Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui. Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif. Tahun 2009

Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Public Relations

Disusun Oleh : Ice Astuti 44205010029

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS MERCU BUANA JAKARTA 2009

UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SIDANG SKRIPSI

Nama

: Ice Astuti

NIM

: 44205010029

Fakultas

: Ilmu Komunikasi

Jurusan

: Public Relations

Judul

: Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009

Jakarta, Agustus 2009 Distujui dan Diterima Oleh: Pembimbing Skripsi

(Farid Hamid S.Sos, M.Si)

Mengetahui, Dekan

Ketua Bidang Studi

Fakultas Ilmu Komunikasi

Public Relations

(Dra. Diah Wardhani, M.Si)

(Marhaeni F.K, S.Sos, M.Si)

UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Nama

: Ice Astuti

NIM

: 44205010029

Fakultas

: Ilmu Komunikasi

Jurusan

: Public Relations

Judul

: Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009

Jakarta, Agustus 2009

Disetujui dan Diterima Oleh : Pembimbing

(Farid Hamid S.Sos, M.Si)

UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS

LEMBAR KELULUSAN SIDANG SKRIPSI

Nama

: Ice Astuti

NIM

: 44205010029

Fakultas

: Ilmu Komunikasi

Jurusan

: Public Relations

Judul

: Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009

Jakarta, Agustus 2009 1. Ketua Sidang Nama : SM. Niken Restaty, S.Sos, M.Si

(.................................)

2. Penguji Ahli Nama : Drs. Riswandi, M.Si

(.................................)

3. Pembimbing Nama : Farid Hamid S.Sos, M.Si

(.................................)

UNIVERSITAS MERCU BUANA FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI BIDANG STUDI PUBLIC RELATIONS ABSTRAKSI Universitas Fakultas Jurusan Nama Judul

Biografi

: Mercu Buana : Ilmu Komunikasi : Public Relations : Ice Astuti : Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009 : (viii+90 Halaman+Bibliografi 1985-2008)

Pemilu Legislatif tahun 2009 menuntut Humas Parpol untuk semakin lebih cerdas dalam menyosialisasikan partainya serta inovatif dalam menciptakan pencitraan yang baik agar membuat masyarakat percaya dan mau memilih partainya pada saat pemilihan umum nantinya lewat komunikasi yang baik. Persaingan yang ketat diantara 34 partai politik membuat Humas partai politik membuat berbagai macam cara dan yang sedang populer akhir-akhir ini adalah iklan politik lewat media Televisi. Layaknya sebuah perusahaan dalam memasarkan produknya melalui iklan, partai politik juga telah menggunakan iklan untuk ’memasarkan’ program partai. Begitu pun dengan PKS yang menggunakan Iklan politik di Televisi sebagai manuver politiknya. Strategi pencitraan yang dilakukan oleh PKS melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 sangat diperlukan sekali. Pada penelitian ini strategi yang digunakan adalah proses perencanaan strategis yang dilakukan dengan tahapan Mendefinisikan Problem (fact finding), Perencanaan dan Pemrograman (Planning), Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi (Communications) serta Mengevaluasi Program (Evaluations). Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, denga npendekatan kualitatif yang memberikan gambaran atau penjabaran tentang kondisi empiris objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Studi Kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber dari Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS. Hail penelitiannya adalah PKS dengan target pemenangan 20% ingin membuat strategi yang membuat citra PKS yang terkesan Eksklusif menjadi Inklusif serta mengesankan profesional dengan diimplementasikan pada programprogram yang nasionalis dan tidak melulu berbau islami. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa bahwa PKS telah melaksanakan strategi pencitraan dengan baik walaupun target 20% tidak terpenuhi. Sarannya adalah agar PKS terus membuat strategi yang inovatif dan kreatif sehingga pada pemilu legislatif yang akan datang PKS benar-benar bisa menjadi pemenang.

ii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil’alamin, Segala Puja dan Puji bagi Sang Maha Sutradara Terbaik Allah SWT karena berkat skenario-NYA yang indah akhirnya peneliti diberi kemudahan untuk dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa shalawat serta salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang berkat upaya beliau lah kita semua bisa mengenal Islam dengan segala keindahannya sampai dengan detik ini. Skripsi dengan judul “Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Mengahadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009” ini disusun sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Strata Satu (S1). Dan keberhasilan peneliti dalam menyusun skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Bapak Icak Cakia dan Ibu Kurnia, yang selalu sabar dan penuh kasih sayang dalam memberikan dorongan serta doanya untuk keberhasilan peneliti selama duduk di bangku kuliah hingga dalam proses penyusunan skripsi ini selesai dan akhirnya peneliti dinyatakan lulus. Kebanggaan terbesar memiliki orang tua yang walaupun hanya lulusan SD dan SMP tetapi punya semangat yang besar untuk bercita-cita menyekolahkan anakanaknya hingga tingkat sarjana. Semoga ALLOH menaikan derajat dan menggantikannya sebagai pahala amal jariyah yang tidak akan pernah terputus hingga hari kiamat nanti. Allahuma amin.

iii

2. Bapak Farid Hamid Umarella S.Sos. M.si selaku Dosen pembimbing Skripsi atas kesediaan waktunya untuk konsultasi dan telah sabar memberikan bimbingan serta memberikan banyak koreksi, saran dan kritik yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLOH membalasnya dengan pahala yang tak bertepi. Allahuma amin. 3. Ibu Marhaeni FK. S.Sos. M.si Selaku Kepala Program Studi Public Relations Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana atas dorongan, masukan serta nasehatnya kepada peneliti. 4. Ibu Dra. Diah Wardhani. M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 5. Bapak Drs. Hardiyanto, M.Si, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Mercu Buana. 6. Seluruh Dosen- dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama empat tahun menuntut ilmu di kampus tercinta. Sehingga peneliti menjadi lebih paham akan bidang profesi Public Relations ini. Terutama untuk Ibu Irmulan Sati dan Ibu Ida Anggraeni Ananda atas waktu diskusinya hingga akhirnya peneliti memutuskan untuk meneliti objek skripsi ini. 7. Pihak Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana (terutama Mas Mawi), yang selalu direpotkan untuk membuat setiap surat-surat administratif untuk kelengkapan Skripsi. 8. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terutama untuk Bapak Ahmad Mabruri selaku Kepala Badan Humas PKS dan Bapak Mahfudz Siddiq selaku ketua DPP PKS yang dengan kebaikannya mau melayani permintaan wawancara dengan peneliti ditengah padatnya kegiatan. Jazakumullahu Khoiri Katsiran.

iv

9. Keluarga Besar Fastcomm Integrated Communication terutama untuk Bapak Irfan Wahid dan Bapak Ade Mohamad Yusup selaku Strategic Planning Director yang dengan kebaikannya mau melayani permintaan wawancara dengan peneliti ditengah padatnya kegiatan. Jazakumullahu Khoiri Katsiran. 10. Kaka-kakaku tercinta; Anwar Sadat A.md beserta istri Purwati, Lia Herliyanah A.md beserta suami Ahmad asrori dan Suratman S.Hi beserta calon istri Ka upi atas supportnya selama ini. Saatnya rapatkan barisan untuk senantiasa menyenangkan hati Mamah dan Apa. Juga tak lupa keponakan pertamaku y ang tercinta Muhammad Fairuz Nasywan, tetaplah menghiasi rumah kita dengan adegan-adegan konyol mu sayang. 11. Segenap ADK UKMI AL-FARUQ Universitas Mercu Buana atas setiap untaian doa pada sepertiga malam dan dukungannya selama proses penyelesaian skripsi. Terutama untuk teman seperjuangan kepengurusan 2008-2009, (Ikhwan: Akhi Winardi, Akhi Erik, Akhi Yulison, Akhi Agus, Akhi Anggi, Akhi Murdifin dan Akhi Anugerah juga untuk Akhwat: Ukhti Indah, Ukhti herti, Ukhti Siti, Ukhti Maryanti dan Ukhti Dwi) Syukron jidan, Jazakallahu Khairan Katsiran. Semoga ALLAH SWT tidak hanya mengumpulkan kita di dunia tapi juga di surganya kelak. Amin Ya Robbal Alamin. 12. Keluarga besar Ta’lim ALIF dan Buletin OASE Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana. 13. Segenap ADK Rohis As-syifa Fakultas Ekonomi UMB, ADK Rohis Al-Izzah Fakultas Psikologi UMB, ADK Rohis Al-Khawarizmi Fakultas Ilmu Komputer UMB, ADK Rohis As-salam Fakultas Tekhnik Informatika UMB, ADK Rohis Imtaq Fakultas Tekhnik Sipil dan Perencanaan UMB.

v

14. Sahabat, Saudara dan teman seperjuangan yang sekarang sudah menjadi sarjana juga terutama untuk Resti Fahyanti S.Ikom, Istianah Septiyani S.Ikom Isti, Rosita S.Ikom, Heni Oktavia S.Ikom, Nurwahidah S.Ikom, Erva Diana S.Ikom, Nurromdhonniyah Falahiyah S.Ikom, dan seluruh geng Caur dari Broadcasting 2005. Jazakumullahu Khairi Katsiran 15. Kaka-kaka seperjuanganku tercinta Ka Rachma, Ka Denti, Ka Tiar, Ka Rika, Ka Taree, Ka Mike, Ka Esti atas setiap nasehat dan bimbingannya. Semoga Alloh SWT

senantiasa

mengistiqamahkan

kita

hingga

saatnya

Izrail

datang

menyapa.Allahuma amin. Ukhubuki Fillah ya ukhti. 16. Adik-adiku tercinta Wieta, Wulan, Ida, Trika, Siti, Panca, Melis, Dede, Eka, Seni, Ucu, Zahra, Khusnul, Nina, Lia, Pipih terimakasih atas support dan doanya. Bulatkan tekad untuk tetap istiqamah dan asah selalu taring tarbiyah kalian. 17. Sahabatku di masa SMA yang sekarang sudah menjadi sarjana juga Muhamad Latif SE, Edwin Irawan SE, Dwi Astuti S.Ikom, Rina SH dan Yuli Fitriani Komariah yang sebentar lagi juga mendapat gelar sarjana ekonomi. Terima kasih banyak atas persahabatan yang indah walaupun beda kampus tapi kekompakan kita tetap terjaga untuk saling menyemangati menyelesaikan amanah dari orang tua ini. Love you all. 18. Sahabat kecilku Deasy Aprilia, Popi Fauziah dan Mahda Jamillah serta Dika Yumadilaely Azizah 19. Untuk Megy Edwin alias Ewin, terima kasih udah mau membantu untuk ngeprint dan mengedit skripsi. Jazakumullahu Khairi Katsiran 20. Keluarga Besar Yusuf Hasan alias Bang Ucup beserta Istri Mba dini dan jundi kecilnya Mariam Aiko Yusuf. Syukron jidan atas waktu luang untuk diskusi dan selalu siap membantu peneliti. Jazakumullahu khairi katsiron.

vi

21. Keluarga besar UKM Pers ORIENTASI Universitas Mercu Buana terutama angkatan 15 (Anie, Uchi, Racil, Ferdinan, Ismail, Arfan). Terimakasih banyak atas masa-masa indahnya dan terus lah berjuang hingga kebenaran dan keadilan benar-benar bisa terwujud. 22. Seluruh sahabat peneliti di Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Public Relations angkatan 2005 dan teman-teman di Universitas Mercu Buana. 23. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini agar dapat menjadi lebih baik lagi. Akhir kata tidak ada yang dapat peneliti sampaikan selain ucapan terima kasih dan lantunan doa agar ALLOH SWT membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dengan ganjaran pahala yang tak bertepi. Selain itu besar harapan peneliti, skripsi ini tidak hanya bermanfaat secara pribadi, tetapi juga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Agustus 2009

Ice Astuti

vii

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

·······································································

I

ABSTRAKSI

······································································· II

KATA PENGANTAR ··················································································· III DAFTAR ISI ·································································································· VIII

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Masalah ······················································

1

1.2

Rumusan Masalah ······························································· 12

1.3

Tujuan Penelitian ································································ 12

1.4

Signifikansi Penelitian ························································ 12 1.4.1

Signifikansi Akademis ··········································· 12

1.4.2

Signifikansi Praktis ················································ 13

TINJAUAN PUSTAKA 2.1

Komunikasi Politik ···························································· 14 2.1.1

Pengertian Komunikasi Politik ································ 14

2.1.2

Fungsi Komunikasi Politik ····································· 16

2.1.3

Tujuan Komunikasi Politik ····································· 20

2.1.4

Strategi Komunikasi Politik ··································· 22

2.2 Pengertian, Fungsi, Peran dan Tugas Hubungan ················· 24 Masyarakat Partai Politik ···················································· 24 2.2.1

Pengertian Hubungan Masyarakat ··························· 23

viii

BAB III

2.2.2

Fungsi Hubungan Masyarakat ································· 26

2.2.3

Peran Hubungan Masyarakat ·································· 28

2.2.4

Tugas Hubungan Masyarakat ································· 29

2.2.5

Hubungan Masyarakat Politik ································ 30

2.3

Strategi Pencitraan ······························································· 33

2.4

Iklan Politik di Televisi ······················································· 38

2.5

Partai Politik ····································································· 41 2.5.1

Pengertian Partai Politik ·········································· 41

2.5.2

Fungsi Partai Politik ················································ 42

2.5.3

Kedudukan Partai Politik ········································· 44

METODOLOGI 3.1

Sifat Penelitian ··································································· 45

3.2

Metode Penelitian ······························································ 46

3.3

Definisi Konsep ·································································· 47

3.4

Fokus Penelitian ·································································· 49

3.5

Tekhnik Pengumpulan Data ················································ 50 3.5.1

Data Primer ···························································· 50

3.5.2

Data Sekunder ························································· 51

3.6

Narasumber

····································································· 51

3.7

Teknik Analisis Data ··························································· 52

3.8

Tekhnik Keabsahan Data ···················································· 53

ix

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1

Gambaran PKS ··································································· 55 4.1.1

Sekilas PK Sejahtera ··············································· 55

4.1.2

Visi, Misi dan Sekilas PK Sejahtera ························ 56 4.1.2.1 Visi ································································· 56 4.1.2.2 Misi ································································ 56

4.2

Hasil Penelitian ··································································· 58 4.2.1

Mendefinisikan Problem (Fact Finding) ················· 61

4.2.2

Perencanaan dan Pemrograman (Planning) ············· 67

4.2.3

Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi (Communications) ··················································· 74

4.2.4

Mengevaluasi Program (Evaluations) ···················· 81

4.3. Pembahasan ········································································ 83 4.3.1

Mendefinisikan Problem (Fact Finding) ················· 84

4.3.2

Perencanaan dan Pemrograman (Planning) ············· 85

4.3.3

Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi (Communications) ···················································· 86

4.3.4 BAB V

Mengevaluasi Program (Evaluations) ····················· 86

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1

Kesimpulan ········································································ 88

5.2

Saran ··················································································· 89

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

x

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Perkembangan komunikasi semakin hari telah menjadi suatu kebutuhan yang menjiwai seluruh kehidupan sosial dari mulai bentuk yang sederhana sampai kepada keadaan yang sangat luas dan kompleks sifatnya. Semakin hari semua orang semakin membutuhkan komunikasi tanpa terbatas ruang dan gerak. Pandangan sosiologis menempatkan komunikasi sebagai suatu landasan terpokok dan perdana dalam interaksi sosial, sedangkan interaksi merupakan landasan dalam proses sosial. Demikian pula dalam tata kehidupan suatu Negara peranan

komunikasi

menempati

tempat

yang

sangat

penting

didalam

mempertahankan kelangsungan hidup negara yang bersangkutan.1 Disiplin ilmu komunikasi yang semakin meluas pada aspek tatanan Negara pun semakin memperjelas adanya sebuah komunikasi yang berlandaskan pada suatu sistem politik. Kata politik yang telah ada sejak zaman yunani lebih dikenal dengan ”politike techne” yang berarti kemahiran politik dan untuk pengertian ilmu politik disebut ”politike epistime”.2 Pengertian Komunikasi politik sendiri adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan

1

Sumarno A.P. Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik. PT Citra Asitya Bakti. Bandung. 1989. Hal 1 2 Ibid. Hal 8

1

2

politik untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan latar belakang budaya yang berbeda.3 Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan oleh setiap sistem politik. All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of communication.4 Berarti semua fungsi (tujuh fungsi) yang dilakukan dalam sistem politik: yaitu (1) sosialisasi politik, (2) perekrutan, (3) artikulasi interes (artikulasi kepentingan), (4) agresi interes (agresi kepentingan), (5) pembuatan aturan, (6) aplikasi aturan, dan (7) aturan putusan hakim, harus dilakukan melalui komunikasi. Indonesia sebagai sebuah negara yang berasaskan demokrasi pun semakin mengalami perkembangan dalam hal komunikasi politik. Seiring dibukanya keran reformasi pada tahun 1998, semua orang di negeri ini berhak mengemukakan pendapat dan mengkritisi tentang siapa dan apa saja yang terjadi pada pemerintahan sebagai sebuah cerminan dari suatu negara. Ditunjang oleh kebebasan Pers yang sekarang telah terjadi dimana pers nasional merupakan wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan baik berdasarkan kebebasan pers yang profesional. Sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum, serta terbebas dari campur tangan dan paksaan dari mana pun, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 3 4

Ardial. Komunikasi Politik. Jakarta. Indeks. 2009. Hal 4 Almond (1960: 45)

3

Kebebasan bersuara dan berpendapat dalam hal komunikasi politik atau dalam tataran Pers pun karena diawali dari dihapuskannya Departemen Penerangan (Deppen) pada masa pemerintahan Gus Dur-Mega. Sebuah keputusan yang didasari karena alasan bahwa kebebasan pers akan sulit dicapai jika masih ada campur tangan dari pemerintah Untuk mengelola negara sebesar Indonesia, dengan jumlah penduduk yang meningkat terus dari hampir 200 juta, sampai sekarang sudah mencapai 210 juta, dan heterogenitas penduduk yang sangat luar biasa, perlu diperhatikan sistem komunikasi politik yang efektif. Pesta demokrasi yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali pun tak luput dari membanjirnya aksi komunikasi politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada khalayaknya yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia. Cara menyampaikan pesan atau informasi dapat melalui berbagai macam cara dan saluran, salah satunya adalah media massa (koran, majalah, radio, televisi, dan lain lain). Media massa merupakan institusi yang memberikan pesan berupa informasi kepada khalayak luas. Ada pendapat, sumber baru kekuasaan adalah informasi di tangan banyak orang (the new source of power is information in the hand of many) dan siapa yang menguasai media massa atau informasi maka dialah pengendali atau penguasa dunia.5 Pemilihan umum Legislatif yang telah diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 ini bertujuan untuk

5

Asep Syamsul M Romli, Jurnalistik Dakwah, PT Remaja Rosdakarya, 2003, Hal 13

4

memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Pertarungan demokrasi pada pemilu 2009 diikuti 34 parpol, terdiri dari 16 partai politik lama dan 18 partai politik baru yang telah lolos seleksi ini menjadi semakin sengit karena partai-partai politik tersebut harus berlomba-lomba menarik simpati para khalayaknya agar dapat memilih partainya pada saat pemilihan umum. Berbagai macam manuver komunikasi politik dirancang untuk dapat memenangkan pemilihan umum. Dan bentuk nyata komunikasi parpol dapat dilakukan dengan berbagai media cetak secara lisan atau tertulis, juga media elektronik. Komunikasi tersebut diramu sedemikian rupa sehingga mampu mempengaruhi publik pada umumnya. Ini untuk membangun reputasi parpol, penciptaan sense of belonging dan pembinaan corporate culture. Berbicara masalah reputasi parpol, penciptaan sense of belonging dan pembinaan corporate culture mengingatkan pada sebuah profesi Public Relations (PR) atau dikenal juga dengan Hubungan Masyarakat (Humas) Hubungan Masyarakat di Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Perkembangan hubungan masyarakat di Indonesia bergerak menyertai kondisi politik dan kenegaraan saat itu. Pada waktu itu pemerintah Indonesia menyadari perlunya rakyat Indonesia untuk mengetahui segala perkembangan yang terjadi

5

sejak pengakuan kedaulatan Indonesia oleh kerajaan Belanda. Berawal dari pemikiran tersebut maka kegiatan kehumasan mulai dilembagakan dengan menyandang nama hubungan masyarakat karena kegiatan yang dilakukan lebih banyak untuk ke luar organisasi. Bidang Hubungan Masyarakat semakin kuat berkembang, karena adanya suatu masyarakat demokratis dimana orang-orang memiliki kebebasan untuk berdebat (berbicara) dan mengambil berbagai keputusan dalam suatu komunitas, di pasar, di rumah, tempat kerja, dan tempat pemungutan suara. Pentingnya memahami sejarah perkembangan Humas adalah untuk mengawali pemahaman terhadap perkembangan Humas di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya sebetulnya, Humas di Indonesia dimulai sangat jauh dari yang sudah dilakukan oleh pemikir-pemikir di Eropa atau Amerika bahkan Australia. PR di Indonesia dimulai di tahun 1950an dengan konsep yang berbeda dengan konsep yang dianut di negara lain. Berdasarkan pengamatan peneliti dan juga seperti yang diungkapkan oleh Elizabeth Goenawan Anantao dalam Public Relations In Asia an Anthology, Public Relations di Indonesia belum terlalu pesat perkembangannya.6 Humas digunakan oleh pihak swasta di Indonesia pertama kali oleh PERTAMINA, sebuah perusahaan minyak. Humas di Indonesia memang sudah banyak digunakan baik itu di pihak pemerintah maupun swasta di berbagai sektor. Konsep Humas dipahami dan digunakan oleh pihak – pihak tersebut dengan berbagai macam pemahaman dan berbagai macam bentuk implementasinya

6

Elizabeth Goenawan Ananto, Public Relations In Asia an Anthology. 2004. Hal: 265

6

Definisi PR menurut British Institute of Public Relations terbitan bulan November 1987 adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap khalayaknya. Public Relations atau yang dikenal juga dengan istilah Hubungan Masyarakat (HUMAS) merupakan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi baik profit maupun non profit seperti di Partai Politik. Karena Partai politik perlu menerapkan strategi efektif guna mengomunikasikan ide dan gagasannya pada publik. Konsep komunikasi yang efektif dapat dijadikan pijakan. Lebih jauh lagi, peran dan fungsi humas sebagai bagian dari ”Strategic Management” dapat diandalkan untuk memberikan efek signifikan dalam pencapaian tujuan dari sebuah parpol. Parpol harus mampu menyiasati perkembangan zaman. Menghadapi kompetisi atau melakukan koalisi adalah langkah membangun prestasi dan melahirkan reputasi sebagai wujud citra parpol. Untuk berprestasi, meraih reputasi, apalagi membangun citra parpol perlu mendapat dukungan publik atau masyarakat. Sebab masyarakat itulah sesungguhnya pasar yang selalu menguji, menilai dan memberi penghargaan dalam proses liberalisasi. Parpol harus membangun human relation yang menjadi bagian dari proses peradaban yang berlangsung sangat dinamis. Dalam kaitan ini, secara garis besar fungsi humas parpol antara lain : partisipasi dalam manajemen, yaitu terlibat dalam proses pembuatan keputusan strategis, membagi segmentasi publik dan stakeholder utama, menggunakan

7

komunikasi untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan target publik, mempengaruhi perilaku manajemen, dan mengukur kualitas hubungan dengan stakeholder parpol. Lebih jauh humas berkontribusi dalam terbentuknya efektivitas parpol guna memenuhi kebutuhan stakeholder nya. Kontribusi ini memberikan nilai lebih khususnya untuk mengelola kegiatan secara strategis dan efektif melalui peningkatan hubungan dengan target publiknya. Fungsi dan peran humas yang dibentuk selain menerapkan manajemen strategis juga sebagai mediator antara pimpinan dengan anggota (internal) dan antara pimpinan dengan publik/masyarakat (eksternal) sehingga tercipta komunikasi yang harmonis. Lebih dari itu humas parpol juga memiliki fungsi sebagai komunikator, fasilitator, dan corporate image building (pembangun citra parpol). Jadi Humas menjalankan fungsi pimpinan parpol (role of the leader) tempat seorang pimpinan parpol mempunyai peran sebagai figure, sebagai komunikator, dan sebagai pembuat keputusan (interpersonal, informational, and decisional). Seorang kader praktisi humas parpol yang piawai dalam berkomunikasi dengan media tulisan, elektronik, bahkan melalui multi media. Kader praktisi humas parpol diharapkan juga dapat melakukan pembinaan sumber daya manusia internal partai itu, di samping di perlukan kondisi yang kondusif yang mengarah kepada keterbukaan dan demokratisasi. Dalam penjelasan diatas mengenai Humas di partai politik realitanya sampai saat ini hampir semua parpol tidak memiliki humas, bahkan kalau ada hanya merupakan fungsi komplementer dari bidang informasi dan komunikasi

8

(infokom). Dalam hal ini, fungsi humas hanya secara teknis mempublikasikan apa yang menjadi keputusan strategis bidang lain. Sedangkan tantangan zaman menuntut Humas Parpol yang memang sesuai dengan fungsi yang sebenarnya, Pada momen itu semakin menuntut Humas di Partai Politik lebih cerdas dalam menyosialiasasikan partainya serta inovatif dalam menciptakan pencitraan yang baik agar membuat masyarakat pecaya dan mau memilih partainya pada saat pemilihan umum nantinya lewat komunikasi yang baik. Pesta demokrasi yang dilakukan Bangsa Indonesia pun telah selesai dilaksanakan. Dalam hajatan akbar ini rakyat telah memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi panas legislatif dan selanjutnya juga akan memilih Presiden dan wakilnya. Sudah banyak hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pesta demokrasi ini dilakukan sebagai persiapan menyambut ritual lima tahunan ini. Mulai dari persiapan perangkat-perangkat Pemilu sampai persiapan partai politik peserta Pemilu untuk memperebutkan suara rakyat. Persaingan yang ketat diantara 34 Partai Politik membuat Humas di masing-masing partai politik membuat berbagai macam cara dan yang sedang popular akhir-akhir ini adalah iklan politik lewat media Televisi. Layaknya sebuah perusahaan dalam memasarkan produknya melalui iklan, partai politik juga telah menggunakan iklan untuk ‘memasarkan’ program partai, caleg dan calon presidennya. Walaupun membutuhkan dana yang besar namun metode ini dianggap lebih efektif untuk meraih lebih banyak simpatisan. Seperti halnya yang

9

dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mendapat nomor urut partai delapan (8). Kiprah partai PKS dalam pentas politik

nasional yang sering kali

mengundang simpati publik di negeri ini. Salah satunya dari setiap aksi massa oleh PKS meski melibatkan ratusan bahkan ribuan kader partai ini mampu menunjukan ketertiban dan kedisiplinan. Kemampuan PKS mengorganisir kadernya dengan begitu kuat tentu saja menuai simpati boleh jadi inilah satu satu partai politik yang memiliki perkaderan secara teratur dan militan. Tak heran kalau pemilu kedua yang diikutinya partai ini mampu melipat gandakan perolehan suara. Pada pemilu 1999. partai yang saat itu bernama partai keadilan hanya memperoleh 1,4 juta suara atau setara dengan 7 kursi di DPR namun pada pemilu berikutnya partai keadilan yang kemudian menjelma menjadi partai keadilan sejahtera mampu melipatgandakan wakilnya di parlemen menjadi 45 kursi atau memperoleh lebih dari 8 juta pemilih. Sebagai sebuah partai kader loyalitas anggota PKS boleh jadi dapat diandalkan menurut presiden PKS Tifatul Sembiring para kader dan anggotanya lah yang membiayai jalannya roda organisasi.7 Bahkan menurut Bachtiar Efendi penngamat politik dalam wawancaranya di Genta Demokrasi di Metro TV ”PKS ini bisa dikatakan sebagai pemimpin yang baru karena PKS itu setidak-tidaknya ketika berdiri tahun 1998 adalah partai anak muda islam yang terdidik jadi ada tiga ciri dari PKS yaitu Islam, Muda dan Terdidik. Dan dalam 5 tahun hasilnya cukup spektakuler ini lah satu-

7

Genta Demokrasi ditayangkan di METRO TV

10

satunya partai yang dalam lima tahun bisa meningkatkan perolehan suara hampir 600%.” Sesuatu hal yang menjadi menarik dewasa ini dalam dunia Humas untuk perpolitikan di Indonesia adalah sosialisasi partai politik untuk memperkenalkan baik program partai, caleg dan calon Presiden yaitu dengan kampanye, telah gencar dilakukan oleh semua partai politik peserta Pemilu. Metode kampanye yang dipilih pun lebih variatif dan menjadi indikasi bahwa partai politik telah meninggalkan metode-metode kampanye lama seperti melakukan rapat akbar dan pengumpulan massa yang dianggap butuh waktu, dana dan tenaga yang besar dan juga menghadirkan potensi konflik horizontal. Maraknya iklan politik yang ditampilkan lewat media televisi dianggap paling efektif untuk menyampaikan visi dan misi partai terhadap publik. Iklaniklan politik yang didesain untuk pencapaian publisitas ini tak selamanya berdampak pada pencitraan yang baik (Good Image) tapi juga terkadang berdampak Bad Image dengan munculnya pro kontra ditengah publik. Seperti halnya PKS yang pada 10 November 2008 lalu membuat konsep iklan politik yang ditayangkan dalam menyambut Hari Pahlawan selama tiga hari itu menuai kritikan dari berbagai pihak pasalnya pada iklan tersebut terdapat penayangan tokoh rezim Orde Baru Soeharto yang dimunculkan sebagai pahlawan dan Guru Bangsa punya catatan pelanggaran HAM yang sampai detik ini kasusnya pun belum terselesaikan dengan baik di negeri ini. Pro kontra pasca penayangan iklan-iklan PKS tidak hanya terhenti pada kasus itu saja tetapi masih ada lagi yaitu iklan yang menceritakan tentang

11

beberapa partai yang sedang berkonflik masuk pada headline news media cetak dalam versi iklan satu bendera. PKS yang dianggap “memancing di air keruh” ini pun semakin menjadi sorotan oleh berbagai khalayak dan media-media yang ada. Berita tentang PKS pun semakin banyak ditemui di harian-harian nasional juga banyak talkshow di Televisi yang mengangkat isue utamanya tentang pro kontra dari iklan-iklan PKS. Publisitas terhadap PKS dapat dilihat disini karena hari demi hari PKS menjadi buah bibir di ranah perpolitikan Indonesia. Publik pun tiap harinya selalu disuguhkan hal-hal yang berbau PKS dan sadar atau tidak iklan kontroversial PKS pun membuat publik kembali mengingat ada partai bernama PKS dan sejenak mencoba melupakan untuk menghapal nama-nama partai baru. Pada realitanya publisitas yang dilakukan PKS membuahkan hasil karena setelah pemilihan umum legislatif partai yang berbasiskan Islam ini berhasil masuk pada urutan ke empat. Dalam wawancara peneliti dengan Ahmad Mabruri selaku ketua Badan Humas PKS mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemilu legislatif 2009 lalu PKS berhasil menjadi partai islam terbesar mengalahkan partai islam yang lain seperti PPP, PAN dan PKB.8 Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengetahui seperti apakah strategi pencitraan melalui iklan politik yang digunakan PKS dalam rangka memenangkan pemilihan umum legislatif tahun 2009 tentunya untuk dapat memenangkan suara terbanyak agar dapat meneruskan perjuangan kembali

8

Wawancara peneliti dengan Ahmad Mabruri selaku Ketua Badan Humas PKS

12

menuju pemilihan presiden mendatang. Maka penulis menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : “Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009”

1.2. Perumusan Masalah Melihat fenomena di atas, terlihat bahwa strategi pencitraan PKS melalui iklan politik untuk memenangkan pemilihan umum legislatif tahun 2009 penting untuk diteliti. Penilaian publik terhadap citra partai politik perlu diketahui. Untuk itu, penelitian ini bermaksud menjawab rumusan masalah berikut: “ Bagaimana Strategi Pencitraan Partai Keadilan Sejahtera Melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009?”

