Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009

Panduan Pemantauan

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009

Jakarta, April 2009

Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

1

Panduan Pemantauan

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009

Tim Penyusun: Veri Junaidi Yulianto



2

Pengantar Penerbit

Proses peradilan yang independen, professional, transparan dan akuntabel menjadi dambaan kita semua. Namun pada kenyataannya proses peradilan seperti itu, masih sebatas impian. Dalam banyak kasus, kerapkali ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi baik di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga putusan pengadilan. Modusnya pun beragam, mulai dari ketidakjelasan penanganan, sampai adanya dugaan mafia peradilan. Persoalan juga terjadi dengan tidak jarangnya aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) berbeda ‘penafsiran’ didalam penerapan hukumnya. Tentu saja hukum tidak bisa ditegakkan dengan benar dan adil. Dan yang paling dirugikan adalah para pencari keadilan (justitiabelen) yang kehilangan hakhaknya. Kondisi sebagaimana tergambar diatas, potensial terjadi dalam proses peradilan untuk pelanggaran pemilu. Apalagi mengingat system penegakan hukum pemilu kali ini (2009) berbeda dengan pemilu sebelumya, terutama dari segi kualifikasi pelanggarannya. Dan berbeda pula tatacaranya didalam penanganan perkara-perkara lain pada umumnya. Dengan kata lain, perangkat regulasi penegakan hukum pelanggaran pemilu yang telah tersedia masih memerlukan suatu treatment khusus yang harus dilakukan aparat penegak hukum. Sinergi dan kordinasi antarpenegak hukum, serta peningkatan kemampuan untuk memahami dan menguasai masalah pemilu menjadi sebuah keniscayaan. Disamping itu peran serta masyarakat untuk terlibat secara aktif memantau proses peradilan pemilu, menjadi bagian penting untuk dilakukan. Modul ini dibuat untuk membantu masyarakat melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu. Modul disusun sesuai dengan alur/tahapan penanganan pemilu ini, diharapkan dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, sekaligus menjadi guide lines bagi pihak-pihak yang ingin melakukan pengawasan terhadap proses peradilan pemilu. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada Yayasan Tifa dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan modul ini. Terhadap semua kekurangan yang masih terdapat disana-sini, kami membuka diri untuk menerima kritik dan saran demi perbaikan modul ini ke depan. Semoga keberadaan modul ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkinginan membangun proses demokrasi yang lebih sehat dan taat hukum.


3

Jakarta, Mei 2009

Firmansyah Arifin Ketua KRHN


4

Kata Pengantar

Salah satu cara untuk melihat apakah penegakan hukum pemilu dilakukan dengan sungguhsungguh atau tidak, dijalankan dengan benar atau tidak, adalah dengan melihat bagaimana penanganan kasus-kasus pelanggaran pemilu dipraktekkan. Ini penting, karena sejak Pemilu 1955, pemilu-pemilu Orde Baru, hingga tiga pemilu era reformasi, masalah pelanggaran pemilu selalu mengemuka. Sedemikian kuatnya isu pelanggaran ini, sehingga setiap kali hasil pemilu diumumkan, selalu saja ada pihak yang tidak mau menerima dengan lapang dada, dengan dalih telah terjadi banyak pelanggaran. Tentu semakin banyak pihak yang menyuarakan adanya pelanggaran, dan semakin nyaring suara itu, maka proses maupun hasil pemilu semakin terdelegetimasi. Oleh karena itu, mencermati proses penanganan pelanggaran pemilu, menjadi kebutuhan untuk memastikan apakah isu pelanggaran itu benar-benar terjadi, atau sekadar opini yang digelembungkan oleh aktor-aktor politik yang kebetulan menjadi pecundang. Bagaimanapun, sebagai arena politik massal, yang melibatkan ratusan juta pemilih, jutaan petugas pemilu, puluhan ribu calon anggota legislatif, dan puluhan partai politik, serta beberapa pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemilu tidak saja ajang kompetisi memperebutkan suara rakyat, tetapi juga ajang mempraktekkan tipu daya guna mencapai target menang. Di sinilah, kalau tidak berhati-hati, kita bisa termakan oleh opini yang dikembangkan oleh aktor politik tentang adanya pelanggaran pemilu, padahal hal itu dilakukan sekadar menutupi kegagalannya dalam meraih suara rakyat. Mencermati proses penanganan pelanggaran pemilu, pertama-tama kita harus memahami tentang apa yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu itu. Undang-undang pemilu kita, yang terdiri atas UU No. 22/2007, UU No. 10/2008 dan UU No. 42/2008, mengenal tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik khusus bagi penyelenggara pemilu. Dari ketiga jenis pelanggaran tersebut, yang paling pasti rumusannya adalah pelanggaran pidana, karena ketentuan-ketentuan tindak pidana pemilu tertera dengan jelas dalam UU No. 10/2008 dan UU No. 42/2008. Namun dalam praktek Pemilu 1999 dan Pemilu


5

2004 menunjukkan, penanganan pelanggaran pidana justru banyak menunjukkan kelemahan dan kekurangan, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada Pemilu 1999 misalnya, pengawas pemilu melaporkan 236 kasus pelanggaran pidana ke kepolisian. Dari jumlah tersebut, setelah diproses kepolisian dan kejaksaan, hanya 24 kasus yang dilimpahkan ke pengadilan. Hingga tahapan Pemilu 1999 selesai, tak ada satu pun perkara di pengadilan yang menghasilkan vonis berkekuatan hukum tetap. Baru dua tahun kemudian, Mahkamah Agung memvonis empat perkara pidana pemilu. Sedang, nasib 20 perkara pidana pemilu lainnya tidak jelas juntrungannya. Kelemahan pertama penanganan pelanggaran pidana Pemilu 1999 adalah tiadanya persamaan persepsi tentang apa itu pelanggaran pidana pemilu di antara aparat yang menanganinya, yaitu pengawas pemilu, polisi dan kejaksaan, serta para hakim yang menyidangkan perkara. Kelemahan kedua adalah tiadanya limitasi waktu dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran pidana pemilu, di tengah-tengah proses penyelenggaraan pemilu yang terjadwal ketat. Itulah sebabnya, mengapa dalam UU No. 12/2003 dan UU No. 23/2003 yang mengatur penyelenggara Pemilu 2004, di dalam lembaga pengawas pemilu ditempatkan polisi dan jaksa. Selain itu, kedua undang-undang juga menciptakan hukum acara tersendiri, yakni dengan membuat limitasi waktu dalam proses penanganan pelanggaran pidana, sejak kasus ditangani di tingkat pengawas pemilu, diberkas di kepolisian dan kejaksaan, hingga diproses di persidangan. Hasil penanganan pelanggaran pidana Pemilu 2004 menunjukkan kemajuan berarti. Untuk pemilu legislatif terdapat 1.022 vonis, sedang untuk pemilu presiden terdapat 79 vonis. Bandingkan dengan Pemilu 1999 yang hanya menghasilkan empat vonis. Namun kemajuan itu masih menyisakan tanda tanya besar, sebab dari 1.002 vonis pemilu legislatif dan 79 vonis pemilu presiden, ternyata pengawas pemilu telah menyerahkan ke kepolisian 2.413 kasus pemilu legislatif dan 187 kasus pemilu presiden. Itu artinya, kurang dari separuh kasus yang diserahkan pengawas ke kepolisian yang berbuah vonis. Laporan Pengawas Pemilu 2004 juga menunjukkan, bahwa hampir semua perkara pelanggaran pidana pemilu yang dilimpahkan ke pengadilan, diproses dengan baik, sehingga menghasilkan vonis. Dengan demikian apakah masih terdapat perbedaan persepsi antara pengawas pemilu dengan kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran pidana? Ternyata jawabannya negatif. Kalau pun polisi menyisakan banyak kasus untuk tidak diserahkan ke


6

kejaksaan, atau kejaksaan menahan banyak kasus untuk tidak dilimphkan ke pengadilan, itu lebih karena: pertama, waktu yang tidak muncukupi; kedua, kesulitan melengkapi bukti-bukti; ketiga, diskresi, dalam hal ini polisi merasa bahwa para tersangka sudah mendapat hukum masyarakat, atau bila terus diproses justru akan menimbulkan masalah ketertiban sosial. Pertanyaannya, bisakah akal sehat kita menerima alasan-alasan tersebut, mengingat pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan, masing-masing kerja dalam kerangka hukum penegakan pemilu yang semestinya sudah mereka pahami? Di sinilah nilai strategis pemantauan terhadap proses penanganan pidana pemilu. Sebab, dengan pemantauan ini, kita tidak hanya tahu bagaimana sistem penegakan hukum pidana pemilu bekerja, tetapi juga mengetahui kinerja masing-masing lembaga yang bertanggungjawab menangani kasus-kasus pelanggaran pemilu. Dengan demikian, kalau masing-masing lembaga (pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan) saling lempar tanggungjawab – dan ini sudah jadi kebiasaan para pejabat publik kita – atas perkara yang gagal diselesaikan, dengan tegas hasil pemantauan ini akan menunjukkan, siapa sesungguhnya yang tidak serius bekerja, siapa yang menyalahgunakan wewenang, dan siapa yang kinerjanya buruk. Buku kecil ini menunjukkan jalan ke sana. Selamat memantau! Jakarta, Juni 2009

Didik Supriyanto


7

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………… Daftar Isi ……………………………………………………………………………. Daftar Skema ………………………………………………………………………. I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………… II. PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU ..................................................................... A. Apa yang dimaksud dengan pemantauan? ........................................... B. Apa saja yang biasa dipantau dalam pemilu?........................................ C. Apa saja ruang lingkup pemantauan penegakan hukum pemilu? ....... D. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran pidana pemilu? ................... E. Siapa yang berhak melakukan pemantuan penanganan pelanggaran pidana pemilu? ............................................ F. Apakah untuk menjadi pemantau harus mendapatkan ijin? ....................................................................... III. PENTINGNYA PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Apa tujuan pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu? ................................................................ B. Apa target pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu? ................................................................ C. Apa urgensi pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu? ................................................................ IV. TEKNIK PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Bagaimana teknik pemantauan penanganan pidana pemilu? ............ B. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemantauan? ............................. C. Apa yang perlu dilakukan untuk mendukung pemantauan? .............. D. Siapa yang dapat menjadi sumber informasi pemantauan? ............... V. FOKUS PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Apa yang harus dipantau di pengawas pemilu? .................................. 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilu? .......................................................... 2. Darimana sumber dugaan pelanggaran berasal? .......................... 3. Apa yang dimuat dalam laporan? .................................................. 4. Kapan laporan dugaan pelanggaran disampaikan? ...................... 5. Berapa lama Bawaslu/Panwaslu menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran? ......................................... 6. Apa hasil kajian di Pengawas Pemilu? ..........................................


8

7. Apa yang dilakukan terhadap hasil kajian? .......... 8. Bagaimana tindak lanjut hasil kajian pelanggaran oleh Bawaslu/ Panwaslu? .............................................................. 9. Apa yang perlu dipantau dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu/ Panwaslu? .............................................................. B. Pemantauan Penyidikan 1. Apa perbedaan mekanisme penanganan pidana pemilu Dengan pidana lainnya? ................................................................. 2. Siapa yang dapat melakukan penyidikan? ..................................... 3. Berapa waktu yang dibutuhkan kepolisian dalam penyidikan? ... 4. Apakah pengertian “hari” dalam penyidikan? .............................. 5. Apa yang dilakukan penyidik setelah menerima laporan dari Pengawas Pemilu? .................................................................. 6. Bagaimana tata cara penyidikan? ................................................. a. Menerima laporan .................................................................... b. Penelitian keabsahan laporan ................................................. c. Perencanaan dan pengorganisasian ........................................ d. Administrasi penyidikan .......................................................... e. Pemanggilan ............................................................................. f. Pemeriksaan ............................................................................. g. Penggeledahan ......................................................................... h. Penyitaan ................................................................................. i. Penangkapan ........................................................................... j. Penahanan .............................................................................. k. Penyelesaian berkas perkara ................................................... l. Penghentian penyidikan ......................................................... m. Pengawasan dan pengendalian ............................................... 7. Apa yang perlu diperhatikan dalam penyidikan? ......................... C. Pemantauan Penuntutan 1. Siapakah Jaksa yang dapat melakukan penuntutan pelanggaran pidana pemilu? ......................................................... 2. Berapa waktu penyidikan pelanggaran pidana pemilu? .............. 3. Bagaimana langkah kejaksaan dalam menyikapi minimnya waktu penuntutan? ....................................................... 4. Bagaimana pola penuntutan perkara tindak pidana pemilu di kejaksaan? ................................................................................. a. Tahap pra penuntutan ............................................................. b. Tahap penuntutan, upaya hukum dan eksekusi ..................... 5. Apa yang perlu diperhatikan dalam penuntutan? ........................ D. Pemantauan Persidangan 1. Bagaimana mekanisme persidangan pelanggaran pidana pemilu? .......................................................... 2. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam persidangan? .................... 3. Siapa yang dapat menyidangkan pelanggaran pidana pemilu? ....


9

4. 5. 6. 7.

Apakah putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding? .... . Bagaimana beracara di Pengadilan? ............................................. Apa pengertian hari dalam persidangan? ..................................... Dapatkah pengadilan melakukan penahanan terhadap terdakwa? ........................................................................ 8. Apakah tujuan penahanan oleh hakim? ........................................ 9. Bagaimana berpekara terhadap pembuktian sumir? .................... 10. Bagaimana persidangan terhadap terdakwa anak-anak? ............ 11. Apa bentuk penyimpangan praktek peradilan dalam penanganan pelanggaran pidana? ....................................... E. Pemantauan Pelaksanaan Putusan 1. Berapa waktu pelaksanaan putusan? .............................................. 2. Bagaimana melaksanaan putusan yang berpengaruh terhadap hasil? .................................................. VI. TATA CARA PENGGUNAAN PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU Daftar Pustaka. Lampiran 1. Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 10/2008 Lampiran 2. Bentuk dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu Menurut UU No. 42/2008 Lampiran 3. Checklist Pemantauan Laporan, Penyidikan dan Penuntutan Pidana Pemilu Lampiran 4. Checklist Pemantauan Persidangan Pidana Pemilu


10

Daftar Skema

Skema 1. Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Skema 2. Alur Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu/ Panwaslu Skema 3. Waktu Penanganan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Bawaslu/ Panwaslu Skema 4. Lama Waktu Penyidikan Skema 5. Porses Penuntutan & Persidangan Skema 6. Waktu Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu Berdasarkan UU 10/2008


11

I.

