluruh wilayah pengamatan R = Jumlah tenaga kerja yang ada di seluruh wilayah pengamatan R

= R1 + R2 + R3 .................+ Rn

LQi dapat bernilai < 1 atau > 1, misalnya apabila LQ untuk sektor pertanian ternyata >1 berarti sektor pertanian sangat penting dan masyarakat sangat tergantung pada sektor tersebut.

Selanjutnya disajikan data hasil analisis nilai LQ pada masing-masing wilayah kecamatan di wilayah KPHP Unit I seperti pada Tabel 2.4 berikut.

II-30


Tabel 2.4. Perhitungan Nilai LQ di Wilayah KPHP Unit I No.

Pertanian

Perdagangan

Pemerintahan

Jasa dan Industri

3,032

91

126

449

Mi/M

0.82

0.025

0.03

0.12

Ri/R LQ

0.80 1.02 2,774 0.60 0.80 0.75 2,523 0.84 0.80 1.05 1,608 0.82 0.80 1.02 2,424 0.85 0.80 1.06 2,542 0.86 0.80 1.07 1,570 0.86 0.80 1.07 2,039 0.86 0.80 1.07 3,114 0.86 0.80 1.07 21,627 1.02

0.04 0.58 555 0.120 0.04 2.84 95 0.032 0.04 0.76 43 0.022 0.04 0.52 73 0.026 0.04 0.60 79 0.027 0.04 0.63 47 0.026 0.04 0.61 61 0.026 0.04 0.61 93 0.026 0.04 0.61 1,138 0.86

0.05 0.73 462 0.10 0.05 2.14 139 0.05 0.05 0.99 67 0.03 0.05 0.73 97 0.03 0.05 0.73 101 0.03 0.05 0.73 62 0.03 0.05 0.73 81 0.03 0.05 0.73 123 0.03 0.05 0.73 1,257 0.91

0.11 1.14 832 0.18 0.11 1.68 231 0.08 0.11 0.72 243 0.12 0.11 1.16 258 0.09 0.11 0.85 234 0.08 0.11 0.74 146 0.08 0.11 0.75 190 0.08 0.11 0.75 290 0.08 0.11 0.75 2,874 0.95

Parameter

Kecamatan

1

Biau/Kramat

2

Lipunoto Mi/M Ri/R LQ

3

Momunu Mi/M Ri/R LQ

4

Tiloan Mi/M Ri/R LQ

5

Bokat Mi/M Ri/R LQ

6

Bukal Mi/M Ri/R LQ

7

Bonubogu Mi/M Ri/R LQ

8

Gadung Mi/M Ri/R LQ

9

Paleleh/Paleleh Barat Mi/M Ri/R LQ Kabupaten Buol LQ

Dari Tabel 3.4 di atas, nampak bahwa koefisien lokasi (LQ) masingmasing wilayah Kecamatan dalam wilayah kabupaten Buol cukup bervariasi. Sesuai dengan kriteria nilai LQ (<1 atau >1), diketahui bahwa penyebaran normal ketergantungan penduduk terhadap sektor tertentu sangat variatif. Di wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah ternyata sektor pertanian untuk 10 kecamatan dalam lima tahun kedepan masih merupakan sektor penting karena termasuk kategori LQ >1 (lihat Tabel 2.4). Sedangkan 1 kecamatan lainnya sektor pertanian akan mengalami

II-31


pergeseran ke sektor lainnya karena nilai LQ < 1. Kecamatan yang diperkirakan akan mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, Industri dan Jasa adalah Kecamatan Lipunoto. c. Matapencaharian dan Pendapatan Matapencaharian

penduduk

yang

dimaksud

adalah

mata

pencaharian utama (penduduk usia produktif) yang merupakan sumber penghidupan pokok penduduk, dimana dalam hal ini merupakan sumber penghasilan penduduk minimal 50% dari keseluruhan penghasilan mereka. Jadi dengan mengetahui mata pencaharian penduduk yang bermukim pada satu wilayah akan memudahkan kita dalam mengetahui tingkat pendapatannya. Berdasarkan hasil analisis data dan informasi mata-pencaharian yang diperoleh dari data BPS Kecamatan di Kabupaten Buol (KPHP Unit I), diperoleh hasil seperti yang tertera pada Tabel 2.5 berikut. Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Matapencaharian Penduduk di Wilayah KPHP Unit I

1

Biau/Kramat

3,032

91

126

Jasa dan Industri, dll. 449

2

Lipunoto

2,774

555

462

832

4,623

3

Momunu

2,523

95

139

231

2,988

4

Tiloan

1,608

43

67

243

1,961

5

Bokat

2,424

73

97

258

2,852

6

Bukal

2,542

79

101

234

2,956

7

Bonubogu

1,570

47

62

146

1,826

No.

Kecamatan

Petani dan Nelayan

Pedagang

PNS/ Karyawan

Jumlah (Org) 3,698

8

Gadung 2,039 61 81 190 2,371 Paleleh/Paleleh 9 3,114 93 123 290 3,621 Barat Jumlah 21,627 1,138 1,257 2,874 26,896 Sumber: Diolah dari data BPS Kecamatan Kabupaten Buol Tahun 2008, diolah kembali Tahun 2012.