1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pencitraan Partai Keadilan Sejahtera melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009.

I.4 Signifikansi Penelitian I.4.1 Signifikansi Akademis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi data empiris bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai strategi pencitraan iklan politik yang dilakukan oleh kehumasan di partai politik.

13

I.4.2 Signifikansi Praktis Menjadi bahan masukan bagi pihak Hubungan Masyarakat PKS untuk terus memperbaiki dan meningkatkan pencitraan yang positif sehinga dapat tercipta kepercayaan dari masyarakat kepada PKS.

14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi Politik 2.1.1 Pengertian Komunikasi Politik Komunikasi dan politik pada awalnya merupakan sebuah disiplin llmu yang berdiri masing-masing namun pada perkembangannya mengalami sebuah penggabungan seiring dengan kebutuhan untuk saling melengkapi karena dalam berpolitik dibutuhkan sebuah proses penyampaian yang baik melalui komunikasi yang efektif. Segala pola pemikiran, ide atau upaya untuk mencapai pengaruh, hanya dengan komunikasi dapat membuat tercapainya segala sesuatu yang diharapkan, karena pada hakikatnya segala pikiran atau ide dan kebijaksanaan (policy) harus ada yang menyampaikan dan ada yang menerimanya, proses tersebut adalah proses komunikasi. Dilihat dari tujuan politik maka hakikat komunikasi politik adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideologi tertentu di dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan, dengan kekuasaan mana tujuan pemikiran politik dan ideologi tersebut dapat diwujudkan.9 Astrid mengungkapkan bahwa komunikasi politik merupakan suatu kegiatan prapolitik melalui kegiatan mana akan terjadilah realisasi penghubungan 9

Sumarno A.P. Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik. PT Citra Asitya Bakti. Bandung. 1989. Hal 9

14

15

atau pengkaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara. Di samping itu komunikasi politik merupakan sarana pendidikan poltik atau sosialisasi politik dalam hubungannya dengan kehidupan kenegaraan.10 Pada aspek politik, komunikasi dibutuhkan para pelaku politik atau komunikator politik untuk memainkan perannya dalam politik, baik perannya untuk menguasai lawan politiknya maupun perannya untuk membentuk opini publik yang kiranya dapt menguntungkan organisasi lembaganya. Organisasi/ lembaga yang biasa menggunakan komunikasi politik antara lain adalah organisasi partai politik, lembaga pemerintahan, serta organisasi/ lembaga lain yang cenderung melakukan kampanye dan propaganda dalam agenda mereka untuk menggalang opini publik dan memperoleh dukungan. Komunikator politik dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan karakteristik yang dominan, yaitu: Politikus, Profesional, Golongan Aktivis.11 1) Politikus Golongan yang berkecimpung pada partai politik dan pemerintahan yang orientasi

utamanya

untuk

mencapai

tujuan

memegang

jabatan

pemerintahan, baik dengan cara dipilih, ditunjuk atau jenjang karier, baik pada kawasan eksekutif, legeslatif, maupun yudikatif. 2) Profesional Orang atau kelompok yang mempunyai keahlian dalam menajemen komunikasi, kemudian dengan keahliannya itu mendesain pesan-pesan politik dalam rangka mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut. 10 11

Ibid. Hal 9-10 Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Remaja Rosda Karya. Jakarta. 2000. Hal. 37-39

16

Pada kebanyakan kasus seorang profesional tidak mempersoalkan antara orientasi politik pribadi dengan pesan politik yang harus disampaikan, dengan kata lain hal itu merupakan dua hal yang terpisah. Aktivitas utama seorang profesional adalah memainkan peranannya baik dalam jaringan media massa maupun media khusus, baik menggunakan saluran organisasional maupun menggunakan saluran interpersonal. 3) Golongan Aktivis Mereka yang bertindak dalam kawasan politik tetapi tidak mencita-citakan diri dalam jabatan pemerintahan, juga tidak mempunyai kemampuan spesial dalam hal manajemen komunikasi (bukan profesiaonal dalam hal komunikasi). Termasuk dalam aktivis antara lain: (1) jurubicara, seperti perwakilan dari suatu organisasi atau kelompok yang selalu menyuarakan kepentingan mereka, (2) pemuka pendapat, adalah pihak yang selalu dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam hal memutuskan sesuatu yang bersifat politis.

2.1.2 Fungsi Komunikasi Politik Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik (Mas’oed dan Andrew, 1990:130). Fungsi komunikasi politik adalah struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan.

17

Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.12 Fungsi komunikasi politik itu terutama dijalankan oleh media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian, media massa itu memiliki peranan yang strategis dalam sistem politik. Berarti kegiatan membaca koran, mendengarkan radio, menonton TV memiliki frekuensi dan intensitas yang lebih besar. Di samping perasaan “sadar informasi” hal itu juga didukung oleh tersedianya fasilitas yang memadai. Ada fungi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan ada fungsi yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan adalah fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutment politik, fungsi komunikasi politik. Fungsi yang secara langsung (Mas’oed dan Andrew, 1990:130) terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan adalah13 : a. Fungsi Artikulasi Kepentingan Upaya mewujudkan pola hubungan baru yang menampung seluruh kepentingan melalui proses sintesis aspirasi banyak orang itulah yang dinamakan artikulasi kepentingan. Dengan demikian, artikulasi dapat juga dikatakan sebagai suatu proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan

12 13

Ardial. Komunikasi Politik. PT Indeks. Jakarta. 2009. Hal 39-40 Ibid. Hal 40

18

yang teratur. Berarti, aspirasi yang beraneka ragam itu dapat dipahami oleh selanjutnya dicerminkan dalam kebijakan. b. Fungsi Agregasi Kepentingan Pendapat dan aspirasi seseorang atau sekelompok orang akan hilang ditelan

oleh

hiruk

kehidupan

modern

apabila

tidak

dilakukan

penggabungan antara beberapa pendapat dan apirasi yang sama atau hampir sama. Fungsi menggabungkan berbagai kepentingan yang sama atau hampir sama untuk disatujan dalam rumusan kebijaksanaan lebih lanjut inilah yang dinamakan agregasi kepentingan. Jadi, dengan proses agregasi kepentingan ini, yang muncul bukan lagi kepentingan kelompok orang saja, akan tetapi kepentingan masyarakat. c. Fungsi Pembuatan Kebijakan Fungsi pembuatan kebijakan merupakan fungsi yang dijalankan oleh legislatif. Untuk menjalankan fungsi itu legislatif dapat bekerjasama dengan lembaga eksekutif (seperti di indonesia). Untuk melaksanakan fungsi tersebut badan perwakilan rakyat yang memiliki sejumlah hak, seperti hak prakarsa (inisiatif), yaitu hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang; hak amandemen, yaitu hak untuk mengubah rancangan undang-undang; hak budget, yaitu hak untuk ikut menetapkan anggaran belanja negara. Di samping itu, badan perwakilan rakyat memiliki interplasi yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintahan dan hak angket yaitu untuk melakukan penyelidikan serta hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

19

d. Fungsi Penerapan Kebijakan Fungsi penerapan kebijakan atau peraturan dijalankan oleh lembaga eksekutif beserta jajaran birokrasinya. Fungsi penerapan tidak hanya berarti pembuatan rincian dan pedoman pelaksanaan peraturan. Malahan dalam banyak hal harus membeberkan penafsiran atas peraturan tersebut sehingga mudah dipahami dan ditaati oleh warga negara. Dengan demikian lembaga eksekutif dapat membuat berbagai macam keputusan yang sifatnya merupakan penyebaran aturan-aturan pokok yang telah digariskan oleh lembaga legislatif. e. Fungsi Penghakiman Kebijakan Fungsi

penghakiman

kebijaksanaan

merupakan

fungsi

untuk

menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan, dan penegasan fakta-fakta yang perlu mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, fungsi penghakiman ini merupakan fungsi untuk membuat keputusan yang mencerminkan rasa keadilan apabila terjadi penyelenggaraan atau penentangan terhadap peraturan perundangan. Penghakiman peraturan pada dasarnya bertujuan menjamin kepatian hukum tercapainya suasana tertib dalam masyarakat. Dengan demikian fungsi komunikasi politik secara totalitas, yaitu mewujudkan kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional. Fungsi komunikasi politik dalam hubungan antara supra dengan infrakstruktur politik, berfungsi sebagai jembatan

20

penghubung antara kedua suasana tersebut dalam totalitas nasional ynag bersifat interdependensi dalam berlangsungnya suatu sistem pada ruang lingkup negara.

2.1.3 Tujuan Komunikasi Politik Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekadar penyampaian informasi politik, pembentukan citra politik, pembentukan publik opinion (pendapat umum) dan bisa pula menghandel pendapat atau tuduhan lawan politik. Selanjutnya komunikasi

politik

bertujuan

menarik

simpati

khalayak

dalam rangka

meningkatkan partisipasi politik saat menjelang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah (PILKADA). Berkaitan dengan penjelasan diatas, seperti diungkapkan Arifin (2003;05), tujuan dari komunikasi politik adalah14 : a. Citra Politik Citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan poltik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsensus). Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai konsekuensi dan kognisi komunikasi politik. Citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang

14

Ibid. Hal 45-72

21

menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. b. Opini publik (Pendapat Umum) Konsep opini publik bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri manusia, yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatakan khendak, ide atau gagasan. Hak-hak asasi manusia telah diusahakan perumusannya jauh sebelum “Universal Declaration of Human Right” lahir. Pengendalian pendapat umum atau penciptaan pendapat umum yang baik, harus dilakukan dengan komunikasi politik yang efektif. Tanpa komunikasi politik yang efektif, tidak mungkin kita mengendalikan pendapat umum, atau menciptakan pendapat umum yang positif. c. Partisipasi Politik dan Pemilihan Umum Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) ialah orang ynag paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri (Berger, 197:xii dan 60) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan

22

warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Komunikasi politik, sosialisasi politik, citra politik, dan pendapat umum, pada akhirnya menuju ke sasaran dan tujuan, yaitu terciptanya partisipasi politik dan kemenangna para politikus dan partai politiknya dalam pemilihan umum. Keikutsertaan khalayak atau rakyat dalam memberikan suara dalam pemilihan umum, merupakan konsekuensi atau efek komunikasi yang sangat penting. Pemilihan umum hanyalah salah satu bentuk partisipasi politik dan rakyat, Hal ini merupakan efek motorik atau behavior dari komunikasi politik yang bersifat mekanistis (Arifin, 2003:130).

2.1.4 Strategi Komunikasi Politik Hakikat strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan (Arifin, 2003:145). Justru itu, keberadaan pemimpin politik sangat dibutuhkan disetiap aktivitas kegiatan komunikasi politik Setelah itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politiknya, yang akan merupakan keputusan paling tepat bagi komunikator politik untuk mencapai tujuan politik ke depan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat strategi komunikasi politik, diantaranya adalah15 :

15

Ibid. Hal 73-119

23

a. Keberadaan Pemimpin Politik Salah satu tipe aktor politik yang memiliki pengaruh dalam proses politik adalah pemimpin politik dan pemerintahan. Dalam masyarakat terdapat stratifikasi kekuasaan ynag dimiliki. Yang memiliki kekuasaan disebut elit (pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, dan karena itu mematuhi pemilik kekuasaan disebut massa rakyat. b. Merawat Ketokohan dan Memantapkan Kelembagaan Merawat ketokohan politikus dan kemantapan kelembagaan, artinya adalah ketokohan politikus dan kemantapan lembaga politiknya dalam masyarakat akan memiliki pengaruh tersendiri dalam berkomunikasi politik. Selain itu, juga diperlukan kemampuan dan dukungan lembaga dalam menyusun pesan politik, menetapkan metode, dan memilih media politik yang tepat. c. Menciptakan Kebersamaan Untuk

mencapai

tujuan

komunikasi

politik

adalah

menciptakan

kebersamaan atara politikus dengan khalayak (rakyat) dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang homofilis (Arifin, 2003:154). Hal itu diperlukan agar komunikator politik dapat melakukan empati. d. Negosiasi Komunikasi itu bisa mudah bisa juga sulit. Hal ini tergantung pada orang yang akan mengkomunikasikan sesuatu. Dalam kehidupan komunikasi politik, negosiasi merupakan bagian yang selalu muncul dalam aktivitas

24

komunikasi politik. Dengan alasan ini, negosiasi bisa dijadikan salah satu strategi komunikasi politik. Karena dalam negosiasi penuh dengan berbagai gaya dan seni, sehingga negosiasi bisa berjalan lancar. Negosiasi sangat terkait dengan komunikasi persuasif atau komunikasi yang membujuk. e. Membangun Konsensus Membangun konsensus yang baik antara para politikus dalam satu partai maupun antara para politikus dari partai yang berbeda. Menciptakan semua pihak memiliki rasa memiliki (sense of belonging), sehingga dapat berpartisipasi secara aktif.

2.2 Pengertian, Fungsi, Peran, Tugas dan Hubungan Masyarakat Partai Politik 2.2.1 Pengertian Hubungan Masyarakat Hubungan masyarakat yang sering juga dikatakan Public Relations atau disingkat PR merupakan suatu bidang baru yang muncul beberapa tahun yang lalu, katakanlah sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, atau paling lama pada permulaan abad ke-20. Menurut Frank Jefkins, Public Relations atau Hubungan masyarakat adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya

25

dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian.18 PR menyangkut kepentingan suatu organisasi, baik itu organisasi yang bersifat komersial maupun yang non komersial. Berbicara PR pun terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang menjalin kontak dengannya. Dan Definisi lain dari International Public Relations Association (IPRA) menyatakan bahwa hubungan masyarakat adalah fungsi manajemen (management function). Ini menunjukan bahwa hubungan masyarakat bukan alat manajemen yang dapat diadakan, dipindahkan, dan ditiadakan, melainkan fungsi yang melekat menjadi satu dengan manajemen. Dimana ada manajemen disitu ada PR atau hubungan masyarakat dan daya yang menggerakkan dan menjalankan hubungan masyarakat ini adalah komunikasi. Banyak definisi yang diajukan berbagai akademisi dan praktisi PR. PR sebagai suatu Teknik, seni, proses, fungsi, teori, ilmu sosial, pengetahuan, praktis, usaha/ upaya, ilmu pengetahuan dan masih banyak lagi terminologi lainnya tentang PR. Pada tahun 1975 para ahli di lembaga dan pelatihan PR di Amerika berhasil membuat dan mengumpulkan 625 definisi PR yang berbeda. Analisa terhadap sejumlah definisi tersebut terdapat unsur-unsur PR sebagai berikut16 :

18

Jefkins, Frank. Public Relations Bisnis E+R Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta: 1992. Hal. 9 Indrawan Tamin. Koalisi Dominan, Refleksi Kritis Atas Peran Dan Fungsi Public Relations Dalam Manajemen. BPP PERHUMAS. Jakarta. 2004. Hal 16-17 16

26

1) Fungsi manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi timbal balik, pengertian, penerimaan dan kerjasama antara organisasi dan publiknya. 2) Melibatkan diri dalam persoalan-persoalan atau isu-isu manajemen. 3) Membantu manajemen supaya responsif terhadap opini publik. 4) Menetapkan dan menekankan tanggungjawab manajemen demi melayani kepentingan umum. 5) Membantu manajemen mengikuti perubahan. 6) Bertugas sebagai suatu early warning system agar inisiatif terhadap kecenderungan-kecenderungan.

2.2.2 Fungsi Hubungan Masyarakat Menurut James E. Grunig, seorang pakar PR dunia menjelaskan prinsip dasar PR yang strategis adalah 17: 1) Manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. 2) Suatu profesi yang berlandaskan pengetahuan ilmiah 3) Fungsi manajemen selain dari fungsi teknis komunikasi saja, 4) Konseling strategik dan publikasi semata. Dilihat dari pemaparan prinsip dasar PR diatas maka untuk fungsi PR adalah sbagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap-sikap publik, mengidentifikasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari suatu organisasi dengan kepentingan publik dan melaksanakan program kegiatan dan 17

Elizabeth Goenawan Ananto. Koalisi Dominan, Refleksi Kritis Atas Peran Dan Fungsi Public Relations Dalam Manajemen. BPP PERHUMAS. Jakarta. 2004. Hal 2

27

komunikasi untuk mendapatkan pengertian dan penerimaan publik. Bilamana menyimpulkan dari sejumlah definisi yang ada, sebagai kata kunci, yaitu : fungsi manajemen, berorientasi pada publik, melakukan komunikasi, untuk memperoleh pengertian atau dukungan publik.18 Cutlip, Center dan Canfield menambahkan bahwa fungsi humas, yaitu: 20 1) Menunjang kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. 2) Membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik eksternal maupun internal. 3) Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik dengan menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada organisasi. 4) Melayani publik dan menasehati pimpinan organisasi demi kepentingan umum. Fungsi Humas sebagai fungsi manajemen menjelaskan lebih lanjut mengenai tujuan Humas untuk mempengaruhi publiknya, antara lain sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut tetap pada posisi pertama, dikenal, dan disukai. Sedangkan posisi publik yang kedua, mengenal dan tidak menyukai itu, maka pihak Humas berupaya melalui proses Teknik Humas tertentu untuk dapat mengubah pandangan publik menjadi menyukai. Pada posisi publik yang ketiga, membutuhkan perjuangan keras untuk mengubah opini publik yang selama ini tidak mengenal dan tidak

18

Indrawan Tamin. Koalisi Dominan, Refleksi Kritis Atas Peran Dan Fungsi Public Relations Dalam Manajemen. BPP PERHUMAS. Jakarta. 2004. Hal 18 20 Jefkins, Frank. Public Relations Bisnis E+R Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta: 1992.Hal. 36.

28

menyukai melalui suatu teknik kampanye PR (PR Campaign) melalui strategi menarik perhatian (pull strategi) yang mampu mengubahnya, yaitu dari posisi “nothing” menjadi “something”.

2.2.3 Peran Hubungan Masyarakat Strategi suatu organisasi ditentukan melalui proses analisis dan pengambilan keputusan yang mendalam. Banyak pihak yang terlibat dalam proses ini, baik yang berasal dalam organisasi tersebut maupun yang berasal dari luar organisasi. Setelah strategi ditetapkan, strategi ini perlu untuk dikomunikasikan sehingga mendapat dukungan serta dapat diimplementasikan dengan baik. Hubungan Masyarakat memiliki peran yang penting dalam proses ini, baik dalam proses pengembangan strategi maupun dalam mengkomunikasikannya.19 Peranan hubungan Masyarakat di organisasi menurut Dozier D.M Broom dari buku Rosady Ruslan dapat dibagi menjadi empat kategori yaitu : 1. Penasehat ahli (expert presciber) 2. Fasilitas komunikasi (communication fasilitator) 3. Fasilitator proses pemecahan masalah (problem solving process fasilitator) 4. Teknisi komunikasi (communication technician) Berdasarkan penjelasan di atas maka Humas berperan sebagai jembatan komunikasi (Bridge Communication) sebagai upaya membangun hubungan dengan khalayaknya baik internal atau eksternal sehingga tercipta komunikasi yang efektif. Sebagai sebuah upaya untuk dapat timbul kata saling mengerti dan

19

Anne Gregory. Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations.

29

mendukung antara organisasi dengan khalayaknya sehingga reputasi baik akan terbentuk.

2.2.4 Tugas Hubungan Masyarakat Untuk mendukung keprofesionalime humas dalam melaksanakan fungsi dan peranannya sebagai pencipta image positif perusahaan hendaklah humas dalam melaksanakan tugasnya secara profesional juga tugas yang dilaksanakan oleh humas berhubungan erat dengan tujuan dan Fungsi humas. Menurut A. W Widjaja, tugas humas yaitu Melakukan kegiatan komunikasi lewat kegiatan yang dilakukan secara berencana dan terus-menerus. Kegiatan tersebut meliputi keterampilan komunikator, pesan yang disampaikan akurat, obyektif, punya daya pengaruh yang kuat guna berhasilnya mencapai sasaran yang ditetapkan.20 Adapun tugas Humas sehari-hari adalah : 1. Menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyampaian informasi/ pesan secara lisan, tertulis atau melalui gambar (visual) kepada publik, sehingga publik mempunyai pengertian yang benar tentang hal ikhwal perusahaan atau lembaga, segenap tujuan serta kegiatan yang dilakukan. 2. Memonitor, merekam dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum/ masyarakat.

20

A. W. Widjaja. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara, Jakarta: 1993. Hal. 72

30

3. Mempelajari dan melakukan analisis reaksi public terhadap kebijakan perusahaan/ lembaga, maupun segala macam pendapat (public acceptance dan non acceptance) 4. Menyelenggarakan hubungan yang baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh public favour, public opinion, dan perubahan sikap.

2.2.5 Hubungan Masyarakat Politik Public Relations atau Hubungan Masyarakat tumbuh dengan pesat di Amerika Serikat setelah Perang Dunia II, sebagai upaya alternatif dalam usaha mengimbangi kegiatan propaganda yang dipandang membahayakan kehidupan sosial dan politik. Pada waktu itu (1945), presiden Theodore Rossevelt mendeklarasikan pemerintahannya sebagai square deals (jujur dan terbuka), termasuk dalam melakukan komunikasi politik.21 Dengan demikian, dikembangkanlah Hubungan Masyarakat politik sebagai bentuk kegiatan dalam melakukan hubungan dengan masyarakat, secara jujur (tidak berbohong), terbuka, rasional (tidak emosional), dan timbal balik (dua arah). Dengan demikan, dapat terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat, yang dimulai dengan menciptakan rasa memiliki (sense of belonging) bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memperoleh citra yang baik terhadap pemerintah sehingga memberikan dukungan yang positif.

21

Ardial. Komunikasi Politik. PT Indeks. Jakarta. 2009. Hal 188

31

Dalam komunikasi politik, usaha membentuk atau membina citra dan pendapat umum yang positif dilakukan dengan persuasif positif, yaitu dengan metode komunikasi dua arah dalam arti menghargai pendapat dan keinginan khalayak. Dalam hal ini Humas politik berbeda dengan kegiatan propaganda politik, agitasi politik, dan penerangan. Humas politik menggunakan metode komunikasi dua arah, sedangkan metode penerangan hanya menggunkan metode komuniaksi satu arah saja. Jadi, jelaslah bahwa Humas politik bukan hanya mempengaruhi pendapat umum, tetapi juga memupuk pendapat umum yang ada. Artinya, memelihara tindakan-tindakan terhadap pendapat tersebut. Humas politik dilakukan baik dalam partai politik (internal public) maupun diluar partai politik (external public) melakukan kegiatan yang bersifat internal dan eksternal, yaitu 22: a. Internal Mengadakan analisis terhadap kebijakan partai politik yang sudah maupun sedang berjlaan dan mengadakan perbaikan sebagai kelanjutan analisis yang dilakukan terhadap kebijaksanaan partai politik, baik yang sedang berjalan maupun terhadap perncanaan kebijakan baru. b. Eksternal Memberikan atau menyebarkan pernyataan-pernyataan kepada publik berupa informasi dan informasi itu harus diberikan dengan jujur serta objektif dengan dasar mengutamakan publik. Dan

22

Ibid. Hal 190

32

pernyataan tersebut ditujukan kepada usaha membangkitkan perhatian publik, pesan yang disampaikan harus direncanakan secermat mungkin sehingga pada tahap selanjutnya publik akan menaruh simpati dan kepercayaan terhadap partai politik melalui penyebaran informasi. Selanjutnya, Bertran R. Canfield dalam Arifin (1988:10) membedakan antara hubungan didalam dan hubungan diluar. Ia menyebutkan Humas (termasuk Humas politik) mengemban fungsi, yaitu23 : a. Mengabdi kepada kepentingan umum (it should server the public’s interest). b. Memelihara

komunikasi

yang

baik

(maintain

a

good

communication) c. Menitikberatkan pada moral dan tingkah laku yang baik (to stress a good morals and manners) Humas dalam komunikasi politik merupakan perantara antara pimpinan partai politik dan publik, baik ke dalam maupun ke luar (massa). Humas harus mampu menjelaskan rencana, kebijakan, dan kegiatan partai politik, dan sebaliknya harus mampu mengetahui keinginan dan kepentingan publik yang kemudian akan menyampaiakan kepada pimpinan puncak partai. Untuk menjalankan tugasnya sebagai perantara, pejabat Humas harus memiliki moral dan tingkah laku yang baik agar ia dapat memperoleh kredibilitas dan menjadi teladan bagi publik. Hal ini sangat penting dalam upaya bekerja dan

23

Ibid. Hal 191

33

bertindak tegas, cermat, dan akurat dalam menjalankan partai politik dan sebagai komunikator politik yang profesional.

