RENCANA KINERJA TAHUNAN
R K T
KECAMATAN BAGELEN TAHUN ANGGARAN 2011
1
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO KECAMATAN BAGELEN
Jl. Yogja Km. 12, Bagelen, Telp/FAX. ( 0275 ) -756003. KEPUTUSAN CAMAT BAGELEN NOMOR : 188.4/ /2010 TENTANG RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2011 CAMAT Menimbang
:
a. b.
Mengingat
:
BAGELEN
bahwa Kecamatan Bagelen sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 bahwa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat ;
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405); 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaran Pendayagunaan Aparatur Negara; 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo; 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo 2006-2010); 9. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo; MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERTAMA
: :
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2011 merupakan landasan dan pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2011 dan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku kegiatan di Kantor Kecamatan Bagelen sekaligus sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2
KEDUA
:
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bagelen Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
KETIGA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pada tanggal
: Bagelen : 10 Nopember 2010
CAMAT BAGELEN
KENDRASMOKO, M.Si PEMBINA NIP. 19600911 198609 1 002
3
KATA PENGANTAR Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyrakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good govermance), maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang merupakan tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, yang keduanya mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas koropsi, kolosi dan nepotisme. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan kewajiban instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diharapkan kita dapat menyusun LAKIP yang lebih obyektif karena rencana telah ditetapkan pada awal tahun kerja, dapat memacu kinerja karena instansi dan pejabatnya karena memiliki beban tanggungjawab untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan serta pembuatan LAKIP pada akhir tahun anggaran dapat dilaksanakan dengan relatif lebih mudah dan cepat. Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kinerja Tahunan ini masih jauh dari sempurna namun demikian dapat di gunakan sebagai pedoman dalam menjalankan misi untuk mewujudkan
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan yang ada.
Bagelen, 10 Nopember 2010 CAMAT BAGELEN
KENDRASMOKO, M.Si PEMBINA NIP. 19600911 198609 1 002
4
RINGKASAN EKSEKUTIF
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kantor Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Tahun 2011 merupakan landasan dan pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Tahun 2011 dan merupakan komitmen bersama seluruh pelaku kegiatan di Kantor Kecamatan Bagelen sekaligus sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang akan dituangkan dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu . Rencana Kinerja Tahunan merupakan hasil dari proses perencanaan kinerja. Tujuan dari disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah untuk menciptakan LAKIP yang obyetif,
serta memberikan landasan dan pedoman operasional dalam
melaksanakan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan
materi penjabaran Rencana
strategis, yang berisi sasaran, program dan kegiatan selama 1 tahun. Pada Tahun 2011 Kecamatan Bagelen menetapkan 1 (satu) sasaran
Optimalisasi
fungsi
kecamatan
dan
kelurahan
di
Yaitu
“
bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ”. Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dituangkan melalui 5 (lima) program yaitu : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa 4. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah 5. Program peningkatan fungsi pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan.
Program – program yang ada di realisasikan dengan 25 (dua puluh lima) kegiatan sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik; 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor; 3. Penyediaan alat tulis kantor; 4. Penyediaan barang cetakan dan penggadaan; 5. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan kantor; 6. Penyediaan peralatan rumah tangga; 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; 8. Penyediaan makanan dan minuman; 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
5
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 11. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 12. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional 13. Pemeliharaan rutin/berkala komputer 14. Konferensi Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa/Kelurahan 15. Pembinaan adminitrasi desa/kelurahan 16. Fasilitasi Pengelolaan DAUD, TPAD, dan DAK Desa 17. Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 18. Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan 20. Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Ekonomi Produktif 21. Rapat Dinas Pelaksanaan Pembagunan di Tingkat Kecamatan 22. Pemantauan dan pengendalian bencana alam 23. Fasilitasi kegiatan PKK 24. Pembinaan dan Patroli Kamtibmas 25. Pembinaan kerukunan antar umat beragama
6
DAFTAR ISI
1.
Halaman judul
2.
Surat Keputusan Camat Bagelen
3.
Kata Pengantar
4.
Ringkasan eksekutif
5.
