DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN.. 1 B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU.. 3 C. POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU...20

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN ……………………………………………………….. 1 B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU ……………………….. 3 C. POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ………...20 D. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU PEMILU ….... 25 E. ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU ……………...…48 F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P.) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TENTANG POLA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU ………………...49 G. PENUTUP ………………………………………………………………… 63 H. LAMPIRAN ………………………………………………………………… 64

PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

A. PENDAHULUAN Ibi societas ibi ius (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum). Pendapat yang dikemukakan oleh Marcus Tilius Cicero (106-43 SM) tersebut sampai sekarang tidak seorangpun dapat membantahnya. Tanpa hukum tidak ada ketertiban dan tanpa ketertiban, manusia akan kehilangan pedoman. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai dua sumber kekuasaan sebagaimana diatur dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sebagai tindak lanjut dari UUD 1945 tersebut, Undang-Undang telah menetapkan bahwa anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden, dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap lima tahun sekali. Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat kali ini merupakan pemilihan langsung yang ketiga setelah Pemilu 2004 itu, yang merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbeda dengan Pemilu 2009 yang lalu, Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2012, melengkapi undang-undang di bidang politik yang telah ada sebelumnya yakni Undangundang Nomor 2 Tahun 20011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

2

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, tahapan Penyelenggaraan Pemilu dimulai dari Tahap Persiapan Pemilu yang telah dilaksanakan sejak tanggal 9 Juni 2012 dan puncaknya pada Tahap Pemungutan Suara yang berlangsung serentak pada tanggal 9 April 2014, serta berakhir pada Tahap Pengucapan Sumpah/ Janji anggota DPR dan DPD yang telah dijadwalkan akan dilaksanakan pada Juli - Agustus 2014. Berdasarkan pengalaman pada penyelenggaraan Pemilu tahun-tahun sebelumnya, yang diperkirakan mengandung Kerawanan akan terjadinya tindak pidana Pemilu, adalah pada tahap-tahap : 1. Pendaftaran pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih. 2. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. 3. Kampanye. 4. Pemungutan suara dan penghitungan suara. Peran Kejaksaan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, lebih terfokus pada fungsi Kejaksaan sebagai penegak hukum, khususnya dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana Pemilu baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Kejaksaan sebagai salah satu institusi Penegak Hukum pada hakekatnya memegang posisi sentral dalam menegakkan aturan hukum yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tersebut dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, sangat diperiukan kesiapan aparatur Kejaksaan, baik yang menyangkut teknis yuridis khususnya penguasaan hukum materiil yaitu Undang-undang Pemilu dan peraturan-peraturan lain yang terkait dengan Pemilu, maupun dukungan dana dan administrasi yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan dan eksekusi yang menjadi wewenang Kejaksaan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disusun pedoman praktis bagi para Kajati, Kajari. Kacabjari dan para Jaksa, dalam rangka penanganan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

3

dan penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu serta tindak pidana lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut : A. Pendahuluan B. Tahapan Penyelenggaraan Pemilu C. Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu D. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu dalam UU Pemilu E. Administrasi Perkara Tindak Pidana Pemilu F. Penutup, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum G. Lampiran

B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU Tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan

Umum

Anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012, tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, pada pokoknya meliputi kegiatan sebagai berikut : No.

Program/kegiatan

Jadual

Ket.

1

2

3

4

TAHAPAN PERSIAPAN 1.

Penataan Organisasi a. Penyusunan tata kerja KPU, KPU provinsi, dan KPU

9 Juni s/d 9 Agust 2012

Dilaksanakan oleh KPU



kabupaten/kota b. Penyusunan organisasi, tugas, fungsi, wewenang dan tata kerja Sekretariat Jenderal Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

4

KPU, Sekretariat KPU provinsi, dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan Presiden c. Penyusunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota, dengan Peraturan KPU



d. Pengisian jabatan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/kota

9 Juni s/d 9 Des 2012


2.

Pendaftaran Pemantau dan Pemantauan

Agust 2012 s/d Mar 2014


3.

Pembentukan Badan Penyelenggara a. Pembentukan PPK dan PPS/PPLN

Nov 2012 s/d Jan 2013

Dilaksanakan oleh KPU,KPU Kabupaten /kota

b. Pembentukan KPPS /KPPSLN

9 Feb s/d 9 Mar 2014

Dilaksanakan oleh PPS/PPLN

c. Pembentukan Pantarlih/Pantarlih LN

Feb 2013


4.

Seleksi Anggota KPU provinsi dan Kabupaten/ Kota

Jan- Desember 2013

Dilaksanakan oleh KPU, dan KPU Provinsi

5.

Rapat Kerja, Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis di Setiap Tingkatan

1 Juli 2012 s/d 28 Feb 2014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten /kota, PPK, PPS dan PPLN

6.

Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih

Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

5

7.

8.

a. Penyusunan pedoman sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih

9 Juni s/d 31 Okt 2012


b. Penyusunan modul sosialisasi dan pendidikan pemilih

9 Juni s/d 1 Okt 2012


c. Pelaksanaan sosialisasi, publikasi dan pendidikan pemilih

Juni 2012 s/d Juni 2014

Dilaksanakan oleh KPU,KPU provinsi, dan KPU Kabupaten / kota

a. Penyusunan pedoman pengelolaan data dan informasi



b. Penyusunan dan pengembangan aplikasi SI KPU (Sistem Informasi KPU)

9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013


c. Pengembangan WAN (Wide Area Network) Pemilu 2014 untuk pengelolaan data dan informasi.

9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013


d. Revitalisasi LAN (Local Area Network) KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.

9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013


e. Bimbingan teknis SI KPU (Sistem Informasi KPU)

9 Juni 2012 s/d 28 Feb 2014


Pengelolaan data dan Informasi

Logistik a. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu



b. Bimbingan teknis

1 Juli s/d 31 Des 2013

Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten /kota

c. Pengadaan dan pengelolaan logistik 1) Logistik Tahun 2013

9 Juni s/d 30 Nov 2013

Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set


6

KPU Kabupaten / Kota 2) Logistik Tahun 2014

1 Okt 2013 s/d 31 Mar 2014

Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPU Kabupaten / kota

d. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara:

Dilaksanakan oleh Setjen KPU, Set KPU provinsi, Set KPUkabupaten/ kota

1) KPU provinsi

1 Feb s/d 31 Mar 2014

Menerima dari KPU

2) KPU kabupaten/kota

1 Feb s/d 31 Mar 2014

Menerima Dari KPU dan KPU provinsi

3) PPK

1 Mar s/d 5 April 2014

Menerima dari KPU kabupaten/kota

4) PPS

5 s/d 8 April 2014

5) KPPS

8 April 2014

e. Distribusi logistik perlengkapan pemungutan suara di luar negeri: 1) PPLN dan KPPSLN


Dilaksanakan oleh KPU, Kemenlu dan PPLN

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1.

Perencanaan Program dan Anggaran. a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu

9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013

b. Penyusunan dokumen penganggaran (RKKL, DIPA, POK) Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

9 Juni 2012 s/d 31 Des 2013


7

c. Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan


2.

Penyusunan Peraturan KPU

9 Juni 2012 s/d 9 Juni 2013


3.

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu a. Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran

9 s/d 11 Agust 2012


b. Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran

10 Agust s/d 7 Sept 2012

c. Penerimaan kelengkapan dokumen persyaratan

8 s/d 29 Sept 2012

Dilaksanakan oleh: 1. KPU 2. KPU Kabupaten/Kota Untuk penerimaan kelengkapan KTA

d. Verifikasi administrasi di KPU

11 Agust s/d 6 Okt 2012

e. Pemberitahuan hasil verifikasi Administrasi

7 s/d 8 Okt 2012

f. Perbaikan administrasi oleh partai politik

9 s/d 15 Okt 2012

g. Verifikasi administrasi hasil perbaikan

16 s/d 22 Okt 2012

h. Pemberitahuan penelitian administrasi hasil perbaikan kepada: 1) KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

23 s/d 29 Okt 2012

2) Pimpinan partai politik tingkat pusat

23 s/d 29 Okt 2012

i. Verifikasi faktual di tingkat KPU 1) Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat

30 Okt s/d 6 Nov 2012

2) Penyampaian hasil verifikasi

7 s/d 10 Nov 2012

3) Perbaikan

11 s/d 17 Nov


8

2012 4) Verifikasi hasil perbaikan

18 s/d 24 Nov 2012

5) Penyusunan berita acara

25 s/d 27 Nov 2012

j. Verifikasi di tingkat KPU provinsi: 1) Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi

30 Okt s/d 6 Nov 2012

2) Penyampaian hasil verifikasi

7 s/d 10 Nov 2012

3) Perbaikan

11 s/d 17 Nov 2012

4) Verifikasi hasil perbaikan

18 s/d 24 Nov 2012

5) Penyusunan berita acara:

25 s/d 27 Nov 2012

a) Hasil verifikasi provinsi b) Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/ kota 6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU

26 s/d 28 Des 2012

1) Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan

30 Okt s/d 24 Nov 2012

2) Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan

25 s/d 26 Nov 2012

3) Perbaikan

27 Nov s/d 3 Des 2012

4) Verifikasi hasil perbaikan

4 s/d 17 Des 2012

5) Penyusunan berita acara

18 s/d 19 Des 2012

6) Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi

20 s/d 21 Des 2012

Rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan Penetapan partai politik peserta Pemilu


KPU provinsi

22 s/d 25Des2012

k. Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/ kota:

L

Dilaksanakan oleh

29 Des 2012 s/d 8 Jan 2013

Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota


9

4.

m. Pengumuman partai politik peserta Pemilu

9 s/d 11 Jan 2013


n. Pengundian dan penetapan nomor unit partai politik

12 s/d 14 Jan 2013


o. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara

12 Jan s/d 15 Mar 2013

Dilaksanakan oleh PT TUN

9 Nov s/ d 9 Des 2012

Dilaksanakan oleh Mendagri, Gubemur, Bupati dan Walikota

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih a. Penyerahan data kependudukan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data WNI di luar negeri

serta Menteri Luar Negeri b. Sinkronisasi data kependudukan dan data WNI di luar negeri

9 Des 2012 s/d 9 Feb 2013

Dilaksanakan oleh Pemerintah bersama KPU

c. Penyerahan DP4 kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

9 Feb 2013

Dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

d. Konsolidasi DP4

10 s/d 24 Feb 2013

Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

e. Pencermaan DP4 dan DPT Pemilu terakhir

25 Feb s/d 10 Mar 2013

f. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

11 s/d 13 Mar 2013


g. Pemuktakhiran data pemilih (pencocokan dan penelitian)

14 Mar s/d 9 Juni 2013

Dilaksanakan oleh Pantarlih

h. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

10Junis/d9Juli20 13

Dilaksanakan oleh PPS

i. Penetapan DPS

10 Juli 2013


j. Pengumuman DPS

11 s/d 24 Juli

Dilaksanakan


10

5.