2.3 Strategi Pencitraan Komunikasi politik dalam konteks pemilihan umum sangat dibutuhkan untuk dapat memenangkan pertarungan dalam perlombaan demokrasi. Esensi dari kegiatan Humas politik adalah bagaimana membuat program yang dapat menciptakan dan memelihara citra positif agar dapat memperoleh dukungan dan opini publik yang menguntungkan. Dalam proses Humas ketika kurang memperhatikan langkah perencanaan yang

strategis

kemungkinan

akan

menghasilkan

program

yang

justru

menimbulkan kontroversi ketimbang memecahkan masalah, membuang-buang uang, atau justru menimbulkan kesalahpahaman dan kebingungan ketimbang kejelasan dan pemahaman. Strategi sangat penting sekali dan definisi dari strategi adalah sebagi penetuan tujuan dan sasaran usaha jangka panjang, dan adopsi upaya pelaksanaan san alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mecapai tujuan tersebut. Pada tataran strategis, partai politik juga berperan dalam penentuan dan pelaksanaan strategi dan taktik kampanye untuk pencitraan tertentu. Salah satu yang beberapa tahun terakhir ini banyak dijalankan adalah taktik deliberate priming (Farrel, Kolodny, Medvic, 2001). Dalam taktik ini, para electioneer pada intinya melakukan tiga hal utama. Pertama, menentukan isu-isu yang dinilai penting oleh segmen calon pemilih (biasanya berdasar jajak pendapat). Kedua,

34

membuat analisis penentuan isu yang paling menguntungkan individu kontestan dan mengabaikan isu-isu persoalan lain (meskipun dalam platform partai itu merupakan isu sentral). Ketiga, merekayasa citra konsisten sesuai isu persoalan yang dipilih, merancang pesan dan simbol yang diperlukan, serata merencanakan pemanfaatan media, semuanya diusahakan agar calon pemilih terfokus pada isu yang telah dilekatkan pada konsisten Strategi kampanye untuk pencitraan yang diterapkan para electioneer bisa beragam, namun umumnya diawali dengan analisis positioning, atau analisis “posisi pasar” partai atau konsisten, yang hasilnya kemudian dimanfaatkan untuk menentukan langkah strategis selanjutnya. Kontestan yang menempati posisi pasar sebagai nicher (unggul di segmen pemilih tertentu) misalnya, akan menerapkan langkah-langkah strategis hingga taktik serta teknik kampanye untuk pencitraan yang berbeda, dibanding konsisten yang menempati posisi sebagai market leader, challenger, dan sebagainya (Collins dan Butler, 1996) Profesi Humas adalah sebuah profesi dimana tugas utamanya adalah membangun dan menjaga citra organisasi baik profit ataupun non profit untuk terus semakin positif di mata khalayaknya agar tujuan dapat tercapai. Dan pengertian Citra adalah kesan, perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Esensi dari kegiatan Humas, baik itu kegiatan Humas politik maupun Humas bisnis adalah bagaimana membuat berbagai program yang dapat menciptakan dan memelihara citra positif agar dapat memperoleh dukungan dan

35

opini publik yang menguntungkan. Citra sengaja diciptakan oleh suatu organisasi (dalam hal ini partai politik), tetapi dalam kenyataannya masih banyak kampanye partai politik terjebak dengan retorika politik, Agitasi politik dan propaganda politik.24 Adapun proses perencanaan strategi PR menurut Cutlip dan Center meliputi empat langkah dibawah ini25 : 1. Mendefinisikan problem Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan, dan dipengaruhi oleh, tindakan dan kebijakan organisasi. Pada dasarnya ini adalah fungsi intelijen organisasi. Fungsi ini menyediakan dasar untuk semua langkah dalam proses pemecahan problem dengan menentukan apa saja yang sedang terjadi saat ini. 2. Perencanaan dan program Informasi yang dikumpulkan dalam langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang prohram publik, strategi tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik dan sasaran. Langkah ini akan mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan dan program organisasi 3. Mengambil tindakan dan berkomunikasi

24

Zulkarnain. Koalisi Dominan Refleksi Kritis Atas Peran dan Fungsi Public Relations Dalam Manajamen “Public Relations Politik”. BPP PERHUMAS. Jakarta. 2004. Hal 136 25 Scott M. Cutlip, Allen H. Center, Glen M.Broom. Effective Public Relations Edisi Kesembilan. Kencana. Jakarta. 2007. Hal 320

36

Langkah

ketiga

adalah

mengimplementasikan

program aksi

dan

komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masingmasing publik dalam rangka mencapai tujuan program. 4. Mengevaluasi program Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan dilakukan sembari program dimplementasikan, dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak. Masing-masing langkah diatas adalah penting, namun proses itu dimulai dengan pengumpulan data untuk mendiagnosis problem. Informasi dan pemahaman yang terbentuk di langkah pertama akan mendorong dan memandu langkah berikutnya dalam proses tersebut. Dalam praktiknya, tentu saja, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi tidak dapat dipisah-pisah secara tegas seperti itu, sebab proses ini berkelanjutan dan bersifat siklis dan diaplikasikan dalam seting yang dinmais Berbicara mengenai citra dalam tataran partai politik menurut Arifin (2003;05) adalah Citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang yang terkait dengan poltik (kekuasaan, kewenangan, otoritas, konflik, dan konsensus). Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai konsekuensi dan kognisi komunikasi politik.

37

Citra politik tersusun melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum. Citra politik itu terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk media massa yang bekerja untuk menyampaikan pesan politik yang umum dan aktual. Proses pembentukan citra pada akhirnya akan menghasilkan sikap, pendapat, tanggapan atau perilaku. Untuk mengetahui bagaimana citra suatu perusahaan atau lembaga dibenak publiknya dibutuhkan adanya suatu penelitian. Melalui penelitian, perusahaan dapat mengetahui secara pasti sikap publik terhadap lembaganya, mengetahui apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh publiknya. Dalam proses strategi pencitraan banyak yang harus diperhatikan salah satunya adalah Opini publik (Pendapat Umum), konsep opini publik bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri manusia, yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatakan khendak, ide atau gagasan. Hak-hak asasi manusia telah diusahakan perumusannya jauh sebelum “Universal Declaration of Human Right” lahir. Pengendalian pendapat umum atau penciptaan pendapat umum yang baik, harus dilakukan dengan komunikasi politik yang efektif. Tanpa komunikasi politik yang efektif, tidak mungkin kita mengendalikan pendapat umum, atau menciptakan pendapat umum yang positif.

38

2.4 Iklan Politik di Televisi Iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi seseorang pembeli potensial dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa, untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. advertising is by and large seen as an art – the art of persuasion – and can be defined as any paid for communication designed to inform and/ or persuade. (Paul Copley) Dimana iklan adalah sebuah seni dari persuasi dan dapat didefinisikan sebagai desain komunikasi yang dibiayai untuk menginformasikan dan untuk membujuk. “Advertising can be used to build up a long-term image for a product or trigger quick sales ”. Artinya, iklan dapat digunakan untuk membangun citra jangka panjang untuk suatu produk atau sebagai pemicu penjualan-penjualan cepat. Disadari atau tidak, iklan dapat berpengaruh tetapi juga dapat berlalu begitu cepat. Beberapa orang mengatakan bahwa iklan terbagi menjadi iklan korporat yang

merupakan

salah

satu

bentuk

Public

Relations

atau

Corporate

Communications yang dibayar dan mempunyai penekananan pada cara sebuah organisasi bisa menggunakan media massa untuk meningkatkan citra. Iklan korporat didefinisikan sebagai sebuah media yang telah dibayar untuk lebih berupaya dalam memberikan keuntungan bagi citra suatu perusahaan daripada hanya sekedar produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut Publisher Information Bureau (PIB) sebuah iklan dapat dikatakan sebagai iklan korporat jika mempunyai satu atau lebih dari ciri-ciri sebagai

39

berikut: Mempunyai unsur mendidik, menginformasikan, menanamkan kesan pada publik berkenaan dengan kebijakan perusahaan, fungsi perusahaan, fasilitas perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, cita-cita perusahaan, dan standar-standar yang berlaku didalam perusahaan tersebut. Adapun Iklan korporat dirancang dengan dua tujuan akhir, yaitu : a. Menciptakan citra yang positif bagi perusahaan. b. Mengkomunikasikan sudut pandang organisasi terhadap sosial, bisnis, dan permasalahan lingkungan. Tujuan-tujuan dari iklan korporat di atas mengindikasikan bahwa iklan korporat mempunyai dua sasaran yaitu publik internal dan publik eksternal secara sekaligus serta terlibat dalam mempromosikan organisasi sesuai dengan maksud yang telah menjadi ide dasar iklan korporat yang telah ditentukan sebelumnya. Ada tiga jenis iklan korporat yang paling dasar, yaitu: a. Iklan Citra Korporat (Corporate Image Advertising) Iklan citra korporat merupakan iklan korporat yang menjalankan fungsi menaikkan citra perusahaan di mata publik baik internal maupun eksternal. b. Iklan

Pembelaan/Sokongan

(Advocay

Advertising)

Iklan korporat jenis ini mempunyai misi untuk berusaha menetapkan posisi organisasi pada suatu permasalahan sosial, politik, dan lingkungan yang sangat penting. Iklan pembelaan / sokongan adalah sebuah iklan yang dibuat untuk mempengaruhi

40

opini publik terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian perusahaan. c. Iklan

Berorientasi

Sosial

(Cause-

Related

Advertising)

Iklan korporat jenis ini menunjukkan hubungan sebuah perusahaan dengan hal-hal kegiatan sosial seperti memberantas kemiskinan, gerakan pemberantasan buta huruf, mengekang penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan pemasangan Iklan di televisi mengambil peran penting dalam kegiatan Humas, yaitu : a. Membangun dan mengembangkan citra positif bagi suatu perusahaan dan produk yang dihasilkan, melalui proses sosialisasi yang terencana dan tertata dengan baik. b. Membentuk publik opini yang positif terhadap perusahaan atau produk tersebut. c. Mengembangkan

kepercayaan

masyarakat

terhadap

produk

konsumsi dan perusahaan yang memproduksinya. d. Menjalin komunikasi secara efektif dan efisien dengan masyarakat luas, sehingga dapat terbentuk pemahaman dan pengertian yang sama terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada masyarakat oleh perusahaan tersebut. Mengembangkan alih pengetahuan tentang suatu perusahaan yang memungkinkan masyarakat memiliki simpati, empati, dan bahkan dalam kaitanya dengan kegiatan go public merasa ikut memilikinya.

41

2.5 Partai Politik 2.5.1 Pengertian Partai Politik Partai politik merupakan fenomena kehidupan negara modern. Terdapat situasi yang saling kait-berkait, antara keberadaan partai politik, keadaan negara, kedudukan pemerintah, dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam menelusuri kehidupan partai-partai politik sejak sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan perkembangan ketatanegaraan di Indonesia di era reformasi sekarang ini, memperlihtkan adanya dinamika kehidupan yang tidak terlepas dari pergulatan pasang surut peran partai politik. Carl J. Frieddrich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan partainya, berdasarkan pengawasan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan pengawasan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaat yang bersifat idiil atau materiil (Apolitical party is a group of human beings stably organized with the objective of secuireng or maintaining for its leader the control of a government, with the further objective of giving to members of party through such control ideal and material benefits and advantages).26 Batasan partai politik menurut George B. De Huszar dan Thomas H. Stevenson, adalah sekelompok orang yang terorganisasi untuk ikut serta mengendalikan suatu pemerintahan, agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan anggotanya dalam jabatan.

26

Suroto dan Doddy Rudianto. Partai-Partai Politik di Indonesia. PT Citra Mandala Pratama. Jakrta. 2003. Hal 20

42

Sedangkan menurut undang-undang nomor 31 tahun 2002, disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2002 yang dimaksud partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memeperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilih umum.27 Salah satu organisasi non profit yang memiliki hubugan masyarakat di dalamnya adalah partai politik. partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka parpol telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik yang merupakan sebagai wadah penyalur aspirasi politik tiap warga negara yang ada di Indonesia, sesungguhnya sangat berperan aktif bahkan lebih besar dalam mengatasi berbagai persoalan kenegaraan.

2.5.2 Fungsi Partai Politik Partai politik adalah sarana penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki berbagai fungsi, antara lain28 : a. Sosialisasi politik Sosialisasi politik adalah proses untuk memperkenalkan nilai-nilai politik yang hidup pada tiap diri seseorang sebagai bagian dari sistem nilai 27 28

Ibid. Hal 20 Ibid. Hal 20-24

43

budaya masyarakat. Sosialisasi politik dapat pula berfungsi membentuk dan mengubah nilai-nilai politik seseorang sehingga orang bersangkutan berperilaku politik. Hal ini dapat terjadi melalui interaksi dengan sistem politik yang berkembang di lingkungannya. b. Komunikasi politik Partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, artinya keberadaan partai politik di dalam kehidupan perpolitikan nasional berada pada posisi di tengah-tengah, penyalur aspirasi dari arus bawah (rakyat), dan penyalur informasi dari arus atas (penguasa) c. Pembentukan kader politik Di dalam kehidupan partai politik, tiap orang mempunyai peluang yang sama untuk menduduki kepengurusan partai politik bersangkutan. Seseorang sebelum menjadi kader bangsa yang akan menduduki posisiposisi penting di pemerintahan, memegang jabatan politik, baik di legislatif (wakil rakyat) maupun di eksekutif (pemerintah), ia perlu menghadapi seleksi dan teruji terlebih dahulu di kehidupan partai politik. d. Pengendali konflik di masyarakat Hakikat partai politik sebagai alat perjuangan politik bagi masyarakat, karena di dalam kehidupan masyarakat luas dimana berbagai kepentingan bercampur baur. Tidak sedikit melahirkan konflik struktural penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian ini, partai p olitik harus tampil sebagai penengah menjadi peredam konflik. Berfungsi

44

menyalurkan aspirasi rakyat kepada penguasa, dan menginformasikan kehendak politik penguasa kepada masyarakat.

2.5.3 Kedudukan Partai Politik Kedudukan partai politik dalam kehidupan negara demokrasi maupun negara yang menerapkan faham ideologis komunis, amatlah penting sebagai infrakstruktur sosial, dan berfungsi sebagai kelengkapan utama dalam kehidupan bernegara. Fungsi utama partai politik adalah sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintahan, secara legal (diakui berkekuatan hukum) mempunyai hak beraktivitas merebut dan mempertahankan kekuasaan politik.29 Untuk mewujudkan tujuan kekuasaan politik, partai politik harus mempunyai pengaruh atas dasar kekuatan politik untuk menguasai lembaga perwakilan politik misalnya badan legislatif (Dewan perwakilan Rakyat), dan jabatan-jabatan politik lainnya. Misalnya Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota. Posisi-posisi ini menjadi ajang perebutan partai politik, dan dibenarkan secara tatanan kehidupan politik di suatu negara.

29

Ibid. Hal 25

45

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data dekriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkanh laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.30 Tipe

penelitian

deskriptif

hanya

terbatas

pada

bahasan

untuk

mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa secara obyektif atau bagaimana adanya bersifat mengungkapkan fakta, dimana hasil penelitian tersebut menekankan pada pemberian gambaran secara obyektif mengenai keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.31 Menurut Mohammad Nasir deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sisitem pemikiran, ataupun suatuperistiwa pada masa sekarang. Tujuannya adalah untuk membuat deskritif, gambaran. Lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.32 Penelitian deskriptif ditujukan untuk: a. Mengumpulkan informasi actual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada

30

Bagong Suyanto, Sutinah. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana. Jakarta. 2006. Hal 166 31 Nawawi, Hadari.1985.Metode Penelitian Bidang Sosial.Gajah Mada University. Hal.131. 32 Moh Nasir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. 1998. Hal 63.

45

46

b. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktekpraktek yang berlaku c. Membuat perbandingan atau evaluasi d. Menetukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.33 Penelitian deskriptif mencari teori, bukan menguji teori. Penelitian ini timbul karena suatu peristiwa yang menarik perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoritis untuk menjelaskannya.34 Dengan begitu penelitian ini secara terperinci akan menyimpulkan informasi faktual yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalahmasalah praktek yang berlaku.

3.2. Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan metode penelitian studi kasus (case study). Studi kasus menurut Robert Yin (1996) adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan.35

33

Jalaludin Rakhmat. Op. Cit. Hal.25 Ibid. Hal.25 35 Burhan Bungin.Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003. Hal.20 34

47

Studi kasus dilihat dari dimensi tertentu dapat pula disebut studi longitudinal yang dikontraskan dengan studi cross sectional. Sementara itu Robert K. Yin (1996), mengintrodusir studi kasus itu lebih banyak berkutat pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan ”How” (bagaimana) dan ”Why” (mengapa), serta pada tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan ”What” (apa/ apakah), dalam kegiatan penelitian.36 Berkaitan dengan itu, Yin mengajukan lima komponen penting dalam desain studio kasus. Kelima komponen tersebut adalah37 : a. Pertanyaan-pertanyaan penelitian b. Proposisi penelitian (jika diperlukan) Proposisi ini memberi isyarat kepada peneliti mengenai sesuatu yang harus diteliti dalam lingkup studinya. c. Unit-unit analisis penelitian Hal ini menunjuk pada apa sesungguhnya yang dimaksud harus ditentukan terlebih dahulu secara jelas. d. Logika yang mengkaitkan data denagn proposisi e. Kriteria untuk menginterpretasikan temuan

3.3. Definisi Konsep Untuk lebih memahami penafsiran data-data dalam penelitian ini, berikut ini

peneliti

akan

mengemukakan

beberapa

didefinisikan dalam penelitian ini adalah : 36 37

Ibid. Hal 21 Ibid. Hal 29

konsep-konsep

yang

perlu

48

1) Strategi Pencitraan Strategi Pencitraan adalah bagaimana merencanakan, membentuk dan menggambarkan sebuah konsep untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai dari suatu organisasi baik profit ataupun non profit untuk dapat membangun dan mempertahankan citra yang baik dihadapan khalayaknya. 2) Iklan Politik Sebuah pesan yang sengaja dibuat oleh partai politik melalui media cetak ataupun elektronik sebagai upaya pembangunan citra dan sosialisasi untuk menarik perhatian dan simpati khalayaknya agar dapat memilih partai politik tersebut ketika menghadapi pemilihan umum. 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Adalah salah satu partai politik berasaskan Islam yang merupakan peserta Pemilu tahun 2009 dengan partai bernomor urut delapan. PKS merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang pertama kali ikut dalam pemilu 1999 dan berhasil meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PKS bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang di ridhoi Allah SWT, dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila. 4) Pemilihan Umum Legislatif Adalah Pemilihan yang bertujuan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD),

49

serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014 yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali di Indonesia dan untuk tahun ini telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

3.4. Fokus Penelitian Fokus penelitian merupakan garis besar dari pengamatan penelitian, dan penelitian ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah Strategi Pencitraan PKS melalui Iklan Politik Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif Tahun 2009. Strategi pencitraan yang dibuat untuk pemenangan pemilu legislatif yang didalamnnya menjelaskan juga tentang proses analisa SWOT dari PKS sebagai sebuah partai Islam untuk membangun citra yang baru sesuai dengan kondisi perpolitikan yang sedang terjadi. Juga menjelaskan sejauh mana iklan politik berperan dalam membantu terbangunnya image yang ingin diciptakan PKS. Adapun proses perencanaan strategi PR menurut Cutlip dan Center meliputi empat langkah dibawah ini : 1. Mendefinisikan problem (Fact Finding) Langkah pertama ini mencakup penyelidikan dan memantau pengetahuan, opini, sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait dengan, dan dipengaruhi oleh, tindakan dan kebijakan organisasi. Pada dasarnya ini adalah fungsi intelijen organisasi. Fungsi ini menyediakan dasar untuk semua langkah dalam proses pemecahan problem dengan menentukan apa saja yang sedang terjadi saat ini.

50

2. Perencanaan dan program (Planning) Informasi yang dikumpulkan dalam langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang prohram publik, strategi tujuan, tindakan dan komunikasi, taktik dan sasaran. Langkah ini akan mempertimbangkan temuan dari langkah dalam membuat kebijakan dan program organisasi 3. Mengambil tindakan dan berkomunikasi (Communications) Langkah

ketiga

adalah

mengimplementasikan

program aksi

dan

komunikasi yang didesain untuk mencapai tujuan spesifik untuk masingmasing publik dalam rangka mencapai tujuan program. 4. Mengevaluasi program (Evaluations) Langkah terakhir dalam proses ini adalah melakukan penilaian atas persiapan, implementasi, dan hasil dari program. Penyesuaian akan dilakukan sembari program dimplementasikan, dan didasarkan pada evaluasi atas umpan balik tentang bagaimana program itu berhasil atau tidak.

3.5. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu melalui : 3.5.1. Data Primer Wawancara Dalam penelitian ini maka peneliti akan mendapatkan data primer melalui wawancara secara mendalam (in depth interview) dengan menggunakan pedoman

51

wawancara mendalam dengan nara sumber dari pihak yang berkompeten terhadap pembuatan iklan sebagai wujud strategi komunikasi politik PKS pada pemilihan umum legislatif tahun 2009, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada nara sumber/key informan dari DPP PKS untuk memperoleh data yang dibutuhkan dan diperlukan dalam penelitian ini serta mewawancarai beberapa mahasiswa dan pengamat politik untuk dimintai pendapat dan keterangan mengenai iklan-iklan PKS pada pemilu legislatif lalu.

3.5.2. Data Sekunder Studi Kepustakaan Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data sekunder dari membaca buku-buku wajib yang berhubungan dengan penulisan skripsi, modul-modul kuliah, press release DPP PKS DKI Jakarta, media monitoring DPP PKS DKI Jakarta, artikel-artikel, dokumentasi DPP PKS DKI Jakarta, mengakses internet dan sumber lainnya.

3.6. Nara Sumber / Key Informan Dalam penelitian ini yang akan peneliti jadikan nara sumber (key informan) pada penelitian ini adalah : 1. Ahmad Mabruri MA, MM Beliau adalah Ketua Badan Kehumasan DPP PKS sehingga sangat dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai peran dan fungsi PR dalam melakukan strategi pencitraan yang dilakukan

52

PKS melalui iklan politik pada Pemilu Legislatif tahun 2009 serta mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan secara langsung dalam menentukan strategi. 2. Drs Mahfudz Siddiq, M.Si Beliau adalah Ketua Tim Operasi Politik dari Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS sehingga peneliti dapat mengetahui langsung apa saja strategi pencitraan yang telah dibuat dengan disertai alasan-alasannya. 3. Ade Mohamad Yusup Beliau adalah Strategic Planning Director pada Fastcomm Integrated Communication sebuah konsultan iklan politik yang digunakan oleh PKS untuk menangani iklan politik untuk Pemilu Legislatif tahun 2009. Yang secara teknis terjun langsung ke lapangan sehingga peneliti dapat mencari tahu apa saja kendala dan hambatan yang terjadi di lapangan selama proses pembuatan iklan.

3.7. Teknik Analisa Data Pada penelitian ini penelitian melakukan analisa data setelah proses pengumpulan data dengan melalui wawancara yang mendalam terhadap narasumber yang kemudian jawaban dari masing-masing narasumber diuji kebenarannya. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

53

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.38 Setelah semua data terkumpul maka data-data tersebut dilakukan proses reduksi data, diklarifikasi untuk kemudian diambil kesimpulannya dari rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti diawal.

3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Setelah peneliti memperoleh data fakta melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara dan kepustakaan yang diperoleh secara kualitatif dengan pendekatan triangulasi, yaitu mencocokan antara tiga jenis data yang menjadi data primer maupun sekunder39. Data yang telah dikumpulkan melalui indepth interview, kemudian dideskripsikan dan seterusnya dianalisa. 40 Menurut Robert K. Yin, triangulasi data atau triangulasi sumber data dimaksudkan agar dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan multi sumber data.41 Melalui

metode

triangulasi,

peneliti

dapat

melakukan

teknik

pengumpulan data dari berbagai sumber (orang, waktu dan tempat) yang berbeda. Data yang diperoleh tersebut akan dianalisa secara triangulasi dengan membandingkan dan mencocokan data-data tersebut dengan strategi pencitraan humas dan selanjutnya akan ditarik kesimpulan. 38

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2005 Sasa Djuarsa. Metode Penelitian Komunikasi II. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka. Jakarta. 2001. Hal 33. 40 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Grafindo Persada, Jakarta: 2003. Hal. 9697. 41 Imam Suprayogo dan Tobroni. Metodologi Penelitian Sosial dan Agama. PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001. Hal: 187 39

54

Triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi merujuk pada pengumpulan informasi atau data sebanyak mungkin dari berbagai sumber.

55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran PKS 4.1.1 Sekilas PK Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. PKSejahtera didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat. PK-Sejahtera merupakan penerus perjuangan Partai Keadilan (PK) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Hal ini dinyatakan oleh pimpinan kedua partai - Dr Hidayat Nur Wahid (Presiden PK) dan Drs Almuzzammil Yusuf (Ketua Umum PK-Sejahtera) - saat mereka bersepakat dihadapan notaris pada 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera. Dalam menjalankan roda organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai. Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (Central Board) yang berpusat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 98 D-F, Jakarta, yang dikelola secara full-time. Selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional

55

56

Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (District Board) yang mengelola wilayah setingkat propinsi dan kota/kabupaten. Saat ini, PK-Sejahtera memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW = setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD = setingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC = setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PK-Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PI-PKS). PK-Sejahtera adalah partai politik modern yang terorganisasir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kaderkadernya yang saat ini tercatat 300.000 kader. Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Anda, kita bersama-sama mengkampanyekan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera.

4.1.2 Visi, Misi dan Sekilas PK Sejahtera 4.1.2.1 Visi Visi Umum: "Sebagai Partai Da’wah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat Dan Bangsa." Visi Khusus: Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani.

57

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai : 1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil’aalamin. 4.

Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

4.1.2.2 Misi 1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4.

Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

5. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya

58

ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

4.2 Hasil Penelitian Berbicara mengenai masalah reputasi partai politik politik, penciptaan sense of belonging dan pembinaan corporate culture mengingatkan pada sebuah profesi Public Relations (PR) atau dikenal juga dengan Hubungan Masyarakat (Humas). Peran Humas sangat penting sekali karena Humas merupakan fungsi manajemen dalam sebuah organisasi baik profit maupun non profit seperti di Partai Politik. Karena Partai politik perlu menerapkan strategi efektif guna mengomunikasikan ide dan gagasannya pada publik. Konsep komunikasi yang efektif dapat dijadikan pijakan. Lebih jauh lagi, peran dan fungsi humas sebagai bagian dari ”Strategic Management” dapat diandalkan untuk memberikan efek signifikan dalam pencapaian tujuan dari sebuah parpol. Hal ini dikuatkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan Ketua Tim Operasi pemenangan pemilu nasional PKS yaitu Bapak Mahfudz Siddiq melalui telepon yang mengatakan bahwa: ”Kehumasan atau Public Relations sangat penting karena memang penerimaan masyarakat terhadap suatu institusi bahkan dukungan dan

59

loyalitas masyarakat terhadap suatu institusi politik seperti partai itu sangat bergantung kepada bagaimana kerja-kerja PR. Hubungan antara partai dengan masyarakat pemilih adalah hubungan kepercayaan atau social trust, political trust dan itu tidak hanya semata-mata ditunjukan atau dibangun melalui kerja-kerja nyata di lapangan tetapi juga dengan bagaimana mengkomunikasikan apa yang dilakukan secara luas kepada masyarakat lain dan disinilah fungsi PR yang didalamnya juga menggarap kerja-kerja kantong politik”42

Seperti uraian yang diatas bahwa dapat disimpulkan fungsi dari Hubungan Masyarakat DPP PKS DKI Jakarta adalah berkomunikasi serta membangun hubungan dengan publik/ stakeholder organisasi tersebut baik internal maupun eksternal, sehingga disadari bahwa humas sangat penting untuk mencapai keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi karena humas dalam organisasi haruslah berada pada level atas dalam struktur organisasi ketika dalam organisasi humas senior yang mempunyai posisi penting, maka dalam organisasi itu humas memiliki peran yang serius dan bersifat proaktif. Begitu juga dengan PKS yang meletakkan humas pada level atas pada struktur organisasi, hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Kehumasan DPP PKS Bapak Ahmad Mabruri yang mengatakan bahwa: "....Posisi Humas sejak bulan April tahun 2007 sampai sekarang ini tidak lagi dibawah Wakil Sekjen DPP kemudian diangkat posisinya sebagai Badan Kehumasan yang otonom yang sejajar dengan Badan dan Bidang di DPP PKS artinya menjadi sejajar juga dengan Wakil Sekjen DPP PKS".43 Berdasarkan wawancara di atas dengan Ketua Badan Kehumasan DPP PKS mengenai fungsi humas dalam organisasi partai politik maka dapat diketahui

42

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 43 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

60

bahwa PKS sudah mengetahui arti pentingnya humas dalam sebuah organisasi khususnya pada organisasi partai politik atau dengan kata lain bahwa PKS memposisikan humas dalam tingkat Top Management, hal ini merupakan salah satu hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi yaitu dapat memahami kedudukan humas yang sebenarnya yakni sebagai mediator suatu perusahaan atau organisasi yang fungsi nantinya adalah menciptakan hubungan baik dengan para stakeholder. Fungsi humas sangat dibutuhkan juga dalam strategi pencitraan, apalagi ketika PKS sebagai sebuah partai politik yang sedang menghadapi pemilu Legislatif di tahun 2009, dimana dalam sebuah upaya strategi pencitraan melalui iklan politik harus membuat perencanaan yang dapat memastikan bahwa suatu program atau strategi akan berjalan secara efektif dan perencanaan yang dibuat adalah juga tugas dari seorang Humas. Mengenai Pemilu Legislatif pada tahun 2009, PKS yang telah mempersiapkan sebuah Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) yang didalamnya juga terdapat Badan Humas DPP PKS tentunya juga akan menjalankan fungsi dan perannya sebagai seorang Humas dalam organisasi non profit seperti partai politik. Pada penelitian kali ini peneliti ingin mencoba melihat Strategi pencitraan yang dilakukan oleh PKS melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 yakni apakah sudah sesuai menggunakan empat proses perencanaan strategis Humas menurut Cutlip dan Center secara keseluruhan

61

maupun tidak mutlak dilakukan semua ataupun tidak menggunakannya sama sekali. Hal ini dapat dilihat pada pembahasan sub bab berikutnya.

4.2.1 Mendefinisikan Problem (Fact Finding) Langkah pertama dari proses perencanaan strategis Humas menurut Cutlip dan Center dalam bukunya Effective Public Relations Edisi Kesembilan adalah mendefinisikan problem (Fact Finding), penemuan fakta dilakukan untuk mengetahui apakah situasi dan pendapat dalam masyarakat menunjang, atau justru menghambat kegiatan organisasi baik profit ataupun non profit seperti partai politik, instansi, atau perusahaan. Pada langkah ini meliputi tahapan untuk mengidentifikasi dan monitoring pengetahuan opini, perilaku dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh tindakan dan kebijakan organisasi. Langkah pertama ini juga harus diterapkan pada Pemilu Legislatif tahun 2009 yang akan dihadapi oleh PKS. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dari PKS menyatakan bahwa dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 ini PKS pun melakukan pendefinisian masalah (fact finding) sebelum melakukan program-program atau kegiatan untuk menunjang strategi pencitraan, hal ini dikuatkan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Badan Humas PKS Bapak Ahmad Mabruri yang mengatakan bahwa “Tentu, semua yang kita lakukan berdasarkan data dan survei tentu melalui riset jadi bukan kebetulan. Baik survei yang kita lakukan maupun survei yang dilakukan oleh pihak lain atau sengaja kita survei by phone misalnya tapi untuk kalangan terbatas. Itu dilakukan oleh tim TPPN kerjasama dengan biro iklan dan lembaga survei yang lain. Jadi begini Riset itu biayanya mahal, kita mengadakan riset tetapi sifatnya untuk

62

mengetahui trend aja kecendurungan. Bukan sifannya survei yang nasional, tapi beberapa kali juga kita melakukan survei nasional untuk mengetahui elektabilitas kita. Nah dari elektabilitas itu kemudian kita lihat apa yang kurang dari program kampanye kemudian di push di program selanjutnya kita ada tahapan-tahapan untuk tiga bulan pertama, tiga bulan kedua dan tiga bulan terakhir tentu amunisi kita akan kita habiskan di tiga bulan terakhir terutama menjelang hari pencoblosan kemudian kita spare iklan lebih banyak tapi dari awal kampanye pertama melalui media sudah boleh dari sembilan bulan sebelumnya. Kita sudah memberikan warning bahwasanya PKS ada tetap eksis dan sekarang punya program yang lebih baik lagi dibandingkan 2004.”44 Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa DPP PKS melakukan pendefinisian masalah (Fact Finding) sebelum melakukan kegiatan-kegiatan partai untuk pencitraan dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009, yakni dengan mendefinisikan masalah mengenai hal-hal yang menyangkut atau yang ada kaitannya dengan pemenangan pemilu legislatif tahun 2009 untuk pencapaian target suara 20% di DPR dengan mengidentifikasi permasalahan terlebih dahulu karena tanpa memahami inti permasalahan organisasi tidak akan dapat menyusun suatu program yang meyakinkan atau efektif atau yang berhasil menyampaikan. Pada langkah ini sangat diperlukan sekali upaya-upaya pencarian problem/ masalah, perhatian atau peluang yang sedang terjadi juga menganalisa situasi baik internal atau eksternal di PKS melalui sebuah penelitian atau riset. Penjelasan Pak Ahmad Mabruri tentang upaya riset yang dilakukan juga diamini oleh pak Mahfudz Siddiq selaku Ketua Tim Operasi pemenangan pemilu nasional PKS “Jadi prosedurnya memang selalu kita dahului dengan riset dan survei yang dikomandani oleh Tim riset dan Indo Barometer yang menjadi konsultan dari hasil riset analisis kemudian dijadikan informasi menggagas ide kemudian kita fokuskan ke FGD TPPN melibatkan konsultan jadi kita diskusikan ide-ide nya dan strateginya seperti apa baru 44

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

63

penggarapan berikutnya dieksekusi..”45

diserahkan

ke

konsultan

iklan

untuk

Mendefinisikan problem (Fact finding) yang terjadi di PKS dimulai dari pesta demokrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia setiap lima tahun sekali. Berdasarkan hasil Mukernas PKS yang diselenggarakan di Bali yang menetapkan target perolehan persentasi kursi sebanyak 20% seperti yang di jelaskan oleh Pak Mahfudz Siddiq “Persentasi yang kita ingin raih pada pemilu legislatif tahun 2009 berdasarkan Mukernas adalah 20 %”46 Setelah target yang dibuat oleh PKS dalam upaya pemenangan pemilu legislatif tahun 2009 ini maka sudah seharusnya PKS melakukan upaya analisa SWOT untuk mengetahui sejauh mana Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang akan dihadapi PKS pada pemilu legislatif tahun 2009 mengingat banyaknya kompetitor yang berjumlah 34 partai yang telah disahkan oleh KPU (Komisi Pemilihan umum). Ditanya mengenai perihal penerapan SWOT, Pak Ahmad Mabruri pun menjelaskan dengan rinci tentang pentingnya melakukan analisa SWOT untuk PKS ”Tentu penting karena yang pertama dari situ kita bisa mengambil langkah-langkah yang efektif dan efisien. Kalau kita tidak tahu kekuatan kelemahan kemudian ancaman dan peluangnya. Kita juga akan salah untuk menentukan iklan apa yang akan kita tampilkan dari situlah kemudian kita coba untuk melihat efektifitas dan efisien. Kita paham bahwasanya kita ini terbatas dananya. Oleh sebab itu dengan dana terbatas diharapkan dapat meraih suara yang lebih banyak.”47

45

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 46 Ibid 47 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

64

Hal lebih lanjut mengenai analisa SWOT yang telah dilakukan PKS pun dijelaskan secara singkat oleh Pak Ahamd Mabruri yaitu ”Kekuatan : partai kader, soliditas partai menjadi sesuatu yang paling menentukan didalam proses penjaringan suara oleh sebab itu selain yang namanya iklan kita juga ada yang namanya program direct selling/ tatap muka langsung dengan calon pemilih yang dilakukan oleh para kader kader di seluruh Indonesia. Kelemahan : tentu kita tidak punya budget yang cukup banyak untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan ini menjadi kendala walaupun bukan kendala PKS saja semua partai kendala di dana kecuali partai besar yang memang sudah didukung oleh para pengusaha. Peluang : dimana partai-partai lain sudah mulai kehilangan soliditasnya, partai-partai lain sudah mulai terjadi perpecahan internal PPP, PKB, PAN. Bahkan partai-partai nasional kaya Golkar dan PDIP juga sedang mengalami perpecahan tetapi tidak sehebat partai-partai Islam seperti PAN, PKB dan PPP jadi kita melihat ini adalah peluang. Bagaimana kita mengoptimalkan program-program kampanye kita dalam menghadapi pemilu legislatif. Ancaman : tentu adalah proses black campaign dari pihak-pihak yg tidak senang terhadap PKS dan itu kita rasakan sekali bukan hanya di pemilu legislatif sebenarnya tetapi sudah dimulai dari pilkada-pilkada yang PKS selalu ikuti. Pilkada dimana saja terutama dibasis-basis di Jawa itu kita selalu dilakukan black campaign yang menyudutkan bahwasanya PKS ini anti macam-macam lah anti maulid anti segala macam”48 Dalam wawancara peneliti dengan beberapa narasumber selain dengan Pak Ahmad Mabruri selaku Kepala Badan Humas PKS, beberapa narasumber seperti Pak Mahfudz Siddiq selaku Ketua Tim Operasi Pemenangan Pemilu Nasional PKS pun menjelaskan analisis SWOT nya yang mengatakan bahwa “Kelemahan bahwa ternyata memang image PKS itu sebagai partai islam yang eksklusif kemudian partai yang punya kompetensi dalam urusanurusan moral tapi belum dinilai punya kompetensi dalam urusan-urusan kenegaraan. Itu yang harus dibenahi PKS itu tidak eksklusif dan bisa mengurus negara. Ini yang ingin kita rubah makanya PKS mengangkat isue tentang kepemimpinan muda Peluang pertama bahwa 60% pemilih adalah kelompok muda dan pemilih pemula kemudian kita juga menilai bahwa ada menurunnya tingkat kepercayaan pemilih muslim terhadap partai-partai Islam yang lain dan 48

Ibid

65

ini menjadi peluang PKS karena satu dia adalah partai yang paling banyak didominasi kalangan muda dan yang kedua partai Islam yang dinilai oleh publik masih lebih punya konstitensi yang lebih kuat Ancaman posisi PKS sebagai unsur koalisi di pemerintahan SBY membuat peran-peran PKS tidak terlalu menonjol karena kinerja pemerintah itu kan akhirnya dalam tanda petik menjadi milik pak SBY dan partai Demokrat sehingga memang aga sulit kita menunjukan kontribusi PKS dalam Pemerintahan bahkan cenderung kalau ada kebijakankebijakan yang tidak populer di pemerintahan imbasnya juga ke partai koalisi yang seperti PKS.”49 Lebih lanjut lagi Pak Mahfudz Siddiq pun menjelaskan tahapan analisa SWOT yang sudah dilakukan PKS ketika ditanya mengenai apakah PKS juga melakukan analisa SWOT yaitu ”Ya, SWOT dilakukan ditiap tahapan proses itu kemarin strateginya dibagi menjadi tiga tahapan ada tahap preparation (persiapan), tahapan take off tahapan kita mulai melakukan manuver dan tahapan puncaknya.”50 Analisa SWOT yang dilakukan di atas sekali lagi tidak akan terjadi tanpa didahului dari upaya melakukan riset untuk mendefinisikan problem yang akan PKS hadapi pada masa pemilihan umum legislatif ini. Begitu pun dengan konsultan iklan yang disewa oleh PKS yaitu Fastcomm Integrated Marketing Communications, Pak Ade Mohammad Yusup yang merupakan Strategic Planning Director pun tak luput dari kegiatan melakukan riset sebelum membuat konsep untuk manuver politik nya lewat media iklan politik lewat TV yaitu dengan hasil sebagai berikut ”Ya, kita selalu ada riset jadi sebelum kita bikin iklan kita selalu bikin riset disini. Kira-kira bagaimana pandangan orang terhadap PKS terus

49

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 50 Ibid

66

kita juga melihat kelebihan PKS menurut masyarakat seperti apa juga kekurangan”51 Lebih lanjut Pak Ade Mohamad Yusup pun bercerita tentang jenis riset yang digunakan oleh Fastcomm untuk PKS ”Riset seperti FGD (Forum Group Discussion), interview dan segala macam riset kita bisa lakukan. Kita punya database orang-orang yang bisa kita hubungi. Riset cukup banyak di bogor mewakili kota dan kampung serta jakarta. Jadi kita merasa yakin efeknya tidak sebesar yang dilihat media. PKS yang cuma diomongin entah dari pengamat nya. Tidak ada satu pun iklan yang kita sangka efeknya sebesar itu.”52 Dari riset yang dilakukan PKS dan Fastcomm akhirnya dapat ditarik kesimpulan mengenai khalayak mana saja yang harus ditarik simpatinya agar target 20 % dapat terpenuhi. Pak Ahmad Mabruri pun menjelaskan kriteria khalayaknya yang menjadi target utama beserta alasannya

”Sebenarnya Swing voter dan pemilih pemula merekalah orang-orang yang kemudian menjadi target utama dari pemilih PKS kalau orang-orang yang sudah tua yang sudah punya pilihan politik dari dulu partai saya ini jadi partai saya ini terus itu aga susah jadi makanya kita tidak terlalu kita sasar. lebih banyak iklan-iklan PKS yang diproduksi itu ya tallent nya anak muda menampilkan lebih fresh lebih ceria karena memang komposisi pemilih kita empat puluh persen memang anak muda”53

Hal senada pun dikemukakan oleh Pak Mahfudz Siddiq mengenai targetan utama yang ingin ditarik simpatinya terhadap sosok PKS itu sendiri ”Pertama adalah masyarakat kelompok muda dan yang Kedua masyarakat di pedesaan karena PKS sadar 60% masyarakat pemilih Indonesia itu tinggal di pedesaan sementara jaringan struktur kader PKS

51

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009 52 Ibid 53 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

67

masih dominan di kota sehingga untuk menjangkau mereka ya dengan menggunakan komunikasi media”54

4.2.2 Perencanaan dan Pemrograman (Planning) Setelah melakukan pendefinisian problem (Fact Finding) maka langkah yang selanjutnya adalah melakukan perencanaan dan pemrograman (Planning). Pada langkah ini dibuatlah tujuan dari program, menentukan publik sasaran dan sasaran yang harus dicapai. Penerapan ini peneliti coba bandingkan dengan halhal yang akan PKS gunakan berkaitan dengan tercapainya target presentasi 20% pada pemilu legislatif tahun 2009. Awal dari perencanaan dan pemrograman untuk strategi pencitraan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif adalah dengan terlebih dahulu mendirikan tim sukses yang bernama TPPN yaitu Tim Pemenangan Pemilu Legislatif tahun 2009. Pak Ahmad Mabruri pun menceritakan kepada peneliti tentang TPPN dan fungsi dari didirikan nya tim tersebut “Dalam menghadapi pemilu legislatif 2009 dibentuk yang namanya TPPN (Tim Pemenangan Pemilu Nasional) yang diketuai oleh SekJen (Sekretaris Jenderal) Pak Anis Matta untuk mengkordinir semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah pemenangan pemilu. Kemudian semua bidang dan badan yang ada di DPP (Dewan Perwakilan Pusat) diperbantukan untuk pemenangan pemilu nasional dan ini juga berlaku untuk di provinsi dan daerah. Di provinsi namanya TPPW (Tim Pemenangan Pemilu Wilayah) dan di daerah namanya TPPD (Tim Pemenangna Pemilu Daerah) setingkat Kota dan Kabupaten. Dari situlah kemudian dirancang selama kurang lebih satu tahun sampai bulan april pemilihan kemudian dibuat program programnya secara lebih intensif, begitu kurang lebih dan TPPN dibentuk sampai april 2009.”55

54

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 55 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

68

Dari penjelasan di atas mengenai terbentuknya TPPN, Pak Mahfudz Siddiq pun bercerita hal yang sama kepada peneliti bahkan lebih mendetail lagi tentang struktur dari Tim itu sendiri yang salah satunya adalah tentang Tim Operasi dari TPPN yang merupakan tim yang diketuai oleh nya “Jadi Tim Operasi itu bagian dari TPPN yang tugasnya itu melakukan langkah-langkah operasi politik untuk mencapai target-target pemilu PKS secara maksimal. Tim operasi itu terdiri dari beberapa tim yang bisa menggambarkan rangkaian kerjanya. Yang pertama Tim Riset yang melakukan kajian-kajian, analisis terhadap dinamika keadaan politik, merumuskan visi misi kampanye termasuk juga survei. yang kedua Tim Media yang tugasnya adalah membangun opini publik melakukan kampanye melalui media masa secara masif termasuk juga membangun media relation. yang ketiga Tim Operasi itu melakukan manuver-manuver politik dalam rangka memperluas penerimaan masyarakat pemilih terhadap PKS dan juga melakukan manuver-manuver untuk mengantisipasi atau merespon manuver-manuver dari kompetitor. Tim Intelijen yang bekerja untuk menggali informasi-informasi khusus dan kemudian melakukan rekomendasi terhadap penanganan masalahmasalah tersebut nya. Tim Jaringan Konstituen tugasnya melakukan pendalaman, masukan-masukan, info-info dan kelompok-kelompok sasaran konstituen. Tim Advokasi penanganan masalah hukum termasuk juga menangani gugatan hasil pemilu. Jadi Tim Operasi ada enam tim dengan satu. Dan TPPN terbagi menjadi Tiga tim yaitu Tim struktur dan organisasi, Tim operasi dan Tim logistik dan pendanaan.”56 Lebih lanjut Pak Mahfudz siddiq pun kembali menjelaskan tentang proses dibentuknya tim operasi serta tugas dari tim tersebut kepada peneliti ”Tim operasi dibentuk bersamaan dengan dibentuknya TPPN diawal 2008 setelah ada amanat Munas yang menetapkan target-target perolehan suara PKS lalu dibentuk TPPN yang tugasnya adalah merancang, mengorganisasikan, melaksanakan langkah-langkah strategis dan statis pemenangan pemilu yang mengacu ke target tersebut. Ketika TPPN dibentuk tahun 2008 salah satu timnya adalah Tim Operasi”57 Terbentuknya TPPN pun tidak berarti memutuskan tanggung jawab Humas PKS untuk ikut serta dalam strategi pencitraan karena Pak Ahmad 56

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 57 Ibid

69

Mabruri selaku Kepala Humas diamanahkan ke dalam Tim media yang merupakan bagian dari Tim Operasi TPPN. Dan Hal yang sama pun ditegaskan oleh Pak Mahfudz Siddiq ketika ditanya mengenai sejauh mana kerterlibatan Humas PKS didalam TPPN ”Ya, Fungsi kehumasan di integrasikan ke tim media. Pejabat humas masuk ke Tim Media TPPN.”58 Pada langkah ini pun seharusnya dibuat sebuah perencanaan yang matang tentang program-program dan media apa yang ingin digunakan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa PKS lebih menitik beratkan upaya strategi pencitraan melalui media iklan seperti yang dipaparkan oleh Pak Mahfudz Siddiq ”Jadi memang salah satu strategi pemenangan pemilu adalah mengembangkan komunikasi publik secara masif dan salah satu media yang kita pakai adalah iklan dengan pertimbangan dia bisa menjangkau secara lebih luas dengan waktu yang lebih cepat dan lebih efisien total budget sekitar 35 Milyar iklan pertama fungsinya untuk memperkuat kerja-kerja struktur dan kader dibawah yang langsung melakukan interpersonal communication. Yang kedua iklan berfungsi menghiding isue-isue yang akan dipakai struktur dan legislatif dalam melakukan upaya direct selling”59 Kesepakatan dari TPPN mengenai strategi pencitraan dengan melakukan pengembangan komunikasi publik melalui media iklan politik di Televisi menuntut PKS untuk bersikap profesional dengan menggunakan sebuah konsultan iklan berikut pernyataan dari Pak Mahfudz Siddiq ”Yang jelas bahwa PKS menggunakan konsultan dan agency periklanan komunikasi karena memang memahami dan menyadari bahwa profesionalisme secara tekhnis itu sangat diperlukan kalau ide memang

58 59

Ibid Ibid

70

dirumuskan di TPPN tapi untuk formulasi dan eksekusi tekhnis memakai konsultan iklan Fastcomm”60 Pak Ahmad Mabruri pun menegaskan kepada peneliti bahwa iklan-iklan politik yang ditayangkan oleh PKS di Televisi merupakan hasil dari produksi konsultan iklan yang PKS sewa melalui Tim Media pemenangan pemilu nasional ”Ya, Tim media mengundang timnya pak Ipang Wahid yang perusahaannya namanya Fastcomm untuk memproduksi kemudian mengeksekusi iklan-iklan PKS jadi hampir semua iklan PKS selama pemilu legislatif itu yang mengeksekusi dalam arti mencari tallent nya, kemudian syuting sampai aplacement di media itu dilakukan oleh Fastcomm tentu dengan supervisi dari tim media TPPN”61 Lebih lanjut dalam wawancara Pak Ahmad Mabruri pun memberikan alasannya mengapa PKS harus menyewa jasa konsultan iklan dan bukan diproduksi sendiri oleh Humas atau TPPN serta alasan memilih Fastcomm Integrated Marketing Communications sebagai konsultan iklannya ”Humas ada di dalam Tim Media jadi ketua Tim media bukan saya tapi pak Fachri Hamzah. Saya anggota tim media kemudian ada beberapa orang lagi. Kenapa dipilih Ipang Wahid dengan Fastcomm nya. Yang pertama dia dan kawan-kawan sudah terlibat ketika pemilu tahun 2004 yg lalu (sudah langganan yah?) bukan langganan, ada semacam ikatan emosional yang kedua juga lebih mengenal dengan baik tentang kondisi PKS karena sudah terlibat sejak tahun 2004.”62 Dengan memakai jasa konsultan iklan untuk penggarapan iklan politiknya, PKS tidak begitu saja lepas tangan terhadap konsep dari iklan yang ingin ditayangkan dalam upaya pembangunan citra dalam proses pemenangan pemilu legilatif tahun 2009. Terbukti dengan adanya pertemuan antara pihak Fastcomm dan Tim Media TPPN untuk membicarakan secara pesan apa yang ingin

60

Ibid Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 62 Ibid 61

71

disampaikan lewat iklan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Ahmad Mabruri kepada peneliti dibawah ini ”Ya kita sangat berpartisipasi jadi kita punya ide besarnya dari kita. Ide besarnya itu datang dari TPPN kemudian dikerucutkan oleh Tim Media dan dipanggil ”duduk bareng” antara biro iklan Fastcomm dengan Tim Media dan Ketua TPPN untuk mengeksekusi ide-ide besar kita yang diterjemahkan dalam bentuk iklan-iklan versi 30 detik maupun 60 detik”63 Hal tersebut pun diamini pula oleh Pak Ade Muhamad Yusup tentang proses pembuatan iklan mulai dari konsep hingga eksekusi selesai dilaksanakan “Ya, jadi dari PKS ada yang bertanggung jawab untuk kampanye namanya TPPN dipimpin oleh pak Anis Matta jadi secara reguler kita mengadakan konsultasi dan diskusi dengan TPPN. Jadi situasinya begini kadang kita punya ide terus kita persentasi kalau setuju jalan dan kadang dari TPPN pun begitu sebaliknya kemudian kita olah untuk bisa menjadi suatu bentuk komunikasi yang baik.”64 Pencitraan yang ingin dilakukan PKS melalui iklan politik pastinya tidak terlepas dari sebuah gagasan atau ide tentang pesan apa yang ingin ditonjolkan PKS untuk meraih simpati calon khalayaknya. Penambahan Tag line PKS yang semula hanya Bersih dan Peduli pada pemilu 2004 pun menjadi Bersih, Peduli dan Profesional pada pemilu tahun 2009 ini pun dijelaskan oleh Pak Ahmad Mabruri memang sengaja untuk dirubah ”Yang jelas kita ingin mengubah. Jadi begini tag line kita tetap dan ada tambahan dari 2004 itu bersih dan peduli kemudian di 2009 kemarin kita mulai memasukan kata profesional. Ini kaitannya dengan filosofi dari platform PKS juga. Dari tiga tag line itu bersih, pesduli dan profesional itulah kemudian diterjemahkan ke iklan-iklan kita. Kemudian memang ada variasinya banyak dan kita menyasar berbagai macam segmen audience baik itu kalangan muda, orang umum maupun para orang tua. Ya inilah

63

Ibid Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009 64

72

kemudian menjadi dasar kenapa kita membuat versi iklan yang kurang lebih tiga puluh itu.”65

Sedangkan menurut Pak Mahfudz Siddiq alasan PKS menambahkan kata Profesional pada pemilu legislatif tahun 2009 ini adalah sebagai berikut ”Karena dari survei kita melihat orang menilai PKS itu kompetensi nya di wilayah moral dan sosial sementara kan partai politik wilayahnya bukan hanya moral dan sosial tapi juga baagaimana dia bisa mengelola negara klo dia jadi Bupati, Walikota, Gubernur, Anggota DPR dan DPRD. Dia harus bisa mengelola negara ini yang ingin kita bangun bahwa PKS itu punya SDM yang mumpuni, PKS punya konsep-konsep yang mumpuni makanya misalnya diluncurkan ada platform pembangunan Indonesia menurut PKS seperti apa untuk menunjukan bahwa PKS punya profesionalisme dalam mengelola negara.”66 Penambahan kata Profesional dalam Tag Line PKS untuk pencitraan pemilu legistatif tahun 2009 pun tak luput peneliti tanyakan kepada Pak Ade Muhamad Yusuf guna ingin mengetahui bagaimana Fastcomm selaku konsultan iklan menerjemahkan tag line tersebut ke dalam konsep iklan politik yang akn dibuat dan beliau pun mengatakan bahwa ”Sebenarnya PKS pada tahun 2004 sudah punya posisi yang sudah sangat kuat dengan tag line nya bersih dan peduli kemudian ditambah dengan profesional pada saat awal 2007. Dari situ ternyata selama perjalanan lima tahun itu bersih pedulinya terbukti, makanya kalau dilihat iklan-iklan di 2009 itu tidak berbicara janji kita hanya mengkomersialisasikan bukti penerjemahan dari slogan bersih, peduli, profesional tidak ada satupun iklan yang ngomongin janji klo PKS terpilih akan begini kita hanya mengkomunikasikan apa yang dijanjikan PKS tahun 2004 ternyata sampai 2009 terbukti tidak hanya slogan. Itulah yang kita coba komunikasikan dengan cara yang lebih komunikatif sehingga masyarakat lebih tahu. Untk iklan di 2009 menggunakan isue base dan di 2008 ke momentum. Kita lebih ngomongin masalah bersih peduli dan profesional.”67 65

