DAFTAR ISI DAFTAR ISI............................................................................................................................................... i DAFTAR TABEL ....................................................................................................................................... ii A. PENDAHULUAN .............................................................................................................................. 1 B.
METODE PENELITIAN .................................................................................................................... 2
C. PROFIL PROVINSI LAMPUNG ......................................................................................................... 5 D. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM ........................................................................................ 6 E.
PENGEMBANGAN UMKM.............................................................................................................. 9
F.
PERANAN PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM...................................................... 9
H. PENETAPAN BOBOT TUJUAN DAN KRITERIA ....................................................................... 10 I.
KPJu UNGGULAN SEKTORAL KABUPATEN/KOTA .................................................................... 11
J.
KPJu UNGGULAN LINTAS SEKTORAL KABUPATEN/KOTA ....................................................... 13
K.
PENETAPAN KPJu UNGGULAN SEKTORAL TINGKAT PROVINSI .............................................. 16
L.
PRODUCT LIFE CYCLE ................................................................................................................. 18
M. ANALISIS PEMBENTUKAN INFLASI.............................................................................................. 21 N. REKOMENDASI ............................................................................................................................. 23
i
DAFTAR TABEL Tabel 1.
Jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung ..................................... 3
Tabel 2.
Kriteria Penetapan KPJu Unggulan.......................................................................... 3
Tabel 3.
Kriteria KPJu Unggulan Kabupaten/Kota ............................................................... 4
Tabel 4.
Struktur Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2007- 2011 (%)....... 6
Tabel 5.
Bobot dan Rangking Kepentingan dari Tujuan dan Kriteria untuk Penetapan KPJu Unggulan di Provinsi Lampung .............................................................................. 10
Tabel 6.
KPJU Unggulan Sektoral Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012 11
Tabel 7.
KPJu Unggulan Lintas Sektoral Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012 .................................................................................................................... 14
Tabel 8.
Matrix KPJu Unggulan Provinsi Sektoral Tahun 2012.............................................. 16
Tabel 9.
KPJu Lintas Sektoral Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 ................................... 18
Tabel 10. Tahap Daur Hidup KPJu Unggulan Lintas Sektor Provinsi Lampung ......................... 19 Tabel 11. Sumbangan inflasi KPJu Unggulan lintas sektor Provinsi Lampung ......................... 22
ii
A. PENDAHULUAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementrian Koperasi dan UKM tahun 2008, jumlah UMKM tercatat 51,3 juta unit atau 99,9% dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,04 juta tenaga kerja atau 99,4% dari total angkatan kerja yang bekerja. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan, yakni sebesar 55,56% dari total PDB. Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki pilar-pilar kebijakan strategis yang meliputi (1) Pengaturan kepada perbankan yang mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM, (2) Pengembangan kelembagaan yang menunjang, (3) Pemberian bantuan teknis, dan (4) Kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya. Salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Salah satu bentuk bantuan teknis adalah menyediakan informasi tentang komoditi/produk/jenis usaha (KPJu) Unggulan bagi UMKM di Kabupaten/kota, yang diidentifikasi melalui kegiatan penelitian dengan menggunakan alat analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) dan metode pengambilan keputusan seperti Metode Bayes, Metode Perbandingan Eksponensial dan Metode BORDA. Informasi tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Pada kajian Penelitian Pengembangan Komoditas Unggulan UMKM ini, terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam penetapan daftar skala prioritas. Semula penetapan menggunakan kriteria data produksi, pendapat instansi dan data primer responden UMKM pada suatu KPJu di suatu kecamatan. Namun dengan metode tersebut, hanya dapat diperoleh kelompok daftar KPJu Sangat Potensial (SP), Potensial (P) dan Kurang Potensial (KP) tanpa dapat diperoleh informasi urutan atau rangking KPJu dimasing-masing kelompok. Dengan demikian, sangat sulit untuk menentukan KPJu apa yang paling unggul atau terunggul di kelompoknya masing-masing, karena KPJu dalam suatu kelompok dianggap sama, yaitu SP atau P atau KP. Dalam rangka mengeliminir kelemahan tersebut, selanjutnya metode penetapan KPJu Unggulan daerah diubah menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dimodifikasi atau modified AHP. Disebut demikian karena penelitian ini juga menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode Borda dan Metode Bayes dalam menetapkan KPJu Unggulan kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. AHP adalah suatu alat analisis yang di dukung oleh pendekatan matematika sederhana, yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan “decision making‟ seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Marimin, 2004). Dengan penelitian tersebut, nantinya tiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung diharapkan memiliki KPJu unggulan dari berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Unggulan dapat dilihat dari beberapa perspektif: a.
Perspektif Product Life Cycle (PLC) KPJu disebut unggulan dengan melihat tahap kematangan dari KPJu. Apakah KPJu dalam tahap mature karena saat ini unggul dibanding KPJu yang lain (meskipun kemungkinan 1
b.
c. d.
besar akan mengalami decline setelah melewati fase mature), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar unggul di masa depan (fase growth). Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan. Perspektif Tujuan Dalam perspektif ini penentuan KPJu unggulan dimaksudkan untuk mengembangkan UMKM dalam rangka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing produk/daerah. Perspektif Keberpihakan Pemilihan KPJu unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, misalnya keberpihakan pada usaha mikro, kecil dan menengah serta pengusaha lokal. Perspektif Skenario Kebijakan Disebut unggulan, apakah karena dilihat dari kondisi saat ini (existing) KPJu unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif.
Penelitian Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan tujuan: a. Mengenal dan memahami mengenai : 1) Profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya; 2) Profil UMKM di Lampung termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM; 3) Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) yang terkait dengan pengembangan UMKM; 4) Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM. b. Memberikan informasi tentang Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJu) Unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di Provinsi Lampung dan kabupaten/kota serta kecamatan di wilayah Lampung dalam rangka: 1) Mendukung pembangunan ekonomi daerah; 2) Penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; serta 3) Peningkatan daya saing produk. c. Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masing-masing KPJu unggulan lintas sektoral di masing-masing kabupaten/kota, misal mengenai bahan baku, tenaga kerja, teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (kecamatan). d. Memberikan informasi tentang KPJu potensial, yaitu KPJu yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu. e. Memberikan rekomendasi berupa: 1) KPJu unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masing-masing kabupaten/kota; 2) Peranan Perbankan dalam pengembangan KPJu unggulan; 3) Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), yang dikaitkan pula dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJu unggulan UMKM. B.
METODE PENELITIAN
Penetapan KPJu unggulan daerah di kabupaten/kota dilakukan dengan menghimpun informasi dari seluruh kecamatan yang ada dengan mempertimbangkan keterwakilan dari karakteristik wilayah secara geografis, jumlah UMKM, kontribusi pembentukan PDRB kabupaten/kota serta kebijakan Pemerintah Daerah. Jumlah wilayah kecamatan yang tercakup
2
dalam penelitian ini adalah sebanyak 214 kecamatan yang tersebar di setiap wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung, seperti tersaji pada Tabel 1. Tabel 1. Jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung No Kabupaten/Kota Jumlah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat 25 1 Kabupaten Lampung Selatan 17 2 Kabupaten Lampung Tengah 28 3 Kabupaten Lampung Timur 24 4 Kabupaten Lampung Utara 23 5 Kabupaten Mesuji 7 6 Kabupaten Pesawaran 7 7 Kabupaten Pringsewu 8 8 Kabupaten Tanggamus 20 9 Kabupaten Tulang Bawang 15 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat 8 11 Kabupaten Way Kanan 14 12 Kota Bandar Lampung 13 13 Kota Metro 5 14 Jumlah 214 Penelitian KPJu Unggulan di Provinsi Lampung menggunakan empat metode utama untuk pengolahan data yaitu Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode Borda, Metode Analytic Hierarchy Process (AHP), dan Metode Bayes. Penetapan KPJu Unggulan di kabupaten/kota dan provinsi dilakukan menggunakan 11 kriteria utama yang terdiri atas beberapa variabel sebagai indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2 dan Tabel 3. Tabel 2. Kriteria Penetapan KPJu Unggulan Tujuan Penetapan KPJu Unggulan Pertumbuhan ekonomi 1 Penciptaan lapangan kerja 2 Peningkatan daya saing produk 3 Kriteria Penetapan KPJU Unggulan Tingkat Kecamatan Jumlah unit usaha 1 Jangkauan/kondisi pemasaran 2 Ketersediaan bahan baku/sarana produksi 3 Kontribusi terhadap perekonomian daerah (kecamatan 4 Dengan adanya keterbatasan data dan informasi maka analisis penentuan fase hidup produk tersebut berdasarkan kesepakatan dengan SKPD, Perbankan dan pihak terkait yang diperoleh pada FGD di tingkat Provinsi Lampung. Prespektif product life cycle ditentukan tidak berdasarkan evaluasi ekonomi, namun berdasarkan evaluasi teknis dengan memperhatikan prospek dan potensi KPJu unggulan lintas sektoral tingkat provinsi dengan narasumber SKPD, perbankan dan institusi terkait lainnya dalam mekanisme Forum Group Disscussion (FGD) pada tingkat provinsi. Kriteria prospek digambarkan pada prespektif (a) kesesuaian dengan kebijakan pemda; KPJu unggulan yang teridentifikasi didukung oleh kebijakan pemda berupa kebijakan yang mendorong pengembangan KPJu tersebut dan diperkuat dengan peraturan atau program daerah, (b) prospek pasar; KPJu unggulan yang teridentifikasi masih memiliki penjualan dan pertumbuhan yang tinggi, (c) minat investor; KPJu unggulan yang teridentifikasi 3
masih menarik minat investor untuk investasi di KPJu tersebut, (d) dukungan dan program pembangunan infrastruktur usaha; ada tidaknya infrastruktur yang dilakukan pemerintah untuk mendukung pengembangan KPJu unggulan baik secara langsung maupun tidak langsung, (e) risiko terhadap lingkungan; prediksi kemungkinan dampak (resiko) negatif yang terjadi terhadap lingkungan sebagai akibat dari kegiatan KPJu unggulan tersebut, (f) tingkat persaingan; kemampuan daya saing KPJu terhadap produk baru sejenis di pasar. Sedangkan kriteria potensi dilihat dari prespektif penawaran dan permintaan (supply-demand). Tabel 3.