Dari Tabel 2.5 di atas, nampak bahwa jenis matapencaharian penduduk di wilayah DAS dalam wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi

II-32


Tengah

masih

didominasi

petani

dan

nelayan,

disusul

pegawai/

pedagang/industri dan jasa layanan lainnya. Salah satu indikator kemakmuran atau kesejahteraan adalah besarnya pendapatan masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang umumnya dapat dilihat melalui jenis matapencaharian atau pekerjaannya. Dengan melihat tingkat pendapatan masyarakat dapat diukur tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ini akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan non-ekonomi, yang antara lain dapat ditunjukkan melalui kondisi bangunan rumah, perabotan rumah tangga, kondisi pendidikan anggota keluarga dan lain sebagainya. Gambaran mengenai pendapatan rumah tangga setiap bulan dapat dicirikan menjadi dua kelompok sumber penghasilan, yaitu kelompok formal dan kelompok informal (petani dan lain sebagainya). Untuk menghitung pendapatan per tahun kelompok formal sangatlah mudah karena pendapatan diperoleh secara rutin/tetap setiap bulan. Tetapi pendekatan pendapatan rumah tangga bagi kelompok informal seperti petani, nelayan, jasa, pedagang dan lain-lain sangatlah sulit. Hal ini dikarenakan pendapatan setiap bulan untuk kelompok informal tidak tetap dan bersifat musiman.

Hasil usaha

mereka sering mengalami pasang surut, kadang-kadang berhasil, kadangkadang mengalami kegagalan karena pengaruh berbagai faktor, seperti adanya serangan hama penyakit, harga hasil panen jatuh, sepinya para konsumen dan lain-lain. Bagi penduduk daerah penelitian pada umumnya petani ataupun pengusaha

lainnya

enggan

memperhitungkan

antara

penghasilan yang diperoleh dengan biaya pengeluaran proses produksi ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

II-33


Berikut ini dijelaskan kondisi matapencaharian dan pendapatan penduduk di beberapa lokasi dalam wilayah kecamatan di wilayah Kabupaten Buol sbb.: 

Secara umum Matapencaharian penduduk di wilayah Kabupaten Buol berdasarkan jumlah penduduk yang bekerja, sekitar ± 82% penduduk berkerja pada lapangan usaha pertanian termasuk usaha perikanan. Dengan demikian hanya sekitar 18% penduduk yang bekerja pada sektor non-pertanian (perdagangan, pemerintahan, jasa dan industri). Pada sektor pertanian umumnya masyarakat berusahatani sawah, kelapa, kakao, dan nelayan.



Berdasarkan hasil survei, pada umumnya pola nafkah yang terjadi di wilayah perdesaan adalah pola nafkah ganda dalam artian masyarakat selain memiliki pekerjaan utama (pada umumnya petani kebun), juga melakoni pekerjaan lain dalam rangka menambah pendapatan dalam memenuhi kebutuhan rumahtangganya, antara lain sebagai peramu hutan (pencari rotan) pada waktu-waktu tertentu

(ketika musim

panas). Tingkat pendapatan penduduk pada umumnya berkisar antara 0,5 – 1,5 juta rupiah/bulan untuk kepala keluarga, dan lebih kecil 0,25 juta rupiah/bulan untuk anggota keluarga. Tingkat pendapatan penduduk

masih

didominasi

tingkat

pendapatan

0,5-1,5

juta

rupiah/bulan, disusul tingkat pendapatan <0,5 juta rupiah/bulan, dan penduduk yang berpendapatan >1,5 juta rupiah/bulan. d. Pendidikan Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, peranan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari rangkain proses peningkatan kualitas sumberdaya

II-34


manusia. Karena itu setiap warga negara di Republik ini berhak mendapatkan pendidikan yang layak sebagai bekal dalam mempertahankan hidupnya, serta modal investasi manusia bagi kepentingan pembangunan Nasional. Namun demikian tidak semua warga negara di Republik ini sempat memasuki bangku sekolah dasar (sekolah formal) karena ketidakmampuan orang tua dalam menyekolah-kan anak-anaknya. Banyak anak-anak di daerah pedesaan bahkan di daerah perkotaan tidak dapat melanjutnya sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi misalanya sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas, lebihlebih ke perguruan tinggi. Akibatnya banyak masyarakat terutama di daerah pedesaan hanya sampai tingkat sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar. Kondisi seperti ini juga banyak dijumpai di wilayah Sulawesi Tengah. Keadaan pendidikan masyarakat di wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah terutama di daerah pedesaan umumnya didominasi tingkat sekolah dasar bahkan tidak tamat sekolah dasar. Umumnya desa-desa di wilayah ini tingkat pendidikan masyarakat dengan prosentase tertinggi adalah berpendidikan sekolah dasar (SD) dan tidak tamat SD yakni berkisar 61,09%, diikuti berpendidikan SLTP dan SLTA berkisar 37,87%, dan Perguruan Tinggi berkisar 1,04% dari jumlah kepala keluarga penduduk yang ada pada empat kecamatan sampel (Momunu, Bokat, Bukal dan Tiloan). (Dokumen Rencana KTM Air Terang Tahun 2006). Kondisi pendidikan masyarakat seperti dijelaskan di atas tentunya akan berpengaruh langsung dalam melakukan pembinaan masyarakat serta input teknologi dan manajemen di daerah pedesaan. Daya serap ilmu pengetahuan dan keterampilan yang disampaikan kepada masyarakat akan terkendala oleh rendahnya tingkat pendidikan.