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 66 Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 67 Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009

73

Pada proses perencanaan dan pemrograman (Planning) yang dilakukan dalam perencanaan strategi ini pun harus dibuat perkiraan berapa alokasi dana yang akan dikeluarkan untuk iklan politik di Televisi sebagai bentuk dari persiapan anggaran yang dibutuhkan selama masa kampanye dalam waktu kurang lebih satu tahun sampai dengan menjelang pemilihan umum legislatif pada bulan April 2009. Pak Ahmad Mabruri pun menjawab pertanyaan peneliti berkaitan dengan alokasi dana dalam iklan politik PKS di Televisi adalah berikut jawabannya ”Iklan buat media kurang lebih 20 Milyar”68 Berbeda dengan Pak Ahmad Mabruri, Pak Mahfudz Siddiq menceritakan bahwa dana untuk iklan politik di media telah menghabiskan dana sebesar 35 Milyar ”Biaya untuk Iklan politik di televisi kurang lebih 35 milyar”69 Sedangkan untuk pihak Fastcomm sendiri yang diwakili Pak Ade muhamad Yusup tidak menjelaskan tentang besar pengeluaran untuk produksi iklan secara menyeluruh dengan menggunakan nominal seperti yang beliau katakan pada peneliti di bawah ini ”Untuk budget intinya kita mencoba untuk seefektif mungkin, perbedaannya adalah kita mencoba untuk selalu menyusun strategi untuk berdasarkan data termasuk media. Sepertihalnya iklan satu bendera itu cuma tayang dua-tiga hari tapi jadi dua minggu headline. Iklan Soeharto cuma empat hari secara news value itu sangat membantu PKS. Kita riset

68

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 69 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

74

setelah iklan itu tayang lewat FGD ternyata tidak ada yang negatif maksudnya mereka lihat itu fakta bahwa Soeharto punya jasa.”70 Dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ternyata PKS masih punya beberapa sarana lewat media-media selain iklan politik di media televisi walaupun tetap yang menjadi fokusnya adalah iklan politik di Televisi, seperti yang dijelaskan oleh Pak Ahmad mabruri ”Media Tatap muka langsung jadi andalannya PKS itu istilahnya iklan serangan udaranya lewat televisi, serangan daratnya itu adalah direct selling nya kader dengan para pemilih dan kavelerinya itu bagaimana membuka simpul-simpul massa melalui tokoh masyarakat didaerahnya masing-masing. Jadi tiga cara PKS melakukan kampanye”71 Ditegaskan kembali oleh Pak Mahfudz Siddiq tentang media yang digunakan oleh PKS untuk memenangkan pemilu legisltif tahun 2009 ”Iklan di TV yang abbove the line, ilow the line macam-macam spanduk, poster yang digarap langsung oleh struktur dibawah dan caleg-caleg. Campign keep brosur, buku, banyak smpai kemudian kegiatan-kegiatan layanan masyarakat media campaign media komunikasi.”72

4.2.3 Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi (Communications) Dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009, PKS harus pintar mengambil tindakan untuk dapat memenangkan pemilu legislatif sesuai dengan target yang tentunya dibutuhkan sebuah strategi komunikasi politik guna sarana dari upaya pencitraan seperti yang dijelaskan Pak Mahfudz Siddiq di bawah ini “Komunikasi politik yang ingin kami tonjolkan adalah pertama memperkuat citra PKS bersih dan peduli itu yang diperkuat makanya isue tentang korupsi kita angkat betul di PKS dan yang kedua membangun 70

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009 71 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 72 Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009

75

image baru dan persepsi baru bahwa PKS itu adalah partai yang juga punya profesionalisme dalam mengelola negara selain juga membangun image baru bahwa PKS itu tidak ekslusif tapi inklusif punya komitmen keumatan sekaligus juga komitmen kebangsaan, partai yang keluar dari paradigma pembelahan antara nasional dan islami.”73 Sedangkan menurut Pak Ahmad Mabruri selaku Humas PKS mengatakan bahwa strategi komunikasi politik ynag ingin ditonjolkan oleh PKS adalah “Jadi begini kita ingin membuat sebuah pendidikan politik jadi kata kuncinya adalah iklan-iklan PKS juga sekaligus memberikan semacam politic education kepada masyarakat kita bukan hanya sekedar istilahnya ”jualan kecap gitu” kita ingin memberikan pendidikan politik bahwasanya ada pesan yang ingin disampaikan bukan hanya coblos nomor delapan atau pilih ini pilih itu tapi ada pendidikan politik misalnya di iklan 17 agustus dan sumpah pemuda dimana saatnya anak-anak muda yg mimpin begitu juga dengan iklan-iklan yg lain.”74 Komunikasi politik yang dilakukan PKS lewat berbagai media tetapi dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ini PKS lebih menitikberatkan pada iklan politik sebagai manuver politik yang utama sehingga diambil keputusan untuk menyewa jasa konsultan iklan yaitu Fastcomm Integrated Communication. Peneliti pun mencari tahu tentang Fastcomm dan berikut hasil wawancara peneliti dengan Pak Ade Mohamad Yusup selaku Strategic Planning Director mengenai Fastcomm “Fastcomm itu sebetulnya didirikan pada waktu itu ada kebutuhan untuk menghandle kampanye nya pak Adang Daradjatun. Tadinya personilpersonil yang ada di Fastcomm itu berasal dari beberapa agency beberapa perusahaan yang secara individu itu sebetulnya sudah membantu PKS sejak tahun 2004. Dengan ada kebutuhan untuk membantu pak Adang jadi perusahaan ini dibentuk. Jadi kebutuhan awalnya sebetulnya hanya untuk membantu pak Adang tapi setelah itu dengan

73

Ibid Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 74

76

melihat kondisi dan peluang akhirnya diputuskan untuk diteruskan sampai sekarang.”75 Pak Ade Mohamad Yusup pun bercerita lebih lanjut kepada peneliti tentang alasan Fastcomm menerima kerjasama yang ditawarkan PKS untuk menghandle iklan-iklan politik PKS selama menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 “Sebenarnya kalau kita boleh jujur Fastcomm ini visi misinya adalah melakukan dakwah lewat multimedia. Masalah kerjasama dengan PKS mungkin pada awalnya adalah adanya kesamaan visi tentang bagaimana berpolitik secara komunikasi. Ada kesamaan visi tapi kami tetap membantu secara profesional. Lagipula kami orang-orang di Fatcom secara individu sudah membantu PKS dari 2004.”76 Mengenai dimulai nya penayangan iklan politik PKS menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ini Pak Mahfudz Siddiq pun menceritakan bahwa “Dari Mukernas Bali sudah di mulai tapi memang tidak direct isue memang dari awal PKS lebih ingin membuat sebuah persepsi yang baru, pencitraan yang baru dimana PKS itu karena targetnya 20% ingin membangun persepsi dan pencitraan sebagai partai yang tidak hanya untuk pemilih muslim untuk kelompok-kelompok muslim yang dalam tanda petik muslim-muslim taat kira-kira gitu tapi kita ingin perluas bahwa PKS walaupun partai islam tapi kita inklusif dan terbuka untuk semua kalangan agendanya pun agenda yang kebangsaan, punya komitmen keIndonesian dan yang di angkat isue-isue nasional sebelum masuk ke direct isue tema-tema kampanye dipertengahan 2008 sampai maret 2009.”77 Sedangkan Pak Ade Mohamad Yusup menceritakan kepada peneliti tentang sejak kapan mulai ditayangkannya iklan politik PKS di Televisi sebagai berikut

75

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009 76 Ibid 77 Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009

77

“Sepanjang 2008-2009, itu kontinuiti maksudnya selalu ada momentum base kecuali di 2009 dari Januari sampai April kita coba sebanyak mungkin untuk muncul di TV.”78

Pak Ahmad Mabruri pun menjelaskan tentang masa waktu penayangan iklan-iklan politik PKS di Televisi “Iklan khusus yang ditelevisi kita membuat sebuah iklan yang sifatnya tematis bukan iklan kampanye yang sifatnya to the point misalnya ”pilih PKS no.8” tidak tapi sifatnya tematis dan itu sudah dimulai dari sejak kampanye dimulai. Jadi kampanye sekitar 8 bulan sekian hari dari bulan Juli 2008 sampai pemilihan umum tgl 9 April dan itu mulai dilakukan. Tema-tema saya juga tidak terlalu ingat apa yang pertama dan kedua tapi kurang lebih ada tiga puluh jenis iklan televisi. Satu tahun pemilu legislatif ada sekitar tiga puluh dan itu kita munculkan sesuai dengan tema masing-masing seperti hari pahlawan, 17 agustus, sumpah pemuda dan macam-macam lainnya.”79 Berbicara mengenai iklan politik PKS di Televisi maka kita pun akan teringat tentang pro dan kontra yang sempat terjadi dalam beberapa iklan politik yang sudah ditayangkan, ditanyai mengenai perihal tersebut Pak Mahfudz Siddiq pun menjelaskan tentang masalah tersebut ”Yang pertama misalnya isu tentang Soeharto. Isu tentang partai itu sebenarnya ide besarnya bahwa PKS ini melihat Indonesia di era reformasi ini terjebak dalam konflik politik yang berkepanjangan antar elit. Termasuk juga konflik antara masa lalu dengan sekarang. PKS ingin mengedepankan suatu pandangan kalau kita ingin maju lebih cepat bangsa ini harus mampu melakukan rekonsiliasi nasional. Dengan kekuatan dan itu menjadi syarat penting agar kita bisa keluar dari kemelut ekonomi, politik secara lebih cepat dimana masyarakat juga sudah mulai frustasi. Yang kedua mengeksploitasi partai itu sebenarnya PKS ingin memberikan satu diferensiasi bahwa kalau kita ingin maju kita membutuhkan kekuatan politik yang juga solid. Bagaimana negara ini bisa dikelola dengan baik kalau partai yang nanti berkuasa itu justru dirinya senditi tidak solid, ada carut-marut, ada pertengkaran antara elit itu pesan yang ingin diindahkan 78

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009 79 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009

78

bahwa bangsa ini harus solid butuh partai yang solid, pertengkaran elit harus diselesaikan, dihentikan. Jadi unsur sengaja yah sengaja by design bahwa kemudian ditanggapi negatif oleh kompetitor yah wajar saja.”80 Dari pihak Fastcomm yang diwakili Pak Ade Mohamad Yusup pun menceritakan bahwa memang tidak ada unsur sengaja dan bahkan tidak mengira akan menjadi pro kontra karena konsep iklan sebelumnya pun sudah dijelaskan kepada para tetinggi yang ada di PKS “Sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan untuk dibuat kontroversial, itu kan isue base artinya begini kalau kita lihat perjalanan dari 2008-2009 sebetulnya kan iklan PKS itu secara tematik di 2008 bicara soal peringatan 100 tahun kebangkitan nasional itu yang menjadi tema sejak dimulainya Munas di Makasar dan Bali. Itu yang menjadi payung selama 2008 makanya iklan-iklan PKS selama 2008 itu tidak bicara soal PKS nya kalau bisa dilihat tapi bicara soal bernasionalisme, Mulai dari iklan nasionalisme, iklan Soeharto, iklan sumpah pemuda itu semua bicara soal kebangkitan nasional jadi termasuk iklan Soeharto itu bagian dari situ kalau ternyata impact nya adalah kontroversial sebetulnya kita juga tidak menyangka seheboh itu karena payung besarnya pada waktu itu adalah bagaimana kita menghargai jasa-jasa pahlawan dan bagaimana pun berdasarkan survei pun survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen itu bahwa presiden yang paling diakui, dihormati, disenengi masyarakat itu ternyata masih Soeharto. Artinya pak Soeharto dianggap banyak jasanya bagi masyarakat. Efek kontroversi yang sama sekali tidak menyangka sejauh itu tapi perlu diketahui bahwa prosesnya pun tidak semena-mena kita punya ide terus langsung kita pasang di TV karena pada saat itu kita melakukan presentasi kepada TPPN, presentasi ke lembaga tertinggi di PKS ada Ustad Hilmy sudah approve juga pak Tifatul kalau bicara soal politiknya. Dan untuk iklan satu bendera kita melihat situasi-situasi pada saat itu kebetulan saling gontok-gontokan. SBY gontok-gontokan sama Mega, Mega gontok-gontokan sama JK. Dan kita melihat suatu peluang bagaimana kita menempatkan PKS itu justru sebagai partai yang lebih memikirkan bangsa dari pada individu. Ide besarnya seperti itu jadi kita mengharapkan didalam politik alangkah baiknya kalau pemimpin-pemimpin itu tidak saling mencela satu sama lain. Jadi ada pesan ynag ingin disampaikan tapi jadi bias, dan pasti suatu iklan akan ada biasnya tidak mungkin tidak ada.”81 80

Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 81 Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009

79

Adanya pro kontra membuat peneliti ingin mengetahui sejauh mana pembagian kerja antara PKS dan Fastcomm selaku konsultan iklan dalam menggarap iklan politik di Televisi dan berikut Pak Ade Mohamad Yusup menjelaskan ”Semua tim PKS terima jadi, tapi tentu ada beberapa tallent yang kadang harus kita presentasikan kepada pihak PKS karena bagaimana pun PKS kan partai Islam jadi ada sesuatu yang harus kita diskusikan sisi islaminya.”82 Iklan politik PKS di Televisi pun memang sengaja dibuat lebih open communication dilihat dari banyaknya iklan yang memang sengaja dibuat jauh dari unsur islami seperti wanita yang tidak berjilbab, etnis china dan pemuda punk. Mengenai hal tersebut Pak Mahfudz Siddiq pun menjelaskan ”Ya memang selama ini kan citra PKS itu sebagai partai islam, sementara secara umum juga kan ada polarisasi antara islam dan nasionalis. Kondisi ini itu justru yang akan membatasi pasar politik partai-partai islam nah dengan target 20% PKS itu tidak boleh terperangkap dalam polarisasi semacam itu yang juga membatasi pasar politiknya makanya isue-isue dan tema-tema itu diluncurkan dalam rangka memperluas segmen pemilihnya dengan pendekatan selain komunikasi interpersonal juga melakukan komunikasi massa melalui media. Kalau jati diri PKS sebagai partai Islam kan tidak bisa didikotomikan dengan prinsip-prinsip atau spirit nasionalis justru yang kami lihat dilapangan itu memang ada semacam upaya sengaja untuk mempolarisasikan antara partai islam dan partai nasionalis sehingga seolah-olah partai islam itu partai yang tidak konsen dengan urusan-urusan kebangsaan nah itu yang ingin kita bongkar oleh PKS dengan pendekatan komunikasi massa itu.”83 Sedangkan Pak Ahmad Mabruri memberikan jawabannya seperti yang dibawah ini ”Jadi dalam iklan ini yang PKS ingin lakukan adalah perubahan komunikasi. Asas dan Platform tetap tetapi cara kita berkomunikasi dengan masyarakat lebih cair dan istilahnya kalau anak muda sekarang 82

Ibid Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 83

80

itu ”yang gua banget lah” gitu istilahnya seperti itu. Jadi supaya mendekatkan PKS yang selama ini dicitrakan sebagai partai fundamentalis, partai kanan terlalu tertutup dan segala macam. Kita coba untuk mulai lebih terbuka kira-kira itu jadi komunikasinya terbuka bukan menjadi partai terbuka sebenarnya. Komunikasinya menjadi lebih terbuka kepada siapapun baik dari kalangan Islam, kalangan anak muda apakah anak nongkrong atau anak apa tapi semuanya juga dirangkul seperti itu.”84

Lebih lanjut lagi Pak Ahmad Mabruri pun menceritakan strategi khusus yang diterapkan untuk pencitraan PKS melalui iklan politik pada pemilu legislatif tahun 2009 “Jadi begini kita sudah survei jadi iklan-iklan yang kita bikin memang berdasarkan survei-survei baik survei yang dilakukan oleh kita maupun survei yang dilakukan oleh pihak lain. Itu melihat bahwasanya untuk mencapai dua puluh persen tidak mungkin kalau partai tidak melebarkan sayapnya untuk segmen-segmen yang lain. Segmen Islam sudah sangat terbatas diperebutkan oleh partai-partai Islam yang lain apalagi partai Islam yang lain sudah punya basis massa seperti PAN dengan Muhammadiyah nya, PKB dengan NU nya, dan PPP sebagai partai lama. PKS harus pintar-pintar mengolah swing votter yang belum menentukan pilihan partainya. Betul PKS punya ideologi Islam yang asasnya Islam tetapi pengalaman kita di 2004 trernyata banyak pemilih kita yang dalam tanda petik Islamnya masih abangan belum Islam ideologis tapi mereka tertarik pada program-program oleh sebab itu kampanye-kampanye PKS bukan lebih menitikan beratkan kepada Islam bukan pada syariat Islam tapi lebih kepada program. Pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih, kepedulian kepada sesama inilah yang kemudian yang kita coba raih dari iklan-iklan tersebut.”85 Sedangkan Dalam iklan politik yang ditayangkan PKS menurut Pak Ahmad Mabruri ada pesan yang sebenarnya ingin ditekankan kepada khalayak tentang citra dari PKS itu sendiri, yaitu ”Pesannya PKS sekarang lebih terbuka komunikasinya. Sebenarnya pesan terbuka sudah dimulai ketika kita memilih Bali sebagai tempat Mukernas, dari situlah kemudian banyak kontroversi orang yang membicarakan PKS 84

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 85 Ibid

81

sebagai partai terbuka. Para kiai-kiai yang dulu mendukung PKS kemudian tidak mau lagi ke PKS karena apa bedanya dengan partai yang lain tetapi kalau ditelisik lebih dalam lagi di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada menyebutkan partai terbuka tetapi saya selalu ditanya oleh teman-teman Wartawan menjelaskan yang dimaksud terbuka adalah kita partai yang mempunyai komunikasi lebih terbuka dengan siapa pun. Kita undang masyarakat hindu kita dialog dengan mereka. Yang sebelum-belumnya tidak pernah dilakukan PKS di tahun 2004 apalagi di tahun 1999. toh didalam Islam kita menganggap komunikasi bermuamalah dengan siapa saja tetapi ideologi tetap dijaga kira kira seperi itu”86 Untuk jumlah Iklan Politik yang telah ditayangkan PKS di Televisi menurut Pak Ade Mohammad Yusup dari Fastcomm adalah sebanyak ”Ada 19 jenis iklan politik di Televisi”87

4.2.4 Mengevaluasi Program (Evaluations) Pemilu Legislatif Tahun 2009 telah selesai dan

hasilnya PKS hanya

menduduki peringkat ke empat, mengenai hal tersebut Pak Ahmad Mabruri pun menjelaskan ”PKS naik dari posisi ke tujuh ke posisi ke empat dan belum memenuhi target dua puluh persen karena pemilu 2009 memang menyisakan sebuah pertanyaan besar karena tidak ada partai yang naik persentasinya secara signifikan kecuali partai Demokrat naiknya tiga ratus persen yang merupakan target PKS sebenarnya. PKS naeknya kurang dari satu persen tetapi partai lain tidak ada yang naik semuanya meluncur terjun bebas terutama partai-partai Islam. Ada target yang bisa dicapai kalau target persentasi tidak tercapai karena dari target dua puluh persen kita cuma dapat 7,8% tapi target sebagai partai Islam terbesar tercapai karena kita sudah mengalahkan PAN, PKB dan PPP jadi boleh dikatakan PKS sekarang adalah partai Islam terbesar. Target untuk menjadi tiga besar tidak masuk karena kemudian partai Demokrat menyodok luar biasa bahkan menjadi pemenang itu yang tidak diantisipasi oleh partai lain 86

Ibid Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Mohamad Yusup, Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication, tanggal 12 Agustus 2009 87

82

termasuk PKS kita tidak menyangka sedahsyat itu lompatan suara partai Demokrat. PDIP turun kemudian Golkar turun kita naik tapi tidak sesuai target jadi ada dua fakta yang mendapatkan kenaikan persentasinya yaitu partai Demokrat dan PKS.”88 Sedangkan Pak Mahfudz Sidiq kembali menjelaskan bahwa ”Memang ada target yang dicapai PKS itu tidak maksimal karena target maksimal tiga besar dan 20% target minimalnya PKS nomor empat dan 12% ternyata untuk target minimal posisi nomor empat itu bisa dicapai tapi target suara minimal 12% itu tidak tercapai dan ternyata memang terlepas bahwa yang dilakukan PKS itu sudah maksimal atau ada kelemahan-kelemahannya rupanya memang ada suatu kondisi yang tidak terprediksi secara tepat yaitu adanya ekspansi secara besar-besaran dan peningkatan elektabilitas besar-besaran dari demokrat yang bahkan menggilas atau menggerus seluruh partai yang ada kecuali PKS aja yang bisa bertahan dan bisa meningkatkan perolehan suaranya sedikitya diatas pemilu tahun 2004.”89 Pada proses ini PKS melakukan evaluasi terhadap strategi yang dibuat menghadapi pemilu legislatif tahun 2009, mengenai evalusi Pak Ahmad Mabruri mengatakan “Evaluasi sedang berjalan, survei mengapa kita tidak mencapai dua puluh persen diharapkan September-Oktober bisa selesai karena desain survei sudah disetujui ini penting supaya di 2014 kita tidak melakukan kesalahan yang sama.”90 Sedangkan PAK Mahfudz Siddiq ketika ditanya perihal yang sama memberika jawaban yang berbeda, yaitu “Sudah dilakukan setelah pemilu legislatif selesai dan nanti laporan evaluasinya akan disampaikan ke Majelis Syuro karena yang membentuk TPPN adalah Majelis Syuro yang merupakan lembaga tinggi di PKS”91

88

Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 89 Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009 90 Hasil Wawancara dengan Bapak Ahmad Mabruri, Ketua Badan Humas DPP PKS, tanggal 7 Agustus 2009 91 Hasil Wawancara dengan Bapak Mahfudz Siddiq, Ketua Tim Operasional TPPN PKS, tanggal 14 Agustus 2009

83

4.3. Pembahasan Pada sub berikut ini peneliti masuk pada tahap berikutnya yakni pembahasan. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini mengacu pada proses perencanaan strategi Humas dimana ada 4 tahapan-tahapan perencanaan strategis yang harus dilakukan oleh seorang Humas yakni mendefinisikan problem,

perencanaan

dan

pemrograman,

mengambil

tindakan

dan

berkomunikasi, serta mengevaluasi, yang menurut peneliti penting untuk diterapkan didalam strategi pencitraan PKS melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 yang dilakukan oleh Badan Humas DPP PKS serta Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) PKS untuk menjamin kesuksesan meraih kemenangan pada pemilu legislatif dan program-program yang akan dijalankan selanjutnya. Dari hasil wawancara penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada sejumlah narasumber baik dari pihak yang ada dalam DPP PKS yaitu Bapak Ahmad Mabruri selaku Kepala Badan Humas DPP PKS, Bapak Mahfudz Siddiq selaku Ketua Tim Operasional TPPN PKS dan juga pihak dari luar DPP PKS yang masih ada kaitannya dengan DPP PKS yakni Bapak Ade Mohamad Yusup selaku Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication yang merupakan sebuah konsultan iklan yang digunakan PKS untuk membuat iklaniklan politik selama masa kampanye pemilu legislatif tahun 2009. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa DPP PKS juga memiliki Badan Hubungan Masyarakat layaknya organisasi atau instansi yang sudah mengetahui arti pentingnya profesi Humas atau Badan Humas

84

didalam struktur organisasinya, dimana Badan Hubungan Masyarakat DPP PKS ini dipimpin oleh Kepala Badan Humas. Badan Hubungan Masyarakat tersebut yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar dalam Pencitraan PKS mengahadapi Pemilu Legislatif tahun 2009 ini. Namun, Badan Hubungan Masyarakat dalam hal ini tidak hanya bekerja sendiri dalam melakukan tugasnya tersebut karena dibantu oleh Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) yang didalamnya terbagi kembali menjadi tiga tim yaitu Tim Struktur dan Organisasi, Tim Operasi dan Tim Logistik dan Pendanaan yakni dalam melakukan upaya strategi pencitraan PKS yang tentunya untuk memenangkan perolehan suara agar dapat memenuhi target pencapaian suara 20%. Untuk itu, berkaitan dengan strategi pencitraan tersebut peneliti akan menjabarkan secara menyeluruh pembahasan mengenai strategi pencitraan PKS melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif pada tahun 2009 yang mengacu pada proses perencanaan strategi Humas dimana ada 4 tahapan-tahapan perencanaan strategis, yakni sebagai berikut:

4.3.1 Mendefinisikan Problem (Fact Finding) Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada data primer yang berupa hasil wawancara dari sejumlah narasumber baik dari narasumber internal PKS maupun dari narasumber eksternal yaitu pihak Fastcomm dapat diketahui bahwa PKS melakukan pendefinisian problem (Fact Finding) terlebih dahulu sebelum melakukan semua program-program ataupun

85

kegiatan-kegiatan yang merupakan upaya strategi pencitraan pada pemilu legislatif tahun 2009 Dalam melakukan Fact Finding Badan Humas PKS tidak hanya bekerja sendiri. Namun, dari hasil wawancara yang didapat oleh peneliti. Badan Kehumasan dalam strategi pencitraan pemilu legislatif dibantu oleh Tim Pemenangan Pemilu Nasional dan juga Fastcomm Integrated Communication. Proses pendefinisian problem yang dilakukan oleh TPPN PKS adalah dengan mengadakan riset dan melakukan analisa SWOT. Kemudian mereka juga flash back atau melihat kembali pada hasil-hasil Pemilu Legislatif tahun 2004 lalu untuk dijadikan landasan yakni dengan mempelajari keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan maupun mempelajari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan agar tidak terulang kembali. Setelah mempelajari hasil riset tersebut dari pihak PKS mendapatkan hasil riset yakni dengan mengangkat segala permasalahan-permasalahan yang ada seperti mengangkat permasalahan yang ada dalam skala nasional.

4.3.2 Perencanaan dan Pemrograman (Planning) Perencanaan dan program yang telah disusun PKS untuk dapat memenangkan pemilu legislatif dibuat dengan pertama kali membuat Tim Pemenangan Pemilu Nasional sebagai wadah yang memang diperuntukkan untuk membuat strategi pencitraan dan juga sebagai tempat eksekusi dari perencanaan yang sudah dibuat secara bersama. TPPN yang didalamnya juga terdapat Humas yang saling berkoordinasi dan bekerjasama untuk dapat memenuhi target dari Mukernas di Bali sebesar

86

20%. Target sebesar 20% ini kemudian diterjemahkan bersama oleh TPPN untuk dapat membuat strategi-strategi apa yang paling efektif untuk dapat mengenalkan PKS kepada semua calon khalayak/ pemilih karena ternyata ketika PKS hanya mengandalkan kepada kader dan simpatisannya masih kurang cukup untuk memenuhi target 20%. Sehingga perlu ada perluasan segmentasi pemilih seperti anak muda, pemilih yang nasionalis, dan pemilih yang berasal dari agama lain misalnya.

4.3.3 Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi (Communications) Setelah melakukan Fact Finding dan Planning, PKS pun akhirnya memutuskan berkomunikasi dengan calon pemilih menggunakan iklan politik di Televisi karena Televisi dianggap paling efektif dan efisien terhadap penyebaran informasi secara luas dan cepat. Fokus PKS terhadap iklan politik terbukti dengan disewanya sebuah konsultan iklan politik yakni Fastcomm untuk dapat membuat iklan-iklan politik PKS. PKS yang ingin terlihat tampil secara profesional pun membuktikannya juga dengan secara profesional mempercayakan iklan mereka kepada pihak yang memang ahli dan berkompeten terhadap bidang tersebut.

4.3.4 Mengevaluasi Program (Evaluations) Sepanjang melakukan aksi strategi pencitraan PKS melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 pun PKS wajib melakukan evaluasi sebagai tolak ukur sejauh mana PKS berhasil memenuhi target yang telah dibuat bersama dan apakah strategi yang dibuat memang sudah berhasil di implementasikan.