2013

oleh PPS

k. Penyerahan salinan DPS kepada partai politik tingkat kecamalan

12 s/d 15Juli2013

Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

l. Masukan dan tanggapan masyarakat

11 Juli s/dl Agust 2013

m. Perbaikan dan penyusunan DPS

2 s/d 15 Agust 2013


n. Penetapar. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

16 Agust 2013


o. Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP

17 s/d 23 Agust 2013


p. Perbaikan DPSHP

24 Agust s/d 6 Sept 2013

q. Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota

7 s/d 10 Sept 2013

Dilaksanakan oleh PPS melalui PPK

r. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat kabupaten/kota

7 s/d 13 Sept 2013

Dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota ]

s. Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS

14 s/d 20Sept 2013


t. Penyerahan salinan DPT kepada partai politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan

14 s/d 20Sept 2013


u. Pengumuman DPT

21 Sept 2013 s/d 9 Apri 2014

v. Rekapitulasi di KPU provinsi

24 Sept s/d 8 Okt 2013

Dilaksanakan oleh KPU provuisi

w. Rekapitulasi di KPU

9 s/d 23 Okt 2013


a. Pemuktahiran data pemilih WNI di luar negeri

9 Feb s/d 9 Mei 2013

PPLN dibantu Pantarlfli

b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)

10 Mei s/d 9 Juni 2013

Dilaksartakan oleh PPLN

Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri


11

6.

c Pengumuman DPSLN

10 s/d 24 ]uni 2013

Dilaksanakan oleh PPLN

d. Masukan dan tanggapan masyarakat

25 Juni s/d 16 Juli 2013

e. Perbaikan DPSLN

17 s/d 24 ]uli 2013


f. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)

25 Juli s/d 10 Agust 2013


g- Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia

11 s/d 25 Agust 2013


a. Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2)

10 Des 2012 s/d 15 Jan 2013


b. Penataan daerah pemijhan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

7 s/d 21 Feb 2013

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota

c. Rapat koordinasi dengan partai politik peserta Pemilu dan konsultasi publik

22 s/d 28 Feb 2013

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota

d. Penyerahan hasil penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU

1 s/d 2 Mar 2013

Dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU kabupaten/ kota

e. Penetapan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

1 s/d 9 Mar 2013


Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan

7.

Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota

7.1.

Pendaftaran Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota a Pengumuman pendaftaran pencalonan

6 s/d 8 April 2013

b. Pendaftaran pencalonan

9 s/d 15 April


12

2013 7.2.

Verifikasi Pencalonan Anggota DPD a. Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD

16 s/d 22 April 2013

Dilaksanakan oleh KPU dibantu KPU provinsi

b. Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi

23 April 2013


c- Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi

24 s/d 30 Apri. 2013

d. Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi

1 s/d 7 Mei 2013


e. Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan

8 s/d 21 Mei 2013


f- Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD

22 Mei 2013


g- Perbaikan terhadap persyaratan dukungan

23 s/d 29 Mei 2013

h. Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan

30 Mei s/d 12 Juni 2013


i. Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU

13 Juni 2013

Dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

j. Penelitian persyaratan calon anggota DPD

14 s/d 27 Juni 2013


k. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD

28 s/d 30 Juni 2013


L Pengumuman DCS anggota DPD

1 s/d 3 Juli 2013



13

7.3.

m. Masukan dan tanggapan masyarakat

4 s/d 13 Juli 2013

n. Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD

14 s/d 16 Juli 2013


o. Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU

17 s/d 23 Juli 2013


p. Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD '

24 s/d 26 Juli 2013


q. Pengumuman DCT anggota DPD

27 Juli 2013


16 s/d 29 April 2013

Dilaksanakan oleh:

Venfikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota a. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan ~ bakal calon: 1) Anggota DPR

1) KPU

2) Anggota DPRD provinsi

2) KPU provinsi

3) Anggota DPRD kabupaten/kota

3) KPU kabupaten/kota

b. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu

30 April 2013

Dilaksanakan oleh 1 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

c. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

1 s/d 7 Mei 2013

Dilaksanakan oleh 1 partai politik di masing-masing tingkatan

d. Verifikasi terhadap perbaikan daftar 8 s/d 14 2013 calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota e.

Penyusunan dan penetapan DCS 12 s/d anggota DPR, DPRD provinsi dan 2013 DPRD kabupaten/kota


Mei Dilaksanakan oleh 1 KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

25Juni Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan

14

KPU kabupaten/kota f. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan g. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota h. Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota i. Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

26 s/d 30 Juni2013

Dilaksanakan oleh 1 KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

1 s/d 10 Juli 2013 11 s/d 17 Juli 2013

Dilaksanakan oleh 1 partai politik di masing-masing tingkatan

18 Juli 2013

j. Pemberitahuan pengganti DCS

19 s/d 20 Juli 2013

k. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

21 s/d 27 Juli 2013

L Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota

27 s/d 29 ]uli 2013

Dilaksanakan oleh Partai politik di masing-masing tingkatan

m. Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

30 Juli s/d 3 Agst 2013

Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota

n. Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota

4 Agust 2013

Diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sesuai tingkatannya

o. Sengketa Tata Usaha Negara Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

4 Agust s/d 7

15

Okt 2013 8.

Kampanye a. Persiapan Kampanye 1) Koordinasi dengan pemerintah daerah 15 s/d 29 Des KPU/KPU untuk penetapan lokasi pemasangan 2012 provinsi/ KPU alat peraga untuk pelaksanaan kabupaten/ kota kampanye berkoordinasi dengan Pemerintah/ Pemerintah Daerah 2)

Pendaftaran pelaksana kampanye 11 Jan s/d 11 Ditetapkan oleh KPU, KPU (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi Feb 2013 Provinsi dan dan DPRD kabupaten/kota) serta KPU anggota DPD kepada KPU, KPU kabupaten/kota provinsi dan KPU kabupaten/kota

3)

Penyerahan laporan awal dana 2 Feb s/d 2 Mar Dilaksanakan oleh Partai kampanye dan rekening khusus dana 2014 Politik Peserta kampanye kepada KPU, KPU provinsi Pemilu Sesuai dan KPU kabupaten/kota. Tingkatannya

4) Koordinasi dengan lembaga terkait 12 Feb s/d 12 KPU dan KPU (KPl, KPID, Dewan Pers, Polri). Mar 2014 provinsi 5)

Penyusunan Jadual Kampanye Rapat Umum dengan peserta Pemilu;

12Febs/dl2Mar2 014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014

b. Pelaksanaan Kampanye 1)

Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga.

11 Jan 2013 s/d 5 April 2014

2)

Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik.


Dilaksanakan oleh peserta Pemilu 2014

3)

Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan public melalui KPU,

10 s/d 24 April 2014

Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta


16

KPU provinsi, kabupaten/kota 4)

dan

KPU

Audit dana kampanye

5) Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota

Pemilu dan Calon Anggota DPD 25 April s/d 25 Mei 2014 26s/d27Mei 2014

6)

Penyampaian hasil audit dana kampanve oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu

28 Mei s/d 3 Juni 2014

7)

Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye

4 s/d 13 Juni 2014

9.

Masa Tenang

10.

Pemungutan dan Penghitungan Suara

10.1

Persiapan menjelang pemungutan suara : a. Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik

Dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik

6 s/d 8 April 2014

1 s/d 28 Feb 2014

Dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dai KPU kabupaten/kota

Pembersihan alat peraga kampanye oleh masing-masing peserta Pemilu 2014

Dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota (termasuk beberapa kecamatan)

b. Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah

5 s/d 31 Mai 2014

Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS

c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN

Sebelum 6 April 2014

Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN


17

d. PenyiapanTPS/TPSLN

10.2

8 April 2014

Dilaksanakan oleh KPPS/KPPSLN

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

9 April 2014

Dilaksanakan oleh KPPS

b. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS

9 April 2014


c. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS

9 April 2014


d. Pemungutan Suara di TPSLN

30 Mar-6 April 2014

Dilaksanakan oleh KPPSLN disesuaikan hari libur kerja pada negara yang bersangkutan

e. Penghitungan Suara di TPSLN

9 April 2014

Dilaksanakan oleh KPPSLN

f. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN

9 April 2014


g. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN

9 April 2014


a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN

10 s/d 15 April 2014


b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di pre/PPLN

10 s/d 15 April 2014


11.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

c. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan

1) Di PPS kepada PPK

12 s/d 15 April 2C14


2) Di PPLN kepada KEMENLU

12 s/d 17 April 2C14


3) Dari KEMENLU kepada KPU

18 April 2014

Dilaksanakan oleh KEMENLU


18

d. Rekapirulasi hasil penghitungan suara di PPK

13 s/d 17 April 2014 [

dilaksanakan oleh PPK

e. Pengumuman salinan serKfikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

14 s/d 17 April 2014 I


f. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota

15 s/d 19 April 2014 I


g. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

19 s/d 21 April 2014

dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

h. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota

20 s/d 22 April 2014


i. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi

20 s/d 22 April 2014


j. Rekapirulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi

22 s/d 24 April 2014

Dilaksanakan oleh KPU provinsi

k. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi

23 s/d 25 April 2014

Dilaksanakan oleh oleh KPU provinsi

L Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemiij Anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU

24 s/d 28 April 2014

Dilaksanakan oleh KPU provinsi

m. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat Nasional

26 April s/d6Mei2014


n. Penetapan rekapitulasi hasi: penghitungan perolehan suara Partai polirik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.

6 s/d 7 Mei 2014


12.

Penetapan hasil pemilu secara nasional

7 s/d 9 Mei 2014


13.

Penetapan partai politik memenuhi ambang batas

7 s/d 9 Mei 2014


14.

Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih a. Tingkat nasional


19

1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih anggota DPRserta DPD

11 s/d 17 Mei 2014

Ditetapkan oleh KPU

2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPR, dan DPD

12 s/d 18 Mei 2014

Ditetapkan oleh KPU

b. Tingkat provinsi

1) Penetapan Pemlehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD provinsi

11 s/d 13 Mei 2014

Ditetapkan oleh KPU provinsi

2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD provinsi

12 s/d 18 Mei 2014

Ditetapkan oleh KPU provinsi

c. Tingkat kabupaten/kota

15.

16.

1)

Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD kabupaten/kota

11 s/d 13 Mei 2014

Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota

2)

Femberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD kabupaten/ kota

12 s/d 18 Mei 2014

Ditetapkan oleh KPU kabupaten/ kota

a. DPRD kabupaten/kota

Juni - Juli 2014

Oleh Gubemur atas nama Presiden Rl*

b. DPRD provinsi

Juni-Juli2014

Oleh Mendagri atas nama Presiden RI*

c. DPR dan DPD

Agust - Sep 2014

Oleh Presiden RI

Peresmian Keanggotaan

Pengucapan Sumpah/Janji Pengucapan sumpah/janji anggota :

a. DPRD kabupaten/kota

Juli-Agust 2014

Oleh Sekretariat DPRD kabupaten/kota

b. DPRD provinsi

Agust - Sept 2014

Oleh Sekretariat DPRD provinsi

c. DPR dan DPD

10 Okt 2014


Oleh Sekretariat Jenderal DPR

20

TAHAPAN PENYELESAIAN 1.

2.

3.

Perselisihan Hasil Pemilu Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi

12 s/d 14 Mei 2014

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu

1 Okt s/d 1 Nov 2014

a. KPU kabupaten/ kota

Juli 2014

b. KPU provinsi

Agust 2014

Penyusunan Dokumentasi

9 April s/d 31 Agust 2014

4.

Pengelolaan Arsip

5.

Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc

6.

Penyusunan Laporan Keuangan

Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi. KPU kabupaten/kota

1 Sept 2014 s/d 1 Okl 2019

Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota

9 Juni 2014

Dilakukan sesuai dengan ringkatannya

1 Juli s/d 31 Des 2014

Dilakukan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota

.

C. POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

Dalam pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tindak pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara khusus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

21

Pemilu, dengan memberikan batasan waktu penyidikan pra penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, para Kajati/Kajari agar menunjuk Jaksa khusus untuk menangani perkara tindak pidana pemilu. Jaksa yang menangani perkara tindak pidana Pemilu intuk sementara waktu agar tidak dibebani menangani perkara lain. Penunjukan Jaksa Khusus Pemilu tersebut agar mempertimbangkan kemampuan teknis, integritas dan profesionalisme Jaksa yang akan ditunjuk. Selain adanya penunjukan Jaksa yang khusus untuk enangani perkara pelanggaran pidana Pemilu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah sistem registrasi dan administrasi perkara yang harus diatur secara khusus/tersendiri untuk mengimbangi kecepatan penanganan perkara tindak pidana Pemilu, sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman ini. Pimpinan telah menetapkan bahwa perkara tindak pidana pemilu merupakan perkara penting yang level pengendaliannya ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi, namun pelaporannya harus disampaikan kepada Jaksa Agung cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dalam hal di daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota dibentuk Sentra GAKKUMDU yang melibatkan Kejaksaan, agar Kajati menugaskan Aspidum atau Jaksa lain dalam Sentra GAKKUMDU Propinsi, sedangkan untuk Sentra GAKKUMDU Kabupaten/Kota, agar Kajari menugaskan Kasi Pidum, Kacabjari atau Jaksa lain. Jaksa yang ditunjuk dalam Sentra GAKKUMDU agar dipilih Jaksa yang memiliki kemampuan teknis, integritas dan Profesionalisme yang baik. Pola penanganan perkara tindak pidana Pemilu pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan pedoman sebagai berikut: 1. Tahap Pra Penuntutan 1.1.

Pada

saat

dimulainya

Kajati/Kajari/Kacabjari penyidikan

perkara

menerima

tindak

pidana

pemberitahuan Pemilu,

agar

Kajati/Kajari/Kacabjari segera menunjuk Jaksa Khusus Pemilu yang telah ditetapkan, untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

22

penyelesaian

perkara

pelanggaran

pidana

Pemilu,

dengan

mempergunakan formulir P-16P sebagaimana terlampir dalam pedoman ini. Tembusan formulir P-16P tersebut agar disampaikan secara langsung kepada Jaksa Agung cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jaksa Khusus Pemilu yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dengan formulir P-16P, sekaligus menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menyelesaikan perkara ke pengadilan, sehingga dengan digunakannya formulir P-16P, tidak perlu lagi menerbitkan formulir P-16A. Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk sebagai Jaksa Khusus Pemilu agar tidak dibebani dengan tugas-tugas lainnya. 1.2. Jaksa Khusus Pemilu yang ditunjuk (Jaksa P-16P) sejak menerima SPDP secara aktif melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara. 1.3

Sesuai ketentuan Pasal 261 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, hasil penyidikan dan berkas perkara tindak pidana Pemilu, harus sudah selesai dan disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyidik menerima laporan adanya pelanggaran pidana Pemilu dari Bawaslu, Panwaslu Propmsi, Panwaslu Kabupaten/Kota.

1.4

Pada saat Jaksa P-16P telah menerima penyerahan berkas perkara tahap pertama, agar segera melakukan penelitian kelengkapan formil

maupun

kelengkapan

materil,

dengan

memperhatikan

ketentuan 261 UU No. 8 Tahun 2012. 1.5

Penelitian terhadap berkas perkara dilakukan dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara tahap pertama diterima, dan apabila berdasarkan hasil penelitian ternyata berkas perkara belum lengkap, berkas perkara tersebut harus dikembalikan paling lama 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara diterima dari penyidik disertai petunjuk


23

untuk melengkapinya (vide Pasal 261 ayat (2) UU no. 8 Tahun 2012). 1.6

Mengingat pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi oleh penyidik

dibatasi

paling

lama

3

(tiga)

hari,

maka

untuk

mempersingkat administrasi, agar pemberitahuan berkas perkara belum lengkap digabungkan dengan pengembalian berkas pekara untuk dilengkapi. Untuk itu maka pengembalian berkas perkara tersebut agar menggunakan formulir P-18P sebagaimana terlampir dalam pedoman ini. 1.7

Penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum tersebut kepada Kejaksaan dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara tersebut diterima kembali [vide Pasal 261 ayat (3) UU No. 8 Tahun 2012].

1.8

Apabila berdasarkan hasil penelitian tersebut sudah memenuhi persyaratan,

agar

diberitahukan

kepada

penyidik

dengan

mempergunakan formulir P-21P sebagaimana terlampir, dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah berkas perkara tersebut diterima kembali dari penyidik. 1.9

Sebelum P-21P diterbitkan, agar Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk menyiapkan rencana dakwaan terhadap perkara tindak pidana Pemilu tersebut terlebih dahulu.

1.10 Apabila tindak pidana Pemilu tersebut dilakukan oleh pejabat pemerintah atau tokoh masyarakat, agar segera dilaporkan ke Jaksa Agung Rl cq JAM PIDUM. 2. Tahap Penuntutan, Upaya Hukum dan Eksekusi 2.1. Setelah penyerahan berkas perkara tahap kedua diterima, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk dengan formulir P-16P secara otomatis merupakan Jaksa Penuntut Umum yang menyidangkan perkara tindak pidana Pemilu tersebut, sehingga tidak perlu lagi diterbitkan formulir P-16A. Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

24

2.2. Pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu ke pengadilan negeri dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah penyerahan tahap II diterima dari penyidik (vide pasal 261 ayat (4) UU No. 8 Tahun 2012). 2.3. Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012, yang memberikan

batasan

waktu

bagi

pengadilan

negeri

untuk

memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, supaya para Kajari berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan untuk menetapkan hari persidangan. 2.4. Untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakhadiran terdakwa dan para saksi, agar dilakukan koordinasi dengan penyidik untuk dapat menghadapkan terdakwa dan para saksi di depan persidangan pada hari yang telah ditentukan. 2.5. Pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana Pemilu dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, kecuali terhadap perkara tindak pidana pemilu tertentu yang menarik perhatian masyarakat yang diatensi oleh Pimpinan, maka pengendaliannya dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum. 2.6. Terhadap putusan perkara tindak pidana Pemilu yang akan diajukan banding, agar permohonan banding diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sesudah putusan dibacakan bersamaan dengan penyerahan memori banding, untuk itu perlu dilakukan koordinasi dengan Hakim yang menyidangkan perkaranya agar petikan putusan dapat diterima segera sesudah dibacakan di depan persidangan. 2.7. Putusan pengadilan negeri mempunyai kekuatan hukum tetap 3 (tiga) hari sesudah dibacakan bila terpidana menerima putusan, dan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

25

bila banding, maka putusan banding merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta harus dilaksanakan. 2.8. Putusan pengadilan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan tersebut diterima oleh Jaksa [vide Pasal 264 ayat (2) UU Pemilu]. 2.9. Untuk melaksanakan putusan pengadilan, bila dipandang perlu Kepala Kejaksaan Negeri dapat meminta bantuan aparat kepolisian untuk menghadapkan terpidana kepada Jaksa. Pelaksanaan penanganan perkara pelanggaran Pemilu sebagaimana tersebut di atas, harus dilaporkan secara berjenjang, dengan tembusan dikirimkan secara langsung kepada Jaksa Agung Rl cq Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum pada kesempatan pertama.

D. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PEMILU Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Bab XII Ketentuan Pidana, yang dibedakan atas kategori Pelanggaran yaitu mulai dari pasal 273 hingga pasal 291 dan kategori Kejahatan yaitu mulai dari pasal 292 hingga pasal 321. Mengingat UU Pemilu adalah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) maka agar dalam penerapan deliknya tidak menggunakan undangundang lain, seperti KUHP. Untuk memudahkan para Jaksa dalam penerapan pasal-pasal pidana Pemilu tersebut, dapat dipergunakan matrik pasal dan unsur-unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana di bawah ini : 1. Pelanggaran :


26

No.

Pasal

Kualifikasi Delik

1

2

3

1.

273

Unsur Tindak Pidana

Sanksi

4

5

Dengan sengaja

 Setiap orang;

pidana kurungan

memberi

 dengan sengaja;

paling lama 1

keterangan tidak

 memberikan keterangan

(satu) tahun dan

benar untuk

yang tidak benar

denda paling

pengisian daftar

mengenai diri sendiri

banyak

Pemilih

atau diri orang lain;

Rp.12.000.000,-

 tentang suatu hal yang diperlukan untuk

(dua belas juta rupiah)

pengisian daftar Pemilih. 2.

274

Dengan sengaja

 Setiap anggota PPS atau

tidak

PPLN;

pidana kurungan paling lama 6

memperbaiki

 dengan sengaja;

(enam) bulan

daftar pemilih

 tidak memperbaiki daftar

dan denda

sementara

pemilih sementara ;  setelah mendapat

paling banyak Rp 6.000.000,-

masukan dari

(enam juta

masyarakat dan Peserta

rupiah)

Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5). 3.

275

Mengacaukan

 Setiap orang;

pidana kurungan

jalannya

 mengacaukan,

paling lama 1

Kampanye 

menghalangi, atau

(satu) tahun dan

mengganggu;

denda paling

jalannya Kampanye

banyak

Pemilu.

Rp12.000.000,(dua belas juta rupiah)

4.

276

Dengan sengaja


 Setiap orang;

pidana kurungan

27

melakukan

 dengan sengaja;

paling lama 1

Kampanye di luar

 melakukan Kampanye

(satu) tahun dan

jadwal

Pemilu;  di luar jadwal yang telah

denda paling banyak

ditetapkan oleh KPU,

Rp12.000.000,-

KPU Provinsi, dan KPU

(dua belas juta

Kabupaten/Kota untuk

rupiah)

setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) 5.

277

melanggar larangan kampanye

 Setiap pelaksana Kampanye Pemilu;  melanggar larangan

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

mengikutsertakan

sebagaimana dimaksud

denda paling

pejabat tertentu

dalam Pasal 86 ayat (2)

banyak Rp12.000.000,(dua belas juta rupiah)

6.

278

Larangan bagi

 Setiap pegawai negeri

pidana kurungan

Pegawai Negeri

sipil, anggota Tentara

paling lama 1

Sipil dan militer

Nasional Indonesia dan

(satu) tahun dan

sebagai

Kepolisian Negara

denda paling

pelaksana

Republik Indonesia,

banyak

kampanye

kepala desa, dan

Rp12.000.000,-

perangkat desa;

(dua belas juta

 melanggar larangan

rupiah)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) 7.

 Pelaksana kampanye,

279

Dengan sengaja

pidana kurungan

ayat

mengakibatkan

peserta kampanye, dan

paling lama 1

(1)

terganggunya

petugas kampanye;

(satu) tahun dan

pelaksanaan

 dengan sengaja;

denda paling

Kampanye

 mengakibatkan

banyak


28

terganggunya

Rp12.000.000,-

pelaksanaan Kampanye

(dua belas juta

Pemilu di tingkat desa

rupiah)

atau nama lain/kelurahan. 8.

 Pelaksana kampanye,

279

Karena kelalaian

pidana kurungan

ayat

mengakibatkan

peserta kampanye, dan

paling lama 6

(2)

terganggunya

petugas kampanye;

(enam) bulan

pelaksanaan

 karena kelalaiannya;

dan denda

Kampanye

 mengakibatkan

paling banyak

terganggunya

Rp6.000.000,00

pelaksanaan Kampanye

(enam juta

Pemilu di tingkat desa

rupiah)

atau nama lain/kelurahan. 9.

