SALINAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH PERATURAN BUPATI TOLITOLI NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI TOLITOLI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TOLITOLI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN OTONOMI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TOLITOLI, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan; b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Tolitoli Kepada Camat di Kabupaten Tolitoli dalam rangka untuk melaksanakan Urusan Otonomi Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerinta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI TOLITOLI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TOLITOLI DALAM RANGKA MELAKSANAKAN URUSAN OTONOMI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tolitoli. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3. Bupati adalah Bupati Tolitoli. 4. Kecamatan adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan. 5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan. 6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati Dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan, pengumpulan data dan informasi serta kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. 8. Perizinan adalah proses pemberian yang menjadi kewenangan Camat. 9. Rekomendasi adalah kajian sosial kemasyarakatan yang berisi catatan atau keterangan sebagai bahan pertimbangan yang merupakan hasil pengamatan terkait dengan permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayahnya.
10. Koordinasi adalah kegiatan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai keserasian dan keslarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integritas keseluruhan kegiatan baik bersifat vertikal maupun horizontal. 11. Pembinaan adalah serangklaian kegiatan yang meliputi pemberian fasilitas, bimbingan dan arahan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja. 12. Fasilitas adalah pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas tertentu meliputi penyediaan tempat, peralatan dan sumber daya manusia. 13. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 14. Penetapan adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang ataupun badan hukum perdata. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2 (1)
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
(2)
Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Pasal 3
(1)
Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundangundangan; d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
(2)
Selain tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, yang Meliputi aspek : a. Rekomendasi; b. Koordinasi; c. Pembinaan; d. Pengawasan; e. Fasilitasi; f. Penyelenggaraan Pasal 4
Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. Melakukan tugas–tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Pasal 5 Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, meliputi : a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan; b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati. Pasal 6 Tugas camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, meliputi : a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan; b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati. d. Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada Bupati. Pasal 7 Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, meliputi : a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; b. Melakukan koordinasi dengan pihak swastadalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan c. Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati. Pasal 8 Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e, meliputi :
a. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; b. Melakukan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; c. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecematan; dan d. Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati. Pasal 9 Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, meliputi : a. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Desa kelurahan; b. Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitas, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan kelurahan; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahanDesa dan kelurahan; d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan kelurahan; e. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan di tingkat kecamatan; dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan kelurahan di tingkat kecamatan kepad Bupati. Pasal 10 Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa dan /atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g, meliputi : a. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; b. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan; d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan di wilayah kecamatan kepada Bupati. Pasal 11 (1)
Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pelaksanaan pemerintahan daerah.
(2)
Pelimpahan sebagian urusan pemrintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
(3)
Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan. Camat dalam menyelenggarakan kewenangan wajib memperhatikan : a. Standar, norma dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
(4)
b. c. (5)
Eksternalitas dan efisiensi penyelenggaraan pelimpahan kewenangan; dan Standar Pelayanan Minimal.
Dalam menyelenggarakan kewenangan terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan SKPD secara fungsional melaksanakan dan / atau mengelolah sesuai dengan kewenangannyadengan menerapkan prinsip koordinsi secara sistematis. Pasal 12
(1)
Sebagian urusan wajib yang dilimpahkan, Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) meliputi bidang : a. Pendidikan; b. Kesehatan; c. Lingkungan hidup; d. Pekerjaan umum; e. Penataan ruang; f. Perencanaan pembangunan; g. Perumahan; h. Kepemudaan dan olahraga; i. Penanaman modal; j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil; l. Ketenaga kerjaan; m. Ketahanan pangan; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera; p. Perhubungan; q. Komunikasi dan informatika; r. Pertanahan; s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; u. Pemberdayaan masyarakat dan desa; v. Sosial; w. Kebudayaan; x. Statistik; y. Kearsipan; dan z. Perpustakaan.
