RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI PEMILU 2009 POLRESTA BUKITTINGGI TAHUN 2009

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR KOTA BUKITTINGGI

RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI PEMILU 2009 POLRESTA BUKITTINGGI TAHUN 2009 BAB I PENDAHULUAN 1.

Umum a.

Pemilihan Umum atau Pemilu adalah merupakan sarana untuk mewujudkan

Kedaulatan

Rakyat

dalam

Negara

Kesatuan

Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b.

Perkembangan situasi Kamtibmas di Polresta Bukittinggi Tahun 2008

dalam

kondisi

yang

cukup

kondusif,

namun

perlu

diwaspadai hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak mengganggu pelaksanaan Pemilu tahun 2009 yang akan datang.

c.

Sesuai

dengan

tuntutan

dan

perkembangan

dinamika

masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu

=2= diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD serta memilih Presiden dan Wakil Presiden 5 (lima) tahun kedepan, untuk itu Pemilu tahun 2009 perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

d.

Adanya perbedaan yang menonjol untuk bahwa Pemilu tahun 2009 ini akan diikuti dengan calon-calon independen, yang akan membuat calon Presiden dan Wakil Presiden semakin banyak dan beragam, namun hingga saat ini belum ada peraturan yang jelas dengan calon independen ini, sehingga apabila hal ini tidak terakomodir

diprediksikan

dapat

menimbulkan

kerawanan

tersendiri dan Pemilu tahun 2009 ini.

e.

Dalam

setiap

pentahapan

Pemilu

sejak

tahap

pertama

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih khususnya

pada tahap kampanye sampai dengan pelantikan

Presiden dan Wakil Presiden, diprediksikan akan banyak dijumpai pelanggaran-pelanggaran Pemilu maupun upaya-upaya untuk menggagalkan Pemilu termasuk penghambatan penyaluran kotak suara,

manipulasi

perhitungan

suara,

pemalsuan

serta

pelanggaran administratif lainnya.

Bag Ops Polresta Bukittinggi Januari 2009

=3= f.

Didalam upaya mengembangkan sistem penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan senantiasa menghormati keberagaman aspirasi politik serta menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Azasi Manusia, maka Polri mempunyai kewajiban untuk mengamankan Pemilu yang akan datang sehingga mampu mengantarkan masyarakat Kota Bukittinggi untuk memilih dan menentukan pemimpinnya secara demokratis.

2.

Dasar a.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b.

Juklak Kapolri No. Pol. : Juklak/05/IV/1984 tanggal 23 April 1984 tentang Penerapan dan Taktik Penanggulangan Unjuk Rasa dan Huru-hara oleh Satuan PHH Polri.

c.

Juknis Kapolri No. Pol. : Juknis/07IV/1994 tanggal 23 April 1994 tentang Prosedur Teknik dan Taktik Penanggulangan Huru-hara oleh Satuan PHH Polri.

d.

Juknis Kapolri No. Pol. : Juknis/08/IV/1994 tanggal 23 April 1994 tentang Pengorganisasian Satgas PHH.

e.

Telegram Kapolri No Pol : TR/5/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Menyiapkan Rencana Kontijensi Tahun 2009.

f.

Telegram Kapolda Sumbar No Pol : TR/25/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Rencana Kontijensi Tahun 2009.


=4= 3.

Maksud dan Tujuan a.

Maksud Maksud dari pembuatan rencana tindakan menghadapi kontijensi ini adalah sebagai pedoman serta memberikan petunjuk tentang pokok-pokok dan urutan tindakan dalam rangka mengantisipasi Kontijensi

Pemilu

Tahun

2009

di

wilayah

hukum

Polresta

Bukittinggi serta sebagai bahan acuan dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

b.

Tujuan Tujuan agar koordinasi dalam rangka penyiapan dan pelaksanaan tindakan menghadapi kontijensi Pemilu Tahun 2009 dapat berhasil lebih efektif serta tercapainya persamaan persepsi dan persamaan tindakan sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperhitungkan resiko kerugian sekecil mungkin.

4.

Ruang Lingkup Ruang

lingkup

dalam

pembuatan

rencana

tindakan

menghadapi

kontijensi Pemilu 2009 ini meliputi analisa perkembangan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dari aspek Geografis, Demografi dan Ipoleksosbud Hankam serta perkiraan bentuk dan macam kontijensi dan upaya penanggulangannya.


=5= 5.

Tata Urut I.

PENDAHULUAN

II.

ANALISA KONTIJENSI

III.

PRA ANGGAPAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

IV.

UPAYA PENANGGULANGAN KONTIJENSI

V.

KOMANDO DAN PENGENDALIAN

VI.

ADMINISTRASI

VII.

INSTRUKSI DAN KOORDINASI

VIII. KONSIGNES IX.

PENUTUP


=6= BAB – II ANALISA KONTIJENSI 6.

Perkembangan situasi wilayah hukum Polresta Bukittinggi a.

Geografi Posisi geografi wilayah hukum Polresta Bukittinggi terletak antara 00 19 LU dan 100 21 BT Luas wilayah hukum Polresta Bukittinggi 816.334 KM² yang terbagi atas 2 wilayah yaitu :

1)

Kota Bukittinggi 25.239 KM² Kota Bukittinggi terdiri dari 3 Kecamatan dengan 24 kelurahan dan 1 Polsekta

2)

Kabupaten Agam (Agam Timur) 74.195 KM² Kabupaten Agam (Agam Timur) terdiri dari 9 Kecamatan dan 6 Polsek

3)

Batas wilayah b)

Sebelah Utara dengan Kabupaten Pasaman

c)

Sebelah

Selatan

dengan

Kabupaten

Agam

dan

Kab.Tanah Datar d)

Sebelah Timur dengan Kabupaten 50 Kota

e)

Sebelah Barat dengan Kabupaten Agam


=7= 4)

Kondisi wilayah a)

Dataran

tinggi

dan

pegunungan

bukit

barisan

(Gunung Merapi dan Gunung Singgalang) b)

Medannya berbukit-bukit/gunung dan bergelombang, hutan dan belukar.

c)

d)

e)

Sungai-sungai : (1)

Kec. Baso

: 2 buah

(2)

Kec. Tilkam

: 2 buah

(3)

Kec. Banuhampu Sei Puar

: 2 buah

(4)

Kec. IV Angkek Candung

: 2 buah

(5)

Kec. IV Koto

: 2 buah

(6)

Kec. Palupuh

: 2 buah

Telaga (1)

Telaga Sungai Tanang

(2)

Telaga Sungai Jernih

Ngalau dan Ngarai (1)

Ngarai Sianok

(2)

Ngalau Kamang

(3)

Ngalau Baso


=8= Kota Bukittinggi merupakan pusat perdagangan dan pusat gorsir terbesar di Sumatera Barat dan tidak memiliki Hutan baik Hutan produksi maupun Hutan lindung, sedangkan Kabupaten Agam (Agam Timur) memiliki hutan dan pegunungan serta adanya pembangunan perluasan jalan alternatif Sicincin-Malalak. Dari analisa Geografi ini wilayah hukum Polresta Bukittinggi akan rentan dengan rawannya letak TPS yang satu lokasi dengan lokasi lainnya berjauhan maupun pengamanan kotak suara baik pada

saat

pendistribusian

maupun

saat

pengumpulan/

penyerahan.

b.