Kriteria KPJu Unggulan Kabupaten/Kota Kriteria
Unsur Penilaian
A INPUT 1 Tenaga kerja terampil (Skilled) (1) Tingkat pendidikan (2) Pelatihan (3) Pengalaman kerja (4) Jumlah lembaga/ sekolah ketrampilan/ pelatihan 2 Bahan baku (manufacturing) (1) Ketersediaan/kemudahan bahan baku (2) Harga perolehan bahan baku (3) Parishability bahan baku (mudah tidaknya rusak) (4) Kesinambungan bahan baku (5) Mutu bahan baku (6) Kemudahan dalam memperoleh (7) Aspek Lingkungan 3 Modal (1) Kebutuhan investasi awal (2) Kebutuhan modal kerja (3) Aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan 4 Sarana produksi/usaha (1) Ketersediaan/kemudahan memproleh (2) Harga B Proses 5 Teknologi (1) Ketersediaan (2) Kemudahan (memperoleh teknologi) (3) Dampak lingkungan 6 Sosial budaya (1) Ciri khas lokal (faktor endogen) (2) Penerimaan masyarakat (3) Turun temurun 7 Manajemen usaha Kemudahan untuk memanage C Output 8 Ketersediaan pasar (1) Jangkauan/wilayah pemasaran (2) Kemudahan mendistribusikan 9 Harga (1) Stabilitas harga (2) Nilai tambah (Added Value) 10 Penyerapan Tenaga Kerja Kemampuan menyerap TK 11 Sumbangan terhadap Jumlah jenis usaha yang terpengaruh karena perekonomian wilayah keberadaan usaha ini (Backward & forward linkages) Penentuan posisi product life cycle KPJu unggulan yang didasarkan pada evaluasi prospek dan potensi adalah sebagai berikut : (1) Tahap introduksi, dimana KPJu unggulan memiliki potensi sedang dan memiliki prospek yang kurang (2) Tahap pertumbuhan (growth), dimana KPJu unggulan memiliki potensi sedang dan memiliki prospek cukup atau baik.
4
(3) Tahap matang (maturity), dimana KPJu unggulan memiliki potensi tinggi dan prospek cukup atau baik (4) Tahap penurunan (decline), dimana KPJu unggulan memiliki potensi tinggi dan prospek kurang Pada analisis ini dimungkinkan memposisikan KPJu unggulan pada KPJu dengan nilai potensi atau prospek yang tidak diakomodir pada empat aturan diatas sebagai misal potensi tinggi dan prospek cukup, maka KPJu tersebut berada pada tahap matang cenderung turun. Suatu komoditi/produk/jenis usaha dapat memiliki andil besar terhadap sumbangan pembentukan inflasi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, KPJu unggulan lintas sektoral yang telah teridentifikasi juga dianalisis seberapa besar peranannya dalam pembentukan inflasi di tingkat provinsi. Analisis sumbangan inflasi KPJu unggulan dilakukan dengan mengamati data inflasi yang dikeluarkan dan diolah oleh instansi yang berwenang, yaitu Biro Pusat Statistik Provinsi Lampung. Apabila KPJu tersebut bukan merupakan penyumbang inflasi secara langsung, maka analisis dilakukan terhadap komoditi-komoditi pembentuknya atau produk turunannya yang merupakan barang yang dikonsumsi secara langsung. C.
PROFIL PROVINSI LAMPUNG
Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km2 termasuk 160 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada : 103040’ – 105050’ Bujur Timur; serta antara 6045’ – 3045’ Lintang Selatan. Sebagian besar lahan di Provinsi Lampung merupakan kawasan hutan yaitu mencapai 833.847 ha atau 25,26%. Selain itu merupakan daerah perkebunan (20,92%); tegalan/ladang (20,50%); daerah pertanian, dan perumahan. Topografi Lampung dapat dibagi dalam 5 (lima) unit topografi, yakni: 1) daerah berbukit sampai bergunung dengan kemiringan berkisar 25%, dan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut; 2) daerah berombak sampai bergelombang dengan kemiringannya antara 8% sampai 15% dan ketinggian antara 300 m sampai 500 m dari permukaan laut; 3) daerah dataran alluvial dengan kemiringan 0% sampai 3%; 4) daerah dataran rawa pasang surut dengan ketinggian ½ m sampai 1 m; serta 5) serta daerah river basin. Jumlah penduduk Provinsi Lampung menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung pada tahun 2011 berjumlah 7,69 juta jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 35.288,35 km2, setiap km2 ditempati penduduk sebanyak 218 orang. Kepadatan penduduk Kota Bandar Lampung mencapai 4.619,48 jiwa/km2 diikuti Kota Metro mencapai 2.379,83 jiwa/km2. Kabupaten Pringsewu menempati urutan ketiga, dengan kepadatan penduduk sebesar 590,94 jiwa/km2. Sebaliknya wilayah Kabupaten Lampung Barat memiliki kepadatan penduduk terendah tercatat 85,57 jiwa/km2. Pertanian merupakan potensi ekonomi utama Provinsi Lampung setelah migas sebagaimana halnya dalam perekonomian Indonesia. Mayoritas penduduk provinsi ini mengandalkan sumber penghidupanya pada usaha di bidang pertanian dalam arti luas, mulai dari tanaman pangan, peternakan hingga perikanan. Provinsi Lampung berfokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu. Pada beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Selain hasil bumi, Lampung juga merupakan kota pelabuhan (liverpoolnya Sumatra) karena Lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke Pulau Sumatra. Hasil bumi yang melimpah merupakan trigger tumbuhnya kawasan industri seperti di daerah pesisir panjang, daerah Natar, Tanjung Bintang 5
dan Bandar Jaya. Dalam kurun waktu 2007-2011 perekonomian Lampung digerakkan oleh tiga sektor ekonomi utama, yakni sektor Pertanian, sektor Industri Pengolahan serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Jika dibandingkan, kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB tahun 2007 dan tahun 2011 tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Sektor Pertanian tetap merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDRB (36,05%) dan berturut-turut diikuti oleh sektor Industri Pengolahan, Perdagangan, Hotel, dan Restoran serta sektor Pengangkutan/ Komunikasi. Sebaliknya sektor Listrik, Gas dan Air Bersih memberikan sumbangan terkecil (0,5%). Struktur ekonomi Provinsi Lampung menurut lapangan usaha diuraikan dalam Tabel 4. Tabel 4.