(2)
Sebagian urusan pilihan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2), meliputi bidang : a. Kelautan dan perikanan; b. Pertanian; c. Kehutanan; d. Pariwisata;
(3)
Rincian urusan wajib dan urusan pilihan yang dilimpahkan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(4)
Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini disertai dengan pembiayaan sebanding dengan besarnya urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
(5)
Pelaksanaan pelimpahan urusan pemerintahan dari Bupati kepada camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku pada masing – masing bidang serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing – masing kecamatan. Pasal 13
Dalam hal tersebut dan atau camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menarik kembali urusan pemerintahan dimaksud serta menyesuaikan dengan potensi dan kondisi di masing-masing kecamatan. BAB III PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN Pasal 14 (1)
Tugas Camat dalam Pelayanan Perizinan dalam rangka mempercepat peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu : a. Dokumen yang disampaikan pemohon melalui kecamatan, tetap di validasi oleh petugas untuk dibuatkan rekomendasi dari Camat; b. Dokumen yang sudah dibuatkan rekomendasi sebagaimana pada point a, dikirim/dimasukkan oleh petugas kecamatan ke Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu Kabupaten untuk diproses sebagai dasar terbitnya dokumen perijinan dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP); c. Dokumen yang sudah diterbitkan izinnya, sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibawah kembali oleh petugas ke Kecamatan untuk diserahkan kepada pemohon.
(2)
Penyelesaian proses perizinan yang menimbulkan pembiayaan ditetapkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu Kabupaten;
(3)
Pembiayaan terbitnya dokumen izin diterima oleh petugas kecamatan dari pemohon, kemudian disetor kembali di Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Kabupaten BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 15
(1)
Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang– ndangan.
(2)
Bupati dalam melaksanakan pembinaan dapat menunjuk sekretaris Daerah sebagai ketua pelaksana yang anggotanya terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
(3)
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria masing – masing bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
(4)
Pengendalian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 16
(1)
Setiap tahun Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup : a. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat; b. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan c. Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
(2)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)
Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan berlaku. BAB V PENDANAAN Pasal 17
Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari Bupati, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 18 (1)
Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat Daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.
(2)
Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
(3)
Rencana kerja kecamatan sebagaimana berdasarkan rencana strategis kecamatan.
dimaksud
pada
(2),
disusun
BAB VI PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN CAMAT Bagian Pertama Pelaporan Pasal 19 (1)
Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
(2)
Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
(3)
Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
(4)
Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada (3) meliputi aspek : a. Ketepatan waktu; b. Penyerapan anggaran; c. Ketepatan sasaran; d. Ketepatan hasil. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 20
(1)
Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
(2)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
(3)
Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)
Apabila dalam hasil evaluasi triwulan (1) ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada camat dimaksud.
(5)
Apabila juga hasil triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat yang dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.
(6)
Hasil evaluasi yang dikategorikan tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) apabila : a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan disetiap triwulan sampai dengan akhir tahun; b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan. Pasal 21
(1)
Apabila hasil evaluasi dari Tim Monitoring Kabupaten menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan Camat.
(2)
Hasil evaluasi kategorikan baik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila : a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan disetiap triwulan sampai dengan akhir tahun; b. terwujudnya efisiensi dan efektivitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan; d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Tolitoli ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tolitoli. Ditetapkan di Tolitoli pada tanggal
2015
Pj. BUPATI TOLITOLI, TTD ADIDJOYO DAUDA Diundangkan di Tolitoli pada tanggal
2015
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2015 NOMOR 78 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
: : : :
PERATURAN BUPATI TOLITOLI 62 TAHUN 2015 2 November 2015 PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH
RINCIAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH I.