Demografi 1)

Kota Bukittinggi : a)

Jumlah penduduk 109.376 jiwa

b)

Kepadatan penduduk rata-rata 3.512 jiwa\KM²

c)

Tingkat pertambahan penduduk rata-rata 2 % per tahun

2)

Kabupaten Agam (Agam Timur) a)

Jumlah penduduk 267.847 jiwa

b)

Kepadatan penduduk rata-rata 410.02 jiwa\KM²

c)

Tingkat pertambahan penduduk rata-rata 2 % per tahun


=9= 3)

Jumlah Pers Pam TPS, Jumlah TPS, dan Jumlah Pemilih a)

Jumlah Personil TPS (1)

Polri

(2)

TNI

(3)

Linmas

423 orang 85 orang 2.028 orang

JUMLAH b) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

c)

2.536 orang

Jumlah TPS KECAMATAN

TPS

GUGUK PANJANG MANDIANGIN KOTO SELAYAN AUR BIRUGO TIGO BALEH IV KOTO BANUHAMPU IV ANGKAT BASO TILATANG KAMANG PALUPUH SEI. PUAR CANDUNG KAMANG MAGEK MALALAK JUMLAH

KET

66 64 35 59 86 99 85 83 43 55 65 63 26 829

Jumlah Pemilih

NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GUGUK PANJANG MANDIANGIN KOTO SELAYAN AUR BIRUGO TIGO BALEH IV KOTO BANUHAMPU IV ANGKAT BASO TILATANG KAMANG PALUPUH SEI. PUAR CANDUNG KAMANG MAGEK MALALAK JUMLAH

PEMILIH (DPT) LAKI PR 14.408 14.458 7.241 7.345 10.115 13.429 10.236 10.852 4.922 6.957 6.930 6.795 2.620 116.308

JUMLAH

14.645 14.759 7.809 8.907 11.567 14.473 11.328 11.950 4.742 7.892 7.658 7.699 3.072 126.501

29.053 29.217 15.050 16.252 21.682 27.902 21.564 22.802 9.664 14.849 14.588 14.494 5.692 242.809


=10= 7.

Dari analisa aspek Demografi ini, wilayah hukum Polresta Bukittinggi akan rentan terhadap unjuk rasa, demonstrasi dari warga masyarakat yang menuntut haknya sebagai pemilih namun tidak terdaftar di Panitia Pemilihan serta terjadinya perkelahian dari para pendukung dari masingmasing parpol yang ikut dalam Pemilu 2009.

a.

Sumber Daya Alam Sumber daya alam yang ada di wilayah Kabupaten Agam (Agam Timur) hanyalah pertambangan dan industri kecil yakni berupa pertambangan batu kapur dan galian ’C’ seperti di Kec Palupuh dan Kamang. Posisi Kota Bukittinggi yang terletak antara dua gunung, memberikan

panorama

yang

indah

dan

banyak

terdapat

bangunan bersejarah, menjadikan Kota Bukittinggi memiliki daya tarik tersendiri bagi para wisatawan asing maupun lokal. Ngalau Baso

yang

terletak

di

Sei.Jernih

dan

Koto

Tuo

Terusan

Kecamatan Baso yang memiliki potensi dihuni oleh burung wallet sehingga

menghasilkan

sarang

burung

wallet

yang

cukup

memberikan potensi bagi ekonomi rakyat, namun dari aspek analisa, ini sangat menimbulkan kontijensi ’cakak banyak’ antar kelompok, karena dalam pengelolaannya masih tumpang tindih antara PT. TWS, PT CBT dan juga persatuan anak nagari.


=11= b.

Idiologi Politik Dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di wilayah hukum

Polresta

Bukittinggi

dapat

memberikan

keutuhan

berbangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Namun sangat perlu mewaspadai ancaman yang berpotensi bangkitnya Komunisme melalui sisa-sisa G 30 S PKI serta adanya Yayasan Korban Orde Baru. Banyaknya jumlah Parpol yang akan ikut dalam Pemilu 2009 menimbulkan persoalan baru bagi para pendukungnya maupun masyarakat yang akan menentukan pilihannya. Tidak tertutup kemungkinan terjadi Politik Uang (Money Politic) dari para

calon-calon

anggota

legislatif

maupun

parpol

yang

melegalkan segala cara, apalaga saat sekarang ini untuk Pemilu 2009 ditentukan dengan suara terbanyak.

Parpol yang Lulus Verifikasi Pemilu 2009 :

1.

Partai Hanura

2.

Partai Karya Peduli Bangsa

3.

Partai Pengusaha Pekerja Indonesia

4.

Partai Peduli Rakyat Nasional

5.

Partai Gerindra

6.

Partai Barisan Nasional

7.

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia


=12= 8.

Partai Keadilan Sejahtera

9.

Partai Amanat Nasional

10.

Partai Perjuangan Indonesia Baru

11.

Partai Kebangkitan Bangsa

12.

Partai Nasional Indonesia Marhaenisme

13.

Partai Matahari Bangsa

14.

Partai Penegak Demokrasi Indonesia

15.

Partai Demokrasi Kebangsaan

16.

Partai Republika Nusantara

17.

Partai Golongan Karya

18.

Partai Persatuan Pembangunan

19.

Partai Damai Sejahtera

20.

Partai Nasional Banteng Kerakyatan

21.

Partai Bulan Bintang

22.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

23.

Partai Bintang Reformasi

24.

Partai Demokrat

25.

Partai Kedaulatan

26.

Partai Persatuan Daerah

27.

Partai Pemuda Indonesia

28.

Partai Demokrasi Pembaharuan

29.

Partai Karya Perjuangan

30.

Partai Pelopor


=13=

c.

31.

Partai Patriot

32.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia

33.

Partai Indonesia Sejahtera

34.

Partai Kebangkitan Nasional Ulama

Ekonomi Masih

rendahnya

tingkat

ekonomi

masyarakat

Kota

Bukittinggi dan masih adanya kesenjangan sosial taraf hidup kelompok-kelompok

masyarakat

tertentu

yang

dapat

menimbulkan kecemburuan. Sektor pertanian banyak terdapat diwilayah Kabupaten Agam (Agam Timur) seperti persawahan, perikanan darat dan lainnya yang tidak menutup kemungkinan terjadinya ’cakak banyak’ akibat perebutan air untuk pertanian. Sektor perdagangan dalam beberapa tahun ini terjadi peningkatan perdagangan di Kota Bukittinggi yang terasa sangat pesat. Sektor Home Industri dimana banyak terdapat industri bordir, kerajinan perak, pandai sikek dan lain-lain. d.

Sosial Budaya Masih

kuatnya

pengaruh

adat,

budaya,

agama

yang

dijadikan benteng ketahanan masyarakat Kota Bukittinggi (adat basandai sara’ syara’ basandi kitabullah), namun karena Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam sebagai daerah tujuan wisata Bag Ops Polresta Bukittinggi Januari 2009

=14= akan tetap berpengaruh terhadap sendi adat dan budaya generasi muda. Pengangkatan gelar Datuk atau penghulu adat, memicu keributan massa sehubungan dengan perebutan harta pusako tinggi/tanah ulayat dan sako/gelar.