PENDAHULUAN Pemilihan umum dapat dikatakan berjalan secara demokratis jika memenuhi standar tertentu. Diantara 15 kriteria pemilu demokratis secara internasional, salah satunya adalah adanya kepatuhan terhadap kerangka hukum pemilu yang merupakan aspek penting sebagai dasar penyelenggaraannya.1 Kerangka hukum pemilu tersebut harus mengatur kepastian adanya larangan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran atas larangan-larangan tersebut dan mengatur tentang mekanisme dan penyelesaian hukum yang efektif untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang pemilu. Selain itu, faktor penting lainnya adalah adanya pengawasan dan pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dijalankan dengan baik dalam arti adil dan konsisten. Terdapat dua model pengawasan yang sering digunakan. Pertama, pengawasan melekat. Pengawasan ini (biasa dikenal sebagai pengawasan internal) lebih menekankan pada aspek moralitas dan adanya relasi kerja sebagai atasan dan bawahan. Kedua, pengawasan eksternal. Model ini dilakukan oleh unsur lain di luar lembaga atau instansi terkait. Melihat pelaksananya pengawasan eksternal itu dapat dipilah menjadi 2, yaitu dilakukan oleh lembaga tertentu yang dibentuk khusus untuk itu, dan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks pemilu, pengawasan internal dilakukan oleh KPU pada struktur yang lebih tinggi sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu dan lembaga pemantau atau masyarakat. Untuk membedakan pengawas eksternal tersebut, UU menyebut pengawasan bagi aktifitas Bawaslu dan pemantauan bagi aktifitas masyarakat atau lembaga pemantau.

II.

PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Apa yang dimaksud dengan pemantauan? Pemantauan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal, merupakan peran masyarakat atau Organisasi Non Pemerintah (Ornop) dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem peradilan2 pemilu. Jadi dapat diartikan bahwa pemantauan pemilu adalah kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh masyarakat atau lembaga pemantau pemilu terhadap permasalahan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu adalah upaya untuk mengumpulkan data/ fakta/ peristiwa/ kejadian atau informasi mengenai proses penegakan hukum pemilu secara murni, faktual dan objektif. Kegiatan pemantauan tidak jauh berbeda dengan melakukan kegiatan penelitian. B. Apa saja yang biasa dipantau dalam pemilu?

1

Internasional IDEA, 2004 dalam Topo Santoso, 2006, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem, Jakarta, hal. 12 2 MaPPI-FHUI dan KEMITRAAN, 2003, Panduan Pemantauan Peradilan, Jakarta, hal. 16.


12

Pemantauan pemilu umumnya dilakukan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum, kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan yang ada, dan masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan pesta demokrasi khususnya pada masa kampanye. Pemantauan pemilu umumnya dilakukan untuk menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu diantara 3 item tersebut diatas. C. Apa saja ruang lingkup pemantauan penegakan hukum pemilu? Dalam lingkup penegakan hukum pemilu, pemantauan dilakukan tidak hanya terhadap lembaga peradilan saja, namun juga kepada pihak-pihak yang terkait, seperti pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan, dan para hakim khusus yang menangani perkara. D. Apa yang dimaksud dengan Pelanggaran Pidana Pemilu? Ketentuan Pasal 252 UU No. 10/2008 tentang Pemilu Legislatif dan Pasal 195 UU No. 42/2008 tentang Pemilu Presiden mendefinisikan pelanggaran pidana pemilu sebagai pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu yang mengandung unsur pidana. Pelanggaran ini merupakan tindakan yang dalam UU Pemilu diancam dengan sanksi pidana. Sebagai contoh pelanggaran pidana pemilu antara lain adalah sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, menghalangi orang lain memberikan hak suara dan merubah hasil suara. Skema 1. Alur Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 3

BAWASLU/ PANWASLU

PENYIDIK POLRI

JAKSA PU

PN HAKIM KHUSUS

Seperti tindak pidana pada umumnya, maka proses penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh lembaga penegak hukum yang ada yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang membedakannya adalah keberadaan Bawaslu yang diberikan mandat oleh UU untuk menemukan pelanggaran dan/atau menerima laporan terjadinya dugaan pelanggaran, melakukan kajian awal dan meneruskan ke penyidik kepolisian dalam hal pelanggaran mengandung unsur pidana. E. Siapa yang berhak melakukan pemantuan penanganan pelanggaran pidana pemilu? Setiap orang baik tergabung dalam suatu organisasi pemantauan atau masyarakat umum yang bersedia melakukan pemantauan, mengumpulkan data serta informasi mengenai jalannya penegakan hukum pemilu.

3

KRHN, 2008, Position Paper, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Mekanisme Penyelesaiannya, KRHN dengan dukungan Yayasan TIFA, Jakarta. Hal 5.


13

F. Apakah untuk menjadi pemantau harus mendapatkan ijin? Tidak. Karena melakukan pemantauan merupakan hak bagi setiap warga negara, untuk memperoleh informasi dan terlibat dalam proses pengawasan atas penanganan pelanggaran terkait penyelenggaraan pemilu, seperti penanganan tindak pidana pemilu. III.

PENTINGNYA PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Apa tujuan pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu? Kegiatan pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana dapat dilakukan secara baik, adil, konsisten dan akuntabel sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Apakah pelanggaran yang terjadi benar – benar ditangani dengan baik atau tidak. B. Apa target pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu? Secara umum adalah meminimalisasi terjadinya penyimpangan dalam proses penanganan pidana pemilu. Secara khusus : 1. kepatuhan aparat penegak hukum terhadap administrasi dan pelaksanaan tahapan penanganan pelanggaran yang telah ditetapkan. 2. ketepatan penetapan norma hukum dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu. 3. profesionalitas aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran pidana pemilu. C. Apa urgensi pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu? 1. Menjamin legitimasi hasil pemilu Pemantauan penanganan pelanggaran ini penting untuk menjamin kewibawaan hasil pemilu. Legitimasi bagi hasil pemilu bisa melalui proses yang tepat (proses konversi suara yang fair) dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hukum. Pemantuan untuk memastikan bahwa pemberian sanksi berjalan secara fair dan adil. 2. Menghindari pemilu ulang Pelanggaran pidana pemilu yang tidak tertangani dengan baik, menjadi dasar pertimbangan dalam sengketa hasil pemilu. Beberapa kasus dalam pemilukada (Propinsi Jatim, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan Tapanuli Utara), pelanggaran itu menjadi dasar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan dilakukan pemilihan ulang. 3. Rendahnya tingkat kepercayaan publik atas kinerja lembaga penegak hukum.


14

Berdasarkan Global Corruption Barometer (GCB) 2007 versi Tranparancy International Indonesia (TII), Kepolisian merupakan lembaga terkorup di Indonesia. Prestasi kepolisian ini sedikit di bawah lembaga penegak hukum lain seperti peradilan dan kerjaksaan.4 Indeks prestasi ini menjadi cerminan bahwa masyarakat masih belum memiliki kepercayaan yang penuh terhadap kinerja dan tingkat kejujuran kepolisian dan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia. 4. Pidana pemilu sarat dengan kepentingan politik. Karena sifatnya yang dekat dengan masalah politik, maka pelanggaran pidana pemilu, termasuk penanganannya, akan sarat dengan kepentingan politik, sehingga dikuatirkan berpengaruh terhadap proses penanganan pelanggaran. Proses penegakan hukum pemilu 2004 lalu, dari 3.153 pelanggaran yang dilaporkan Panwaslu, hanya 32,4% (1.022 perkara) yang mampu tertangani hingga pengadilan. Faktor penyebab rendahnya penanganan pelanggaran pidana itu diantaranya adanya pembiaran kasus tanpa alasan yang jelas hingga lewat waktu (daluarsa) dan adanya keputusan diskresi dari kepolisian/ jaksa untuk tidak menindaklanjuti laporan karena tersangka telah dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) 5.

IV.

TEKNIK PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Bagaimana teknik pemantauan penanganan pidana pemilu? Masing-masing lembaga pemantau memiliki cara tersendiri dalam melakukan kegiatan pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu bergantung kebutuhan dan kemampuan. Karena kegiatan pemantauan ini tidak jauh berbeda dengan kegiatan penelitian, maka teknik pemantauan pun dapat dikembangkan berdasarkan prinsip dasar aktivitas kegiatan penelitian. Secara umum pemantauan penanganan pelanggaran pidana pemilu dapat dilakukan dengan teknik : 1. Observasi. Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung terhadap objek pemantauan. 2. Laporan atau pengaduan masyarakat, dimana pemantau bertindak aktif menelusuri penanganan pelanggaran berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat atau nara sumber yang mengetahui proses penanganan pelanggaran pidana pemilu dimaksud. Laporan dari masyarakat tersebut dikategorisasikan sebagai pemantauan oleh pihak ketiga.

4 5

http://www.ti.or.id/news/8/tahun/2007/bulan/12/tanggal/09/id/2250/ Topo Santoso, 2004, Penegakan Hukum Pemilu, Perludem.


15

3. Pemantauan Dokumen. Yaitu pemantauan yang dilakukan terhadap dokumen dokumen tertentu yang dibuat oleh pengawas pemilu, penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum dan putusan pengadilan baik tingkat pertama maupun banding. 4. Pemantauan Media. Dalam hal ini pemantau mengawasi proses penanganan pelanggaran pidana pemilu melalui informasi yang diperoleh dari media, baik cetak maupun elektronik. Pemantauan jenis ini memerlukan konfirmasi ulang atau komparasi yang tajam dengan media yang lain karena tingkat akurasinya tidak selalu sama antara media yang satu dengan lainnya. B. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemantauan? Sebelum melakukan aktifitas pemantauan, pemantau harus memperhatikan beberapa hal terkait dengan pemantauan, baik sebelum, pada saat maupun sesudah melakukan pemantauan. Langkah-langkah pemantauan : 1. Persiapan pendahuluan  Persiapkan segala perlengkapan untuk melakukan pemantauan, seperti: Tape recorder, kaset, battery, alat tulis, identitas pemantauan atau identitas lain.  Pastikan perlengkapan pemantauan berfungsi dengan baik.  Pastikan bahwa pemantau menguasai wilayah dan akses menuju lokasi pemantauan, baik kantor pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.  Siapkan referensi (UU, pendapat ahli, yurisprudensi) terkait dengan hal – hal yang akan dipantau. 2. Pelaksanaan pemantauan  Pastikan bahwa pemantau menguasai wilayah dan akses menuju lokasi pemantauan, baik kantor pengawas pemilu, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.  Ketika sampai di tempat pemantauan, pastikan jadwal kegiatan terkait dengan objek pantauan, lakukan pencatatan segala informasi terkait, perkara yang ditangani, terlapor, serta perkembangan kasus.  Ketika sampai di tempat pantauan, pastikan setiap kegiatan penanganan pelanggaran pidana pemilu terekam melalui peralatan yang tersedia, baik dengan menggunakan alat perekam, mencatat dan kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk mendokumentasikan penanganan.  Usahakan melakukan pendekatan secara pribadi dengan pihak terkait (pengawas pemilu, polisi, jaksa dalam sentra gakkumdu serta panitera, hakim dan pengacara). Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pemantau untuk mendapatkan akses terhadap berkas perkara serta informasi lain terkait dengan objek pantauan.  Harus diupayakan mendapatkan jawaban berdasarkan rumusan 5 W + 1 H, yaitu : apa, siapa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana pelanggaran itu dilakukan.  Jika mendapatkan informasi hendaknya melakukan cek ulang keterkaitan antara temuan dengan aktivitas pemantauan, serta sebaik mungkin


16

mengumpulkan penyimpangan.

alat

bukti

atas

suatu

temuan

pelanggaran

atau

3. Sesudah Pemantauan  Setelah pemantauan dilakukan, segera buat transkrip pemantauan dan perbaiki catatan.  Olah data dan analisis hasil temuan.  Buat laporan dengan melampirkan dokumen pendukung lainnya.  Laporkan hasil temuan kepada instansi yang berwenang.  Publikasi hasil temuan kepada publik. C. Apa yang perlu dilakukan untuk mendukung pemantauan? Dalam melakukan kegiatan pemantauan, yang perlu diperhatikan dan dicermati oleh pemantau untuk mendapatkan informasi serta menemukan fakta di lapangan antara lain:6 1. Mengenal terlebih dahulu daerah atau tempat atau lokasi yang akan dipantau dengan tepat dan benar, kenali tempat lokasi. 2. Memiliki kontak personal dengan petugas atau mengenal lokasi dimana yang bersangkutan bertugas. 3. Berpenampilan yang sopan dan santun, baik dalam berpakaian maupun dalam berperilaku. 4. Membangun hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi sumber informasi, key person, dan tokoh masyarakat. 5. Menyusun target, sasaran dan langkah-langkah yang akan ditempuh dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. 6. Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fokus pemantauan atau peristiwa yang terjadi dalam proses peradilan. D. Siapa yang dapat menjadi sumber informasi pemantauan? 1. Sumber langsung dapat diperoleh melalui :  Masyarakat;  Pengawas pemilu;  KPU;  Pihak yang berperkara;  Aparat Penegak Hukum, seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Panitera;  Praktisi hukum seperti pengacara;  Jurnalis/media;  LSM dan Organisasi Pemantau. 2. Sumber tidak langsung dapat diperoleh melalui :  Media cetak;  Televisi atau radio; 6

MaPPI-FHUI dan KEMITRAAN, 2003, Op. Cit. hal 23 – 24


17

  V.

Internet; Putusan Pengadilan.

FOKUS PEMANTAUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU A. Apa yang harus dipantau di pengawas pemilu? 1. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran pidana pemilu? Penyelesaian pelanggaran pemilu diatur dalam Bab XX UU 10/2008 tentang Pilleg dan Bab XVIII UU 42/2008 tentang Pilpres. Secara umum, pelanggaran diselesaikan melalui Bawaslu dan Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Dalam proses tersebut, pengawas pemilu dapat menerima laporan, melakukan kajian atas laporan dan temuan adanya dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dimaksud kepada institusi yang berwenang.

Skema 2. Alur Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu/ Panwaslu

BUKAN PELANGGARAN

ADMIN

BAWASLU/ PANWASLU DUGAAN PELANGGAR AN 3 HARI

PIDANA PEMILU

PELAPOR INFORMASI TAMBAHAN MAKS 5 HARI


18

2. Darimana sumber dugaan pelanggaran berasal? 

Dugaan pelanggaran dapat berasal dari temuan Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.



Laporan Masyarakat Yang memiliki Hak Pilih, Pemantau Pemilu dan Peserta Pemilu

3. Apa yang dimuat dalam laporan? 

Nama dan alamat pelapor;



Waktu dan tempat kejadian perkara;



Nama dan alamat pelaku pelanggaran;



Nama dan alamat saksi-saksi; dan



Uraian kejadian

4. Kapan laporan dugaan pelanggaran disampaikan? Laporan harus disampaikan kepada Bawaslu/Panwaslu paling lambat 3 hari sejak terjadinya pelanggaran pemilu. Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor. 3 Tahun 2008, terjadinya pelanggaran pidana pemilu adalah sejak diketahuinya tindakan tersebut sebagai sebuah pelanggaran. 5. Berapa lama Bawaslu/Panwaslu menindaklanjuti laporan/temuan dugaan pelanggaran? Bawaslu/ pengawas pemilu memiliki waktu 3 hari untuk melakukan kajian atas laporan atau temuan terjadinya pelanggaran. Apabila pengawas pemilu menganggap laporan belum cukup lengkap dan memerlukan informasi tambahan, maka pengawas dapat meminta keterangan kepada pelapor dengan perpanjangan waktu selama 5 hari. Berdasarkan kajian tersebut, pengawas pemilu dapat mengambil kesimpulan apakah temuan dan laporan merupakan tindak pelanggaran pemilu atau bukan. 6. Apa Hasil Kajian di Pengawas Pemilu? Dalam hal laporan atau temuan dugaan pelanggaran dianggap sebagai pelanggaran, maka pengawas membedakannya menjadi : 

Pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan pemilu



Pelanggaran pemilu yang bersifat administratif



Pelanggaran yang mengandung unsur pidana.