URUSAN WAJIB BIDANG DAN ASPEK/JENIS NO. PELAYANAN 1 2 1 PENDIDIKAN a. Rekomendasi
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN 3 1) 2) 3)
b. Koordinasi
1) 2) 3)
c. Pengendalian
Pemberian rekomendasi usul rencana pendirian PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan lembaga kursus/keterampilan yang dilaksanakan oleh swasta. Pemberian rekomendasi pendirian sanggar-sanggar tari dan seni di tiap wilayah kecamatan. Pemberian rekomendasi sekolah swasta untuk berubah status menjadi sekolah Negeri pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Mengkoordinasikan peran serta masyarakat di bidang pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk usia sekolah yang drop out (DO) dan keaksaraan fungsional (buta huruf). Koordinasi tentang sanggar – sanggar tari dan seni serta data – data peninggalan sejarah dan kesinian yang ada di tiap wilayah kecamatan. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan
Pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD
KESEHATAN a. Rekomendasi
Rekomendasi Pembangunan baru fisik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu berupa penentuan lokasi dan pembebasan tanah.
b. Koordinasi
1) Mengkoordinasikan tentang Pembentukan Tim Pangan dan Gizi diwilayahnya : a. Penanggulangan kasus gizi buruk b. Pemberian makanan tambahan c. Pelaksanaan Community Feeding Center (CFC) 2) Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya. 3) Mengkoordinasikan pencapaian keluarga sehat desa sehat dengan 7 indikator : a. Gizi buruk 0 % b. Persalinan oleh tenaga kesehatan (NAKES) 100% c. Kunjungan neonates 1(KN 1) 100% d. Penimbangan balita e. Imunisasi 100% f. Akses air bersih g. Sanitasi dasar 4) Mengkoordinasikan pengawasan terhadap kegiatan praktek pengobatan tradisional. 5) Mengkoordinasikan tentang pengawasan air minum isi ulang (Galon). 6) Mengkoordinasikan tentang kawasan tanpa rokok ditingkat rumah tangga dan tempattempat umum
c. Pengawasan
Pengawasan Kecamatan.
d. Penyelenggaraan
1) Pendirian posyandu : a. Penentuan lokasi dan pembebasan tanah b. Pelaksanaan pembangunan fisik dan mobilernya c. Penetapan kader 2) Pendirian posbindu lansia : a. Penentuan lokasi dan pembebasan tanah b. Pelaksanaan pembangunan fisik dan mobilernya c. Penetapan kader
terhadap
penyelenggaraan
pembangunan
dan
sarana
kesehatan
di
3) 3) Pendirian poskesdes : a. Penentuan lokasi dan pembebasan tanah b. Pelaksanaan pembangunan fisik dan mobilernya Pembangunan fisik Puskesmas dan Puskesmas Pembantu berupa pengadaan mobile. 3
CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERUMAHAN a. Rekomendasi
: Rekomendasi Penerbitan ijin Mendirikan Bangunan (IMB). :
b. 4
5
Koordinasi
LINGKUNGAN HIDUP a. Pengawasan
1) Koordinasi perubahan site plan perumahan 2) Koordinasi pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) skala kecamatan Melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap usaha atau kegiatan kepada pegawai teknis yang menangani Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan baik yang dapat mempengaruhi lingkungan maupun yang tidak mempengaruhi lingkungan skala kecamatan.
b. Koordinasi
Melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bidang Lingkungan Hidup jika terjadi indikasi pencemaran lingkungan.
c. Fasilitasi
Fasilitasi terhadap sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup di kecamatan.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Koordinasi
Koordinasi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) tingkat Desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
b. Penyelenggaraan
Penyelenggraan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) tingkat desa/kelurahan.
c. Pengawasan
Pengawasan pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan.
6
PERANGKAT DAERAH DAN KEPEGAWAIAN a. Fasilitasi
b. Pembinaan 7
PEKERJAAN UMUM 1. Bina Marga a. Koordinasi b. Fasilitasi 2. Pengairan a.Koordinasi
8
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) a. Rekomendasi
b. Fasilitasi
: 1) Memfasilitasi permohanan cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan cuti alasan penting kepada PNS/CPNS pada kantor Camat, Kelurahan dan desa. 2) Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan pormasi kebutuhan pegawai pada kantor Camat, kelurahan dan desa. 3) Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat daerah di Kecamatan. :
1) Pembinaan administrasi kepegawaian bagi PNS/CPNS pada kantor Camat, kelurahan dan desa.