II-35


Dari gambaran tingkat pendidikan penduduk seperti diuraikan di atas, yang umumnya masih banyak dijumpai di daerah pedesaan dengan tingkat pendidikan dominan Sekolah Dasar (SD) bahkan tidak tamat SD akan sangat berpengaruh dalam rangka input teknologi. Penduduk yang berpendidikan tinggi relatif lebih mudah dalam mengadopsi teknologi baru dan lebih dinamis. Tingginya tingkat pendidikan sangat terkait dengan daya nalar dalam menerima penyuluhan, sebaliknya penduduk yang berpendidikan lebih rendah relatif lambat dalam mengadopsi teknologi baru serta bersifat statis. Dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah banyak penduduk yang berhasil, tetapi cukup banyak yang kurang berhasil bahkan mengalami kerugian. Pendidikan

formal

memegang

peranan

penting

dalam

usaha

menaikkan produktivitas, terutama pada saat penyuluh lapangan pertanian/ kehutanan memperkenalkan teknologi baru. Sebuah sistem pertanian yang berada pada static technology, mengakibatkan pendidikan yang berada di daerah perdesaan hanya berdampak kecil terhadap upaya peningkatan produktivitas. Penduduk petani beserta keluarganya yang selama beberapa keturunan hidup di lingkungan, sumber daya, serta teknologi yang sama telah mempunyai pengalaman banyak tentang segala sesuatu yang diperoleh dari lingkungannya. Anakanak memperoleh pengetahuan dari orang tua dan sekolah-sekolah formal mempunyai nilai ekonomis rendah dalam kegiatan produksi pertanian. Begitu teknologi baru tersedia, maka situasi akan berubah, karena teknologi baru membutuhkan pengetahuan dan keterampilan baru (input baru, alat baru, pengetahuan tentang pasar, dan lain-lainnya). Untuk keperluan semua itu,

II-36


diperlukan institusi (kelembagaan) yang mampu mendukung transfer teknologi baru. Dengan demikian, pendidikan formal diperlukan bagi pelaku kegiatan kelola hutan dimasa mendatang untuk mengantisipasi teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas. 2. Luas Pemilikan Lahan Dari data hasil analisis data spasial dan hasil pengumpulan data di lapangan diketahui bahwa keluarga yang bermukim di wilayah kecamatan Kabupaten Buol (KPHP Unit I) mempunyai lahan garapan rerata < 2 Ha per KK (1,96 Ha/KK). Untuk jelasnya dilihat pada Tabel 2.6 berikut. Tabel 2.6. Luas Ketersediaan Lahan Garapan Terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah KPHP Unit I Kabupaten Buol No.

Kecamatan

Luas Lahan Garapan (Ha) 5,872.83

Jumlah KK 3,698

Luas Lahan Garapan Ha/KK 1.59

1

Biau/Kramat

2

Lipunoto

1,524.13

4,623

0.33

3

Momonu

8,035.69

2,988

2.69

4

Tiloan

7,666.46

1,961

3.91

5

Bokat

5,277.04

2,852

1.85

6

Bukal

8,842.56

2,956

2.99

7

Bonubogu

2,928.92

1,826

1.60

8

Gadung

3,662.22

2,371

1.54

9

Paleleh/paleleh Barat

3,971.29

3,621

1.10

Kabupaten Buol 47,781.14 26,896 Sumber: Data BPS Kabupaten Buol Tahun 2008, diolah kembali Tahun 2012.

1.96

Berdasarkan data pada Tabel 2.6 dapat diketahui bahwa pemilikan lahan di wilayah kecamatan dalam Kabupaten Buol (KPHP Unit I) bervariasi dari 0,33 Ha/KK hingga 3,91 Ha/KK. Jika dilihat dari rerata keseluruhan wilayah DAS dalam Kabupaten Buol, secara umum luas lahan garapan per KK (1,96 Ha/KK). Wilayah Kecamatan dengan luas garapan sempit adalah Kecamatan Lipunoto (0,33 Ha/KK) dan terluas adalah Kecamatan Tiloan (3,91 Ha/KK).

II-37


Memperhatikan kondisi lahan garapan seperti diuraikan di atas, terhadap kepala keluarga (KK) yang lahan garapan yang masih relatif luas (>2 Ha) perlu diupayakan adanya usaha intensifikasi dan diversifikasi lahan usahatani, sedangkan penduduk yang lahan garapannya (<2 Ha) dapat dilibatkan dalam kelola hutan di wilayah KPHP. Namun demikian terdapat beberapa wilayah Kecamatan yang diperkirakan tidak memungkinkan lagi untuk pengembangan lahan garapan usaha tani yakni Kecamatan Lipunoto mengingat wilayah adalah Ibu Kota Kabupaten Buol yang kecenderungan kegiatan usaha penduduk akan beralih kepada usaha non-pertanian.. 3. Keadaan Tenaga Kerja Tenaga kerja atau angkatan kerja yang dimaksud adalah setiap penduduk yang berusia antara 15-64 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Klasifikasi umur tersebut dikategorikan sebagai angkatan kerja produktif. Sedang yang berumur di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun dikategorikan sebagai angkatan kerja tidak produktif. Karena keadaan tersebut berada dalam satu wilayah, maka tenaga kerja tidak produktif secara konsumtif menjadi beban tanggungan tenaga kerja produktif untuk menopang kehidupannya. Angka ketergantungan penduduk yang berusia non-produktif terhadap penduduk usia produktif di sekitar wilayah KPHP Unit I yakni sebesar 79%, yang berarti setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak 79 orang penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas).