19

7. Apa yang Dilakukan Terhadap Hasil Kajian? Keputusan pengawas pemilu atas penanganan laporan diinformasikan kepada pelapor dan diumumkan kepada publik melalui papan informasi di Sekretariat Bawaslu maupun melalui website. 8. Bagaimana tindak lanjut hasil kajian pelanggaran oleh Bawaslu/ Panwaslu? Pengawas meneruskan hasil kajian tersebut kepada instansi yang berwenang untuk diselesaikan. 

Pelanggaran yang bersifat administrasi diteruskan ke KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota.



Pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian paling lama 1 hari setelah diputuskan oleh pengawas pemilu. Penerusan laporan itu disertai dengan salinan laporan pelapor dan hasil kajiannya yang bersifat rahasia.

Skema 3. Waktu Penanganan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Bawaslu/ Panwaslu 7 PELANGG. ADM KE KPU KAJIAN BAWASLU 0

1

2

3

4

LAP TERTULIS KE BAWASLU

5

6

7

8

PID PEMILU KE PENYIDIK POLRI

9. Apa yang perlu dipantau dalam penanganan pelanggaran oleh Bawaslu/ Panwaslu?  Tindak lanjut laporan masyarakat di pengawas pemilu.  Bentuk pelanggaran pidana.  Unsur – unsur pelanggaran yang akan dilaporkan.  Proses pencarian alat bukti permulaan.  Administrasi penanganan pelanggaran pidana pemilu.  Ketepatan waktu penanganan pelanggaran. 7

Ibid.


20

B. Pemantauan Penyidikan 1. Apa perbedaan mekanisme penanganan pidana pemilu dengan pidana lainnya? Pada dasarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan. Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHAP. Dengan asas lex specialist derogat lex generali maka aturan dalam UU Pemilu lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku. 2. Siapa yang dapat melakukan penyidikan? Guna menangani pelanggaran pemilu itu, pihak kepolisian telah membentuk tim kerja. Setiap tim beranggotakan antara 4-5 orang.8 Dengan adanya tim kerja tersebut maka penyidikan akan dilakukan bersama-sama. TIM PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU POLRI BARESKRIM

7 TIM (4 Dalalm Negeri + 3 Luar Negeri)

POLDA

5 TIM

POLWIL

3 TIM

POLRES

10 TIM

3. Berapa waktu yang dibutuhkan Kepolisian dalam Penyidikan? Mengacu kepada pasal 247 ayat (9) UU Pilleg dan Pasal 190 ayat (9) UU Pilpres, Kepolisian memiliki waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan. Tenggat waktu penyidikan itu dihitung sejak diterimanya laporan dari pengawas pemilu. Dalam tenggat waktu itu, penyidik harus sudah menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum (PU). 4. Apakah pengertian “hari” dalam penyidikan? Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor. 03/2008, hari yang dimaksud adalah hari kerja dan tidak termasuk didalamnya hari libur. Skema 4. Lama Waktu Penyidikan9

8 9

KRHN, Ibid, hal 8. KRHN, Ibid.


21

TERIMA LAP DARI BAWASLU 0

1

2

MENYERAHKAN BERKAS PERKARA

PENYIDIKAN OLEH POLRI

3

4

5

6

7

8

9

MENYERAHKAN BP II

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PERBAIKAN BERKAS

5. Apa yang dilakukan penyidik setelah menerima laporan dari Pengawas Pemilu? 

Melakukan penelitian keabsahan laporan untuk meneliti persyaratan formil dan materiil, mengetahui pelapor, terlapor, saksi-saksi yang harus diperiksa dan surat-surat serta barang bukti yang harus dicari.



Melakukan perencanaan dan pengorganisasian penyidikan.



Pelaksanaan penyidikan yang meliputi: administrasi penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

6. Bagaimana tata cara penyidikan? 10 a. Menerima laporan Apa yang dilakukan penyidik setelah menerima laporan dari Pengawas Pemilu?  Melakukan penelitian keabsahan laporan untuk meneliti persyaratan formil dan materiil, mengetahui pelapor, terlapor, saksi-saksi yang harus diperiksa dan surat-surat serta barang bukti yang harus dicari. 

Melakukan perencanaan dan pengorganisasian penyidikan.



Pelaksanaan penyidikan yang meliputi: administrasi penyidikan, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

b. Penelitian keabsahan laporan Apa yang dimaksud dengan laporan?  Laporan dari pengawas pemilu merupakan laporan yang telah diklasifikasikan sebagai laporan tindak pidana pemilu.  Laporan tersebut diterima di Sentra Gakkumdu oleh penyidik Polri.

10

Sentra Gakkumdu, 2009, Pedoman Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Jakarta. Hal 21 – 38.


22

Apa yang dilakukan dalam penelitian laporan?  Penelitian dilakukan setelah penyidik menerima penyerahan laporan dari pengawas pemilu.  Penelitian laporan pelanggaran pidana pemilu dilakukan terhadap syarat formil dan materiil.  Menerima dan mencatat laporan dalam buku registrasi perkara di sentra gakkumdu  Penyidik membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan hari yang sama menyerahkan kepada kejaksaan.  Jika hasil penelitian tidak memenuhi syarat formil dan materiil atau unsur pidana pemilu, maka laporan dikembalikan ke pengawas pemilu disertai alasan pengembalian. Apa saja syarat formil itu?  Pihak yang berhak melaporkan.  Batas waktu pelaporan dan penelitian laporan.  Keabsahan laporan : format yang digunakan, tanda tangan, stempel, tanggal, waktu serta penomoran tanggal dan penomoran surat. Apa saja syarat materiil itu?  Identitas pelapor.  Nama dan alamat terlapor.  Peristiwa dan uraian kejadian.  Waktu dan tempat kejadian tindak pidana pemilu.  Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dan barang bukti yang mungkin didapat atau diketahui. c. Perencanaan dan Pengorganisasian. Apa yang dilakukan dalam perencanaan dan pengorganisasian?  Mengetahui pelapor, terlapor dan saksi-saksi.  Menentukan surat-surat dan barang bukti yang harus didapatkan  Pembagian tugas kepada anggota tim penyidik.  Pemberian batasan waktu penyelesaian tugas dan materi yang harus didapatkan.  Evaluasi pelaksanaan tugas setiap hari  Memprediksi waktu yang diperlukan dalam penyelesaian berkas perkara. d. Administrasi penyidikan Administrasi penyidikan terdiri dari apa saja?  Administrasi penyidikan yang meliputi isi berkas perkara  Administrasi penyidikan yang bukan merupakan isi berkas perkara  Untuk memangkas jalur birokrasi, setiap penyidik yang tergabung dalam tim penyidik dapat diberikan kewenangan untuk menandatangani surat atau administrasi penyidikan tindak pidana pemilu. Isi berkas perkara terdiri dari apa saja?


23

  

 

Sampul berkas perkara Daftar isi berkas perkara Isi berkas perkara, antara lain :  Resume (pendapat)  Laporan polisi  Berita acara  Berita Acara (BA) Penanganan TKP (bila ada)  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi - saksi  BAP Tersangka  BA Penangkapan  BA Penggeledahan  BA Penyitaan  BA Pelaksanaan tindakan lainnya  Surat-surat  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)  Surat permintaan ijin/ ijin khusus penyitaan  Surat tanda penerimaan barang bukti  Surat panggilan  Surat-surat perintah  Surat laporan dari pengawas pemilu  Surat-surat lainnya Daftar barang bukti Daftar saksi dan tersangka

Administrasi penyidikan yang bukan merupakan isi berkas perkara, antara lain :  Surat pengiriman berkas perkara  Surat-surat lainnya e. Pemanggilan Bagaimana tata cara melakukan pemanggilan saksi atau terdakwa?  memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya surat panggilan dengan waktu terpanggil harus datang kepada penyidik.  Terpanggil wajib datang kepada penyidik, jika tidak penyidik memanggil sekali lagi dengan surat perintah untuk membawa.  JPU meminta bantuan pemanggilan dengan menentukan waktu menghadap  Setelah surat panggilan disampaikan, penyidik proaktif melakukan pendekatan kepada terpanggil untuk dapat diperiksa lebih awal. f. Pemeriksaan Apa kewajiban penyidik dalam pemeriksaan terhadap tersangka? Sebelum melakukan pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka, seperti hak untuk didampingi penasehat hukumnya. Dimana pemeriksaan terhadap saksi dapat dilakukan?


24

Pemeriksaan saksi dapat dilakukan dikantor kepolisian terdekat, di kantor desa/ keseluruhan, rumah atau tempat lain yang disetujui penyidik dan saksi. Dimana pemeriksaan terhadap tersangka dapat dilakukan? Pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor kepolisian, dan untuk menghemat waktu pemeriksaan dapat dilakukan di kantor kepolisian terdekat dengan tempat tinggal tersangka, baik Polda, Polwil/ tabes, Poltabes, Polres/ ta, Polsek maupun Pospol. Bagaimana membuat berita acara pemeriksaan? Penanganan tindak pidana pemilu menggunakan acara pemeriksaan singkat, maka dalam membuat berita acara pemeriksaan terhadap saksi maupun tersangka dibuat sederhana yang memenuhi persyaratan standar minimal. Bagaimana menghindari ketidakhadiran saksi dalam persidangan? Untuk menghindari ketidakhadiran saksi dalam persidangan, setiap pemeriksaan saksi harus dilengkapi dengan berita acara sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Apa yang harus dilakukan jika penyidikan memerlukan pemeriksaan ahli? Apabila dalam penyidikan tindak pidana pemilu memerlukan pemeriksaan ahli maupun bantuan teknis dari labfor, identifikasi, Dokpol maupun rumah sakit, harus dimintakan lebih awal dan dikoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait untuk diprioritaskan, sehingga dapat diselesaikan lebih cepat. g. Penggeledahan Apa saja yang dapat digeledah? Penggeledahan dapat dilakukan terhadap badan, rumah atau tempat tertutup serta terhadap alat angkut untuk mencari tersangka maupun menemukan barang bukti atau hal lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pemilu. Apakah penggeledahan dapat dilakukan tanpa surat ijin? Penggeledahan dilakukan dengan surat perintah dan surat ijin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri, kecuali dalam hal tertangkap tangan maupun dalam keadaan yang mendesak dan sangat perlu. Siapa yang dapat melakukan penggeledahan terhadap wanita dan anak-anak? Penggeledahan terhadap badan wanita dan anak-anak dilakukan oleh polisi wanita. Bagaimana membuat surat ijin penggeledahan? Permintaan surat ijin penggeledahan dari ketua pengadilan negeri harus diikuti dengan koordinasi langsung dengan pejabat yang terkait di pengadilan negeri agar dapat dipercepat.


25

h. Penyitaan Apa yang dapat disita? Penyitaan dilakukan terhadap barang/ benda yang dapat dijadikan sebagai barang bukti perkara tindak pidana pemilu. Apakah perlu surat ijin dalam penyitaan? Penyitaan dilakukan dengan surat perintah dan surat ijin/ surat ijin khusus penyitaan dari ketua pengadilan negeri. Bagaimana penyitaan terhadap hal mendesak dan benda bergerak Dalam hal mendesak, terhadap benda yang bergerak dapat dilakukan penyitaan tanpa surat perintah dan surat ijin penyitaan dari ketua pengadilan negeri, namun setelah itu harus dilengkapi. Apakah penyitaan harus dihadiri saksi? Ya, penyitaan harus dihadiri saksi dan diberikan surat tanda terima barang sitaan. Bagaimana cara surat ijin khusus penyitaan dapat segera keluar? Permintaan surat ijin/ surat ijin khusus penyitaan ke pengadilan negeri hendaknya diikuti dengan koordinasi langsung dengan pejabat terkait di pengadilan negeri agar dapat lebih cepat waktunya. Bagaimana menyimpan barang bukti sitaan? Barang bukti yang disita, disimpan dalam tempat penyimpanan barang bukti dan terjamin keamanannya. i. Penangkapan Apakah pelaku tindak pidana pemilu dapat ditangkap? Ya, namun penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pemilu sejauh mungkin dihindari dan dilakukan sebagai upaya yang terakhir serta mempertimbangkan faktor keamanan pelaku dan petugas polri. Bagaimana cara melakukan penangkapan? Penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pemilu dengan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan yang dilakukan di tempat tertutup, terbuka, ditempat keramaian maupun yang didahului dengan penggerebekan secara teknis dilakukan sesuai dengan pedoman penyidikan tindak pidana. Apakah penangkapan dimngkinkan dengan tanpa surat? Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah bagi pelaku tindak pidana pemilu yang tertangkap tangan dan untuk proses selanjutnya polri menyerahkan pelaku kepada pengawas pemilu.


26

Penangkapan dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma agama, kesusilaan, adat istiadat, serta menjunjung tinggi HAM dan kemanusiaan yang dilakukan secara tegas dan tidak arogan. j. Penahanan Bagaimana tata cara penahanan? Penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemilu sejauh mungkin dihindari dan jika terpaksa dilakukan sebagai upaya terakhir untuk kepentingan penyidikan serta mempertimbangkan faktor keamanan pelaku dan petugas polri. Siapa saja yang dapat ditahan? Penahanan hanya dapat dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 266, 291, 297, 298, 300, 306 UU 10/2008 (Pasal 208, 246, 248 UU Pilpres). k. Penyelesaian berkas perkara Penyelesaian berkas perkara terdiri dari apa?  Pembuatan resume  Penyusunan isi berkas perkara Apa muatan isi dari resume?  Resume harus memenuhi persyaratan formil dan meteriil, serta memuat analisa kasus dan yuridis.  Memuat pendapat penyidik/ penyidik pembantu setelah melakukan pembahasan tentang pelanggaran pidana yang terjadi, apakah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang dipersangkakan.  Pasal yang dipersangkakan tergantung dari analisis yuridis tindak pidana yang dilakukan, bisa berupa pasal tunggal maupun kolektif. Apa yang harus diperhatikan dalam penyusunan isi berkas perkara?  Berkas perkara disusun sesuai dengan urutan sebagaimana tercantum dalam administrasi penyidikan.  Mengingat acara pemeriksaan menggunakan acara pemeriksaan singkat, maka disusun dalam berkas perkara meliputi administrasi penyidikan yang pokok-pokok saja.  Berkas perkara diberi sampul dengan penomoran dan ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu serta diketahui oleh kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk.  Berkas perkara dibuat rangkap 4 dengan perincian 2 berkas untuk JPU. l. Penyerahan berkas perkara Bagaimana tata cara penyerahan berkas perkara?  Dilakukan dengan surat pengantar dan dicatat dalam buku ekspedisi penyerahan berkas perkara.  Berkas diserahkan kepada JPU sebanyak 2 eksemplar.  Penyerahan kepada JPU tahap I paling lama 14 hari sejak diterimanya laporan dari pengawas pemilu.