Konflik batas nagari dibeberapa daerah juga dapat memicu kerusuhan massa, budaya ’cakak banyak’ disebabkan oleh minuman pertunjukan

keras,

orgen

randai/rabab,

tunggal,

pertunjukan

perselisihan

paham,

saluang, perkelahian

perorangan yang berkembang menjadi pertikaian kelompok desa atau nagari.

e.

Keamanan Masih adanya terjadi perselisihan paham karena jiwa Korps yang dangkal antara personil TNI dan Polri mengakibatkan serint terjadinya perkelahian. Kota Bukittinggi yang merupakan kota wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan maupun Korps TNI dari satuan wilayah lain, hal ini yang menimbulkan kesalah pahaman di lapangan. Masih

ditemukannya

anggota

Polri

yang

melakukan

pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang akhirnya akan berdampak terhadap menurunnya citra Polri di mata masyarakat dalam melaksanakan tugas, bahkan atas tindakan arogan yang


=15= dilakukan oleh oknum anggota Polri didalam melaksanakan tugas bisa berakibat timbulnya reaksi dari masyarakat berupa unjuk rasa/rusuh massa ke kesatuan Polri.

8.

Analisa Kecendrungan Perkembangan Situasi a.

Aksi unjuk rasa Berdasarkan

perkembangan

situasi

dan

perkembangan

Kamtibmas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi serta didukung dengan fakta-fakta di lapangan dari aspek Demografi, Geografi, Ipoleksosbud Hankam, maka kecenderungan kontijensi aksi unjuk rasa/russuh massa akan dipicu oleh karena masih belum tuntasnya masalah daftar pemilih yang mempunyai hak untuk ikut dalam Pemilu 2009 serta lokasi-lokasi TPS yang akan dijadikan sebagai tempat Pemungutan Suara, unjuk rasa yang akan timbul diperkirakan dari :

1)

Warga Masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang

didata

oleh

Panitia

Kelurahan

maupun

PPS

di

Kecamatannya masing-masing.

2)

Para calon-calong anggota legislatif yang merasa dirugikan di

dalam

pelaksanaan

kampanye

maupun

waktu

pemungutan suara.


=16= 3)

Partai-partai Politik yang merasa dirugikan parpolnya di dalam rangkaian pelaksanaan Pemilu 2009.

4)

Protes-protes daripada pendukung masing-masing calon yang ikut dalam Pemilu 2009 terhadap penyelenggara Pemilu 2009.

b.

Aksi teror dan sabotase Berdasarkan

perkembangan

situasi

politik

di

wilayah

hukum Polresta Bukittinggi, kecenderungan aksi teror/sabotase akan terjadi antara para pendukung dari masing-masing calon anggota legislatif maupun pendukung parpol-parpol pada Pemilu 2009. Kemungkinan sabotase lainnya bisa cenderung dilakukan terhadap obyek vital dan proyek vital yang ada diwilayah hukum Polresta Bukittinggi, namun hal tersebut sangat kecil sekali akan adanya aksi teror dan sabotase dimaksud.

c.

Kriminalitas berpotensi kontijensi Terjadinya penculikan terhadap para calon-calon anggota legislatif maupun terhadap para pejabat-pejabat baik dari Unsur Pemerintah maupun terhadap para penyelenggara Pemilu 2009.


=17= Terjadinya

pengembosan/hasutan

terhadap

pendukung

partai-partai politik maupun terhadap pendukung para calegcaleg

yang

akan

berjuang

untuk

mendukung

salah

satu

calon/jagoannya. Terjadinya aksi penembakan, penganiayaan, pengancaman dll terhadap calon legislatif, calon Presiden/Wapres maupun terhadap panitia Pemilu 2009.

d.

Bencana Alam Berdasarkan posisi geografi wilayah hukum Polresta Bukittinggi yang berbukit-bukit dan diapit oleh dua buah gunung (Gunung Merapi dan Gunung Singgalang) serta adanya Ngarai Sianok, disamping jalannya yang berliku-liku, bertebing terutama arah Kecamatan Palupuh menuju ke Kabupaten Pasaman, Padang Luar menuju ke Maninjau Kabupaten Agam serta Malalak. Maka hal ini sangat rentan dan berpotensi sekali terjadinya hambatan maupun kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu 2009.


=18= 9.

Perkiraan Bentuk dan Macam Kontijensi

a.

Kontijensi aksi unjuk rasa/kerusuhan massal 1)

Indikator

a)

Cara berfikir yang sempit dalam masyarakat dengan latar belakang pendidikannya yang rendah, dimana masyarakat mudah sekali tersinggung, terprovokasi pihak lain, terpancing untuk ikut serta walaupun tidak tahu akar permasalahannya yang sebenarnya.

b)

Masih adanya instabilitas di bidang Ipoleksosbud dan Hankam.

c)

Adanya kelompok tertentu yang membangkitkan/ menyulut aksi sehingga eskalasi meningkat menuju arah kerusuhan massal yang dapat menganggu kelancaran pelaksanaan Pemilu 2009.

d)

Adanya rasa ketidak puasan dari para masyarakat maupun

para

pendukung

dari

masing-masing

kontestan Pemilu 2009 terhadap kinerja maupun keputusan dari panitia penyelenggara Pemilu 2009, sehingga akan memicu tindakan anarkis dari pada pendukung dari masing-masing kontestan tersebut.


=19= 2)

Bentuk Ancaman Faktual (AF) a)

Perkelahian antar kelompok masyarakat/nagari satu suku dan agama (Sara)

b)

Bentrokan/perkelahian antar pendukung partai politik maupun pendukung calon-calong anggota legislatif pada saat pelaksanaan kampanye.

b.

c)

Pengrusakan / pembakaran akibat kekecewaan.

d)

Pencurian saran dan logistik Pemilu 2009.

e)

Pengrusakan daerah dan adanya pemekaran wilayah

Kontijensi aksi teror / sabotase 1)

Indikator a)

Adanya ketidak puasan suatu golongan / kelompok masyarakat

tertentu

terhadap

sistem/kebijakan

pemerintah. b)

Adanya ketidak puasan kelompok/golongan yang sudah menjurus kearah pengrusakan.

c)

Adanya usaha terencana dari kelompok tertentu untuk

menghambat

kebijaksanaan ketidakpuasan maupun

berfungsinya

dalam

rangka

masyarakat

terhadap

kinerja

menimbulkan

terhadap KPU

sistem/

pemerintah

sebagai

badan

penyelenggaran Pemilu 2009.


=20= 2)

Bentuk Ancaman Faktual (AF)

a)

Sabotase terhadap suatu mekanisme atau suatu sistem

pada

berkaitan

obyek

dengan

maupun hajat

proyek

hidup

vital

orang

yang

banyak/

masyarakat.

b)

Teror

bom

pada

tempat-tempat

ibadah,

pusat

perbelanjaan/keramaian maupun terhadap lokasilokasi

yang

dijadikan

sebagai

tempat

untuk

dilaksanakannya pemungutan suara.

c)

Ancaman

pengeboman

terhadap

kantor-kantor

sekretariat parpol peserta pemilu 2009 maupun kantor KPU Kota/Kabupaten, Kecamatan maupun Keluarahan/Nagari yang dilakukan oleh orang-orang atau kelompok yang tidak puas ataupun tidak lulus dalam verifikasi partai politik maupun calon legislatif.