II-38


4. Tingkat Upah Upah tenaga kerja terdiri atas upah harian dan atau bulanan. Informasi tentang besarnya upah, harga barang dan bahan setempat sangat diperlukan dalam

perhitungan

pembiayaan

kegiatan.

Besarnya

biaya

tersebut

menggunakan HSPK yang berlaku di masing-masing daerah atau yang telah ditetapkan oleh Bupati. Upah tenaga kerja/upah harian yang berlaku saat ini di wilayah Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli secara umum berkisar antara Rp. 35.000.- s.d. Rp. 50.000.- per hari. 5. Sarana dan Prasarana Perekonomian Keberadaan sarana dan prasarana perekonomian di wilayah KPHP Unit I bertujuan untuk menunjang kelancaran kegiatan ekonomi.

Adapun

kondisi sarana dan prasarana perekonomian disajikan pada Tabel 2.7 berikut. Tabel 2.7. Jenis dan Jumlah Sarana dan Prasarana Perekonomian di Wilayah KPHP Unit I No

Kecamtan

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Biau Kramat*) Lipunoto Momonu Tiloan Bokat Bukal Bonubogu Gadung Paleleh Paleleh Barat*)

Jenis Sarana dan Prasarana Perekonomian (buah) Koperasi Bank Swasta BPD BPR Bank Pemerintah primer 3 4 5 6 7 1 5 1 2 61 12 9 9 11 6 12 1 14 -

Sumber: BPS Kabupaten Buol Tahun 2006-2009, diolah kembali tahun 2012. *) Data masih menyatu dengan kecamatan induk.

Data pada Tabel 2.7 terlihat jenis sarana dan prasarana perekonomian untuk menunjang kelancaran aktivitas perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di wilayah kecamatan yang meliputi; jenis

II-39


dan jumlah perbankan, jenis dan jumlah koperasi. Selain itu terdapat pasar tradisional, toko, warung dan kios. 6. Sarana dan Prasarana Kesehatan Sarana dan prasarana kesehatan di wilayah KPHP Unit I, di setiap kecamatan telah tersedia, seperti pukesmas dan puskemas pembantu. Untuk di Kecamatan Lipunoto sebagai ibu kota kabupaten disamping tersedia puskemas juga tersedia rumah sakit. 7. Sarana dan Prasarana Pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan di wilayah KPHP Unit I, di setiap kecamatan telah tersedia sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. Untuk di ibu Kota Kabupaten terdapat Perguruan Tinggi Swasta. 8. Lembaga Formal dan Informal Desa-desa dan kelurahan di dalam dan sekitar wilayah KPHP Unit I semuanya telah mempunyai lembaga masyarakat, baik yang bersifat formal maupun yang non-formal sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan BPD. Selain itu, juga terdapat lembaga informal yang merupakan Lembaga/Badan/Organisasi yang dibentuk berdasarkan inisiatif kelompok/ warga masyarakat tertentu dengan dana warga masyarakat bersangkutan, seperti kelompok tani, lembaga adat dan lainnya. Kelembagaan kelompok tani hutan yang berkaitan kegiatan RHL di wilayah Kabupaten Buol meliputi; kelompok tani hutan untuk kegiatan Reboisasi, Hutan Rakyat (HR), dan kegiatan RHL lainnya. Setiap kegiatan

II-40


RHL di wilayah Kabupaten Buol dibentuk kelompok tani hutan. Struktur organisasi kelompok tani hutan terdiri atas; Ketua, Sekertaris dan Anggota. Kapasitas organisasi/SDM kelompok tani hutan (KTH) cukup baik, karena pada saat pelaksanaan kegiatan RHL dilakukan pelatihan dan pendampingan (teknis dan kelembagaan). Pelatihan dilaksanakan oleh Dinas terkait, sedangkan pendampingan teknis dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan, dan pendampingan kelembagaan dilaksanakan oleh LSM. Kelembagaan kelompok tani hutan umumnya telah memperoleh legalitas dari Kepala Desa setempat. Dari data BPDAS Palu Poso Tahun 2009, di wilayah Kabupaten Buol sampai dengan Tahun 2008 terdapat sebanyak 57 kelompok tani hutan dengan jumlah peserta sebanyak 2.210 orang yang tersebar pada 45 desa/kelurahan dalam sebelas wilayah kecamatan. Kelompok tani hutan dimaksud adalah kelompok tani pada kegiatan RHL (Gerhan, DAK dan MDM) dengan luas areal sasaran 2.063 Ha. Untuk jelasnya disajikan pada Tabel 2.8 berikut. Tabel 2.8. Data Kelompok Tani RHL dalam Wilayah BPDAS Palu Poso di Kabupaten Buol No.