87

PKS ternyata tidak berhasil memenuhi target sebanyak 20% karena PKS hanya berhasil masuk pada urutan ke empat dan mendapatkan 57 kursi di legislatif tapi PKS berhasil menjadi partai Islam dengan predikat Partai Islam terbesar sekarang mengalahkan partai-partai Islam yang sudah ada jauh dari sebelum PKS berdiri.

88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait pada fokus penelitian yang dibuat oleh peneliti yang mengacu pada teori Cutlip dan Center mengenai 4 proses perencanaan strategis PR, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa dapat disimpulkan bahwa dari 4 proses perencanaan strategis PR yang dibuat oleh Cutlip dan Center juga dibuat dalam strategi pencitraan yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemilu Nasional (TPPN) dan Badan Humas DPP PKS dan perencanaan ini juga kemudian diimplementasikan pada pemilu legislatif tahun 2009 ini. Dalam menghadapi Pemilu Legislatif, PKS yang dari awal bertekad untuk memenuhi target 20% sudah membuat strategi-strategi apa yang ingin dibuat dalam hal pencitraan terhadap PKS dengan diawali melakukan riset dan analisa SWOT terlebih dahulu sehingga semuanya menjadi terarah. Mengacu kepada proses perencanaan strategis PR dalam melakukan upaya pencitraan PKS melalui iklan politik menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 cukup berhasil walaupun target PKS tidak memenuhi target 20% yang ditetapkan di awal. Tetapi pasca penghitungan suara PKS berhasil masuk ke posisi ke empat besar dan berhasil meraih prestasi sebagai partai Islam terbesar untuk saat ini.

88

89

Manuver PKS melalui iklan politik dianggap cukup berhasil dengan biaya yang tidak terlalu mahal yang tidak lebih dari 35 Milyar PKS tapi berhasil menarik perhatian khalayaknya untuk aware terhadap PKS dengan menambah tag line Profesional sehingga PKS ingin membentuk citra partai Islam yang tidak Eksklusif tapi juga Inklusif dan terbuka terhadap siapa saja tanpa harus merubah ideologi atau platform yang hakiki dari PKS yaitu sebagai partai dakwah.

5.2 Saran Saran-saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan strategi pencitraan PKS melalui iklan politik dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat serta untuk lebih meningkatkan kualitas pada waktu pencitraan pemilu legislatif berikutnya adalah : 1. Dalam membuat strategi pencitraan atau program-program PKS harus selalu mengacu pada proses perencanaan yang dibuat oleh Cutlip dan Center mulai dari mendefinisikan problem (Fact Finding), Perencanaan dan Pemrograman (Planning), Mengambil Tindakan dan Berkomunikasi (Communications) serta Mengevaluasi Program (Evaluations). Sehingga semua strategi dapat terarah dengan baik untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan oleh partai. 2. Menghimbau kepada PKS untuk tetap melakukan riset sebagai kunci pembuka untuk menerapkan analisa SWOT Karena penting sekali bagi sebuah partai politik untuk selalu membaca pasar politik dan siaga

90

menghadapi segala kemungkinan yang terjadi mengingat alur politik yang tak pernah menentu sehingga PKS selalu siap dengan berbagai macam situasi dan kondisi yang ada. 3. Untuk penyampaian pesan melalui iklan politik di Televisi sebaiknya terus dipertahankan dan juga ditingkatkan kreatifitasnya dalam menyampaikan pesan-pesan tentang PKS. Pesan-pesan melalui iklan politik di Televisi sangat penting dalam menunjang keberhasilan untuk menghadapi pemilu legislative yang akan datang. 4. Untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) khususnya Badan Humas agar dapat terus menciptakan dan berusaha mempertahankan citra PKS yakni dikenal masyarakat dengan partai dakwah yang anti korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai denga tag line PKS pada tahun 2009 yaitu Bersih, Peduli dan Profeisonal. Sehingga jika ada pihak dari PKS yang melanggar dalam hal ini Badan Humas harus segera menindaklanjuti agar dapat mempertahankan citra PKS tersebut dimata masyarakat. Karena seperti yang diketahui bahwa fungsi humas adalah dapat terus mempertahankan citra dari organisasinya. 5. Saran akademis peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan bagi penelitian selanjutnya yakni mengenai strategi pencitraan partai politik yang dilakukan oleh humas untuk dapat digali lebih dalam lagi dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

A.P. Sumarno. Dimensi - Dimensi Komunikasi Politik. PT Citra Asitya Bakti. Bandung.1989

Ardial. Komunikasi Politik. Jakarta. Indeks. 2008

Bungin Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.2003

Cutlip M Scott, Center H Allen. Effective Public Relations Edisi Kesembilan. Kencana. Jakarta. 2007

Djuarsa Sasa. Metode Penelitian Komunikasi II. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.Jakarta. 2001.

Gregory. Anne Perencanaan dan Manajemen Kampanye Public Relations

Hadari Nawawi,..Metode Penelitian Bidang Sosial.Gajah Mada University. 1985

J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya,2005

Jefkins, Frank. Public Relations Bisnis E+R Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta: 1992

Nasir Moh. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. 1998

Nimmo Dan. Komunikasi Politik. Remaja Rosda Karya. Jakarta. 2000.

Rudianto Doddy dan Suroto. Partai-Partai Politik di Indonesia. PT Citra Mandala

Suyanto Bagong, Sutinah. Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan. Kencana. Jakarta. 2006

Suprayogo Imam dan Tobroni. Metodologi Penelitian Sosial dan Agama. PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2001

Syamsul M Romli Asep, Jurnalistik Dakwah, PT Remaja Rosdakarya, 2003

Tamin Indrawan. Koalisi Dominan, Refleksi Kritis Atas Peran Dan Fungsi Public Relations Dalam Manajemen. BPP PERHUMAS. Jakarta. 2004

Widjaja A. W.. Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, Bumi Aksara, Jakarta: 1993 Pratama. Jakarta. 2003

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten). PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PKSejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang. Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini: Tahun 1998 20 Juli 1998 Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. 9 Agustus 1998

Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa. 19 September 1998 PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma’il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY. 3-6 Desember 1998 Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.

Tahun 1999 19 Februari 1999 KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan. 30 Mei 1999 Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi, PNU, PBB, dan PSII 1905.

3 Juni 1999 Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta. 2 Agustus 1999 Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8). 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. 21 Oktober 1999 PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.

Tahun 2000 16 April 2000 Dr Ir Nurmahmudi Isma’il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.

18-21 Mei 2000 PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok. 21 Mei 2000 Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma’il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok. 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. 12 Oktober 2000 DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR RI Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU. 13 Oktober 2000 Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.

9 November 2000 Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tabligh akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.

Tahun 2001 20 Januari 2001 PK menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid. 2 Maret 2001 DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor. 8 Oktober 2001 Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.

19 Oktober 2001 PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri.

Tahun 2002 7 April 2002 PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami?un Jazuli. 25 Mei 2002 PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas, MH Thamrin, Bundaran HI, Silang Monas. 8 Juni 2002 15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi

di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.

Tahun 2003 9 Februari 2003 Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. 20 Maret 2003 Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa. 30 Maret 2003 PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta Umat' dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia.

17 April 2003 Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS. 20 April 2003 Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa. 26 Mei 2003 PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan. 4 Juni 2003 DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta. 5 Juni 2003 PK selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.

8 Juni 2003 PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa. 10 Juni 2003 PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI. 2 Juli 2003 Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham. 3 Juli 2003 PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. 20 Juli 2003 Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden

(Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas. 22 Juli 2003 Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani. 8 Agustus 2003 DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

Visi, Misi dan Sekilas PK Sejahtera Visi Visi Umum: "Sebagai Partai Da’wah Penegak Keadilan Dan Kesejahteraan Dalam Bingkai Persatuan Ummat Dan Bangsa." Visi Khusus: Partai Berpengaruh Baik Secara Kekuatan Politik, Partisipasi, Maupun Opini Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia Yang Madani.

Visi ini akan mengarahkan Partai Keadilan Sejahtera sebagai : 1. Partai dakwah yang memperjuangkan Islam sebagai solusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kekuatan transformatif dari nilai dan ajaran Islam di dalam proses pembangunan kembali umat dan bangsa di berbagai bidang. 3. Kekuatan yang mempelopori dan menggalang kerjasama dengan berbagai kekuatan yang secita-cita dalam menegakkan nilai dan sistem Islam yang rahmatan lil’aalamin. 4.

Akselerator bagi perwujudan masyarakat madani di Indonesia.

Misi 1. Menyebarluaskan da'wah Islam dan mencetak kader-kadernya sebagai anashir taghyir. 2. Mengembangkan institusi-institusi kemasyarakatan yang Islami di berbagai bidang sebagai markaz taghyir dan pusat solusi. 3. Membangun opini umum yang Islami dan iklim yang mendukung bagi penerapan ajaran Islam yang solutif dan membawa rahmat. 4.

Membangun kesadaran politik masyarakat, melakukan pembelaan, pelayanan dan pemberdayaan hak-hak kewarganegaraannya.

5. Menegakkan amar ma’ruf nahi munkar terhadap kekuasaan secara konsisten dan kontinyu dalam bingkai hukum dan etika Islam. 6. Secara aktif melakukan komunikasi, silaturahim, kerjasama dan ishlah dengan berbagai unsur atau kalangan umat Islam untuk terwujudnya

ukhuwah Islamiyah dan wihdatul-ummah, dan dengan berbagai komponen bangsa lainnya untuk memperkokoh kebersamaan dalam merealisir agenda reformasi. 7. Ikut memberikan kontribusi positif dalam menegakkan keadilan dan menolak kedhaliman khususnya terhadap negeri-negeri muslim yang tertindas.

Sekilas PK Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. PKSejahtera didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur yaitu menegakkan keadilan dan menyejahterakan masyarakat. PK-Sejahtera merupakan penerus perjuangan Partai Keadilan (PK) karena memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita. Hal ini dinyatakan oleh pimpinan kedua partai - Dr Hidayat Nur Wahid (Presiden PK) dan Drs Almuzzammil Yusuf (Ketua Umum PK-Sejahtera) - saat mereka bersepakat dihadapan notaris pada 3 Juli 2003 untuk menggabungkan diri dalam sebuah partai yang disepakati bernama Partai Keadilan Sejahtera. Dalam menjalankan roda organisasi dan aktifitasnya, partai dibingkai oleh Piagam Deklarasi, Visi dan Misi, Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Kebijakan Dasar Partai serta peraturan-peraturan lainnya yang mengikat seluruh anggota partai.

Roda organisasi dikendalikan oleh sebuah Dewan Pimpinan Pusat (Central Board) yang berpusat di Jalan Mampang Prapatan Raya No. 98 D-F, Jakarta, yang dikelola secara full-time. Selain itu ada Dewan Pimpinan Wilayah (Regional Board) dan Dewan Pimpinan Daerah (District Board) yang mengelola wilayah setingkat propinsi dan kota/kabupaten. Saat ini, PK-Sejahtera memiliki pengurus di 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW = setingkat propinsi), 312 Dewan Pimpinan Daerah (DPD = setingkat kota/kabupaten), dan di 2155 Dewan Pimpinan Cabang (DPC = setingkat kecamatan) di seluruh Indonesia. Selain itu, PK-Sejahtera juga memiliki 13 perwakilan di luar negeri yang disebut dengan Pusat Informasi Partai Keadilan Sejahtera (PI-PKS). PK-Sejahtera adalah partai politik modern yang terorganisasir secara baik dan rapi. Hal ini tercapai berkat manajemen yang baik dan kontribusi dari kaderkadernya yang saat ini tercatat 300.000 kader. Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Anda, kita bersama-sama mengkampanyekan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera.

Perspektif Idiologi dan Program Partai 1. Nama Partai

: Partai keadilan Sejahtera

2. Nama Singkatan

: PK Sejahtera

3. Didirikan

: Jakarta, 20 April 2002

4. Dideklarasikan

: Jakarta, 20 April 2003

5. Alamat

: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E-F, Jakarta

Selatan 6. Telepon

: (021) 7995425

7. Fax

: (021) 7995433

8. Website

: www.pksejahtera.org

9. E-mail

: [email protected]

10. Asas

: Asas PK Sejahtera adalah islam

11. Tujuan Partai Keadilan Sejahtera adalah partai dakwah yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi Allah Subhanaullah Wata'ala dalam negara kesatuan Republik indonesia yang berdasarkan Pancasila. 12. Usaha Untuk mencapai tujuan tersebut diusahakan hal-hal sebagai berikut : a) Membebaskan bangsa Indonesia dari segala bentuk kezaliman b) Membina masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Islami c) Mempersiapkan masyarakat Indonesia agar mampu menjawab berbagai problema dan tuntunan masa mendatang d) Membangun sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam e) Membagun Negara Indonesia baru yang adil, sejahtera dan berwibawa

13. Sasaran Untuk mencapai tujuan partai dirumuskan sasaran berikut : a) Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih berwibawa, dan bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan b) Tegaknya

masayarakat

Islam

yang

memiliki

kemandirian

berdasarkan sebuah konstitusi yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia. Sasaran partai ini diupayakan dalam bingkai kebijakan Dasar Periodik dan Agenda Nasional PKS, yang merupakan bagian tak tepisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS. 14. Sarana dan Prasarana Dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya partai menggunakan cara, sarana dan prasarana yang tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan kemaslahatan umum, antara lain : a) Seluruh sarana dan manajemen politik, ekonomi, sosial, budaya dan iptek yang dapat mengarahkan dan mengatur kehidupan masyarakat

serta

dapat

menyelesaikan

permasalahan-

permasalahannya. b) Ikut serta dalam lembaga-lembaga pemerintahan, badan-badan penentu kebijakan, hukum dan perundang-undangan, LSM, dan sebagainya. c) Menggalakan dialog konstruktif disertai argumentasi yang kuat dengan semua kekuatan politik dan sosial.

d) Aktif berpartisipasi dalam berbagai lembaga dan organisasi serta yayasan yang sesuai dengan tujuan partai. 15. Keanggotan I. Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai II. Jenjang keanggotaan : a. Anggota PKS terdiri dari : 1. Anggota kader pendukung, yaitu mereka yang terlibat aktif mendukung setiap kegiatan kepartaian 2.

Anggota kader inti, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan kepartaian dan dinyatakan lulus oleh panitia penseleksian

3. Anggota kehormatan, yaitu mereka yang berjasa dalam perjuangan partai dan dikukuhkan oleh DPP 4. Sistem dan prosedur keanggotaan serta hal-hal yang terkait dengan kenggotaan partai diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan Majelis Syuro. 16. Pendanaan Kekayaan Partai diperoleh dari : 1. Iuran, infaq wajib dan shadaqoh yang berasal dari anggota 2. Infaq dan shadaqah dari luar anggota 3.

Sumbangan dan bantuan tetap dari masyarakat atau orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada aktivitas partai yang bersifat sukarela dan tidak mengikat

4. Waqaf, wasiat dan hibah-hibah lainnya. 17. Agenda PKS a. Agenda politik b. Agenda ekonomi c. Agenda hukum d. Agenda pendidikan 18. Platform Partai Platform partai dari PKS disebut juga "Agenda Penyelamatan Bangsa", diantaranya yaitu : a. Memerangi korupsi sampai ke akar-akarnya Platform penegakan hukum : 1. Penindakan hokum 2. Pembenahan kelembagaan 3. Penyehatan lingkungan Internasional 4. Pengawasan total masyarakat 5. Penegakan kepemimpinan dan nilai-nilai baru yang bersih b. Mengentaskan kemiskinan dan pengangguran secara bertahap, dengan Usaha kecil dan menengah (UKM), memperjuangkan kaum petani, buruh, nelayan, dan pedagang kecil. c. Membrantas kebodohan dan keterbelakangan, dengan platform pengembangan IPTEK dan industri d. Menangangani kriminalitas dan kerawanan sosial, dengan platform pembangunan dan kesejahteraan sosial

e. Meredam konflik dan gejala kekrasan (terorisme) denangan platform pertahanan dan keamanan f. Mencegah terjadinya keretakan nasional dan ancaman disintegrasi bangsa g. Memutuskan ketergantungan pada pihak asing, dengan platform kebijakan ekonomi makro, yang disebut dengan Trisukses Pembangunan Nasional, yaitu: 1. Kemandirian 2. Keadilan 3. Kesejahteraan Kemudian dengan platform pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan h. Merevitalisasi sumber daya kepemimpinan nasioanal dan lokal dengan platform kepeloporan pemuda, platform perempuan Indonesia, dan platform pembinaan keluarga i. Memahami etika dan budaya dengan platform pengembangan seni, budaya, dan pariwisata, platform komunikasi dan informasi, platform dakwah dan pembinaan umat beragama 19. Arti dan makna Lambang partai ƒ Lambang PKS bergambar dua buah bulan sabit dengan untaian padi tegak lurus di tengah berwarna kuning emas dalam perisai empat persegi panjang berwarna hitam bergambar Ka'bah. Di Bagian atas tertulis PARTAI KEADILAN dan bagian dalam kotak Ka'bah tertulis Sejahtera berwarna kuning emas.

ƒ Kotak segi empat berarti kesetaraan, keteraturan, dan keserasian ƒ Kotak hitam berarti pusat peradaban dunia islam yakni Ka'bah ƒ Bulas sabit berarti lambang kemenangan Islam, dimensi waktu, keindahan, kebahagian, pencerahan, dan kesinambungan sejarah ƒ Untaian padi tegak lurus berarti keadilan, ukhuwah, istiqomah, berani, ketegasan yang mewujudkan kesejahteraan ƒ Putih berarti bersih dan kesucian. Hitam berarti aspiratif dan kepastian. Kuning emas berarti kecermelangan, kegembiraan dan kejayaan ƒ Makna lambang partai secara keseluruhan adalah menegakkan nilai-nilai keadilan berlandaskan kepada kebenaran, persaudaraan, dan persatuan menuju kesjahteraan dan kejayaan ummat dan bangsa. 20. Karakteristik Setiap partai didirikan dengan karakter masing-masing. Partai Keadilan Sejahtera memiliki karakter yang melekat di tubuhnya, antara lain: 1) Moralis Partai Keadilan Sejahtera berupaya menjadikan komitmen moral sebagai ciri seluruh perilaku individu dan politiknya. 2) Profesional Pengusaan detil masalah akan mengantarkan partai pada kebijakankebijakan yang tepat dan bertanggung jawab. 3) Patriotik Kehidupan partai adalah kehidupan perjuangan, demi tegaknya wibawa umat dan kemanusiaan umumnya.

4) Moderat Partai Keadilan Sejahtera akan tetap menonjolkan sikap adil dan imbang dan berada dalam posisi pertengahan. 5) Demokrat Berpartisipasi dalam demokrasi sebagai salah satu nilai Universal, untuk menjalankan tugas manusia memakmurkan bumi, melalui kedaulatan rakyat untuk merealisasikan kedaulatan ilahi. 6) Reformis Partai Keadilan Sejahtera menyadari tugas pembangunan bangsa adalah salah satu misinya yang paling utama. Karena ia akan tetap menempatkan posisinya sebagai reformis. 7) Independen Partai Keadilan Sejahteraadalah sebuah partai yang independen dalam pengertian

yang

benar,

menggunakan

kemerdekaan

untuk

menjalankan misi otentik dari eksistensi manusia. 21. Prinsip Kebijakan Secara umum, prinsip dasar yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera terefleksikan utuh dalam jati dirinya sebagai Partai Dakwah. Prinsip kebijakan itu adalah: 1) Al-Syumuliyah (Lengkap dan Integral) Kebijkan dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, perspektif dan sikronisaso. 2) Al-Ishlah (Reformatif)

Kebijakan yang ditempuh berorientasi pada perbaikan individu masyarakat, pemerintah dan negara. 3) Al-Syar’iyah Kebijakan selalu mempertimbangkan aspek fleksibelitas dan legalitas formal yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Kitab suci menjadi dasar kontitusi bagi seluruh kebijakan, program dan perilaku politik. 4) Al-Wasathiyah (Moderat) Kebijakan, program, sikap dan perilaku sejalan dengan watak masyarakat muslim yang “pertengahan” (ummatan wasathan). Jauh dari kesan ekstrimitas dan eksageritas. 5) Al-Istiqomah (Komit dan Konsisten) Kebijakan, program dan langkah operational harus istiqomah (taat azas), konsisten dan istimar (kontinyu). 6) Al-Nuwuw Waal-Tathawwur (Tumbuh dan Berkembang) Kebijakan, program dan langkah operasional harus concern dengan pengemabangan SDM, ekselerasi dan ekspansi potensi, pemerintahan dan negara. 7) Al-tadaruj Waal-Tawazun (Bertahap, Seimbang, Prioritas Keman faatan) Kiparah partai, baik individu maupun kolektif, lekat dengan kebertahapan dan keseimbangan yang sesuai dengan sunatullah. 8) Al-Awlawiyat Waal-Mashlahah (Skala Prioritas dan Prioritas

Kemanfaatan) Kebijakan, program dan langkah operasional selalu memperhatikan aspek starategis dan taktis sehingga efektif dan efisien. Kepentingan umat selalu menjadi pertimbangan utama 9) Al-Hulul (Solusi) Partai dan aktivisnya mengarahkan program partai untuk menjadi solusi bagi berbagai problematika masyarakat dan negara. 10) Al-Mustaqbaliyah (Orientasi MasaDepan) Kebijakan dan program selalu dikaitkan dengan dimensi waktu (masa lali, kini dan akan datang) sehingga melahirkan sifat optimis dan penuh perhitungan. 11) Al-‘Alamiyah (Bagian Dari Da’wah Sedunia) Kebijakan yang diambil dan program yang dicanangkan selaras dengan kebijakan da’wah yag bersifat alami dan tunduk pada sunnatudda’wah serta tidak mengabaikan persoalan khas wilayah negaranya.

Tugas dan wewenang 1. Majelis Pertimbangan Pusat: a. Memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syari'ah Pusat, terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai

untuk menjamin tetap sesuai dengan tujuan Partai dan Putusan Majelis Syura; b. Menetapkan dan mensosialisasikan Pedoman Partai; c. Menetapkan/mengambil keputusan terhadap produk Peraturan Partai yang saling bertentangan atau tumpang tindih; d. Membahas rancangan pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syari’ah Pusat; e. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pengurus Pusat; f. Mengajukan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

2. Dewan Pengurus Pusat a. menyusun rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat dan struktur organisasi Partai di bawahnya, b. mengkompilasi rencana program dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Pusat dengan rencana program dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari’ah Pusat, c. mengajukan rencana program dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Majelis Syura, serta d. menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai di bawahnya.

e. memimpin dan mengawasi struktur organisasi Partai di bawahnya, f. membentuk dan mengkoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai, g.

mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah,

h.

menetapkan Panduan tentang proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai, serta

i.

merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai.

j.

melakukan

sosialisasi

hasil

kesepakatan

musyawarah

Dewan

Pimpinan Tingkat Pusat sesuai dengan urgensi dan kompetensinya, k.

menerbitkan dan mensosialisasikan pandangan dan pernyatan resmi Partai,

l.

menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai,

m. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif, n.

atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan

o.

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat provinsi tersebut belum terbentuk atau tidak efektif.

3. Dewan Syariah Pusat a.

Menetapkan dan mensosialisasikan Fatwa dan Panduan Dewan Syari’ah Pusat;

b.

Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar’i yang dilimpahkan oleh Majelis Syura;

c.

Menetapkan putusan atas masalah-masalah syar’i (qadha) di lingkungan Partai yang berasal dari Dewan Syari’ah Wilayah;

d.

Menetapkan landasan syari’ah bagi Partai;

e.

Menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

DAFTAR NAMA PENGURUS DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA PERIODE 2005 -2010 No.

Nama

Jabatan

1

Ir. H. Tifatul Sembiring

Presiden

2

Muhammad Anis Matta, Lc.

Sekretaris Jenderal

3

--

4

Ir. Ade Barkah

5

7

H. Aboe Bakar Al Habsy DR. Mardani Ali Sera, M. Eng. Fahri Hamzah, SE.

Wk. Sekjen bidang Organisasi Wk. Sekjen bidang Kordinasi Lembaga Tinggi Wk. Sekjen bidang Umum

8

Rico Desendra, SSI

Wk. Sekjen bidang Data & Informasi

9

Nurhasan Zaidi, S. Sos.I

Wk. Sekjen bidang Arsip & Sejarah

10

H. Mahfudz Abdurahman

Bendahara Umum

11

Ahmad Zainuddn, Lc

Ketua Bidang Pembinaan Kader

12

Abdul Muiz, MA

Ketua Dept Kaderisasi

13

Tholhah, Lc

Ketua Dept. Dakwah

14

BS. Wibowo, MARS

Ketua Dept. Diklat

15

Samin Barkah, Lc

Ketua Dept. M D I

16

Ir. Untung Wahono, Msi

Ketua Bidang Polhukam

17

Drs. H. Muzzammil Yusuf

Ketua Dept. Politik dan Hankam

18

Alfitra Arsil, SH

Ketua Dept. Hukum dan HAM

19

Akhyar Eldine, SE

Ketua Dept. Pemerintahan dan OTDA

20

Ir. Ahmad Faradis

Ketua Bidang Pembinaan Pemuda

21

Selamat Nurdin, S.Sos

Ketua Dept. Kepeloporan Pemuda

22

Cahya Zailani Unggul Wibawa Widhayaka, Ak. Ledia Hanifa Amaliah, SSi, Mpsi.T Wahidah R. Bulan Situmeang, Msi. Netty Prasetyani, SS.

Ketua Dept. Kepanduan

6

23 24 25 26

Wk. Sekjen bidang Administrasi Wk. Sekjen bidang Komunikasi Politik

Ketua Departemen Olahraga Ketua Bidang Kewanitaan Ketua Departemen Kajian Wanita Ketua Dept. Jaringan Lemb. Wanita

27

Dra. Dwi Septiawati

Ketua Dept. Pemberdayaan Wanita

28

Drs Musholli

Ketua Bidang Kesra

29

Drs. Fahmy Alaydrus, MM

Ketua Dept. Pendidikan dan SDM

30

Dr Agoes Kooshartoro, SpPD

Ketua Dept. Kesehatan dan Sosial

31

Drs. HM Ridwan

Ketua Dept. Seni dan Budaya

32

Ahmad Aryandra, Ak Mohamad Sohibul Iman, M.Eng., Ph.D.

Ketua Dept Pelajar dan Mahasiswa

33

Ketua Bidang Ekuintek Ketua Dept Kebijakan Ekonomi dan Pembangunan Ketua Dept Keu, Perbankan, dan Investasi

34

Widhi W. Achadi, SE., ME.

35

Sugianto, Ak, MSi, BKP

36

DR. Edi Sukur

37

Ir. Ruly Tisna Yuliansa

38

Ir. Eddy Zanur, MSAE

39

Drs. M Martri Agoeng

Ketua Bidang Pembinaan Wilayah

40

Drs. Chairul Anwar, Apt.

Ketua Wilda Sumbagut

41

Drs. H. M. Syahfan Badri

Ketua Wilda Sumbagsel

42

Abdurrahman Amin

Ketua Wilda Kalimantan

43

Drs. Cahyadi Takariawan, Apt. Ketua Wilda Sulawesi

44

M. Ishbir Renwarin

Ketua Wilda Maluku, Irian

45

Dwi Triono, SH.

Ketua Wilda NTB, NTT

46

Ir. Sigit Sosiantomo

Ketua Wilda Jatim, Bali

47

Ir. H. Suswono, MMA

Ketua Wilda Jateng, Yogyakarta

48

Ketua Wilda BanJaBar

50

Ma’mur Hasanudin, MA Muhammad Razikun, Ak. MBA. Hermanto, SE, MM.

Ketua Badan Legislatif

51

Drs. H. Mahfudz Siddiq, Msi

Ketua Badan Perencanaan dakwah

52

H. Luthfi Hasan Ishaq, MA

Ketua Badan Hubungan Luar Negeri

53

A. Mabruri MA, S.IP

54

Aus Hidayat Nur, Lc.