Mengkoordinasikan dan membantu menanggulangi bencana alam yang berakibat pada gangguan fungsi infrastruktur di wilayah kecamatan. Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten di wilayah kecamatan. Mengkoordinasikan dalam penanggulangan bencana alam dan melaporkan data kerusakan yang terjadi dalam penanganan penanggulangan darurat serta ketersediaan dan gangguan suplai kebutuhan air bersih untuk masyarakat dalam wilayah kecamatan.
1) Pemberian surat keterangan dominsili koperasi dan usaha kecil menengah. 2) Rekomendasi terhadap Pengajuan permodalan koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) yang dana bersumber dari APBD. 3) Rekomendasi terhadap Penerbitan Akta pendirian koperasi sesuai deengan undangUndang Nomor 25 tahun 2008 tentang Perkoperasian. Menfasilitasi pencatatan dan Pendataan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kecamatan serta Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
c. Pengawasan
9
KEBUDAYAAN a. Rekomendasi b. Penyelenggaraan
10
11
PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU a. Fasilitasi/ Penyelenggaraan
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH a. Koordinasi
1) Pengawasan terhadap koperasi penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari APBD. 2) Pengawasan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) penerima bantuan permodalan di kecamatan yang dananya bersumber dari APBD. Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada Bangsa dan Negara skala kecamatan. 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/Provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala Kecamatan 2) Pembinaan terhadap lembaga-lembaga adat. 3) Pelestarian cagar budaya skala kecamatan.
1) Menyiapkan dan mengidentifikasi data sumber daya daerah setempat terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia serta peta investasi di Kecamatan. 2) Pemberian informasi izin usaha kegiatan perijinan penanaman modal dan non perijinan penanaman modal 3) Pengumpulan data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi penanaman modal.
Koordinasi dalam intensifikasi dan eksistensifikasi pajak daerah, PBB dan pendapatan daerah lainnya.
b. Penyelenggaraan
Pendataan potensi dan pelaksanaan intensifikasi pendapatan daerah di kecamatan.
c. Pembinaan
Pembinaan dan pengendalian terhadap realisasi pemasukan pajak daerah dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
12
13
14
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL a. Koordinasi
:
1) Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayahnya. 2) Koordinasi pelaksanaan dokumen kependudukan.
b. Penyelenggaraan
:
1) Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk skala kecamatan. 2) Perekaman KTP-EL di Kecamatan.
c. Fasilitasi
:
1) Fasilitasi Pencatatan Akta Pengangkatan Anak. 2) Fasilitasi Pencacatan Akta Pengakuan Anak. 3) Fasilitasi Pencatatan keterangan kematian.
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI a. Rekomendasi
: Rekomendasi usul izin Penyelenggaraan Pelatihan/ kursus oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
b. Fasilitasi
:
1) Pendataan tenaga kerja asing 2) Fasilitasi Pencari Kerja (Kartu Ak.I)
c. Pengawasan
:
Pengawasan recruitmen tenaga kerja dalam negeri/luar negeri
KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN a. Koordinasi
: 1) Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan dan situasi kerawanan pangan. 2) Koordinasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat.
15
b. Pengawasan
: Koordinasi pengawasan dan pembinaan tenaga penyuluh.
c. Pembinaan
: Pembinaan terahadap penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berada diwilayah kecamatan.
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN a. Koordinasi
1) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan ham, politik, lingkungan dan sosial budaya skala kecamatan. 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, tenagan kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kecamatan. 3) Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kecamatan. 4) Koordinasi UPTD dan pembinaan pegawai dan kelompok BKB, BKR, UPPK, BKL, PIK BKRR dan SAKA KENCANA skala kecamatan.
b. Fasilitasi 16
KELUARGA BERENCANA a. Koordinasi
Fasilitasi penyediaan data terpilih menurut jenis kelamin skala kecamatan. 1) Koordinasi Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi jangka panjang dengan pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dengan pelayanannya prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kecamatan. 2) Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kelangsunan hidup ibu, bayi dan anak skala kecamatan. 3) Koordinasi pelaksanaan pendataan keluarga diwilayah kecamatan, desa dan kelurahan.