Struktur Ekonomi Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha 2007- 2011 (%) LAPANGAN USAHA 2007 2008 2009 2010 2011 1. Pertanian 37,31 39,07 38,89 36,83 36,05 2. Pertambangan dan Penggalian 3,59 3,13 2,09 1,99 1,93 3. Industri Pengolahan 13,65 13,29 14,07 15,80 16,01 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,66 0,62 0,58 0,55 0,54 5. Bangunan 5,05 4,45 4,21 3,66 3,42 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 14,30 13,78 13,44 15,25 15,91 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8,36 9,03 9,9 10,16 11,47 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa 6,02 6,47 6,67 6,29 5,88 Perusahaan 9. Jasa-Jasa 11,05 10,16 10,15 9,46 8,79 Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: Indikator Makro Ekonomi Regional Provinsi Lampung 2011 D. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah diambil oleh Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang antara lain mengatasi masalah dan meminimalisir kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik dari segi permodalan dan pembiayaan usaha, kelembagaan, teknik dan teknologi produksi, manajemen usaha, dan pemasaran. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh UMKM pada dasarnya bersumber dari sumberdaya manusia dan kondisi dan iklim usaha yang dalam beberapa hal tidak menguntungkan dan kondusif bagi pengembangan UMKM. Berbagai kebijakan dan program yang telah diambil oleh berbagai Departemen dan Non-Departemen dalam operasionalisasinya dihadapkan kepada masalah koordinasi dan pengendalian. Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan melalui INPRES No. 6 tahun 2007. Tertuang pada Inpres No. 6 tahun 2007, pemberdayaan UMKM secara garis besar meliputi: (1) peningkatan akses permodalan bagi UMKM, (2) pengembangan kewirausahaan dan sumberdaya manusia, (3) peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan (4) reformasi regulasi. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM meliputi kebijakan untuk: (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan yang meliputi program pengembangan skema kredit investasi bagi UMKM, meningkatkan efektivitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), (2) memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM yang meliputi program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit UMKM, peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, dan 6
program pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM, (3) mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM yang meliputi program untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM serta restrukturisasi pengeloaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN. Pengembangan kewirausahaan dan sumberdaya manusia meliputi kebijakan untuk: (1) meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM melalui program peningkatan askes UMKM pada mobilitas dan kualitas SDM, peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan Bussines Development Services Provider (BDS-P) dan pemberdayaan UMKM, pengembangan Koperasi Civitas Akademika, dan peningkatan program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), (2) mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi dengan melaksanakan program pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada. Peningkatan peluang pasar bagi produk UMKM terdiri dari kebijakan untuk: (1) mendorong dan berkembangnya kreasi produk UMKM melalui program pengembangan institusi promosi produk UMKM, peningkatan efektivitas pengembangan klaster sentra IKM melalui pendekatan One Village One Product, dan program pengembangan akses pasar produk UMKM melalui hotel, (2) mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan melalui program pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran ritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM, (3) mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM dengan program fasilitasi informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM dan (4) mengembangkan sinergitas pasar dengan program pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk dan pasar tradisional. Pada kelompok reformasi regulasi meliputi kebijakan untuk menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM serta menata kembali kebijakan di bidang UMKM termasuk meredefinisi usaha mikro, kecil dan menengah. Prinsip dan tujuan, Kriteria usaha, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, serta koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mkro, kecil dan menengah telah diatur dalam payung hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 09/M/2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan visi, yaitu: menjadi Lembaga Pemerintah yang kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian. Dalam menjalankankan tugasnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, mengeluarkan beberapa peraturan yaitu: Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 23/PER/M.KUKM/XI/2005 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 32/Kep/M.KUKM/IV/2003 Tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Sentra Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: /Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Bantuan Untuk Teknologi Tepat Guna Kepada Usaha Kecil dan Menengah di Sentra, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 7
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19/Per/M.KUKM/VIII/2006 Tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kawasan Industri, Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 02/Per/M.KUKM/I/2008 Tentang Pedoman Pemberdayaan Business Development ServicesProvider (BDS-P) Untuk Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. Dalam pengembangan UMKM tentunya tidak terlepas dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor utama pendorong dan peluang bagi pengembangan UMKM adalah adanya berbagai kebijakan yang telah diambil serta program yang dilaksanakan oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta Perbankan, mengingat peran UMKM yang penting dan strategis sebagai pelaku ekonomi dalam hal kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan ekonomi rakyat di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Walaupun demikian dalam implementasinya berbagai kebijakan dan program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan berbagai penyebab antara lain hambatan birokrasi, koordinasi dan anggaran. Manfaat dari berbagai kebijakan dan program tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha UMKM. Selain itu, oleh karena faktor sebaran geografis lokasi usaha UMKM, distribusi dan akses informasi yang terbatas, serta kemampuan individu pelaku usaha UMKM yang beragam menyebabkan terbatasnya jumlah dan jangkauan UMKM yang memperoleh manfaat dari kebijakan dan program yang telah dilaksanakan. UMKM juga terhambat oleh karena kualitas produk (terutama kemasan) yang tidak memenuhi tuntutan dan kebutuhan pasar. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya kemampuan untuk menerapkan teknologi produksi yang dapat meningkatkan mutu dan kapasitas serta rendahnya kemampuan UMKM dalam mengakses informasi teknologi produksi. Faktor penghambat yang lain adalah kurangnya kemampuan dan aksessibilitas pelaku usaha UMKM terhadap fasilitas kredit perbankan untuk pembiayaan dan pengembangan usaha. Pada umumnya UMKM terutama usaha mikro dan kecil tidak mampu memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan perbankan, khususnya dari syarat jaminan/agunan. Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah cukup banyak menggalakkan pemanfaatan dana perbankan melalui berbagai kebijakan, antara lain melalui skim Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro (KUM). Dari sisi faktor eksternal UMKM, saat ini yang menjadi salah satu alasan utama hambatan pengembangan UMKM adalah membanjirnya produk/komoditas impor sebagai dampak terhadap tidak adanya kebijakan perlindungan terhadap produk dalam negeri, menyebabkan semakin tertekannya produk UMKM di pasar domestik/lokal. Tidak adanya atau belum adanya kebijakan yang mengatur perlindungan usaha bagi UMKM yang efektif terhadap Usaha Besar menyebabkan tertekannya pengembangan UMKM, seperti masalah keberadaan dan lokasi pasar modern. Faktor penghambat yang lain adalah kendala SDM, birokrasi dan anggaran yang menyebabkan belum maksimalnya kinerja SKPD di tingkat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program dari pemerintah pusat dan daerah kabupaten/kota untuk mengatasi masalah dan mengurangi kendala serta mendorong pengembangan UMKM. Faktor lain yang dapat menjadi penghambat adalah permasalahan yang terkait dengan iklim usaha antara lain (a) besarnya biaya transaksi, karena panjangnya proses perizinan, akibatnya timbul berbagai pungutan, (b) praktik usaha yang tidak sehat, dan (c) kondisi infrastruktur yang kurang memadai. Faktor penghambat dalam pengembangan UMKM secara garis besar menyangkut faktor internal dan faktor eksternal UMKM. Dari segi internal, khususnya Usaha Mikro dan Kecil 8
(UMK) adalah rendahnya kemampuan dan keterampilan sumberdaya manusia, yang menyangkut penguasaan teknologi, organisasi dan manajemen usaha serta kemampuan akses pasar dan akses terhadap informasi pasar. Termasuk dalam hubungan dengan SDM ini adalah masih lemahnya sikap kewirausahaan. Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan visi dan misi yang hendak dicapai dalam rangka mengarahkan pembangunan. Visi Provinsi Lampung adalah : Lampung Yang Maju Dan Sejahtera 2025". Untuk mencapai Visi, Provinsi Lampung menetapkan Misi sebagai berikut : 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global. 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis. 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik. E.
PENGEMBANGAN UMKM
Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Lampung dikoordinasikan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki visi ”Terwujudnya Lampung sebagai Daerah Industri dan perdagangan yang Berdaya Saing didukung oleh Koperasi dan UMKM yang Tangguh tahun 2014”. Berkenaan dengan visi tersebut, Dinas ini mempunyai misi: 1. Meningkatkan peran UMKM sebagai pelaku ekonomi yang produktif dan berdaya saing 2. Mendorong iklim usaha yang kondusif, menumbuh kembangkan wirausaha baru dan meningkatkan kemitraan dengan usaha besar 3. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pengelola UMKM, pelayanan dan fasilitasi akses pemodalan UMKM 4. Mengembangkan industri yang menyerap banyak tenaga kerja 5. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor komoditi daerah 6. Meningkatkan efisiensi efektivitas sistem distribusi, tertib niaga, dan kepastian berusaha 7. Meningkatkan peran kelembagaan industri dan perdagangan seperti kemetrologian, pengujian dan sertifikasi mutu barang dan perlindungan konsumen 8. Meningkatkan keterpaduan, koordinasi dan sinergisitas antar kementrian Koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan Provinsi dan Kabupaten/Kota Selain Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Salah satu fungsi dari dinas ini terkait dengan sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya adalah fungsi Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan modal/dana bagi UKM pada tingkat provinsi. F.
PERANAN PERBANKAN DALAM PENGEMBANGAN UMKM
Permasalahan umum yang dihadapi oleh pelaku usaha atau UMKM adalah aspek permodalan untuk pengembangan usaha, sehingga dalam hal ini pihak perbankan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membantu perkembangan UMKM. Berdasarkan statistik kredit perbankan menunjukkan bahwa pada Bulan September Tahun 2012, terdapat peningkatan pertumbuhan penyaluran kredit UMKM (investasi dan modal kerja) sebesar 9
21,93% atau senilai Rp 2.134,19 milyar dibandingkan pada bulan yang sama Tahun 2011 sebesar 7,33% atau senilai Rp 664,69 milyar. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin bertambah perbankan yang menjadikan UMKM sebagai target potensial penyaluran kreditnya (Workshop Nasional Pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah, Bank Indonesia, 2012). Sementara penyaluran kredit untuk sektor pertanian di wilayah Lampung berada pada peringkat 3 yang mencapai Rp 3,94 triliun (13,0%) dari total kredit yang disalurkan yaitu sebesar Rp28,5 triliun. Kondisi ini masih memberi peluang untuk meningkatkan pembiayaan di sektor ini mengingat sektor pertanian merupakan penyumbang tertinggi di dalam struktur perekonomian Lampung yaitu sebesar 36% yang diikuti oleh sektor industri dan PHR. Pembiayaan sub sektor tertinggi adalah tanaman perkebunan sebesar 2.070,59 milyar, perikanan sebesar 892,14 milyar, peternakan, tanaman bahan makanan dan kehutanan (Rakor Bank Indonesia, 2012). H. PENETAPAN BOBOT TUJUAN DAN KRITERIA Penetapan KPJu unggulan dilakukan secara bertingkat yang diawali dengan penetapan KPJu unggulan pada tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten/kota dan terakhir pada tingkat provinsi. Hasil penetapan KPJu unggulan pada tingkat kecamatan merupakan kandidat KPJu unggulan tingkat kabupaten/kota yang proses penetapannya dilakukan dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penetapan KPJu unggulan pada tingkat provinsi menggunakan hasil proses agregasi KPJu unggulan tingkat kabupaten/kota. Tabel 5. No. 1 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6 3.7. 3.8. 3.9 3.10. 3.11
Bobot dan Rangking Kepentingan dari Tujuan dan Kriteria untuk Penetapan KPJu Unggulan di Provinsi Lampung Aspek Bobot Tujuan Penetapan KPJu Unggulan Pertumbuhan Ekonomi 0,3359 Peningkatan Daya Saing Produk/Daerah 0,3347 Penciptaan Lapangan Kerja 0,3294 Kriteria Penetapan KPJu Unggulan Tingkat Kecamatan Pasar/pemasaran produk Ketersediaan input, sarana produksi atau usaha Kontribusi terhadap perekonomian kecamatan Jumlah unit usaha, rumah tangga usaha, produksi, luas areal atau populasi KPJu yang ada Kriteria Penetapan KPJu Unggulan Tingkat Kabupaten/Kota Ketersediaan pasar Tenaga kerja trampil Penyerapan tenaga kerja Harga / nilai tambah Manajemen usaha Teknologi Sarana produksi / usaha Bahan Baku Modal Sumbangan terhadap perekonomian Sosial Budaya
0,3545 0.2573 0,2090 0,1792 0,1633 0,1067 0,1063 0.1044 0,0907 0.0906 0.0829 0,0776 0.0637 0.0626 0.0511
10
Hasil KPJu unggulan ditentukan oleh kriteria dan sub-kriteria yang ditetapkan sebelumnya, dan penentuan kriteria tersebut dilandasi oleh Tujuan dari penetapan KPJu unggulan UMKM, yaitu: (a) Penciptaan lapangan kerja, (b) Pertumbuhan ekonomi daerah, dan (c) Peningkatan daya saing produk. Untuk memperoleh keseragaman dan konsistensi dalam proses penetapan KPJu unggulan, maka bobot setiap Tujuan dan bobot setiap Kriteria yang digunakan pada semua kabupaten/kota adalah sama. Adapun bobot 3 (tiga) pada sektor ekonomi pada tingkat provinsi berdasarkan Tujuan dan bobot 11 (sebelas) Kriteria yang digunakan secara berurutan berdasarkan nilai skor-terbobot pada setiap aspek ekonomi disajikan pada Tabel 5. I.