=21= c.

Kontijensi Kriminalitas Berpotensi Kontijensi 1)

Indikator a)

Cara berfikir yang sempit dalam masyarakat dengan latar belakang pendidikannya yang rendah dimana masyarakat mudah sekali terprovokasi pihak lain : terpancing untuk ikut-ikutan walau tidak mengetahui akar permasalahan yang sebenarnya.

b)

Masih

adanya

instabilitas

dibidang

Ipoleksosbud

Hankam c)

Kuatnya

tali

persahabatan

antara

kelompok

pendukung. d)

Tidak

taat

kepada

hukum

karena

keterbatasan

pengetahuan dan rendahnya pendidikan. e)

Merasa

lebih

berani

(istilahnya

orang

’bagak’)

sehingga tidak peduli dengan masalah hukum f)

Tidak selesainya suatu kasus/masalah

g)

Sifat

arogan

menimbulkan

dari

oknum

antipati

dari

aparat

yang

masyarakat

dapat

terhadap

oknum aparat itu sendiri.


=22= 2)


Terjadinya ’cakak banyak’ antar kelompok karena merasa

dirugikan

oleh

salah

satu

kelompok

kontestan. b)

Terjadinya penyerangan/unjuk rasa ke Kantor Polisi (Polsek atau Polres) karena tidak puas dengan penangkapan

dan

penahanan

penyerangan

secara

seseorang

pendukungnya. c)

Terjadinya

bersama-sama

terhadap aparat yang sedang melaksanakan tugas di lapangan.

d.

Kontijensi Bencana Alam 1)

Indikator a)

Letak Geografis wilayah hukum Polresta Bukittinggi yang

berbukit-bukit

dengan

jurang

yang

curam/ngarai. b)

Struktur tanah yang labil

c)

Curah hujan yang berlebihan dan iklim yang tidak menentu

d)

Pengrusakan

lingkungan

hutan,

sungai

yang

berlebihan dan tidak terkendali.


=23= 2)

10.


Tanah longsor

b)

Banjir

c)

Kebakaran

d)

Gempa Bumi

e)

Gunung Api Meletus

Perkiraan Kemampuan Kekuatan Lawan a.

Aksi unjuk rasa/kerusuhan massal Secara kualitas, ancaman yang akan dihadapi juga semakin meningkat, semakin komplek dan juga melibatkan massa dalam jumlah yang besar yang diwarnai dengan ancaman-ancaman. Hal tersebut juga disebabkan keterlibatan pihak-pihak yang tidak menginginkan kondisi Kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

b.

Aksi teror / sabotase Berdasarkan pertimbangan situasi dan eskalasi kamtibmas, kemampuan masyarakat untuk melakukan aksi teror/sabotase sangat kecil sekali disebabkan di wilayah hukum Polresta Bukittinggi potensi konflik yang menjurus ke arah perbuatan teror/sabotase sampai saat ini belum ada indikasi ke arah tersebut, kecuali adanya pihak-pihak tertentu terutama dari luar


=24= Wilayah

Hukum

yang

sengaja

datang

untuk

melakukan

teror/sabotase diwilayah hukum Polresta Bukittinggi.

c.

Kriminalitas yang berpotensi Kontijensi Kemampuan

kekuatan

lawan

dan

kasus

kriminalitas

yang

berpotensi kontijensi diwilayah hukum Polresta Bukittinggi tidak begitu banyak kualitasnya, namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya eskalasi yang meningkat menjelang pelaksanaan rangkaian pemilu 2009. Secara kwantitatif massa yang bisa digerakan juga tidak terlalu banyak yaitu hitungan puluhan sampai ratusan, namun apabila melihat pada kekuatan aparat yang cukup banyak dan siaga maka

mereka

dengan

sendirinya

tidak

berani

melakukan

aksinya.

d.

Bencana Alam 1)

Kuantitas ancaman antara lain : Tanah longsor, bajir, kebakaran, gempa bumi dan gunung api meletus.

2)

Mampu menghasut massa untuk melakukan pengancaman dan pengrusakan apabila terjadi unjuk rasa terhadap hasil penyelenggaraan pemilu 2009.

3)

Mampu

memimpin

dan

mengarahkan

massa

secara

terkoordinir dalam waktu yang relatif singkat.


=25= 4)

Para tokohnya mampu memotivasi dan menghilangkan jejak serta mampu mengendalikan aksi dari luar daerah atau wilayahnya untuk membangkitkan kerusuhan.

11.

Perkiraan Yang Menjadi Sasaran Kontijensi a.

Aksi unjuk rasa/kerusuhan massal, antara lain : 1)

Anggota Parpol peserta Pemilu 2009 yang akan melakukan unjuk

rasa

ke

DPRD

maupun

ke

kantor

KPU

Kota/Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Nagari. 2)

Ketidak

puasan

daripada

masing-masing

pendukung

kontestan yang ikut dalam Pemilu 2009 terhadap putusanputusan

dari

Komisi

Pemilihan

Umum

tentang

hasil

pelaksanaan Pemilu 2009. 3)

Tidak terdaftarnya beberapa masyarakat sebagai calon pemilih di daerahnya yang merasa marah kepada panitia penyelenggara Pemilu 2009.

b.

Aksi teror / sabotase Aksi teror yang diperkirakan terjadi dan telah terjadi di wilayah hukum Polresta Bukittinggi masih sebatas isu teror bom melalui telepon gelap yang ditujukan kepada penyelenggaran Pemilu maupun pimpinan partai politik, hal ini dilakukan oleh individu yang mempunyai kontradiksi dengan instansi tersebut.


=26=

c.

Kriminalitas yang berpotensi Kontijensi Masyarakat yang berebut pada saat penyaluran hak politiknya di lokasi TPS yang tidak mau untuk diatur/antrian serta terjadinya penyabotan, pengrusakan terhadap sarana dan prasarana logistik Pemilu

2009

maupun

penganiayaan/penyanderaan

terhadap

pantia Pemilu 2009.

d.

Bencana Alam Berdasarkan Geografi wilayah hukum Polresta Bukittinggi, maka yg menjadi sasaran kontijensi dalam menghambat jalanya pemilu 2009 adalah :

12.

1)

Tanah Longsor

2)

Banjir

3)

Kebakaran

4)

Gempa Bumi

5)

Gunung Api Meletus

Daerah/lokasi yang Rawan terjadinya Kontijensi a.

Kecamatan Banuhampu

b.

Kecamatan Sungai puar

c.

Kecamatan Baso

d.

Kecamatan Palupuh


=27= BAB – III PRA ANGGAPAN & FAKTOR-FAKTOR YG MEMPENGARUHI

13.

Pra Anggapan a.

Pemilihan Umum adalah salah satu sarana untuk menyalurkan aspirasi politik daripada masyarakat untuk menentukan para wakil-wakilnya yang akan duduk di Legislatif maupun yang akan menjadi pemimpinnya.

b.

Kegiatan separatis yang masih merupakan ancaman dan bahaya laten

dimana

kegiatan-kegiatannya

akan

senantiasa

memanfaatkan setiap kerawanan yang timbul dalam masyarakat dan selalu mengikuti situasi yang berkembang dengan jalan memperbesar issu masalah kecemburuan sosial dan agama. c.