Daftar Isi BAB I
: Pendahuluan A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan B. Dasar Hukum C. Tugas pokok, fungsi dan tatakerja D. Kondisi aktual
BAB II
: Sasaran, Indikator Sasaran dan Program
BAB III
: Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
BAB IV
: Penutup
Lampiran-lampiran
:
Jadwal pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran 2011 Matrik Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2011
7
I. PENDAHULUAN
A. Pengertian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan adalah dokumen yang menjabarkan Rencana Strategis yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa output dan atau outcome) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu . Rencana Kinerja Tahunan merupakan hasil dari proses perencanaan kinerja.
B. Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah : 1.
UU 28/1999
2.
UU 17/2003
3.
UU 25/2004
4.
UU 32/2004
5.
INPRES 7/1999
6.
INPRES 5/2004
7.
SE MENPAN 31/M.PAN/12/2004
8.
KEPUTUSAN KEPALA LAN 239/IX/6/8/2004
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
10.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo;
C. Tugas pokok dan fungsi pemerintahan kecamatan 1.
Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati
untuk
menangani
sebagian
urusan
otonomi
daerah
dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas pokok Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah meliputi aspek sebagai berikut : a. Perijinan; b. Rekomendasi; c.
Koordinasi;
d. Pembinaan; e. Pengawasan; f.
Fasilitasi;
8
g. Penetapan; h. Penyelenggaraan; i.
Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Tugas pokok Camat dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi : a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c.
Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e. Mengkoordinasikan
penyelenggaraan
kegiatan
pemerintahan
di
tingkat
kecamatan; f.
Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi : a. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; b. Pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; c.
Pengkoordinasian upaya penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f.
Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; h. Pelaksanaan
pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. 2.
Susunan organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut : a. Camat b. Sekretariat, membawahkan : 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian c.
Seksi Tata Pemerintahan
d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan e. Seksi Kemasyarakatan f.
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa h. Kelompok Jabatan Fungsional.
9
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Subbagian – Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat. 3.
Susunan organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, Struktur Organisasi Kecamatan Bagelen sebagai berikut :
CAMAT
KENDRASMOKO, M.Si NIP. 19600911 198609 1 002
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SEKCAM
BAMBANG SETYO BUDOTO,S.Sos NIP. 19690113 199009 1 002
SUB BAGIAN PERENC.EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
MARDINEM, S.Sos
SUWARTO NIP. 19620327 198503 1 012
BUDIRATONO,S.Sos, MM NIP. 19710303 199203 1 008
NIP. 19570503 198110 2 001
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
AGUS PRASETYONO, SH NIP. 19660903 199403 1 009
AGUS WIDIYANTO,S.IP,M.Si NIP. 19720827 199303 1 003
SEKSI KEMASYARAKATAN
BUDI SUHARJO, SIP NIP. 19570303 198101 1 004
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
SEKSI PEMBERDAYAAN MASY DAN DESA
WASIT RASIMIN, B.Sc NIP. 19550705 198603 1 012
Drs. BAMBANG AGUS PURWANTO, MM NIP. 19630831 198903 1 007
10
D. Kondisi aktual Kondisi aktual Kecamatan Bagelen Tahun 2010 berdasarkan pemikiran dan hasil evaluasi tahun 2009, issue strategis yang berkembang yaitu ditetapkannya wilayah Kecamatan Bagelen sebagai kawasan Agropolitan di Kabupaten Purworejo serta prediksi situasi dan kondisi mendatang maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Kondisi internal •
Tersedianya SDM yang memadahi secara kuantitas
•
Adanya struktur organisasi yang memadahi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.Z Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
•
Kepedulian yang besar terhadap kualitas pelayanan Publik.
•
Ketersediaan prasarana dan sarana kerja memadai.
•
Pemahaman Tupoksi yang relatif rendah oleh jajaran staf
•
Belum tersusunnya Protap pelayanan
•
Gairah untuk berkompetisi dalam arti positif masih kurang
•
Ketrampilan dan Kemampuan staf masih kurang.