17
18
PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. a. Rekomendasi
: 1) Pemberian rekomendasi gangguan usaha bengkel umum kendaraan bermotor skala kecamatan. 2) Pemberian rekomendasi pangkalan ojek. 3) Pemberian Rekomendasi lahan lokasi tower
b. Penyelenggaraan
: 1) Pendataan usaha jasa telekomunikasi skala kecamatan diantaranya : a. OLBEN b. Warung Internet/jasa internet(wi-fi) c. Jasa Penitipan Barang d. Counter Handphone e. TV berlangganan
c. Koordinasi
: 1) Mengkoordinasikan penertiban lokasi parkir untuk pasiltas umum dan fasilitas sosial
PERTANAHAN a. Koordinasi
: 1) Melaksanakan koordinasi penyelesaian masalah sengketa konflik tanah melalui musyawarah di Kecamatan. 2) Melaksanakan koordinasi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan.
b. Fasilitasi
: 1) Memfasilitasi langka-langka dalam melaksanakan pembahasan lahan/tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta peralihan status dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2) Memfasilitasi penyelesaian sengketa konflik lahan/tanah di wilayahnya. 3) Memfasilitasi pendataan pemilik lahan dengan SKPD yang membutuhkan lahan/tanah
c. Penyelenggaraan
1) : 1) Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi dikecamatan. 2) Pelaksanaan inventarisasi dan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
3) Penyelesaian dan mediasi sengketa konflik tanah skala kecamatan. 4) Sosialisasi dibidang pertanahan koordinasi kantor pertanahan Kabupaten. 19
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI a. Rekomendasi
b. Fasilitasi
20
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM a. Rekomendasi
b. Koordinasi
c. Fasilitasi
: 1) Rekomendasi tentang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. 2) Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadah (FKUB). 3) Rekomendasi pembuatan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas. : 1) Fasilitas penyelesaian perselisihan antar desa dan kelurahan di wilayah kecamatan masing – masing. 2) Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). 3) Memfasilitasi komunikasi ormas dan parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan. 4) Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistim politik.
1) Pemberian rekomendasi lokasi Perkebunan dan penetapan lokasi pembangunan dengan klasifikasi luas sesuai ketentuan yang berlaku. 2) Memberikan usul rekomendasi dalam rangka pembentukan kecamatan. 1) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dengan instansi terkait skala kecamatan. : 2) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran Kecamatan. 3) Koordinasi dan fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan. Fasilitasi penentuan dan penegasan batas Kecamatan, desa dan kelurahan.
21
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA a. Rekomendasi
b. Fasilitasi
1) : 1) Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD. 2) Merekomendasikan pemberhentian Kepala Desa 3) Merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian penjabat kepala desa. 4) Merekomendasikan pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa : 1) Fasilitasi Penguatan data profil desa dan Kelurahan 2) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Lembaga kemasyarakatan Desa. 3) Melaksanakan pelantikan, dan pengambilan sumpah pejabat Kepala Desa dan BPD berdasarkan perintah Bupati. 4) Fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian kepala desa. 5) Fasilitasi penyelesaian konflik antara Pemerintah Desa dan BPD. 6) Melakukan pengusulan dan pelantikan penjabat kepala desa yang kepala desa sebelumnya berhenti, diberhentikan dan meninggal dunia.
c. Pembinaan
: 1) Membentuk Tim Pengawas PILKADES berdasarkan ketentuan perundanbg-undangan yang berlaku. 2) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa : a. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa b. Fasilitasi Penguatan Kelembagaan masyarakat skala Kecamatan 3) Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa : a. Memberikan bimbingan dan pendampingan pembentukan BPD b. Fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat 4) Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa : a. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam peningkatan kemampuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepada pemerintah desa dan BPD b. Mengajukan pengusulan pelantikan pejabat Kepala desa berdasarkan usulan BPD c. Memberikan arahan dan bimbingan dalam proses pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa.