KPJu UNGGULAN SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
Adapun KPJu unggulan terpilih di Provinsi Lampung untuk masing-masing sektor/subsektor di kabupaten/kota yang mempunyai skor terbobot tertinggi yaitu : Tabel 6. KPJU Unggulan Sektoral Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012 No Kabupaten/Kota KPJu Unggulan 1 Kabupaten Lampung Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), cabe (sayuran), Barat durian (buah-buahan), kopi robusta (perkebunan), ternak ayam ras (peternakan), penangkapan ikan di laut (perikanan), damar (hasil hutan non kayu), pasir (penggalian), industri kopi bubuk (perindustrian, pedagang hasil pertanian (perdagangan), wisata alam (pariwisata), jasa kesehatan (jasa), dan angkutan pedesaan (transportasi). 2 Kabupaten Lampung Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), cabe (sayuran), Selatan pisang (buah-buahan), budidaya kelapa sawit (perkebunan), ternak sapi (peternakan), budidaya payau udang (perikanan), pengolahan dan pengawetan ikan (perindustrian), pedagang kaki lima (perdagangan), jasa pendidikan (jasa), dan ojeg (transportasi). 3 Kabupaten Lampung Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), cabe (sayuran), Tengah nanas (buah-buahan), budidaya karet (perkebunan), ternak ayam buras (peternakan), budidaya ikan di kolam (perikanan), industri anyaman rotan dan bambu (perindustrian), pedagang hasil peternakan (perdagangan), rental mesin pertanian (jasa) dan ojek (trasnportasi). 4 Kabupaten Lampung Budidaya ubi kayu (tanaman padi/palawija), cabe (sayuran), Timur pisang (buah-buahan), budidaya lada (perkebunan), ternak ayam ras pedaging (peternakan), budidaya ikan di kolam (perikanan), industri tepung dan pati (perindustrian), pedagang hasil pertanian (perdagangan), wisata alam (pariwisata), jasa kesehatan (jasa), dan angkutan pedesaan (transportasi). 5 Kabupaten Lampung Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), kacang panjang Utara (sayuran), pisang (buah-buahan), budidaya lada (perkebunan), ternak sapi (peternakan), budidaya ikan di kolam (perikanan), industri kripik pisang (perindustrian), pedagang hasil perkebunan (perdagangan), wisata alam (pariwisata), jasa kesehatan (jasa), dan angkutan barang (transportasi). 6 Kabupaten Mesuji Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), ketimun (sayuran), sawo (buah-buahan), budidaya karet (perkebunan), ternak sapi (peternakan), budidaya ikan di kolam (perikanan), industri peralatan pertanian (industri), counter Handphone 11
No
Kabupaten/Kota
7
Kabupaten Pesawaran
8
Kabupaten Pringsewu
9
Kabupaten Tanggamus
10
Kabupaten Tulang Bawang
11
Kabupaten Tulang Bawang Barat
12
Kabupaten Way Kanan
13
Kota Bandar Lampung
KPJu Unggulan (perdagangan), kolam pemancingan (pariwisata), jasa koperasi simpan pinjam (jasa), dan AKDP (angkutan kota dalam provinsi) (transportasi). Budidaya ubi kayu (tanaman padi/palawija), melinjo (sayuran), pisang (buah-buahan), budidaya kakao (perkebunan), ternak ayam ras pedaging (peternakan), budidaya rumput laut (perikanan), industri pengolahan marmer (perindustrian), pedagang hasil pertanian (perdagangan), wisata pantai (pariwisata), jasa pendidikan (jasa), dan angkutan barang (transportasi). Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), kacang panjang (sayuran), durian (buah-buahan), budidaya kelapa (perkebunan), ternak sapi (peternakan), budidaya ikan gurame (perikanan), industri furniture (perindustrian), pedagang toko kelontong (perdagangan), jasa pendidikan (jasa), dan angkutan barang (transportasi) Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), cabe (sayuran), alpukat (buah-buahan), budidaya kopi robusta (perkebunan), ternak sapi (peternakan), penangkapan ikan di laut (perikanan), kopi bubuk (industri), pedagang hasil perikanan (perdagangan), wisata alam pantai (pariwisata), bengkel motor (jasa), dan angkutan AKDP (angkutan kota dalam provinsi) (transportasi) Budidaya ubi kayu (tanaman padi/palawija), ketimun (sayuran), pisang (buah-buahan), budidaya kelapa sawit (perkebunan), ternak sapi (peternakan), penagkapan ikan di perairan umum (perikanan), industri tahu tempe (perindustrian), toko kelontong (perdagangan), wisata pantai (pariwisata), jasa kesehatan (jasa), dan angkutan barang (transportasi) Budidaya jagung (tanaman padi/palawija), budidaya karet (perkebunan) ternak kambing (peternakan), industri konveksi dan perlengkapanya (perindustrian), pedagang hasil perkebunan (perdagangan), jasa kesehatan (jasa), angkutan barang (transportasi) Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), ketimun (sayuran), nanas (buah-buahan), budidaya lada (perkebunan), ternak ayam pedaging (peternakan), budidaya ikan di kolam (perikanan), industri kripik pisang (perindustrian), pedagang toko kelontong (perdagangan), wisata alam (pariwisata), koperasi perkebunan (jasa), dan angkutan barang pada sektor transportasi Budidaya padi sawah (tanaman padi palawija), cabe (sayuran), nanas (buah-buahan), kopi (perkebunan), ternak ayam petelur (peternakan), perikanan laut (perikanan), industri kripik pisang (perindustrian), pedagang elektronik (perdagangan), hotel berbintang (pariwisata), jasa pendidikan (jasa), dan angkutan barang (transportasi)
12
No 14
J.
Kabupaten/Kota Kota Metro
KPJu Unggulan Budidaya padi sawah (tanaman padi/palawija), cabe (sayuran), pisang (buah-buahan), ternak sapi (peternakan), budidaya ikan di kolam lele (perikanan), industri krupuk kripik dan peyek (perindustrian), pedagang barang kerajinan (perdagangan), kost-kosan (jasa), dan angkutan kota (transportasi)
KPJu UNGGULAN LINTAS SEKTORAL KABUPATEN/KOTA
Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan unggulan daerah dilakukan penetapan KPJu unggulan lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha serta hasil skor KPJu unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode MPE, Borda, AHP dan normalisasi diperoleh 10 KPJu unggulan lintas sektoral di masing-masing daerah, dapat dilihat pada Tabel 7.