•
Penguasaan tehnologi informasi sangat rendah
•
Tanggung jawab dan disiplin masih kurang
•
Inovatif dan kreativitas masih perlu ditingkatkan.
•
Komitemen dan keteladanan pimpinan.
2. Kondisi eksternal •
Ditetapkan sebagai kawasan agropolitan
•
Pemerintahan desa yang relatif mandiri
•
Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat
•
Kamtibmas yang relatif mantap
•
Infrastruktur wilayah yang meningkat
•
Kurangnya kualitas SDM perangkat desa
•
Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam
•
Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum
Tuntutan
masyarakat
yang meningkat diberbagai bidang khususnya pelayanan
administrasi.
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Budaya kerja dan disiplin masih perlu ditingkatkan
Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.
Etos kerja yang lebih tinggi semakin dibutuhkan.
Jumlah penduduk usiadoktif rendah karena urbanisasi
Ditetapkan sebagai kawasan reforma agraria.
Program PNPM Mandiri Pedesaan
11
E. SWOT Prediksi keadaan Kecamatan Bagelen tahun 2011 secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Faktor internal a. Stength (kekuatan) •
Tersedianya SDM yang memadahi secara kuantitas
•
Adanya struktur organisasi yang memadahi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
•
Adanya pelimphanan kewenangan dari Bupati kepada Camat
•
Ketersediaan prasarana dan sarana kerja
b. Weaakness ( kelemahan) •
Belum tersusunnya standar / protap pelayanan masyarakat
•
Pemahaman Tupoksi yang relatif rendah oleh jajaran staf
•
Penguasaan tehnologi informasi relatif rendah
•
Gairah untuk berkompetisi dalam arti positif masih kurang
•
Ketrampilan dan Kemampuan staf masih kurang.
•
Tanggung jawab dan disiplin masih kurang
•
Sikap mental dan kepribadian masih perlu dimantapkan.
•
Inovatif dan kreativitas masih perlu ditingkatkan.
•
Kondisi sarana dan prasarana relatif kurang memadahi
•
Keterbatasan dana
2. Faktor eksternal a. Opportunities (peluang)
Pemerintahan desa yang relatif mandiri
Adanya peningkatan fungsi koordinasi eksternal sampai tingkat desa dan dinas instansi kecamatan
Perencanaan pembangunan yang aspiratif dengan melibatkan masyarakat
Kamtibmas yang relatif mantap
Adanya rencana pembangunan kawasan agropolitan
Adanya fungsi pelayananan masyarakat
Program PNPM Mandiri Pedesaan
b. Threats (ancaman)
Kurangnya kualitas SDM perangkat desa
Kondisi topografi wilayah yang rawan bencana alam
Masih adanya persepsi negatif masyarakat terhadap pelayanan umum
12
Tuntutan
masyarakat
yang meningkat diberbagai bidang khususnya
pelayanan administrasi.
Terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Budaya kerja dan disiplin pegawai masih perlu ditingkatkan
Tuntutan peningkatan kinerja menuju pemerintahan yang baik semakin tinggi.
Etos kerja yang lebih tinggi semakin dibutuhkan.
Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan Pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :
1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang ( S+O) a. Memanfaatkan semua SDM secara optimal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang ada; b. Menggunakan kewenangan yang ada untuk menjalankan fungsi koordinasi sampai ke Pemerintahan desa dan Program PNPM Mandiri Pedesaan serta dukungan terhadap terwujudnya kawasan agropolitan; c.
Meningkatkan kepedulian terhadap pelayanan masyarakat
d. Mengoptimalkan sarana yang ada untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi
kecamatan
2. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang (O+W) a. Meningkatkan pemahaman tupoksi, Ketrampilan, penguasaan tehnologi informasi dan kreatifitas dengan mengikuti diklat, tugas belajar atau ijin belajar atau kursus. b. Menyusun Standar/Protap pelayanan masyarakat. c.
Menyusun
rencana
perawatan
sarana
dan
prasarana
yang
ada
serta
pemanfaatannya secara optimal; d. Menumbuh kembangkan sikap kreasi, inovatif, disiplin serta gairah berkompetisi dalam arti positif di jajaran staf melalui staf meeting.