5) Pendampingan pembuatan dan penyusunan peraturan desa. 6) Pendampingan pembuatan dan penyusunan laporan pemerintah desa. 7) Pendampingan pembuatan dan penyusunan data profil desa skala kecamatan. 8) Pembinaan terhadap Aparatur Desa. 9) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi dan keuangan Pemerintah Desa : a. Pendampingan dalam penyusunan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDes. b. Pendampingan dalam perencanan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). c. Pendampingan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan desa. 22
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1. Perpustakaan a. Koordinasi b.
Pembinaan
2. Kearsipan a. Koordinasi 23
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Koordinasi
Koordinasi pengelolaan perpustakaan dan pengembangan minat masyarakat di desa dan kelurahan. Pembinaan penyelenggaraan perpustakaan kecamatan. Koordinasi tata kearsipan dan penarikan arsip/dokumen Negara di Kecamatan, desa dan kelurahan.
Mengkoordinasikan pengelohan sampah dimasyarakat tingkat kecamatan melalui : a. Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber ke Tempat Pengelohan Sampah Terpadu (TPST). b. Pengadaan Lahan dan Tempat Pengelohan Sampah Terpadu (TPST).
II. URUSAN PILIHAN BIDANG DAN ASPEK/JENIS NO PELAYANAN 1 2 1.
URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN 3
KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Rekomendasi :
Rekomendasi usul izin usaha perikanan bidang perikanan tangkap, pembudidayaan, pengelohan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha yang dalam wilayah kecamatan.
:
1) Koordinasi tentang pelanggaran illegal, unreported, unregulated(IUU) fishing 2) Koordinasi tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. 3) Koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas-tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kelautan dan perikanan.
b. Koordinasi
2
c. Fasilitasi
: 1) Fasilitasi pengurusan perizinan usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan. 2) Fasilitasi pengurusan izin pendaftaran usaha kecil hasil laut dan perikanan. 3) Fasilitasi pengurusan perizinan usaha pengelolaan perikanan rakyat usaha kecil, ikan hias, kolam, pemandian dll. 4) Fasilitasi pengurusan perizinan pengelolaan usaha peternakan/pertanian tanaman pangan strategis dan hewani.
d. Pengawasan
: 1) Pengawasan terhadap pengurusan erosi, sadimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai. 2) Pengawasan distribusi dan peredaran hasil hutan pada kios – kios penjualan kayu. 3) Pengawasan budidaya ikan, kolam, sawah, pengairan umum
PARIWISATA a. Pengawasan
: 1) Pengawasan dan pemeliharaan Asset wisata Pemerintah Daerah di kecamatan berdasarkan berita acara penyerahan. 2) Pengawasan, pembinaan dan kesejahteraan personil pengelola asset wisata / petugas kebersihan diwilayah diwilayah kecamatan berdasarkan Berita Acara Penyerahan. 3) Pengawasan usaha hotel/penginapan dan rumah makan.
b. Koordinasi 3
4
: 1) Koordinasi terhadap daya tarik wisata di kecamatan. 2) 2) Koordinasi terhadap usaha hotel / penginapan dan rumah makan.
KEHUTANAN Koordinasi
1) Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung. 2) Koordinasi pemanfaatan hutan hak/hutan rakyat yang dibuktikan dengan alas titel berupa sertifikat hak milik, leter C atau girik, hak guna usaha hak pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
PERTANIAN Koordinasi
Mengkoordinasikan pemetaan potensi pengolahan lahan pertanian tanaman pangan (padi, lahan kering, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar) dan tanaman holtikultura (sayuran, buah-buahan, biofarmaka, tanaman obatan dan tanaman hias) di wilayah kecamatan. Pj. BUPATI TOLITOLI, TTD ADIDJOYO DAUDA
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLITOLI, TTD MUKADDIS SYAMSUDDIN Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,
MUSTARING, SH.,MM.,MH Nip. 19650302 199302 1 006