Perkembangan masyarakat, Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin

berpengaruh

terhadap

peningkatan

kwalitas

dan

kuantitas gangguan kamtibmas. d.

Rasa bangga yang berlebihan terhadap suku/etnis, agama, ras dan golongan yang didasari atas rasa kesetiakawanan yang telah terjadi di beberapa daerah tidak menutup kemungkinan juga terjadi di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

e.

Terganggunya ekosistem alam dan tidak menentunya iklim yang akan berdampak terhadap terjadinya Bencana Alam yang dapat mengganggu jalanya Pemilu 2009.


=28=

f.

Ketidakpuasan

kelompok

pemerintah/Komisi

Pemilihan

tertentu Umum

terhadap Kota

kebijakan

Bukittinggi

dan

Kabupaten Agam (Agam Timur) akan berdampak pada unjuk rasa,

teror

dan

sabotase

yang

dapat

merugikan

dan

menimbulkan keresahan dimasyarakat selama masa pelaksanaan Pemilu 2009.

14.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi a.

Faktor Kendala 1)

Melemahnya kegiatan deteksi dini sehingga kejadian kecil yang dapat menimbulkan kontijensi tidak dapat segera dilakukan langkah-langkah antisipasi/ pencegahan.

2)

Minimnya jaringan informasi atau jaringan informasi yang ada

tidak

dapat

terbina

dengan

baik

yang

dapat

menyebabkan minimnya informasi yang diperoleh. 3)

Masih adanya sikap arogansi oknum aparat baik dalam tingkah laku sehari-hari maupun dalam penangganan kerusuhan yang berakibat dapat meluasnya kerusuhan.

4)

Kurangnya kesiap-siagaan kesatuan didalam menghadapi kejadian-kejadian yang bersifat mendadak/kontijensi.


=29= 5)

Kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada golongan tertentu, sehingga menimbulkan etatisme atas kepentingan modal kuat terhadap modal lemah.

6)

Kemungkinan

timbulnya

kecemburuan

sosial

akibat

kesenjangan kehidupan sosial yang dapat mengakibatkan kurangnya kesetiakawanan sosial. 7)

Kemungkinan

aksi-aksi

dari

separatis

dalam

usaha

mencapai aspirasi politiknya dengan melakukan sabotase terhadap

proyek

vital,

tindakan

pengancaman

dalam

masyarakat, aksi teror dan infiltrasi. 8)

Meningkatnya

kerusuhan

massal,

pencurian

sumber

kekayaan alam dan gangguan kamtibmas yang semakin berkembang baik kwalitas maupun kuantitasnya sebagai akibat kerawanan sosial dalam masyarakat dan semakin berkembangnya tehnologi yang semakin canggih yang mendukung ke arah tersebut.

b.

Faktor Pendukung 1)

Secara umum masyarakat Bukittinggi dan Agam Timur telah menerima Pancasila sebagai idiologi negara dalam kegiatan masyarakat berbangsa dan bernegara.

2)

Tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat semakin meningkat.


=30= 3)

Rasa persatuan dan kesatuan masih tetap merupakan ciri masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

4)

Tujuan pelaksanaan Pemilu 2009 adalah mencari wakilwakil rakyat yang handal didalam menyampaikan aspirasi politiknya serta mencari dan menentukan pemimpin negara di masa 5 tahun mendatang.

5)

Kondisi

disiplin

personil

Polresta

Bukittinggi

dan

kemanunggalan serta koordinasi dengan TNI/Polri dengan rakyat tetap baik dan terpelihara.


=31= BAB- IV UPAYA PENANGGULANGAN / KONTIJENSI

15.

Pola Antisipasi menghadapi Kontijensi a.

Konsep Strategi Untuk mengamati permasalahan yang bisa menjurus kearah terjadinya rusuh massal, perkelahian antar pendukung kontestan Pemilu 2009 dapat dirumuskan dalam eskalasi bahaya yang dimulai dari tingkat keadaan aman, rawan, gawat dan kritis. 1)

Keadaan Aman Pada keadaan aman, situasi terkendali, adapun indikator keadaan aman adalah : a)

Pelaksanaan

tahapan-tahapan

maupun

pendistribusian logistik dalam rangkaian Pemilu 2009 berjalan dengan lancar mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah yang terpencil sekalipun. b)

Administrasi Komisi Pemilihan Umum dapat berjalan dan berfungsi dengan normal.

c)

Tidak

adanya

komplain

dari

Parpol,

calon

independen, calon legislatif dan masyarakat tentang pelaksanaan pemilu 2009. d)

Pemerintah sipil, TNI, Polri mampu melayani dan mengayomi masyarakat.


=32= 2)

Keadaan Rawan Sumber ketegangan sosial mulai meninggalkan Stadium Laten dengan indikator sebagai berikut :

a)

Banyak terjadi kecurangan di dalam pelaksanaan Pemilu 2009 dan terjadinya rusuh massa serta tindakan

lainnya

sehingga

masyarakat

merasa

gelisah dan tidak tentram.

b)

Kurang

tanggap

Pemilihan

Umum

dan

kurang

dalam

pekanya

menanggapi

Komisi aspirasi

daripada Parpol peserta Pemilu dan masyarakat yang hendak menyalurkan aspirasi politiknya.

c)

Kurangnya peran aktif dari aparat pemerintah dalam menghadapi masalah dan belum berhasilnya usahausaha

pemerintah

untuk

menangani

masalah

tersebut.

d)

Pemberitaan media massa baik media cetak maupun elektornika yang cenderung memanaskan situasi dimasyarakat.


=33= 3)

Keadaan Gawat Keresahan

sosial

yang

diakibatkan

dari

persaingan

daripada para parpol, calon legislatif yang kurang sehat dan tidak dapat dinetralisir, sehingga berkembang menjadi ketegangan sosial dalam bentuk frustasi dan keresahan yang berlanjut dengan tindakan kerusuhan massa, dengan indikator sebagai berikut : a)

Sering timbulnya aksi-aksi sepihak oleh golongangolongan

tertentu

untuk

menimbulkan

situasi

kekacauan. b)

Timbulnya ketegangan sosial antar kelompok dalam masyarakat maupun antar para pendukung partai politik di dalam masa rangkaian pemilihan umum.

c)

Timbulnya keberingasan sosial, dimana tata krama, sopan santun, adat istiadat, peraturan perundangundangan sudah diabaikan.

4)

Keadaan Kritis Pada keadaan kritis dimana kasus berkembang dengan cepat hal ini didukung oleh simpati masyarakat dengan indikator sebagai berikut : a)

Timbul beberapa kontijensi secara mendadak, rusuh massa maupun aksi teror.


=34= b)

Kekecewaan dan kerusuhan yang ditimbulkan akibat dari pergesekan diantara para pendukung parpol, calon

legislatif

maupun

calon

Presiden/Wakil

Presiden. c)

Kekuatan pengamanan yang terdapat pada Polri dan jajaran tidak cukup jumlahnya untuk mengatasi secara keseluruhan kejadian diseluruh wilayah.

d)

Melaporkan dan meminta bantuan kepada satuan atas serta aparat teritorial.