280

Dengan sengaja

 Peserta Pemilu;

pidana kurungan

memberikan

 dengan sengaja;

paling lama 1

keterangan tidak

 memberikan keterangan

(satu) tahun dan

benar dalam laporan dana Kampanye

tidak benar;  dalam laporan dana

denda paling banyak

Kampanye Pemilu

Rp12.000.000,-


(dua belas juta


rupiah)

dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2) 10.

281

majikan/atasan

 Seorang majikan/atasan;

pidana kurungan

yang tidak

 tidak memberikan

paling lama 1

memberikan

kesempatan;

kesempatan

 kepada seorang

kepada pekerja/karyawan

pekerja/karyawan;  untuk memberikan

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,-

untuk

suaranya pada hari

(dua belas juta

memberikan

pemungutan suara,

rupiah)


29

suaranya

kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

11.

282

dengan sengaja tidak memberikan

 Setiap anggota KPPS/KPPSLN;


surat suara

 dengan sengaja;

(satu) tahun dan

pengganti dan

 tidak memberikan surat

denda paling

tidak mencatat

suara pengganti hanya 1

banyak

surat suara yang

(satu) kali kepada

Rp12.000.000,0

rusak

Pemilih yang menerima

0 (dua belas juta

surat suara yang rusak

rupiah)

 dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2). 12.

283

dengan sengaja

 Setiap orang;

pidana kurungan

memberitahukan

 membantu Pemilih;

paling lama 1

pilihan Pemilih

 dengan sengaja;

(satu) tahun dan

kepada orang lain  memberitahukan pilihan

13.

284

denda paling

Pemilih kepada orang

banyak

lain sebagaimana

Rp12.000.000,-

dimaksud dalam Pasal

(dua belas juta

157 ayat (2).

rupiah)

dengan sengaja

 Setiap anggota KPPS;

pidana kurungan

tidak

 dengan sengaja;

paling lama 1

melaksanakan

 tidak melaksanakan

(satu) tahun dan

pemungutan

keputusan KPU

denda paling

suara ulang

Kabupaten/Kota untuk

banyak

pemungutan suara ulang

Rp12.000.000,-

di TPS.

(dua belas juta


30

rupiah) 14.

285

dengan sengaja tidak membuat



berita acara

 dengan sengaja;

(satu) tahun dan

pemungutan dan

 tidak membuat dan

denda paling

penghitungan

menandatangani berita

banyak

suara serta

acara kegiatan

Rp12.000.000,-

sertifikat hasil


(dua belas juta

penghitungan


rupiah)

suara

dan Pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3)

15.

286

karena

 Setiap orang;

pidana kurungan

kelalaiannya


paling lama 1

menyebabkan

 menyebabkan rusak atau

(satu) tahun dan

rusak atau

hilangnya berita acara

denda paling

hilangnya berita

pemungutan dan

banyak

acara

penghitungan suara

Rp12.000.000,-

pemungutan dan

dan/atau sertifikat hasil

(dua belas juta

penghitungan

penghitungan suara

rupiah)

suara dan/atau


sertifikat hasil

dalam Pasal 181 ayat

penghitungan

(4).

suara 16.

287

karena

 Anggota KPU, KPU

pidana kurungan

kelalaiannya

Provinsi, KPU;

paling lama 1

mengakibatkan

Kabupaten/Kota, PPK,

(satu) tahun dan


31

hilang atau

dan PPS;

denda paling

berubahnya


banyak

berita acara

 mengakibatkan hilang

Rp12.000.000,-

rekapitulasi hasil

atau berubahnya berita

(dua belas juta

penghitungan

acara rekapitulasi hasil

rupiah)

perolehan suara

penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

17.

288

dengan sengaja tidak memberikan



salinan berita

 dengan sengaja;

(satu) tahun dan

acara

 tidak memberikan salinan

denda paling

pemungutan dan

1 (satu) eksemplar berita

banyak

penghitungan

acara pemungutan dan

Rp12.000.000,-

suara, serta

penghitungan suara,

(dua belas juta

sertifikat hasil

serta sertifikat hasil

rupiah)

penghitungan

penghitungan suara

suara

kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3).


32

18.

289

Panwaslu

ayat

Lapangan tidak

(1)

mengawasi

 Setiap Pengawas Pemilu Lapangan;  tidak mengawasi

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

penyerahan kotak

penyerahan kotak suara

denda paling

suara dan tidak

tersegel dari PPS kepada

banyak

melaporkan

PPK dan tidak

Rp12.000.000,-

kepada Panwaslu

melaporkan kepada

(dua belas juta

Kecamatan

Panwaslu Kecamatan

rupiah)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6). 19.

289

Panwaslu

ayat

Kecamatan tidak

(2)

mengawasi

 Setiap Panwaslu Kecamatan;  tidak mengawasi

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda

penyerahan kotak

penyerahan kotak suara

paling banyak

suara dan tidak

tersegel dari PPK kepada

Rp12.000.000,0

melaporkan

KPU Kabupaten/Kota

0 (dua belas juta

kepada Panwaslu Kabupaten/Kota

 dan tidak melaporkan

rupiah)

kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7).

20.

21.

290

291

anggota PPS

 Setiap anggota PPS;

pidana kurungan

yang tidak

 tidak mengumumkan

paling lama 1

mengumumkan

salinan sertifikat hasil

(satu) tahun dan

salinan sertifikat

penghitungan suara dari

denda paling

hasil

seluruh TPS di wilayah

banyak

penghitungan

kerjanya sebagaimana

Rp12.000.000,-

suara


(dua belas juta

183.

rupiah)

mengumumkan

 Setiap orang;

pidana kurungan

hasil survei atau

 mengumumkan hasil

paling lama 1


33

jajak pendapat

survei atau jajak

(satu) tahun dan

tentang Pemilu

pendapat tentang

denda paling

dalam Masa

Pemilu;

banyak

 dalam Masa Tenang

Tenang

Rp12.000.000,-


(dua belas juta


rupiah)

(2).

2. Kejahatan : No.

Pasal

1 1.

2 292

Kualifikasi Delik 3 dengan

Unsur Tindak Pidana

4 sengaja  Setiap orang;

5 penjara paling

 dengan sengaja;

menyebabkan

Sanksi

lama

orang

lain  menyebabkan orang lain tahun

kehilangan

hak

kehilangan hak pilihnya.

pilihnya

denda

2

(dua) dan paling

banyak Rp. 24.000.000,(dua

puluh

empat

juta

rupiah) 2.

293

dengan

 Setiap orang;

kekerasan,

 dengan

kekerasan, paling lama 3

dengan

ancaman (tiga) tahun dan

ancaman kekerasan,

atau

pidana penjara

kekerasan, atau dengan denda

menggunakan

menggunakan

kekuasaan

kekuasaan

menghalangi

padanya

seseorang untuk

pendaftaran Pemilih;

paling

banyak Rp.

yang

ada 36.000.000,saat (tiga

pada

enam

puluh juta

terdaftar sebagai  menghalangi seseorang rupiah) Pemilih

untuk terdaftar sebagai Pemilih

dalam

Pemilu

menurut Undang-Undang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

34

ini. 3.

294

KPU,  Setiap

anggota

anggota

KPU, pidana penjara

PPK, PPS, dan

KPU

Provinsi,

KPU paling lama 3

PPLN yang tidak

Kabupaten/Kota,

PPK, (tiga) tahun dan

menindaklanjuti

PPS, dan PPLN;

temuan Bawaslu  tidak

denda

paling

menindaklanjuti banyak

dalam

temuan

Bawaslu, Rp36.000.000,-

pemutakhiran

Bawaslu

Provinsi, (tiga

data, penyusunan

Panwaslu

enam

dan

Kabupaten/Kota,

rupiah)

pengumuman

Panwaslu

daftar

Pengawas

pemilih

sementara.

puluh juta

Kecamatan, Pemilu

Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;  dalam

melakukan

pemutakhiran

data

Pemilih, penyusunan dan pengumuman pemilih

daftar sementara,

perbaikan

dan

pengumuman

daftar

pemilih sementara hasil perbaikan,

penetapan

dan pengumuman daftar pemilih

tetap,

daftar

pemilih tambahan, daftar pemilih

khusus,

dan

rekapitulasi daftar pemilih tetap;  merugikan

Warga

Negara Indonesia yang memiliki

hak

sebagaimana Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

pilih

dimaksud

35

dalam Pasal 50 ayat (2). 4.

295

KPU  Setiap

anggota yang

sengaja

KPU pidana penjara

anggota

paling lama 2

Kabupaten/Kota;

tidak memberikan  sengaja; salinan

(dua) tahun dan

daftar  tidak memberikan salinan denda

pemilih tetap

banyak

daftar pemilih tetap;  kepada

dimaksud empat rupiah) dalam Pasal 38 ayat (5). sebagaimana

296

anggota

KPU  Setiap

yang

tidak

menindaklanjuti

juta

KPU, pidana penjara

anggota

KPU Provinsi, dan KPU paling lama 3 (tiga) tahun dan

Kabupaten/Kota;

temuan Bawaslu  tidak

menindaklanjuti denda

dalam

temuan

pelaksanaan

Bawaslu

verifikasi

partai

Panwaslu

(tiga

politik

calon

Kabupaten/Kota;

enam

Peserta Pemilu

Rp.

Politik 24.000.000,puluh Pemilu (dua

Partai

Peserta

5.

paling

Bawaslu, banyak

 dalam

Provinsi,

Rp

dan 36.000.000,puluh juta

pelaksanaan rupiah)

verifikasi calon

paling

partai

Peserta

sebagaimana

politik Pemilu

dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (3);  dan/atau

pelaksanaan

verifikasi

kelengkapan

administrasi bakal calon anggota

DPR,

DPD,

DPRD

provinsi,

DPRD

kabupaten/kota

sebagaimana

dan

dimaksud

dalam Pasal 61 ayat (3) dan dalam Pasal 71 ayat (3). Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

36

6.

297

sengaja

 Setiap orang;

pidana penjara

melakukan

 dengan sengaja;

paling lama 3

perbuatan curang  melakukan

perbuatan (tiga) tahun dan

untuk

curang

menyesatkan

menyesatkan seseorang, banyak

seseorang untuk

dengan

memperoleh

dengan menjanjikan atau (tiga

dukungan

bagi

pencalonan

untuk denda

puluh

memberikan enam

dengan  untuk

juta

rupiah)

memperoleh

dukungan

bagi

pencalonan DPD

Rp

memaksa, 36.000.000,-

uang atau materi lainnya;

anggota DPD

paling

anggota

dalam

sebagaimana

Pemilu dimaksud

dalam Pasal 13. 7.

298

sengaja membuat  Setiap orang; atau

pidana penjara

memakai  dengan sengaja;

surat dokumen

atau  membuat palsu

paling lama 6

surat

atau (enam) dan

dokumen palsu;

tahun denda

menjadi  dengan maksud untuk paling banyak bakal calon memakai atau menyuruh Rp 72.000.000,anggota DPR, (tujuh puluh dua orang memakai, atau; untuk

DPD,

DPRD  setiap orang; provinsi, DPRD  dengan sengaja; kabupaten/kota  memakai surat atau

calon

Peserta Pemilu

juta rupiah)

atau

dokumen palsu;  untuk

menjadi

bakal

calon

anggota

DPR,

DPD,

DPRD

DPRD atau Pemilu

provinsi,

kabupaten/kota calon

Peserta

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

37

64 dan dalam Pasal 74. 8.

