BAB I PENDAHULUAN. Indonesia terletak pada 6º LU 11º LS dan 95º BT - 141º BT, antara

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Indonesia terletak pada 6º LU – 11º LS dan 95º BT - 141º BT, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan benua Australia, dan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga terletak di antara Cincin Api (rings of fire) di daerah antara lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia, yang terkenal sangat aktif. Pergerakan antar lempeng bumi menghasilkan banyak gempa bumi. Dengan kondisi geografis yang berada diantara cincin api, dan dikelilingi oleh lautan, maka Indonesia rentan dilanda bencana, baik gempa bumi, banjir, maupun bencana alam lainnya. Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia terletak pada 1-4º LU dan 98-100ºBujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam, di sebelah Selatan dengan Provinsi Riau, di sebelah Timur dengan Selat Malaka dan di sebelah Barat dengan Samudra Indonesia. Daerah propinsi Sumatera Utara seluas 71.680 km2 secara geografis terbagi atas wilayah pantai timur, wilayah dataran tinggi, wilayah pantai barat dan wilayah kepulauan serta memiliki topografi, kontur, dan iklim yang beraneka ragam. Berdasarkan letak geografis tersebut wilayah Sumatera Utara dapat dibagi menjadi lima daerah potensi bencana antara lain:

Universitas Sumatera Utara

1. Daerah potensi bencana banjir, antara lain Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias. 2. Daerah Potensi longsor, antarara lain Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo. 3. Daerah potensi angin kencang/puting beliung antara lain Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, Kota Medan. 4. Daerah potensi hujan es antara lain Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi. 5. Daerah potensi gempa bumi anatar lain Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Tobasa, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Utara, kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' LU dan 98° 35' - 98° 44' BT.Kota Medan memiliki luas 26.510 hektar (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut dengan tinggi curah hujan ratarata 176,08-203,5 mm. Kota medan dilalui oleh tiga sungai besar yaitu sungai Belawan, sungai Deli, dan sungai Denai, yang tersebar di wilayah Kota Medan. Hulu sungai Belawan berasal dari Kabupaten Karo sedangkan hulu sungai Deli berawal dari

Universitas Sumatera Utara

pegunungan Bukit Barisan dan berakhir di Selat Malaka, dan sungai Denai yang berada di Kabupaten Deli Serdang. Karena itu, maka kota Medan sangat rawan terhadap bencana banjir jika curah hujan tinggi dan sungai meluap. Dari Album peta Inventarisasi Titik Rawan Bencana Kota Medan yang dikeluarkan oleh BPBD Kota Medan dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, terdapat 14 Kecamatan yang tergolong daerah rawan banjir1. Dalam mengatasi masalah banjir yang sering terjadi di Kota Medan, telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan banjir tersebut dimulai dari di bangunnya system drainase pada tahun 1886. Sistem drainase ini dibangun dalam rangka mempersiapkan Kota Medan sebagai ibukota Sumatera Timur. Sistem drainase yang di bangun saat itu berupa parit-parit besar untuk menampung genangan-genangan air. Namun, mengingat masa itu adalah masa yang sulit karena banyaknya pemberontakan dan situasi politis, maka pembangunan drainase primer tersebut terkesan tergesa-gesa dan tidak jadi secara utuh. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Kota Medan berusaha memperbaiki infrastruktur dan drainase, namun mengingat hal tersebut dilakukan tanpaadanya master plan yang jelas2, maka usaha-usaha tersebut hanya menghamburkan uang yang tiada jelas kemana arahnya. Selain itu, kurangnya koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan sumber daya alam dan perbaikan

1

2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Medan, 2012, Album Peta Inventarisasi Titik Rawan Bencana Kota Medan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kota Medan; Medan, Hal 1-22. www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79342:masterplanjalan-a-drainase-harus-jelas@catid=37:medan&itemid=457, diaksespada 25 Maret 2013 PadaPukul 12:45 WIB.

Universitas Sumatera Utara

lingkungan daerah aliran sungai juga turut memberian di dalam lemahnya upaya penanggulangan banjir di wilayah Kota Medan. Sesuai

amanat

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Urgensi pemerintah daerah yang diberi peran yang lebih otonom dalam upaya tersebut adalah sebagai berikut:3 Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan setiap warga di komunitas yang berada di wilayah kerjanya secara demokratis. 1. Merupakan amanat dari Undang-Undang untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dimasukkan ke dalam program pembangunan daerah termasuk pengalokasian dana. 2. Ada semangat untuk pengembangan potensi sumber daya aerah yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana. 3. Merupakan amanat untuk mengimplementasikan kegiatan pengurangan resiko Resiko Bencana (PRB) hingga ke Pemerintah Daerah. 4. Merupakan kewajiban meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik sesuai Standart Pelayanan Minimal. 5. Merupakan kewajiban Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan komunitas dalam kerangka kerja penanggulangan bencana yang diselenggarakan olehnya. Berdasarkan ketentuan diatas, untuk menanggulangi masalah banjir di Kota Medan, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan., 2012, Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan; Medan., Hal.6.