Ketua Badan Kehumasan Ketua Badan Pengawas Disiplin Organisasi

49

Ketua Dept Teknologi, Industri, dan LH Ketua Dept Pemberd UKM dan Kewirausahaan Ketua Dept Jaringan Buruh, Tani, dan Nelayan

Ketua Badan Pemenangan Pemilu

DRAFT WAWANCARA

Ahmad Mabruri Kepala Badan Humas PKS 1. Bisa diceritakan secara singkat tentang proses pemenangan pemilu yang dilakukan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009? 2. Berapa target presentasi kursi yang ingin dicapai PKS pada pemilu legislatif tahun 2009? 3.

Apakah PKS memakai jasa konsultan iklan untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2009?

4. Apa alasan PKS memakai jasa konsultan iklan untuk membuat iklan politik pada masa pemilihan umum legislatif? Mengapa bukan Humas saja yang turun secara langsung dan kenapa memilh Fastcomm sebagai konsultan iklan? 5. Sejauh mana Humas PKS ikut berpartisipasi dalam pembuatan konsep serta proses pembuatan dari iklan politik pada masa pemilihan umum legislatif? 6. Selama range waktu masa kampanye untuk pemilihan umum legislatif sudah berapa iklan politik yang ditayangkan di media untuk menarik simpati masyarakat? 7. Berapa besar alokasi biaya yang telah dikeluarkan PKS untuk membuat iklan politik pada masa pemilu legislatif tahun 2009?

8. Strategi pencitraan apakah yang ingin ditonjolkan PKS pada pemilu legislatif tahun 2009? 9. Strategi komunikasi politik apakah yang ingin ditonjolkan PKS pada pemilu legislatif tahun 2009? 10. Apakah ada Strategi khusus yang diterapkan untuk pencitraan PKS melalui iklan politik pada pemilu legislatif tahun 2009? 11. Dengan pencitraan iklan yang terkesan terbuka, apakah PKS memang ingin merubah citra dari partai yang Islam menjadi partai yang terbuka/ nasionalis? 12. Apakah dalam membuat Strategi pencitraan PKS mengadakan riset terlebih dahulu? kalau iya riset yang seperti apa? 13. Apakah dalam melakukan strategi pencitraan PKS menerapkan analisa SWOT? Kalau iya seberapa penting analisa SWOT bagi PKS dalam strategi pencitraan menghadapi pemilu legislatif tahun 2009? 14. Bisa dijelaskan secara singkat analisis SWOT yang telah dilakukan PKS untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2009? 15. Jika bukan unsur kesengajaan maka strategi apa yang dibuat untuk meminimalisir kontra yang terjadi pasca penayangan iklan tersebut ? 16. Dalam iklan yang ditayangkan pesan apa yang sebenarnya ingin ditekankan PKS kepada khalayak tentang citra dari PKS sendiri ? 17. Pada proses strategi pencitraan, Sejauh ini khalayak yang manakah yang lebih ingin ditarik simpatinya ? dan apa alasannya.

18. Selain media iklan, media apa saja yang digunakan PKS untuk memenangkan pemilu legislatif tahun 2009? 19. Pemilu legislatif tahun 2009 telah selesai dan PKS hanya menduduki peringkat partai ke empat. bagaimana menurut PKS sendiri ? 20. Apakah PKS sudah melakukan evaluasi terhadap strategi pencitraan PKS pada pemilu legisltaif tahun 2009 ?

DRAFT WAWANCARA

Drs Mahfudz Siddiq, M.Si Ketua Tim Operasional TPPN PKS 1. Bisa dijelaskan apa saja tugas dari Tim Operasi TPPN (Tim Pemenangan Pemilu Nasional) PKS ? 2. Bisa diceritakan awal terbentuknya TIM Operasi ? 3. Ada berapa SDM yang tergabung dalam Tim Operasi ? 4. Berapa persentasi kursi yang ingin dicapai PKS pada pemilu legislatif tahun 2009 ? 5. Apa alasan PKS memakai jasa konsultan iklan untuk membuat iklan politik pada masa pemilihan umum legislatif tahun 2009? 6. Berapa besar biaya yang telah dikeluarkan PKS untuk membuat iklan politik pada masa pemilu legislatif tahun 2009? 7. Apakah dalam membuat konsep iklan politik PKS melakukan riset atau survei terlebih dahulu ? 8. Dimulai dari kapankah PKS sudah menggunakan iklan politik untuk memenangkan pemilu Legislatif dan tema apa yang diusung ? 9. Strategi komunikasi politik apakah yang ingin ditonjolkan PKS pada pemilu legislatif tahun 2009 ? 10. Beberapa iklan PKS banyak menyentuh kalangan muda dan beberapa etnis yang terkesan bahwa PKS terbuka terhadap siapa saja sedangkan PKS dari awal adalah partai yang berplatform islam. Apakah memang ada strategi

yang ingin dibentuk untuk pencitraan PKS yang baru dalam rangka pemenangan pemilu legislatif 2009? 11. Pada proses strategi pencitraan melalui iklan politik, Sejauh ini khalayak yang manakah yang lebih ingin ditarik simpatinya ? 12. Apakah dalam melakukan strategi pencitraan PKS menerapkan analisa SWOT ? 13. Bisa dijelaskan secara singkat analisis SWOT yang telah dilakukan PKS untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ? 14. Dalam perjalanannya ada tiga iklan yang mengakibatkan terjadinya pro kontra dan hangat dibicarakan di media. Apakah ini memang unsur kesengajaan yang dilakukan PKS untuk mendapatkan publisitas ? 15. Setelah terjadi pro kontra, adakah strategi yang dibuat untuk meminimalisir kontra yang terjadi pasca penayangan iklan tersebut ? 16. Dalam memenangkan pemilu ini mengapa PKS memilih media iklan sebagai upaya memenangkan Pemilu legislatif ? 17. Selain media iklan media apa saja yang digunakan PKS

untuk

memenangkan pemilu legislatif tahun 2009 ? 18. Alasan menambahkan kata ”profesional” pada tag line PKS di Pemilu Legislatif 2009? 19. Pemilu Legislatif tahun 2009 telah selesai dan PKS hanya berhasil menduduki tingkat ke empat? bagaimana PKS menghadapi realita tersebut ?

20. Apa pesan keseluruhan yang ingin disampaikan PKS pada pemilu legislatif tahun 2009 ? 21. Seberapa penting PKS menilai Profesi seorang Humas ? 22. Apakah Humas PKS dilibatkan didalam Tim Pemenangan Pemilu Nasional ? 23. Pemilu legislatif telah selesai lalu apakah TPPN PKS sudah melakukan evaluasi ?

DRAFT WAWANCARA

Ade Mohamad Yusup Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication (Konsultan Iklan PKS)

1. Bisa diceritakan sekilas tentang Fastcomm sebagai konsultan iklan ? 2. Alasan Fastcomm menerima kerjasama dari PKS untuk pembuatan iklan politik pada masa pemilu legislatif 2009 ? 3. Pada Proses pembuatan iklan apakah Fastcomm dan PKS berkonsolidasi untuk membicarakan konsepnya ? 4. Penayangan iklan politik PKS di televisi dimulai dari kapan dan berakhir kapan ? 5. Sejauh mana Fastcomm berperan dalam pembuatan iklan ini ? Apakah ada pembagian secara tugas dengan PKS ? 6. Berapa Iklan politik yang dibuat oleh Fastcomm untuk PKS selama masa pemilu Legislatif 2009 ? 7. Berapa budget dana yang keluar untuk pembuatan iklan politik PKS menghadapi pemilu legislatif 2009 ? 8. Pada perjalanannya ada tiga iklan yang akhirnya menimbulkan pro kontra di masyarakat bahkan media pun selalu mengangkat isue iklan-iklan PKS pada berita utamanya. Apakah dari Fastcomm sendiri memang ada unsur kesengajaan ketika membuat iklan tersebut ?

9. Fastcomm sudah bekerjasama dengan PKS dari tahun 2004 lalu adakah perubahan citra yang ingin ditonjolkan pada pemilu legislatif tahun 2009? 10. Apakah dalam pembuatan konsep iklan Fastcomm membuat riset tentang PKS terlebih dahulu ? 11. Riset seperti apa yang dilakukan ? 12. Apakah pada proses pembuatan iklan menerapkan analisa SWOT juga untuk citra PKS ?

Nara Sumber/ Key Informan

: Ahmad Mabruri MA, MM

Jabatan

: Ketua Badan Humas PKS

Pewawancara

: Ice Astuti

Tanggal/ Tempat Wawancara

: 7 Agustus 2009, Gedung Markaz Dakwah DPP PKS

1)

T:

Bisa diceritakan secara singkat tentang proses pemenangan

pemilu yang dilakukan PKS dalam menghadapi pemilu legislatif tahun 2009? J:

Dalam pemilu legislatif 2007 dibentuk yang namanya TPPN (Tim

Pemenangan Pemilu Nasional) yang diketuai oleh SekJen (Sekretaris Jenderal) Pak Anis Matta untuk mengkordinir semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah pemenangan pemilu. Kemudian semua bidang dan badan yang ada di DPP (Dewan Perwakilan Pusat) diperbantukan untuk pemenangan pemilu nasional dan ini juga berlaku untuk di provinsi dan daerah. Di provinsi namanya TPPW (Tim Pemenangan Pemilu Wilayah) dan di daerah namanya TPPD (Tim Pemenangan Pemilu Daerah) setingkat Kota dan Kabupaten. Dari situlah kemudian dirancang selama kurang lebih satu tahun sampai bulan April pemilihan kemudian dibuat program-programnya secara lebih intensif, begitu kurang lebih dan TPPN dibentuk sampai April 2009.

2)

T:

Berapa target presentasi kursi yang ingin dicapai PKS pada

pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Kursi PKS persentasi suara sesuai dengan amanat Munas

(Musyawarah Nasional) 2005 kita targetnya dua puluh persen kemudian dari target dua puluh persen itu diterjemahkan menurut TPPN apa-apa saja yang kira-kira dapat meraih suara diluar yang tahun 2004 yang sudah kita peroleh untuk bisa menggaet suara-suara yang lebih banyak lagi, jadi ada target semacam tiga kali lipat kenaikan dan sebenarnya targetnya berat.

3)

T:

Apakah PKS memakai jasa konsultan iklan untuk menghadapi

pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Ya, Tim media mengundang timnya Pak Ipang Wahid yang

perusahaannya namanya Fastcomm untuk memproduksi kemudian mengeksekusi iklan-iklan PKS jadi hampir semua iklan PKS selama pemilu legislatif itu yang mengeksekusi dalam arti mencari tallent nya, kemudian syuting sampai aplacement di media itu dilakukan oleh Fastcomm tentu dengan supervisi dari tim media TPPN

4)

T:

Apa alasan PKS memakai jasa konsultan iklan untuk

membuat iklan politik pada masa pemilihan umum legislatif? Mengapa bukan Humas saja yang turun secara langsung dan kenapa memilh Fastcomm sebagai konsultan iklan ?

J:

Humas ada di dalam Tim Media jadi ketua Tim Media bukan saya

tapi Pak Fachri Hamzah. Saya anggota Tim Media kemudian ada beberapa orang lagi. Kenapa dipilih Ipang Wahid dengan Fastcomm nya. Yang pertama dia dan kawan-kawan sudah terlibat ketika pemilu tahun 2004 yg lalu (sudah langganan yah?) bukan langganan, ada semacam ikatan emosional yang kedua juga lebih mengenal dengan baik tentang kondisi PKS karena sudah terlibat sejak tahun 2004.

5)

T:

Sejauh

mana

Humas

PKS

ikut

berpartisipasi

dalam

pembuatan konsep serta proses pembuatan dari iklan politik pada masa pemilihan umum legislatif ? J:

Ya kita sangat berpartisipasi jadi kita punya ide besarnya dari kita.

Ide besarnya itu datang dari TPPN kemudian dikerucutkan oleh Tim Media dan dipanggil ”duduk bareng” antara biro iklan Fastcomm dengan Tim Media dan Ketua TPPN untuk mengeksekusi ide-ide besar kita yang diterjemahkan dalam bentuk iklan-iklan versi 30 detik maupun 60 detik

6)

T:

Selama range waktu masa kampanye untuk pemilihan umum

legislatif sudah berapa iklan politik yang ditayangkan di media untuk menarik simpati masyarakat ? J:

Iklan khusus yang ditelevisi kita membuat sebuah iklan yang

sifatnya tematis bukan iklan kampanye yang sifatnya to the point misalnya ”pilih PKS no.8” tidak tapi sifatnya tematis dan itu sudah dimulai dari

sejak kampanye dimulai. Jadi kampanye sekitar 8 bulan sekian hari dari bulan Juli 2008 sampai pemilihan umum tgl 9 April dan itu mulai dilakukan. Tema-tema saya juga tidak terlalu ingat apa yang pertama dan kedua tapi kurang lebih ada tiga puluh jenis iklan televisi. Satu tahun pemilu legislatif ada sekitar tiga puluh dan itu kita munculkan sesuai dengan tema masing-masing seperti hari pahlawan, 17 agustus, sumpah pemuda dan macam-macam lainnya.

7)

T:

Berapa besar alokasi biaya yang telah dikeluarkan PKS untuk

membuat iklan politik pada masa pemilu legislatif tahun 2009 ?

8)

J:

Iklan buat media kurang lebih 20 Milyar

T:

Strategi pencitraan apakah yang ingin ditonjolkan PKS pada

pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Yang jelas kita ingin mengubah. Jadi begini tag line kita tetap dan

ada tambahan dari 2004 itu bersih dan peduli kemudian di 2009 kemarin kita mulai memasukan kata profesional. Ini kaitannya dengan filosofi dari platform PKS juga. Dari tiga tag line itu Bersih, Peduli dan Profesional itulah kemudian diterjemahkan ke iklan-iklan kita. Kemudian memang ada variasinya banyak dan kita menyasar berbagai macam segmen audience baik itu kalangan muda, orang umum maupun para orang tua. Ya inilah kemudian menjadi dasar kenapa kita membuat versi iklan yang kurang lebih tiga puluh itu.

9)

T:

Strategi komunikasi politik apakah yang ingin ditonjolkan

PKS pada pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Jadi begini kita ingin membuat sebuah pendidikan politik jadi kata

kuncinya adalah iklan-iklan PKS juga sekaligus memberikan semacam politic education kepada masyarakat kita bukan hanya sekedar istilahnya ”jualan kecap gitu” kita ingin memberikan pendidikan politik bahwasanya ada pesan yang ingin disampaikan bukan hanya coblos nomor delapan atau pilih ini pilih itu tapi ada pendidikan politik misalnya di iklan 17 agustus dan sumpah pemuda dimana saatnya anak-anak muda yang memimpin begitu juga dengan iklan-iklan yang lain.

10)

T:

Apakah ada Strategi khusus yang diterapkan untuk pencitraan

PKS melalui iklan politik pada pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Jadi begini kita sudah survei jadi iklan-iklan yang kita bikin

memang berdasarkan survei-survei baik survei yang dilakukan oleh kita maupun survei yang dilakukan oleh pihak lain. Itu melihat bahwasanya untuk mencapai dua puluh persen tidak mungkin kalau partai tidak melebarkan sayapnya untuk segmen-segmen yang lain. Segmen Islam sudah sangat terbatas diperebutkan oleh partai-partai Islam yang lain apalagi partai Islam yang lain sudah punya basis massa seperti PAN dengan Muhammadiyah nya, PKB dengan NU nya, dan PPP sebagai partai lama. PKS harus pintar-pintar mengolah swing votter yang belum menentukan pilihan partainya. Betul PKS punya ideologi Islam yang

asasnya Islam tetapi pengalaman kita di 2004 ternyata banyak pemilih kita yang dalam tanda petik Islamnya masih abangan belum Islam ideologis tapi mereka tertarik pada program-program oleh sebab itu kampanyekampanye PKS bukan lebih menitikan beratkan kepada Islam bukan pada syariat Islam tapi lebih kepada program. Pemberantasan korupsi, pemerintahan yang bersih, kepedulian kepada sesama inilah yang kemudian yang kita coba raih dari iklan-iklan tersebut.

11)

T:

Dengan pencitraan iklan yang terkesan terbuka, apakah PKS

memang ingin merubah citra dari partai yang Islam menjadi partai yang terbuka/ nasionalis ? J:

Bukan, jadi

yang PKS ingin lakukan adalah perubahan

komunikasi. Asas dan Platform tetap tetapi cara kita berkomunikasi dengan masyarakat lebih cair dan istilahnya kalau anak muda sekarang itu ”yang gua banget lah” gitu istilahnya seperti itu. Jadi supaya mendekatkan PKS yang selama ini dicitrakan sebagai partai fundamentalis, partai kanan terlalu tertutup dan segala macam. Kita coba untuk mulai lebih terbuka kira-kira itu jadi komunikasinya terbuka bukan menjadi partai terbuka sebenarnya. Komunikasinya menjadi lebih terbuka kepada siapapun baik dari kalangan Islam, kalangan anak muda apakah anak nongkrong atau anak apa tapi semuanya juga dirangkul seperti itu.

12)

T:

Apakah dalam membuat Strategi pencitraan PKS mengadakan

riset terlebih dahulu ? kalau iya riset yang seperti apa ? J:

Tentu, semua yang kita lakukan berdasarkan data dan survei tentu

melalui riset jadi bukan kebetulan. Baik survei yang kita lakukan maupun survei yang dilakukan oleh pihak lain atau sengaja kita survei by phone misalnya tapi untuk kalangan terbatas. Itu dilakukan oleh tim TPPN kerjasama dengan biro iklan dan lembaga survei yang lain. Jadi begini Riset itu biayanya mahal, kita mengadakan riset tetapi sifatnya untuk mengetahui trend aja kecendurungan. Bukan sifatnya survei yang nasional, tapi beberapa kali juga kita melakukan survei nasional untuk mengetahui elektabilitas kita. Nah dari elektabilitas itu kemudian kita lihat apa yang kurang dari program kampanye kemudian di push di program selanjutnya kita ada tahapan-tahapan untuk tiga bulan pertama, tiga bulan kedua dan tiga bulan terakhir tentu amunisi kita akan kita habiskan di tiga bulan terakhir terutama menjelang hari pencoblosan kemudian kita spare iklan lebih banyak tapi dari awal kampanye pertama melalui media sudah boleh dari sembilan bulan sebelumnya. Kita sudah memberikan warning bahwasanya PKS ada tetap eksis dan sekarang punya program yang lebih baik lagi dibandingkan 2004.

13)

T:

Apakah

dalam

melakukan

strategi

pencitraan

PKS

menerapkan analisa SWOT ? Kalau iya seberapa penting analisa

SWOT bagi PKS dalam strategi pencitraan menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Tentu penting karena yang pertama dari situ kita bisa mengambil

langkah-langkah yang efektif dan efisien. Kalau kita tidak tahu kekuatan kelemahan kemudian ancaman dan peluangnya. Kita juga akan salah untuk menentukan iklan apa yang akan kita tampilkan dari situlah kemudian kita coba untuk melihat efektifitas dan efisien. Kita paham bahwasanya kita ini terbatas dananya. Oleh sebab itu dengan dana terbatas diharapkan dapat meraih suara yang lebih banyak.

14)

T:

Bisa dijelaskan secara singkat analisis SWOT yang telah

dilakukan PKS untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Kekuatan : partai kader, soliditas partai menjadi sesuatu yang

paling menentukan didalam proses penjaringan suara oleh sebab itu selain yang namanya iklan kita juga ada yang namanya program direct selling/ tatap muka langsung dengan calon pemilih yang dilakukan oleh para kader kader di seluruh Indonesia. Kelemahan : tentu kita tidak punya budget yang cukup banyak untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan ini menjadi kendala walaupun bukan kendala PKS saja semua partai kendala di dana kecuali partai besar yang memang sudah didukung oleh para pengusaha. Peluang : dimana partai-partai lain sudah mulai kehilangan soliditasnya, partai-partai lain sudah mulai terjadi perpecahan internal PPP, PKB, PAN.

Bahkan partai-partai nasional kaya Golkar dan PDIP juga sedang mengalami perpecahan tetapi tidak sehebat partai-partai Islam seperti PAN, PKB dan PPP jadi kita melihat ini adalah peluang. Bagaimana kita mengoptimalkan program-program kampanye kita dalam menghadapi pemilu legislatif. Ancaman : tentu adalah proses black campaign dari pihak-pihak yg tidak senang terhadap PKS dan itu kita rasakan sekali bukan hanya di pemilu legislatif sebenarnya tetapi sudah dimulai dari pilkada-pilkada yang PKS selalu ikuti. Pilkada dimana saja terutama dibasis-basis di Jawa itu kita selalu dilakukan black campaign yang menyudutkan bahwasanya PKS ini anti macam-macam lah anti maulid anti segala macam

15)

T:

Jika bukan unsur kesengajaan maka strategi apa yang dibuat

untuk meminimalisir kontra yang terjadi pasca penayangan iklan tersebut ? J:

Yah memang akhirnya jadi aga liar. Yang pertama dikalangan

kader juga menjadi terpecah dua ada kader-kader yang menyayangkan iklan tersebut kenapa ditayangkan tetapi ada juga kader-kader yang mengatakan bahwa itu justru di daerah saya menjadi amunisi untuk kampanye kepada mereka bahwasanya kita juga memberikan semacam apresiasi karena menurut kita Soeharto sejelek apapun dia sudah membuat sejarah itu yang penting karena kita merangkaikannya para pembuat sejarah. Sejarah akan ada sejarah yang baik dan sejarah yang buruk. Nah

kita generasi muda tidak bisa ”mendelete” Soeharto dari sejarah Indonesia, dia berkuasa 32 tahun mempunyai kekuasaan yang hampir tidak terhingga waktu dia berkuasa dulu. Apakah itu kemudian dicoret kemudian Soeharto ditekan tidak bisa tetap harus ada cuma dari perilakunya kebijakankebijakan yang baik kita ambil yang korup yang membuat negeri terpuruk yah kita hilangkan itu pesan yang ingin disampaikan PKS sebenarnya tetapi yah didalam iklan tersebut memang tidak bisa berbuat banyak karena iklan cuma 30 detik atau 60 detik tentu tidak bisa menjelaskan begitu banyak hal yang ingin disampaikan.

16)

T:

Dalam iklan yang ditayangkan pesan apa yang sebenarnya

ingin ditekankan PKS kepada khalayak tentang citra dari PKS sendiri ? J:

Pesannya PKS sekarang lebih terbuka komunikasinya. Sebenarnya

pesan terbuka sudah dimulai ketika kita memilih Bali sebagai tempat Mukernas, dari situlah kemudian banyak kontroversi orang yang membicarakan PKS sebagai partai terbuka. Para kiai-kiai yang dulu mendukung PKS kemudian tidak mau lagi ke PKS karena apa bedanya dengan partai yang lain tetapi kalau ditelisik lebih dalam lagi di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga tidak ada menyebutkan partai terbuka tetapi saya selalu ditanya oleh teman-teman Wartawan menjelaskan yang dimaksud terbuka adalah kita partai yang mempunyai komunikasi lebih terbuka dengan siapa pun. Kita undang masyarakat

hindu kita dialog dengan mereka. Yang sebelum-belumnya tidak pernah dilakukan PKS di tahun 2004 apalagi di tahun 1999. toh didalam Islam kita menganggap komunikasi bermuamalah dengan siapa saja tetapi ideologi tetap dijaga kira kira seperi itu ?

17)

T:

Pada proses strategi pencitraan, Sejauh ini khalayak yang

manakah yang lebih ingin ditarik simpatinya ? dan apa alasannya. J:

Sebenarnya Swing voter dan pemilih pemula merekalah orang-

orang yang kemudian menjadi target utama dari pemilih PKS kalau orangorang yang sudah tua yang sudah punya pilihan politik dari dulu partai saya ini jadi partai saya ini terus itu aga susah jadi makanya kita tidak terlalu kita sasar. lebih banyak iklan-iklan PKS yang diproduksi itu ya tallent nya anak muda menampilkan lebih fresh lebih ceria karena memang komposisi pemilih kita empat puluh persen memang anak muda..

18)

T:

Selain media iklan, media apa saja yang digunakan PKS untuk

memenangkan pemilu legislatif tahun 2009? J:

Media Tatap muka langsung jadi andalannya PKS itu istilahnya

iklan serangan udaranya lewat televisi, serangan daratnya itu adalah direct selling nya kader dengan para pemilih dan kavelerinya itu bagaimana membuka simpul-simpul massa melalui tokoh masyarakat didaerahnya masing-masing. Jadi tiga cara PKS melakukan kampanye.

19)

T:

Pemilu legislatif tahun 2009 telah selesai dan PKS hanya

menduduki peringkat partai ke empat. bagaimana menurut PKS sendiri ? J:

PKS naik dari posisi ke tujuh ke posisi ke empat dan belum

memenuhi target dua puluh persen karena pemilu 2009 memang menyisakan sebuah pertanyaan besar karena tidak ada partai yang naik persentasinya secara signifikan kecuali partai Demokrat naiknya tiga ratus persen yang merupakan target PKS sebenarnya. PKS naeknya kurang dari satu persen tetapi partai lain tidak ada yang naik semuanya meluncur terjun bebas terutama partai-partai Islam. Ada target yang bisa dicapai kalau target persentasi tidak tercapai karena dari target dua puluh persen kita cuma dapat 7,8% tapi target sebagai partai Islam terbesar tercapai karena kita sudah mengalahkan PAN, PKB dan PPP jadi boleh dikatakan PKS sekarang adalah partai Islam terbesar. Target untuk menjadi tiga besar tidak masuk karena kemudian partai Demokrat menyodok luar biasa bahkan menjadi pemenang itu yang tidak diantisipasi oleh partai lain termasuk PKS kita tidak menyangka sedahsyat itu lompatan suara partai Demokrat. PDIP turun kemudian Golkar turun kita naik tapi tidak sesuai target jadi ada dua fakta yang mendapatkan kenaikan persentasinya yaitu partai Demokrat dan PKS.

20)

T:

Apakah PKS sudah melakukan evaluasi terhadap strategi

pencitraan PKS pada pemilu legisltaif tahun 2009 ?

J:

Evaluasi sedang berjalan, survei mengapa kita tidak mencapai dua

puluh persen diharapkan September-Oktober bisa selesai karena desain survei sudah disetujui ini penting supaya di 2014 kita tidak melakukan kesalahan yang sama.

Nara Sumber/ Key Informan

: Drs Mahfudz Siddiq, M.Si

Jabatan

: Ketua Tim Operasional TPPN PKS

Pewawancara

: Ice Astuti

Tanggal/ Tempat Wawancara

: 14 Agustus 2009/ by phone

1)

T:

Bisa dijelaskan apa saja tugas dari Tim Operasi TPPN (Tim

Pemenangan Pemilu Nasional) PKS ? J:

Jadi Tim Operasi itu bagian dari TPPN yang tugasnya itu

melakukan langkah-langkah operasi politik untuk mencapai target-target pemilu PKS secara maksimal. Tim operasi itu terdiri dari beberapa tim yang bisa menggambarkan rangkaian kerjanya. Yang pertama Tim Riset yang melakukan kajian-kajian, analisis terhadap dinamika keadaan politik, merumuskan visi misi kampanye termasuk juga survei. yang kedua Tim Media yang tugasnya adalah membangun opini publik melakukan kampanye melalui media masa secara masif termasuk juga membangun media relation. yang ketiga Tim Operasi itu melakukan manuver-manuver politik dalam rangka memperluas penerimaan masyarakat pemilih terhadap

PKS

dan

juga

melakukan

manuver-manuver

untuk

mengantisipasi atau merespon manuver-manuver dari kompetitor. Tim Intelijen yang bekerja untuk menggali informasi-informasi khusus dan kemudian melakukan rekomendasi terhadap penanganan masalah-masalah tersebut nya. Tim Jaringan Konstituen tugasnya melakukan pendalaman, masukan-masukan, info-info dan kelompok-kelompok sasaran konstituen.

Tim Advokasi penanganan masalah hukum termasuk juga menangani gugatan hasil pemilu. Jadi Tim Operasi ada enam tim dengan satu. Dan TPPN terbagi menjadi Tiga tim yaitu Tim struktur dan organisasi, Tim operasi dan Tim logistik dan pendanaan.