299

dengan

sengaja  Setiap

pelaksana, pidana penjara

melanggar

peserta,

petugas paling lama 2

larangan

Kampanye Pemilu;

dan

pelaksanaan

 dengan sengaja;

Kampanye

 melanggar

Pemilu

(dua) tahun dan denda

paling

larangan banyak

Rp

pelaksanaan Kampanye 24.000.000,sebagaimana (dua

Pemilu

dimaksud dalam Pasal empat

puluh juta

86 ayat (1) huruf a, huruf rupiah) b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i. 9.

300

Larangan bagi

 Setiap

Ketua/Wakil pidana penjara

Pejabat yang ikut

Ketua/ketua muda/hakim paling lama 2

serta sebagai

agung/hakim

pelaksana

hakim

Kampanye

badan

Pemilu

Ketua/Wakil Ketua dan 24.000.000,-

konstitusi, (dua) tahun dan semua denda

pada

peradilan, banyak Badan (dua

anggota

Keuangan, empat

Pemeriksa

Rp

puluh juta

Deputi rupiah)

Gubernur, Gubernur deputi

paling

Senior,

gubernur

dan Bank

Indonesia serta direksi, komisaris,

dewan

pengawas, dan karyawan badan

usaha

negara/badan

milik usaha

milik daerah;  melanggar sebagaimana

larangan dimaksud

dalam Pasal 86 ayat (3). Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

38

10.

 Setiap pelaksana

301

pelaksana

ayat

Kampanye

(1)

Kampanye Pemilu;

Pemilu

yang  dengan sengaja;

dengan

sengaja  menjanjikan atau

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling

memberikan

memberikan uang atau

banyak Rp.

imbalan

materi lainnya;

24.000.000,-

kepada

 sebagai imbalan kepada

peserta

(dua puluh

Kampanye

peserta Kampanye

empat juta

Pemilu

Pemilu secara langsung

rupiah)

ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. 11.

301

dengan

ayat

pada

(2)

sengaja  Setiap pelaksana, peserta, dan/atau

pidana penjara

Tenang

petugas Kampanye

paling lama 4

memberikan

Pemilu;

(empat) tahun

imbalan

Masa

kepada  dengan sengaja;

Pemilih

dan denda

 pada Masa Tenang;

paling banyak

 menjanjikan atau

Rp.48.000.000,-

memberikan imbalan

(empat puluh

uang atau materi lainnya;

delapan juta

 kepada Pemilih secara

rupiah)

langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84. 12.

301

dengan sengaja

 Setiap orang;

pidana penjara

ayat

menjanjikan atau

 dengan sengaja;

paling lama 3

memberikan

 pada hari pemungutan

(tiga) tahun dan

(3)

sesuatu kepada Pemilih untuk

suara;  menjanjikan atau

denda paling banyak

tidak memilih

memberikan uang atau

Rp.36.000.000,-

Peserta Pemilu

materi lainnya kepada

(tiga puluh


39

tertentu

Pemilih;  untuk tidak

enam juta rupiah)

menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu. 13.

KPU  Anggota KPU, KPU

302

Anggota

ayat

yang

terbukti

Provinsi, KPU

paling lama 2

dengan

sengaja

Kabupaten/Kota,

(dua) tahun dan

melakukan tindak

Sekretaris Jenderal KPU,

denda paling

pidana

pegawai Sekretariat

banyak Rp.

dalam

Jenderal KPU, sekretaris

24.000.000,-

pelaksanaan

KPU Provinsi, pegawai

(dua puluh

Kampanye

sekretariat KPU Provinsi,

empat juta

Pemilu

sekretaris KPU

rupiah)

(1)

Pemilu

pidana penjara

Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota;  yang terbukti dengan sengaja;  melakukan tindak pidana Pemilu;  dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu. 14.

302

Anggota

ayat

yang

(2)

KPU  Anggota KPU, KPU terbukti

pidana penjara

Provinsi, KPU

paling lama 1

karena

Kabupaten/Kota,

(satu) tahun 6

kelalaiannya

Sekretaris Jenderal KPU,

(enam) bulan

melakukan tindak

pegawai Sekretariat

dan denda

pidana

Jenderal KPU, sekretaris

paling banyak

dalam

KPU Provinsi, pegawai

Rp18.000.000,0

pelaksanaan

sekretariat KPU Provinsi,

0 (delapan

Kampanye

sekretaris KPU

belas juta

Pemilu

Kabupaten/Kota, dan

rupiah)

Pemilu


40

pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota;  yang terbukti karena kelalaiannya;  melakukan tindak pidana Pemilu;  dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu. 15.

303

memberikan dana  Setiap orang, kelompok,

pidana penjara

ayat

Kampanye

perusahan, dan/atau

paling lama 2

Pemilu

badan usaha

(dua) tahun dan

nonpemerintah;

denda paling

(1)

melebihi

batas

yang

 memberikan dana

ditentukan

banyak

Kampanye Pemilu

Rp.5.000.000.0

melebihi batas yang

00,- (lima miliar

ditentukan sebagaimana

rupiah)

dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2). 16.

303

Peserta

ayat

yang

(2)

Pemilu  Setiap Peserta Pemilu;  menggunakan kelebihan

menggunakan

sumbangan;  tidak melaporkan

kelebihan


sumbangan, tidak

kelebihan sumbangan

banyak

melaporkan

kepada KPU, dan/atau

Rp.5.000.000.0

kelebihan

tidak menyerahkan

00,-(lima miliar

sumbangan,

kelebihan sumbangan

rupiah)

dan/atau

tidak

kepada kas negara

menyerahkan

paling lambat 14 (empat

kelebihan

belas) hari setelah masa

sumbangan

Kampanye Pemilu

kepada

kas

negara

berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4).


41

17.

304

memberikan dana  Setiap orang, kelompok,

pidana penjara

ayat

Kampanye

perusahan, dan/atau

paling lama 2

Pemilu

badan usaha

(dua) tahun dan

nonpemerintah;

denda paling

(1)

melebihi

batas

yang

 memberikan dana

ditentukan

Kampanye Pemilu;  melebihi batas yang ditentukan sebagaimana

banyak Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah)

dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2). 18.

304

Peserta

ayat

calon

(2)

DPD

Pemilu  Setiap Peserta Pemilu; anggota  menggunakan kelebihan yang

 tidak melaporkan

menggunakan

(dua) tahun dan denda paling

kelebihan sumbangan

banyak Rp.

sumbangan, tidak

kepada KPU, dan/atau

500.000.000,-

melaporkan

tidak menyerahkan

(lima ratus juta

kelebihan

kelebihan sumbangan

rupiah)

sumbangan,

kepada kas negara tidak

paling lambat 14 (empat

menyerahkan

belas) hari setelah masa

kelebihan

Kampanye Pemilu

sumbangan

berakhir sebagaimana

kepada

kas

negara 305

paling lama 2

kelebihan

dan/atau

19.

sumbangan;

pidana penjara

dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4).

Peserta Pemilu

 Peserta Pemilu;

pidana penjara

yang menerima

 terbukti menerima

paling lama 3

sumbangan dana

sumbangan dana

(tiga) tahun dan

Kampanye

Kampanye Pemilu

denda paling

Pemilu dari pihak


banyak Rp.

asing,

dalam Pasal 139.

36.000.000,00

penyumbang

(tiga puluh

yang tidak jelas

enam juta


42

atau pemerintah 20.

306

 Setiap perusahaan

sengaja mencetak suara

rupiah)

surat

pencetak surat suara;

melebihi  dengan sengaja; yang  mencetak surat suara

jumlah ditetapkan


melebihi jumlah yang

banyak Rp.

ditetapkan oleh KPU;

5.000.000.000,-

 untuk kepentingan tertentu sebagaimana

(lima miliar rupiah)

dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1). 21.

307

tidak

menjaga  Setiap perusahaan

kerahasiaan, keamanan, keutuhan

pencetak surat suara; dan  tidak menjaga surat

suara

22.

308

dengan

paling lama 2 (dua) tahun dan

kerahasiaan, keamanan,

denda paling

dan keutuhan surat suara

banyak Rp.


5.000.000.000,-


(lima miliar

(2).

rupiah)

sengaja  Setiap orang;  dengan sengaja;

menghalangi

pidana penjara

pidana penjara paling lama 2

seseorang untuk  menggunakan

(dua) tahun dan

memilih

kekerasan, dan/atau

denda paling

menghalangi seseorang;

banyak Rp.

atau

menggagalkan pemungutan suara

 yang akan melakukan

24.000.000,-

haknya untuk memilih,

(dua puluh

melakukan kegiatan yang

empat juta

menimbulkan gangguan

rupiah)

ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara;  atau menggagalkan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

43

pemungutan suara. 23.

309

sengaja  Setiap orang;

dengan

menyebabkan

 dengan sengaja;

menjadi  melakukan perbuatan

suara

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

tidak bernilai atau

yang menyebabkan

denda paling

menyebabkan

suara seorang Pemilih

banyak Rp.

tambahan

menjadi tidak bernilai

48.000.000,-

atau menyebabkan

(empat puluh

Peserta Pemilu tertentu

delapan juta

mendapat tambahan

rupiah)

atau

suara

perolehan

suara

menjadi

berkurang

suara;  atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang. 24.

310


dengan

mengaku dirinya  dengan sengaja; orang  pada saat pemungutan

sebagai lain

dan/atau

 mengaku dirinya sebagai

memberikan suaranya

25.

311

suara;

paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda

orang lain dan/atau

paling banyak

dari 1 (satu) kali

memberikan suaranya

Rp.18.000.000,-

di 1 (satu) TPS

lebih dari 1 (satu) kali di

(delapan belas

atau lebih

1 (satu) TPS atau lebih

juta rupiah)

dengan merusak

lebih

pidana penjara

sengaja  Setiap orang; atau  dengan sengaja;

menghilangkan

 merusak atau

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan

hasil pemungutan

menghilangkan hasil

denda paling

suara

pemungutan suara yang

banyak Rp.

sudah disegel.

36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah)

26.

312

sengaja


 Setiap orang;

pidana penjara

44

mengubah,

 dengan sengaja;

paling lama 3

merusak,

 mengubah, merusak,

(tiga) tahun dan

dan/atau

dan/atau menghilangkan

denda paling

menghilangkan

berita acara pemungutan

banyak Rp.

berita

dan penghitungan suara

36.000.000,-

pemungutan dan

dan/atau sertifikat hasil

(tiga puluh

penghitungan

penghitungan suara

enam juta

suara


rupiah)

acara

dalam Pasal 181 ayat (4). 27.

313


dengan

pidana penjara

merusak,

 dengan sengaja;

paling lama 3

mengganggu,

 merusak, mengganggu,

(tiga) tahun dan

atau mendistorsi

atau mendistorsi sistem

denda paling

sistem

informasi penghitungan

banyak Rp.

suara hasil Pemilu.

36.000.000,-

informasi

penghitungan suara

hasil

(tiga puluh

Pemilu

enam juta rupiah)

28.

314

tidak

menjaga,  Setiap anggota

mengamankan keutuhan

KPPS/KPPSLN;

kotak  tidak menjaga,

suara.

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6

mengamankan keutuhan

(enam) bulan

kotak suara, dan

dan denda

menyerahkan kotak

paling banyak

suara tersegel yang

Rp.18.000.000,-

berisi surat suara, berita

(delapan belas

acara pemungutan

juta rupiah)

suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN;  pada hari yang sama Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

45

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5). 29.