5)

Pada Tahap Rehabilitasi Pada tahap rehabilitasi sudah dapat diantisipasi sehingga keadaan menjadi normal. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan tindakan yang diperlukan dalam tahap ini, adalah sebagai berikut : a)

Bila

timbul

korban

kerugian-kerugian

manusia

penanganan

diperlukan

sampai

tuntas

materiil

rehabilitasi sampai

maupun dengan

pada

akar

permasalahannya. b)

Bila

masyarakat

sebagian

masih

sudah

merasa

aman

walaupun

trauma

akibat

adanya

musibah

maupun kejadian tersebut maka perlu diadakan pembinaan, penerangan dan penyuluhan.


=35= c)

Perlu diupayakan

secara terus menerus adakan

pendekatan, pembinaan dan penggalangan terhadap masyarakat guna mencegah adanya kemungkinan ketidakpuasan dari sebagian masyarakat maupun partai politik dengan hasil dari Pemilu 2009. d)

Bila timbul sikap apatis dari sebagian masyarakat, partai politik maupun para caleg yang tidak terpilih dalam Pemilu 2009 dan perlu diadakan upaya terus menerus

untuk

memberikan

pengertian

dan

pendekatan sehingga mereka dapat menerima hasil dari Pemilu 2009 dan dapat mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah.

b.

Kegiatan Antisipasi Dalam

rangka

melakukan

mengantisipasi

langkah-langkah

terjadinya

antisipasi

kontijensi

dengan

giat

perlu

sebagai

berikut :

1)

Untuk Kepala Bagian Operasi Polresta Bukittinggi Mempersiapkan

rencana

operasi

kontijensi

yang

terkoordinasi dengan Polsek/ta untuk mengamankan dan melakukan tindakan sesuai prosedur dan mempersiapkan kuat BKO yang sewaktu-waktu diperlukan.


=36= 2)

Untuk Kepala Bagian Binamitra Polresta Bukittinggi Melaksanakan Binluh kepada masyarakat untuk ikut secara bersama-sama menanggulangi situasi kamtibmas yang berpotensi kepada kontijensi, serta membentuk mitra kerja dengan FKPM untuk menanggulangi permasalahan.

3)

Untuk Para Kapolsek/ta Melakukan giat sebagai berikut : a)

Invetarisir daerah-daerah yang dianggap rawan agar mendapat prioritas perhatian.

b)

Koordinasi dengan instansi terkait khususnya yang membidangi/menguasai hal yang dimaksud dalam mengambil langkah-langkah antisipasi.

c)

Koordinasi dengan para Tokoh Masyarakat untuk memberikan pengertian kepada penduduk setempat yang

berada

melakukan

di

daerah

langkah

rawan

antisipasi

dan dan

diupayakan pengamanan

terhadap masyarakat.


=37= 16.

Pola Penanggulangan Terjadinya Kontijensi a.

Konsep Strategis 1)

Tindakan umum a)

Meneruskan tanda bahaya/alarm kesemua unsur yang

terlibat

kejadian

agar

untuk

segera

mendatangi

melakukan

tempat

antisipasi

dan

memberikan pertolongan. b)

Mendirikan

poskotis

untuk

pengamanan

dan

penjagaan selama daerah tersebut dianggap rawan. c)

Melakukan pengamanan dan penjagaan termasuk pengaturan lalu lintas.

d)

Memberikan bantuan penyelamatan terhadap korban termasuk

menginventarisir

masyarakat,

harta

benda

dan

mengamankan

dan

mengevakuasi

ketempat aman. e)

Memanfaatkan

bantuan

Potensi

Masyarakat

dan

Satpam setempat untuk memberikan bantuan. f)

Inventarisir dan evakuasi korban, termasuk harta benda

g)

Melakukan penelitian dan penilaian daerah-daerah yang dianggap rawan.


=38= 2)

Hal-hal yang perlu diperhatikan : a)

Tetap

memperhatikan

penanggulangan

keselamatan

diri

dalam

dan mengatasi kejadian rusuh

massal. b)

Gunakan kemampuan satwa anjing pelacak dalam pencarian

korban

maupun

pendeteksian

bahan-

bahan peledak/senjata tajam yang digunakan oleh para pelaku. c)

Waspadai timbulnya bahaya lain yang berasal dari situasi ditempat kejadian, sedapat mungkin sumber timbulnya bahaya dinetralisir terlebih dahulu.

d)

Mencari saksi, barang bukti serta para pelaku/aktor utama kerusuhan.

e)

Koordinasi

dan

keterpaduan

antar

lintas

fungsi

operasional. f)

Penugasan Satuan Brimob atas permintaan dan bersifat Back Up, Kodal berada dibawah kendali Kapolresta Bukittinggi.

g)

Sebelum dan sesudah penugasan melaporkan kepada Kapolresta Bukittinggi.


=39= b.

Cara Bertindak (CB)

1)

Tindakan terhadap aksi unjuk rasa/kerusuhan massal dalam pelaksanaan Pemilu 2009. a)

Lakukan pemblokadean massa agar tidak langsung kepada sasaran.

b)

Lakukan negosiasi yang motori negosiator agar bisa disalurkan kepada sasaran yang dikehendaki para pengunjuk rasa.

c)

Ajak

untuk

bermusyawarah

dengan

mengutus

pimpinan massa dan beberapa orang lainnya yang dianggap dipercayai sebagai utusan/perwakilan. d)

Perkuat blokade massa dengan Dalmas dan dengan menerapkan

cara

penanggulangan

massa

atau

Dalmas gaya baru. e)

Berikan

pengertian

dengan

penyuluhan

melalui

pengeras suara agar massa tidak anarkhis. f)

Pada eskalasi massa tidak bisa dikendalikan minta bantuan Back Up tambahan kekuatan.

g)

Lakukan

penindakan

dengan

mendorong

massa

untuk bisa bubar.


=40= h)

Lakukan

penangkapan

terhadap

Agitator

dan

Provokator massa yang didahului dengan lidik dan pengamatan yang tajam dari Intel. i)

Lakukan tindak tegas dan keras sesuai prosedur hukum yang berlaku serta urut-urutan tindakan Dalmas

dalam

membubarkan

unjuk

rasa/rusuh

massal.

2)

Tindakan terhadap aksi teror/sabotase a)

Pengamanan

pada

lokasi/tempat

yang

dilakukan

sabotase/ancaman (teror bom). b)

Melakukan

deteksi/penyisiran

dan

penjinakan

Handak/ Bom dilokasi terjadinya teror bom oleh Jihandak

Brimobda

Sumbar

(jika

Bom

belum

meledak). c)

Pelaksanaan pengaturan arus lalu lintas disekitar lokasi teror Bom.

d)

Memberikan peringatan kepada masyarakat untuk keluar

dari

bangunan/gedung

yang

mendapat

ancaman teror Bom dan mengarahkan ke tempat yang aman. e)

Menghubungi

pemadam

kebakaran

untuk

memadamkan api.