27



 



JPU meneliti berkas dan jika belum lengkap, dalam 3 hari sejak berkas diterima dari penyidik, JPU mengembalikan berkas perkara kepada penyidik (P-19) disertai petunjuk untuk dilengkapi. 3 hari sejak penyidik menerima pengembalian berkas dari JPU, harus sudah menyerahkan kembali berkas yang telah dilengkapi kepada JPU. Pemberitahuan berkas sudah lengkap (P-21) dan penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II, penyidik dan JPU berkoordinasi menyepakati waktu pelaksanaan, sepanjang tidak melanggar UU 10/2008 atau UU 42/2008. Penyidik dan JPU melakukan koordinasi, agar berkas perkara bisa diselesaikan tepat waktu dan tidak terjadi bolak-balik perkara.

m. Penghentian penyidikan Bagaimana tata cara penghentian penyidikan?  Jika dalam resume penyidik/ penyidik pembantu berpendapat perkara tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap perkara dihentikan.  Jika terjadi penghentian penyidikan, berkas perkara tidak diserahkan kepada JPU, namun penyidik/ penyidik pembantu wajib menyerahkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan kepada JPU, tersangka dan pengawas pemilu. n. Pengawasan dan pengendalian Tahap apa yang perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian? Pengawas dan pengendalian dilakukan mulai penerimaan laporan, penelitian laporan, pembuatan rencana penyidikan, pemeriksaan, penindakan, pemberkasan sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada JPU. Siapa yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian?  Tingkat Mabes Polri oleh Dir I / Kam dan Trannas Bareskrim Polri.  Tingkat Polda oleh Dir Reskrim/ Um.  Tingkat Polwil Tabes, Poltabes, Polresta, Polres oleh Kasat Reskrim. 7. Apa yang perlu diperhatikan dalam penyidikan? a. Limitasi waktu yang singkat dalam penyidikan tindak pidana pemilu, mengacu pada ketentuan UU 10/2008 atau UU 42/2008. b. Jika batasan waktu yang ditentukan UU 10/2008 atau UU 42/2008 terlewati, maka proses berikutnya “tidak dapat diterima” atau tidak dapat diteruskan. c. Pelanggaran pidana pemilu dan termasuk pelanggaran pidana lainnya dapat dilaporkan kembali kepada Polri melalui SPK untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. d. “Hari” sebagaimana dimaksud dalam UU 10/2008 atau UU 42/2008 adalah waktu hari kerja dan tidak termasuk hari libur. e. Penegakan atas pelanggaran anggota TNI sebagaimana dimaksud Pasal 273 UU 10/2008 atau Pasal 218 UU 42/2008 diserahkan kepada Polisi Militer (POM TNI) pleh pengawas pemilu.


28

f. Prioritas penyidikan terhadap gabungan tindak pidana pemilu dan tindak pidana umum adalah pada tindak pidana pemilu, sedangkan tindak pidana lainnya diproses sesuai dengan prosedur yang ada. g. Penyidik Polri hanya menerima laporan tindak pidana pemilu dari pengawas pemilu dan jika terdapat laporan masyarakat yang langsung melaporkan kepada SPK akan diarahkan untuk melapor kepada pengawas pemilu. h. Penyidikan terhadap pejabat negara tertentu, anggota MPR/ DPR, DPRD, DPD, BPK, para menteri, Gubernur, Bupati serta walikota yang melakukan pelanggaran pidana pemilu tidak memerlukan ijin khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Atas permintaan tertulis oleh JPU melalui Sentra Gakkumdu, penyidik membantu menghadapkan terdakwa dan para saksi ke depan persidangan pada hari yang telah ditentukan. j. Penyidik atau aparat kepolisian atas permintaan tertulis JPU melalui Sentra Gakkumdu, membantu menghadapkan terpidana perkara tindak pidana pemilu ke Kejaksaan untuk dilakukan eksekusi. k. Perilaku penyidik, antara lain :  Penyidik tidak melakukan tindak lanjut terhadap adanya aduan atau laporan dari pengawas pemilu tentang adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu.  Penyidik melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka pada saat pemeriksaan.  Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) tanpa alasan yang jelas. l. Kelengkapan berkas penyidikan pada saat pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum.  Ketidaklengkapan persyaratan formil.  Tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;  Tidak ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);  Tidak ada Berita Acara Penangkapan.  Ketidaklengkapan persyaratan materiil.  Ketidaksesuaian tindak pidana yang disangkakan;  Tidak menguraikan unsur delik secara cermat, jelas dan lengkap. C. Pemantauan Penuntutan 1. Siapakah Jaksa yang dapat melakukan penuntutan pelanggaran pidana pemilu? Surat Keputusan Jaksa Agung No. 125/2008 telah menunjuk jaksa khusus pemilu di seluruh Indonesia (31 Kejaksaan Tinggi, 272 kejaksaan Negeri, dan 91 Cabang Kejaksaan Negeri). Masing-masing Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri ditugaskan 2 orang jaksa khusus untuk menangani pidana pemilu dan dibebastugaskan untuk menangani kasus lain di luar pidana pemilu.


29

Di tingkat Kejaksaan Agung ditugaskan 12 orang jaksa yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) untuk menangani perkara pemilu di pusat dan Luar Negeri. 2. Berapa waktu penyidikan pelanggaran pidana pemilu? Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. Maksimal 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. 3. Bagaimana langkah kejaksaan dalam menyikapi minimnya waktu penuntutan? Sejak awal penanganan kasus di kepolisian, kejaksaan dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan. Oleh karena itu duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan/matrik yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim/diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala. 4. Bagaimana pola penuntutan perkara tindak pidana pemilu di Kejaksaan ? 11 a. Tahap Pra Penuntutan Apa yang harus dilakukan setelah diterimanya pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)?

surat

Kajati/ Kajari/ Kajabjari segera menunjuk jaksa khusus pemilu yang telah ditetapkan untuk menangani perkara. Apa yang dilakukan Jaksa Khusus dalam penuntutan? Jaksa khusus mempergunakan formulir P-16P dalam penyidikan dan penyelesaian perkara dengan mengirimkan tembusan formulir tersebut disampaikan secara langsung kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apa tugas Jaksa Khusus? Jaksa khusus pemilu tidak hanya bertugas mengikuti perkembangan penyidikan, namun juga sekaligus menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menyelesaikan perkara di pengadilan. Jaksa khusus ini tidak dibebani 11

, Jampidum, 2008, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu, Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Hal 8 – 12.


30

dengan tugas – tugas diluar permasalahan pelanggaran tindak pidana pemilu Apa yang dilakukan jaksa khusus setelah menerima SPDP? Jaksa khusus sejak menerima SPDP secara aktif melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara Langkah apa yang diambil jaksa setelah penyerahan berkas tahap pertama? Jaksa khusus sejak menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama, segera melakukan penelitian kelengkapan formil maupun materiil sesuai dengan ketentuan pasal 253 UU 10/2008 atau Pasal 196 UU 42/2008. Bagaimana jika berkas perkara belum lengkap? Jika berdasarkan hasil penelitian berkas perkara masih belum memenuhi syarat formil dan materiil untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan, maka berkas perkara itu dikembalikan kembali ke penyidik. Bagaimana jika berkas perkara sudah lengkap? Jika berdasarkan hasil penelitian sudah memenuhi syarat, penuntut umum memberitahukannya kepada peyidik dengan mempergunakan formulir P-21P, dalam waktu 3 hari sesudah berkas perkara diterima kembali dari penyidik. Kapan JP menyiapkan rencana dakwaan? Sebelum P-21 diterbitkan, JPU yang ditunjuk menyiapkan rencana dakwaan terhadap perkara tindak pidana pemilu terlebih dahulu. Bagaimana jika pelaku adalah pejabat pemerintah? Apabila tindak pidana pemilu dilakukan pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat, harus dilaporkan kepada Jaksa Agung RI cq JAM PIDUM b. Tahap Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi Bagaimana cara penentuan hari sidang? Mengingat keterbatasan waktu persidangan, maka para Kajari melakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan untuk menetapkan hari persidangan. Bagaimana mengantisipasi ketidakhadiran terdakwa? Untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakhadiran terdakwa dan para saksi, JPU melakukan koordinasi dengan penyidik untuk dapat menghadapkan terdakwa dan para saksi di depan persidangan pada hari yang telah ditentukan. Bagaimana pengendalian tuntutan pidana pemilu?


31

Pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana pemilu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, kecuali terhadap perkara tindak pidana pemilu tertentu yang menarik perhatian masyarakat atau dilakukan oleh pejabat atau tokoh masyarakat tertentu. Terhadap perkara ini, pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Bagaimana permohonan banding di ajukan? Terhadap putusan yang akan diajukan banding, permohonan diajukan paling lambat 3 hari sesudah putusan dibacakan bersamaan dengan penyerahan memori banding. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan hakim yang menyidangkan perkara agar petikan putusan dapat diterima segera sesudah dibacakan di depan persidangan. Berapa waktu eksekusi putusan? Putusan pengadilan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah putusan diterima oleh jaksa Dapatkah eksekusi?

kejaksaan

meminta

bantuan

kepolisian

dalam

Untuk melaksanakan putusan pengadilan, bila dipandang perlu Kepala Kejaksaan Negeri dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk menghadapkan terpidana kepada kejaksaan. 5. Apa yang perlu diperhatikan dalam penuntutan?     

Administrasi pelimpahan berkas perkara dan penuntutan pelanggaran pidana pemilu. Ketepatan waktu penuntutan dan pelimpahan berkas perkara penanganan pelanggaran pidana. Hal terkait dengan ketidaktepatan waktu penanganan pelanggaran. Petugas khusus penuntutan. Pembuatan surat dakwaan Surat dakwaan terdiri dari apa? Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil terdiri dari apa? Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, terdiri dari :  Dibubuhi tanggal dan tandatangani Penuntut Umum pembuat surat dakwaan;  Memuat secara lengkap identitas terdakwa yang terdiri atas : nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, dan pendidikan. Syarat materiil terdiri dari apa?


32

Syarat materiil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, terdiri dari:  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan;  Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Gambaran apa yang harus dipaparkan dalam surat dakwaan selain syarat formil dan meteriil? Surat dakwaan harus mencantumkan tindak pidana yang dilakukan, pelaku, tempat kejadian, waktu, proses terjadinya tidak pidana, hal yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana dan ketentuan pidana yang didakwakan. D. Pemantauan Persidangan 1. Bagaimana mekanisme persidangan pelanggaran pidana pemilu? Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat (speed tryal). Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHAP sebagai pedoman beracara kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU Pemilu. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi. 2. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam persidangan? Pengadilan Negeri dalam waktu 7 hari sejak berkas perkara diterima, harus sudah memutuskan perkara pidana pemilu. Sehingga limitasi waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. 3. Siapa yang dapat menyidangkan pelanggaran pidana pemilu? Undang - undang memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PERMA No. 03/2008, bahwa Hakim khusus sebagaimana dimaksud berjumlah minimal 4 orang hakim untuk pengadilan negeri dan 6 orang hakim untuk pengadilan tinggi, dengan kriteria telah bekerja selama 3 tahun. MA juga telah mengeluarkan Surat Edaran No. 07/A/2008 yang memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk segera mempersiapkan/menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu.


33

4. Apakah putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan Banding? Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan PN tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada PT paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima. PT memiliki kesempatan untuk memeriksa dan memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud paling lama 7 hari setelah permohonan banding diterima. Putusan banding tersebut merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat diajukan upaya hukum lain. 5. Bagaimana Beracara di Pengadilan? Mengenai batasan dan ketentuan waktu beracara di Pengadilan baik tingkat pertama maupun banding telah tergambar dalam alur yang jelas berdasarkan UU 10/2008 dan UU 42/2008 sebagaimana dijabarkan di atas. Namun dalam ketentuan itu belum secara rinci menjabarkan hukum acara yang digunakan, hanya merujuk pada KUHAP terhadap aturan main yang belum di atur dalam UU 10/ 2008 dan UU 42/2008. 6. Apa pengertian hari dalam persidangan? MA telah menetapkan bahwa point 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu menentukan bahwa hari yang dimaksud merupakan hari kerja. 7. Dapatkah pengadilan melakukan penahan terhadap terdakwa? Point 3 SEMA 12/ 2008 menyatakan bahwa hakim dapat melakukan penahanan terdakwa terhadap pelanggaran yang diancam pidana lebih dari 5 tahun, yaitu Pasal 266, 273, 291, 297, 298 dan Pasal 300 UU 10 /2008 (Pasal 208, 246, 248 UU Pilpres). 8. Apakah tujuan penahanan oleh hakim? Penahanan ini bertujuan untuk memudahkan pengadilan menghadirkan terdakwa dan menghindari ketidakhadiran terdakwa tanpa alasan yang syah. Selain itu, tidak adanya kekhawatiran terdakwa melarikan diri atau tidak mau hadir dipersidangan. Penahanan dilakukan agar memudahkan bagi hakim untuk menggunakan acara biasa dalam hal perkara itu sulit pembuktiannya. 9. Bagaimana berpekara terhadap pembuktian sumir?


34

Pengajuan perkara yang pembuktiannya sumir (mudah), maka perkara dimaksud diperiksa secara singkat. Jika terdakwa tidak hadir, perkara tidak dapat diputus verstek, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum. 10.

Bagaimana persidangan terhadap terdakwa anak-anak?

Jika pelaku pelanggaran Pidana Pemilu adalah anak-anak, maka penyidikan tetap dilakukan oleh Polri, karena undang-undang tidak mengatur hal itu. Persidangan dengan terdakwa anak-anak, maka akan disidangkan oleh pengadilan anak dengan hakim khusus yang memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai hakim anak. Skema 5. Proses Penuntutan & Persidangan12 BP II DITERIMA JPU

0 1 2 3 4

PUTUSAN PN

PUTUSAN BANDING

EKSEKUSI PUTUSAN

TP PEMILU YG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA

5 6 … … …12 13 14 15 16 17 18 .... .… .… 25 26 27 28 29 30 31 …….. 01 12 23 34 45 5

PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PN

KESEMPATAN BANDING

PELIMPAHAN BERKAS BANDING PENYAMPAIAN PTS KPD JPU

TAP HSL PEMILU SCR NAS

11. Apa bentuk penyimpangan praktek peradilan dalam penanganan pelanggaran pidana?13 a. Mengabaikan prinsip berpekara biaya murah, cepat, dan terbuka untuk umum.  Prinsip cepat  Sidang tidak tepat waktu  Proses sidang lambat  Salinan putusan lambat diperoleh  Muncul nya biaya persidangan di luar biaya resmi:  Pendaftaran perkara lebih mahal  Membayar untuk mendapatkan berkas putusan  Foto kopi putusan  Pendaftaran surat kuasa  Terbuka untuk umum 12

KRHN, Op. Cit. hal 10 Eko Sasmito, dkk, 2004, Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktek Peradilan, Surabaya, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) kerjasama dengan Kemitraan Partnership-UNDP, hal 30 – 34 13


35

Sidang dilakukan dengan mencari kesempatan sampai orang sudah sepi b. Tidak adanya transparansi putusan pengadilan Pasca putusan, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap putusan pengadilan. E. Pemantauan Pelaksanaan Putusan 1. Berapa waktu pelaksanaan putusan? 3 hari setelah putusan pengadilan dibacakan, PN/PT harus telah menyampaikan putusan tersebut kepada PU. Putusan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah putusan diterima jaksa. Jika perkara pelanggaran pidana pemilu menurut UU Pemilu dipandang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu maka putusan pengadilan atas perkara tersebut harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional. 2. Bagaimana melaksanakan putusan yang berpengaruh terhadap hasil? Khusus terhadap putusan yang berpengaruh terhadap perolehan suara ini, KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta harus sudah menerima salinan putusan pengadilan pada hari putusan dibacakan. KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan.