315

PPS yang tidak  PPS; menyerahkan kotak

suara

tersegel

 tidak menyerahkan kotak


suara tersegel, berita

(dua) tahun dan


denda paling

penghitungan perolehan

banyak Rp.

suara, dan sertifikat

24.000.000,-

rekapitulasi hasil

(dua puluh


empat juta

suara Partai Politik

rupiah)

Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK. 30.

316

PPK yang tidak  PPK; menyerahkan kotak

suara

tersegel

 tidak menyerahkan kotak


suara tersegel, berita

(dua) tahun dan


denda paling


banyak Rp.

suara, dan sertifikat

24.000.000,-

rekapitulasi hasil

(dua puluh


empat juta

suara Partai Politik

rupiah)

Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

46

kabupaten/kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada KPU Kabupaten/Kota. 31.

317

Pelaksana

ayat

kegiatan

(1)

 Pelaksana kegiatan penghitungan cepat;

penghitungan cepat yang tidak memberitahukan

 melakukan penghitungan cepat;  tidak memberitahukan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda

bahwa prakiraan

bahwa prakiraan hasil

paling banyak

hasil

penghitungan cepat

Rp.18.000.000,-

penghitungan

bukan merupakan hasil

(delapan belas

cepat

resmi Pemilu

juta rupiah)

bukan

merupakan hasil


resmi Pemilu

dalam Pasal 247 ayat (4).

32.

317

Pelaksana

ayat

kegiatan

(2)

 Pelaksana kegiatan penghitungan cepat;


 mengumumkan prakiraan

(satu) tahun 6

hasil penghitungan cepat

(enam) bulan

mengumumkan

sebelum 2 (dua) jam

dan denda

prakiraan

setelah selesainya

paling banyak

penghitungan

pemungutan suara di

Rp.18.000.000,-

cepat sebelum 2

wilayah Indonesia bagian

(delapan belas

(dua) jam setelah

barat sebagaimana

juta rupiah)

selesainya


pemungutan

247 ayat (5).

penghitungan cepat

yang

hasil

suara 33.

318

anggota

KPU  Setiap anggota KPU,

pidana penjara

yang

tidak

KPU Provinsi, dan KPU

paling lama 2

Kabupaten/Kota;

(dua) tahun dan

melaksanakan putusan Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

 tidak melaksanakan

denda paling

47

pengadilan yang

putusan pengadilan yang

banyak Rp.

telah memperoleh

telah memperoleh

24.000.000,-

kekuatan hukum

kekuatan hukum tetap

(dua puluh

tetap


empat juta


rupiah)

(2). 34.

319

tidak  KPU;

KPU

 tidak menetapkan

menetapkan perolehan

hasil

Pemilu


perolehan hasil Pemilu

(lima) tahun

anggota DPR, DPD,

dan denda

DPRD provinsi, dan

paling banyak

DPRD kabupaten/kota

Rp.

secara nasional

60.000.000,-


(enam puluh


juta rupiah)

(2). 35.

320

anggota Bawaslu  Setiap anggota Bawaslu,

pidana penjara

yang

Bawaslu Provinsi,

paling lama 2

Panwaslu

(dua) tahun dan

menindaklanjuti

Kabupaten/Kota,

denda paling

temuan dan/atau

Panwaslu Kecamatan,

banyak Rp.

laporan

dan/atau Pengawas

24.000.000,-

pelanggaran

Pemilu

(dua puluh

Pemilu

Lapangan/Pengawas

empat juta

Pemilu Luar Negeri;

rupiah)

dengan

sengaja

tidak

 dengan sengaja;  tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu;  yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

48

PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. 36.

321

Pemberatan

Dalam hal penyelenggara

pidana bagi

Pemilu melakukan tindak

yang

pidana Pemilu

bersangkutan


ditambah 1/3

dalam Pasal 273, Pasal

(satu pertiga)

275, Pasal 276, Pasal 283,

dari ketentuan

Pasal 286, Pasal 291, Pasal pidana yang 292, Pasal 293, Pasal 297,

ditetapkan

Pasal 298, Pasal 301 ayat

dalam pasal-

(3), Pasal 303 ayat (1),

pasal tersebut.

Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313

E. ADMINISTRASI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

Sesuai dengan ketentuan hukum acara yang khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, maka perlu ditetapkan sistem registrasi dan administrasi perkara tindak pidana Pemilu yang lebih singkat, cepat namun tetap memperhatikan aspek legalitas dan kepastian hukum. Untuk administrasi perkara selain dicatat dalam register umum perkara sebagaimana diatur dalam KEPJA Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001, agar dicatat juga secara tersendiri dengan menggunakan Register Perkara sebagaimana terlampir dalam Pedoman ini.


49

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan pedoman administrasi perkara tindak pidana Pemilu untuk digunakan dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana terlampir.

F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S.O.P.) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU TENTANG POLA PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU BAB I PENDAHULUAN A. a.

UMUM Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Repubhk Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Sentra Gakkumdu, maka dipandang perlu untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) Penanganan Tindak Pidana Pemilu sehingga Tindak Pidana Pemilu dapat ditangani secara cepat dan tuntas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b.

Standar operasional prosedur (SOP) merupakan penjabaran tentang pedoman pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu khususnya menjelaskan tentang tata cara melaksanakan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu baik dalam Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maupun Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

c.

Dengan adanya petunjuk yang tertuang dalam SOP ini diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu sehingga tercapai penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana serta tidak memihak.


50

1. Dasar a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924); e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); f.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); g. Peraturan

Pemerintah

Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

51

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Pemerintah

Nomor 6 Tahun

2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); h. Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia nomor: 01/NKB/BAWASLU/I/2013 ; Nomor : B/02/1/2013; Nomor : KEP-005/A/JA/01/2013 tanggal 16 Maret 2013 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

2. Maksud dan Tujuan a. Maksud 1) menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; 2) memastikan penanganan Tindak Pidana Pemilu terlaksana secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis; 3) adanya sinergisme antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan Tindak Pidana Pemilu. b. Tujuan 1) Tercapainya sinergisme penanganan Tindak Pidana Pemilu antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; 2) Sebagai pedoman bagi Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penyamaan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi; Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

52

3) Terlaksananya penanganan Tindak Pidana Pemilu secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis.

3. Ruang Lingkup Ruang lingkup pembuatan SOP in, meliputi penengertian tugas pokok adminstrasi Tindak Pidana Pemilu, Dasar Tindak Pidana Pemilu, managemen penanganan Tindak Pidana Pemilu.

B. PENGERTIAN 1.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya dsingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh BawasIu yang

bertugas mengawasi

penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. 4.

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

6.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.


53

7.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal mencari dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

8.

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undangundang untuk melakukan penyidikan.

9.

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.

10. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 11. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 12. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 13. Tindak

Pidana

Pemilu

adalah

tindak

pidana

yang

terjadi dalam

penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 14. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu, yang didapat secara langsung maupun tidak langsung berupa data atau informasi tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemilu. 15. Laporan Pelanggaran Pemilu adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh seorang/lebih warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, maupun Peserta Pemilu kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya Tindak Pidana Pemilu. 16. Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah forum yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilu Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

54

Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas menangani Tindak Pidana Pemilu.

BAB II PELAKSANAAN

1.

Kedudukan Sentra Gakkumdu a. Sentra Gakkumdu terdiri atas : 1) Sentra Gakkumdu pusat; 2) Sentra Cakkumdu provlnsi, aan 3) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota b.

Sentra Gakkumdu pusat berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

c.

Sentra Gakkumdu provinsi berkedudukan di Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

d.

Sentra Gakkumdu kabupaten/kota berkedudukan di Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota.

2. Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu pusat terdiri atas : a. Pembina : 1.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;

2.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3.

Jaksa Agung Republik Indonesia.

b. Ketua : 1.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;

2.

Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

3. c.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.

Anggota : 1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;


55

2. penyidik pada Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri; dan 3. 3.

jaksa pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum.

Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu provinsi terdiri atas: a. Pembina: 1.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi;

2.

Kepala Kepolisian Daerah; dan

3.

Kepala Kejaksaan Tinggi.

b. Ketua: 1. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran; 2. Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda; dan 3. c.

Asisten Tindak Pidana Umum.

Anggota: 1. pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran; 2. penyidik pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum; dan 3.

jaksa pada Asisten Bidang Tindak Pidana Umum.

4. Struktur keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota terdiri atas: a. Pembina: 1.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;

2.

Kepala Kepolisian Resor/ta/tabes/tro;

3.

Kepala Kejaksaan Negeri.

b. Ketua: 1.

Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran;

2.

Kepala satuan Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabes/tro; dan

3.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

c. Anggota : 1.

Pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum dan penindakan pelanggaran;

2.

penyidik pada Satuan Reserse dan Kriminal Polres/ta/tabes/tro; dan


56

3.

jaksa pada Seksi Tindak Pidana Umum. (dalam keadaan tertentu, maka dapat ditunjuk jaksa dari seksi lain)

5.

Anggota sebagaimana pada huruf c adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yangditunjuk oleh Pembina.

6. Sekretariat Sentra Gakkumdu berada di: a. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu; b. Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi; dan c. Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. 7. Tugas dan Fungsi Sentra Gakkumdu a. Tugas 1) Sentra Gakkumdu pusat melaksanakan tugas sebagai berikut : a) melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu; b) melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi di luar negeri; c) melakukan pelatihan serta bimbingan teknis terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan Kabupaten /Kota; dan d) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu provinsi dan Kabupaten/Kota. 2) Sentra Gakkumdu provinsi melaksanakan tugas sebagai berikut: a) melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu; b) melakukan supervisi dan evaluasi terhadap Sentra Gakkumdu Kabupaten /Kota; dan c) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Pusat. Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

57

3) Sentra Gakkumdu kabupaten/kota melaksanakan tugas sebagai berikut: a) melakukan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan b) menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Sentra Gakkumdu Provinsi. b. Fungsi Sentra Gakkumdu berfungsi : 1) sebagai forum koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam proses penanganan Tindak Pidana Pemilu; 2) pelaksanaan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu; 3) sebagai pusat data dan informasi Tindak Pidana Pemilu; 4) pertukaran data dan/atau informasi; 5) peningkatan kompetensi dalam penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu; dan 6) pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilu. 8. Staf Sekretariat Sentra Gakkumdu merupakan pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat Pengawas Pemilu paling sedikit 2 (dua) orang pada masing-masing Sentra Gakkumdu.


58

BAB III PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU

A. Penerimaan Laporan atau Temuan 1. Laporan yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilu diterima oleh Pengawas Pemilu dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran; 2. Temuan hasil Pengawas Pemilu yang diduga mengandung unsur dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan kepada Bidang Penindakan Pelanggaran dengan menggunakan Formulir yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Penerimaan Laporan dan Penanganan Pelanggaran; 3. Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan atau Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 kepada Sentra Gakkumdu pada hari yang sama saat menerima Laporan atau penerusan Temuan tersebut; 4. Pengawas Pemilu menyampaikan Temuan atau Laporan kepada Ketua Sentra Gakkumdu dengan menggunakan Formulir SG-1 yang dilampiri dengan Formulir Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu. 5. Formulir SG-1 memuat Penyampaian adanya laporan atau Temuan sekaligus sebagai undangan kepada Ketua dan Anggota Sentra Gakkumdu untuk membahas laporan atau temuan tersebut. 6. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas setelah menerima Laporan atau Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilu, disamping melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Anggota Sentra Gakkumdu dengan cara berkomunikasi melalui media komunikasi yang ada (misalnya telepon/sms/dll).