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman (S+T) a. Memanfaatkan secara optimal SDM dan Kewenangan yang ada untuk melakukan pembinaan terhadap perangkat desa b. Memanfaatkan secara optimal SDM dan prasarana yang ada untuk mengantisipasi daerah rawan bencana c.
Memanfaatkan
secara
optimal
SDM
dan
Kewenangan
yang
ada
untuk
meningkatkan pelayanan administrasi secara prima untuk menghindari persepsi negatif terhadap pelayanan masyarakat. d. Menumbuh kembangkan serta membangun budaya kerja 4. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman (W+T)
a. Meningkatkan kualitas SDM secara menyeluruh
13
b. Mengoptimalkan fungsi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan c. Mengoptimalkan sarana prasarana dan dana yang ada untuk pelaksanaan tugas d. Meningkatkan disiplin dan sikap mental untuk memenuhi tuntutan kinerja menuju pemerintahan yang lebih baik.
14
II. SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN PROGRAM Sasaran, indikator sasaran dan program indikator sasaran dan program
dalam RKT adalah Sasaran,
yang telah ditetapkan pada Renstra, yang dipilih sesuai
dengan sasaran untuk tahun yang bersangkutan. Dari uraian diatas Kecamatan Bagelen menetapkan sasaran, indikator sasaran dan program sebagai berikut : Sasaran : Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 tahun, sasaran yang dipilih untuk tahun 2011 adalah “Optimalisasi fungsi kecamatan dan kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan” Indikator Sasaran : Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang
bersangkutan,
adapun indikator sasaran Kecamatan
Bagelen tahun 2011 adalah “ tertib administrasi desa dan kecamatan “.
Program Program adalah kumpulan
kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu, sebagai berikut : 1.
Pelayanan administrasi perkantoran;
2.
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3.
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pemerintahan Desa
4.
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah
5.
Peningkatan Fungsi Pembinaan dan Fasilitasi Kemasyarakatan
15
III. KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dengan memanfaatkan sumber daya yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Indikator kinerja kegiatan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan (Input, Output dan Outcomes) yang telah ditetapkan. Kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut :
URAIAN KEGIATAN
5 Penyediaan jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
RENCANA TINGKAT PENCAPAIAN TARGET
6
7
8
Input : Dana Output : Jasa layanan komonikasi dan layanan listrik Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Input : Dana Output : Jasa kebersihan kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Alat tulis kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Barang cetakan dan penggandaan Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Komponen instalasi listrik/penerangan kantor Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Alat kebersihan dan bahan pembersih Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Surat kabar harian Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana
Rp.
6.720.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
4.875.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
6.985.950,-
Bulan
12
%
100
Rp.
2.072.550,-
Bulan
12
% Rp. Bulan %
100 789.000,12 100
Rp.
945.200,-
Bulan
12
%
100
Rp.
900.000,-
Bulan
12
% Rp.
100 5.940.000,-
16
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Output : Makanan dan minuman harian Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Koordinasi ke luar daerah Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
Konferensi Kepala Desa/Kelurahan dan Sekretaris Desa/Kelurahan
Pembinaan adminitrasi desa/kelurahan
Fasilitasi Pengelolaan DAUD, TPAD, dan DAK Desa
Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan
Input : Dana Output : Koordinasi dan konsultasi dalam daerah Outcome : Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran Input : Dana Output : Gedung kantor tetap berfungsi dengan baik Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Input : Dana Output : Kendaraan dinas/operasional berfungsi dengan baik (1 unit mobil & 9 unit sepeda motor) Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Input : Dana Output : Perangkat komputer berfungsi dengan baik Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran Input : Dana Output : Rapat koordinasi MUSPIKA dan Pimpinan Dinas/Instansi Outcome : Meningkatnya kerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan serta pelayanan masyarakat Input : Dana Output : Meningkatnya kemampuan desa dalam penyusunan adminitrasi desa Outcome : Meningkatnya tertib administrasi desa Input : Dana Output : Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan pengadministrasian pelaksanaan DAUD, TPAD, dan DAK Desa Outcome : Meningkatnya kesesuaian pelaksanaan DAUD, TPAD dan DAK Desa dengan Juklak dan Juknis Input : Dana Output :
Bulan %
12 100
Rp.