Skema 6. Waktu Penyelesaian Pelanggaran Pidana Pemilu Berdasarkan UU 10/2008 14 TAHAPAN

UU 10/2008 Pasal Laporan kepada Bawaslu 247 ayat (4) tentang pelanggaran pemilu Tindak lanjut laporan oleh 247 ayat (6) bawaslu Bawaslu memerlukan 247 ayat (7) keterangan tambahan Penyidikan kepolisian 253 ayat (1) Pelimpahan berkas ke JPU Pengembalian berkas kepada 253 ayat (2) penyidik kepolisian Penyampaian kembali berkas 253 ayat (3) 14

Waktu 3 hari 3 hari 5 hari 14 hari 3 hari 3 hari

KRHN, Ibid, hal 16.


36

perkara ke JPU Pelimpahan berkas perkara oleh JPU ke PN Pemeriksaan, persidangan dan lahir putusan PN Permohonan banding Pelimpahan berkas perkara permohonan banding oleh PN Pemeriksaan, persidangan dan lahir putusan PT Penyampaian hasil putusan PN dan PT ke JPU Pelaksanaan hasil putusan PN dan PT VI.

253 ayat (4)

5 hari

255 ayat (1)

7 hari

255 ayat (2) 255 ayat (3)

3 hari 3 hari

255 ayat (4)

7 hari

256 ayat (1)

3 hari

256 ayat (2)

3 hari

TATA CARA PENGGUNAAN PANDUAN PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU Panduan penanganan pelanggaran pidana pemilu ini terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, materi panduan dan lampiran. Materi panduan terdiri dari 4 pokok bahasan, yaitu: pengertian umum tentang pemantauan, pentingnya kegiatan pemantauan penanganan pelanggaran, teknik pemantauan dan fokus pemantauan. Sedangkan lampiran panduan berisi tentang tabel unsur-unsur tindak pidana pemilu, checklist pemantauan dan isian pemantauan. 1. Materi panduan Bagaimana menggunakan materi panduan? Materi panduan berfungsi sebagai pengantar bagi pemantau tentang bagaimana kegiatan pemantauan dilakukan dan tata cara penanganan pelanggaran pidana pemilu. Pemantau harus memahami terlebih dahulu materi tentang penanganan pelanggaran pidana pemilu. Pemahaman terhadapnya penting, karena penanganan pelanggaran pidana pemilu memiliki kekhususan dibanding dengan penanganan pidana umum. 2. Checklist dan isian Bagaimana menggunakan checklist dan isian? Checklist dan isian berisi materi penanganan pelanggaran pidana pemilu. Namun materi tersebut telah diformat sedemikian rupa dalam bentuk pertanyaan – pertanyaan yang dapat langsung diisi oleh pemantau. Pengisian checklist dilakukan dengan memberikan tanda centang (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Sebagai alat verifikasi, pemantau harus mengisi kolom keterangan/ verifikasi tentang jawaban yang telah dipilihnya. Isian tidak jauh berbeda dengan checklist, namun jawaban atas pertanyaan berisi uraian tentang hasil temuan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Format isian disediakan untuk mengakomodir pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa keterangan.


37

Jika pemantau menemukan penyimpangan dalam proses penanganan pelanggaran pidana pemilu, namun form yang disediakan tidak mengakomodir, maka pemantau dapat mencatat dalam kertas tersendiri sebagai hasil temuan. Contoh pengisian checklist pemantauan N o. 1. A

Pertanyaan

Jawaban Ya Tidak Laporan oleh pengawas pemilu Apakah laporan √ pengawas pemilu mencantumkan identitas terlapor

Keterangan/ Alat Verifikasi/ Alat Bukti Laporan panwaslu Padang tanggal 10 Mei 2009, tentang ………………..

Contoh pengisian isian pemantauan No. Pertanyaan Jawaban/ Alat Verifikasi 1. Bawaslu/ Pengawas Pemilu 1. Setiap orang Apa unsur-unsur pelanggaran yang 2. Dengan sengaja ditemukan pengawas 3. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih pemilu


38

Daftar Pustaka Buku dan Makalah : Eko Sasmito, dkk, 2004, Buku Panduan Pemantauan Penyimpangan Praktek Peradilan, Surabaya, Yayasan Pengembangan Sumber Daya Indonesia (YPSDI) kerjasama dengan Kemitraan Partnership-UNDP. Jampidum, 2008, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu, Kejaksaan Agung RI, Jakarta. KRHN,

2008, Position Paper, Pelanggaran Pemilu 2009 dan Mekanisme Penyelesaiannya, KRHN dengan Dukungan Yayasan TIFA, Jakarta. MaPPI-FHUI, 2003, Panduan Pemantauan Peradilan, MaPPI-FHUI dan KEMITRAAN, Jakarta. Sentra Gakkumdu, 2009, Pedoman Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009, Jakarta. Topo Santoso, 2006, Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014, Perludem, Jakarta. Perundang – Undangan dan Putusan Pengadilan Undang – Undang Nomor. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Undang – Undang Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Peraturan Bawaslu Nomor. 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 03 Tahun 2008 tentang Penunjukan Hamim Khusus Perkara Pidana Pemilu Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 07/A/Tahun 2008 tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu.


39

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 12 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Surat Edaran Kepolisian No. SE/ 03/ XII/ 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Gakkumdu Apabila Ada Perbedaan Pendapat Atas Produk Kesepahaman Bersama Nomor: 055/A/JA/VI/2008, B/06/VI/2008, 01/BAWASLU/KB/VI/2008 Kesepahaman Bersama Antara Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 055/A/JA/VI/2008, B/06/VI/2008, 01/BAWASLU/KB/VI/2008 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2009.


40

Lampiran 1 : Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Dasar Hukum (UU 10/2008) Pasal 260

Pasal 261

Pasal 262

Pasal 263

Kualifikasi Delik

Unsur – Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

Ancaman Pidana

Tahapan Pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih: Menyebabkan orang lain 4. Setiap orang Pidana Penjara 12 – 24 kehilangan hak pilih 5. Dengan sengaja bulan dan denda 12 – 24 6. Menyebabkan orang lain kehilangan juta hak pilih Memberi keterangan tidak 1. Setiap orang Pidana Penjara 3 - 12 benar 2. Dengan sengaja bulan dan denda 3 – 12 3. Memberi keterangan tidak benar juta mengenai diri sendiri atau diri orang lain 4. Tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih Menghalang-halangi 1. Setiap orang Pidana Penjara 12 -36 seseorang untuk terdaftar 2. Dengan kekerasan atau ancaman bulan dan denda 12 – 36 sebagai pemilih kekerasan juta 3. Menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih 4. Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Tidak memperbaiki daftar 1. Petugas PPS/PPLN Pidana Penjara 3 - 6 bulan pemilih sementara 2. Dengan sengaja dan denda 3 – 6 juta


41

3. Tidak memperbaiki daftar pemilih sementara 4. Setelah mendapat masukan dari masyarakat dan peserta pemilu Pasal 264 Tidak menindaklanjuti 1. Setiap anggota KPU, KPU provinsi, Pidana Penjara 6 - 36 temuan Bawaslu, Panwaslu KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan bulan dan denda 6 – 36 Propinsi, Kabupaten/ Kota, PPLN juta Panwaslu Kecamatan, PPL 2. Tidak menindaklanjuti temuan dan PPLN Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN 3. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap 4. Merugikan WNI yang memiliki hak pilih Pendaftaran peserta Pemilu/Penetapan Peserta Pemilu/Penetapan jumlah Kursi/ pencalonan DPR, DPD, DPRD: Pasal 265 Melakukan perbuatan curang 1. Setiap orang Pidana Penjara 12 – 36 2. Dengan sengaja bulan dan denda 12 – 36 3. Melakukan perbuatan curang untuk juta menyesatkan seseorang atau dengan memaksa atau dengan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya 4. Untuk memperoleh dukungan bagi


42

Pasal 266

Membuat surat dokumen palsu, menggunakan dokumen palsi

atau atau surat/

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pasal 267

Pasal 268

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Kabupaten/ Kota.

1.

Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Kabupaten/ Kota.

1.


2.

2.

pencalonan anggota DPD (sebagaimana dimaksud pasal 13) Setiap orang Dengan sengaja Membuat surat atau dokumen Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau Sengaja menggunakan surat atau dokumen yang dipalsukan Untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atau calon Peserta Pemilu (sebagaimana dimaksud pasal 63 dan pasal 73) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu (sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat 3) Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,

Pidana Penjara 36 – 72 bulan dan denda 36 – 72 juta

Pidanan Penjara 6 - 36 bulan dan denda 6 – 36 juta

Pidana Penjara 6 - 36 bulan dan denda 6 – 36 juta

43

dan DPRD Kabupaten/Kota (sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat 3 dan pasal 70 ayat 3) Pasal 269

Pasal 270 jo Pasal 84 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i

Tahapan Masa Kampanye Melakukan kampanye di luar 1. Setiap orang jadwal waktu 2. Dengan sengaja 3. Melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota untuk masing-masing peserta pemilu (sebagaimana dimaksud pasal 82) Melanggar larangan 1. Setiap orang pelaksanaan kampanye 2. Dengan sengaja 3. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau 4. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI, atau 5. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau peserta pemilu yang lain, atau 6. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat 7. Mengganggu ketertiban umum, atau 8. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan atau peserta pemilu




44

Pasal 271 jo Melanggar larangan Pasal 84 ayat kampanye mengikut sertakan (2) pejabat tertentu


lain, atau 9. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, atau 10. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, atau 11. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan atau 12. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. 1. Setiap pelaksana kampanye Pidana Penjara 3 - 12 2. Mengikut sertakan ketua, wakil bulan dan denda 30 – 60 ketua, ketua muda, hakim agung juta pada MA, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK; atau 3. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota BPK; atau 4. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur BI; atau 5. Pejabat BUMN/BUMD; atau 6. PNS; atau 7. Anggota TNI dan POLRI; atau 8. Kepala desa; atau 9. perangkat desa; atau 10. Anggota badan permusyawaratan

45

Pasal 272 jo Pejabat ikut serta sebagai Pasal 84 ayat pelaksana kampanye (3)

Pasal 273 jo Pegawai negeri sipil sebagai pasal 84 ayat pelaksana kampanye (3) Pasal 273 jo Pegawai negeri sipil sebagai pasal 84 ayat peserta kampanye (5)


desa; atau 11. WNI yang tidak memiliki hak memilih. 1. Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, hakim-hakim pada semua badan peradilan, 2. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, 3. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia 4. Pejabat BUMN/ BUMD 5. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye 1. Setiap PNS, Anggota TNI dan Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Anggota BPD 2. Ikut serta sebagai pelaksana kampanye 1. Setiap PNS 2. Mengerahkan PNS dilingkungan kerjanya atau 3. Menggunakan fasilitas negera


Pidana Penjara 3 - 12 bulan dan denda 3 – 12 juta Pidana Penjara 3 - 12 bulan dan denda 3 – 12 juta

46

Pasal 274

Memberi uang atau materi lain kepada peserta kampanye.


1. Pelaksana kampanye Pidana Penjara 6 - 24 2. Dengan sengaja bulan dan denda 6 – 24 3. Menjanjikan atau memberikan uang juta atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye 4. Secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih, atau memilih Peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan haknya untuk memilih dengan cara tertentu 5. Sehingga surat suaranya tidak sah (sebagaimana dimaksud pasal 87)

47

Pasal 275 jo Mengakibatkan terganggunya Pasal 123 ayat tahapan atau pelaksanaan (1) kampanye

1. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU Pidana Penjara 6 - 24 kabupaten/kota, Sekretaris Jenderal bulan dan denda 6 – 24 KPU, pegawai Sekretariat Jenderal juta KPU, sekretaris KPU provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, peserta kampanye 2. Dengan sengaja atau lalai 3. Melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administrsi pemilu yang mengakibatkan terganggunya tahapan kampanye yang sedang berlangsung

Pasal 276

Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan

Pasal 277 pasal 139

jo Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing

1. Setiap orang 2. Memberi/menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan pasal 131 a (1) (2) dan pasal 133 a (1) dan a (2) 1. Peserta pemilu 2. Terbukti menerima sumbangan dan atau bantuan kampanye dari pihak asing; tidak jelas identitas penyumbangnya; pemerintah, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD; atau pemerintah desa dan badan usaha milik desa 3. Tidak melaporkan dana itu kepada


Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 1 – 5 milyar Pidana Penjara 12 - 36 bulan dan denda 12 – 36 juta

48

Pasal 278

Pasal 279 ayat (1) jo Pasal 107 Pasal 279 ayat (2) jo Pasal 107 Pasal 280

Pasal 281

Pasal 282 jo

KPU dan tidak menyerahkannya kepada kas negara paling lambat 14 hari setelah kampanye berakhir. Mengacaukan jalannya 1. Setiap orang kampanye 2. Dengan sengaja 3. Mengacaukan, menghalangi, mengganggu jalannya kampanye pemilu Karena kelalaiannya 1. Pelaksana kampanye mengakibatkan terganggunya 2. Karena kelalaiannya tahapan pemilu 3. Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan Sengaja mengakibatkan 1. Pelaksana kampanye terganggunya tahapan pemilu 2. Dengan sengaja 3. Mengakibatkan terganggunya 4. tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa/kelurahan Sengaja atau lalai 1. Setiap pelaksana, peserta, atau mengakibatkan terganggunya petugas kampanye tahapan pemilu 2. Terbukti dengan sengaja atau lalai 3. Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Memberi keterangan tidak 1. Setiap orang benar dalam laporan dana 2. Dengan sengaja kampanye 3. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye (sebagaimana dimaksud pasal 134, 135 (1) (2)) Tahapan masa Tenang Mengumumkan hasil survey 1. Setiap orang


Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 6 – 24 juta Pidana Penjara 3 - 12 bulan dan denda 3 – 12 juta Pidana Penjara 6 - 18 bulan dan denda 6 – 18 juta Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 6 – 24 juta Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 6 - 24 juta

Pidana Penjara 3 – 12

49

pasal 245 ayat dalam masa tenang 2. Mengumumkan hasil survey/jajak (2) pendapat dalam masa tenang (Dibatalkan Mahkamah Konstitusi) Tahap pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 283 Menetapkan jumlah surat 1. Ketua KPU suara yang dicetak melebihi 2. Dengan sengaja yang ditentukan 3. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (dimaksud pasal 145 ayat (2), (3), (4)) Pasal 284 Sengaja mencetak surat suara 1. Setiap perusahaan percetakan surat melebihi jumlah yang suara ditetapkan 2. Dengan sengaja 3. Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU (sebagaimana dimaksud pasal 146 ayat (1)) Pasal 285 Tidak menjaga kerahasiaan 1. Setiap perusahaan percetakan surat surat suara suara 2. Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara (sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat 1) Pasal 286 Sengaja memberi uang 1. Setiap orang kepada pemilih 2. Dengan sengaja 3. Saat pemungutan suara 4. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih 5. Supaya tidak menggunakan hak


bulan dan denda 3 – 12 juta


Pidana Penjara 24 – 48 bulan dan denda 500 juta – 10 milyar



50

Pasal 287

Menghalangi seseorang menggunakan hak pilih

6. 1. 2. 3.