13
Tabel 7. No 1
2
Kabupaten/ Kota Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Selatan
3
Kabupaten Lampung Tengah
4
Kabupaten Lampung Timur
5
Kabupaten Lampung Utara
6
Kabupaten Mesuji
7
Kabupaten Pesawaran
8
Kabupaten Pringsewu
9
KPJu Unggulan Lintas Sektoral Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012
Kabupaten Tanggamus
KPJu (SKOR) 1
2
0,0390
3 Kopi Arabika 0,0389
4
5
6
Kopi Robusta
Cabe
Durian
Pisang
Hasil Pertanian
0,0567
0,0388
0,0362
0,0317
Cabe
Pisang
Ubi Kayu
Nenas
Pedagang Kaki Lima
Sapi
0,0391
0,0309
0,0307
0,0305
0,0253
0,0253
Padi Sawah
Nenas
Cabai
Lada
Pisang
Karet
0,0427
0,0371
0,0358
0,0344
0,0312
0,0280
Ubi Kayu
Lada
Kelapa Sawit
Hasil Pertanian
Hasil Perikanan
0,0328
0,0327
0,0291
0,0274
Sapi
Lada
Pisang
0,0471
0,0805
0,0458 Kelapa Sawit 0,0681
Pisang
Melinjo
Ubi Kayu
0,0504
0,0365
0,0475 Ikan Gurame 0,0298
Kopi Robusta 0,0415
Karet
Sapi
7 Hasil Perkebunan 0,0308
8 Wisata Alam 0,0296
9
10
Padi Sawah
Kopi Bubuk
0,0276
Kelapa Dalam
Kelapa Sawit
Padi Sawah
0,0251 Anyaman Rotan dan Bambu 0,0262
0,0245
0,0238
0,0260 Budidaya Payau Udang 0,0227
Kelapa Dalam
Kopi
Tomat 0,0254
Budidaya Ikan di Kolam
Wisata Alam
Padi Sawah
0,0267
0,0235
0,0228
0,0227
0,0257 Industri Tepung dan Pati 0,0224
Kacang Panjang
Padi Sawah
Ubi Kayu
Karet
Mangga
Hasil Perkebunan
0,0405
0,0357
0,0335
0,0324
0,0315
0,0303
0,0301
0,0221 Kerupuk, Keripik dan Peyek 0,0297
Padi Sawah
Ketimun
Sawo
Pisang
Pepaya
Sapi
Bayam
Ubi Kayu
0,0362
0,0281
0,0244
0,0217
0,0197
Cabe Besar
Sapi Potong
Kopi Robusta
Durian
0,0336 Toko Kelontong 0,0257
0,0279 Pedagang Hasil Pertanian 0,0287
0,0266
0,0422 Jasa Pendidikan 0,0263
0,0303 Ayam Pedaging 0,0339 Jasa Kesehatan 0,0259
0,0280
0,0272
0,0272
0,0268
Padi Sawah
Kelapa
Salon
Durian
Furniture
0,0256
0,0245
0,0228
0,0223
Kopi Bubuk
Alpukat
Sapi
Cabe
Kakao
Terong
Padi Sawah
Kambing
0,0400
0,0289
0,0286
0,0276
0,0255
0,0250
0,0238 Pedagang Hasil Perikanan 0,0239
0,0237
0,0230
Kakao
0,0261
Toko Kelontong
14
No 10
11
12
Kabupaten/ Kota Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Way Kanan
13
Kota Bandar Lampung
14
Kota Metro
KPJu (SKOR) 1
2
3
4
5
6
7
8
Pisang
Ketimun
Angkutan Barang
Ubi Kayu
Kelapa Sawit
Padi Sawah
Terong
Tahu dan Tempe
0,0370
0,0331
0,0300
0,0292
0,0285
0,0262
0,0242
0,0237
9 Budidaya Tambak (udang) 0,0225
Hasil Perkebunan
Kambing
Sapi
Jagung
Pedagang Kaki Lima
Konveksi dan perlengkapannya
Ubi Kayu
Padi Sawah
Karet
0,0333
0,0293
0,0246
0,0220
0,0213
0,0204
0,0197
0,0189
Nanas
Keripik Pisang
Toko Kelontong
Padi Sawah
Lada
Bata
Timun
Ayam Pedaging
Kopi
0,0321
0,0313
0,0298
0,0287
0,0275
0,0265
0,0264
0,0263
0,0262
Jasa Pendidikan
Jasa Kesehatan
Padi Sawah
Cabai
Kain Tenun Ikat
Toko Barang Elektonik
Toko Kelontong
Nenas
Hotel Berbintang
0,0308 Kerupuk, Keripik dan Peyek 0,0440
0,0307
0,0300
0,0282
0,0215 Pedagang Hasil Peternakan 0,0286 Kerupuk, Keripik dan Peyek 0,0277
0,0275
0,0272
Pisang
Counter HP
Rumah Kosan
Sapi
Padi Sawah
Jasa Pendidikan
0,0420
0,0403
0,0335
0,0302
0,0294
0,0294
0,0258 Pedagang Barang Kerajinan 0,0285
0,0255 Perikanan 0,0285
10 Toko Kelontong 0,0225 Kerupuk, Keripik dan Peyek 0,0183
0,0234 Koperasi Simpan Pinjam 0,0280
15
K. PENETAPAN KPJu UNGGULAN SEKTORAL TINGKAT PROVINSI KPJu unggulan tingkat provinsi terdiri dari KPJu unggulan per sektor ekonomi dan KPJu unggulan lintas sektor. Penetapan KPJu unggulan tersebut, sesuai dengan metodologi yang telah dikemukakan merupakan agregasi dari KPJu unggulan per sektor dan lintas sektor tingkat kabupaten/kota tersebut yang ditetapkan dengan menggunakan metode Borda. Berdasarkan hasil KPJu unggulan per sektor di setiap kabupaten/kota, rangking pertama KPJu unggulan per sektor/subsektor pada tingkat provinsi adalah usaha budidaya padi sawah (padi dan palawija), usaha budidaya cabe (sayuran), usaha budidaya pisang (buah-buahan), usaha budidaya karet (perkebunan), usaha budidaya sapi (peternakan), usaha budidaya ikan kolam (perikanan), usaha budidaya damar (kehutanan), penggalian pasir (penggalian), industri kripik, kerupuk dan peyek (perindustrian), usaha toko kelontong (perdagangan), wisata alam (pariwisata), jasa kesehatan (jasa) dan truk angkutan (angkutan). Adapun 5 (lima) KPJu unggulan secara berurutan berdasarkan nilai skor-terbobot pada setiap sektor/subsektor ekonomi disajikan pada Tabel 8. Tabel 8. Matrix KPJu Unggulan Provinsi Sektoral Tahun 2012 Sektor Usaha/ Sektor Usaha/ Skor No. No. Terbobot KPJu KPJu
1 2 3 4 5
Padi dan Palawija Padi Sawah 16,1533 Ubi Kayu 7,8869 Jagung 6,0798 Kacang Hijau 2,2051 Padi Ladang 1,8066
1 2 3 4 5
Sayuran Cabe Kacang Panjang Ketimun Tomat Kangkung
Buah-Buahan 1 2 3 4 5
Pisang Nanas Durian Mangga Pepaya
1 2
Skor Terbobot
8,7103 3,8999 3,5773 3,1800 2,6117
Perkebunan 9,4454 4,5057 4,0565 2,2972 1,5906
1 2 3 4 5
Sapi Kambing
9,6827 5,8781
1 2
3
Ayam Ras Pedaging
4,3868
3
4 5
Ayam Buras Itik
2,6464 2,5121
4 5
1 2 3 4 5
Kehutanan/Hasil Hutan Damar 1,2595 Rotan 0,9049 Hutan Rakyat (Sengon) 0,0000 Madu 0,3406 Gaharu 0,1000
Peternakan
Karet Kopi Robusta Kelapa Kelapa Sawit Kakao
6,3431 6,1985 5,0584 4,9184 2,8334
Perikanan Budidaya Ikan di Kolam Budidaya Udang Penangkapan Ikan di Perairan Umum Penangkapan Ikan di Laut Budidaya Rumput Laut
7,6243 3,2930 3,2730 3,2277 3,2200
Penggalian 1 2 3 4 5
Pasir Pasir Besi Marmer Kapur Tanah liat
1,3806 1,0990 0,7610 0,5262 0,0584 16
No.
1 2 3 4 5
Sektor Usaha/ KPJu Perindustrian Kerupuk, Keripik dan Peyek Tahu dan Tempe Penggilingan Padi Furnitur dari Kayu Pengolahan Kopi
Skor Terbobot
No.
Sektor Usaha/ KPJu
Skor Terbobot
Perdagangan 5,0252 3,5734 2,2043 2,0325 1,9001
1
Toko Kelontong
4,7753
2 3 4 5
Hasil Perkebunan Pedagang Hasil Pertanian Pedagang Hasil Peternakan Pedagang Hasil Perikanan
4,4445 4,0575 2,5913 2,3949
Pariwisata
Jasa-Jasa
1 2 3 4 5
Wisata Alam Wisata Pantai Wisata Budaya Kolam Pemancingan Hotel Berbintang
9,0457 5,4384 3,4436 3,1683 1,8454
1 2 3 4 5
Transportasi Truk Barang 11,2552 AKDP 7,2910 Angkutan Pedesaan 6,5825 Angkutan Kota 3,6292 Ojeg 3,0096
1 2 3 4 5
Jasa Kesehatan Jasa Pendidikan Bengkel Motor Rental Mesin/Alat Pertanian Koperasi Simpan Pinjam
8,4210 7,1380 2,5801 1,6748 1,6352
Berdasarkan hasil pemilihan KPJU sektoral tingkat provinsi, selanjutnya dilakukan pemilihan komoditi unggulan lintas sektoral di tingkat Provinsi Lampung dengan menggunakan metode Borda serta memberikan bobot 1 untuk komoditi yang bernilai rendah dan 5 untuk komoditi yang bernilai tinggi. Hasil perhitungan tersebut kemudian diurutkan untuk memperoleh 20 komoditi unggulan lintas sektoral tingkat provinsi. Pada Tabel 9 diperlihatkan 20 KPJu lintas sektoral. KPJu unggulan lintas sektor di tingkat provinsi merupakan hasil agregasi KPJu Lintas sektor pada setiap kabupaten/kota, yang mencakup 131 KPJu 13 sektor/subsektor. Dengan metode Borda, maka hasil nilai skor-terbobot dan urutan KPJu Unggulan lintas sektor setiap kabupaten/kota adalah sebagai berikut, urutan 10 (sepuluh) KPJu dengan skor terbobot tertinggi sebagai KPJu unggulan lintas sektor di tingkat Provinsi Lampung adalah : usaha budidaya padi sawah, usaha budidaya pisang, usaha budidaya karet, usaha budidaya kopi robusta, usaha budidaya ubi kayu, usaha budidaya ternak sapi, usaha budidaya ikan di kolam, usaha budidaya kelapa sawit, usaha perdagangan toko kelontong dan usaha industri krupuk, kripik dan peyek. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan 20 jenis KPJu lintas sektor berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJu dapat dilihat pada Tabel 9. Permasalahan utama dalam pengembangan KPJu unggulan di Provinsi Lampung yang sebagian besar masuk pada kelompok budidaya pertanian dan agribisnis adalah risiko budidaya yang tinggi akibat faktor alam yang kadang tidak menentu dan kurangnya kemampuan teknis dan manajemen serta akses terhadap permodalan.