=41= f)

Evakuasi terhadap korban dan harta benda/barang berharga.

g)

Menghubungi Dinas Kesehatan/Rumah Sakit untuk mengirimkan tenaga medis dan ambulance untuk memberikan pertolongan terhadap korban.

h)

Menghubungi Jihandak (Gegana) dan Labfor untuk mencari dan menemukan serta menentukan bahan peledak yang digunakan.

i)

Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam mengungkap kasus teror Bom tersebut.

j)

Penyelidikan

terhadap

sasaran

sabotase,

berkoordinasi dengan ahli yang menguasai bentuk sabotase yang dilakukan guna penangganannya. k)

Melakukan antisipasi pengamanan terhadap sistem yang

ada

diberbagai

proyek/obyek

vital

untuk

menghindari sabotase yang lain. l)

Penyidikan secara tuntas terhadap kasus sabotase yang terjadi dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan para ahli yang berkaitan dengan bentuk sabotase yang terjadi.


=42= 3)

Tindakan terhadap aksi kriminalitas berpotensi kontijensi a)

Melakukan pembatasan/penyekatan terhadap kedua kelompok yang bertikai.

b)

Melakukan

pendekatan

sekaligus

melakukan

negosiasi dan himbauan terhadap Tokoh Parpol, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk dapat membantu menenangkan kelompoknya masing-masing. c)

Meminta penambahan kekuatan dari kesatuan atas/ melakukan pergeseran pasukan untuk memberikan Back Up.

d)

Melakukan

penyelidikan

untuk

menemukan

akar

permasalahan sekaligus mencari pelaku dan tokoh penggeraknya. e)

Mendokumentasikan dengan menggunakan kamera (tustel, digital) dan Handycam guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan.

f)

Melakukan pengaturan dan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian.

g)

Mengadakan pertemuan antara kedua kelompok yang bermasalah dengan mengikut sertakan Tokoh Parpol, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk mencegah meluasnya permasalahan.


=43= h)

Menginformasikan kepada seluruh jajaran satuan wilayah untuk melakukan antisipasi diwilayahnya masing-masing.

i)

Melakukan penyidikan secara tuntas.

j)

Melakukan pengamanan dan penjagaan di lokasi kejadian sampai situasi aman.

c.

Pelibatan Personil Kekuatan aktif : 1)

Personil Polri gabungan Staf Polresta Bukittinggi dan jajaran 2/3 kekuatan sebagai berikut : a)

Sat Reskrim

:

31 personil

b)

Sat Lantas

:

53 personil

c)

Sat Intelkam

:

17 personil

d)

Sat Samapta

:

38 personil

e)

Sat Narkoba

:

8 personil

f)

Bag Binamitra

:

5 personil

g)

Staf Polresta Bukittinggi

:

39 personil

h)

Polsekta Bukittinggi

:

53 personil

i)

Polsek Banuhampu Sei Puar

:

21 personil

j)

Polsek Tilatang Kamang

:

21 personil

k)

Polsek IV Angkek Candung

:

20 personil

l)

Polsek Baso

:

18 personil


=44=

2)

d.

m)

Polsek IV Koto

:

15 personil

m)

Polsek Palupuh

:

15 personil

Jumlah

: 373 personil

Personil satuan samping a)

Kodim 0304/Agam

: 150 personil

b)

Pom TNI

:

c)

Satpol PP Kota Bukittinggi

: 40 personil

d)

Satpol PP Kab. Agam

: 20 personil

e)

Kesbang Linmas Kota Bkt

: 15 personil

f)

Kesbang Linmas Kab.Agam

: 10 personil

g)

DLLAJ Kota Bukittinggi

: 20 personil

h)

DLLAJ Kabupaten Agam

: 12 personil

i)

Pemadam Kebakaran Kota Bkt

: 20 personil

j)

Pemadam Kebakaran Kab. Agam

: 10 personil

Jumlah

: 302 personil

5 personil

Rencana Kebutuhan (materil dan logistik) 1)

Adapun

kebutuhan

materil

yang

mendukung

situasi

kontijensi dalam Pemilu tahun 2009 di wilayah hukum Polresta Bukittinggi berdasarkan materil dan kelengkapan yang ada antara lain :


=45= a)

b)

c)

Ranmor (1)

Ranmor R6

=

3 unit

(2)

Ranmor R4

= 14 unit

(3)

Ranmor R2

= 91 unit

Senpi (1) Revolver

= 305 pucuk Amunisi

= 2.000 btr

(2) SV2

=

9 pucuk Amunisi

= 2.000 btr

(3) SKS

= 29 pucuk Amunisi

= 3.780 btr

(4) Ruger Mini

= 12 pucuk Amunisi

= 2.810 btr

(5) Bren MK 3

= 11 pucuk Amunisi

= 3.455 btr

Alut (1)

Borgol

= 30 unit

(2)

Tongkat T

= 120 unit

(3)

Tongkat Ruyung/karet = 40 unit

(4)

Tongkat Dalmas

= 100 unit

(5)

Helm Dalmas

= 170 unit

(6)

Tameng Fiber Glass

= 170 unit

(7)

Tamen Rotan

= 80 unit

(8)

Rompi Anti Peluru

=

(9)

Rompi Dalmas

= 170 unit

(10) Megaphone

2 unit

= 30 unit


=46=

d)

2)

(11) Handycame

=

3 unit

(12) Police Line

= 10 unit

(13) Tustel Fujica

=

2 unit

Sarana Komlek (1)

Radio SSB

= 1 unit

(2)

Pesawat Telephone

= 10 unit

(3)

Telephone SLJJ

= 4 unit

(4)

Pesawat Kachina

= 11 unit

(5)

HT Motorolla

= 43 unit

(6)

HT Kenwood

= 25 unit

(7)

HT Alinko

= 10 unit

(8)

Internet

=

1 unit

Pada prinsipnya semua kegiatan dalam penanggulangan kontijensi akan dipenuhi menurut prioritas yang tertinggi sesuai dengan alokasi DIPA tahun 2009.

3)

Fungsi Logistik yang menonjol dalam rangka mendukung dalam menghadapi giat kontijensi ini adalah perbekalan, angkutan, kesehatan dan alkomlek.

4)

Kegiatan Logistik yang direncanakan untuk mendukung semua kegiatan dalam menghadapi setiap kontijensi yang dihadapi.

5)

Dukungan Logistik yang bersifat khusus diajukan sendiri.


=47= BAB-V KOMANDO DAN PENGENDALIAN 17.

Komando a.

Komando operasi dalam rangka menghadapi kontijensi berada pada Kapolresta Bukittinggi yang berkedudukan di Mapolresta Bukittinggi dengan No. Telp. (0752)-22530 dan penjagaan Polresta Bukittinggi (0752)-31110.

b.

Komando Taktis diadakan oleh Kapolsek/ta sesuai kepentingan.

c.

Kodal ditangani oleh Kapolresta Bukittinggi dan berkoordinasi dengan Dandim 0304/Agam, Walikota Bukittinggi dan Bupati Agam.

d.

Untuk menghadapi kontijensi disiapkan Posko gabungan yang terdiri dari unsur-unsur pimpinan TNI/Polri, Pemda, Pemko,CJS, guna akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan, penilaian situasi serta kebutuhan pelibatan kekuatan TNI dan polri.

18.

Pengendalian a.

Dalam pengendalian operasional dengan menggunakan prosedur Komlek Polresta Bukittinggi dan alat perhubunganyang ada.

b.

Menggunakan

sistem

komunikasi

kewilayahan

yang

telah

tergelar.