4.

Pasal 288

Menyebabkan suara pemilih tidak bernilai

1. 2. 3.

Pasal 289

Sengaja mengaku sebagai orang lain

dirinya

1. 2. 3.

Pasal 290

Memberi suara lebih dari satu

1. 2. 3.


pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu Sehingga surat suaranya tidak sah Setiap orang Dengan sengaja Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara. Setiap orang Dengan sengaja Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang Setiap orang Dengan sengaja Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain Setiap orang Dengan sengaja Pada waktu pemungutan suara


Pidana Penjara 12 – 36 bulan dan denda 12 - 36 juta.


51

Pasal 291

Menggagalkan suara

pemungutan

Pasal 292

Majikan tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suara

1. 2. 3. 1. 2. 3.

Pasal 293

Merusak hasil pemungutan suara

Pasal 294 jo Tidak memberikan pasal 155 ayat suara pengganti (2)

1. 2. 3.

surat

1. 2. 3.

Pasal 295 jo Memberitahu pilihan pemilih pasal 156 ayat kepada orang lain (2)

1.

Pasal 296 Tidak menetapkan ayat (1) jo pemungutan suara ulang

1. 2.


2. 3.

memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih Setiap orang Dengan sengaja Menggagalkan pemungutan suara Seorang majikan atau atasan Tidak memberikan kesempatan seorang pekerja Memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan Setiap orang Dengan sengaja Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel Ketua dan anggota KPPS/ KPPSLN Dengan sengaja Tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara Setiap orang yang bertugas membantu pemilih Dengan sengaja Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain Anggota KPU Kabupaten/ Kota Tidak menetapkan pemungutan suara

Pidana Penjara 24 – 60 bulan dan denda 24 – 60 juta Pidana Penjara 6 - 12 bulan dan denda 6 – 12 juta


Pidana Penjara 3 – 12 bulan dan denda 3 – 12 juta Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 6 - 24

52

Pasal ayat (2)

220

ulang di TPS, padahal pemungutan ulang telah diusulkan oleh KPPS dan telah diteruskan kepada PPK Pasal 296 Tidak melaksanakan 1. Ketua dan anggota KPPS ayat (2) pemungutan suara ulang 2. Dengan sengaja 3. Tidak melaksanakan ketetapan KPU untuk melaksanakan pungutan suara ulang di TPS Penetapan Hasil Pemilu Pasal 297 Merusak atau menghilangkan 1. Setiap orang berita acara pemungutan 2. Karena kelalaiannya suara 3. Menyebabkan rusak/hilangnya berita acara pemungutan, penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel Pasal 298 Mengubah berita acara hasil 1. Setiap orang pemungutan suara 2. Dengan sengaja 3. Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara Pasal 299 Karena kelalaiannya 1. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU ayat (1) mengakibatkan berita acara kabupaten/kota, dan PPK hasil rekapitulasi hilang/ 2. Karena kelalaiannya rusak 3. Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara Pasal 299 Dengan sengaja 1. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU ayat (2) mengakibatkan berita acara Kabupaten/ Kota, PPK


juta Pidana Penjara 3 - 12 bulan dan denda 3 – 12 juta

Pidana Penjara 12 - 60 bulan dan denda 500.juta -1 milyar

Pidana Penjara 12 - 60 bulan dan denda 500 juta – 1 milyar Pidana Penjara 6 - 12 bulan dan denda 6 – 12 juta

Pidana Penjara 12 - 24 bulan dan denda

53

hasil rekapitulasi rusak.

hilang/

Pasal 300

Merusak sistem informasi penghitungan suara

Pasal 301

Sengaja tidak membuat berita acara perolehan suara

Pasal 302

Tidak memberi salinan berita acara pemungutan suara

Pasal 303

Tidak mengamankan kotak suara


2. Dengan sengaja 3. Mengakibatkan hilangnya atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara 1. Setiap orang 2. Dengan sengaja 3. Merusak / mengganggu / mendistorsi sistim informasi perhitungan suara hasil pemilu 1. Ketua dan anggota KPPS/KPPSLN 2. Dengan sengaja 3. Tidak membuat dan menandatangani berita acara perolehan suara Peserta Pemilu dan calon anggota 4. DPR, DPD, dan DPRD (sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (3)) 1. Setiap KPPS/KPPSLN 2. Dengan sengaja 3. Tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS (sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat 2 dan ayat 3) 1. Setiap KPPS/KPPSLN 2. Tidak menjaga, mengamankan

12 – 24 juta

Pidana Penjara 60 - 120 bulan dan denda 500 juta - 1 milyar Pidana Penjara 12 - 36 bulan dan denda 6 – 12 juta


Pidana Penjara 6 - 18 bulan dan denda 6 – 18

54

Pasal 304

Panwaslu tidak mengawasi penyerahan kotak suara

1. 2.

Pasal 305

Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara

1. 2.

Pasal 306

KPU tidak menetapkan hasil pemilu

1. 2. 3.

Pasal 307 jo Mengumumkan hasil pasal 245 ayat penghitungan cepat pada hari (3) pemungutan suara


1. 2.

keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara, kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (4) dan ayat (5)) Setiap Panwaslu Lapangan Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU kabupaten/kota (sebagaimana dimaksud pasal 180 ayat (6)) Setiap PPS Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (sebagaimana dimaksud pasal 181) Setiap anggota KPU Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional (sebagaimana dimaksud pasal 199 ayat (2)) Setiap orang atau lembaga yang melakukan penghitungan cepat Mengumumkan hasil penghitungan

juta




55

Pasal 308 jo Tidak memberitahukan hasil pasal 245 ayat penghitungan cepat bukan (4) merupakan hasil resmi pemilu Pasal 309

KPU tidak melaksanakan putusan pengadilan

Pasal 310

Bawaslu tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran pemilu oleh KPU

Pasal 311

Pemberatan


cepat pada hari/ tanggal pemungutan suara 1. Setiap orang atau lembaga 2. Melakukan penghitungan cepat 3. Tidak memberitahukan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu 1. Ketua dan anggota KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota 2. Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (sebagaimana dimaksud Pasal 257 ayat (2)) 1. Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Lapangan, Panwaslu LN 2. Dengan sengaja 3. tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Penyelenggara Pemilu melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 269, Pasal 270, Pasal 276,



Pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

56

Pasal 278, Pasal 281, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 298, dan Pasal 300


57

Lampiran 2 : Unsur – Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Dasar Hukum (UU 42/2008) Pasal 202

Pasal 203

Pasal 204

Pasal 205

Pasal 206

Kualifikasi Delik

Unsur – Unsur Pelanggaran Pidana Pemilu

Tahapan Pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih: Menyebabkan orang lain 7. Setiap orang kehilangan hak pilih 8. Dengan sengaja 9. Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih Memberi keterangan tidak benar 5. Setiap orang 6. Dengan sengaja 7. Memberi keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain 8. Tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih Menghalang-halangi seseorang 5. Setiap orang untuk terdaftar sebagai pemilih 6. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 7. Menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih 8. Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Tidak menindaklanjuti temuan 5. Setiap anggota KPU Bawaslu 6. Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu 7. Dalam melaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan administrasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Tidak mengumumkan dan atau 1. Setiap anggota KPU, KPU Popinsi, KPU tidak memperbaiki DPS setelah Kabupaten/ Kota dan PPS mendapat masukan masyarakat 2. Dengan sengaja dan pasangan calon 3. Tidak mengumumkan dan/atau tidak


Ancaman Pidana



Pidana Penjara 12 -36 bulan dan denda 12 – 36 juta


Pidana penjara 3 – 6 bulan dan denda 3 – 6 juta

58

Pasal 207

Pasal 208

Pasal 209

Pasal 210

memperbaiki DPS setelah mendapat masukan dari masyarakat dan pasangan calon Tidak menindaklanjuti temuan 1. Setiap anggota KPU, KPU Propinsi, KPU pengawas pemiludalam Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan PPLN penyusunan DPS 2. Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, PPLN 3. Dalam melakukan penyusunan dan pengumuman DPS, perbaikan DPS, penetapan DPT 4. Merugikan WNI yang memiliki hak pilih Pendaftaran bakal Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon Membuat surat atau dokumen 7. Setiap orang palsu, atau menggunakan surat/ 8. Dengan sengaja dokumen palsu 9. Membuat surat atau dokumen 10. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai atau dokumen yang dipalsukan untuk menjadi pasangan calon Sengaja menambah dan 5. setiap anggota KPU, KPU Propinsi, KPU mengurangi daftar pemilih Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan PPLN 6. dengan sengaja 7. menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pilpres 8. setelah ditetapkan DPT Tahapan Masa Kampanye Membuat keputusan dan atau 3. setiap anggota setiap anggota KPU, KPU melakukan tindakan yang Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, menguntungkan atau merugikan dan PPLN salah satu pasangan calon pada 4. dengan sengaja masa kampanye 5. membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan






59

6.

Pasal 211

Membuat keputusan dan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

7. 4. 5. 6. 7.

Pasal 212

Membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye

Pasal 213

Kampanye diluar jadwal

Pasal 214 jo Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, f, g, i Pasal 215

Sengaja melanggar kampanye

8. 13. 14. 15. 16. 17. 12. 13. 14.

larangan

6. 7. 8.

Menjanjikan atau memberikan uang sebagai imbalan untuk tidak menggunakan hak untuk memilih atau menggunakan hak memilih tapi tidak sah

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye setiap pejabat negara dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon atau pasangan calon dalam kampanye setiap kepala desa atau sebutan lain dengan sengaja membuat keputusan dan atau melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu calon atau pasangan calon dalam masa kampanye setiap orang dengan sengaja kampanye diluar jadwal yang ditetapkan KPU setiap orang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye setiap pelaksana kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung agar tidak menggunakan haknya untuk memilih atau menggunakan hak memilih dengan cara



Pidana penjara 3 -12 bulan dan denda 3 – 12 juta



60

Pasal 216 jo Pasal 41 ayat (2) Pasal 217 jo Pasal 41 ayat (3)

Melanggar larangan sertakan kampanye Melanggar larangan pelaksana kampanye

mengikut sebagai

4. 5. 6.

7.


tertentu sehingga menyebab suara tidak sah setiap pelaksana kampanye melanggar larangan kampanye setiap ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, ketua, wakil ketua dan anggota BPK, gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur BI serta pejabat BUMN/ BUMD melanggar larangan sebagai pelaksana kampanye

Pidana penjara 3 – 12 bulan dan denda 30 – 60 juta Pidana penjara 6 – 24 bulan dan denda 25 – 50 juta

61

Pasal 218 jo Pasal 41 ayat (3) dan (5)

Pasal 219 jo Pasal 88 ayat (1) huruf a

Pasal 220 jo pasal 96 ayat (1) dan (2) Pasal 221 ayat (1) jo Pasal 97

Melanggar larangan sebagai pelaksana kampanye dan mengerahkan PNS dan menggunakan fasilitas negara

4.

Melakukan tindak pidana pilpres

3.

Memberi atau menerima kampanye melebihi batas

dana

Menerima dan tidak mencatat dana kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana kampanye dan atau tidak


5.

4. 5. 4. 5. 6. 4. 5.

setiap PNS, anggota TNI, dan kepolisian, kepala desa, dan perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa melanggar larangan sebagai pelaksana kampanye dan mengerahkan PNS dan menggunakan fasilitas negara.


anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, Sekjen KPU, pegawai sekjen KPU, sekretaris KPU Propinsi, pegawai sekretariat KPU Propinsi, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota, pegawai sekretaris KPU Kabupaten/ Kota terbukti melakukan tindak pidana pilpres dalam pelaksanaan kampanye setiap orang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan Pelaksana kampanye menerima dan tidak mencatat dana kampanye berupa uang dalam pembukuan khusus dana kampanye


Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 1 – 5 milyar Pidana Penjara 12 - 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali jumlah sumbangan yang diterima

62

Pasal 221 ayat (2) jo Pasal 97

Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 103 ayat (1)

Pasal 222 ayat (2) jo Pasal 103 ayat (2)

Pasal 223

menempatkannya pada rekening khusus dana kampanye pasangan calon Menerima dan tidak mencatat berupa barang atau jasa dalam pembukuan khusus dana kampanye Menerima sumbangan dan tidak melaporkan kepada KPU dan atau tidak menyetorkan ke kas negara

Menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan atau tidak melaporkan dan atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu

6.

dan atau tidak menempatkannya pada rekening khusus dana kampanye

4. 5. 6.

Pelaksana kampanye menerima dan tidak mencatat barang atau jasa dalam pembukuan khusus dana kampanye Pasangan calon menerima sumbangan (sebagaimana dimaksud Pasal 103 ayat 1) tidak melaporkan kepada KPU dan atau tidak menyetorkan ke kas negara Pelaksana kampanye menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan atau tidak melaporkan dan atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (pasal 103 ayat 2) Setiap orang melanggar larangan menggunakan anggaran

Pidana Penjara 12 – 48 bulan dan denda 3 kali jumlah sumbangan yang diterima

Setiap orang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pelaksana kampanye Karena kelalaiannya Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Ditingkat desa/ kelurahan Pelaksana kampanye Karena kelalaiannya


5. 6. 7. 8. 4. 5. 6. 7.

Melanggar larangan menggunakan anggaran (dimaksud pasal 103 ayat 4) Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye

4. 5.

Pasal 225 ayat (1)

Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat desa/ kelurahan (dimaksud Pasal 72)

1. 2. 3.

Pasal 225 ayat (2)

Sengaja terganggunya

Pasal 224


mengakibatkan tahapan

1. 2. 3.

4. 1. 2.

Pidana Penjara 12 - 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali jumlah sumbangan yang diterima Pidana Penjara 6 - 24 bulan dan denda 3 kali jumlah sumbangan yang diterima

Pidana Penjara 6 - 36 bulan dan denda 100 juta – 1 milyar



63

Pasal 226

Pasal 227

Pasal 228 (dibatalkan Mahkamah Konstitusi)

Pasal 229

Pasal 230

Pasal 231

penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tingkat desa/ kelurahan (dimaksud Pasal 72) Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 4. Ditingkat desa/ kelurahan 1. Setiap orang, peserta atau petugas kampanye 2. dengan sengaja atau lalai 3. mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Memberikan keterangan tidak 1. Setiap orang benar dalam laporan dana 2. dengan sengaja kampanye (dimaksud Pasal 99 dan 3. memberikan keterangan tidak benar dalam pasal 100 ayat 1 dan 2) laporan dana kampanye Tahapan masa Tenang Mengumumkan dan 3. Setiap orang menyebarluaskan hasil survey 4. Mengumumkan hasil dan atau dalam masa tenang menyebarluaskan hasil survey/jajak pendapat dalam masa tenang 5. dapat atau bertujuan memengaruhi pemilih Tahap pemungutan dan Penghitungan Suara Menetapkan jumlah surat suara 4. Ketua KPU yang dicetak melebihi yang 5. Dengan sengaja ditentukan 6. Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan (dimaksud pasal 108 ayat (2), (3), (4)) Dengan sengaja mencetak surat 4. Setiap orang dan atau perusahaan suara melebihi jumlah yang percetakan surat suara ditetapkan 5. Dengan sengaja 6. Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU (sebagaimana dimaksud pasal 109 ayat (1)) Tidak menjaga kerahasiaan, 3. Setiap orang dan atau perusahaan keamanan, dan keutuhan surat percetakan surat suara suara 4. Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan


3.