1.

2.

Kecamatan

Bunobogu

Desa/ Kelurahan

Jumlah Kelompok (Bh)

Jumlah Anggota (org)

Jumlah Luas (Ha)

Jenis Kegiatan

Domag

1

49

50

Gerhan

Nonu

2

124

124

Gerhan

Ponipingan

2

50

35

Gerhan

Labuton

1

123

100

DAK

Lokodoka

2

70

60

Gerhan

Taat

1

17

10

Gerhan

Rupu Bogu

1

25

25

Gerhan

Diapatih

1

25

25

Gerhan

Lokodidih

1

25

25

Gerhan

Gadung

II-41


Lanjutan Tabel 2.8. No.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kecamatan

Desa/ Kelurahan

Jumlah Kelompok (Bh)

Jumlah Anggota (org)

Jumlah Luas (Ha)

Jenis Kegiatan

Petangoan

1

65

50

DAK

Mooyong

2

78

78

Gerhan

Mopu

3

171

175

DAK, Gerhan

Bungkudu

1

25

25

Gerhan

Momunu

1

25

25

Gerhan

Lamadong

1

50

50

Gerhan

Puji Mulyo

1

52

50

Gerhan

Pinamula

2

50

50

MDM

Potugu

1

25

25

Gerhan

Busak II

1

45

50

DAK

Lakea I

3

74

60

DAK, Gerhan

Lamakan

1

58

50

Gerhan

Tualan

1

50

50

Gerhan

Mondaan

2

40

35

Gerhan

Lakuan Buol

1

25

25

Gerhan

Bodi

2

59

50

DAK, Gerhan

Harmoni

1

16

10

Gerhan

Tolau

1

50

50

Gerhan

Molangato

1

35

50

MDM

Pikopo

1

50

50

DAK

Kodolagon

1

50

50

Gerhan

Doulan

1

50

50

Gerhan

Negeri Lama

1

25

5

Gerhan

Kantanan

1

25

5

Gerhan

Bongo

1

50

50

Gerhan

Bukamog

1

53

50

Gerhan

Tang

1

50

50

Gerhan

Bokat IV

1

50

50

Gerhan

Air Terang

1

50

50

Gerhan

Maniala

1

50

50

Gerhan

Jatimulya

1

25

25

Gerhan

Boilan

1

50

50

Gerhan

Kel. Leok I

2

85

80

Gerhan

Kumaligen

1

15

10

Gerhan

Kampung Bugis

1

15

10

Gerhan

Kel. Kali

1

16

16

Gerhan

57

2,210

2,063

Bukal

Momunu

Biau/Kramat

Paleleh/Paleleh Barat

Bokat

Tiloan

Lipunoto

Jumlah Sumber: BPDAS Palu Poso Tahun 2009.

II-42


9. Perambahan Hutan Informasi/data perambahan hutan suatu kawasan hutan sangat diperlukan untuk menentukan perlakuan yang akan diterapkan pada kawasan hutan yang memiliki potensi atau telah terjadi perambahan di dalamnya. Informasi/data yang diperlukan antara lain meliputi; fungsi kawasan yang dirambah, luas hutan yang dirambah, siapa yang merambah, sudah berapa lama, penggunaan kawasan yang dirambah dan sebagainya. Di wilayah KPHP Unit I diketahui kawasan hutan yang dirambah berada di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, menyebar pada seluruh kecamatan yang di Kabupaten Buol. 10. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Di wilayah KPHP Unit I Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, hingga saat ini belum diketahui keberadaan masyarakat hukum adat yang bermukim dan mengelola hutan di dalam kawasan hutan. D. Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Ijin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah KPHP Unit I dalam bentuk ijin pemanfaatan/ijin pinjam pakai, dalam bentuk HPH yang pernah ada antara lain : PT. Kalhold, dengan luas 15.583,11 Ha pada fungsi HL seluas 1.021,32 Ha dan fungsi HPT seluas 14.561,79 Ha, PT. Megah Jagad Khatulistiwa dengan Luas 34.448,94 Ha pada fungsi HP seluas 16.098,67 Ha dan fungsi HPT seluas 18.350,26 Ha, PT.Sentral Pitulempa dengan luas 1.862,58 Ha yang penyebarannya seluruhnya pada fungsi HPT. Untuk kegiatan IUPHHK/HA tersebut diatas yang diketahui hingga saat ini sudah Non- aktif . selain itu Salah satu lokasi di kawasan II-43


hutan lindung yang telah lama digunakan masyarakat dalam bentuk pertambangan emas rakyat (illegal) berada di wilayah Polonggo dan Timbulan di kaki Bukit Dopalak daerah pegunungan Paleleh, tepatnya di hulu sungai Bulagidun Kecamatan Gadung dan Kecamatan Paleleh Barat. E. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan RHL yang pernah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buol sejak tahun 2004 mencakup sebelas wilayah kecamatan dengan jenis kegiatan berupa; Reboisasi dan Pengkayaan Reboisasi, serta Hutan Rakyat dan Pengkayaan Hutan Rakyat melalui program Gerhan dan program RHL lainnya (DAK DR, dan MDM). Kegiatan RHL di wilayah Kabupaten Buol berdasarkan laporan Dishut Kabupaten Buol/BP DAS Palu Poso Tahun 2009, mencapai luas 2.063 Ha dengan rincian seperti disajikan pada Tabel 2.9 berikut. Tabel 2.9. Kegiatan RHL di Kabupaten Buol Luas (Ha) No.