Universitas Sumatera Utara

Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 pada tanggal 28 Maret 2011 yang tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Medan. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan resiko bencana secara komperehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (stakeholders)4. Secara

umum

muncul

permasalahan

yang

berkaitan

dalam

penanggulangan bencana Kota Medan khususnya banjir adalah pemerintah Kota Medan telah mempunyai rencana dalam menghadapi bencana banjir. Namun belum terkoordinasinya secara baik penanggulangannya baik antara SKPD maupun berbagai elemen masyarakat khususnya sektor terkait penanganan banjir, disamping itu belum adanya unsur pengarah kebijakan yang memayungi masingmasing institusi pemangku kepentingan dalam suatu bentuk jejaring kerjasama lintas sektoral5. Upaya

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

oleh

sebagian

masyarakat dirasakan belum merupakan satu kebutuhan atau hal yang perioritas dan mendesak (basic needs) karena belum menyadari bahwa bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian dan tanggung jawab akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, akan berkibat jatuhnya korban dan kerugian materi apabila terjadi bencana6.

4

Op.cit., Hal.7. RAD PRB, 2007, Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Provinsi Sumatera Utara (RAD PRB) 2008-2012. RAD PRB; Medan, Hal.2. 6 http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28074/4/Chapter%20I.pdf 5

Universitas Sumatera Utara

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan wilayah yang berisiko mengakibatkan timbulnya bencana, terjadinya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Pasca Bencana). Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundangundangan yang sudah ada; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara7. Adapun tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan siklus penanganan bencana (disaster management cycle). Siklus manajemen bencana menggambarkan proses pengelolaan bencana yang dimulai dari sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi (pelunakan/pengurangan dampak) dan kesiapsiagaan. Pada saat terjadinya bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dari permasalahan penanggulangan banjir di atas penulis ingin membahas mengenai penanggulangan bencana banjir di Kota Medan padat tahap situasi terdapat potensi bencana. Adapun judul yang penulis ambil adalah “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan”.

7

http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html

Universitas Sumatera Utara

I.2. Fokus Masalah Dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Pada penelitian kualitatif, penentuan fokus berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengalaman, referensi, dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli. Fokus dalam penelitian kualitatif juga masih bersifat sementara dan akan berkembang di lapangan8. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana.9 Sebelum tahun 2007, masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana. Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disusunlah Undang-Undang RI No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara 8

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D., Bandung : Alfabeta, Hal.290. 9 http://siagabencana.net/2012/02/uu-no-24-tahun-2007-tentang-penanggulangan-bencana/

Universitas Sumatera Utara

terencana,

terpadu,

terkoordinasi,

dan

menyeluruh.

Penyelenggaraan

penanggulangan bencana dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah untuk tingkat Kabupaten/Kota. Badan penanggulangan bencana daerah Kota Medan mempunyai tugas dan fungsi antara lain pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan

bencana

secara

terencana

dan

terpadu

sesuai

dengan

kewenangannya. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BPBD dalam menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana, peranan BPBD dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, peranan BPBD dalam menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kendala-kendala apa saja yang ditemui BPBD dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan.

I.3. Perumusan Masalah Dalam suatu penelitian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka peneliti haruslah merumuskan masalah dengan jelas, sehingga akan jelas darimana harus mulai, kemana harus pergi, dan dengan apa. Perumusan masalah juga diperlukan untuk mempermudah menginterpretasikan data dan fakta yang diperlukan dalam suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

Universitas Sumatera Utara

“Bagaimanakah Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan ?”

I.4. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti memiliki tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan suatu pernyataan atau statement tentang apa yang ingin kita cari atau yang ingin kita tentukan. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui peranan BPBD dalam menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana. 2. Untuk mengetahui peranan BPBD menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. 3. Untuk mengetahui peranan BPBD dalam menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan 4. Untuk mengetahui kendala – kendala apa saja yang terjadi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Medan.

I.5. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Secara subjektif, untuk mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan berfikir dalam pembuatan karya tulis ilmiah.

Universitas Sumatera Utara

2. Secara praktis, sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi badan maupun instansi terkait. 3. Secara akademis, sebagai bahan masukan ataupun bahan perbandingan bagi

orang-orang

yang

belum

mengetahui

peranan

Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Upaya Pencegahan Ancaman Banjir di Kota Medan.

I. 6. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. BAB II KERANGKA TEORI Bab ini memuat tentang teori-teori yang dipakai seperti peranan BPBD, penanggulangan bencana, dan banjir. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini memuat bentuk penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana keabsahan data, etika penelitian. BAB IV TEMUAN PENELITIAN Bab ini memuat gambaran lokasi penelitian berupa sejarah, visi, misi, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi serta hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dokumentasi yang dianalisis.

Universitas Sumatera Utara

BAB V ANALISA DATA Bab ini memuat analisa data yang diperoleh dari lokasi penelitian. BAB VI PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang akan diperoleh dari hasil penelitian

Universitas Sumatera Utara