B. Pembahasan Sentra Gakkumdu 1)

Dalam setiap Pembahasan Sentra Gakkumdu, Pengawas Pemilu bertugas sebagai Pimpinan di Sentra Gakkumdu.


59

2)

Pimpinan membuka Pembahasan dan menyampaikan materi Laporan atau Temuan dugaan tindak pidana Pemilu.

3)

Peserta dalam Pembahasan menyampaikan tanggapan terkait: 1) keterpenuhan syarat formal dan syarat materiil Laporan atau Temuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu yakni sebagai berikut: (a) Syarat formal yang meliputi : (1) pihak yang berhak melaporkan; (2) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; (3) keabsanan Laporan Pelanggaran yang mencakup : i. kesesuaian

tandatangan

dalam

formulir

Laporan

Pelanggaran dengan Kartu identitas; dan ii.

tanggal dan waktu.

(b) Syarat material yang meliputi : (1)

identitas Pelapor;

(2)

nama dan alamat terlapor;

(3)

peristiwa dan uraian kejadian

(4)

waktu dan tempat kejadian;

(5)

saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;

(6)

barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan

(7)

cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan (khusus untuk Pemilu Kada).

2) Hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu yang berisi: a) -> SESUAIKAN DENGAN FORM b) Kesimpulan dan Rekomendasi kepada Pengawas Pemilu. 3) Kesimpulan Sentra Gakkumdu dapat berupa: a) Laporan atau Temuan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu; b) Laporan atau Temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu;


60

c)

Laporan atau Temuan merupakan Tindak Pidana Pemilu akan tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil dan/atau syarat materiil.

4) Rekomendasi Sentra Gakkumdu terhadap: a) Laporan atau Temuan yang bukan merupakan Tindak Pidana Pemilu, maka Sentra Gakkumdu merekomendasikan kepada Pengawas Pemilu untuk menghentikan Laporan atau Temuan; b) Laporan atau Temuan yang merupakan Tindak Pidana Pemilu, maka Sentra Gakkumdu menyarankan kepada Pengawas Pemilu untuk melakukan kajian dengan mempersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut: (1) Menentukan calon saksi atau ahli maupun terlapor yang akan diklarifikasi; (2) Mempersiapkan materi atau pertanyaan dalam klarifikasi; (3) Mengidentifikasi dan/atau mengumpulkan calon barang bukti; (4) Meneruskan hasil kajian tersebut kepada Penyidik Kepolisian Negara R.I. dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwaslu Kecamatan; (5) Penerusan

laporan

dugaan

Tindak

Pidana

Pemilu

sebagaimana dimaksud pada point (4) tersebut di atas tidak melebihi 5 (lima) hari waktu penanganan pelanggaran pemilu. c)

Laporan atau Temuan yang merupakan Tindak Pidana Pemilu akan tetapi masih perlu untuk dilengkapi pemenuhan syarat formil dan/atau

syarat

materiil,

maka

Sentra

Gakkumdu

merekomendasikan kepada Pengawas Pemilu untuk melengkapi syarat formil dan/atau meteriil serta melakukan kajian dengan mempersiapkan langkah-langkah antara lain sebagai berikut : 1)

Menentukan calon saksi atau ahli maupun terlapor yang akan diklarifikasi;


61

2)

Mempersiapkan materi dan/atau

pertanyaan dalam

klarifikasi dan/atau mengumpulkan calon barang bukti; 3)

Mengidentifikasi dan/atau mengumpulkan calon barang bukti;

4)

Hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu disampaikan kepada Pembina Sentra Gakkumdu pada masing-masing tingkatan.

5)

Dalam proses pengkajian pengawas pemilu mengalami hambatan, dapat berkoordinasi dengan sentra Gakkumdu.

6)

Atas permintaan dari pengawas pemilu terhadap Sentra Gakkumdu, maka sentra Gakkumdu memberikan bantuan kepada pengawas pemilu.

7)

Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu dapat memberikan masukan kepada Pengawas Pemilu dalam rangka persiapan klarifikasi yang akan dilakukan Pengawas Pemilu.

C. Koordinasi di Sentra Gakkumdu a) Petugas

Sekretariat

Sentra

Gakkumdu

pusat/provinsi/kabupaten/kota

menerima Surat Penyampaian Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu dan mencatat dalam buku registrasi penerimaan penyampaian Temuan atau Laporan. b) Petugas Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota memberikan tanda terima penerimaan penyampaian Temuan atau Laporan kepada Pengawas Pemilu; c) Petugas

Sentra

Gakkumdu


memberikan

salinan berkas Temuan atau Laporan dugaan tindak pidana pemilu yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu dalam 3 (Tiga) rangkap kepada Ketua dan Anggota Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota, pada hari yang sama pada saat penerimaan penyampaian Temuan atau Laporan dari Pengawas Pemillu. Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

62

d) Anggota Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota (dapat dihadiri oleh Ketua

Sentra

Gakkumdu


melakukan

pembahasan (Pembahasan) terhadap penyampaian Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diterima oleh Pengawas Pemilu; e) Dalam waktu 1 x 24 jam, Sentra Gakkumdu harus memberikan Saran Sentra Gakkumdu kepada Pengawas Pemilu. a. Langkah Sentra Gakkumdu Dalam Menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu 1) Membahas Temuan atau Laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu dalam Pembahasan di sentra Gakkumdu yang meliputi : a) memeriksa syarat formal dan syarat materiil laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu. b) menentukan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. c) Menentukan pasal yang diterapkan. d) pemenuhan unsur-unsur tindak pidana Pemilu. e) menentukan pelaku, saksi, dan alat bukti lainnya. 2) Merumuskan pembahasan di dalam formulir Berita Acara Kajian Sentra Gakkumdu untuk menjadi saran kepada Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam Formulir SG-2, yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Sentra Gakkumdu pusat/provinsi/kabupaten/kota yang hadir dan memenuhi unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; 3) Saran sentra Gakkumdu ditembuskan kepada Ketua Sentra Gakkumdu Pusat

dan

Pembina

Sentra

Gakkumdu

pada

tingkat

provinsi,

kabupaten/kota; 4) Unsur Kepolisian dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu dapat memberikan masukan kepada Pengawas Pemilu dalam rangka persiapan klarifikasi yang akan dilakukan Pengawas Pemilu.


63

b. Tindak Lanjut Pengawas Pemilu Terhadap Saran Sentra Gakkumdu Pengawas Pemilu menindaklanjuti Saran Sentra Gakkumdu berdasarkan mekanisme penanganan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu. 1) Saran Sentra Gakkumdu harus dipertimbangkan oleh Pengawas Pemilu dalam melakukan kajian. 2) Proses perumusan Saran Sentra Gakkumdu dibuat dalam Risalah Rapat perumusan. 3) Peran Sentra Gakkumdu tidak pada sisi administrasi, tetapi pada substansi penanganan tindak pidana Pemilu.

G. PENUTUP

Uraian di atas terdiri dari Pola Pananganan Perkara Tindak Pidana Pemilu yang bersumber dari UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu serta Kesepakatan Bersama antara Jaksa Agung Rl, Kepala Kepolisian Negara Rl, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu Legislatif tahun 2014. Dengan mempedomani Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu, diharapkan penyelesaian perkara Pemilu dapat berlangsung cepat sederhana dan biaya murah. Organisasi penegakan hukumnya di dalam Sentra Gakkumdu sebagai organisasi yang khusus menangani Tindak Pidana Pemilu tahun 2014 dapat bergerak cepat dan akurat dalam menangani perkara Pemilu. Harapan kita dengan mempedomani uraian di atas, Tindak Pidana Pemilu yang terjadi dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

64

H. LAMPIRAN

Formulir Model SG‐1

SURAT PENYAMPAIAN TEMUAN ATAU LAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU

No. Terpadu : ……………………….. Sifat : ……………………….. Lampiran : ……………………….

..................., ………………………….20XX Kepada Yth. Ketua Sentra Penegakan Hukum (Sentra Gakkumdu) Pusat/Provinsi Kabupaten/Kota Di………………………….

1. Dasar : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah/Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden/Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;*) c. Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Gakkumdu (LENGKAP); d. Laporan atau Temuan Nomor : ………. Tanggal …………….. 2. Diberitahukan kepada Ketua Sentra Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) bahwa Pengawas Pemilu menerima Laporan atau Temuan sesuai dengan Nomor :…. Tanggal……,dengan Pelapor atas nama…….. dan Terlapor atas nama……… tentang dugaan Tindak Pidana Pemilu, (dengan jenis perbuatan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal…………. 3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan hormat Kami mengundang Ketua dan Anggota Sentra Gakkumdu untuk hadir dalam Rapat Pembahasan yang akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal : Pukul : Tempat : 3. Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. KETUA PENGAWAS PEMILU**) NAMA JELAS

……………………………………. Tembusan : a. Pembina Sentra Gakkumdu Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota*) *) Coret yang tidak perlu **) sesuai dengan nama lembaga


65

Formulir Model SG‐2 BERITA ACARA PEMBAHASAN NO : ….. TANGGAL 04-05-2013 DAN LP NOMOR : ……… YANG DITANGANI OLEH PANITIA PENGAWAS PEMILU I. DASAR :

II.

1.

Laporan Polisi Nomor ;

2.

Laporan Polisi Nomor;

PIMPINAN, PEMAPAR DAN PESERTA GELAR PERKARA 1.

Pimpinan Gelar:

2.

Pemapar:

3. III.

Peserta Gelar

WAKTU DAN TEMPAT 1.

Hari

: …….

2.

Tanggal : ………

3.

Pukul : ………

4.

Tempat : ………

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA 1.

Gelar perkara dibuka oleh pimpinan gelar perkara (jabatan: ketua) atas dasar Nota Dinas Nomor : tanggal 19 Februari 2013 perihal undangan gelar perkara, yang dilaksanakan adalah gelar perkara :

2.

a.

Laporan Polisi Nomor:

b.

Laporan Polisi Nomor:.

Materi Paparan : a. Posisi kasus b. Proses Penyidikan : 1) Pemeriksaan saksi ada ….orang : 2) Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana; 3) Pemeriksaan Tersangka.


66

V. GELAR PERKARA PENYAMPAIAN DARI PELAPOR, DAN TANGGAPAN / PENDAPAT PARA PESERTA GELAR 1. (Pelapor) a.

kami sudah menerima SP2HP dari penyidik;

b.

Perkara ini dilaporkan pada tanggal 14 Mei 2012;

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 1.

KESIMPULAN : a.

Laporan Polisi Nomor dapat disimpulkan :

2.

REKOMENDASI : a. Terhadap Laporan Polisi Nomor :

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan hasil gelar ini dibuat dan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya.

Mengetahui, PIMPINAN GELAR PERKARA


Jakarta,

Februari 2013

NOTULEN

KEJAKSAAN REGISTER PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU TAHAP PRA PENUNTUTAN

NOMOR

1

TANGGAL

IDENTITAS

PASAL YANG

PENYERAHAN

HASIL PENELITIAN

PENERIMAAN

LENGKAP

DISANGKAKAN

TAHAP 1

P-18P

P-21P

TAHAP II

SPDP

TERSANGKA

2

3

4

5

6

7

8

PENYERAHAN

KET.