Gerhan

DAK

DAK/Gerhan

MDM

Jumlah (Ha)

Desa Sasaran (Bh)

Kecamatan

1

Biau/Karamat

160

50

60

-

270

6

2

Lipunoto

116

-

-

-

116

4

3

Momunu

150

-

-

50

200

5

4

Tiloan

175

-

-

-

175

4

5

Bokat

310

50

-

-

360

9

6

Bukal

103

50

175

-

328

4

7

Bonubogu

209

-

-

-

209

3

8

Gadung

145

100

-

245

6

9

Paleleh/Paleleh Barat

60

-

50

50

160

4

Jumlah

1,428

250

285

100

2,063

45

Sumber: BPDAS Palu Poso, Tahun 2009.

Kegiatan RHL seperti pada Tabel 2.9 di atas, pelaksanaanya menyebar pada seluruh wilayah kecamatan, dan sebanyak 45 desa sasaran. Berbagai jenis tanaman kayu-kayuan dan serbaguna (MPTS) yang telah

II-44


ditanam/dibudidayakan pada areal reboisasi yakni: Jenis kayu-kayuan adalah Nyatoh (Palaqium sp.), Palapi (Heritiera sp), Meranti (Shorea sp), Linggua dan Cempaka (Elmerillia ovalis). Memperhatikan

kondisi di atas, menunjukkan bahwa

kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Buol s.d. Tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti dalam mengatasi kerusakan hutan dan lahan. Pengembangan

tanaman

reboisasi

di

Kabupaten

Buol

sudah

berlangsung lama yakni sejak digulirkannya program gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan, DAK DR dan MDM) tahun 2004 s.d. tahun 2008. Memperhatikan besarnya kemauan masyarakat untuk mengembangkan tanaman kayu-kayuan pada lahan-lahan usaha mereka, maka untuk mendukung pengembangan hutan tanaman kedepan tetap direncanakan pengembangannya sesuai kebutuhan masyarakat. Pada Tahun 2008, Kabupaten Buol berhasil menyusun rancangan teknis reboisasi dan penghijauan yang mencakup 11 (sebelas) kecamatan dan 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan dengan total luas 2.008 Ha (HR = 1.000 ha., dan RB = 1.008 Ha). Rincian lokasi/desa-desa sasaran kegiatan RH (reboisasi) yang telah tersedia rancangan teknisnya sejak Tahun 2008 dalam kawasan hutan produksi di Kabupaten Buol dan realisasinya tahun 2009 sbb.:  Kecamatan Biau: Reboisasi di Desa Tuinan 208 Ha.  Kecamatan Bukal: Reboisasi di Desa Rantemaranu 200 Ha.  Kecamatan Bonubogu: Reboisasi di Desa Bonubogu 200 Ha.  Kecamatan Gadung: Reboisasi di Desa Nandu 100 Ha dan Desa Rlipubogu 100 Ha.  Kecamatan Paleleh: Reboisasi di Desa Talaki 200 Ha.

II-45


Selanjutnya kegiatan reboisasi di Kabupaten Buol lebih ditingkatkan lagi melalui kegiatan RHL sejak tahun 2010 hingga sekarang. F. Posisi KPH Dalam Perspektif Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah 2000-2015, tujuan pengembangan tata ruang makro Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: 1. Membuka wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai antisipasi dari kondisi

keterisolasian

antar

wilayah

guna

menciptakan

peluang

percepatan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah dalam hal investasi dan aktifitas perekonomian. 2. Menjaga keamanan daerah perbatasan, untuk mengantisipasi adanya gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan potensi wilayah. 3. Mengembangkan sistem interaksi ruang antar wilayah nasional, KTI dan antar wilayah dalam lingkup Pulau Sulawesi sehingga tercipta pemerataan pembangunan antar wilayah dan pemantapan wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dalam perannya sebagai pemasaran produk unggulan wilayah (kehutanan, perkebunan, perikanan danpariwisata). Selanjutnya tujuan pengembangan tata ruang mikro Provinsi Sulawesi Tengah yaitu: 1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah Provinsi Sulawesi Tengah terutama sumberdaya alam. 2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