17
Peran perbankan saat ini dilihat dari porsi penyaluran kredit kepada UKM sudah relatif besar namun demikian di masa yang akan datang peran perbakan perlu ada penguatan baik dalam hal peningkatan baik dalam hal jumlah dan fasilitasi perbankan untuk penguatan kemampuan teknis dan manajemen pengembangan KPJu unggulan melalui program pelatihan dan pendampingan. Tabel 9. KPJu Lintas Sektoral Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 Rangking Sektor/ Subsektor KPJu 1 Padi Palawija Padi Sawah 2 Buah-Buahan Pisang 3 Perkebunan Karet 4 Perkebunan Kopi Robusta 5 Padi Palawija Ubi Kayu 6 Peternakan Sapi 7 Perikanan Budidaya Ikan di Kolam 8 Perkebunan Kelapa sawit 9 Perdagangan Toko Kelontong 10 Perindustrian Kerupuk, Keripik dan Peyek 11 Perkebunan Kelapa 12 Perdagangan Hasil Perkebunan 13 Sayuran Cabe 14 Padi Palawija Jagung 15 Perdagangan Pedagang Hasil Pertanian 16 Jasa Jasa Kesehatan 17 Perindustrian Tahu dan Tempe 18 Peternakan Kambing 19 Buah-Buahan Nanas 20 Jasa Jasa Pendidikan L.
Bobot 0,0680 0,0396 0,0378 0,0370 0,0332 0,0315 0,0303 0,0302 0,0300 0,0295 0,0293 0,0279 0,0256 0,0256 0,0255 0,0220 0,0208 0,0191 0,0189 0,0187
PRODUCT LIFE CYCLE
Dalam rangka penetapan KPJu unggulan lintas sektoral di tingkat provinsi, maka dilakukan pendalaman terhadap KPJu unggulan yang sudah teridentifikasi berdasarkan perspektif Product Life Cycle (PLC), apakah KPJu unggulan tersebut masih berada pada posisi tahap introduksi, tahap pertumbuhan (growth), tahap matang (mature), atau sudah mencapai tahap kejenuhan dan cenderung menurun (decline). Penetapan Product Life cycle ini berdasarkan pada aspek teknik yaitu dengan melihat analisis prospek dan potensi masing KPJu. KPJu dinilai berada dalam tahap introduksi (pengenalan) jika memiliki potensi sedang dan prospek kurang. KPJu yang berada pada tahap pertumbuhan (growth) memiliki potensi sedang, namun memiliki prospek yang cukup atau baik. KPJu yang berada dalam tahap matang (mature) memiliki potensi tinggi dan prospek yang cukup atau baik, sedangkan KPJu yang memiliki potensi tinggi serta prospek yang kurang berada dalam tahap menurun (decline). Pada analisis ini dimungkinkan memposisikan KPJu unggulan pada posisi tahapan daur hidup tertentu (pengembangan klasifikasi tahap daur hidup KPJu). KPJu dengan potensi tinggi dan prospek cukup, maka KPJu tersebut berada pada tahap matang cenderung turun. KPJu dengan potensi sedang dan prospek baik berada dalam posisi pertumbuhan cenderung matang. Keberadaan KPJu unggulan pada tahap daur hidup yang berbeda-beda memerlukan strategi yang berbeda dalam pembinaannya sehingga KPJu tersebut dapat meningkatkan kinerjanya. Analisis PLC dilakukan terhadap 10 KPJu lintas sektor yang telah diperoleh dan telah disepakati oleh pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Penetapan tersebut dilaksanakan melalui 18
kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan pejabat SKPD tingkat Provinsi Lampung dan lembaga perbankan. Tahap daur hidup masing-masing KPJu unggulan yang didasarkan pada pendapat peserta FGD diperlihatkan pada Tabel 10. Tabel 10 menunjukkan bahwa 10 KPJu unggulan yang berada pada Provinsi Lampung hampir semua memiliki daur hidup pada tahap matang (mature) kecuali komoditi pisang, budidaya ikan di kolam, dan produk krupuk, kripik dan peyek, yang terindikasi memiliki daur hidup pada tahap matang cenderung turun. Tabel 10. Tahap Daur Hidup KPJu Unggulan Lintas Sektor Provinsi Lampung No KPJu Unggulan Prospek Potensi Tahap Daur Hidup Produk 1 Padi Sawah Baik Tinggi Matang 2 Pisang Cukup Tinggi Matang cenderung turun 3 Karet Baik Tinggi Matang 4 Kopi robusta Baik Tinggi Matang 5 Ubi Kayu Baik Tinggi Matang 6 Sapi Baik Tinggi Matang 7 Budidaya ikan di Kolam Cukup Tinggi Matang cenderung turun 8 Kelapa Sawit Baik Tinggi Matang 9 Toko Kelontong Baik Tinggi Matang 10 Krupuk, Kripik, dan peyek Cukup Tinggi Matang cenderung turun Adanya tahap daur hidup yang berbeda pada 10 KPJu unggulan pada Provinsi Lampung, yaitu tahap matang dan matang cenderung turun menunjukkan pada saat ini kondisi KPJu Unggulan masih memilki potensi yang tinggi pada sisi produksi dan permintaan terhadap KPJu tersebut. Dari sisi prospek, KPJu yang berada pada tahap matang terindikasi masih memiliki prospek baik pada sisi kebijakan, persaingan, resiko lingkungan dan pemasaran terhadap KPJu tersebut. Sedangkan KPJu unggulan yang berada pada tahap matang cenderung turun, saat ini prospek dapat terindikasikan dalam beberapa hal yaitu, dukungan dan Infrastruktur usaha dan resiko terhadap lingkungan. Pisang dan industri krupuk, kripik dan peyek memiliki prospek yang cukup sebagai akibat dari kemungkinan resiko terhadap lingkungan yang masih belum baik, sedangkan budidaya ikan di kolam menunjukkan infrastruktur yang memang belum baik, seperti adanya kuantitas dan kualitas air yang masih belum baik. Sebagai salah satu lumbung padi nasional, pengembangan usaha padi sawah merupakan kebijakan yang tidak hanya dilakukan pada tingkat provinsi, tetapi juga merupakan kebijakan pada tingkat nasional. Adanya kebijakan swasembada beras yang diiringi dengan peningkatan luas areal tanam mengindikasikan KPJu ini merupakan jenis usaha yang memiliki kekuatan pada sisi persaingan dan juga penjualannya. Dengan potensi yang tinggi di Provinsi Lampung, maka dapat dikelompokkan komoditi tersebut memiliki daur hidup yang matang (mature). Komoditi subsektor palawija lainnya yang unggul adalah ubi kayu yang merupakan salah satu ciri khas Provinsi Lampung. Tingkat persaingan komoditi ini sangat tinggi mengingat produk olahan dari komoditi ubi kayu cukup luas, seperti sebagai bahan baku tapioka dan juga bioetanol (bahan bakar). Komoditi ini banyak diusahakan oleh masyarakat, baik yang bersifat plasma ataupun untuk keperluan sendiri. Dengan permintaan yang sangat besar, ubi kayu merupakan komoditi yang memang dibutuhkan terutama untuk diolah menjadi produk lainnya. Strategi pembinaan untuk kedua KPJu Unggulan dari sektor padi palawija ini dapat dilakukan dengan memperluas areal tanam dan dengan meningkatkan produktivitas, terutama untuk ubi kayu. Kebijakan eksternal lainnya seperti kebijakan pembatasan impor kedua komoditi, perbaikan harga bahan baku secara tidak langsung akan lebih mendorong kedua komoditi tersebut untuk tetap memiliki potensi yang tinggi dan prospek yang baik. Ketiga KPJu unggulan dari subsektor perkebunan yaitu karet, kopi, dan kelapa sawit memang memiliki areal tanam yang cukup luas di Provinsi Lampung. Hingga saat ini prospek pasar untuk 19
karet masih dikatakan baik dikaitkan dengan pasar karet dunia. Dengan didukung oleh infrastruktur dan kebijakan pemerintah, KPJu karet memiliki kemampuan untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain kinerja dan produktivitas perkebunan karet yang harus di tingkatkan, kemampuan menghasilkan produk olahan karet juga harus diperluas dan ditingkatkan untuk mengatasi kejenuhan dan persaingan pasar karet dunia, sehingga komoditi ini tetap menjadi komoditi yang dibutuhkan oleh pasar. KPJu kopi adalah salah satu yang menjadi ciri khas Lampung dan sudah diusahakan sejak lama. Aroma yang khas menjadikan kopi Lampung memiliki tingkat persaingan tersendiri diantara komoditi sejenis pada daerah lain. Kebijakan pemerintah daerah dan provinsi yang menjadikan kopi sebagai komoditi unggulan daerah juga mendorong pengembangan kuantitas dan kualitas kopi. Strategi yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi pemasaran kopi dalam daur hidup produknya adalah dengan melakukan pengembangan produk olahan, disamping kinerja produksi perkebunan yang harus ditingkatkan, terutama sekali pada perbaikan pasca panennya. Strategi lainnya adalah dengan melakukan promosi terhadap keunggulan kopi Lampung sehingga dapat meningkatkan dan memperluas pengguna atau konsumen. Sebagai salah satu primadona sektor perkebunan, KPJu kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Lampung didukung oleh kebijakan infrastruktur yang baik sehingga memiliki tingkat persaingan dan pasar yang baik. Harga yang cukup tinggi memiliki daya tarik tersendiri bagi para investor untuk bisa menanam modalnya pada perkebunan kelapa sawit. Strategi yang dibutuhkan untuk mendukung pemasaran kelapa sawit adalah dengan memperbaiki kinerja produksi di perkebunan dengan menerapkan penggunaan bibit yang telah teruji, pemeliharaan yang tepat serta penanganan panen yang tepat. Strategi lainnya adalah dengan memperbaiki sisi lingkungan yang kuat untuk mengimbangi respon negatif perkebunan kelapa sawit terhadap lingkungan. Prospek KPJu sapi pada Provinsi Lampung dinilai baik terutama dinilai dari kebutuhkan terhadap sapi potong dirasakan