9

68

KEJAKSAAN REGISTER PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU TAHAP PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM DAN EKSEKUSI

NOMOR

PENYERAHAN

IDENTITAS

PASAL

TUNTUTAN

PUTUSAN

TAHAP II

TERDAKWA

DAKWAAN DAN

PIDANA

PN

5

6

BANDING

PUTUSAN

EKSEKUSI

KET.

9

10

PT

PELIMPAHAN KE PN 1

2

3


4

7

8

69

KEJAKSAAN REGISTER BARANG BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU

NOMOR

NOMOR REGISTER

URUT

PERKARA

1

2


TERDAKWA

JENIS DAN JUMLAH

PUTUSAN DAN PELAKSANAAN

BARANG BUKTI

EKSEKUSI

4

5

3

KEJAKSAAN

P16P

SURAT PERINTAH PENUNJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MENGIKUTI PERKEMBANGAN PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU NOMOR : PRINT : ……………………………………… KEPALA KEJAKSAAN …………………………………. Dasar

: 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Polda/Polwil/Polres/Polsek…………….yang diterima Kejaksaan pada tanggal …………………..atas nama tersangka : Nama lengkap : Tempat lahir : Umur/tgl. Lahir : Jenis kelamin : Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Tempat tinggal : Agama : Pekerjaan : Pendidikan : Yang diduga melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal……………8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pertimbangan

: 1. Bahwa dengan diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) perkara Tindak Pidana Pemilu, dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, meneliti hasil penyidikan, melakukan penuntutan dan penyelesaian perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara pidana. 2. Bahwa sebagai pelaksanaannya perlu dikeluarkan surat perintah. MEMERINTAHKAN

Kepada

: 1.

2.

Nama Pangkat NIP/NRP Jabatan

: : : :

Nama

:

71

Pangkat : NIP/NRP : Jabatan : Untuk

: 1.

Mengikuti perkembangan penyidikan dan melakukan koordinasi dengan penyidik sejak diterimanya P-16P. 2. Melakukan penelitian hasil penyidikan atas nama tersangka tersebut. 3. Melakukan penelitian penghentian penyidikan dari penyidik. 4. Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan. 5. Melaksanakan penghentian penuntutan. 6. Melaksanakan penetapan hakim khusus pelanggaran pidana Pemilu/Ketua Pengadilan Negeri. 7. Melakukan perlawanan terhadap penetapan hakim khusus Pemilu / Ketua Pengadilan Negeri. 8. Melakukan upaya hukum banding. 9. Melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 10. Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara tindak pidana Pemiiu yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Pada tanggal : KEPALA KEJAKSAAN……………………

Pangkat/NIP/NRP


72

KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

P-18P ……………………………………………….

Pengembalian berkas perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka ……….. untuk dilengkapi

Kepada Yth. Kepala Kepolisian Daerah/Wilayah/ Resort/Sektor…………………….. di…………………………………..

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana Pemilu

atas

nama

tersangka

…………………………………

Nomor…………………tanggal……………….yang

kami

terima

pada

tanggal ……………….., setelah kami lakukan penelitian sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ternyata hasil penyidikannya belum lengkap. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami kembalikan berkas perkara atas nama tersangka tersebut untuk saudara lengkapi dengan petunjuk sebagai berikut : 1. Kelengkapan Formiil Bahwa

dalam

berkas

perkara

masih

terdapat

kekurangan

kelengkapan formil sebagai berikut : a ........................................................... b ........................................................... c .......................................................... d. Dst. Agar kelengkapan tersebut dilengkapi. 2. Kelengkapan Mateiil a. Bahwa tersangka disangka melanggar

melakukan tindak pidana Pemilu

pasal…………………………...dengan

unsur-unsur

sebagai berikut :

-

-

………

-

………

Dst.


73

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap berkas perkara, masih terdapat unsur-unsur pasal yang disangkakan yang belum terpenuhi yaitu : -

Unsur ...................................

-

Unsur ...................................

-

Dst.

c. Berkenaan dengan hal tersebut, agar penyidik melengkapi berkas perkara untuk membuktikan / mengungkapkan perbuatan yang dipersangkakan terhadap tersangka dengan cara : -

Melakukan pemeriksaan saksi-saksi;

-

Melakukan pemeriksaan ahli;

-

Melakukan pemeriksaan surat;

-

Melakukan pemeriksaan tersangka;

-

Melakukan penyitaan barang bukti;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, berkas perkara tersebut sudah harus disampaikan kembali kepada kami dengan petunjuk yang telah dipenuhi, paling lama 3 (tiga) hari seterimanya berkas perkara. Demikian untuk dilaksanakan.

An. KEPALA KEJAKSAAN........................ ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI Selaku Penuntut Umum,

Pangkat / NIP / NRP

Tembusan: 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi / Negeri................... 2. Yth. Kapolri / Kapolda / Kapolwil / Kapolres 3. Arsip.


74

KEJAKSAAN TINGGI / NEGERI Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

P-21P ………………………………………

Pemberitahuan hasil penyidikan perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka………………….. sudah lengkap.

Kepada Yth. Kepala Kepolisian Daerah/Wilayah/ Resort/Sektor…………………….. di…………………………………..

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara tindak pidana Pemilu atas nama tersangka……………. Nomor……….tanggal……….. yang kami terima pada tanggal………….setelah kami lakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, supaya saudara menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sesudah surat ini diterima, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Demikian untuk dilaksanakan.

An. KEPALA KEJAKSAAN........................ ASPIDUM / KASI PIDUM / KACABJARI Selaku Penuntut Umum,

Pangkat / NIP / NRP

Tembusan: 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi / Negeri................... 2. Yth. Kapolri / Kapolda / Kapolwil / Kapolres 3. Arsip.


SURAT EDARAN NOMOR : SE-012/A/JA/04/2013 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pengalaman dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, sejak tahun 1955 telah menyelenggarakan Pemilihan Umum sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang terakhir adalah Pemilihan Umum Tahun 2009. Setiap kali Pemilu yang diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun tersebut selalu ditandai dengan terjadinya perubahan kebijakan regulasi yakni penggantian undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang didalamnya juga terjadi perubahan terhadap rumusan, kualifikasi, serta unsur-unsur tindak pidana Pemilu. Dari pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, maka menghadapi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, kebijakan legislasi yang baru dikeluarkan yakni dengan penggantian undang-undang Pemilu dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut diatas, beberapa perubahan pokok antara lain yang terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, persyaratan dan pendaftaran partai politik menjadi Peserta Pemilu, penggunaan hak memilih, penyusunan daftar Pemilih, kampanye Pemilu, pemungutan suara, penetapan calon terpilih, penanganan laporan pelanggaran Pemilu dan tindak pidana Pemilu. Berhubung karena tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 telah berlangsung tahap demi tahapan, maka kepada para Kajati, Aspidum, Kajari dan Kacabjari di seluruh Indonesia diminta agar mencermati pedoman dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu Tahun 2014, sebagai berikut :

-2-

1.

Adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 menjadi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012, antara lain terkait dengan proses dan acara penyelesaian perkara tindak pidana Pemilu. 1.1

Proses dan Acara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu diatur dalam Pasal : 260 – 266. - Terkait dengan Proses dan Acara Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilu : a.

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jaksa khusus menangani perkara tindak pidana Pemilu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI. Oleh karena itu penunjukkan jaksa khusus menangani perkara tindak pidana Pemilu diserahkan kepada Kajati setempat untuk menetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi (sesuai petunjuk dalam Surat JAMPIDUM Nomor : B-1086/E/Ejp/04/2013 tanggal 12 April 2013);

b.

Batas waktu yang singkat berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana Pemilu, menuntut kesigapan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan koordinasi yang efektif baik dengan penyidik, pengadilan maupun terhadap BAWASLU/PANWASLU setempat;

c.

Penegasan bahwa Putusan Banding adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Kasasi maupun Peninjauan Kembali;

d.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak mengatur tentang acara khusus pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu ke Pengadilan, sehingga mengacu kepada ketentuan dalam KUHAP, maka pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu ke Pengadilan dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa atau Acara Pemeriksaan Singkat. Pelimpahan perkara tindak pidana Pemilu dengan secara singkat dilakukan bila perkara yang bersangkutan sifatnya sederhana dan mudah pembuktiannya. Terkait dengan hal tersebut maka BAWASLU, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI telah menerbitkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagai forum koordinasi bersama komponen BAWASLU/PANWASLU, Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota (sebagaimana yang telah dikirimkan kepada Saudara melalui Surat JAMPIDUM Nomor : B-1086/ E/Ejp/04/2013 tanggal 12 April 2013) dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu, para jaksa agar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur Sentra GAKKUMDU yang disusun bersama antara BAWASLU, Polri dan Kejaksaan Agung.

-3-

1.2

Terkait dengan Ketentuan Pidana Tindak Pidana Pemilu diatur di dalam Pasal : 273 – 321. a.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tidak lagi menganut ancaman pidana minimal maksimal, tetapi menganut ancaman pidana kumulatif, yakni : pidana badan dan pidana denda;

b.

Ketentuan pidana tindak pidana Pemilu yang baru ini memisahkan antara kategori PELANGGARAN dengan kategori KEJAHATAN. - Kategori Pelanggaran : terdiri dari 19 pasal, yakni dari Pasal 273 – 291 tidak dapat dilakukan tindakan penahanan. - Kategori Kejahatan

: dari 30 (tiga puluh) pasal kategori kejahatan (Pasal 292 – 321), ada 2 (dua) pasal yang memungkinkan tersangka dapat ditahan karena ancaman pidananya 6 (enam) tahun dan 5 (lima) tahun, yakni dalam Pasal 298 dan Pasal 319.

2.

Untuk menuntun dan memudahkan para Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu, berikut disampaikan buku pedoman penanganan perkara tindak pidana Pemilu yang telah disesuaikan dengan Standar Operasional Prosedur Sentra GAKKUMDU yang disusun bersama BAWASLU, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI maupun ketentuan pidana beserta unsur-unsur pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Jaksa Agung RI ini.

3.

Penuntutan perkara tindak pidana Pemilu dilaksanakan dengan tetap mempedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-013/A/JA/12/2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum, dan terhadap perkara tindak pidana Pemilu yang menarik perhatian masyarakat dan atau diatensi oleh Pimpinan, maka pengendalian dan pelaporannya sesuai dengan mekanisme PK-Ting sebagaimana yang digariskan dalam Surat JAMPIDUM Nomor : B-16/E/Ejp/03/2002 tanggal 11 Maret 2002.

4.

Pengalaman di dalam menangani perkara tindak pidana Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu sebelumnya, memang tidak bisa dihindari adanya permasalahan-permasalahan dan kendala teknis yang dihadapi. Permasalahan dan kendala yang dihadapi ada yang bisa dikoordinasikan secara nasional, melalui kesepakatan teknis diantara penegak hukum di tingkat Pusat dan BAWASLU, namun ada permasalahan yang sifatnya di tingkat daerah tertentu (lokal), sehingga penyelesaian permasalahan tingkat daerah tertentu

dilakukan

kesepakatan

antara

penegak

hukum

tingkat

daerah

yang

bersangkutan, baik di level Provinsi maupun pada tingkat Kabupaten/Kota melalui semangat koordinasi secara efektif. Demikian untuk dilaksanakan dan diindahkan.

-4-

Jakarta, 26 April 2013 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN.. 1 B. TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU.. 3 C. POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU...20

Recommend Documents