=48= BAB-VI ADMINISTRASI

19.

Personil a.

Polresta

Bukittinggi

memberikan

bantuan

personil

kepada

kesatuan Kewilayahan/Polsek yang dianggap memerlukan dan dalam situasi tertentu Polresta Bukittinggi dapat melakukan pergeseran pasukan. b.

Pembinaan personil dilaksanakan berdasarkan prosedur yang berlaku guna mencapai kesiagaan yang optimal dan setiap waktu dapat dipergunakan.

c.

Pembinaan dan pemeliharaan disiplin hukum dan tata tertib merupakan tanggung jawab satuan yang digerakkan dan satuansatuan operasi dalam penyusunan rencana tindakan menghadapi kontijensi

mempedomani

keputusan

Kapolri

No.

Pol.

:

Kep/12/VI/2001 tanggal 22 Juni 2001 tentang Sisrenstra Polri dan Telegram Kapolri No Pol : TR/5/I/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Menyiapkan Rencana Kontijensi Tahun 2009, Telegram Kapolda Sumbar No Pol : TR/25/I/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Rencana Kontijensi Tahun.


=49= 20.

Logistik a.

b.

Bekal 1)

Bekal kelas I

(Pangan)

2)

Bekal kelas II

(Kaporlap)

3)

Bekal kelas III

(BMP)

4)

Bekal kelas IV

(Alkap)

5)

Bekal kelas V

(Amunisi)

Angkutan Kebutuhan Angkutan disiapkan Kapolresta Bukittinggi sesuai angkutan

yang

tersedia.

Jika

membutuhkan

penambahan

angkutan dan dipenuhi oleh kesatuan atas (Polda) dan bantuan Pemerintah Daerah.

c.

Dukungan Kesehatan 1)

Dukungan kesehatan diarahkan untuk kesiapan satuan, pertolongan gawat darurat dan evakuasi.

2)

Dalam kasus berat dirujuk ke RS Polri atau RS TNI dan RS Pemerintah/Swasta.

21.

Anggaran Segala

kegiatan

kontijensi

yang

diwilayah

berkaitan

hukum

dengan

Polresta

tindakan

Bukittinggi

menghadapi menggunakan

anggaran DIPA Kontijensi TA.2009 Polresta Bukittinggi. Bag Ops Polresta Bukittinggi Januari 2009

=50= 22.

Pelaporan a.

Dalam menghadapi kegiatan kontijensi yang memerlukan Alkom dapat menggunakan semua alkom yang dimiliki dengan sistem pelaporan jaringan Siskomwil yang tersedia.

b.

Dapat menerima bantuan Orari setempat.

c.

Pelaporan secara tertulis ditandatangani oleh penanggung jawab Kodal Operasi : Kapolresta Bukittinggi secara berjenjang.


=51= BAB-VII INSTRUKSI DAN KOORDINASI

23.

Instruksi a.

Hari ”H” jam ”J” pelaksanaan operasi menghadapi kontijensi ditetapkan/ditentukan kemudian oleh Kapolresta Bukittinggi.

b.

Kepala Bagian Operasi selaku Kaset Ops dan pelaksanaan dilapangan membuat Sprint pelaksanaan operasi menghadapi kontijensi dalam rangka Pemilu tahun 2009 dan menunjuk personil pelaksana operasi serta berkoordinasi dengan Kapolresta Bukittinggi selaku Penanggung Jawab Operasi, meminta petunjuk untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

c.

Kabag Ops dengan dibantu para Kabag lainnya dan para Kasatfung serta Kapolsek agar mengendalikan pelaksanaan operasi menghadapi kontijensi sehingga tercapai hasil yang optimal.

24.

Koordinasi a.

Adakan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait terutama TNI dan Mitra Kamtibmas lainnya untuk suksesnya pelaksanaan tugas di lapangan.

b.

Perhatikan pengamanan dalam pelaksanaan tugas, baik personil, materiil maupun bahan keterangan.


=52= c.

Hindari penggunaan kekerasan dan senjata api dan apabila diperlukan penggunaan senpi harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.


=53= BAB-VIII KONSIGNES

25.

Upaya Penanggulangan a.

Mengelimir akar permasalahan dalam kerusuhan massa dalam Pemilu

tahun 2009

dan menanggani permasalahan

secara

terkoordinasi dengan kesatuan samping, instansi terkait dan potensi masyarakat. b.

Menggunakan kekuatan personil, materil dan perlengkapan All Out Force (Maksimal) dan menyiapkan kekuatan personil, materil dan perlengkapan yang sewaktu-waktu dapat digerakkan.

c.

Memberikan

arahan

kepada

seluruh

personil

agar

tidak

melakukan tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan baru dan tetap mempedomani petunjuk yang ada.

26.

Analisa Resiko Kegagalan Dengan

mempelajari

perkembangan

kekuatan

dan

kemampuan

Polresta Bukittinggi serta kemungkinan Kontijensi yang akan terjadi, resiko kegagalan yang diperkirakan timbul dalam penangganannya adalah sebagai berikut : a.

Stabilitas keamanan akan terganggu apabila kerusuhan massal makin meluas.


=54= b.

Korban akan berjatuhan baik dipihak pelaku maupun di pihak masyarakat bahkan petugas serta kehancuran sarana dan prasarana lainnya.

c.

Kerusakan obyek vital dan proyek vital serta sarana dan prasarana lainnya yang menyangkut kepentingan orang banyak.

d.

Timbulnya korban dikalangan masyarakat dan petugas.

Dalam penanggulangan kejadian agar tidak mengganggu kelancaran pembangunan di daerah yang sudah terprogram, dengan melibatkan instansi terkait baik Pemda maupun TNI/Polri.


=55= BAB IX PENUTUP

Demikianlah rencana tindakan menghadapi kontijensi dalam Pemilu tahun 2009 Polresta Bukittinggi ini disusun untuk dapat dipergunkan sebagai pedoman didalam menghadapi Kontijensi yang diperkirakan akan timbul dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan di dalam menyusun rencana strategi Polri di masa mendatang.


=56= KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESOR KOTA BUKITTINGGI

RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI PEMILU TH 2009 POLRESTA BUKITTINGGI TAHUN 2009

Bukittinggi,

Januari 2009 Bag Ops Polresta Bukittinggi Januari 2009

=57= KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA BARAT RESORT KOTA BUKITTINGGI Jl.Jend. Sudirman No. 23 Bukittinggi No.Pol. Klasifikasi

:B/ / I / 2009 :BIASA

Bukittinggi,

Januari 2009

Kepada Yth.

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT di Padang

SURAT – PENGANTAR Up. Karo Ops Polda Sumbar NO

ISI-SURAT

BANYAKNYA

KETERANGAN

1.

Rencana Kontijensi Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi

1 (Satu) Rangkap

Bersama ini dikirimkan kepada KA untuk menjadi periksa.

Tembusan : 1. Kapolda Sumbar 2. Irwasda Polda Sumbar 3. Dir Opsnal Polda Sumbar Bag Ops Polresta Bukittinggi Januari 2009

=58=


RENCANA KONTIJENSI MENGHADAPI PEMILU 2009 POLRESTA BUKITTINGGI TAHUN 2009

Recommend Documents