4.775.000,-
Bulan
12
%
Rp. Bulan %
100
21.640.000,12 100
Rp.
4.300.000,-
M2
2.140
%
100
Rp.
7.660.000,-
Bulan
12
%
100
Rp.
2.600.000,-
Unit
6
%
Rp. kali %
100
4.895.000 22 100
Rp.
1.486.000,-
Desa
17
%
100
Rp.
2.460.000,-
Desa
17
%
100
Rp.
2.325.000,-
Surat/
15
17
Surat ijin/rekomendasi perijinan
Intensifikasi PBB, Pajak dan Retribusi Daerah
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan
Outcome : Meningkatnya iklim usaha serta jumlah bangunan yang memiliki IMB Input : Dana Output : Pelunasan PBB, pajak dan retribusi daerah sesuai potensi dan tepat waktu Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai kontributor pendanaan pembangunan daerah Input : Dana Output : Prioritas rencana pembangunan tingkat kecamatan tahun 2012 Outcome : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Pembinaan Lembaga Ekonomi Desa dan Kelompok Ekonomi Produktif
Rapat Dinas Pelaksanaan Pembagunan di Tingkat Kecamatan
Input : Dana Output : Meningkatnya ketrampilan dan pengetahuan perajin gula kelapa Outcome : Meningkatnya kualitas dan variasi produk serta meningkatnya kinerja lembaga/kelompok Input : Dana Output : Rekomendasi pelaksanaan pembangunan setiap triwulan
Pemantauan dan pengendalian bencana alam
Fasilitasi kegiatan PKK
Pembinaan dan Patroli Kamtibmas
Pembinaan kerukunan antar umat beragama
rekomen dasi %
100
Rp.
5.380.000,-
Desa
17
%
100
Rp.
3.977.500,-
Dokumen
1
%
100
Rp.
2.930.000,-
Orang
55
%
100
Rp.
1.024.000,-
Dokumen Rekomen dasi
4
Outcome : Meningkatnya kinerja pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan
%
100
Input : Dana
Rp.
3.435.000,-
Desa
17
%
100
Rp.
3.367.050,-
Desa
17
%
100
Rp.
4.795.000,-
Kali
15
%
100
Rp.
5.508.750,-
kali
4
%
100
Output : Data dan informasi kondisi desa rawan bencana serta kesiap siagaan masyarakatnya Outcome : Kelancaran prosedur dan mekanisme penanganan bencana meningkat Input : Dana Output : Meningkatnya kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan PKK di tingkat Kecamatan dan Desa Outcome : Meningkatnya peran PKK dalam pemberdayaan perempuan Input : Dana Output : Terselenggaranya pembinaan dan patroli kamtibmas Outcome : Meningkatnya ketertiban umum dan penegakan perda di wilayah Input : Dana Output : Forum komonikasi antar umat beragama Outcome : Terwujudnya kerukunan antar umat beragama
18
25 Kegiatan
Rp.
111.786.000,-
19
IV. PENUTUP Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang disusun Kecamatan Bagelen perlu disosilaisasikan kepada
jajaran pimpinan, staf, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam
pelaksanaan RKT dalam satu tahun mendatang. Dengan sosialisasi ini diharapkan semua pihak memiliki satu persepsi tentang Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai hasilnya secara optimal, yang akhirnya tujuan dan sasaran dapat dicapai. Namun demikian rencana pencapaian terget dalam RKT secara periodik perlu dipantau secara teratur oleh pimpinan sehingga bila terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam penetapan target / rencana dan dapat menyebabkan pencapaian dapat diatasi sedini mungkin. Selain itu evaluasi diperlukan untuk mendeteksi apakah target yang direncanakan masih relewan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
CAMAT BAGELEN
KENDRASMOKO,M.Si PEMBINA NIP. 19600911 198609 1 002
20