2)

T:

Bisa diceritakan awal terbentuknya TIM Operasi ?

J:

Tim operasi dibentuk bersamaan dengan dibentuknya TPPN diawal

2008 setelah ada amanat Munas yang menetapkan target-target perolehan suara PKS lalu dibentuk TPPN yang tugasnya adalah merancang, mengorganisasikan, melaksanakan langkah-langkah strategis dan statis pemenangan pemilu yang mengacu ke target tersebut. Ketika TPPN dibentuk tahun 2008 salah satu timnya adalah Tim Operasi.

3)

T:

Ada berapa SDM yang tergabung dalam Tim Operasi??

J:

Didalam Tim Operasi sendiri ada yang struktural dan outsourcing

seperti riset. Tim Operasional ada enam tim dan rata-rata setiap tim ada sekitar 4-5 orang jadi untuk Tim Operasional kurang lebih ada 30 SDM.

4)

T:

Berapa persentasi kursi yang ingin dicapai PKS pada pemilu

legislatif tahun 2009 ? J:

Persentasi yang kita ingin raih pada pemilu legislatif tahun 2009

berdasarkan Munas adalah 20 %.

5)

T:

Apa alasan PKS memakai jasa konsultan iklan untuk

membuat iklan politik pada masa pemilihan umum legislatif tahun 2009? J:

Yang jelas bahwa PKS menggunakan konsultan dan agency

periklanan komunikasi karena memang memahami dan menyadari bahwa profesionalisme secara tekhnis itu sangat diperlukan kalau ide memang dirumuskan di TPPN tapi untuk formulasi dan eksekusi tekhnis memakai konsultan iklan Fastcomm

6)

T:

Berapa besar biaya yang telah dikeluarkan PKS untuk

membuat iklan politik pada masa pemilu legislatif tahun 2009?

7)

J:

Biaya untuk Iklan politik di televisi kurang lebih 35 milyar

T:

Apakah dalam membuat konsep iklan politik PKS melakukan

riset atau survei terlebih dahulu ? J:

Jadi prosedurnya kita dahului dengan riset dan survei yang

dikomandani oleh Tim riset dan Indo Barometer yang menjadi konsultan dari hasil riset analisis kemudian dijadikan informasi menggagas ide kemudian kita fokuskan ke FGD TPPN melibatkan konsultan jadi kita diskusikan ide-ide nya dan strateginya seperti apa baru penggarapan berikutnya diserahkan ke konsultan iklan untuk dieksekusi..

8)

T:

Dimulai dari kapankah PKS sudah menggunakan iklan politik

untuk memenangkan pemilu Legislatif dan tema apa yang diusung ? J:

Dari Mukernas Bali sudah di mulai tapi memang tidak direct isue

memang dari awal PKS lebih ingin membuat sebuah persepsi yang baru, pencitraan yang baru dimana PKS itu karena targetnya 20% ingin membangun persepsi dan pencitraan sebagai partai yang tidak hanya untuk pemilih muslim untuk kelompok-kelompok muslim yang dalam tanda petik muslim-muslim taat kira-kira gitu tapi kita ingin perluas bahwa PKS walaupun partai islam tapi kita inklusif dan terbuka untuk semua kalangan agendanya pun agenda yang kebangsaan, punya komitmen ke-Indonesian dan yang di angkat isue-isue nasional sebelum masuk ke direct isue tematema kampanye dipertengahan 2008 sampai maret 2009.

9)

T:

Strategi komunikasi politik apakah yang ingin ditonjolkan

PKS pada pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

1. Memperkuat citra PKS bersih dan peduli itu yang diperkuat

makanya isue tentang korupsi kita angkat betul di PKS. 2. Membangun image baru dan persepsi baru bahwa PKS itu adalah partai yang juga punya profesionalisme dalam mengelola negara selain juga membangun image baru bahwa PKS itu tidak ekslusif tapi inklusif punya komitmen keumatan sekaligus juga komitmen kebangsaan, partai yang keluar dari paradigma pembelahan antara nasional dan islami.

10)

T:

Beberapa iklan PKS banyak menyentuh kalangan muda dan

beberapa etnis yang terkesan bahwa PKS terbuka terhadap siapa saja sedangkan PKS dari awal adalah partai yang berplatform islam. Apakah memang ada strategi yang ingin dibentuk untuk pencitraan PKS yang baru dalam rangka pemenangan pemilu legislatif 2009? J:

Ya memang selama ini kan citra PKS itu sebagai partai islam,

sementara secara umum juga kan ada polarisasi antara islam dan nasionalis. Kondisi ini itu justru yang akan membatasi pasar politik partaipartai islam nah dengan target 20% PKS itu tidak boleh terperangkap dalam polarisasi semacam itu yang juga membatasi pasar politiknya makanya isue-isue dan tema-tema itu diluncurkan dalam rangka memperluas segmen pemilihnya dengan pendekatan selain komunikasi interpersonal juga melakukan komunikasi massa melalui media. Kalau jati diri PKS sebagai partai Islam kan tidak bisa didikotomikan dengan prinsip-prinsip atau spirit nasionalis justru yang kami lihat dilapangan itu memang ada semacam upaya sengaja untuk mempolarisasikan antara partai islam dan partai nasionalis sehingga seolah-olah partai islam itu partai yang tidak konsen dengan urusan-urusan kebangsaan nah itu yang ingin kita bongkar oleh PKS dengan pendekatan komunikasi massa itu.

11)

T:

Pada proses strategi pencitraan melalui iklan politik, Sejauh

ini khalayak yang manakah yang lebih ingin ditarik simpatinya ?

J:

Pertama adalah masyarakat kelompok muda dan yang Kedua

masyarakat di pedesaan karena PKS sadar 60% masyarakat pemilih Indonesia itu tinggal di pedesaan sementara jaringan struktur kader PKS masih dominan di kota sehingga untuk menjangkau mereka ya dengan menggunakan komunikasi media

12)

T:

Apakah

dalam

melakukan

strategi

pencitraan

PKS

menerapkan analisa SWOT ? J:

Ya, SWOT dilakukan ditiap tahapan proses itu kemarin strateginya

dibagi menjadi tiga tahapan ada tahap preparation (persiapan), tahapan take off tahapan kita mulai melakukan manuver dan tahapan puncaknya.

13)

T:

Bisa dijelaskan secara singkat analisis SWOT yang telah

dilakukan PKS untuk menghadapi pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Kelemahan bahwa ternyata memang image PKS itu sebagai partai

islam yang eksklusif kemudian partai yang punya kompetensi dalam urusan-urusan moral tapi belum dinilai punya kompetensi dalam urusanurusan kenegaraan. Itu yang harus dibenahi PKS itu tidak eksklusif dan bisa mengurus negara. Ini yang ingin kita rubah makanya PKS mengangkat isue tentang kepemimpinan muda Peluang pertama bahwa 60% pemilih adalah kelompok muda dan pemilih pemula kemudian kita juga menilai bahwa ada menurunnya tingkat kepercayaan pemilih muslim terhadap partai-partai Islam yang lain dan ini

menjadi peluang PKS karena satu dia adalah partai yang paling banyak didominasi kalangan muda dan yang kedua partai Islam yang dinilai oleh publik masih lebih punya konstitensi yang lebih kuat Ancaman posisi PKS sebagai unsur koalisi di pemerintahan SBY membuat peran-peran PKS tidak terlalu menonjol karena kinerja pemerintah itu kan akhirnya dalam tanda petik menjadi milik pak SBY dan partai Demokrat sehingga memang aga sulit kita menunjukan kontribusi PKS dalam Pemerintahan bahkan cenderung kalau ada kebijakankebijakan yang tidak populer di pemerintahan imbasnya juga ke partai koalisi yang seperti PKS.

14)

T:

Dalam perjalanannya ada tiga iklan yang mengakibatkan

terjadinya pro kontra dan hangat dibicarakan di media. Apakah ini memang unsur kesengajaan yang dilakukan PKS untuk mendapatkan publisitas ? J:

Yang pertama misalnya isu tentang Soeharto. Isu tentang partai itu

sebenarnya ide besarnya bahwa PKS ini melihat Indonesia di era reformasi ini terjebak dalam konflik politik yang berkepanjangan antar elit. Termasuk juga konflik antara masa lalu dengan sekarang. PKS ingin mengedepankan suatu pandangan kalau kita ingin maju lebih cepat bangsa ini harus mampu melakukan rekonsiliasi nasional. Dengan kekuatan dan itu menjadi syarat penting agar kita bisa keluar dari kemelut ekonomi, politik secara lebih cepat dimana masyarakat juga sudah mulai frustasi.

Yang kedua mengeksploitasi partai itu sebenarnya PKS ingin memberikan satu diferensiasi bahwa kalau kita ingin maju kita membutuhkan kekuatan politik yang juga solid. Bagaimana negara ini bisa dikelola dengan baik kalau partai yang nanti berkuasa itu justru dirinya senditi tidak solid, ada carut-marut, ada pertengkaran antara elit itu pesan yang ingin diindahkan bahwa bangsa ini harus solid butuh partai yang solid, pertengkaran elit harus diselesaikan, dihentikan. Jadi unsur sengaja yah sengaja by design bahwa kemudian ditanggapi negatif oleh kompetitor yah wajar saja.

15)

T:

Setelah terjadi pro kontra, adakah strategi yang dibuat untuk

meminimalisir kontra yang terjadi pasca penayangan iklan tersebut ? J:

Ada aspek strategi dan ada aspek tekhnis. Aspek tekhnis pro kontra

harus diantisipasi juga direspon dan itu dilakukan dengan mencoba menjelaskan ke publik dalam aksi-aksi direct selling dengan door to door tentang apa maksud tujuan sebuah rekonsiliasi nasional dan isue Soeharto tapi secara strategis bahwa isue itu ternyata memiliki tanggapan yang positif dikalangan stakeholder utama yang ada di Republik ini seperti partai-partai, elit politik, TNI juga Polri. Mereka melihat ternyata PKS partai Islam yang memang concern terhadap rekonsiliasi dan ingin menghindari konflik menyelesaikan konflik antar generasi menjadi hal positif. Jadi pro kontra itu juga sebenarnya tidak terlepas dari agenda partai-partai

lain

yang

merasa

sebagai

kompetitor

dan

mereka

mengeksploitasi isue-isue itu untuk juga menekan elektabilitas PKS jadi dalam sebuah pertarungan politik ini biasa saja.

16)

T:

Dalam memenangkan pemilu ini mengapa PKS memilih media

iklan sebagai upaya memenangkan Pemilu legislatif ? J:

Jadi memang salah satu strategi pemenangan pemilu adalah

mengembangkan komunikasi publik secara masif dan salah satu media yang kita pakai adalah iklan dengan pertimbangan dia bisa menjangkau secara lebih luas dengan waktu yang lebih cepat dan lebih efisien total budget sekitar 35 Milyar iklan pertama fungsinya untuk memperkuat kerja-kerja struktur dan kader dibawah yang langsung melakukan interpersonal communication. Yang kedua iklan berfungsi menghiding isue-isue yang akan dipakai struktur dan legislatif dalam melakukan upaya direct selling.

17)

T:

Selain media iklan media apa saja yang digunakan PKS untuk

memenangkan pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Iklan di TV yang abbove the line, ilow the line macam-macam

spanduk, poster yang digarap langsung oleh struktur dibawah dan calegcaleg. Campign keep brosur, buku, banyak smpai kemudian kegiatankegiatan layanan masyarakat media campaign media komunikasi.

18)

T:

Alasan menambahkan kata ”profesional” pada tag line PKS di

Pemilu Legislatif 2009? J:

Karena dari survei kita melihat orang menilai PKS itu kompetensi

nya di wilayah moral dan sosial sementara kan partai politik wilayahnya bukan hanya moral dan sosial tapi juga baagaimana dia bisa mengelola negara klo dia jadi Bupati, Walikota, Gubernur, Anggota DPR dan DPRD. Dia harus bisa mengelola negara ini yang ingin kita bangun bahwa PKS itu punya SDM yang mumpuni, PKS punya konsep-konsep yang mumpuni makanya misalnya diluncurkan ada platform pembangunan Indonesia menurut PKS seperti apa untuk menunjukan bahwa PKS punya profesionalisme dalam mengelola negara.

19)

T:

Pemilu Legislatif tahun 2009 telah selesai dan PKS hanya

berhasil menduduki tingkat ke empat? bagaimana PKS menghadapi realita tersebut ? J:

Memang ada target yang dicapai PKS itu tidak maksimal karena

target maksimal tiga besar dan 20% target minimalnya PKS nomor empat dan 12% ternyata untuk target minimal posisi nomor empat itu bisa dicapai tapi target suara minimal 12% itu tidak tercapai dan ternyata memang terlepas bahwa yang dilakukan PKS itu sudah maksimal atau ada kelemahan-kelemahannya rupanya memang ada suatu kondisi yang tidak terprediksi secara tepat yaitu adanya ekspansi secara besar-besaran dan peningkatan elektabilitas besar-besaran dari demokrat yang bahkan

menggilas atau menggerus seluruh partai yang ada kecuali PKS aja yang bisa bertahan dan bisa meningkatkan perolehan suaranya sedikitya diatas pemilu tahun 2004.

20)

T:

Apa pesan keseluruhan yang ingin disampaikan PKS pada

pemilu legislatif tahun 2009 ? J:

Ya pesannya adalah penguatan citra bahwa PKS itu partai yang

tetap bersih tetap peduli tapi juga profesional, partai Islam yang inklusif yang terbuka untuk semua yang memang punya agenda keumatan sekaligus agenda kebangsaan.

21)

T:

Seberapa penting PKS menilai Profesi seorang Humas ?

J:

Kehumasan atau Public Relations sangat penting karena memang

penerimaan masyarakat terhadap suatu institusi bahkan dukungan dan loyalitas masyarakat terhadap suatu institusi politik seperti partai itu sangat bergantung kepada bagaimana kerja-kerja PR. Hubungan antara partai dengan masyarakat pemilih adalah hubungan kepercayaan atau social trust, political trust dan itu tidak hanya semata-mata ditunjukan atau dibangun melalui kerja-kerja nyata di lapangan tetapi juga dengan bagaimana mengkomunikasikan apa yang dilakukan secara luas kepada masyarakat lain dan disinilah fungsi PR yang didalamnya juga menggarap kerja-kerja kantong politik

22)

T:

Apakah Humas PKS dilibatkan didalam Tim Pemenangan

Pemilu Nasional ? J:

Ya, Fungsi kehumasan di integrasikan ke tim media. Pejabat

humas masuk ke Tim Media TPPN.

23)

T:

Pemilu legislatif telah selesai lalu apakah TPPN PKS sudah

melakukan evaluasi ? J:

Sudah dilakukan setelah pemilu legislatif selesai dan nanti laporan

evaluasinya akan disampaikan ke Majelis Syuro karena yang membentuk TPPN adalah Majelis Syuro yang merupakan lembaga tinggi di PKS.

Nara Sumber/ Key Informan

: Ade Mohamad Yusup

Jabatan

: Strategic Planning Director Fastcomm Integrated Communication (Konsultan Iklan PKS)

Pewawancara

: Ice Astuti

Tanggal/ Tempat Wawancara

: 12 Agustus 2009/ Kantor Fastcomm

1)

T:

Bisa diceritakan sekilas tentang Fastcomm sebagai konsultan iklan ?

J:

Fastcomm itu sebetulnya didirikan pada waktu itu ada kebutuhan

untuk menghandle kampanye nya pak Adang Daradjatun. Tadinya personil-personil yang ada di Fastcomm itu berasal dari beberapa agency beberapa perusahaan yang secara individu itu sebetulnya sudah membantu PKS sejak tahun 2004. Dengan ada kebutuhan untuk membantu pak Adang jadi perusahaan ini dibentuk. Jadi kebutuhan awalnya sebetulnya hanya untuk membantu pak Adang tapi setelah itu dengan melihat kondisi dan peluang akhirnya diputuskan untuk diteruskan sampai sekarang.

2)

T:

Alasan Fastcomm menerima kerjasama dari PKS untuk

pembuatan iklan politik pada masa pemilu legislatif 2009 ? J:

Sebenarnya kalau kita boleh jujur Fastcomm ini visi misinya

adalah melakukan dakwah lewat multimedia. Masalah kerjasama dengan PKS mungkin pada awalnya adalah adanya kesamaan visi tentang

bagaimana berpolitik secara komunikasi. Ada kesamaan visi tapi kami tetap membantu secara profesional. Lagipula kami orang-orang di Fatcom secara individu sudah membantu PKS dari 2004.

3)

T:

Pada Proses pembuatan iklan apakah Fastcomm dan PKS

berkonsolidasi untuk membicarakan konsepnya ? J:

Ya, jadi dari PKS ada yang bertanggung jawab untuk kampanye

namanya TPPN dipimpin oleh pak Anis Matta jadi secara reguler kita mengadakan konsultasi dan diskusi dengan TPPN. Jadi situasinya begini kadang kita punya ide terus kita persentasi kalau setuju jalan dan kadang dari TPPN pun begitu sebaliknya kemudian kita olah untuk bisa menjadi suatu bentuk komunikasi yang baik.

4)

T:

Penayangan iklan politik PKS di televisi dimulai dari kapan

dan berakhir kapan ? J:

Sepanjang 2008-2009, itu kontinuiti maksudnya selalu ada

momentum base kecuali di 2009 dari Januari sampai April kita coba sebanyak mungkin untuk muncul di TV.

5)

T:

Sejauh mana Fastcomm berperan dalam pembuatan iklan ini ?

Apakah ada pembagian secara tugas dengan PKS ? J:

Semua tim PKS terima jadi, tapi tentu ada beberapa tallent yang

kadang harus kita presentasikan kepada pihak PKS karena bagaimana pun

PKS kan partai Islam jadi ada sesuatu yang harus kita diskusikan sisi islaminya.

6)

T:

Berapa Iklan politik yang dibuat oleh Fastcomm untuk PKS

selama masa pemilu Legislatif 2009 ?

7)

J:

Ada 19 jenis iklan politik di televisi

T:

Berapa budget dana yang keluar untuk pembuatan iklan

politik PKS menghadapi pemilu legislatif 2009 ? J:

Untuk budget intinya kita mencoba untuk seefektif mungkin,

perbedaannya adalah kita mencoba untuk selalu menyusun strategi untuk berdasarkan data termaduk media. Seperti satu bendera itu cuma tayang dua-tiga hari tapi jadi dua minggu headline. Iklan Soeharto cuma empat hari secara news value itu sangat membantu PKS. Kita riset setelah iklan itu tayang lewat FGD ternyata tidak ada yang negatif maksudnya mereka lihat itu fakta bahwa Soeharto punya jasa.

8)

T:

Pada

perjalanannya

ada

tiga

iklan

yang

akhirnya

menimbulkan pro kontra di masyarakat bahkan media pun selalu mengangkat isue iklan-iklan PKS pada berita utamanya. Apakah dari Fastcomm sendiri memang ada unsur kesengajaan ketika membuat iklan tersebut ?

J:

Sebenarnya

tidak

ada

unsur

kesengajaan

untuk

dibuat

kontroversial, itu kan isue base artinya begini kalau kita lihat perjalanan dari 2008-2009 sebetulnya kan iklan PKS itu secara tematik di 2008 bicara soal peringatan 100 tahun kebangkitan nasional itu yang menjadi tema sejak dimulainya Munas di Makasar dan Bali. Itu yang menjadi payung selama 2008 makanya iklan-iklan PKS selama 2008 itu tidak bicara soal PKS nya kalau bisa dilihat tapi bicara soal bernasionalisme, Mulai dari iklan nasionalisme, iklan Soeharto, iklan sumpah pemuda itu semua bicara soal kebangkitan nasional jadi termasuk iklan Soeharto itu bagian dari situ kalau ternyata impact nya adalah kontroversial sebetulnya kita juga tidak menyangka seheboh itu karena payung besarnya pada waktu itu adalah bagaimana kita menghargai jasa-jasa pahlawan dan bagaimana pun berdasarkan survei pun survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga independen itu bahwa presiden yang paling diakui, dihormati, disenengi masyarakat itu ternyata masih Soeharto. Artinya pak Soeharto dianggap banyak jasanya bagi masyarakat. Efek kontroversi yang sama sekali tidak menyangka sejauh itu tapi perlu diketahui bahwa prosesnya pun tidak semena-mena kita punya ide terus langsung kita pasang di TV karena pada saat itu kita melakukan presentasi kepada TPPN, presentasi ke lembaga tertinggi di PKS ada Ustad Hilmy sudah approve juga pak Tifatul kalau bicara soal politiknya. Dan untuk iklan satu bendera kita melihat situasisituasi pada saat itu kebetulan saling gontok-gontokan. SBY gontokgontokan sama Mega, Mega gontok-gontokan sama JK. Dan kita melihat

suatu peluang bagaimana kita menempatkan PKS itu justru sebagai partai yang lebih memikirkan bangsa dari pada individu. Ide besarnya seperti itu jadi kita mengharapkan didalam politik alangkah baiknya kalau pemimpinpemimpin itu tidak saling mencela satu sama lain. Jadi ada pesan ynag ingin disampaikan tapi jadi bias, dan pasti suatu iklan akan ada biasnya tidak mungkin tidak ada.

9)

T:

Fastcomm sudah bekerjasama dengan PKS dari tahun 2004

lalu adakah perubahan citra yang ingin ditonjolkan pada pemilu legislatif tahun 2009? J:

Sebenarnya PKS pada tahun 2004 sudah punya posisi yang sudah

sangat kuat dengan tag line nya bersih dan peduli kemudian ditambah dengan profesional pada saat awal 2007. Dari situ ternyata selama perjalanan lima tahun itu bersih pedulinya terbukti, makanya kalau dilihat iklan-iklan

di

2009

itu

tidak

berbicara

janji

kita

hanya

mengkomersialisasikan bukti penerjemahan dari slogan bersih, peduli, profesional tidak ada satupun iklan yang ngomongin janji klo PKS terpilih akan begini kita hanya mengkomunikasikan apa yang dijanjikan PKS tahun 2004 ternyata sampai 2009 terbukti tidak hanya slogan. Itulah yang kita coba komunikasikan dengan cara yang lebih komunikatif sehingga masyarakat lebih tahu. Untk iklan di 2009 menggunakan isue base dan di 2008 ke momentum. Kita lebih ngomongin masalah bersih peduli dan profesional.

10)

T:

Apakah dalam pembuatan konsep iklan Fastcomm membuat

riset tentang PKS terlebih dahulu ? J:

Ya, kita selalu ada riset jadi sebelum kita bikin iklan kita selalu

bikin riset disini. Kira-kira bagaimana pandangan orang terhadap PKS terus kita juga melihat kelebihan PKS menurut masyarakat seperti apa juga kekurangan.

11)

T:

Riset seperti apa yang dilakukan ?

J:

Riset seperti FGD (Forum Group Discussion),

interview dan

segala macam riset kita bisa lakukan. Kita punya database orang-orang yang bisa kita hubungi. Riset cukup banyak di bogor mewakili kota dan kampung serta jakarta. Jadi kita merasa yakin efeknya tidak sebesar yang dilihat media. PKS yang cuma diomongin entah dari pengamat nya. Tidak ada satu pun iklan yang kita sangka efeknya sebesar itu.

12)

T:

Apakah pada proses pembuatan iklan menerapkan analisa

SWOT juga untuk citra PKS ? J:

Ya, kita sudah tahu slogan PKS itu adalah partai yang dikenal

bersih selama lima tahun terakhir itu tidak ada satu anggota PKS pun dari mulai DPRD tingkat dua sampai DPR pusat tidak ada yang terkena kasus korupsi itu kan internal jadi kita butuh data itu dari PKS. Strenght sendiri membuktikan bahwa kalau ada bencana PKS itu nomor satu di tempat dan itu terbukti bukan asal ngomong ada bukti di lapangan ada videonya ada

segala macamnya dari mereka. Weakness PKS dianggap sebagai partai yang sangat islami sedangkan bagaimana pun dalam menghadapi pemilu itu kita harus memperlebar pasar karena kalau kita tidak memperlebar pasar maka target market kita karena 2004 itu banyak swing votter kita tidak tahu target market PKS itu berapa dengan asumsi kita katakanlah pada saat itu dengan persentasi yang hampir sama dengan sekarang itu kan jumlah pemilihnya lebih banyak tahun ini katakanlah jumlahnya sama itu semua target market berarti persentasinya itu akan lebih kecil di 2009 kalau kita tidak memperlebar pasar. Itu juga harus kita analisa pasar man a yang akan kita bidik dari pasar yang kita bidik rate nya apa niy ternyata partai yang lain juga membidik pasar yang sama misalnya pasar anak muda sama itu sebagai 70 juta kurang lebih 39 juta pemilih pemula waktu itu kalau saya tidak salah angkanya itu dibidik oleh semua partai dan kita harus lihat itu sebagai oportunity buat PKS bagaimana kita bisa manfaatin oportunity itu untuk menambah jumlah suara PKS makanya banyak iklaniklan PKS yang kalau lihat versi di sofa itu tidak memakai jilbab, wanita cantik mungkin bagi PKS pasti ada kontroversi internal karena tidak memakai jilbab tapi kalau kita lihat isue yang lebih kuat ini ada market yang harus kita ambil karena kalau tidak jumlah suara PKS yang dulu swing votter itu bisa berpindah ke partai lain apalagi ada partai Demokrat dsb. Pasti banyak kontroversi tapi kita percaya market PKS juga dewasa artinya mereka juga dapat dijelaskan tapi ada juga market yang harus diambil oleh PKS.

RIWAYAT HIDUP Nama

: Ice Astuti

Alamat

: Jl. Taruna 1 No. 32 Rt. 04 / 03 Babakan Ujung Tangerang Banten 15118

Tempat dan Tanggal Lahir

: Tangerang, 25 Agustus 1987

Jenis Kelamin

: Perempuan

Email

: [email protected]

Telp/Hp

: 021-5581108 / 021-94 11 33 62 / 0856 91 090 353

Motto Hidup

: Berani karena benar dan takut karena salah hanya Karena Allah SWT

PENDIDIKAN •

SDN Sukasari 4 Tangerang

1993 – 1999

•

SLTP Negeri 4 Tangerang

1999 – 2002

•

SMA Yuppentek 4 Tangerang

2002 – 2005

•

S1 Public Relations Universitas Mercu Buana Jakarta

2005 – 2009

AKTIVITAS ORGANISASI •

Sekretaris Umum Unit Kegiatan Pers Mahasiswa ORIENTASI Universitas Mercu Buana Jakarta (2006-2007)

•

Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Himpunan Mahasiswa Public Relations (HIMA PR) Universitas Mercu Buana Jakarta (2006-2007)

•

Kordinator Humas Ta’lim ALIF FIKOM Universitas Mercu Buana Jakarta (2006-2007)

•

Kordinator Hubungan Luar Unit Kegiatan Pers Mahasiswa ORIENTASI Universitas Mercu Buana Jakarta (2007-2008)

•

Anggota Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Unit Kegiatan Pers Mahasiswa ORIENTASI Universitas Mercu Buana Jakarta (20072008)

•

Kordinator Humas Ta’lim ALIF FIKOM Universitas Mercu Buana Jakarta (2007-2008)

•

Kordinator Divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Himpunan Mahasiswa Public Relations (HIMA PR) Universitas Mercu Buana Jakarta (2007-2008)

•

Ketua Keputrian Unit Kegiatan Mahasiswa Islam AL - FARUQ Universitas Mercu Buana Jakarta (2008-2009)

•

Pemimpin Redaksi Buletin OASE, Ta’lim ALIF FIKOM Universitas Mercu Buana Jakarta (2008-2009)

PENGALAMAN KERJA •

Tim Survei Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) Tahun 2006 dan 2007

•

Magang di Departemen PR & PUBLICITY Metro TV periode Juni s/d Agustus 2008

•

Crew untuk project Festival Vocal Group Indomaret 2009 di Vima Communications Events Organizer