kurang, tidak hanya untuk daerah Lampung namun juga secara nasional. Kebutuhan yang besar ini akan meningkatkan minat investor terhadap peternakan sapi di Lampung. Karakteristik sapi Lampung yang cukup khas merupakan unsur positif terhadap persaingan terhadap komoditi sejenis dari daerah lain. Pengembangan KPJu ini akan mendorong industri lainnya seperti pakan ternak dan olahan lainnya seperti pengrajin kulit, sehingga memilki prospek baik. Beberapa strategi yang harus dilakukan untuk menumbuhkan pemasaran usaha ini adalah dengan melakukan perbaikan dan perbanyakan bibit serta perluasan areal peternakan, sehingga permintaan terhadap komoditi ini dapat terpenuhi dengan baik. Persaingan usaha perdagangan toko kelontong di Provinsi Lampung masih cukup besar karena masyarakat masih membutuhkan peralatan rumah tangga pada tingkat eceran yang terdapat di pasar tradisional. Kebijakan terhadap pembatasan keberadaan pedagang besar (hypermart atau supermarket besar) yang hanya berada di kota besar, memperkuat peluang usaha toko kelontong ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap peralatan rumah tangga. Strategi perbaikan kualitas produk, perluasan pasar dan juga bauran pemasaran serta variasi produk yang ditawarkan akan menjadikan usaha toko kelontong di Provinsi Lampung masih dapat berkembang dengan baik. KPJu unggulan provinsi Lampung yang dianggap telah memasuki masa matang cenderung turun yaitu pisang, industri krupuk, kripik dan peyek, serta budidaya ikan kolam yang memiliki sedikit kekurangan terhadap tingkat persaingan usaha. Dalam upaya untuk tetap pada posisi yang matang dan menghindarkan dari kecenderungan penurunan maka alternatif yang dapat dilakukan adalah (a) menambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik, (b) mengubah produk atau mencari penggunaan/manfaat baru pada produk, dan (c) mencari pasar baru (Kotler, 1997). Dukungan infrastruktur dan ketertarikan 20
investor sangat dibutuhkan untuk KPJu pisang dapat berkembang dengan baik. Tindakan lainnya adalah memilih beberapa jenis pisang yang unggul yang didukung oleh bibit dan budidaya tanaman pisang yang unggul. Perbaikan-perbaikan ini akan menumbuhkan potensi dan juga prospek KPJu pisang yang lebih baik. Tingkat persaingan industri krupuk, kripik dan peyek Provinsi Lampung masih dianggap belum dikatakan unggul terhadap industri sejenis yang ada di daerah lain. Perbaikan pengelolaan dan pengolahan industri ini harus dilakukan dengan lebih baik agar kualitas dan variasi produk dapat berkembang lagi. Secara nyata pengembangan industri ini sudah banyak ditunjang oleh kebijakan pemerintah setempat sebagai penciri khas produksi Lampung, namun memang belum mampu menarik minat investor. Strategi pemasaran yang tepat akan menjadi titik utama dalam pengembangan KPJu ini, disamping pengembangan terhadap variasi produk dan perbaikan kinerja produksi dan produk krupuk, kripik, dan peyek. Dukungan infrastruktur dan minat investor merupakan titik lemah pengembangan KPJu budidaya ikan di kolam pada Provinsi Lampung. Strategi untuk KPJu budidaya ikan di kolam terutama dilakukan perbaikan terhadap sumber-sumber air sehingga dapat memungkinkan perluasan dari kegiatan usaha KPJu tersebut. Disamping itu juga harus dilakukan pemilihan jenis ikan yang dianggap punya potensi tinggi dan khas untuk Provinsi Lampung, sehingga pengadaan benih yang baik akan lebih tepat. Strategi pemasaran juga harus dilakukan yang diiringi dengan kebijakan-kebijakan seperti strategi ‘Gemar Makan Ikan’. M. ANALISIS PEMBENTUKAN INFLASI Suatu komoditi/produk/jenis usaha dapat memiliki andil besar terhadap sumbangan pembentukan inflasi di masing-masing wilayah. Apabila KPJu tersebut bukan merupakan penyumbang inflasi secara langsung, maka analisis dilakukan terhadap komoditi-komoditi pembentuknya. Analisis pembentukkan inflasi KPJu unggulan yang berada di wilayah Lampung dilakukan dengan pendekatan data sekunder yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung dan diolah oleh BI Lampung (KERT,2012) terhadap kota Bandar Lampung sebagai representatif Provinsi Lampung. Secara umum inflasi yang terjadi pada Provinsi Lampung pada tahun 2012 (sampai November 2012) adalah 3,62%. Angka inflasi ini lebih kecil dibandingkan dengan angka inflasi yang terjadi pada tahun 2011 dan 2010 yang masing-masing sebesar 4,24% dan 9,95%. Perkembangan inflasi yang dicatat oleh kantor BI Lampung juga mengindikasikan penurunan angka inflasi dari 4,24% pada triwulan IV-2011 menjadi 3,42% pada triwulan I-2012, dengan penyumbang inflasi tahunan terbesar adalah kelompok inflasi inti (1,96%), kelompok administered price (1,01%) dan kelompok volatile foods (0,45%). Berdasarkan penetapan terhadap KPJu unggulan yang terdapat pada Provinsi Lampung tercatat bahwa sebgian besar KPJu termasuk pada kelompok volatile food yang memang sangat tergantung pada jumlah dan juga harga pasar saat itu. KPJu unggulan yang termasuk volatile foods adalah beras (padi sawah), pisang, kopi bubuk (KPJu Kopi), daging sapi, Ikan kolam dan minyak goreng (KPJu kelapa sawit). Sedangkan KPJu unggulan lainnya yaitu ban (KPJu karet), ubi kayu, krupuk dan toko kelontong merupakan produk yang termasuk pada inflasi inti. Berdasarkan pencatatan inflasi yang dilakukan oleh Kantor BPS dan diolah oleh BI Lampung (KERT,2012), sumbangan inflasi komoditi ataupun produk KPJu Unggulan tidak memberikan angka yang signifikan (rata-rata dibawah 0,1%). Hal ini menunjukkan bahwa KPJu UMKM tidak memberikan gejolak inflasi yang nyata terhadap perekonomian Provinsi Lampung. Kondisi ini menggambarkan bahwa UMKM di Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat tinggi dalam menopang perekonomian, sehingga pengembangan KPJu unggulan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. 21
Indikasi inflasi pada KPJu padi sawah didekatkan dengan konsumsi beras yang dilakukan pada wilayah Provinsi Lampung menunjukkan sumbangan inflasi sebesar 0,08% pada triwulan I2012. Sumbangan inflasi ini hampir sama dengan KPJu sapi yang diindikasikan dengan sumbangan inflasi daging sapi sebesar 0,08% pada waktu yang sama. Pada dua triwulan selanjutnya (April-Agustus 2012), sumbangan inflasi beras cenderung menunjukkan peningkatan sampai mencapai 0,1% seiring dengan peningkatan harga beras. Tabel 11. Sumbangan inflasi KPJu Unggulan lintas sektor Provinsi Lampung Komoditi diamati No KPJu Unggulan Kelompok Inflasi Beras 1 Padi sawah Volatile Foods Pisang 2 Pisang Volatile Foods Ban 3 Karet Inti Kopi bubuk 4 Kopi robusta Volatile foods Ubi kayu 5 Ubi kayu inti Daging sapi 6 Sapi Volatile Foods Patin, mas, lele, gurame 7 Budidaya ikan di kolam Volatile Foods Minyak goreng 8 Kelapa sawit Volatile Foods Panci, piring 9 Toko kelontong Inti Krupuk ikan dan udang 10 Krupuk, Kripik, dan peyek Inti Sedangkan untuk daging sapi, sumbangan inflasi menunjukkan kecenderungan menurun sampai 0,01% pada bulan Juni 2012 dan kembali meningkat pada bulan Juli-Agustus yang mencapai sekiar 0,06%. Fluktuasi pada daging sapi ini sangat bergantung pada permintaan yang terjadi pada saat itu. Pada akhir tahun 2012 dengan adanya gejolak harga daging sapi pada 3 bulan terakhir, diperkirakan sumbangan inflasi KPJu tersebut akan bergerak naik. KPJu pisang terindikasi terdapat peningkatan sumbangan inflasi yang tercatat pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 dan 2010. Kantor BPS Lampung mencatat bahwa pada tahun 2012, pisang memiliki sumbangan inflasi 0,0705% setelah pada tahun 2010 tercatat 0,0191% dan tahun 2011 sebesar 0,0568%. Kecenderungan peningkatan sumbangan inflasi ini disebabkan karena jumlah pisang yang semakin berkurang sehingga harga komoditi tersebut menjadi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Kantor BPS Lampung menunjukkan bahwa KPJu budidaya ikan di kolam yang diwakilkan oleh komoditi ikan patin dan ikan mas memiliki kecenderungan peningkatan inflasi pada rentang waktu 2010 sampai 2012. Inflasi terjadi pada ikan patin menunjukkan kenaikan, dimana pada tahun 2010 memiliki sumbangan inflasi sebesar 0,0053% menurun pada tahun 2011 sebesar 0,0024% dan kembali meningkat sampai mencapai angka inflasi 0,0176% pada tahun 2012. Sedangkan untuk ikan mas, kenaikkan pada tahun 2012 mencapai 0,0695% setelah pada tahun 2010 dan 2011 tercatat pencapaian angka inflasi sebesar 0,0031% dan 0,0053%. Kantor BI Lampung mencatat sumbangan inflasi untuk ikan gurame meningkat pada bulan Juni dan Juli 2012 sebesar 0,001-0,004%, walaupun pada akhir Agustus 2012 tidak memberikan sumbangan inflasi. Sumbangan inflasi terbesar untuk KPJu ikan kolam ini adalah komoditi ikan lele yang tercatat mencapai 0,026-0,03% pada Juli dan Agustus, setelah pada bulan Juni 2012 hanya memberikan sumbangan inflasi sebesar 0,002%. Kenaikkan yang cukup tinggi untuk KPJu budidaya ikan di kolam tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap komoditi tersebut sangat tinggi sehingga perbaikan infrastruktur harus dilakukan supaya penguatan usaha ini akan semakin baik dan jumlah komoditi akan semakin bertambah. Pergerakkan harga kopi gilingan tercatat meningkat pada periode 2010 (Rp 2000) sampai pertengahan tahun 2011 (Rp 2600), namun menurun sampai akhir tahun 2012 (Rp 2000). 22