Pidana penjara 6 bulan – 24 bulan dan denda 6 – 24 juta






64

Pasal 232

Sengaja pemilih

memberi

Pasal 233

Menghalangi menggunakan hak pilih

Pasal 234

Menyebabkan suara pemilih tidak bernilai

Pasal 235

Sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain

Pasal 236

Memberi suara lebih dari satu kali


uang

kepada

seseorang

keutuhan surat suara (sebagaimana dimaksud Pasal 109 ayat 1) 7. Setiap orang 8. Dengan sengaja 9. Saat pemungutan suara 10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih 11. Supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Pasangan calon tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu 12. Sehingga surat suaranya tidak sah 5. Setiap orang 6. Dengan sengaja 7. Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau 8. melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara. 4. Setiap orang 5. Dengan sengaja 6. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang 4. Setiap orang 5. Dengan sengaja 6. Pada waktu pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain 4. Setiap orang 5. Dengan sengaja



Pidana Penjara 12 – 36 bulan dan denda 12 - 36 juta.



65

6.

Pasal 237

Menggagalkan pemungutan suara

Pasal 238

Majikan tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suara

4. 5. 6. 4. 5. 6.

Pasal 239

Merusak hasil pemungutan suara

4. 5. 6.

Pasal 240

Tidak memberikan pengganti

4. 5. 6.

surat

suara

7.

Pasal 241

Memberitahu pilihan kepada orang lain

pemilih

4. 5. 6.

Pasal 242 ayat (1)

Kelalaian yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat penghitungan suara


3. 4. 5.

Pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih Setiap orang Dengan sengaja Menggagalkan pemungutan suara Seorang majikan atau atasan Tidak memberikan kesempatan seorang pekerja Memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan Setiap orang Dengan sengaja Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel Ketua dan anggota KPPS/ KPPSLN Dengan sengaja Tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara (dimaksud pasal 117 ayat 2) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih Dengan sengaja Memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain (dimaksud pasal 119 ayat 2) Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan PPK karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan

Pidana Penjara 24 – 60 bulan dan denda 24 – 60 juta Pidana Penjara 6 - 12 bulan dan denda 6 – 12 juta




Pidana Penjara 6 - 12 bulan dan denda 6 - 12 juta

66

Pasal 242 ayat (2)

Sengaja menghilangkan atau merubah berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat penghitungan suara

Pasal 243

Lalai menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel

Pasal 244

Mengubah berita pemungutan suara

Pasal 245 ayat (1)

Sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama Sengaja menarik calonnya dan atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama

Pasal 245 ayat (2)


acara

hasil

perolehan suara dan atau sertifikat penghitungan suara 1. Anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan PPK 2. dengan sengaja 3. mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan atau sertifikat penghitungan suara Penetapan Hasil Pemilu 1. Setiap orang 2. karena kelalaiannya 3. menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara yang sudah disegel 4. Setiap orang 5. Dengan sengaja 6. Mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara 4. setiap calon Presiden atau Wakil Presiden 5. dengan sengaja 6. mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden 7. sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama 4. Pimpinan Partai Politik atau para pimpinan gabungan Partai Politik 5. Dengan sengaja 6. menarik calonnya dan atau pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama


Pidana penjara 12 – 60 bulan dan denda 500 juta – 1 miliar

Pidana Penjara 12 - 60 bulan dan denda 500 juta – 1 milyar

Pidana Penjara 24 - 60 bulan dan denda 25 – 50 miliar


67

Pasal 246 ayat 1

Sengaja mengundurkan diri Setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua

4. 5. 6. 7.

Pasal 246 ayat 2

Sengaja menarik calonnya dan atau pasangan calon yang telah ditetapkan KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua

5.

Pasal 247 ayat (1)

Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS (dimaksud Pasal 165 ayat 3) sementara persyaratan dalam UU telah terpenuhi

4. 5.

Pasal 247 (2)

Tidak mengamankan kotak suara

3. 4. 5.

Pasal 248

Sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden

3. 4. 5.

Pasal 249

Sengaja tidak membuat dan atau menandatanganiberita acara perolehan suara pasangan calon

3. 4. 5.

Pasal 250

Sengaja tidak memberikan salinan

4.


6. 7.

Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden Dengan sengaja Mengundurkan diri Setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua Pimpinan Partai politik atau para pimpinan gabungan partai politik Dengan sengaja Menarik calonnya dan atau pasangan calon yang telah ditetapkan KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua KPU Kabupaten/ Kota Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS (dimaksud Pasal 165 ayat 3) sementara persyaratan dalam UU telah terpenuhi Ketua dan anggota KPPS dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS Setiap orang dengan sengaja merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden ketua dan anggota KPPS/ KPPSLN dengan sengaja tidak membuat dan atau menandatanganiberita acara perolehan suara pasangan calon Setiap KPPS/KPPSLN

Pidana Penjara 36 - 72 bulan dan denda 50 - 100 miliar




Pidana Penjara 60 – 120 bulan dan denda 2,5 – 5 miliar


Pidana Penjara 3 - 12 bulan dan

68

Pasal 251

Pasal 252

Pasal 253

Pasal 254

Pasal 255

satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu luar negeri, PPS, PPLN dan PPK melalui PPS (dimaksud Pasal 139 ayat 2 dan 3) tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (dimaksud Pasal 139 ayat 4 dan 5) tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Kabupaten/ Kota (dimaksud Pasal 139 ayat 6)

5. 6.

tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (dimaksud Pasal 140) KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional mengumumkan hasil penghitungan

3. 4.


3. 4.

4. 5.

4. 5. 1.

dengan sengaja Tidak memberikan salinan satu eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan atau sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu luar negeri, PPS, PPLN dan PPK melalui PPS (dimaksud Pasal 139 ayat 2 dan 3) Setiap KPPS/KPPSLN tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama (dimaksud Pasal 139 ayat 4 dan 5)

denda 3 – 12 juta

Setiap pengawas pemilu lapangan tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada PPK dan Panwaslu kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Kabupaten/ Kota (dimaksud Pasal 139 ayat 6) setiap PPS tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya (dimaksud Pasal 140) KPU tidak menetapkan perolehan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional Setiap orang atau lembaga




Pidana Penjara 24 – 60 bulan dan denda 240 – 600 juta Pidana Penjara 6 – 18 bulan dan

69

(dibatalkan Mahkamah Konstitusi) Pasal 256

Pasal 257

cepat pada pemungutan suara

hari/tanggal

2.

melakukan penghitungan cepat yang tidak diberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu presiden dan wakil presiden tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dimaksud Pasal 200 ayat 2)

1. 2.

Pasal 258

Sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan atau laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS/PPLN dan atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden

Pasal 259

Pemberatan


mengumumkan hasil penghitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara

Setiap orang atau lembaga melakukan penghitungan cepat yang tidak diberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi pemilu presiden dan wakil presiden 1. Ketua KPU dan anggota KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/ Kota 2. tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (dimaksud Pasal 200 ayat 2) 1. Ketua dan anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan atau Pengawas Pemilu Luar Negeri 2. dengan sengaja 3. tidak menindaklanjuti temuan dan atau laporan pelanggaran pemilu presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS/PPLN dan atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden Penyelenggara Pemilu presiden dan wakil presiden melakukan pelanggaran pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Pasal 203, Pasal 204, Pasal 208, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 227, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, Pasal 237, Pasal 239, Pasal 241, Pasal 243, Pasal 244, Pasal 248

denda 6 – 18 juta




Pidana ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam pasalpasal tersebut.

70

Lampiran 3 : Check List Pemantauan Laporan, Penyidikan dan Penuntutan Pidana Pemilu.

Nama Pemantau : Hari/ tanggal Pemantauan Tempat Pemantauan Nama Kasus : Terlapor : Tanggal laporan : Penerima laporan : N Pertanyaan Jawaban o. Ya Tidak 1. Laporan oleh pengawas pemilu Apakah Pengawas Pemilu menerima laporan masyarakat Apakah setelah dilakukan kajian oleh pengawas pemilu, laporan itu merupakan pelanggaran pidana pemilu Apakah laporan itu mencantumkan identitas pelapor (nama dan alamat) Apakah pelapor meminta nama dan identitasnya dirahasiakan Apakah laporan masyarakat mencantumkan identitas terlapor Apakah laporan masyarakat mencantumkan waktu kejadian perkara Apakah laporan masyarakat mencantumkan tempat kejadian perkara Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

Keterangan/ Alat Verifikasi/ Alat Bukti

71

2.

Apakah laporan mencantumkan uraian kejadian Apakah laporan mencantumkan nama dan alamat saksi Apakah pengawas pemilu mengundang pihak pelapor untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima Apakah pengawas pemilu mengundang pihak terlapor untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diterima Apakah Pengawas Pemilu memerlukan alokasi waktu tambahan dalam melakukan pengkajian sesuai dengan undangundang Apakah pelaporan terjadinya pelanggaran pidana pemilu diteruskan kepada kepolisian Penyidikan oleh Kepolisian Apakah kepolisian menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu/ Panwaslu Apakah laporan pengawas pemilu telah terklasifikasi sebagai laporan tindak pidana pemilu Apakah laporan diajukan kepada penyidik polri di Sentra Gakkumdu Apakah laporan pengawas kepada penyidik dilampiri dengan salinan laporan dari masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

72

Apakah laporan pengawas kepada penyidik dilampiri dengan salinan hasil kajian terhadap laporan masyarakat Apakah laporan pelanggaran telah memenuhi syarat formil:  laporan pelanggaran dilakukan oleh pengawas pemilu?  Laporan pengawas pemilu diserahkan ke kepolisian maksimal 5 hari sejak laporan masyarakat atas dugaan pelanggaran?  Keabsahan laporan :  Sesuai dengan format laporan  Ditandatangani  Distempel  Mencantumkan tanggal/waktu  penomoran tanggal  penomoran surat. Apakah laporan pelanggaran telah memenuhi syarat materiil:  Identitas pelapor.  Nama dan alamat terlapor.  Peristiwa dan uraian kejadian.  Waktu dan tempat kejadian tindak pidana pemilu.  Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dan barang bukti yang mungkin didapat atau diketahui.


73

Apakah laporan dan dugaan pelanggaran telah memenuhi unsur-unsur pidana pemilu Apakah laporan yang tidak memenuhi syarat dan unsur pelanggaran pidana pemilu, dikembalikan kepada pengawas pemilu secara tertulis Apakah laporan yang tidak memenuhi syarat dan unsur pelanggaran pidana pemilu, dikembalikan kepada pengawas pemilu dan disertai alasan pengembalian Apakah setelah penelitian persyaratan selesai, laporan diterima dan dicatat dalam buku registrasi perkara dalam Sentra Gakkumdu Apakah setelah laporan dicatat dalam buku registrasi, pengawas pemilu mendapatkan tanda penerimaan laporan Apakah sebelum memulai penyidikan, penyidik membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pada hari yang sama menyerahkan kepada kejaksaan Apakah sebelum penyidikan, telah dilakukan perencanaan dengan menentukan:


74

   

Pelapor Terlapor Saksi Surat dan barang bukti yang akan didapatkan. Apakah dalam penyidikan ada pembagian:  Tugas  Pembatasan waktu penyelesaian tugas  Materi penyidikan yang akan didapatkan Apakah setiap hari, ada evaluasi pelaksanaan tugas, hambatan dan kendala dalam penyidikan Apakah berkas perkara yang akan diserahkan kepada JPU memenuhi administrasi penyidikan yang merupakan isi berkas perkara:  Resume (pendapat)  Laporan polisi  Berita acara  Berita Acara (BA) Penanganan TKP (bila ada)  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi – saksi  BAP Tersangka  BA Penangkapan  BA Penggeledahan  BA Penyitaan  BA Pelaksanaan tindakan lainnya  Surat-surat  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan


75





   

(SPDP) Surat permintaan ijin/ ijin khusus penyitaan Surat tanda penerimaan barang bukti Surat panggilan Surat-surat perintah Surat laporan dari pengawas pemilu Surat-surat lainnya

Apakah berkas perkara yang akan dikirimkan menyertakan surat pengiriman berkas perkara Apakah tanda tangan surat atau administrasi penyidik tindak pidana pemilu dilakukan oleh tim penyidik tindak pidana pemilu Apakah kepolisian melakukan pemanggilan terhadap saksi Apakah kepolisian melakukan pemanggilan terhadap tersangka Apakah saksi atau tersangka menghadiri surat pemanggilan penyidikan Apakah JPU melakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan terpidana melalui penyidik polri Apakah penyidik proaktif melakukan pendekatan kepada terpanggil untuk hadir lebih awal Apakah sebelum


76

melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik memberitahukan hakhak tersangka, seperti hak untuk didampingi penasehat hukumnya Apakah pemeriksaan terhadap saksi dilakukan di:  Kantor kepolisian terdekat  Kantor desa/ kelurahan  Rumah  Tempat lain yang disetujui penyidik dan saksi Apakah pemeriksaan tersangka dilakukan di kantor kepolisian atau kantor kepolisian terdekat dengan tempat tinggal tersangka (Polda, Polwil/ tabes, Poltabes, Polres/ ta, Polsek atau Pospol) Apakah pemeriksaan saksi dilengkapi dengan berita acara sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing Apakah penggeledahan terhadap badan, rumah atau tempat tertutup serta alat angkut dilakukan dengan surat perintah dan surat ijin penggeledahan dari ketua PN Apakah penggeledahan terhadap badan wanita dan anak-anak dilakukan oleh polisi wanita Apakah permintaan surat


77

ijin penggeledahan dari PN diikuti dengan koordinasi langsung dengan pejabat terkait di PN Apakah penyitaan dilakukan dengan surat perintah dan surat ijin/ surat ijin khusus penyitaan dari ketua PN Apakah setelah penyitaan terhadap benda bergerak tanpa surat perintah dan surat ijin penyitaan diikuti dengan pelengkapan surat perintah dan surat ijin penyitaan dari PN Apakah penyitaan dihadiri saksi dan dilengkapi dengan surat tanda terima barang sitaan Apakah surat ijin/ surat ijin khusus penyitaan ke PN diikuti dengan koordinasi langsung dengan pejabat terkait di PN Apakah barang bukti yang disita disimpan dalam tempat penyitaan barang bukti dan terjamin keamanannya Apakah kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka atas dugaan pelanggaran pidana Apakah penangkapan atas dugaan pelanggaran pidana pemilu dilakukan dengan surat perintah penangkapan dengan bukti permulaan yang cukup Apakah tersangka Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

78

tertangkap tangan Apakah penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan memperhatikan nilainilai dan norma agama, kesusilaan, adat istiadat serta menjunjung tinggi HAM dan tidak arogan Apakah penyidik melakukan penahanan terhadap pelaku pelanggaran pidana pemilu Apakah penahanan dilakukan dengan surat perintah yang berlaku terhadap:  Pelanggaran pemalsuan dokumen  Menggagalkan pemungutan suara  Merusak dan menghilangkan berita acara pemungutan suara  Mengubah berita acara hasil pemungutan suara  Merusak sistem informasi penghitungan suara  KPU tidak menetapkan hasil pemilu Apakah resume penyidikan memenuhi syarat formil dan materiil Apakah resume penyidikan memuat analisa kasus dan yuridis Apakah resume yang


79

memuat:  pendapat penyidik/ penyidik pembantu setelah melakukan pembahasan tentang pelanggaran pidana  memenuhi unsurunsur delik pasal yang dipersangkakan Apakah berkas perkara diberi sampul dengan penomoran dan ditandatangani oleh penyidik/ penyidik pembantu serta diketahui kepala kesatuan atau pejabat yang ditunjuk Apakah berkas perkara dibuat rangkap 4 dengan perincian 2 berkas untuk JPU Apakah penyerahan berkas perkara kepada JPU dilakukan dengan surat pengantar dan dicatat dalam buku ekspedisi penyerahan berkas perkara Apakah berkas perkara yang diserahkan kepada JPU sebanyak 2 eksemplar Apakah ada koordinasi antara penyidik dan JPU dalam menyepakati waktu pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap, penyerahan tersangka dan barang bukti tahap II Apakah sejak awal penyidikan hingga penelitian berkas perkara oleh JPU, penyidik dan JPU berkoordinasi untuk saling memberikan masukan dan melengkapi


80

berkas perkara Apakah penyidik menghentikan proses penyidikan Apakah surat pemberitahuan penghentian penyidikan diserahkan kepada JPU, tersangka dan pengawas pemilu Apakah proses penyidikan dilakukan pada hari kerja Apakah pelanggaran yang dilakukan anggota TNI ditangani oleh Polisi Militer oleh pengawas pemilu Apakah penyidikan terhadap pejabat negara seperti anggota MPR/ DPR, DPRD, DPD, BPK, menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota, tidak memerlukan ijin khusus 3.