II-46


3. Memantapkan fungsi kawasan lindung untuk mendukung terhadap pengembangan pemanfaatan kawasan budidaya. 4. Mengembangkan

kawasan-kawasan

yang

termasuk

strategis

dan

merupakan kawasan andalan baik lingkup nasional maupun provinsi. 5. Mengembangkan sistem transportasi wilayah yang dapat menciptakan perkembangan perekonomian wilayah, kemudahan pergerakan barang dan manusia dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 6. Mensinergikan fungsi dan peran sistem kota-kota, antar wilayah daratan utama (main land) dengan wilayah kepulauan dan antar pusat-pusat pertumbuhan. Berdasarkan tujuan pengembangan tata ruang makro dan mikro Provinsi Sulawesi Tengah, maka arahan pengelolaan kawasan sebagai berikut: Arahan pengelolaan kawasan lindung: Arahan pengelolaan kawasan lindung Provinsi Sulawesi Tengah terdiri atas: (a) arahan pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya; (b) arahan pengelolaan kawasan perlindungan

setempat; (c) arahan pengelolaan kawasan suaka alam; (d) arahan pengelolaan kawasan pelestarian alam; (e) arahan pengelolaan kawasan cagar budaya; (f) arahan pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan (g) arahan pengelolaan kawasan lindung lainnya. Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi: Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi yang terdiri atas: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan yang dapat dikonversi, yaitu: (1) penetapan batas kawasan

II-47


hutan produksi terutama yang belum ditata batas dalam rencana yang lebih rinci (RTRW kabupaten/kota); dan (2) pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan meliputi: (a) untuk pemanfaatan ruang yang dinilai tidak merusak dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan intensitas (limitasi) kegiatan, pelaporan, dan pengawasan/monitoring; dan (b) untuk pemanfaatan ruang yang dinilai dapat merusak dilakukan penutupan kegiatan, penertiban, penerapan sanksi, rehabilitasi apabila terjadi kerusakan. (3) peningkatan koordinasi antar sektor dan instansi dalam pengelolaan kawasan; (4) pemanfaatan potensi hasil hutan berprinsip konservasi sumberdaya alam secara berkelanjutan; (5) perijinan pemungutan hasil hutan diperketat; (6) penyelesaian masalah tumpang tindih (over lapping) pemanfaatan kawasan terutama dengan kawasan lindung dan kawasan budidaya lainnya; (7) peningkatan Inventarisasi dan Pemantapan Tataguna (Intag) Kawasan; dan (8) meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat sekitar kawasan. Dari

tujuan

pengembangan

tata

ruang

provinsi

dan

arahan

pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi seperti diuraikan di atas, menggambarkan bahwa posisi KPH dalam perspektif tata ruang wilayah dan pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah tergolong penting. Pentingnya KPH menjadi bagian dalam pengembangan tata ruang serta wadah bagi pengelolaan kawasan lindung dan hutan produksi karena KPH telah menjadi bagian dari pembangunan nasional dan secara hirarki menjadi bagian dari pembangunan daerah. Selain itu, kehadiran KPH merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan dipertegas dalam RKTN Kementerian Kehutanan tahun 2011-2030.

II-48


G. Isu Strategis, Kendala dan Permasalahan 1. Isu Strategis Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5 (lima) tahun kedepan sesuai Renstra Kementerian Kehutanan menetapkan 6 (enam) program prioritas: (1) Pemantapan Kawasan Hutan; (2) Rehabilitasi Hutan danPeningkatan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) Pengamanan Hutan dan Pengendalian kebakaran Hutan; (4) Konservasi Keanekaragaman Hayati; (5) Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan Industri Kehutanan; (6) Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan. Untuk

mengimplementasikan

program-program

prioritas

tersebut,

pengelolaan Hutan di Indonesia saat ini diarahkan kepada teknik/cara kelola yang efisien dan lestari. Untuk mencapai efisiensi dan kelestarian pengelolaan sumberdaya hutan diwujudkan ke dalam unit-unit pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi dan peruntukannya yang lebih dikenal dengan nama Kesatuan Pengelolaan Hutan yang disingkat KPH. Pembentukan KPH Pogogul Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan agar pengelolaan hutan produksi dilakukan secara efisien dan lestari. Disamping itu, pembentukan unit KPH merupakan strategi penataan hutan untuk mencapai kemantapan kawasan. Dengan demikian, KPH dalam jangka panjang diharapkan mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan

lainnya

secara

lestari,

mampu

memberi

keuntungan

kepada

masyarakat, dan organisasi KPH dapat mandiri. Pembentukan KPH sebagai strategi penataan hutan akan dapat menimbulkan konflik dengan aktifitas masyarakat yang saat ini telah ada di lapangan. Pembangunan KPH mengedepankan proses bottom up, sehingga

II-49


bentuk

pengelolaan

yang

akan

dilakukan

harus

mempertimbangkan

keberadaan masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Karena itu, pembentukan KPH harus dapat ditempatkan sebagai strategi penyelesaian konflik, termasuk penyelesaian masalah-masalah pemanfaatan secara illegal yang ada di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan di wilayah KPHP Model Pogogul yang luasnya mencapai ±187.544,27 Ha, barang dan jasa yang dihasilkannya berperan dalam mendukung pembangunannasional dan daerah sebagai: (1) kontributor terhadap pembangunan perekonomian; dan (2) penyangga keseimbangan sistem tata air, tanah danudara. Posisi kawasan hutan KPHP Model Pogogul menjadi lebih penting karena penduduk dari tigabelas wilayah kecamatan yang ada, tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan ini,dan secara struktural sebagian termasuk kategori miskin/tertinggal.Penduduk di sekitar kawasan hutan wilayah KPHP model, kurang lebih 82% penduduk merupakan petani lahan kering dan lahan basah. Petani lahan basah yang mengelola dan memanfaatkan lahannya berupa lahan sawah beririgasi, sumber air utamanya berasal dari kawasan hutan di wilayah KPH. Selain itu, kebutuhan air dimanfaatkan pula untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik secara perpipaan maupun melalui penggunaan sumur. Dengan demikian, tertanggunya ekosistem DAS akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di wilayah ini. Selain kebutuhan air seperti dijelaskan, sebagian penduduk di sekitar dan di dalam kawasan hutan di wilayah KPHP model menggantungkan hidupnya dari hasil hutan seperti mengumpulkan getah damar, rotan, lebah madu dan sebagainya.