Kantor BI Lampung mencatat bobot inflasi untuk produk kopi bubuk pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2012 mencapai 0,5%, namun demikian sumbangan inflasi produk tersebut baru terlihat pada Juli 2012 yang mencapai 0,006% dan meningkat pada bulan Agustus 2012 sebesar 0,01%. Pergerakan sumbangan inflasi untuk komoditi minyak goreng sebagai produk turunan KPJu kelapa sawit menunjukkan angka yang positif sebesar 0,013% dan 0,01% pada bulan April dan Mei 2012. Pada bulan Juni dan Juli sumbangan minyak goreng ini memberikan angka yang negatif (-0,004% dan -0,014%) dan kembali meningkat pada bulan Agustus 2012 sebesar 0% atau tidak memberikan sumbangan inflasi. Krupuk ikan dan krupuk udang yang tercatat untuk pendekatan KPJu unggulan industri krupuk, kripik, dan peyek menunjukkan akan inflasi sebesar 0,0012% dan 0,0025% pada tahun 2012 (BPS Lampung). Inflasi krupuk ikan menunjukkan penurunan tahun sebelumnya (2011) yang mencapai angka inflasi 0,0028%, setelah tahun 2010 mengalami deflasi sebesar 0,0005%. Sedangkan untuk krupuk udang tahun 2010 mencapai 0,0213% dan mengalami penurunan pada tahun 2011 sampai mencapai 0,0008%. Perbaikan produksi dan variasi produk industri tersebut perlu dilakukan secara intensif untuk meningkatkan posisi produksi terhadap konsumen. KPJu ubi kayu merupakan komoditi yang banyak ditemui pada wilayah Provinsi Lampung, baik yang ditanam oleh para petani dan plasma ataupun oleh perkebunan besar. Kantor BI Lampung mencatat angka bobot inflasi bulanan yang terjadi untuk komoditi ini sepanjang tahun 2011 sampai tahun 2012 mendekati angka 0,02-0,03%, dengan sumbangan inflasi mendekati 0,006%, bahkan bulan Juni sampai Agustus 2012 tidak memberikan sumbangan inflasi (0%). Bobot dan sumbangan inflasi ini cenderung tetap karena kebutuhan ubi kayu memang cukup tinggi baik yang digunakan sebagai bahan baku tapioka ataupun untuk produksi etanol. Kondisi ini menunjukkan KPJu tersebut cukup stabil dalam perkembangannya. Angka inflasi produk ban sebagai turunan dari KPJu karet selama tahun 2011-2012 ternyata juga menunjukkan bobot inflasi bulanan yang tetap sebesar 0,03% dan 0,07%, dan tidak memberikan sumbangan inflasi yang nyata sampai dengan bulan Agustus 2012. Sedangkan untuk KPJu toko kelontong, pada tahun 2012 Kantor BI Lampung mencatat untuk produk panci dan piring memiliki bobot inflasi sebesar 0,06% dan tidak memberikan sumbangan inflasi terhadap perekonomian pada Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan produk toko kelontong memiliki sisi permintaan dan harga yang cukup stabil sepanjang tahun tersebut N. REKOMENDASI Rekomendasi kebijakan untuk pengembangan KPJu unggulan di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: 1. Kebijakan dan program yang bersifat lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seyogyanya lebih diintensifkan, dengan dukungan alokasi dana yang lebih proporsional sesuai dengan nilai skor-terbobot KPJu yang bersangkutan. 2. KPJu unggulan seyogyanya dituangkan kedalam bentuk ketentuan hukum (Surat Keputusan Kepala Daerah, atau dituangkan dalam dokumen RPJM), sehingga bersifat mengikat dan menjadi acuan bagi semua instansi dan pemangku kepentingan lain dalam pengembangan UMKM pada bisnis KPJu unggulan yang telah diidentifikasi. 3. Pendekatan klaster yang terintegrasi menurut rantai nilai dari hulu ke hilir perlu dikembangkan untuk pengembangan KPJu unggulan. Selain itu perlu lebih diintensifkan dan dikembangkan, intensifikasi promosi KPJu unggulan serta pengembangan sistem informasi peluang investasi dan informasi pasar KPJu unggulan. 23
4. Pada wilayah sentra produksi KPJu unggulan memerlukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur dan sarana transportasi. Selain itu perlu diintensifkan pengembangan atau revitalisasi kelembagaan pelaku usaha (kelompok usaha, gabungan kelompok usaha, koperasi atau asosiasi) untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi usaha dan pemasaran bersama. 5. Studi baru atau peremajaan tentang kelayakan usaha serta penyusunan Lending Model untuk setiap KPJu unggulan perlu dilakukan, sehingga lebih meningkatkan minat calon investor/ pelaku usaha untuk mengembangkan usaha KPJu unggulan serta mendukung pihak perbankan dalam meningkatkan pembiayaan pada UMKM yang bergerak pada usaha KPJu unggulan. 6. Instansi terkait bekerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM di daerah perlu lebih meningkatkan program/kegiatan untuk menumbuh-kembangkan kelompok wirausaha baru untuk usaha KPJu unggulan, dengan sasaran pelaku usaha adalah sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi daerah melalui tahapan rekruitmen/seleksi, pendidikan/pelatihan tambahan (pada aspek wirausaha dan keterampilan teknis serta manajemen usaha), serta penyediaan fasilitas kredit permodalan/pembiayaan dengan skim dana bergulir. 7. Pengembangan dan rancang bangun model implementasi pengembangan usaha KPJu unggulan pada setiap wilayah kabupaten/kota. 8. UMKM pada bisnis KPJu unggulan memerlukan peningkatan akses kepada sumber pembiayaan, dan untuk itu diperlukan program dan upaya antara lain: a. Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Pembiayaan Alternatif (LPA), khususnya dari aspek kelembagaan dan permodalan. b. Penyertaan Pemerintah Daerah yang lebih intensif dalam bentuk penyertaan dana jaminan pembiayaan UMKM pada Bank Pembangunan Daerah. c. Pembentukan lembaga penjamin kredit UMKM utamanya pada KPJu unggulan dari sektor dan subsertor pertanian yang mempunyai kendala tingginya risiko gagal panen akibat faktor alam dan perubahan iklim yang sulit diprediksi. d. Revitalisasi peran dan peningkatan jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). e. Pengembangan Business Development Service (BDS) – Provider melalui peningkatan kerjasama dengan swasta dan Perguruan Tinggi. f. Peningkatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN dan BUM-Daerah. g. Fasilitasi pemerintah daerah untuk sertifikasi tanah bagi pelaku usaha dan PIRT bagi produk UMKM. 9. Program pelatihan disertai pendampingan pelaku usaha UMKM perlu lebih ditingkatkan dalam rangka meningkatkan keterampilan teknologi/teknik produksi, manajemen dan pemasaran serta akses pembiayaan. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka mengintegrasikan program PKL (Praktek Kerja Lapang), KKN (Kuliah Kerja Nyata), KKP (Kuliah Kerja Profesi) atau kegiatan kurikulum/ko-kurikuler lain dan inkubator bisnis perguruan tinggi dalam rangka kegiatan pendampingan bagi UMKM secara lebih terprogram dan berkesinambungan perlu dikembangkan. 10. Diperlukan strategi pemasaran baru, misalnya, peningkatan pangsa pasar dan produksi bagi pengembangan KPJu pada posisi matang. Dilain pihak diperlukan usaha-usaha untuk mengembangan produk turunan dari KPJu unggulan dan terobosan dari aspek teknis budidaya dan produksinya. 11. Secara spesifik lembaga Perbankan perlu lebih intensif untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk KPJu unggulan bagi UMKM melalui: a. Sosialisasi yang lebih intensif tentang skim pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. b. Peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan disertai peningkatan kemampuan SDM dalam hal memahami karakter UMKM khususnya pada bisnis KPJu Unggulan. Perbankan perlu lebih memperluas dan meningkatkan perannya 24
dengan lebih berperan serta dalam hal peningkatan kualitas SDM/ pelaku usaha UMKM. c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, BDS, Inkubator Bisnis dan KKMB untuk pembinaan UMKM khususnya dalam hal peningkatan kemampuan UMKM untuk memenuhi prosedur dan persyaratan kredit. d. Pengembangan inovasi dan skim pembiayaan / penyaluran kredit yang berbeda untuk masing-masing usaha mikro, kecil dan menengah terutama bagi KPJu unggulan. Hal ini didasarkan atas perbedaan karakteristik usaha antar KPJu unggulan dan antara skala mikro, kecil dan menengah. Seyogyanya dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas jangka waktu pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan karakteristik usaha KPJu unggulan khususnya pada KPJu sektor pertanian, karena adanya perbedaan waktu siklus produksi.
25