Penuntutan oleh Kejaksaan Apakah proses penuntutan dilakukan dalam hari kerja Apakah jaksa penuntut umum yang menanganai kasus adalah jaksa khusus Apakah jaksa yang menangani pelanggaran pidana pemilu bebas tugas dari kasus lain Apakah dalam waktu 3 hari, JPU mengembalikan berkas perkara ke penyidik untuk dilengkapi Apakah dalam waktu 5 hari penyidik telah melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

81

Negeri Apakah dalam waktu 3 hari, jaksa penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan Apakah jaksa khusus ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan penyelesaian perkara pelanggaran pidana pemilu sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penyidikan Apakah jaksa khusus mempergunakan formulir P-16P Apakah jaksa khusus sejak menerima Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP), secara aktif melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara Apakah pengembalian berkas perkara disertai dengan petunjuk untuk melengkapi Apakah pengembalian berkas perkara yang belum lengkap dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan bahwa berkas perkara belum lengkap Apakah pengembalian berkas perkara menggunakan formulir P-18P Apakah pemberitahuan lengkapnya penyidikan dilakukan dalam waktu 3 hari sejak diterimanya Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

82

kembali berkas perkara dari penyidik Apakah pemberitahuan selesainya penyidikan menggunakan formulir P-21P Apakah sebelum terbitnya formulir P-21P, JPU telah mempersiapkan rencana dakwaan terhadap perkara tindak pidana pemilu Apakah penyerahan memori banding diserahkan tidak lebih dari 3 hari sejak putusan dibacakan Apakah Penuntut Umum menggunakan peraturan perundang-undangan tentang pemilu dalam melakukan penuntutan atas dugaan pelanggaran pidana pemilu


83

Lampiran 4 : Check List Pemantauan Persidangan Pidana Pemilu FORMULIR PEMANTAUAN KASUS PIDANA PEMILU Nama Pemantau Hari/Tanggal Tempat Pemantauan No. Perkara Jenis perkara Pasal yang didakwakan Majelis Hakim/ Hakim Tunggal*

Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum

..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………... ..…………………………………………………………………...

Hakim Ketua …..……………….……………………..………… Hakim Anggota 1…….………….…………………………….... 2……………………………………………….. 3……………………………………………….. 4……………………………………………….. 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………...

1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... Panitera 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... Panitera Pengganti 1…………………………………………………………………... 2…………………………………………………………………... DESKRIPSI KASUS SECARA UMUM Gambarkan posisi kasus secara umum. LAPORAN PEMANTAUAN TAHAPAN SIDANG Tahapan sidang pada saat dipantau. Sesuaikan dengan tahapan pada saat pemantauan terjadi. SEBELUM SIDANG Beberapa hal yang perlu dideskripsikan mengenai situasi sebelum persidangan, antara lain:  Kondisi di luar pengadilan.  Pengunjung yang berkepentingan  Kejadian-kejadian yang menarik perhatian sebelum sidang dimulai (misal; aksi demonstrasi, perkelahian dll)  Aktivitas para pihak (penempatan dan perlakuan terhadap para pihak sebelum sidang dimulai)  Aktivitas hakim, jaksa dan pengacara (misal, apakah ada pertemuan antara hakim, jaksa dan pengacara) PADA SAAT SIDANG Hal yang perlu dipantau:  kelengkapan dan susunan majelis hakim  penerapan hukum acara (sumber: UU Pemilu, KUHAP) Konsorsium Reformasi Hukum Nasional

84

sikap dan perilaku hakim, jaksa, pengacara dan terdakwa pada saat sidang (misal; tidur, terima HP, sikap hakim saat bertanya)  sikap dan perilaku pengunjung sidang SETELAH SIDANG Beberapa hal yang perlu dideskripsikan mengenai situasi setelah persidangan, antara lain:  Kondisi di luar pengadilan.  Pengunjung yang berkepentingan  Kejadian-kejadian yang mencolok sebelum sidang dimulai (misal; aksi demonstrasi, perkelahian dll)  Aktivitas para pihak (penempatan dan perlakuan terhadap para pihak sebelum sidang dimulai)  Aktivitas hakim, jaksa dan pengacara (misal, apakah ada pertemuan antara hakim, jaksa dan pengacara) LAMPIRAN-LAMPIRAN  Berkas pemeriksaan  Transkrip proses persidangan  Foto-foto yang relevan  Rekaman  Surat Penunjukan Hakim Khusus 


85

Checklist Pemantauan Ketentuan Pidana Pemilu No. Tahapan Persidangan Ya

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tdk

Keterangan/ Alat Verifikasi

Pemeriksaan dan persidangan oleh PN/ PT Apakah hakim yang menyidangkan adalah hakim khusus Apakah hakim khusus yang menyidangkan memiliki pengalaman bersidang selama 3 tahun Apakah hakim menyidangkan pelanggaran pidana pemilu berdasarkan hari kerja Apakah persidangan dilakukan dengan acara singkat Apakah persidangan PN dijalankan maksimal 7 hari sejak penyerahan berkas penuntutan Apakah pengadilan menyerahkan petikan putusan kepada JPU setalah putusan dibacakan Apakah permohonan banding disampaikan maksimal 3 hari sejak putusan pengadilan Apakah PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding maksimal 3 hari sejak permohonan diterima Apakah PT memutuskan permohonan banding maksimal 7 hari Apakah PN/ PT menyerahkan putusan kepada penuntut umum dalam waktu 3 hari Apakah persidangan dengan terdakwa anakanak dilakukan di pengadilan anak dengan menggunakan hakim khusus

Pemantauan Waktu Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu No. TAHAPAN Keterangan Ketepatan Waktu Waktu Ya Tidak 1. Kapan pelimpahan berkas perkara oleh JPU ke PN 2. Kapan PN memutuskan dakwaan pelanggaran pidana pemilu 3. Kapan permohonan banding diajukan 4. Kapan PN melimpahkan berkas perkara permohonan banding 5. Kapan PT memutuskan permohonan banding 6. Kapan Penyampaian hasil putusan PN


86

7.

dan PT ke JPU Kapan pelaksanaan hasil putusan PN dan PT

Sidang I Pembacaan Surat Dakwaan No. Tahapan Persidangan 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum 2. Terdakwa Hadir di persidangan Jika tidak hadir  Hakim menanyakan alasan ketidak hadiran terdakwa  Hakim menanyakan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah.  Apabila tidak sah, diadakan pemanggilan ulang (selama 3x) 3. Hakim tidak dapat memutus verstek terhadap persidangan tanpa dihadiri terdakwa 4. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh PH (Bagi tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana lebih 15 thn/lebih 5 thn wajib didampingi PH (Ps. 56 KUHAP) 5. Apabila didampingi PH, Hakim menanyakan surat kuasa dan surat izin beracara 6. Hakim menanyakan identitas terdakwa 7. Hakim mengingatkan terdakwa untuk memper-hatikan apa yang terjadi selama persidangan 8. Hakim mempersilahkan JPU untuk membacakan surat dakwaannya 9. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa mengerti isi dan maksud surat dakwaan 10. Hakim menjelaskan isi dan maksud surat dakwaan secara sederhana jika terdakwa tidak mengerti 11. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah ia keberatan dengan surat dakwaan tersebut 12. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda


Ya

Tdk

Keterangan

87

Sidang II Eksepsi (Jika ada) No. Tahapan Persidangan 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum 2. Terdakwa hadir di ruang sidang 3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah sudah siap dengan eksepsinya 4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa/PH membacakan eksepsinya 5. Hakim ketua menanyakan kesiapan JPU untuk memberikan tanggapan terhadap eksepsi terdakwa.  Apabila JPU akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan tanggapan JPU (lanjut ke form 3 dan form 4)  Apabila JPU tidak akan menanggapi eksepsi maka sidang ditunda untuk pembacaan putusan sela (lanjut ke form 5) 6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda 7. Hakim Ketua menyatakan Putusan akan diberikan bersamaan dengan Putusan mengenai perkara pokoknya

Ya

Tdk

Keterangan

Ya

Tdk

Keterangan

Sidang III Tanggapan JPU No. Tahapan Persidangan 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum 2. Terdakwa hadir di ruang sidang 3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan tanggapan-nya 4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapannya 5. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa/PH apakah akan menanggapi tanggapan JPU 6. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda


88

Sidang IV Tanggapan atas Tanggapan JPU No. Tahapan Persidangan 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum 2. Terdakwa hadir di ruang sidang 3. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa/PH apakah sudah siap dengan tanggapan atas tanggapan JPU 4. Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Terdakwa/PH untuk membacakan tanggapan atas tanggapan JPU 5. Hakim Majelis melakukan musyawarah hakim 6. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela 7. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada JPU apakah sudah siap dengan pembuktian 8. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda

Ya

Tdk

Keterangan

Sidang V : Pembuktian (Pemeriksaan saksi/saksi ahli) No. Tahapan Persidangan 1. Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum 2. Hakim memeriksa apakah sudah tidak ada saksi-saksi yang akan memberikan keterangannya yang masih di ruang sidang 3. Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar Pemeriksaan Saksi 4. Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan saksi/saksi ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya disamping PH. Saksi dihadirkan sesuai dengan kebutuhan (berapa jumlah saksi yang dihadirkan) 5. Hakim menanyakan kesehatan saksi/saksi ahli 6. Hakim menanyakan identitas saksi/saksi ahli 7. Hakim menanyakan apakah saksi mempunyai hubungan sedarah atau semenda atau hubungan pekerjaan dengan


Ya

Tdk

Keterangan

89

8. 9.

10.

11.

12.

13.

14. 15.

16. 17. 18.

19.

20.

21.

terdakwa  Jika Ya (diperdalam dengan dialog) Saksi/saksi ahli disumpah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli  Diperjelas dengan dialog JPU mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli  Diperjelas dengan dialog PH mengajukan pertanyaan kepada saksi/saksi ahli  Diperjelas dengan dialog Setiap saksi selesai memberikan keterangannya, Hakim menanyakan kepada terdakwa benar/tidaknya keterangan saksi tersebut Apakah saksi/saksi ahli menarik kembali keterangan dalam BAP penyidik Pemeriksaan Barang Bukti JPU memperlihatkan barang bukti di persidangan Hakim menanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti tersebut  Hakim meminta kepada JPU, PH, terdakwa, saksi untuk maju ke muka sidang dan memperlihatkan barang bukti tersebut Pemeriksaan Terdakwa Hakim mengajukan pertanyaan kepada terdakwa Hakim mempersilahkan JPU untuk mengajukan pertanyaan JPU mengajukan pertanyaan kepada terdakwa  Diperjelas dengan dialog PH mengajukan pertanyaan kepada terdakwa  Diperjelas dengan dialog Setelah pemeriksaan keterangan saksi/saksi ahli, terdakwa serta barang bukti, Hakim menanyakan kepada JPU untuk dapat membacakan tuntutannya Sidang ditunda 

Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (Saksi a


90







charge): Hakim Ketua. Hakim Anggota, JPU lalu PH. Urutan bertanya pada tahap pemeriksaan saksi/saksi ahli (saksi a de charge): Hakim Ketua, Hakim anggota, PH, lalu JPU. Saksi a charge: saksi yang memberatkan terdakwa  saksi dari JPU. Saksi a de charge: saksi yang meringankan terdakwa  saksi dari PH.

Sidang VI : Pembacaan Tuntutan (Requisitoir) No.

Tahapan Persidangan

1.

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum Terdakwa berada di ruang sidang JPU membacakan tuntutannya Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan pembelaan Hakim mempersilahkan PH membacakan pembelaannya PH membacakan pembelaannya Hakim menanyakan kepada JPU apakah akan mengajukan Replik Hakim mempersilahkan JPU membacakan Repliknya Hakim menanyakan kepada PH apakah akan mengajukan Duplik Hakim mempersilahkan PH membacakan Dupliknya Sidang ditunda untuk pembacaan Putusan

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ya

Tdk

Keterangan

Sidang VII : Pembacaan Putusan No.

Tahapan Persidangan

1.

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum Terdakwa hadir di persidangan Hakim Ketua menanyakan kesehatan terdakwa dan menanyakan apakah siap

2. 3.


Ya

Tdk

Keterangan

91

4.

untuk mengikuti persidangan untuk pembacaan Putusan Terdakwa Hadir dalam persidangan Jika Tidak hadir  Hakim menanyakan alasan ketidakhadiran terdakwa  Jika alasan memungkinkan Hakim Ketua menunda sidang

5. 6.

Pembacaan Putusan Hakim menanyakan apakah terdakwa mengerti isi Putusan tersebut  Jika tidak mengerti Hakim Ketua menerangkan secara singkat

7.

Putusan dibacakan dengan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Putusan memuat identitas terdakwa Putusan memuat isi surat dakwaan Putusan memuat pertimbangan hukum Putusan tuntutan pidana Putusan memuat hari dan tanggal diadakannya rapat musyawarah Majelis Hakim menanyakan apakah para pihak akan mengajukan upaya hukum

8. 9. 10. 11. 12. 13.


92

Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu 2009

Recommend Documents