II-50


Sesuai dengan tujuan pembentukan KPHP Model Pogogul yang berada di wilayah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah yakni pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung

yang dilakukan secara efisien dan lestari.

Harapannya adalah mantapnya kawasan hutan dan dalam jangka panjang mampu memproduksi hasil hutan kayu dan hasil hutan lainnya secara lestari, mampu memberi keuntungan kepada masyarakat, dan organisasi KPH dapat mandiri. Memperhatikan kondisi kawasan hutan di wilayah KPHP saat ini yang dinilai memiliki peran cukup penting dalam menyelamatkan aset negara berupa hutan dan ekosistemnya, maka isu strategis adalah mengelola segala potensi sumberdaya hutan secara efisien dan lestari yang dimiliki kawasan ini tanpa harus mengorbankankepentingan masyarakat baik yang ada di dalam maupun di sekitar wilayah KPH. 2.

Kendala dan Permasalahan Berdasarkan gambaran kondisi KPHP Model Pogogul saat ini serta

kondisi yang diinginkan, diidentifikasi beberapa kendala permasalahan dalam pengelolaan KPHP. Hasil identifikasi kendala dan permasalahan tersebut akan digunakan untuk mendukung justifikasi penetapan tujuan, sasaran, kebijakan dan program kegiatan sesuai tujuan pengelolaan hutan. Sejak terbentuknya kelembagaan UPTD KPHP Model Pogogul tahun 2012 belum ada kegiatan atau aktifitas KPH. Hal ini dapat dipahami karena KPH ini baru terbentuk. Dalam proses perjalanan KPHP Model Pogogul sepuluh tahun kedepan, terdapat beberapa kegiatan mendasar perlu segera dituntaskan seperti kejelasan status tanah untuk pembangunan kantor KPH, pembangunan

II-51


kantor dan penyediaan fasilitas penunjangnya, serta sosialisasi dan rencanarencana aksi melalui penyuluhan dan diskusi-diskusi publik. Selain itu, yang perlu menjadi prioritas adalah pembinaan dan pengembangan SDM, serta pendataan potensi SDH pada tingkat tapak, menunjukkan bahwa KPHP ini cukup mantap dalam menjalankan aktifitas pengelolaan hutannya. Selanjutnya dalam menjalankan aktifitasnya, KPHP ini diperkirakan akan menghadapi beberapa kendala dan permasalahan sbb.: Kendala-kendala dalam pembangunan KPHP: 1. Adanya klaim lahan hak dalam kawasan hutan di wilayah KPH berupa lahan pertanian (kebun dan sawah). 2. Adanya aktifitas illegal logging dan perambahan hutan yang telah berlangsung cukup lama, sehingga dengan hadirnya KPH akan terhenti segala aktifitasnya. 3. Adanya kasus-kasus dan dampak negatif berupa kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh pemanfaat hasil hutan kayu berskala usaha (HPH) di masa lalu, dapat berkembang menjadi isu tidak perlunya pembangunan KPH Pogogul. 4. Peluang terjadinya benturan kepentingan cukup besar; antara pengelola KPH dengan masyarakat setempat, dan pelaku illegal dalam kawasan KPH. 5. Terlalu kuatnya proses pendampingan oleh Pemerintah dapat mengurangi ‘ownership’ KPH oleh Pemda dan pihak lain. Potensi Masalah Dalam Pembangunan KPHP: 1. Masih tingginya aktifitas pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan dalam bentuk pertanian lahan kering oleh sekelompok masyarakat di

II-52


dalam wilayah KPH yang dinilai illegal sesuai Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 2. Masih terbatasnya SDM baik dalam jumlah maupun kualifikasinya dalam mengawal pelaksanaan pembangunan KPH Pogogul, khususnya di tingkat tapak dalam mengelola areal seluas 187.544,27 Ha. 3. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan akan menjadi sumber tidak berjalannya kebijakan secara keseluruhan. 4. Masih lemahnya dukungan publik akibat belum dipahaminya tujuan dan manfaat pembangunan KPH Pogogul. 5. Masih sulitnya mobilisasi sumberdaya sebagai akibat masih lemahnya kapasitas kelembagaan pembangunan KPH bagi banyak pihak. 6. Pembangunan KPHP Model Pogogul akan melibatkan banyak pihak, sehingga berpeluang terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan fasilitasi. 7. Adanya hamparan lahan kritis yang cukup luas di wilayah KPHP akan mengganggu berfugsinya ekosistem DAS sebagai pengatur tata air.

II-53

26, ,17 BT dan , ,27 LU. Wilayah. KPHP Model Pogogul secara administrasi termasuk ke dalam Kabupaten

Recommend Documents